i

DAFTAR I S I

DAFTAR ISI i - iv

BAB I PENDAHULUAN 1 - 3

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1. Maksud 3

2. Tujuan 3

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 4 - 11

A. KONDISI UMUM ADMINISTRASI 4

B. KONDISI GEOGRAFIS 5

C. KONDISI DEMOGRAFIS 7

1. Jumlah Penduduk 7

2. Struktur Usia Penduduk Menurut Kelompok Umur 10

3. Angka Pertumbuhan

Penduduk 11

BAB III TINJAUAN DOKUMEN PERENCANAAN

TERKAIT 12 - 36 A. TINJAUAN ATAS RPJP

KABUPATEN KARIMUN 2006-2025 12

B. TINJAUAN ATAS RPJMN 2020-2024 14

1. Visi Misi Pembangunan 14

2. RPJMN 2020-2024 14

ii

3. Arahan Presiden 15 4. Visi Indonesia 2045 17

5. Keterkaitan RPJM Nasional dengan

RPJP Kabupaten Karimun 23

6. Pengaturan KPBPB dalam RPJM

Nasional 2020 - 2024 23

7. Pengaturan Daerah Perbatasan

dalam RPJM Nasional 2020-2024 27 8. Pembangunan yang Berkeadilan

dalam RPJM Nasional 2020-2024 28

9. Pengaturan Kemaritiman

dalam RPJMN 29

C. TINJAUAN TERHADAP RTRW

KABUPATEN KARIMUN 2011-2031 31 1. Rencana Struktur Ruang 31

2. Rencana Pola Ruang 35

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

DAN KONDISI DAERAH 38 – 43

A. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

B. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAN KONDISI DAERAH 39

BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 49 - 62

A. VISI 49

B. MISI 51

C. PROGRAM PRIORITAS 57

BAB VI P E N U T U P 63

iii

DAFTAR TABEL

Tabel II .1. Pembagian Wilayah Administrasi

Pemerintahan, Kecamatan serta

Jumlah Desa dan Kelurahan

di Kabupaten Karimun 5

Tabel II .2 Luas Daratan dan Rata-rata

Kepadatan Penduduk menurut

Kecamatan Tahun 2019 8

Tabel II .3 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga menurut

Wilayah Kecamatan Tahun 2019 9

Tabel II .4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok

Umur Tahun 2019 11

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar I .1. Peta Administrasi Kabupaten Karimun 6

Gambar III .1 Visi dan Misi Presiden 17

Gambar III .2 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan 22

Gambar III.3 Sebaran KPBPB 24

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian Visi, Misi dan Program Calon Kepala Daerah

adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang Undang. Berdasarkan ayat (1) Pasal

45 menyatakan bahwa : “Pendaftaran Calon Gubernur, Calon

Bupati dan Calon Walikota disertai dengan penyampaian dokumen persyaratan”. Salah satu dokumen persyaratan yang dimaksud,

berdasarkan ayat (2) huruf n Pasal 45, meliputi diantaranya adalah

“naskah visi dan misi Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Walikota”.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Visi dan Misi tersebut,

untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, maka penyusunan Visi, Misi Calon Kepala Daerah diharapkan mengacu

pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya sebagai

payung perencanaan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD). Visi dan Misi calon kepala daerah bukanlah visi dan

misi yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan perencanaan

yang telah ada sebelumnya.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini nantinya digunakan sebagai substansi dan rujukan utama dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,

sedangkan RPJM Daerah sendiri harus diselaraskan dengan RPJM

2

Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015.

Oleh karena itu, rumusan visi-misi ini disusun dengan

memperhatikan : i) RPJM Nasional, ii) RPJP Daerah, dan iii) Analisis

Isu Strategis dan Kondisi Daerah.

Rencana yang dirumuskan dalam Visi dan Misi mencerminkan

urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan dalam

tugas pokok urusan pemerintahan. Permasalahan pokok tersebut terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan masyarakat,

pelayanan publik dan daya saing daerah. Permasalahan pokok

tersebut memiliki saling keterkaitan secara utuh dan

berkesinambungan dari periode pembangunan sebelumnya dan ke

periode pembangunan berikutnya. Selain itu, rencana yang

dirumuskan juga mempertimbangkan isu-isu yang berkembang pada lingkungan strategis.

Selain mengacu pada dokumen formal RPJPD dan RPJMN

sebagai panduan, kondisi umum daerah sebagai hasil dan dampak

dari pelaksanaan pembangunan selama ini juga menjadi referensi

utama dalam menentukan visi dan misi calon kepala daerah.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 melalui

periode pertama kepemimpinan Bupati Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si dan Wakil Bupati H. Anwar Hasyim, M. Si menunjukan hasil

yang sangat optimal. Pencapaian target-target pembangunan yang

diimplementasikan melalui 4 (empat) azam pembangunan

menunjukan keberhasilan yang menggembirakan, ini menunjukan

bahwa arah pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini

berada pada jalur yang benar. Visi mewujudkan Karimun sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa telah pula dapat dilihat dan dirasakan

dari kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu,

pencapaian selama ini tetap menjadi bagian dalam menentukan

3

visi dan misi ke depan, yakni melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai serta mengoptimalkan yang

belum menunjukan hasil yang baik.

Berbekal pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan

dan pembangunan daerah sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Karimun selama 5 (lima) tahun, serta pemahaman yang

menyeluruh terhadap dinamika perkembangan, keberhasilan

pembangunan daerah serta tantangan yang dialami selama ini kiranya menjadi bekal yang cukup bagi kami untuk menawarkan visi

dan misi 4 (empat) tahun kedepan guna melanjutkan keberhasilan

yang sudah tercapai dan menuntaskan permasalahan yang belum

dapat diselesaikan untuk mewujudkan masyarakat Karimun yang

lebih baik dan berkeadilan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersedianya

sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan

Kabupaten Karimun pada tahun 2024 yang hendak diwujudkan oleh

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Dr. H. AUNUR

RAFIQ, S. Sos, M. Si dan H. ANWAR HASYIM, M. Si serta upaya-upaya

yang akan ditempuh dalam mewujudkannya.

2. Tujuan

Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah

tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak

dicapai oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun

Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M. Si dan H. ANWAR HASYIM, M. Si pada tahun 2024 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan

dijalankan untuk mencapainya.

4

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Umum Administrasi

Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan luas total wilayah mencapai 7.986 Km2, dengan luasan perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) dibanding luas daratan (19,09%). Berdasarkan perbandingan luas antar kecamatan, Kecamatan Moro memiliki luas paling besar dengan persentase daratan 76,56% dan lautan 25,83%.

Sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, saat ini Kabupaten Karimun memiliki 254 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama, namun baru sebanyak 57 pulau diantaranya yang sudah berpenghuni. Tiga gugusan pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Moro. Pulau terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil.

Secara administrasi, Kabupaten Karimun dibagi dalam 12 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa, dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel berikut.

5

Tabel II .1. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kecamatan

serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun

WILAYAH ADMINISTRASI

IBUKOTA KECAMATAN

J U M L A H JUMLAH PULAU KELURAHAN DESA RW RT

1 2 3 4 5 6 7

Moro Moro 2 10 51 136 85

Durai Durai - 4 14 39 47

Kundur Tanjung Batu Kota 3 3 51 145 -

Kundur Utara Tanjung Berlian 1 4 43 93 - Kundur Barat Sawang 1 4 44 111 11 Ungar Sei Buluh 1 3 23 47 26 Belat Sebele - 6 28 65 25 Karimun Tanjung Balai 6 3 40 142 24 Buru Buru 2 2 29 64 7 Meral Meral 6 - 30 119 4 Tebing Tebing 5 1 25 73 20 Meral Barat Darussalam 2 2 19 55 5

JUMLAH 29 42 397 1.089 254

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karimun Dalam Angka 2020

B. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0º 35’ Lintang Utara sampai dengan 1º 10’ Lintang Utara dan 103º 30’ Bujur Timur sampai dengan 104º 00’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.986 Km2.

Wilayah Kabupaten Karimun berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, serta berada di antara Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Provinsi Riau (Kabupaten Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan). Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari

6

4 (empat) kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (tiga lainnya adalah Sabang, Bintan dan Batam). Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu :

1) Utara : Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia 2) Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir)

dan Kabupaten Lingga 3) Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Meranti),

dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan)

4) Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Karimun

7

C. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (meliputi kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas), untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2019 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun berjumlah 250.511 jiwa terdiri dari 128.344 laki-laki dan 122.167 perempuan. Secara umum kepadatan penduduk Kabupaten Karimun sebesar 164 jiwa/km2. Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen) dan lebih didominasi oleh suku Melayu.

Persebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki.

8

Tabel II .2 Luas Daratan dan Rata-rata Kepadatan Penduduk

menurut Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN LUAS DARATAN RATA-RATA KEPADATAN PENDUDUK

1 2 3

Moro 447,92 41,41 Durai 62,98 96,76 Kundur 83,74 366,65 Kundur Utara 245,65 52,06 Kundur Barat 189,92 97,42 Ungar 55,53 107,46 Belat 109,34 60,83 Karimun 59,76 851,34 Buru 73,40 137,82 Meral 57,85 812,34 Tebing 76,35 366,72 Meral Barat 61,55 247,85 J U M L A H 1.524,00 164,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karimun Dalam Angka 2020

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah 76.531 KK tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah KK terbanyak adalah Kecamatan Karimun sebanyak 15.727 KK diikuti oleh Kecamatan Meral yaitu sebanyak 13.798 KK, dan Kecamatan Durai memiliki KK paling sedikit yaitu sebanyak 1.921 KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

9

Tabel II .3 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata

Anggota Keluarga menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KK RATA-RATA

ANGGOTA KELUARGA 1 2 3 4

Moro 18.566 5.758 3 Durai 6 .094 1.921 3 Kundur 30.703 9.511 3 Kundur Utara 12.788 3.923 3 Kundur Barat 18.502 5.707 3 Ungar 5.967 1.952 3 Belat 6.651 2.126 3 Karimun 50.876 15.727 3 Buru 10.116 3.249 3 Meral 46.994 13.798 3 Tebing 27.999 8.323 3 Meral Barat 15.255 4.536 3

J U M L A H 250.511 76.531 3

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Karimun Dalam Angka 2020

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), semakin menimbulkan permasalahan–permasalahan kependudukan.

10

2. Struktur Usia Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Dalam Angka 2020, laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2018-2019 sebanyak 1,05 persen. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi.

Dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk (53,25 persen) atau sebanyak 123.955 jiwa berada pada golongan umur 20-59 tahun. Golongan ini merupakan golongan umur yang sedang aktif bekerja (produktif). Penyediaan lapangan usaha yang sebanyak-banyaknya sangat diperlukan. Golongan umur terbesar kedua adalah umur 5-19 tahun sebanyak 71.338 jiwa (30,64 persen). Golongan umur ini merupakan golongan usia sekolah sehingga sangat diperlukan fasilitas pendidikan yang cukup dan memadai. Sedangkan untuk golongan umur lebih dari 59 tahun sebanyak 19.935 jiwa atau 8,56 persen dari total penduduk.

11

Tabel II .4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

KELOMPOK UMUR JUMLAH %

1 2 3 0 – 4 Tahun 18.681 7,46 5 – 9 Tahun 22.920 9,15

10 – 14 Tahun 19.921 7,95 15 – 19 Tahun 18.366 7,33 20 – 24 Tahun 21.085 8,42 25 – 29 Tahun 20.085 8,02 30 – 34 Tahun 19.762 7,89 35 – 39 Tahun 22.142 8,84 40 – 44 Tahun 20.778 8,29 45 – 49 Tahun 17.251 6,89 50 – 54 Tahun 13.841 5,53 55 – 59 Tahun 11.613 4,64 60 – 64 Tahun 9.030 3,60 65 – 69 Tahun 6.398 2,55 70 – 74 Tahun 3.828 1,53

75 + Tahun 4.810 1,92

J U M L A H 250.511 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

3 . Angka Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk.

Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2019 adalah 0,71 % naik 0,21 % dibandingkan Tahun 2018 (0,84 %).

12

BAB III TINJAUAN DOKUMEN

PERENCANAAN TERKAIT

A. TINJAUAN ATAS RPJP KABUPATEN KARIMUN

2006-2025

Untuk memperkuat visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati

Karimun periode 2020-2024, poin-poin arahan dari RPJPD 2006-2025 tetap menjadi perhatian. Hal ini dimaksudkan untuk

menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang daerah yang

telah disepakati bersama sebagaimana tertuang di dalam dalam

Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Karimun

tahun 2006- 2025, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun

Nomor 3).

Kondisi saat ini, tahapan pembangunan Kabupaten Karimun

akan memasuki tahapan keempat (2021-2025) atau yang terakhir

dari periode RPJPD Kabupaten Karimun 2006-2025. Sebagai arahan pembangunan jangka Panjang 2006-2025, Kabupaten Karimun

memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju,

Mandiri, Adil, dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dari Kabupaten Karimun, maka

ditetapkanlah enam buah Misi pembangunan daerah sebagai

ukuran bagi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang

13

Kabupaten Karimun. Misi dari RPJP Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan

berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah;

2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar

serta koperasi dengan struktur yang kuat melalui keterkaitan

antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan

agroindustri sehingga mampu menghasilkan produk yang

memiliki daya saing kuat;

3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang beriman dan

bertakwa, berbudaya, memiliki etos kerja tinggi, berdisiplin,

berkualitas, trampil, cerdas, jujur, berjiwa sosial, dan bergotong royong, sehat dan sejahtera, menguasai sains dan teknologi,

sesuai dengan perkembangan jaman;

4. Mewujudkan rasa aman dan damai, supremasi hukum dan HAM,

demokrasi dan pemerintahan yang tertib, efektif, dan efisien

menuju terwujudnya good governance (ketatapemerintahan

yang baik);

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta kawasan pesisir dan perbatasan sehingga

terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang

berkelanjutan;

6. Mewujudkan peningkatan daerah yang telah memenuhi syarat

untuk dimekarkan guna untuk pemerataan pembangunan dan

memperpendek rentang kendali pemerintahan.

14

B. TINJAUAN ATAS RPJMN 2020-2024

1. Visi Misi Pembangunan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“ TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG-ROYONG ”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan)

Misi Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan

Terpercaya. 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman

pada Seluruh Warga.

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi

Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses

transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka

15

pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

3. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi

dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi

Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung

dengan kerjasama industri dan talenta global. Strategi yang

dilakukan adalah : (1) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial;

(2) Produktifitas; dan (3) Pembangunan Karakter.

b. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan

mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

Strategi yang dilakukan adalah : (1) Infrastruktur Layanan Dasar;

(2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi

dan Ketenagalistrikan); dan (5) Teknologi Informasi dan

Komunikasi untuk Transformsi Digital.

c. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan

Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang.

Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-

Undang Pemberdayaan UMKM. Strategi yang dilakukan adalah :

(1) Pendekatan Omnibus Law; dan (2) Pendekatan Terhadap

Regulasi yang akan disusun.

16

d. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,

memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

menyederhanakan eselonisasi. Strategi yang akan dilakukan

adalah : (1) Penyederhanaan Prosedur; dan (2) Penyelenggaraan

e-Government; dan (3) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

untuk kegiatan ekspor / impor, Kepabeanaan dan,

Kepelabuhanan.

e. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber

Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi yang akan

dilakukan adalah : (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan Destinasi

Unggulan; dan (3) Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.

17

4. Visi Indonesia 2045

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden

menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang

selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan,

sesuai dengan kerangka berpikir berikut.

Gambar III.1 Visi dan Misi Presiden

18

7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu :

(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan

modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan

secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu

untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup

pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan

kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air,

sumber daya energi, serta kehutanan.

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata,

serta ekonomi kreatif dan digital.

(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar

dengan harmonisasi rencana pembangunan dan

pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :

a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan

daerah.

b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang

belum berkembang.

c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis

keunggulan wilayah.

19

d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan

bencana dan perubahan iklim.

(3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan

Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional

untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing

sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas,

adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola

kependudukan.

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social.

c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta. d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki

kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap,

perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

dilaksanakan secara terpadu melalui :

a. Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila.

b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

20

c. Moderasi beragama.

d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

(5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung

aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan

pembangunan nasional, melalui :

a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi.

c. Pembangunan infrastruktur perkotaan.

d. Pembangunan energy dan ketenagalistrikan.

e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk

transformasi digital.

(6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,

kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan

lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana

dan perubahan iklim diarahkan melalui :

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. c. Pembangunan Rendah Karbon.

21

(7) Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap

bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara, melalui :

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik

berkualitas;

b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan

kesetaraan dan kebebasan;

c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti

korupsi;

e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan Warga Negara

Indonesia di luar negeri; dan

f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan

pertahanan dan Industri Pertahanan.

22

.

Gambar III.2 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan

23

5. Keterkaitan RPJM Nasional dengan RPJP Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun memiliki keterkaitan secara erat dengan

RPJM Nasional dalam 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN);

2. Pembangunan daerah perbatasan; dan

3. Optimalisasi sumber daya maritim.

6. Pengaturan KPBPB dalam RPJM Nasional 2020 - 2024

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan

wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah,

peningkatan peneriman devisa dan atau penghematan devisa,

perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah

antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan

pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas

seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK)

sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan

bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan

dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat

pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk

metropolitan, kota-kota baru dan kota- kota sedang dan kecil sebagai

pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai

pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yaitu KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk

mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas

unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan

devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya

24

hasil-hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan antara lain melalui : (i) penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas

unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian

dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),

kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan

Perikanan (WPP); (ii) pembangunan smelter pada kawasan potensial

dalam mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); (iii) penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi

jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem

energi (listrik, gas, surya, batubara dan lainnya), fasilitas air baku dan

air bersih, dan sistem pengolahan limbah; (iv) pelayanan perijinan dan

investasi yang cepat; (v) penguatan konektivitas dengan pusat-pusat

produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku

dan pendukung; (vi) pengembangan kerjasama dan kemitraan

pembiayaan pemerintah dan badan usaha; (vii) penguatan kerjasama

Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi

dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis;

serta (viii) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata

rantai produksi global.

Gambar III.3 Sebaran KPBPB

25

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan KSN bidang ekonomi untuk :

a. Menjadi pusat pertumbuhan

b. Meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang

berasal dari desa-desa, wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan

perbatasan.

Sasaran pengembangan KPBPB adalah :

(1) Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas; (2) Terwujudnya KPBPB sebagai pusat kegiatan industri

manufaktur, pariwisata dan perdagangan;

(3) Terwujudnya kapasitas kelembagaan Badan Pengusahaan yang

mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing;

(4) Terciptanya sinergitas antarunit di Badan Pengusahaan KPBPB

melalui koordinasi yang terstruktur; (5) Terwujudnya sinergitas koordinasi antarstakeholders;

(6) Tersedianya tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang

dibutuhkan dalam mendukung pengembangan KPBPB;

(7) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis;

(8) De bottle necking peraturan perundangan terkait KPBPB;

(9) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan

(10) Terselesaikannya status holding zone.

Arah kebijakan dalam pengembangan KPBPB menuju kawasan yang

memiliki nilai tambah adalah :

(1) Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, air

bersih, dan energi;

(2) Meningkatkan profesionalisme kelembagaan Badan Pengusahaan;

(3) Memberikan kemudahan dalam investasi;

(4) Membenahi perundangan terkait RTR di KPBPB; dan (5) Membenahi sistem ketenagakerjaan.

26

Untuk mempercepat pengembangan KPBPB maka strategi yang diperlukan adalah :

(1) Percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan

menuju KPBPB;

(2) Memperkuat peran Badan Pengusaha sebagai regulator

kawasan;

(3) Melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan KPBPB;

(4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menciptakan daya saing KPBPB;

(5) Meningkatkan kemampuan koordinasi antarstakeholders;

(6) Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan

penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi

secara Elektronik (Online Single Submission (OSS) dan SiCantik

Cloud); (7) Melakukan sinergi peraturan antara Badan Pengusahaan KPBPB

dengan Kementerian Kehutanan terkait RTRW Kawasan Batam,

Bintan, Karimun, dan Sabang dengan status kawasan hutan

lindung dan holding zone;

(8) Melakukan pemetaan zonasi lahan yang berada di KPBPB;

(9) Menghilangkan tumpang tindih antarperaturan yang terkait

hubungan industrial antara serikat pekerja, buruh, dan pengusaha;

(10) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga

pendidik terampil bidang manufaktur dan industrial; dan

(11) Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan

berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Dalam upaya mendukung program percepatan pengembangan KSN maka kerangka regulasi yang diperlukan diantaranya adalah :

1. Revisi PP No. 47 dan 48 Tahun 2007 tentang KPBPB Bintan dan

Karimun sehingga ketidakjelasan status kepegawaian dan

27

penggajian di Badan Pengusahaan KPBPB tersebut dapat diselesaikan;

2. Terbentuknya pelayanan terpadu satu pintu di bidang perijinan

perindustrian, perdagangan, pertanahan di Kawasan Ekonomi

Khusus, Kawasan Industri, KPBPB, serta pusat-pusat

pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki daya saing, diperlukan upaya dalam penataan

kelembagaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penguatan fungsi kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas serta Kawasan Ekonomi Khusus agar dapat

mendukung peran pengembangan kawasan strategis nasional

untuk menarik investasi dalam menghadapi persaingan bisnis internasional.

2. Dukungan regulasi dan anggaran bagi pengembangan kawasan.

7. Pengaturan Daerah Perbatasan dalam RPJM

Nasional 2020-2024

Untuk Kabupaten Karimun telah ditetapkan lokasi prioritas

penanganan kawasan perbatasan 2020-2024 diantaranya ada di Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral,

Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat dan

Kecamatan Moro.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai menyangkut pembangunan

kawasan perbatasan adalah :

1. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan.

2. Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang

internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan

negara.

28

3. Meningkatnya keamanan dan kesejahteran masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan.

4. Meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan.

8. Pembangunan yang Berkeadilan dalam RPJM

Nasional 2020-2024

Satu dari sembilan misi RPJM Nasional mengeksplisitkan kata

“Berkeadilan” yaitu : Misi Ketiga yang berbunyi “Pembangunan yang Merata dan

Berkeadilan”.

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan

manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara,

bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai menyangkut pembangunan

yang berkeadilan adalah :

1. Menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh

masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-

luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya.

2. Penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan,

kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat. 3. Menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku

pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang

berkualitas dan inklusif.

Dilihat dari sasaran yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024,

maka kedepannya selain menggesa program yang bersifat fisik dan

non fisik juga yang perlu diperhatikan adalah pemerataan dan keadilan dari tiap-tiap wilayah.

29

9. Pengaturan Kemaritiman dalam RPJMN

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan

yang meliputi strategi: (1) menjadikan Wilayah Pengelolaan

Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan

perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), transformasi

kelembagaan dan fungsi WPP, meningkatkan kualitas pengelolaan

WPP, serta pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana

zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan; (3) meningkatkan produksi,

produktivitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk

kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha,

pembiayaan, teknologi dan pasar; peningkatan kesejahteraan dan

pemberdayaan nelayan terpadu; perlindungan usaha kelautan dan

perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman,

kelautan dan perikanan serta penguatan database kelautan dan

perikanan. Di samping itu, terus dilanjutkan upaya penguatan tata

kelola dan implementasi kegiatan kemaritiman, serta memperkuat

komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water).

Strategi pertama mencakup penguatan data stok sumber daya ikan dan pengembangan kelembagaan WPP, pengelolaan perikanan

di Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau

kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi. Strategi

kedua dilaksanakan melalui penguatan manajemen dan

pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan,

dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan

bioteknologi. Strategi ketiga mencakup akselerasi produksi

akuakultur, pengembangan klaster perikanan budidaya modern berkelanjutan, revitalisasi tambak udang dan bandeng,

30

ekstensifikasi lahan budidaya; pengembangan sistem pembenihan dan induk unggul; pengembangan armada perikanan tangkap yang

berskala ekonomi dan berkelanjutan, eksplorasi perikanan di ZEE

dan laut lepas, penguatan kerjasama usaha kecil dan besar

perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan

lingkungan (eco fishing port), pengembangan perikanan berbasis

digital, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan

kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan penguatan sistem karantina ikan. Strategi keempat mencakup

kemudahan fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi

nelayan dan usaha pembudidaya ikan, sertifikasi tanah nelayan dan

pembudidaya ikan, pengembangan pemukiman nelayan maju,

pengembangan skema pembiayaan/bank mikro nelayan yang

murah dan mudah diakses, penguatan kelembagaan nelayan, pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya,

penataan dan penyederhanaan perizinan usaha, dan investasi

perikanan kelautan yang efisien dan didukung regulasi yang

kondusif, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan

perikanan. Strategi kelima mencakup pelatihan dan penyuluhan

berbasis digital, penguatan pendidikan vokasi, penguatan literasi

maritim, pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan angkatan kerja perikanan

generasi milenial, pengembangan riset dan inovasi, diseminasi

teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan

produktif, pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan

kemaritiman, serta penguatan basis data kelautan dan perikanan.

Komoditas unggulan perikanan ditekankan pada tuna,

cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng

dan rumput laut serta komoditas bernilai ekonomis tinggi untuk

dikembangkan sebagai komoditas untuk mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Selain itu terus ditingkatkan produksi

garam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

31

C. TINJAUAN TERHADAP RTRW KABUPATEN KARIMUN 2011-2031

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola

ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat

kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun

mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah

kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur

ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang

disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat

indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik

di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara

hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pada penyusunannya,

Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun sepenuhnya harus

merujuk Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Riau dan

Rencana Struktur Ruang Nasional (RTRWN).

Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRWN yang

harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Karimun meliputi :

! Sistem perkotaan : PKW terletak di Ibukota Kabupaten Karimun

yaitu Kota Tanjung Balai Karimun.

! Kawasan Strategis Nasional sebagai Kawasan perbatasan laut RI

yaitu Pulau Karimun Kecil dan Pulau Iyu Kecil.

32

! Jaringan Jalan Kabupaten Karimun yang terdapat dalam Peraturan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Karimun :

" Ruas Jalan Yang Termasuk Jalan Kolektor Primer – 1 (JKP-1)

Merupakan Jaringan Jalan Nasional berdasarkan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :

248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam

Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor - 1 (JKP-1) :

a. Tanjung Balai – Meral sepanjang 3,19 Km.

b. Meral – Parit Rampak sepanjang 6,59 Km.

c. Parit Rampak – Pelabuhan Roro sepanjang 3,15 Km

d. Parit Rampak – Parit Benut sepanjang 2,44 Km.

e. Parit Benut – SP Jeletung 1,37 Km. f. SP Jeletung – Pasir Panjang sepanjang 9,51 Km.

" Ruas Jalan Yang Termasuk Jalan Kolektor Primer – 2

(JKP-2) :

Merupakan Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016.

a. Jl. Nusantara - Setiabudi sepanjang 1,54 Km � b. Sp. Tugu Stadion – Pelabuhan Malarko sepanjang10,49 Km � c. Tanjung Balai – Sei Bati sepanjang 10,00 Km � d. Sp. Sei Bati – Sp. Tugu Stadion - Jelutung sepanjang

3,99 Km � e. Jl. Pesisir Pantai Karimun sepanjang 8,40 Km � f. Sei. Asam – Sebele – Penarah - Lebuh sepanjang 13,10 Km � g. Tanjung Batu – Sp. Urung – Sp. Sawang – Sawang – Sp.

Perayun – Pelabuhan Tanjung Makom sepanjang 43,00 Km �

h. Sp. Perayun – Sp. Kempas – Pelabuhan Tanjung Berlian

sepanjang 24,00 Km � i. Sp. Pelabuhan Tanjung Berlian – Sp. Urung sepanjang

17,30 Km �

33

j. Jalan Parit Tegak sepanjang 7,40 Km � k. Jl. Sei Buluh – Batu Limau - Alai sepanjang 4,50 Km

" Ruas Jalan Yang Termasuk Jalan Kolektor Primer – 3

(JKP-3) :

Merupakan jaringan jalan yang menghubungkan PKW Tanjung

Balai Karimun – PPK Tebing – Bandara Sungai Bati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7

Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2031.

a. Jl. Sei Bati sepanjang 2,25 Km � b. Jl. Perkantoran sepanjang 10,390 Km �

" Ruas Jalan Yang Termasuk Jalan Lokal Primer (JLP) :

Merupakan Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan

Bupati Karimun Nomor : 049/DPU/IV/2016 tentang Revisi Keputusan Bupati Karimun Nomor : 017.a/DPU/2014 Tentang

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan

Kabupaten.

! Transportasi laut : Pelabuhan Nasional Tanjung Balai Karimun

(RTRWN)

Hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang harus dicantumkan dalam Rencana

Struktur Ruang Kabupaten Karimun meliputi :

• Sistem perkotaan : PKL terletak di Kota Meral (Ibukota Kecamatan

Meral), Kota Moro (Ibukota Kecamatan Moro) dan Kota Tanjung

Batu (Ibukota Kecamatan Kundur).

• Jaringan Jalan Kolektor Primer 2, yaitu :

a. Sp. Sei Bati – Sp. Pongkar; b. Sp. Pongkar – Pelabuhan Malarko;

c. Baran I – Kapling;

d. Simpang RSUD – Simpang Stadion;

e. Tanjung Balai – Sungai Bati;

34

f. Jalan pesisir pantai Karimun; g. Simpang Urung – Pelabuhan Tanjung Berlian;

h. Sawang – Pelabuhan Selat Beliah;

i. Simpang Tanjung Berlian – Simpang Sawang.

• Pembangunan Jembatan antar Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

• Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan sebagai

sarana jembatan bergerak yang menghubungkan antar pulau untuk

jangka pendek adalah : a. Lintas Penyeberangan Tanjung Balai Karimun – Mengkapan

(Sumatera)

b. Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Tanjung Balai Karimun

• Pengembangan jaringan lintas angkutan penyeberangan antar

pulau jangka menengah berupa Lintas penyeberangan Tanjung

Balai Karimun – Selat Belia (Kabupaten Karimun). • Transportasi laut berupa ;

a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

b. Pelabuhan pengumpul, terdiri atas (i) Pelabuhan Tanjung

Berlian, (ii) Pelabuhan Buru, (iii) Pelabuhan Parit Rampak, (iv)

Pelabuhan Tanjung Batu, (v) Pelabuhan Malarko, (vi) Pelabuhan

Tanjung Tiram, (vii) Pelabuhan Parit Rampak (bongkar muat),

(viii) Pelabuhan Roro Selat Beliah, (ix) Pelabuhan Moro, dan (x) Pelabuhan Durai.

c. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas (i) Pelabuhan Boom

Panjang, (ii) Pelabuhan Rakyat, dan (iii) tambatan perahu yang

terdapat di pulau-pulau.

• Bandara pengumpan yaitu Bandar Udara Sei Bati.

35

Rencana sistem perkotaan merupakan susunan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah

kabupaten yang membentuk hirarki pelayanan. Adapun Sistem

Perkotaan di Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Sawang (ibukota Kecamatan

Kundur Barat) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan

permukiman perdesaan, Kawasan perkebunan (gambir, kelapa,

karet dan buah-buahan), kawasan pertanian, kawasan wisata, kegiatan pertambangan dan kegiatan perikanan.

2. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tanjung Berlian (Ibukota

Kecamatan Kundur Utara) dengan fungsi kecamatan sebagai

kawasan permukiman perdesaan, Kawasan pertanian, Kawasan

perkebunan (gambir,kelapa,karet dan buah-buahan), kawasan

wisata, kegiatan pertambangan, kegiatan perikanan, pusat agropolis.

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Buru (Ibukota Kecamatan

Buru) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman

perdesaan, kawasan perkebunan, kegiatan pertambangan dan

kegiatan perikanan.

4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Durai (Ibukota Kecamatan

Durai) dengan fungsi kecamatan sebagai kawasan permukiman perdesaan, kawasan perkebunan, kawasan wisata, kegiatan

pertambangan dan darat dan kegiatan perikanan.

5. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Tebing (Kec Tebing) dengan

fungsi kecamatan sebagai kawasan industri, kawasan wisata,

kegiatan maritim, permukiman skala besar.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang bagian pertama adalah rencana kawasan lindung dimana perwujudan kawasan hutan lindung dan mangrove

dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-II di

36

Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Kundur Utara.

Selanjutnya rencana pola ruang bagian kedua adalah rencana

kawasan budidaya yang perwujudannya dibagi ke dalam 10 (sepuluh)

program. Program-program tersebut antara lain Perwujudan Hutan

Tanaman Rakyat (HTR) pada kawasan yang termasuk HTR di seluruh

wilayah Kabupaten Karimun. Program tersebut dilaksanakan dari

lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-II. Program berikutnya adalah perwujudan kawasan pertanian di Kecamatan Kundur Utara dan

pertanian lahan kering serta holtikultura di Kecamatan Kundur,

Kundur Barat, Kundur Utara dan Buru. Kedua program tersebut

dilaksanakan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV.

Kemudian program selanjutnya adalah perwujudan kawasan

perkebunan di Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara dan Buru. Sedangkan perwujudan kawasan perikanan berlokasi di Pulau

Kundur, Pulau Belat, Pulau Sugi, Pulau Papan, Pulau Mandar,

Kecamatan Buru, Durai, Tebing, Meral, dan Kundur Barat. Untuk

pelaksanaannya kedua program tersebut akan diwujudkan dari lima

tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV.

Selanjutnya untuk perwujudan kawasan pesisir, perwujudan

pengembangan pertambangan dan energi, perwujudan kawasan permukiman, dan perwujudan kawasan laut akan dilaksanakan di

seluruh Kecamatan Kabupaten Karimun dengan alokasi waktu

pelaksanaan dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV untuk

kawasan pesisir dan pengembangan pertambangan dan energi, serta

lima tahun ke-I untuk kawasan permukiman dan perwujudan kawasan

laut. Sedangkan untuk perwujudan kawasan pariwisata akan

dilaksanakan pada seluruh wilayah pariwisata Kabupaten Karimun dari lima tahun ke-I sampai lima tahun ke-IV.

37

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

DAN KONDISI DAERAH

A. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di

masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik

suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa

yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu

strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan

informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu

strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam

merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi,

misi dan program kepala daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Karimun, agar rumusan isu yang dihasilkan selaras

dengan cita- cita dan harapan masyarakat terhadap kepala

38

daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu yang ditemui di

Kabupaten Karimun, dapat disimpulkan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Perlunya konektivitas antar pulau untuk menunjang

aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Subsektor perikanan, perkebunan dan tanaman pangan adalah subsektor utama yang perlu dikembangkan sebagai

penopang kegiatan produksi rakyat.

3. Status Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dapat mendorong

akselerasi pembangunan ekonomi.

4. Pelayanan kesehatan belum optimal dan merata khususnya untuk daerah pulau dengan aksesibilitas yang terbatas

5. Perlunya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi

Birokrasi.

6. Mewabahnya pandemi COVID-19 yang berdampak pada

sektor perekonomian, pendidikan dan sosial

kemasyarakatan.

7. Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Karimun yang belum sepenuhnya merata.

8. Keberadaan UMKM sebagai penopang perekonomian perlu

terus dibina kearah UMKM yang kreatif dan inovatif.

39

B. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAN KONDISI DAERAH

Analisis yang kami lakukan mengenai isu strategis dan kondisi

daerah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1) Perlunya konektivitas antar pulau untuk menunjang

aktivitas ekonomi masyarakat.

Konektivitas antar wilayah menjadi konsekuensi wajib

sebuah daerah kepulauan, demikian halnya dengan

Kabupaten Karimun sebagai wilayah perbatasan dengan

gugusan 254 pulau di dalamnya. Keterbatasan transportasi

dan komunikasi berdampak pada terbatasnya mobilitas serta kelancaran arus barang dan jasa sehingga

mempengaruhi percepatan pencapaian pembangunan dan

pemerataan ekonomi masyarakat.

Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a)

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip

keterpaduan melalui inter-modal supply chained system; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland)

(c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas

melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke

daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

Perwujudan konektivitas antar pulau dilakukan dengan: (a) mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana

transportasi yang terintegrasi antara laut, darat, dan udara

untuk memperlancar arus barang, jasa, penduduk, dan

modal; (b) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

antar wilayah; (c) mempercepat pemenuhan suplai energi

untuk memenuhi kebutuhan domestik dan industri. �

40

Peningkatan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan salah satunya dilakukan dengan penguatan

sistem transportasi laut dengan peningkatan utilisasi Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Sea Lane of Communication (SLOC) melalui perwujudan Pelabuhan

Depan, Pendulum Nusantara dan “Short Sea Shipping”.

Kunci utama dalam menangani persoalan konektivitas

adalah pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan transportasi dan

komunikasi. Peningkatan infrastruktur yang dititik-

beratkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas

dilakukan dengan membangun integrasi domestik antar

pulau dan antar wilayah dalam Kabupaten yang akan

berujung pada meningkatnya efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar pulau dan antar

wilayah.

2) Subsektor perikanan dan perkebunan adalah

subsektor utama yang perlu dikembangkan sebagai

penopang kegiatan produksi rakyat.

Subsektor perikanan merupakan produksi usaha rakyat terbesar bagi Kabupaten Karimun. Subsektor perikanan dan

perkebunan adalah subsektor utama yang menjadi penopang

kegiatan produksi rakyat. Sektor pertanian masih

menunjukkan diri sebagai sektor yang perkasa dalam

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Karimun, dimana sektor tersebut ditunjang dua

subsektor utama yaitu perikanan dan perkebunan. Memperkuat kedua subsektor ini menjadi strategis untuk

dilakukan karena selain bahwa dua subsektor ini telah teruji

sebagai kontributor utama PDRB, kedua subsektor ini juga

mencirikan aktivitas produksi yang digeluti oleh masyarakat

41

kebanyakan. Khusus untuk subsektor perikanan, memperkuat subsektor ini adalah hal yang lebih strategis lagi karena

selaras dengan agenda nasional yang hendak menguatkan

Indonesia sebagai negara maritim.

Mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan. Meskipun

kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan jauh lebih

kecil dibanding subsektor perikanan dan perkebunan, namun

mempertahankan lahan pertanian pangan adalah hal yang penting untuk dilakukan karena ini menyangkut keamanan

pangan, apalagi karakteristik geografis Kabupaten Karimun

berupa kepulauan yang memiliki sensitivitas tersendiri

terhadap faktor cuaca yang mempengaruhi kelancaran

pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain itu,

mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan juga menjadi agenda nasional Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B). Upaya untuk mempertahankan lahan ini

akan menghadapi tantangan besar, terlihat dari data bahwa

luas lahan pertanian tanaman pangan Kabupaten Karimun

terus menerus menurun setiap tahunnya.

Subsektor perikanan dan perkebunan merupakan usaha

rakyat yang penting untuk dikembangkan karena kondisi kedua subsektor yang menjadi tumpuan hidup banyak

masyarakat serta potensinya untuk ditingkatkan

produksinya. Mempertahankan eksistensi usaha perikanan

dan perkebunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

Lahan perkebunan dan wilayah perairan yang menjadi

sumber penghidupan rakyat harus dijamin keberadaan

fungsi dan peruntukan bagi usaha rakyat. Penguasaan lahan dan wilayah yang berbasis korporasi secara masif yang

mengancam sumber-sumber penghidupan dan eksistensi

usaha rakyat perlu dihindari. Selain itu diperlukan dukungan

teknologi dan informasi untuk meningkatkan produktivitas

42

yang menguntungkan nelayan dan petani, serta membangun ekonomi kerakyatan yang unggul.

3) Status Kabupaten Karimun sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

dapat mendorong akselerasi pembangunan

ekonomi.

Peluang pembangunan ekonomi yang tumbuh secara pesat

ditunjang oleh posisi geografis Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Produksi sektor pertanian terutama subsektor perikanan

dan perkebunan sebagai usaha rakyat, disamping industri

besar dan sedang, memiliki potensi untuk menembus pasar

internasional melalui pengembangan produk yang

terstandarisasi dan berkualitas ekspor. Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara tetangga Republik

Indonesia lainnya dapat dijadikan sebagai konsumen

terbesar dan target pemasaran.

Lesunya geliat industri di Kabupaten Karimun menunjukan

belum optimalnya pemanfaatan arus hilir pemasaran

produk di Kabupaten Karimun dalam menembus pasar

internasional. Sektor industri pengolahan yang masih perlu untuk

ditingkatkan lagi. Hanya empat daerah di Indoensia yang

mendapatkan keistimewaan sebagai KPBPB, dan Kabupaten

Karimun merupakan salah satunya. Cara utama untuk melihat

keberhasilan KPBPB adalah meningkat tidaknya jumlah

investasi dan investor yang masuk untuk menanamkan

investasinya di Kawasan KPBPB. Disamping itu adanya masalah kelembagaan di Badan

Pengusahaan Kawasan PBPB Karimun berakibat belum

optimalnya pelayanan yang menjadi kewenangan BP Kawasan

PBPB Karimun. Hal ini menjadi tantangan bagi pemimpin

43

daerah berikutnya untuk dapat mengakselerasi terwujudnya legalitas kelembagaan tersebut.

4) Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum

optimal dan merata khususnya untuk daerah pulau

dengan aksesibilitas yang terbatas.

Kabupaten Karimun, dengan wilayah kepulauan

menghadapi tantangan geografis untuk memeratakan

pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperluas jangkauan kedua pelayanan tersebut ke seluruh pulau-

pulau. Ketimpangan pelayanan kesehatan dan pendidikan

yang termanifestasikan melalui pembangunan infrastruktur

serta sebaran tenaga medis dan tenaga guru menunjukkan

rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan terbatas, khususnya di daerah

terpencil dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kesehatan

lingkungan dan upaya pengelolaan limbah domestik

merupakan hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah

daerah.

Infrastruktur dasar fasilitas kesehatan dan pendidikan yang

belum mampu menjangkau desa-desa di pulau-pulau kecil dan terluar mengakibatkan pelayanan dasar masih jauh dari

maksimal, padahal keberadaan fasilitas dasar inilah yang

merupakan bentuk konkret peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat. Selain infrastruktur, ketersediaan sumberdaya

manusia dengan kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik

merupakan hal penting dalam menjamin terpenuhinya

layanan dasar bagi masyarakat. Hal ini dititikberatkan pada ketersediaan tenaga medis dan tenaga guru dengan

komposisi yang belum seimbang antar desa-desa dan pulau-

pulau kecil. Melalui pembangunan infrastruktur yang merata,

penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga guru menjadi tidak

44

hanya terkonsentrasi di kota-kota saja melainkan juga di desa-desa terpencil, sehingga menjadikan aksesibilitas layanan

kesehatan dan layanan pendidikan dapat semakin meningkat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan

ditopang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang alokasi anggaran urusan kesehatan

minimal 10% dan urusan pendidikan minimal 20% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini telah dilakukan dan akan terus dilanjutkan dimasa yang akan datang.

5) Perlunya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi

Birokrasi.

Keberlanjutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan

reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahan dan reformasi

birokrasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik di Kabupaten Karimun, hal ini ditandai dengan perolehan opini

WTP sebanyak 7 (tujuh) kali semenjak Tahun 2013 sampai

Tahun 2019 dari BPK untuk administrasi keuangan, Penilaian

LAKIP dengan nilai BB sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.

Berbagai penghargaan dari pemerintah pusat terkait

substansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan juga telah diperoleh. Untuk lima tahun ke depan, keberlajutan dan peningkatan kualitas dari penyelenggaraan

pemerintahan umum dan administrasi keuangan akan

semakin diprioritaskan demi semakin signifikannya

perwujudan kepemerintahan yang baik menuju pelayanan

publik yang prima.

6) Mewabahnya pandemi COVID-19 yang berdampak

pada sektor perekonomian, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan munculnya wabah pandemi COVID-19 di awal tahun

2020, yang berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan

45

terutama sektor perekonomian, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, memaksa kita untuk menerapkan Adaptasi

Kebiasaan Baru (AKB) di masa datang. Hal ini tentunya

memerlukan perencanaan yang konfrehensif dan biaya

mengendalikan wabah COVID-19 serta biaya pemulihan

perekonomian yang tidak sedikit. AKB ini melibatkan

seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sikap dan

perilaku disiplin sangat diperlukan dalam pengendalian wabah COVID-19.

7) Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Karimun

yang belum sepenuhnya merata .

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan

strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi wilayah. Perhatian Pemerintah Kabupaten Karimun di bidang infrastruktur pada beberapa

tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas

dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Karimun. Sebagi

bentuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang

berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun, maka

perlu diprioritaskan percepatan pembangunan

infrastruktur penggerak ekonomi dan pemerataan pelayanan dasar untuk mendukung pelayanan dasar dan

pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun.

Selama kurun waktu 2016-2020 telah banyak dilakukan

pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten

Karimun. Pada bidang keagamaan, guna meningkatkan

kualitas iman dan taqwa Pemerintah Kabupaten Karimun

telah melakukan Pembangunan Islamic Center di Kecamatan Kundur, 20 Unit Pembangunan Masjid,

Peningkatan Sarana dan Prasarana di 144 Masjid,

Pembangunan 14 Musholla, Menyediakan Sarana dan

Prasana di 109 Musholla, Peningkatan Sarana dan Prasarana

46

2 Rumah Tahfiz, Pembangunan dan Peningkatan di 50 TPQ serta Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas di 13

Pesantren.

Selanjutnya, pada bidang sumber daya manusia, telah

dilakukan pembangunan di bidang Kesehatan, dengan

melakukan pembangunan baru 9 puskesmas dan

penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh

Puskesmas yang berada di 12 Kecamatan, membangun 7 rumah dinas kesehatan untuk tenaga medis dan paramedis,

membangun gedung pertemuan di 2 puskesmas,

menyediakan mobil ambulance di 4 puskesmas, melakukan

rehabilitasi di 3 puskesmas pembantu, dan membangunan

dan menyediakan sarana dan prasarana di 9 posyandu.

Selanjutnya, di bidang pendidikan telah dibangun sebanyak 46 ruang kelas baru, merehabilitasi 55 ruang kelas dan 27

perpustakaan, rahabilitasi laboratorium di 6 sekolah,

pembangunan rumah dinas guru di 22 sekolah, serta

peningkatan sarana prasarana pendidikan lainnya, baik

untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah

Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP)

sesuai kewenangan Kabupaten / Kota. Peningkatan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten Karimun sangat intens membangun

infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten

Karimun guna menggerakkan ekonomi masyarakat, di

antaranya : pembangunan 99 ruas jalan, 6 titik pemeliharaan

jalan, 124 titik peningkatan jalan, 403 titik semenisasi jalan, 220 titik drainase, 257 titik normalisasi sungai atau parit, 113

titik dinding penahan tanah, serta peningkatan infrastruktur

lainnya, seperti pembangunan tanggul dan pintu air, box

culvert, pengamanan pantai, jembatan, dan melakukan

pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana

47

umum seperti tempat pemakaman umum dan gedung pemerintah. Di sektor Perhubungan telah dibangun

sebanyak 15 Dermaga Rakyat, 10 Pembangunan dan

Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat, serta Rehabilitasi Ponton

Pelabuhan dan Ruang Tunggu Pelabuhan.

Selain itu, selama kurun waktu tersebut telah dilakukan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyakarakat

Miskin di 60 Desa/Kelurahan. Selanjutnya, direalisasikan Listrik 24 Jam di Kecamatan Ungar dan Belat serta

penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 3

Desa di Kecamatan Durai. Walaupun energy kelistrikan

bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota

namun Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan

koordinasi secara intens untuk mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat untuk

turut serta membangun Kabupaten Karimun. Karena fokus

utama pembangunan infrastruktur yang menjadi

kewenangan Kabupaten Karimun perlu ditopang oleh

pembangunan energy dan ketenagalistrikan.

Isu strategis pembangunan infrastruktur kedepan akan

sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu mempertimbangkan beberapa

pengarusutamaan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui

transformasi digital serta modal sosial dan budaya. Karena

itu perlu mendorong inovasi melalui peran serta investasi

masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD Provinsi

Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat melalui APBN.

Melalui kolaborasi dan kerjasama daerah dan pusat,

pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan

48

berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten karimun akan difokuskan pada :

! Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan

! Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak;

! Penyediaan akses air minum dan sanitasi bagi

masyarakat

! Penyediaan pelabuhan rakyat sebagai pintu masuk aktifitas ekonomi

! Peningkatan sarana dan prasarana jalan sebagai

infrastruktur penggerak pembangunan ekonomi

! Penyediaan infrastruktur guna meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dan kebersihan wilayah

! Mendorong Keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan bagi masyarakat; dan

! Mendorong tersedianya fasilitas pendukung

transformasi digital

8) UMKM sebagai penopang perekonomian perlu terus

dibina kearah UMKM yang kreatif dan inovatif.

Menurut penelitian yang dilakukan Center for Economics and Social Studies (CESS) dan The Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), UMKM di Indonesia

tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk

berkembang dan bertahan selama krisis. Hal ini terbukti

dengan inisiatif pelaku UMKM untuk terus beroperasi namun

mengubah cara pemasarannya salah satunya dengan metode

melalui layanan daring (dalam jaringan).

Dengan jumlah UMKM sebanyak 3.958 unit yang tersebar di

seluruh wilayah Kabupaten Karimun, tentunya menjadi

kekuatan tersendiri dalam menopang sendi-sendi

perekonomian daerah. Selain melibatkan tenaga kerja yang

49

cukup banyak UMKM juga tidak mudah terkena dampak akibat menurunnya perekonomian suatu daerah. Hal ini

menjadi fokus Pemerintah Daerah untuk menjadikan UMKM

sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah.

50

BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

A. VISI

Berdasarkan pemahaman atas isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2020-2024, arahan dari RPJPD Kabupaten Karimun 2006-2025, serta arahan dari visi dan misi RPJMN 2020-2024, maka kami merumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan

Iman dan Taqwa ”

Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut :

! “Pusat Pertumbuhan Ekonomi" memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategis nasional dibidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan banyak dan beragamnya aktivitas perekonomian yang ada didalamnya. Kegiatan/aktivitas yang ada dapat berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain disekitarnya.

51

• “Berkeadilan” memiliki arti bahwa pembangunan dilakukan

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan

sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil

pembangunan secara merata, tepat sasaran diseluruh wilayah,

sehingga menghilangkan kesenjangan antar wilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan

dalam masyarakat. Yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan

dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

• “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan” menyatakan bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten

Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang

berada di beberapa titik diluar pulau karimun, sehingga aktivitas

perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat

Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk

membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai

kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap

pihak yang lemah. Artinya masyarakat Kabupaten Karimun

mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh

kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan

masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk

memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan

koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan kemerataan ekonomi.

• “Berlandaskan Iman dan Taqwa” memiliki arti bahwa

membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan

upaya untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang bersumber pada nilai-nilai agama. Membangun

manusia yang sehat, cerdas, dan terampil adalah perlu tetapi

belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak

diiringi dengan membangun akhlak yang baik dan moral yang

terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya

52

ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga

nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai

pengaruh negatif, sekaligus memperkukuh insan yang

berakhlakul karimah.

B. MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas kami bertekad untuk membawa

Kabupaten Karimun menuju ARAH PERTUMBUHAN EKONOMI

YANG BERKEADILAN, melalui 5 (lima) Misi, yaitu sebagai

berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal. (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI)

2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR)

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa. (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA)

4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup. (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)

5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul. (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK)

53

Adapun Penjelasan konsep dari masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal. (BERKEADILAN DALAM BIDANG EKONOMI)

(1) “Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri”

Kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa

depan diarahkan menjadi Kabupaten yang memiliki

kemandirian dalam bidang perekonomian. Misi ini

dimaksudkan bahwa perekonomian daerah terbentuk

dengan landasan dan struktur yang kokoh berbasis pada sumber daya yang didukung dengan kearifan lokal.

Kemandirian dengan melakukan kegiatan dibidang industri,

kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan

kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun

jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada

secara optimal. Perekonomian masyarakat yang mandiri

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis sumber daya dan kearifan lokal dengan

memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi

daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan

mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga

mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai

ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

(2) “Berbasis sumber daya dan kearifan lokal”

Sebagai aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan

menggunakan/memanfaatkan potensi dan sumber daya

yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun,

meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan,

pertanian, pariwisata, industri serta perdagangan dan jasa.

54

Sumber daya yang dimanfaatkan dapat dalam bentuk barang (seperti ikan hasil tangkapan dan hasil pertanian),

ataupun dalam bentuk jasa (seperti transportasi dan

pariwisata). Mengembangkan dan menggerakkan industri,

perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan

kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur

perdagangan dunia.

2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. (BERKEADILAN DALAM INFRASTRUKTUR)

(1) “Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan”

Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau dan memiliki

laut yang cukup luas berdampak pada pelaksanaan

pembangunan infrastruktur. Infrastruktur diperlukan untuk

membuka aksesibilitas suatu daerah menjadi lebih mudah

dijangkau, sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas daerah dan

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu

penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai

ekonomi yang tersedia secara merata antar pulau dan antar

wilayah dalam satu pulau sesuai dengan kebutuhannya

perlu dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat

menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.

(2) “Pertumbuhan ekonomi wilayah”

Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan

menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.

Infrastruktur yang akan dibangun terintegrasi dengan

sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa

55

memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Pembangunan infrastruktur bisa

mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju.

Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus

pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.

Untuk itu, sarana dan prasarana yang utama dikembangkan

adalah pada sektor perhubungan, transportasi, dan komunikasi. Konektivitas yang kuat adalah konektivitas

tanpa kendala yang pada gilirannya akan meningkatkan

perekonomian wilayah.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa. (BERKEADILAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA)

(1) Sumber daya manusia yang “kuat” adalah sumber daya

manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu

pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu

perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana

dibidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat

diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

(2) “Kompetitif”

Dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki

daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia

kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya

peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan

56

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

(3) “Berbudaya”

Adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas

luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat,

senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan-kearifan

tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi,

mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda- benda budaya. Budaya setempat yang

dimaksud adalah budaya Melayu yang menjadi karakter,

namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-

budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan pluralisme

dan heterogenitas masyarakat Kabupaten Karimun.

(4) “Berlandaskan iman dan taqwa”

Sebagai upaya untuk meletakkan nilai-nilai agama sebagai

landasan dalam kehidupan masyarakat. Landasan iman dan taqwa ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang

berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dan

kehidupan antar umat beragama yang harmonis.

Masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa

ini diharapkan menjadi filter dan benteng terhadap arus

masuk informasi dan budaya dari luar yang bersifat negatif, sehingga masyarakat Kabupaten Karimun tetap teguh dan

menjadi masyarakat yang berkarakter.

4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup. (BERKEADILAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP)

(1) Bahwa Kabupaten Karimun tidak melaksanakan upaya-

upaya konservasi secara ekstrem, namun dalam melaksanakan pembangunan selalu diselaraskan dengan

57

upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development) maka fungsi lingkungan hidup

harus terus dijaga dan ditingkatkan.

(2) Upaya tetap menjaga fungsi-fungsi dari lingkungan hidup :

a. menyediakan ruang-ruang terbuka hijau

b. melakukan ekploitasi sumber daya secara terukur dan

berkelanjutan.

(3) Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi

pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian,

pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-

aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan dengan dampak

yang terkelola.

(4) Pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara

berkelanjutan tanpa melestarikan fungsi-fungsi lingkungan

hidup, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki kerentanan ekologis

yang lebih dibandingkan pulau-pulau besar.

5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul. (BERKEADILAN DALAM PELAYANAN PUBLIK)

(1) “Birokrasi yang profesional”

a. terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta

mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal

dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh

birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan

pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat.

b. Penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam

perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah

58

melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian.

c. Perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu

membawa perubahan terhadap mindset dan culturset

birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga

menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten,

capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang

pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka

mendukung visi Kabupaten Karimun Sebagai Pusat

Pertumbuhan Ekonomi Terdepan yang Berkeadilan

Berlandaskan Iman dan Taqwa.

(2) “Birokrasi yang unggul”

Adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan

melakukan peningkatan skill (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan

berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan

kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi

yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya

percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan

sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern

serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

C. PROGRAM PRIORITAS

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka telah disusun

program prioritas untuk mempercepat pencapaian masing-masing

misi antara lain :

59

Misi I, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan

dalam Bidang Ekonomi).

Program prioritas pada misi I antara lain :

1. Peningkatan penyediaan kemudahan usaha pertanian dan

perikanan.

2. Peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan, sertifikasi, dan

penguatan jaringan pasar (berbasis online). 3. Pendampingan dan penyediaan tambahan modal usaha bagi

UMKM yang terkena dampak pasca COVID-19. 4. Pengembangan usaha agribisnis yang sesuai dengan potensi

wilayah.

5. Pemulihan dan Pengembangan potensi wisata, baik wisata

bahari, budaya maupun wisata kawasan perbatasan pasca

COVID-19. 6. Revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan

menengah.

7. Integrasi industri-industri besar dengan UMKM lokal.

8. Kemudahan berusaha dan investasi bagi PMA dan PMDN.

Misi II , Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang

Berkeadilan dalam rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan dalam Infrastruktur)

Program prioritas pada misi II antara lain :

1. Pemerataan penyedian pelayanan dasar (listrik, air bersih dan

telekomunikasi).

2. Peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas

antar pulau.

3. Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana infrastruktur penunjang sosial ekonomi masyarakat.

4. Penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung pertumbuhan

ekonomi.

60

Misi III, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

(Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).

Program prioritas pada misi III antara lain :

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang

terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan

kewenangan daerah.

2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat.

3. Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat baik

di perkotaan maupun di pedesaan.

4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam

rangka menghadapi revolusi industri 4.0.

5. Mendukung pembinaan penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-

Qur’an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. 6. Melanjutkan gerakan Karimun menghapal Alqur’an (one day one

ayat).

7. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

8. Pengembangan dan apresiasi kreativitas kaum milenial.

Misi IV, Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan

Hidup (Berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup).

Program prioritas pada misi IV antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan Ruang Terbuka Hijau.

2. Peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Peningkatan sarana kebersihan dan lingkungan hidup.

4. Penambahan dan perlindungan daerah tangkapan air.

61

Misi V, Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan dalam Pelayanan Publik).

Program prioritas pada misi V antara lain :

1. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara berbasis revolusi

mental dan ITminded. 2. Peningkatan cakupan kualitas dan standarisasi pelayanan publik.

3. Mengembangkan dan mengelola sistem pengaduan masyarakat

sebagai sarana kontrol yang mudah diakses dan dimonitor oleh si pelapor.

4. Penerapan sistem reward and punishment bagi aparatur

pemerintah dalam peningkatan disiplin dan etos kerja.

5. Penerapan sistem Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas bagi

seluruh pegawai.

6. Penyusunan dan penerapan analisa jabatan, standar kompetensi

jabatan serta indikator kinerja jabatan, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja jabatan.

7. Pengembangan kapasitas pegawai yang terencana didasarkan

pada kepastian pola karir.

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan

tersebut juga dijunjung slogan “BERSIH” yaitu ; Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis. Bersih dalam hal ini baik secara

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam

dimensi lahir maupun bathin. Untuk mewujudkan Kabupaten

Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan pasti

memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga

Kabupaten Karimun harus mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

62

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan

yaitu :

Azam Peningkatan Iman dan Taqwa Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental

berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal

yang kokoh sehinggga pelaksanaan pembangunan akan lebih

terarah dan bertanggung jawab.

Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang

berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan

sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi

berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

Azam Pengembangan Seni dan Budaya Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya

Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu

mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

63

BAB VI P E N U T U P

Demikian rancangan Visi, Misi dan Program Prioritas

Pembangunan Kabupaten Karimun ini dapat dirumuskan dan disampaikan. Pemaparan Visi dan Misi ini selain untuk memenuhi

persyaratan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun

Periode 2020-2024, juga yang terpenting adalah sebagai deskripsi atas

gagasan kami dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang

berkeadilan di Kabupaten Karimun sebagaimana yang menjadi

tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Visi dan Misi ini akan terus dikembangkan dan dimutakhirkan

berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai pihak, sehingga

dapat menjadi referensi dalam penyusunan dokumen RPJMD dan

RPJPD Kabupaten Karimun.

Dengan senantiasa memohon hidayah dari Allah SWT dan

dilandasi dengan ikhtiar do’a dan tawakkal, sebagai putra daerah

Kabupaten Karimun, maka kami akan berbuat terbaik untuk kepentingan Daerah dan Masyarakat Karimun, kami siap bersama

seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten

Karimun untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Karimun yang

berkeadilan dengan “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN

SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

64

Akhirnya atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Periode 2020-2024 mengucapkan terima kasih, semoga

ikhtiar kami, cita-cita kami, visi misi kami dapat kami persembahkan

untuk masyarakat Karimun. Apabila kami terpilih nanti, kami akan

memimpin Kabupaten Karimun sebagai Bupati dan Wakil Bupati

dengan baik dan bertanggungjawab.

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN

PERIODE 2020 – 2024

Dr. H. AUNUR RAFIQ, S. Sos, M. Si

CALON BUPATI

H. ANWAR HASYIM, M. Si

CALON WAKIL BUPATI