:10 - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/leg_1-20190923-025948-2448.pdfhadir...
TRANSCRIPT
RISALAH RAPAT
PANITIA KllUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
Tahun Sidang : 1996 - 1997
Masa Persidangan :ffi
RapatKe :10
lenis Rapat : Rapat Kerja ke 8
SifatRapat : Terbuka
Hariffanggal : Kamis, 6 Maret 1997
Pukul : 09.30 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kaca Grahatama DPR-RI
Ketua Rapat : lusufTalib
Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH
Acara : Pembahasan Materi DIM RUU Badan PeradiJan Pajak
74S
Hadir Anggota Pansus :
I.
746
53 orang dari 59 orang Anggota 1etap
19 orang dari 28 orang Anggota Penggati
- Pemerintah (Departemen Keuangan RI ) :
29 orang
ANGGOTA PANSUS
A. ANGGOTA TETAP:
1. NOVYAN KAMAN, SH
2. H. ANDAYA LESTARI,SE,MBA
3. JUSUF TALIB, SH
4. H.SYAIFUL ANWAR HUSEIN
5. DRS. YAHYA NASUTJON
6. DRS. H. ASNAWI HUSIN
7. dr. H. FATHI DAHLAN
8. DRA. NY. S.A. RUm LENGKONG, MPA
9. DRS. MOH. MURNI
10. DRS. H. MUCHSIN RIDJAN
II. H. AGUS TAGOR
12. DRS. H. HASANUDDIN
13. NY. HJ. OETARTI SOEWASONO,SH
14. DJIMANTO
15. HISOM PRASETYO, SH
16. NY. MUSTOKOWENI MURDJ, SH
17. IBNU SALEH
18. NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH
19. SOEKOTJO SAID, SE
20. MOR. SUPARNI, BA
21. IR. NY. BAMBANG SIGIT PRAKOESWO
22. ABDULLAH ZAINIE, SH
23. DRS. AWANG FAROEK ISHAK
24. DRS. MADE SUDIARTHA
25. BEN MESSAKI-I, SE
26. NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO
27. ANDI HASAN MACHMUD
28. DRS. H. MEKKA HAYADI
747
29. MOEHARSONO KARTODIRDJO.
30. H. ABDUL BAKRI SRIHARDONO
31. IR. S.M. TAMPUBOLON
32. DRS. SIMON PATRICE MORIN
33. R. M. PURBA
34. DJATMIKANTO D., S.lP
35. PUDJIARTO. SE
36. DANIEL TODING,S.lP
37. SOEWARNO
38. SUTRISNO R., SE
39. DRS. M. SITUMORANG
40. L.J. ARIFIN
41. DRS. PAIMAN
42. DRS. SUPRIADI
43. DRS. liM. MUKROMAS'AD
44. H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH
45. DRS. H. JUSUF SYAKIR
46. DRS. liM. SYAFIE NONGKE
743
47. IR. H.M. SALEH KHALID, MM
48. H. ZAIN BADJEBER
49. H. ALIMARWAN HANAN, SH
50. DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA
51. H. URAl FAISALHAMID, SH
52. DRS. IGNATIUS SUWARDI
53. DRS. NOORACHARJ
54. BUDI HARDJONO, SH
55. IR. H. ANWAR DATUK
56. DJUFRI, SH
57. HANDJOJO PUTRO, SH
58. SOENAIUO
59. SETYADJI LAWI, BA
B. ANGGOTA PENGGANTI :
60. DRS. USMAN ERMULAN
61. JAHYA BAHAR
62. H.A. KAMIL SHAHAB
63. NY. SRl REDJEKI SQMARYOTO, SH
749
64. DRS. H. MASKA RIDWAN
65. H. NANANG SUDJANA, SH
66. G.B.P.H. JOYOKUSUMO
67. SUNDORO SYAMSURI
6S. DRS. SARWOKO SOERJOHOEDOJO
69. DRS. ALOYSIUS ALOY
70. ALI RASYIDI
71. PROF.DR.IR. FACHRUDD1N
72. DRS. BAMBANG WAHYUDI
73. F.P.D. LENGKEY
74. H. JAKUB SILONDAE
75. SUPARMAN ACHMAD
76. I GDE ARTJANA, S.IP
77. OENG RUMADJI, SH
7S. DRA. PAULA n. RENYAAN
79. TEDYYUSUF
SO. DARYANTO, SE, MM
SI. H. YUDO PARIPURNO, SH
750
82. H. SOELAIMAN BIYAHIMO
83. K.H. SA'AD SYAMLAN, BA
84. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY
85. nop HARUN SITORUS
86. H. MARWAN ADAM
87. NI GUSn AYU EKA SUKMADEWI
II. PEMERINTAH
1. DRS. MAR'IE MUHAMMAD
2. DR. FUAD BAWAZIER
3. DR. DONO ISKAHDAR D.
4. DR. IR. BAMBANG SUBIANTO
5. ARIE SOELENDRO
6. DR. AGUS HARYANTO, SH, MA
7. AGUS PURWANTA
S. DJOKO illDAYANTO
9. FACHROEDY J.
) O. M. PALAL SANTOSO
11. SUMANTORO
751
752
12 .. SAHALA L. GAOL
13 .. BAMBANG RUSSAMSENO
14 .. BENNY HARYONO
15. SUGITO
16. DRS. MACHFUD SIOIK, M.Sc
17. ACHMAD SOFYAN
18. DJAZOELI SADHANI
19. YONGSUAR
20. DJUNAEDI ARIEF
21. JAMARSEN SIPAYUNG
22. M.ARIEFN.
23. M. YASIN BUCHARI
24. DRS. DJONIFAR MI\
25. DRS. MEMET S
26. HADIYANTO
27. SElRAMA BUTAR-BUTAR
28. TOHA SETJADUDI
29. SUBAGIONO S.
30. TJEPI SUHENDRA
3). RUSLI TAID
32. DR. GUNADI
KETUA RAPAT (H. JU8UF TALIB, 811):
Bismillahirahnlanirrahim;
Assalamu'alaikum Wr. Wb;
Skors kemarin kami cabut kembali dan Sidang bisa dimulai.
(SKORS DICABUT PUKUL 09.40 wm.)
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati;
Maka sesuai dcngan kclaziman dalam setiap kali Sidang, di depan kita
ada laporan Singkat tentang pelaksanaan rapat kemarin. jadi sesuai dengan
konsensus semula materi laporan ini akan dipelajari oleh masing-masing
Fraksi dan Pemerintah, kalau ada usul-usul perubahan atau penyempurnaan
dari laporan Singkat, mohon disampaikan secepatnya secara tertulis kepada
Sekretariat.
Kami tanyakan kepada Fraksi-fraksi, apakah bisa menyehtiui itu?
Pemerintah?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya ijinkan dengan hormat kami menyampaikan hasil
lobbi yang merupakan kelanjutad' dari lobbi kemarin.
Pertama: Untuk bisa melaksanakan kesepwtan bersama kemarin,
yaitu kesepakatan untuk melaksanakan secara murni dan
konsekuen pelaksanaan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun
1994 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan atau KUP. rnaka Fraksi-fraksi masih
753
'j <."
Kedua:
Ketiga:
memerlukan waktu untuk mengadakan penyesuaianpenyesuaian dari materi muatan dalam DIM persandingan
dari masing-masing Fraksi" itu yang pertama.
Untuk bisa memenuhi jadwal kerja Pansus yang
sudah disepakati bersama oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah,
maka disepakati sambil menunggu Fraksi-fraksi mengadakan
penyesuaian materi dalam muatan DIM masing-masing, maka
pada hari ini untuk mengefektitkan waktu yang sesuai dengan jadual yang sudah disepakatl akan dimulal pembahasan RUU
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Diharapkan pembahasan materi: RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Insya Allah dapat dirampungkan dalam
waktu yang slngkat sesuai dengan jadual yang ditetapkan dalam kesepakatan Fraksi-fraksi dan Pemerintah. Dan seJanjutnya
direncanakan Insya Allah pembahasan RUU tentang Badan
Peradilan Pajak setelah Fraksi-fraksi mengadakan penyesuaian
materi masing-masing dari DIM nya akan dimulai kembali Insya Allah pada tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang akan
datang, sesuai jadwal. Namun apabiJa tanggal13 dan 14 Maret
1997 belum bisa dirampungkan karena banyaknya materimateri muatan dalam DIM persandingan, maka diperlukan waktu secara fleksibel untuk ditambah, dan itu akan disepakati
bersama pada saat rapat tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang
akan datang.
Demikian kesepakatan dari Fraksi-fraks:i dan Pemerintah tentang
pembahasan RUU Dadan Pcradilan Pajak.
Selanjutnya, kami persilakan tanggapan dari masing-masing Fraksi,
kam i persilakan dari Fraksi Karya Pembangunan.
754
F-KP (ABDULLAHZAINIE, SM):
Terima kasih Bapak Pimpinan;
Assalal11u 'alaikum Wr. Wb;
Kami dari F-KP memang sesudah keputusan kemarin bahwa kita harus
kembali kepada Pasal 27 UUD tentang KUP, Fraksi Karya tadi malam
denganfull team sudah mempelajari betul-betul bagaimana kira-kira kita menyesuaikan DIM dengan keputusan yang kemarin.
Sesudah kami berusaha dengan sungguh-sungguh, temyata bagaimana
pun juga manusia punya kemampuan, baik daya tahan tubuhnya mauplln
pemikirannya, maka kami dengan sangat gembira usul yang simpatik
bahwa kepada Fraksi-fraksi ini diberikan kesempatan untuk meiakukan penyesuaian-penyesuaian didalam DIM. nya, yaitu mulai hari ini, besok
dan seterusnya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan tadi sesllai denganjadual yang ada, itu yang pertama.
Yang kedua, pemanfaatan waktu yang ada kamijuga setuju bahwa hari
ini Panslls membahas RUU tentang PNPB dan mudah-mudahan itu dapat diselebaikan tepat pada waktunya, sehingga ada waktu bagi RUU BPP ini
dibahas pada waktu tanggal13 dan 14 Maret 1997.
Yang ketiga, itu juga suatu usul yang simpatik saya kira bahwa kita
memang jallgan terlalu dibatasi oleh waktu, yang kita harapkan itu ialah kualitas daripada hasil kerja Dewan bersama Pemerintah ini.jadi kalau kita memang tidak bisa menyelebaikan pada tanggal 14 Maret 1997 kita minta
waktu lagi sampai betul-betul sempuma, jadi jangan terikat kepada Panja tanggal 17 Maret 1997, kalau umpamanya Panja harns kita undur sampai tanggal 18, 19 atau 20 Maret 1997, kita harapkan itu bisa kita laksanakan bersama. Yang penting saya kira kesempurnaan daripada hasil kelja kita bersama.
755
Terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUARAPAT:
Terima kasih dari F-KP. Selanjutnya dari Fraksi ABRI, kami
persilakan.
F-ABRI (R.M. PURBA):
Terima kasih Bapak Ketua;
Sidang Pansus yang kamii hormati;
Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Pansus tadi bahwa kemarin
sore kita telah mencapai satukesepakatan, yaitu berpegang secarakonsekuen
dan mumi UU Nomor 9 Talmn 1994 khususnya Pasal 27. Sesuai dengan kesepakatall ini, maka Fraksi-fraksi didalam DIM yang sudah ada masih memerlukan penyesualan. Oleh karena itu juga telah disepakati kepada Fraksi-fraksi diberikan waktu untuk menyempumakan atau menyesuaikan
DIM nya kemarin sore sampal malam. Fraksi ABRI sebenarnya tidak
banyak perubahan, karen a sejak semula Fralk.si ABRI sudah berpegang
kepada UU Nomor 9 Tahun 1994 khususnya Pasa127. Namun demikian, F
ABRI juga masih memerlukan waktu untuk lebih mendalami pcmbahasan materi RUU ini sctelah kcsepakatan kemarin, apakah DIM kami masih ada pcrubahan atau tidak kami masih memerlukan waktu lebih banyak Jagi.
Untuk itu kami sepcndapat jadual pembahasan Pansus ulltuk had ini
dialihkan kepada RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak karena memang
waktu yang tcrsedia bagi Pansus ini cukup terbatas. Kita sadari bahwa keterbatasan waktu ini adalah juga karena memang Pemerintah daJam hal
ini Menteri Keuangan masih harus melaksanakan tugas-tugas Kenegaraan
756
KETUARAPAT (II. JUSUFTALIB, SH):
Bismillahirahmanirrahim;
Assalamu 'alaikum Wr. Wb ..
Skors kemarin kami cabut kembali dan Sidang bisa dimulai.
(SKORS DICABUT PUKUL 09.40 'vm.)
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati;
Maka sesuai dcngan kelaziman dalam setiap kali Sidang, di depim kita
ada laporan Singkat tentang pelaksanaan rapat kemarin. jadi sesuai dengan konsensus semula materi laporan ini akan dipelajari oleh masing-masing
Fraksi dan Pemerintah, kalao ada usul-usul perubahan atau penyempurnaan
dari laporan Singkat, mohon disampaikan secepatnya secara tertulis kepada
Sekretariat.
Kami tanyakan kepada Fraksi-fraksi, apakah bisa menyetujui itu?
Pemerintah?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya ijinkan dengan hormat kami menyampaikan hasil
lobbi yang merupakan kelanjutarr dari lobbi kemarin.
Pertama: Untuk bisa melaksanakan kesepakiltan bersama kemarin,
yaitu kesepakatan untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen pelaksanaan Pasal 27 UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, maka Fraksi-fraksi masih
753
'i"i I"~ ..• '
.. .;, ;
.!. ,
Kedua:
Ketiga:
memerlukan waktu untuk mengadakan penyesuaian
penyesuaian dari materi muatan dalam DIM persandingan
dari masing-masing Fraksi" itu yang pertama.
Untuk bisa memenuhi jadwal kerja Pansus yang
sudah disepakati bersama oleh Fraksi-fraksi dan Pemerintah.
maka disepakati sambilmenunggu Fraksi-fraksi mengadakan
penyesuaian materi dalam muatan DIM masing-masing. maka
pada hari ini untuk mengefektifkan waktu yang sesuai dengan
jadual yang sudah disepakatl akan dimulal pembahasan RUU
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Diharapkan pembahasan materi RUU tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak Insya Allah dapat dirampungkan dalam
waktu yang slngkatsesuai denganjadualyangditetapkan dalam
kesepakatan Fraksi-fraksi dan Pemerintah. Dan seJanjutnya
direncanakan Insya Allah pembahasan RUU tentang Badan
Peradilan Pajak setelah Fraksi-fraksi mengadakan penyesuaian
materi masing-masing dari DIM nya akan dimulai kembali
Insya Allah pada tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang akan
datang, sesuaijadwal. Namun apabila tanggal13 dan 14 Maret
1997 belum bisa dirampungkan karena banyaknya materi
materi muatan dalam DIM persandingan, maka diperlukan
waktu secara fleksibel untuk ditambah, dan itu akan disepakati bersama pada saat rapat tanggal 13 dan 14 Maret 1997 yang
akan datang.
Demikian kesepakatan dari Fraksi-fraksi dan Pemerintah tentang
pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak.
Selanjutnya, karni persilakan tanggapan dari masing-masing Fraksi,
kami persilakan dari Fraksi Karya Pembangunan.
754
F-KP (ABDULLAHZAINIE, SH):
Terima kasih Bapak Pimpinan;
Assalamu 'alaikum Wr. Wb;
Kami dari F-KP memang sesudah keputusan kemarin bahwa kita hams
kembali kepada Pasal 27 UUD tentang KUP, Fraksi Karya tadi malam
denganfull team sudah mempelajari betul-betul bagaimana kira-kim kita menyesuaikan DIM dengan keputusan yang kemarin.
Sesudah kami berusaha dengan sungguh-sungguh, temyata bagaimana
pun juga manusia punya kemampuan, baik daya tahan tubuhnya maupun
pemikirannya, maka kami dengan sangat gembira usul yang simpatik bahwa kepada Fraksi-fraksi ini diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian didalam DIM nya, yaitu mulai hari ini, besok
dan seterusnya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Pimpinan tadi
sesuai dengan jadual yang ada, itu yang pertama.
Yang kedua, pemanfaatan waktu yang ada kamijuga setuju bahwa hari
ini PanSllS membahas RUU tentang PNPB dan mudah-mlldahan itu dapat
diselebaikan tepat pada waktunya, sehingga ada waktu bagi RUU BPP ini
dibahas pada waktu tanggal 13 dan 14 Maret 1997.
Yang ketiga, itu juga suatu usul yang simpatik saya kira bahwa kita memang jangan terlalu dibatasi oleh waktu, yang kita harapkan itu ialah kualitas daripada hasil kerja Dewan bersama Pemerintah ini.jadi kalau kita memang tidak bisa menyelebaikan pada tanggal 14 Maret 1997 kita minta
waktu lagi sampai betul-betul sempuma, jadi jangan terikat kepada Panja tanggal 17 Maret 1997, kalau umpamanya Panja hams kita undur sampai tanggal 18, 19 atau 20 Maret 1997, kita harapkan itu bisa kita laksanakan bersama. Yang penting saya kira kesempumaan daripada hasil keJja kita
bersama.
755
Terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih dari F-KP. Selanjutnya dari Fraksi ABRJ, kami
persilakan.
F-ABRI (R.M. PURBA):
Terima kasih Bapak Ketua;
Sidang Pansus yang kami hormati;
Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Pansus tadi bahwa kemarin
sore kita telah mencapai satu kesepakatan, yaitu berpegang secara konsekuen
dan murni UU Nomor 9 Talmn 1994 khususnya Pasal 27. Sesuai dengan
kesepakatan ini, maka Fraksi-fraksi didalam DIM yang sudah ada masih
memerlukan penyesualan. Oleh karena itu juga telah disepakati kepada
Fraksi-fraksi diberikan waktu untuk menyempurnakan atau menyesuaikan
DIM nya kemarin sore sampal malam. Fraksi ABRI sebenarnya tidak
banyak perubahan, karena sejak scmlllla Fraksi ABRI sudah berpegang
kepada UU Nomor 9 Tahun 1994 khususnya Pasal27. Namun dcmikian, F
ABRI juga masih memerlukan waktu untuk Icbih mendalami pcmbahasan
materi RUU ini setelah kesepakatan kemarin, apakah DIM kami masih ada
perubahan at au tidak kami masih memerlukan waktu Icbih banyak lagi.
Untuk itu kami sepcndapat jadual pembahasan Pansus untuk hari ini
dialihkan kepada RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak karena memang
waktu yang tersedia bagi Pansus ini cukup terbatas. Kita sadari bahwa
keterbatasan waktu ini adalah juga karena memang Pemerintah dalam hal
ini Menteri Keuangall masih harus melaksanakan tugas-tugas Kellegaraall
756
yang lain. Misalnya seperti besok yang semula sudah dijadwalkan untuk
Pansus, tetapi karena Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan akan
melaksanakan tugas Kenegaraan yang lain, maka kita sepakat untuk
memberikan waktu ini kepada Menteri Keuangan.
Sesuai dengan jadual yang sudah kita sepakati bersama, Pansus akan
memulai lagirapattanggal13 dan 14 Maret 1997, sedangkan tanggall0, 11,
dan 12 Maret 1997 memang waktu telah dialokasikan kepada Pemerintah
dalam hal ini Menteri Keuangan untuk pembahasan RUU APBN-TP
bersama Komisi APBN. jadi dalam rangka tugas Kenegaraan juga, tugas
RUU juga, oleh karena itu seandainya tanggal 13 dan 14 Maret 1997 itu
kita perkirakan waktunya kurang, kami pun sangat mengharapkan agar
jadual waktu ini tidak terlalu kaku, bahkan kalau mungkin antara tanggal
10 dan 12 Maret 1997 kalau ada. malam hari itu bisa kita pakai, kita pakai,
itu kalau mungkin, atau jadwan yang sekarangyang semula kita siapkan
sampai jam 16.00 WIll, kalau perlu kita tam bah. Begitu juga nanti tanggal
13 dan ]4 Maret 1997, dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan
oleh Fraksi Karya Pembangllnan, kitajangan semata-mata berpegang pada
jadual waktu tetapijustru kualitasdaripada RUU ini hams kita perhatikan.
Demikian Bapak Ketua, terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih;
Se1anjutnya kami persilakan kepada Fraksi Persatuan Pembangunan.
F-PP (DRS. H. JUSUF SYAKIR):
Terima kasih Bapak Ketua;
Kemarin kita sudah ada kesepakatan bahwa kita kembali ke (istilahnya
Bapak Zainie itu adala.h kittah 27) artinya kembali ke secara mllrni dan
757
konsekuen Pasal 27 (Jndang-undang KUP tahun 1994. Untuk itu perlu
penyesuaian-penyesuaian DIM dari Fraksi-fraksi, terrnasuk Fraksi kami. jadi kami setu ju dan terima kasih kalau kami diberi kesempatan waktu yang
agak luas untuk bisa menyesuaikan DIM-DIM kami dengan konsensus
tadi.
Kemudian hari ini kita selebaikan atau kita bicarakan masalah RUU
PNBP, kami setuju dan kalau perIu sampai jam 17_00\VIB atau jam
berapa, kalau tidak selesai nantn kita lanjutkan kapan Pemerintah bisa, yang
jelas hari Kamis dan Jum'at. Tetapi kalau kita sudah Sidang dari pagi hari sampaijam 17.00 WIB, mungkin malam tidak perfu Sidang lagi. Mungkin bagi Fraksi ABRI tidak ada masalah, malam Sidang tidak apa-apa, tetapi
kami ini dad DPP dari Fraksi Persatuan kan mau kampanye, jadi malam
hari atau sore sampai malam ini berilah kesempatan kepada kami untuk
kcrja diluar DPR, mempersiapkan, mensukseskan Pemilu.
Jadi malam hari tidak usah diadakan rapat-rapat lagi, rapatnya sampai jam 17.00 WIE saja, mulai jam 17.00 WIB sampai malam diberikan
kesempatan kepada kita semuanya yang mau bersanding dan bertanding mulai tanggal 27 April sampai dengan 23 Mei 1997 untuk mempersiapkan diri secara baik-baik.
Tcrima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih, dari Fraksi Persatuan Pernbangunan; Selanjut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, saya persilakan.
F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI):
Terima kasih Bapak Ketua;
Dari F-PDI memang sesudah ada lobbi kemarin hasil kesepakatan
758
bersama bahwa RUU ini dibahas kembali atau melaksanakan UU 9 Tahun
1994 Pasal 27, maka dengan adanya itu bim'pun DIM F-PDI juga sudah
memperhatikan UU Nomor 9 Tahun 1994, namun masih periu dan masih
membutuhkan waktu lagi untuk lebih sempurna lagi penyempurnaan DIM
dad F-PDI. Kesepakatan kuta \vaktu yang ada ini kita pergunakan sebaik
baiknya sehingga kita bisa mempersiapkan DIM itu sebaik-baiknya tidak
grusa-grusu, jadi kita menitik beratkan pada hasil yang sebaik-baiknya,
ini dari F-PDI.
Kedua, bahwa waktlll yang sarna-sarna kita periukan untuk
menyempurnakan DIM masing-masing, waktu yang ada ini skala
prioritasnya itu jangan sampai ada waktu yang mubazir, maka F-PDI
sependapat bahwa pada hari ini kita melaksanakan atau meneruskan untuk
pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal
ini maka dari Fraksi pada dasarnya menyettuui, mengenai waktunya tadi
sudah sama-sama kita utarakan antara Fraksi dan juga Pemerintah juga
mempunyai kesibukan-kesibukan yang hams disesuaikan, dalam hal ini
F-PDI juga menyetujui.
Mengenai waktu, sejak semula F-PDI juga sependapat dan waktu itu
merupakan tentatif, jadi kalau ada sesuatu hal yang periu dipertimbangkan
bisa menggeser maju atau mundurnya yang penting semua waktu
itu bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin
untuk tugas-tugas yang mulia ini.
Jadi dalam hal ini, waktu malam juga saya sependapat sepel1i yang
diutarakan oleh Pak JusufSyakir, F-PDI pun juga akan mengikuti dan turut
mensukseskan didalam Pemilu ini, sehinggajuga membutuhkan pcrsiapan
untuk hal-hal yang perlu bagi suksesnya Pemilu, sehingga kita harapkan
PDI akan bertambah suaranya untuk waktu yang akan datang. Terima kasih.
759
KETUA RAPAT:
Terima kasih kepada F-PDI;
Saya kira F-KP juga akan ikut menyukseskan Pemilu, karena itu malam
hari rnungkln juga mereka ada keglatan dalam konteks itu.
Selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Pemerintah.
PEMERINTAH(MENTERI KEUANGAN RI IMAR'IE MUHAMMAD):
Saudara Ketua;
Kami sepakat dengan pandangan dari pad a keempat Fraksi dan Kami
siap untuk rnelayani acara pada pagi ini, kita membicarakan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih kepada Pemerintah;
Saudara-saudara sekalian, dengan persetujuan keempat Fraksi dan Pemerintah, maka Sidang pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Badan Peradilan Pajak kami skors dan Insya Allah akan bisa dimulai
kembali pada tanggal 13 Maret 1997 yang akan datang. Selanjutnya sidang akan diianjutkan dengan pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, dan untuk itu barangkali memerlukan waktu pergeseran tempat dan pengambilan bahan-bahan kepada mereka yang ditugaskan dan sebagainya. Karena itu kami sarankan rapat untuk pembahasan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bisa dimulai pukul 10.15 WIB,
apakah bisa disetujui?, jadi masih ada waktu selama 20 menit barangkali
cukup.
760
Dengan demikian kami skors waktu untuk pembahasan Rancangan
Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimulai Insya
Allah pada pukul 10.15 \VIB.
Penerimaan Negara Bukan Pajak akan dipimpin oleh Yth. Bapak Drs.
H. Yahya Nasution.
Terima kasih;
Wassalamu 'alaikum WI: Wh.
(RAPAT DISKORS PUKUL 09.55 WID)
Jakarta, 6 Maret 1997
A.N. KETUARAPAT
PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
SEKRETARlS PANSUS
Nv. ANITA SOEKARDJO. S.H.
NIP. 210000974
761
Tahun Sidang
LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 5 RUU TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
: 1996 - 1997
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja ke 9
Dengan : Menteri Keual1gan RI
Sifat Rapat : Terbuka
HarilTanggal : Kamis, 6 Maret 1997
Pukul : 1O.IS-16.00WIB
Tempat : Ruang Kaca Gedung DPR-RI
Ketua Rapat : Drs. H. Yahya Nasution
Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH
Acara : Pembahasan Materi DIM RUU Tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
973
Hadir Anggota Pamus .
54 orang dari 59 orang Anggota Tetap
20 orang dari 28 orang Anggota Penggati
- PCI""~rintah : ( ivJel'1l!'f"Ffi
jajarannya ) :
KESIMPULANIKEPUTUSAN :
1. dibuka pukuJ 10.15 WTB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pembahasan Materi DIM RUU tentang PNBP:
2.1. DIM No.Urut I disetujui sesuai naskah RUU.
2.2. DIM No.Urut 2 sId 7 pembahasannya diserahkan ke Panja untuk
diteruskan ke Tim Keeil.
2.3. DIM No.Urut 8 disetujui sesuai naskah RUU.
2.4. DIM No.Urut 9 penomoran Bab danjudul Bab-I RUU:"BAB I
KETENTUAN UMUM" disetujui scsuai naskah RUU.
974
2.5. DIM No.Urut lO Pasal I RUU pembahasannya discrahkan ke
Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.6. DIM No.Urut 11 Pasal 1 butir a RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja sesuai usul F-PDI.
2.7. DIM No.Urut 112 Pasal 1 butir b RUU disetujui sesual
naskah RUU, dengan catatan: susunan, urutan angka-angka
pembahasannya diserahkan ke Panja untllk diteruskan ke
Tim Perumlls.
2.8. DIM No. Urut 13 Pasal 1 butir c Pasal 1 butir d RUU
pembahasannya. diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.9. DIM No.Urut 14 Pasal Pasal 1 butir d RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja, dengan catatan: perlu penjelasan pasal tentang "usaha tetap".
2.10. DIM No.Urut 15 Pasal 1 butir e RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.11. DIM No.Urut 16 Pasal 1 butir f pembahasannya diserahkan ke Panja, konkordan dengan DIM No.Urut 14.
2.12. DIMNo.Urut 17 Pasal ! butir g pembahasannya diserahkan
ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.13. DIM No.Urut 18 penomoran Bab II RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.14. DIM No.Urut 19 judul Bab II RUU "JENIS DAN TARIP"
pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.15. DIMNo.Urut20 penomoran pasal: "Pasal 2" RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.16. DIM No.Urut 21 Pasal 2 ayat (I) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.17. DIM No.Urut 22 Pasal 2 ayat (I) butir a RUU disetujui sesua! naskah RUU.
2.18. DIM No.Urut 23 Pasal 2 ayat (1) butir b disetujui
975
976
rumusan batang tllbuh sesu.li nllskah kUU ~mtlik jjtlijehi>an
pembahasannya diserahkan ke Panja d~ngan mmusan
draft awal dari Pemerintah.
2.19. DIM No.Umt 24 Pasal 2 ayat (1) butir c RUU disetujui
seSUal ilasi\.ah R0U.
2.20. DIM No.Urut 25 Pasal2 ayat (l) butir d RUU disetujui sesllai
naskah RUU, untuk penjclasan pembahasannya diserahkan ke
Panja dengan rumusan draft awal dari Pcmerintah.
2.21. DIM No.Urut 26 Pasal 2 ayat (1) butir c RUU bcserta
usul penambahan butir f bam dari F-PP pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.22. DIMNo.Umt 27 Pasal 2 ayat (1) butir f RUU disetujui
sesuai naskah RUU. Penjelasan pasalnya pembahasannya
diserahkan ke Panja dengan draft awal dari Pemerintah.
2.23. DIM No.Urut 28 usul penambahan butir g bam dari FKP
pcmbahasannya diserahkan ke Panja.
2.24. DIM No.Urut 29 Pasal 2 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
DIM No.Urut30 Pasal Pasal 2 nyat (3) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.26. DIM No.Umt31 penomoran pasal: "Pasal 3" RUU disetlljlli
sesuai naskah RUli.
2.27. DIM No.Urut 32 Pasal 3 ayat (1) RUU pc:mbahasannya
diserahkan ke Panja.
2.28. DIM No.Urnt 33 Pasal 3 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasannya dari
Pemer intah.
2.23. DIM No.Umt 34 penomoran dan judul Bab 1Il
PENGELOLAAN disetujui sesuai naskah RUU.
2.30. DIM No.Umt3:; penomoran pasal: "Pasal 4" RUU disetujui
sesuai naskah RUU.
2.31. DIM No.Umt 36 Pasal rumusanPasal 4 RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.32. DIM No.Umt37 penomoran pasal: "Pasal 5" RUU disetujui
sesuai naskah RUU.
2.33. DIM No.Umt 38 mmusan Pasal 5 RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja, dijadikan satu paket dengan DIM
No.Umt 36.
2.34. DIM No.Umt39 penomoran pasal: "Pasal 6" RUU disetujui sesllai naskah RUU.
2.35. DIM No.Umt 40 Pasal 6 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.36. DIM No.Umt 41 Pasal 6 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.37. DIM No.Umt 42 Pasal 6 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasannya dari
Pemerintah.
2.33. DIM: No.Umt 43 penomoran pasal: "Pasal 7" RUU dise:tujui sesuai naskah RUU.
977
2.33. DIM No.Urut 44 Pasal 7 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja dengan draft awal penjelasan dari
Pemerintah.
2.40. DIM No.Urut 45 Pasal 1 ayat (2) RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.4l. DIM No.Urut 46 penomoran pasal: "Pasa! 8" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja,dengan draft awa!
penjelasan dari Pemerintah.
2.42. DIM No.Urut 47 Pasal 8 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja dengan draft awal penje!asan dari Pcmcri ntah.
2.43. DIMNo.Urut 48 Pasal Pasal 8 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke ?anja dengan S3tu paket dengan DIM No.Urut46.
2.44. DIM No.Urut 49 Pasal 8 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja satu paket dcngan DIM No.Urut 46.
978
2.45 DIM No.Urut 50 penomoran pasal: "Pasa! 9" RUU
pcmbahasannya diserahkan ke Panja untuk ditefllskan ke Tim
Perumus.
2.46. DIM No.Urut 51 Pasal 9 ayat (1) butir a disetujui sesuai
naskah RUU.
2.47. DIM No.Urut 52 Pasa! 9 ayat (1) butir b disctujui sesuai
naskah RUU.
2.48. DIM No.Urut 53 Pasal 9 ayat (2) pembahasannya diserahkan
ke Panja, perlu reformulasi rumusan dari Pemerintah ..
2.49. DIM No.Umt 54 penomoran pasal: "Pasal 10" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.50. DIM No.Urut 55 Pasal 10 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.51. DIM No. Urut 56 Pasal 10 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untnk diteruskan ke Tim Pemmus.
2.52. DIM No. Urut 57 penomoran pasal: "Pasal 11" RUU
2.53.
2.54.
pelllbahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke
Tim Perumus.
DIM No.Umt 58 Pasal 11 ayat (1) RUU pem bahasannya
diserahkan ke Panja atas usul DIM FKP.
DIMNo. Urut 59 Pasal 11 ayat (2) RUU pem bahasannya
diserahkan ke Panja.
2.55. DIM No. Umt 60 Pasal 12 RUU pembahasannya diserahkan
ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.56. DIM No.Umt 61 penomoran pasal: "Pasa) 13" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja untllk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.57. DIM No.Drllt 62 Pasal 13 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
979
980
2.58. DIM No.Urut 63 Pasal 13 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus atas usul DIM F-PDI.
2.59. DIM No.Urut 64 Pasal 13 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan- ke Panja.
2.60. DIM No.Urut 65 usul penambahan pasal baru dari F
KP pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.61. DIM No.Urut 66 penomoran dan judul bab: "BAB IV
PEMERIKSAAN" RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.62. DIM No.Urut 67 penomoran pasal: "Pasal 14" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.63. DIM No.Urut 68 Pasal 14 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja, dengan catatan: ayat (I) dapat dipecah
rnenjadi dua ayat dengan draft awal dari Pemeri ntah.
2.64. DIM No.Urut 63 Pasal 14 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.65. DIM No.Urut 70 Pasal 14 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.66. DIM No.Urut 71 Pasal 14 ayat (3) butir a, b, dan c RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.67. DIM No.Urut 72 Pasal 14 ayat (4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.68. DIM No.Urut 73 Pasal 14 ayat (4) butir a, b5 dan c
RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.63. DIM No.Urut 74 Pasal 14 ayat (5) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja lIntuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.70. DIM No.Urut 7:5 Pasal 14 ayat (6) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.71., DIM No.Urnt 76 penomoran pasal: "Pasal IS" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja untllk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.72. DIM No.Urut 77 Pasal 15 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.73. DIM No.Urnt 78 Pasal 15 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.74. DIM No.Urut 73 penoll1oran pasal: "Pasal 16" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja lIntuk diteruskan ke
Tim Perull1l1s.
2.75. DIM No.Urut 813 Pasal 16 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumlls.
2.76. DIM No.Urut 81 Pasal 16 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Pania.
2.77. DIM No,Urut 82 pcnomoran pasal:"Pasal 17" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja untllk diteruskan ke
Tim Perumlls.
2.78. DIM No.Urut 83 Pasal 17 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja ..
981
2.79. DIM No.Umt 84 Pasal 17 ayat (2) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.80. DIM No.Umt 85 Pasal 17 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.S1. DIM No. Umt 86 penomoran pasal: "Pasal IS" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.
2.82. DIM No.Umt 87 rumusan Pasal 18 RUU disetujui sesuat naskah RUU.
2.83. DIM No.Umt 88 penomoran dan judul Bab: "BAB V KEBERATAN" disetujui sesuai naskah RUU.
2.84. DIM No.Umt 89 penomoran pasal: "Pasal 19" RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.
2.85. DIM No.Umt 90 Pasal 19 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.86. DIM No.Umt 31 Pasal 13 ayat (2) RUU disetujui sesuai naskahRUU.
2.87. DIM No.Umt 32 Pasal J 9 ayat (3) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Perumus.
982
2.88. DIM No.Umt 33 Pasal 13 ayat (4) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja beserta penjelasan pasalnya dengan draft awal dari Pemerintah.
2.39. DIM No.Umt 94 Pasal 19 ayat (5) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.
2.90. DIM No.Urut 95 Pasal 19 ayat (6) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.91. DIM No.Urut 96 Pasal 19 ayat (7) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.92. DIM No.Urut 97 Pasa! 19 ayat (8) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.93. DIM No.Urut 98 Pasal 19 ayat(9) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.94. DIM No.Umt 99 Pasa! 19 ayat (10) RUU disetlUjui
sesuai naskah RUU.
2.95. DIM No.Umt 100 Pasa! pe:nomoran dan judul bab:
"BAB VI KETENTUAN PIDANA" disetujlli sesuai naskah
RUlf.
2.96. DIM No.Urut 101 penomoran pasa!: "Pasal 20" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja lIntllk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.97. DIM No.Urut 102 rumusan Pasal 20 RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja.
2.98. DIM No.Urut 1103 P'asal 20 butir a RUU disetujui seSUaI
naskah RUU.
2.99. DIM No.Urut 1104 Pasal 20 butir b RUU disetujui sesuai
naskah RUU,
983
2.100. DIM No.Urut 105 penomoran pasa): "Pasa) 2)" RUU pembahasallllya diserahkan ke Panja untuk ditemskan ke Tim Pemmus.
2.101. DIM No.Umt 106 Pasal 21 ayat (1) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja.
2.102. DIM No.Umt 107 Pasal21 ayat (1) butir a RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.103. DIM No.Umt 108 Pasal21 ayat(l)butir b RUUpembahasannya diserahkan ke Panja.
2.1014. DIMNo.Urut 109 Pasal 21 ayat (1) butir c RUU disetujui sesuai naskah RUU.
2.1015. DIM No.UrutllOPasal21ayat (1) butir d RUUdisetujui sesuai naskah RUU.
2.106. DIM No.Urut 11) Pasal pembahasannya diserahkan ke
Panja.
2.107. DIM No.Urut 112 Pasal 21 ayat (2) RUU pembahasannya diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.Usul ralat FPP penambahan pasal baru sebelum Pasal 22 RUU
dibahas di Panja
984
2.108. DIM No.Urut 113 penomoran dan judul bab: "BAB VII KETENTUAN PERALIHAN" disetujui sesuai naskah
RUU.
2.109. DIM No.Urut 114 Pasal22 RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.110. DIM No.Urut115 Pasal 22 ayat (1) RUU pembahasannya
diserahkan ke Panja untuk diteruskan ke Tim Perumus.
2.111. DIM No.Urut 116 Pasal 22 ayat (2) disetujui sesual
naskah RUU.
2.112. DIM No. Urut U7 Pasal 22 ayat (3) pembahasannya
diserahkan ke Pal1~a, dengan memberikan kesempatan kepada
F-PDI berkonsuilasi deng~n Piimpinan Fraksi PDI.
2.113. DIM No.Urut 118 penomoran dan judul bab: "BAB
VIII KETENTUAN PENUTUP" disetujui sesuai naskah
RUU,
2.114. DIM No.Urut 119 penomoran pasal: "Pasai 23" RUU
pembahasannya diserahkan ke Panja u~ltuk diteruskan ke
Tim Perumus.
2.115. DIM No.Urut 120 disetujui sesuai naskah RUU.
4. Seluruh Penjelasan Urnum dibahas di Panja/Tim Kecil dengan
mandat penuh.
. . 5. Diharapkan kepada keempat Fraksi telah dapat menunjuk para
anggotanya yang akan duduk di Panja I dan Panja II pa-da tanggal
13 Maret' 1997 untuk disahkan dalam Pansus.
6. Rapat ditutup pukul 16.00 WIB dan akan dilanjutkan kembali
Kamis, 13 Maret 1997 pukul 09.00 \VIB.
985
986
Jakalia, 6 Maret 1997
A.N. KETUA RAPAT
PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
SEKRJ:<':TARIS PANSUS
N~'H' NIP. 210000974