zulfan yusuf jurnal -...
TRANSCRIPT
Jurnal MANAJEMEN DAN BISNIS
Volume 4, Nomor. 4, September 2015
Penanggung Jawab Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah
Ketua Redaksi
Saiful Amri , SE,M.Si
Wakil Ketua Redaksi Nasir Ibrahim,SE,M.Si
Arsyad SE,M.Si
Redaktur Pelaksana M Ridha Siregar ,SE MM Samsul Ikhbar, SE, MM
Muzakkir , SE, M.Si Muddasir , SE,MM
Mitra Reviuwer
Dr. Amri, SE,M.Si (Universitas Syiah Kuala) Dr. Mahdani Ibrahim, MM (STIE Banda Aceh)
Tarmizi Gadeng, SE, M,Si (Universitas Muhammadiyah Aceh) Saiful Hurri, SE, MM (Universitas Al-Muslim)
Tata Usaha Mursal, SE
Marlina , SE Sri Wahyuni,SE
Tata Letak
Ilyas Harun, SE, MM Cut Hamdiah, Se M.Si
GEDUNG FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH BANDA ACEH
TELP. (0651) 26160 FAX (0651) 22471 E-MAIL : [email protected]
DITERBITKAN OLEH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI I Analisis Hubungan Tingkat Upah Minimun Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Nanggroe Aceh Darussalam, 1996- 2006
Fanny Nailufar 221-225
Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Prudential Standard
Muzakkir 226-239 Pengaruh Pengembangan Karir Berbasis Kompetensi dan Praktek Manajeman Kinerja Terhadap Kualitas Layanan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh
Nelly 240-244
Pengaruh Komunikasi Atasan-Bawahan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Pidie Jaya.
Saiful Amri 245-257
Pengaruh Leader Member Exchange (LMX) Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar Samsul Ikhbar 258-265
Pengaruh Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal dan Skala Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014
Radhiana 266-275
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia (LP3I) di Kota Banda Aceh
Rahmi 276-281
Kejahatan Perbankan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Zulfan Yusuf 282-289 INDEKS PENGARANG 29 PANDUAN PENULISAN 30
INDEKS PENGARANG
F Fanny Nailufar, “
PANDUAN PENULISAN
A. PEDOMAN UMUM a. Naskah artikel ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, merupakan
karya orisinil penulis yang berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, serta tinjauan kepustakaan yang belum pernah dimuat di media cetak atau publikasi lainnya.
b. Naskah artikel ilmiah diketik dalam format Ms. Word pada kertas HVS ukuran A4 minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman dengan jarak baris 1 spasi.
c. Kata dalam bahasa asing ditulis dengan huruf miring. d. Naskah artikel penelitian memuat ditulis dengan sistematika : (a) Judul, (b) Nama
Penulis, (c) Abstrak dan kata-kata kunci, (d) Pendahuluan (tanpa sub judul) yang berisi latar belakang, kajian teori, masalah, tujuan dan hipotesis, (e) Metode Penelitian dan Pembahasan, (g) Kesimpulan, (h) Daftar pustaka.
e. Naskah artikel konseptual ditulis dengan sistematika : (a) Judul, (b) Nama Penulis, (c) Abstrak dan kata-kata kunci, (d) Pendahuluan (tanpa sub judul) (e) Bagian inti, (f) Kesimpulan, (h) Daftar Pustaka.
f. Hasil Penelitian dan Pembahasan, harus diuraikan dan bila perlu disajikan gambar, grafil diagram, dan hasil analisa statistik yang menggambarkan proses pemecahan masalah penelitian.
g. Daftar pustaka, ditulis sesuai dengan aturan penulisan yang disususn berdasarkan urutan abjad. Untuk rujukan buku urutannya sebagai berikut: Nama penulis, editor (bila ada), tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Untuk rujukan jurnal ditulis dengan urutan: nama penulis, tahun terbit, judul jurnal, judul terbitan, volume, edisi, dan nomor halaman.
h. Semua kutipan, data, ide, gagasan atau persyaratan yang terdapat pada naskah merupakan tanggungjawab penulis.
B. SISTEMATIKA PENULISAN a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstrak b. Bagian inti : berisi pendahuluan, kajian teori dan hipotesis (jika ada), metode
penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. c. Bagian akhir : daftar pustaka.
C. JUDUL DAN NAMA PENULISAN a. Judul naskah maksimum 12 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
sesuai dengan bahasa yang digunakan untuk menulis naskah lengkapnya. b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa disertai dengan gelar akademik maupun
jabatan. Di bawah nama penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.
D. ABSTRAK a. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris tidak lebih dari 250 kata. b. Abstrak harus meliputi instasi seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil analisis dan
kesimpulan. c. Di bawah abstrak disertakan minimal 3 dan maksimal 5 kata kunci.
E. PENGIRIMAN NASKAH & BERLANGGANAN
a. Naskah dikirim sebanyak 1 eksemplar ke alamat email redaksi: [email protected]
b. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan setelah di-review oleh dewan redaksi.
c. Penulis yang artikelnya dimuat wajib menjadi pelangan minimal satu tahun, dan membeli kontribusi biaya layout dan biaya cetak minimal Rp. 450.000,- dilunasi setelah naskah dinyatakan layak publikasi oleh dewan redaksi, dan mendapatkan imbalan berupa nomor bukti publikasi sebanyak 2 (dua) eksemplar.
Jurnal MANAJEMEN DAN BISNIS
Terbit 2 kali setahun (September dan Februari)
FORMULIR BERLANGGANAN
Nama : Alamat : Kota :
: Kode Pos
Telp./HP : Instansi :
Biaya berlangganan: a. Satu nomor penerbitan Rp. 35.000.- b. Satu tahun Rp. 70.000.-
Note: harga belum termasuk ongkos kirim Tranfer via: BRI Cabang Banda Aceh a.n Samsul Ihkbar No. Rekening: 3918-01-003313-53-7
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 221 - 225
Analisis Hubungan Tingkat Upah Minimun Terhadap Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja di Nanggroe Aceh Darussalam, 1996- 2006
Fanny Nailufar1 1) Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui berapa besar hubungan
tingkat Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini dilakukan di Provinsi NAD
periode 1996-2006 dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan instansi yang terkait serta literature lainnya yang terkait dengan
penelitian ini. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif, yaitu melalui
penyajian dan penyusunan data ke dalam tabel dan juga dianalisis secara ekonometrika.
Dalam mengestimasi model yang ditaksir, digunakan model Ordinary Least Square (OLS)
atau pendekatan kuadrat terkecil dengan menggunakan metode kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh persamaan sebagai berikut:
TPAK = 1,079 + 12,926 UMR. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 1996-2006
variabel tingkat Upah Minimum Regional UMR berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Konstanta sebesar 1,079 artinya tanpa adanya
variabel UMR, maka TPAK di Provinsi NAD sebesar 1,079 jiwa. Koefisien variabel UMR
sebesar 12,926 artinya apabila terjadi perubahan UMR sebesar Rp 100 ribu, maka akan
menyebabkan perubahan TPAK sebesar 12,926 jiwa. Koefisien determinasi adalah sebesar
0,429(R-squared ) dan 0,358 (Adjusted R-square). Pengujian hipotesis dengan uji t
menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut secara parsial dengan tingkat
keyakinan sebesar 95 persen. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,454)
lebih besar dari t tabel (2,22).
Kata kunci : Tingkat Upah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PENDAHULUAN Jumlah penduduk Nanggroe Aceh
Darussalam pada tahun 2006 telah mencapai
4.115.153. Dibandingkan dengan jumlah
penduduk pada tahun 2004 sebanyak 4.075.600
jiwa (sebelum terjadinya tsunami) dan pada
tahun 2005 sebanyak 4.031.600 jiwa. Tingginya
tingkat pertumbuhan penduduk berimplikasi
pada tingginya tingkat pertumbuhan angkatan
kerja, karena pada gilirannya akan menimbulkan
permasalahan ketenagakerjaan di daerah ini.
Meski pada tahun 2004 yang lalu di
Nanggroe Aceh Darussalam telah terjadi
peristiwa yang maha dahsyat tetapi tetap saja
jumlah penduduk di daerah ini terus bertambah,
walaupun mereka hanya pendatang tetap saja hal
tersebut akan berpengaruh terhadap angkatan
kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia di
Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun setelah
kejadian tersebut banyak tercipta lapangan
pekerjaan di Nanggroe Aceh Darussalam tetapi
jumlah pengangguran tidak kalah banyaknya.
Hal ini terlihat jelas dari perbedaan jumlah
angkatan kerja tahun 1996-2006. Dimana
angkatan kerjanya yang terus meningkat yang
diiringi dengan peningkatan pengangguran juga.
Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukan pada Tabel
1.1 berikut di bawah ini:
Tabel 1.1
Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 1996 – 2006
Kategori Sensus
Penduduk
1996
Sensus
Penduduk
2006
Angkatan Kerja
a. Bekerja
b. Pencari
kerja
1.650.028
1.541.198
108.830
1.804.225
1.744.611
59.614
Sumber : BPS, SAKERNAS 2006
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah penduduk
yang bekerja di Nanggroe Aceh Darussalam pada
tahun 1996 sebanyak 1.541.198 orang sementara
yang masih mencari kerja sebanyak 108.830
orang. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah
penduduk yang bekerja sebanyak 1.744.611
orang sementara yang masih mencari kerja
sebanyak 59.614 orang. Kita dapat melihat
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
Volume 4, No. 4, September 2015
bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran
dari tahun 1996 ke tahun 2006, hal ini terjadi
karena banyaknya LSM-LSM asing yang berada
di NAD yang menyebabkan banyaknya tersedia
lapangan pekerjaan di NAD.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang dianalisa secara kuantitatif. Data tersebut
dalam bentuk tahunan (time series) dari tahun
1996 sampai dengan tahun 2006. Adapun
sumber-sumber data sekunder tersebut diperoleh
dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk mengetahui hubungan Tingkat
Upah Minimum Regional (UMR) terhadap
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, digunakan
fungsi regresi linear sederhana. Untuk menguji
hipotesis penulis menggunakan persamaan
regresi linear sederhana (Gujarati, 2001: 286)
sebagai berikut :
Y = a + biXi + ei Dimana:
Y = Variabel Independent
A = Konstanta
bi = Parameter
Xi = Variabel Dependent ei = Error Term
Model di atas diformulasikan lagi dalam
bentuk sebagai berikut :
TPAK = a + bi UMR + ei Dimana:
TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UMR = Upah Minimum Regional
a = Konstanta
bi = Parameter
ei = Error Term
KAJIAN PUSTAKA
Angkatan Kerja
Menurut Hasibuan (1987:91) bahwa
angkatan kerja adalah setiap orang yang
termasuk dalam kelompok umur kerja sesuai
dengan undang-undang perburuhan negara yang
bersangkutan. Konsep tenaga kerja (The Labor
Concept) yang digunakan di Indonesia sesuai
dengan konsep yang disarankan oleh ILO
(International Labor Organization), yaitu
dengan membagikan penduduk menjadi dua
kelompok yaitu kelompok usia kerja dan
kelompok penduduk bukan usia kerja.
Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan pula
menjadi kerja dan bukan angkatan kerja.
Menurut Simanjuntak dalam bukunya
Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,
membuat definisi angkatan kerja sebagai berikut:
Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah
aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan
barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan
yang bekerja atau employment persons. Serta
penduduk yang siap bekerja dan sedang berusaha
mencari pekerjaan. Mereka ini dinamakan
golongan pencari kerja atau penganggur
(Simanjuntak, 1985:3).
Dari berbagai pendapat diatas mengenai
angkatan kerja maupun pengangguran dapat
disimpulkan bahwa:
1. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk
yang termasuk dalam usia kerja, baik yang
bekerja maupun yang sedang bekerja secara
aktif.
2. Penganggur adalah seseorang yang tidak
mempunyai pekerjaan pada masa kerja.
Konsep tenaga kerja (the labor concept) yang
digunakan di Indonesia sesuai dengan konsep
yang disarankan oleh ILO (International Labor
Organization), yaitu dengan membagikan
penduduk menjadi dua kelompok yaitu usia kerja
dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia
kerja dibedakan menjadi dua kelompok
berdasarkan kegiatan yang sedang dilakukan,
yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
Di Indonesia secara umum yang dimaksud
dengan tenaga kerja adalah penduduk yang
berumur 15-64 tahun. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS), tenaga kerja adalah penduduk
yang berumur 10 tahun keatas.
Angkatan kerja adalah setiap orang yang
termasuk dalam kelompok kerja sesuai dengan
UU perburuhan negara yang bersangkutan
(Hasibuan, 1987:91). Sedangkan menurut Suroto
(1992:28), angkatan kerja yaitu sebagian dari
jumlah penduduk dalam usia kerja yang
mempunyai pekerjaan dan yang tidak
mempunyai pekerjaan tetapi secara efektif atau
pasif mencari pekerjaan.
Angkatan kerja atau labor force yaitu jumlah
penduduk yang bekerja dan pencari kerja
(Simajuntak, 1998:3).
Penyediaan TK = Angkatan Kerja = Supply TK
Angkatan Kerja = Yang Bekerja + Pengangguran
Menurut Sumarsono (2003:115), angkatan
kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang benar-
benar mau bekerja memproduksi barang dan
jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah
penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar
mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini
terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka
yang tidak bekerja tetapi sedang mencari
pekerjaan.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Angkatan kerja sangat bergantung kepada
tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang
dimaksud dengan TPAK adalah presentase
jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan
jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama.
Dapat dirumuskan sebagai berikut :
100KerjaTenagaJumlah
KerjaAngkatanJumlahTPAK ×=
Makin besar jumlah TPAK maka semakin
besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok
yang sama, dan semakin besar jumlah yang
tergolong bukan angkatan kerja akan semakin
kecil TPAK (Simanjuntak, 1985:36).
Tinggi rendahnya tingkat TPAK
dipengaruhi oleh tingkat umur, jenis kelamin dan
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dari
sisi usia, TPAK usia muda biasanya rendah
karena pada masa-masa tersebut umumnya
mereka banyak yang masih menjalani proses
pendidikan dan merasa belum memiliki
kewajiban untuk mencari nafkah. (Susanti,
1995:75).
Simanjuntak (1985:37) juga mengatakan
bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja
dipengaruhi juga oleh tingkat upah minimum.
Dimana pada saat tingkat upah tinggi di dalam
masyarakat, semakin banyak anggota keluarga
yang tertarik untuk masuk pasar kerja yang
berarti semakin tinggi tingkat partisipasi
angkatan kerja.
Upah
Mengenai pengupahan berlaku dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
mendefinisikan upah adalah sebagai berikut :
“Upah merupakan suatu penerimaan sebagai
imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk
suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan
dilakukannya, dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
proses tujuan atau peraturan perundang-
undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian
kerja antara pengusaha dan buruh, termasuk
tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun
untuk keluarganya”.
Undang-undang Kecelakaan Kerja Tahun
1992 Nomor 3 mendefinisikan upah sebagai
pembayaran berupa uang yang diterima oleh
buruh sebagai ganti pekerjaan. Sementara itu
menurut Poerwono (1994:32), upah adalah
jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai
pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh
tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat
tertentu. Upah atau gaji dapat dipandang sebagai
imbalan atau balas jasa kepada para pekerja
terhadap output produksi yang telah dihasilkan.
Imbalan atau balas jasa ini disatu sisi merupakan
hak yang harus didapat oleh para pekerja, namun
di sisi lain merupakan perangsang untuk
meningkatkan produktivitas (Tjiptoherijanto,
1996:79).
Ahli ekonomi membedakan pengertian upah
yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah
jumlah uang yang diterima para pekerja dari para
pengusaha sebagai bayaran ke atas tenaga mental
atau tenaga fisik para pekerja yang digunakan
dalam proses produksi. Sedangkan upah riil
adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari
sudut kemampuan upah tersebut membeli
barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan para pekerja
(Sukirno, 2005: 351).
Berdasarkan Undang- undang
Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 (2003: 5),
upah merupakan hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusahan atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
Menurut Dewan Penelitian Pengupahan
Nasional (Badan Pusat Industri dan
Perdagangan, 1996 : 20), upah merupakan suatau
penerimaan sebagai suatu imbalan dari
pemberian kerja kepada penerimaan kerja untuk
suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan
dilakukan, berfungsi sebagai jaminan
kelangsungan kehidupan yang layak bagi
kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau
dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut suatu persetujuan, undang-undang dan
peraturan-peraturan serta dibayar atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan
penerima kerja.
HASIL PEMBAHASAN
Untuk menganalisis hubungan tingkat Upah
Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NAD
dilakukan analisis regresi linier sederhana. Data-
data yang telah dikumpulkan diproses dan di
print out hasil yang ditabelkan pada tabel berikut
ini:
Tabel 4.3
Hasil Estimasi Persamaan Regresi Linier
Sederhana
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
Volume 4, No. 4, September 2015
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2008
Dari tabel di atas diperoleh persamaan akhir
estimasi yaitu:
TPAK = 1,079 + 12,926 UMR
Hasil estimasi tabel di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 1,079 berarti tanpa adanya
variabel UMR maka Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi NAD
sebesar 1,079 jiwa.
2. Koefisien variabel UMR sebesar 12,926,
artinya apabila terjadi perubahan UMR
sebesar Rp 100 ribu, maka akan
menyebabkan perubahan TPAK sebesar Rp
12,926 jiwa.
3. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,655
menggambarkan bahwa variabel TPAK
sangat erat hubungannya terhadap variabel
UMR di Provinsi NAD yaitu sebesar 65,5
persen, sedangkan sisanya sebesar 34,5
persen berhubungan dengan faktor lain di
luar penelitian ini.
4. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,429
menunjukkan bahwa variabel UMR dapat
dijelaskan oleh variabel TPAK sebesar 42,9
persen dan selebihnya sebesar 57,1 persen
dijelaskan oleh variabel lain di luar model
penelitian ini.
5. Pada tingkat kepercayaan 95 persen,
pengujian hipotesis secara parsial dengan uji
t menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,454
> 2,22. Hal ini berarti bahwa variabel UMR
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap TPAK di Provinsi NAD.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa:
1. Tingkat upah minimum regional selama dua
belas tahun terakhir di Nanggroe Aceh
Darussalam mengalami peningkatan untuk
setiap tahunnya. Diharapkan dengan adanya
peningkatan upah ini akan meningkatkan
pendapatan tenaga kerja di daerah ini, dan
pada akhirnya dapat menciptakan
kesejahteraan yang merata bagi masyarakat
Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Konstanta sebesar 1,079 berarti tanpa
adanya variabel UMR maka Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Provinsi NAD sebesar 1,079 jiwa.
3. Koefisien variabel UMR sebesar 12,926,
artinya apabila terjadi perubahan UMR
sebesar Rp 100 ribu, maka akan
menyebabkan perubahan TPAK sebesar
12,926 jiwa.
4. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,655
menggambarkan bahwa variabel TPAK
sangat erat hubungannya terhadap variabel
UMR di Provinsi NAD yaitu sebesar 65,5
persen, sedangkan sisanya sebesar 34,5
persen berhubungan dengan faktor lain di
luar penelitian ini.
5. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,429
menunjukkan bahwa variabel UMR dapat
dijelaskan oleh variabel TPAK sebesar 42,9
persen dan selebihnya sebesar 57,1 persen
dijelaskan oleh variabel lain di luar model
penelitian ini.
6. Pada tingkat kepercayaan 95 persen,
pengujian hipotesis secara parsial dengan uji
t menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu
2,454 < 2,22. Hal ini berarti bahwa variabel
UMR secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap TPAK di Provinsi NAD.
REFERENSI
Gujarati, D. (2001). Ekonometrika Dasar.
Erlangga. Jakarta.
Hasibuan, M.S.P. (1987). Ekonomi
Pembangunan dan Perekonomian
Indonesia. CV. Armico. Bandung.
Poerwono, Hadi. (1984). Manajemen
Personalia, Edisi 3, Fakultas Ekonomi,
Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Simanjuntak, Payaman J (1985). Pengantar
Ekonomi Sumber Daya Manusia. LP3ES. Jakarta.
Sukirno, Sardono (1981). Pengantar Teori
Makro Ekonomi. Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Jakarta.
Sumarsono, Sony. (2003). Ekonomi
Manajemen Sumber Daya Manusia
dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu.
Yogyakarta.
Suroto. (1992). Strategi Pembangunan dan
Perencanaan Kesempatan Kerja. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta.
Variabel Koefisien
Estimasi Sig
t-
hitung
Konstanta
UMR
1,079
12,926
0,189
0,040
-1,437
2,454
R : 0,655
R2 : 0,429
Adj. R2 : 0,358
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Susanti, Hera, dkk. (1995). Indikator-indikator
Makroekonomi. Penerbit LPFEUI,.
Jakarta.
Undang-undang Ketenagakerjaan, (2003).
Undang-undang Ketenagakerjaan
Lengkap UU No.13 Tahun 2003 dan
UU No.21 tahun 2003, Sinar Grafika,
Jakarta.
Tjiptoherianto, Prijono. (1996). Sumber Daya
Manusia Dalam Pembangunan
Nasional. Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 226 - 239
Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan
Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Prudential Standard
Muzakkir1 1) Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu satunya pengawas lembaga perbankan
dan non bank yang bekerja secara independen. OJK berkewajiban mengawasi seluruh
perbankan yang masuk dalam otoritasnya agar patuh, dan menjalankan aspek kesehatan
dan kehati-hatian perbankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh OJK. Dasar hukum pembentukannya adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Secara yurisdiksi OJK mengawasi, dan menyelidiki aktivitas
perbankan yang berada dalam ranah kerjanya. Fungsi ini diberikan agar OJK bekerja
secara terukur, dan tepat sasaran, namun dalam realitasnya banyak problema yang
ditemui OJK. Penelitian ini memformat untuk menganalisis sistem pengawasan yang
diterapkan oleh OJK dalam mengawasi penerapan prinsip prudential standard, dengan
rumusan masalah sebagai berikut bagaimana sistem pengawasan terhadap prudential
standard pada pembiayaan bank syariah, dan dari 5 Instrumen kesehatan bank,
instrumen yang mana menjadi fokus OJK dalam mengawasi penerapan prudential
standard pada perbankan syariah. Metode penelitian kualitatif penulis disain untuk
menjawab permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan
fenomena. Untuk proses pemaparan dan analisis data digunakan metode deskriptif. Data
penelitian diperoleh melalui data pustaka dan data lapangan. Untuk mendapatkan
informasi komprehensif tentang penerapan sistem pengawasan OJK dilakukan melalui
wawancara yang diformat dalam bentuk un-guiden interview dengan responden para
peneliti OJK yang khusus mengawasi tentang perbankan syariah. Keterbatasan OJK
dalam sistem operasional dan manajemen secara internal, dapat memberi dampak pada
kelemahan OJK dalam mengawasi operasional perbankan sehingga bisa terjadi
pelanggaran pada penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah.
Maka oleh itu dibutuhkan penyegaran secara terstruktur dalam sistem operasional OJK
untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam bentuk pembiayaan pada dunia
perbankan. Adapun dari 20 komponen pengawasan OJK tentang kehati-hatian pada
tahun 2014, ternyata OJK sangat memperketat dan memfokuskan pengawasannya pada
instrumen 1, yaitu tentang aspek Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, instrument ini menjadi
alat OJK dalam melakukan pengawasan micro prudential pada bank umum syariah.
Instrumen 1 ini menjadi aspek terpenting dalam melihat kemampuan bank dalam
mengelola risiko sehingga kualitas bank tersebut dinilai mampu menjadi institusi
finansial yang beroperasi secara baik dengan mematuhi segala ketentuan yang telah
ditetapkan oleh OJK sehingga sesuai dengan ketentuan yurisdiksi perbankan nasional
yang harus dijalankan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia dengan
memperhatikan prinsip prudential standard secara baik.
Kata Kunci : Efektivitas, Prinsip prudential standards, Pengawasan Pembiayaan
Bank Syari’ah.
PENDAHULUAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi
lembaga pengawasan perbankan baru di
Indonesia, yang berfungsi mengawasi
keseluruhan sektor perbankan dan non bank serta
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
jasa keuangan lainnya agar teratur, adil,
transparan, dan akuntabel. Dengan keberadaan
OJK harus mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara prudent, kokoh dan stabil
serta dapat melindungi kepentingan masyarakat
dan konsumen, sehingga akan dapat melahirkan
suasana perbankan yang sehat dan kuat. Peran
independen yang diberikan pemerintah kepada
OJK tentu sangat strategis karena hampir semua
sektor keuangan diawasi OJK secara micro
prudential dan komprehensif, sehingga
perbankan dan lembaga keuangan akan lebih
berhati-hati dalam menjalankan operasional
institusinya dan melakukan aktivitas perbankan.
Yurisdiksi OJK melalui UU No. 21 Tahun
2011 menjadi dasar bagi OJK untuk menjalankan
semua fungsinya secara profesional dalam
mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia
baik bank konvensional maupun bank syariah.
OJK menjadi lembaga independen dan satu-
satunya institusi yang kini mengawasi perbankan
menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia
serius dalam memperhatikan sektor perbankan
dan stabilitasnya. Hal ini disebabkan bank secara
langsung mempengaruhi stabilitas perekonomian
dalam negeri, dan juga menjadi indikator
penentu dalam.
Fungsi pengaturan dan pengawasan
perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank
Indonesia, telah dialihkan kepada OJK sehingga
lembaga ini memiliki fungsi dalam
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi secara keseluruhan
serta kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
yang meliputi sektor perbankan, pasar modal,
dan industri keuangan non bank yang terdiri dari
perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.
Risiko penyaluran pembiayaan yang tidak
pruden akan menyebabkan manajemen bank
berhadapan dengan kondisi finansial yang
destruktif, sehingga dapat berakibat fatal
tentunya bagi bank. Maka oleh itu kehadiran
OJK sangat diharapkan oleh semua pihak agar
lembaga ini mampu menjalankan tugasnya
dengan baik, di sisi lain keterbatasan OJK dalam
melakukan pengawasan dan pengaturan tentang
lembaga keuangan seperti tercermin dalam UUD
No 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam Pasal 69
Huruf, a dijelaskan bahwa Tugas Bank Indonesia
dalam mengatur dan mengawasi bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
yang dialihkan ke OJK adalah “tugas pengaturan
dan pengawasan yang berkaitan microprudential,
sebagaimana dimaksud UUD ini. Bank
Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan
perbankan terkait macroprudential”.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia
dalam bentuk macroprudential tentu akan
berdampak pada tupoksi kerja yang dilakukan
oleh OJK juga, sehingga diharapkan akan lahir
sebuah koordinasi yang baik antara kedua
lembaga ini untuk dapat memaksimalkan
perannya secara penuh dan tidak tumpang tindih
terhadap pengawasan yang akan dilakukan pada
sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya
baik bank syariah, maupun bank konvensional,
sehingga akan terciptanya suasana kinerja yang
kondusif dan tepat pada sasaran.
Tugas OJK dalam pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan baik pada
bank syariah maupun bank konvensional,
meliputi perizinan untuk pendirian bank,
pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana
kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber
daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas
di bidang jasa. Selain itu, OJK juga memiliki
tugas dan wewenang melaksanakan pengaturan
dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
di sektor perbankan, pasar modal, dan industri
keuangan non bank. “OJK berkewajiban
melakukan perlindungan konsumen dan
masyarakat melalui pemberian informasi dan
edukasi kepada masyarakat serta pelayanan
pengaduan konsumen dan melakukan pembelaan
hukum”.
Pengawasan mengenai kesehatan bank dan
unsur-unsur prudential standards meliputi,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset,
rasio kecukupan modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman
terhadap simpanan, dan pencadangan bank,
laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan
kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian
kredit (credit testing); dan standar akuntansi
bank; Pengaturan dan pengawasan mengenai
aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen
risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal
nasabah dan anti pencucian uang dan
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan.Pengawasan yang diterapkan oleh
OJK terhadap penyaluran pembiayaan bank-bank
Syari’ah dengan memperhitungkan risiko
melekat (inherent risk) dari aktivitas pembiayaan
bank syari’ah, melingkupi pembiayaan
murabahah, musyarakah, mudharabah dan
ijarah multi jasa. Produk pembiayaan ini
memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda yang
tidak mungkin hanya ditanggulangi dengan
sistem penjaminan saja, namun dibutuhkan
penilaian feasibilitasnya oleh manajemen bank
syari’ah sebelum pembiayaan tersebut
dikucurkan.
Di sisi lain tentunya pengawasan yang
dilakukan oleh OJK secara microprudential
meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai
kelembagaan, kesehatan, aspek prudential atau
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan
lingkup pengaturan dan pengawasan
microprudential yang menjadi tugas dan
wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan
pengawasan macroprudential, yakni pengaturan
dan pengawasan selain hal yang diatur dalam
pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank
Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan
pengawasan macroprudential, OJK membantu
Bank Indonesia untuk melakukan himbauan
moral (moral suasion) kepada Perbankan.
Terkait tugas dan fungsi OJK sebagai
lembaga pengawasan, maka OJK dengan
berdasarkan kepada kerangka kerja pengawasan
berdasarkan risiko sesuai Pasal 6 OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan serta bunyi Pasal 7 OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
di sektor perbankan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai
wewenang dalam pengaturan dan pengawasan
mengenai kelembagaan bank yang meliputi, (1)
perizinan untuk pendirian bank, pembukaan
kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya
manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank,
serta pencabutan izin usaha bank dan (2)
kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas
di bidang jasa.
Standar pengaturan dan pengawasan yang
sangat penting dilihat lagi oleh OJK harus
diterapkan oleh bank syariah mengenai aspek
kehati-hatian bank, meliputi, (1) manajemen
risiko, (2) tata kelola bank, (3). prinsip mengenal
nasabah dan anti pencucian uang, dan (4),
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan, di sisi lain kondisi modal dan
finansial, kinerja bank dalam pengelolaan dana
pihak ketiga dan rasio dana yang memiliki
jumlah pembiayaan yang dikucurkan (loan
deficit ratio) juga perlu diperhatikan oleh OJK,
serta implementasi kebijakan dan prosedur pada
aktivitas pembiayaan dan operasional.
Dalam hal ini, tentunya bank syari’ah harus
mempersiapkan dari awal SDM yang kompeten
dan perangkat sistem informasi manajemen
risiko yang baik agar terciptanya bank yang sehat,
bank syari’ah harus mengoptimalkan sistem
pengendalian intern. OJK tentu harus mengontrol
dengan baik terhadap aplikasi peraturan yang
telah ditetapkan terhadap bank umum syari’ah
agar bank syariah mematuhi dan menjalankan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada penyaluran pembiayaan bank syari’ah
potensi penyelewengan terhadap berbagai
produk pembiayaan lebih besar terjadi, hal ini
disebabkan karena bank syari’ah memiliki 2
standar yang harus dilaksanakan dan dipatuhi
yaitu substansi fiqhnya dan operasional yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Bank syari’ah berupaya melakukan
perbaikan antara lain melalui proses
restrukturisasi dan pencarian investor baru dalam
rangka memperkuat struktur keuangan debitur
bermasalah, namun demikian, upaya tersebut
belum sepenuhnya dapat menekan rasio NPF
(non performing financing) ke level minimal
mengingat beberapa bank syari’ah memiliki
permasalahan debitur yang bersifat struktural,
sehingga upaya perbaikan belum dapat
menunjukkan hasil optimal dalam jangka pendek.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian, Tempat, Sumber data
Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan
menggunakan studi dokumentasi, dalam
penulisan ini penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif, (qualitative research)
adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendetesiskan dan menganalisis fenomena,
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi,
pemikiran orang secara individual atau kelompok
dan studi kepustakaan (library research). Pada
tahapan ini peneliti menggali informasi dari OJK
dengan melihat dan menganalisis, peristiwa,
aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi,
pemikiran orang secara individual, selanjutnya
peneliti juga menggali informasi dari OJK
Cabang Banda Aceh, dan Bank Syariah yang
beroperasi di Banda Aceh. Penelitian ini
dilakukan di OJK Aceh Provinsi Aceh, serta
ingin melihat bagaimana otoritas OJK dalam
menjalankan fungsinya sebagai lembaga
pengawasan. Objek penelitian ini adalah sumber-
sumber yang memungkinkan untuk memperoleh
keterangan penelitian atau data. Adapun yang
menjadi objek penelitian dalam penelitian ini
adalah pihak OJK yang membidangi bagian
pengawasan Bank Syariah, sedangkan objek
penelitian ini adalah dampak adanya OJK apakah
mampu mengoptimalkan peran perbankan
syariah demi terlaksananya bank yang sehat dan
bersih.
Teknik pengumpulan data dan analisis data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan
data adalah sebagai berikut:
a. Observasi merupakan salah satu metode
pengumpulan data di mana peneliti melihat
dan mengamati langsung secara visual di
lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti
melihat bagaimana dampak terhadap
pengawasan OJK dalam mengawasi seluruh
bank syariah yang ada di Banda Aceh.
Observasi juga dapat dipahami sebagai
proses “pemeran serta sebagai pengamat”,
artinya peneliti hanya berperan sebagai
pengamat dan menafsirkan atas apa yang
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
terjadi dalam sebuah fenomena. Pada tahapan
ini peneliti mencoba mencermati kondisi
OJK Aceh penelitian agar apa yang ingin
peneliti berjalan dengan baik. Observasi ini
meliputi gambaran umum lokasi penelitian,
partisipan (aktor yang terlibat) dalam
lembaga OJK dan melihat aktivitas serta
respon perbankan syariah dalam menjaga
kesehatan perbankannya. Dalam konteks
penelitian ini, observasi awal yang peneliti
lakukan adalah mengamati gambaran umum
lokasi penelitian.
b. Wawancara (interview)
Wawancara dilakukan dengan para informan
yang telah dipilih dari unsur yang menjadi
objek penelitian. Mengingat penelitian
dilakukan di OJK Aceh maka informan yang
dimaksud adalah Kepala Bidang
Pengawasan OJK Aceh. Informasi yang
diperoleh dari pihak OJK kabupaten adalah
mendapatkan informasi tentang pengawasan
OJK terhadap produk pembiayaan di Banda
Aceh.
c. Informan
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
dengan teknik yang digunakan tidak
berdasarkan persentase sebagaimana sering
digunakan dalam penelitian kualitatif.
Penelitian ini hanya menjaring sebanyak
mungkin informasi yang mendalam dari
berbagai sumber tanpa berpatokan kepada
besarnya jumlah informan yang digali.
Dengan demikian, tujuannya bukanlah
memusatkan diri pada adanya perbedaan-
perbedaan yang nantinya dikembangkan ke
dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk
merinci kekhususan yang ada dalam ramuan
konteks yang unik. Untuk memperoleh
gambaran menyeluruh tentang objek
penelitian, peneliti menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif. Data yang
diperoleh melalui observasi, dokumentasi,
wawancara dan pencatatan di lapangan,
selanjutnya diolah dan diinterpretasikan
dengan memfokuskan makna yang
diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata dari
pada angka-angka sejauh mungkin dalam
bentuk aslinya.
Dalam penelitian kualitatif yakni adanya: (1)
reduksi data, (2) display data, (3) mengambil
kesimpulan verifikasi.
Tahapan di atas untuk lebih jelasnya dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Reduksi data, diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan data kasar
dan transformasi data kasar yang muncul dari
beberapa catatan yang berhasil dihimpun.
Proses reduksi data mengacu pada
pengelompokkan data yang dipilih untuk
menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
b. Display data adalah penyajian data dan
informasi yang telah terkumpul dalam bentuk
matriks atau uraian yang memberikan
kemudahan dalam memberikan kemungkinan
penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan yang diperlukan.
c. Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses
pencarian data/makna dari data yang
terkumpul, memberikan catatan keteraturan,
pola-pola yang dapat digunakan untuk
menjelaskan, konfigurasi yang mungkin
digunakan, sebab akibat serta proposisi.
Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan
verifikasi selama penelitian dilakukan.
Pada proses analisis data, penelitian ini
dilakukan juga proses komparasi. Komparasi
dilakukan dengan cara membandingkan dan
menguji kembali antara data yang diperoleh di
lapangan dari hasil observasi dan berbagai data
atau keterangan ilmiah lainnya yang relevan.
Keterangan ilmiah tersebut diperoleh dari
berbagai referensi pustaka yang sempat dikaji
dengan data yang berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan.
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian dan Regulasi Prudential standards
pada Perbankan Syariah di Indonesia
Pengertian Prudential standards merupakan
gabungan dari dua kata yaitu Prudential dan
standards dalam kamus besar bahasa Inggris
prudential berarti kehati-hatian sedangkan
standards memiliki arti “standar”, prinsip kehati-
hatian yang secara istilah prudent diartikan
sebagai pengawasan, kata prudent itu sendiri
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan
arti bijaksana, namun dalam dunia perbankan
istilah ini digunakan untuk kehati-hatian.
Prudential standards bertujuan agar bank dapat
melakukan kegiatan usahanya dengan aman
sehingga bank selalu berada dalam keadaan
sehat. Prinsip kehati-hatian tersebut
mengharuskan pihak bank selalu teliti dan
waspada dalam menjalankan kegiatan usahanya,
dalam arti harus selalu konsisten dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan di
bidang perbankan berdasarkan profesionalisme
dan itikad baik. Pengertian prinsip kehati-hatian
sendiri adalah prinsip pengendalian risiko
melalui penerapan perundang-undangan sebagai
ketentuan yang harus diterapkan secara
konsisten. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-
hatian ini adalah untuk menjaga keamanan,
kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.
Prudential standards juga didefinisikan
sebagai “nasihat Tuhan” bahwa setiap makhluk
harus bersikap hati-hati. Nasihat itu sama persis
dengan nasihat setiap orang tua kepada anaknya,
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
setiap atasan pada bawahannya, setiap bawahan
kepada atasannya, setiap kawan yang satu
dengan kawan yang lainnya. Tegasnya, nasihat
untuk bersikap hati-hati adalah nasihat antara
manusia yang satu dengan yang lain, antara
institusi dengan pihak lain, bahkan antara polisi
dengan pengguna jalan. Dengan demikian,
tidaklah tepat jika seorang yang melanggar
“nasihat” harus dianggap sebagai pelanggaran
normatif hukum karena suatu nasihat bukanlah
norma hukum, tetapi merupakan tingkat tertinggi
dari suatu nilai idealisme. Oleh karena suatu
nasihat masih merupakan prinsip idealisme
tertinggi, maka kesimpulan bahwa pelanggaran
nasihat termasuk pelanggaran prinsip kehati-
hatian tidak dapat secara serta merta dianggap
sebagai norma hukum sebab pelanggaran norma
hukum adalah pelanggaran terhadap hukum
positif dan bukan pada pelanggaran idealisme.
Menurut Ibrahim Warde, prudential standards
adalah kehati-hatian dalam memastikan bahwa
institusi-institusi keuangan beroperasi dalam
sikap yang hati-hati. Kepercayaan ditanamkan
dengan membangun jaminan keamanan yang
benar dan pelaksanaan pengawasan yang ketat.
Sejumlah mekanisme pengawasan, rasio kehati-
hatian, akuntansi, audit, dan aturan-aturan
keterbukaan siap digunakan dan memiliki
implikasi-implikasi yang luas. Liberalisasi secara
tiba-tiba di bidang keuangan telah melahirkan
situasi yang sulit bagi para regulator.
Di sisi yang lain, iklim bisnis yang bergulir
tanpa batasan akan rawan terhadap penipuan,
terutama pertumbuhan ekonomi palsu yang
spekulatif dan skema-skema piramida, institusi-
institusi membayar deviden (keuntungan)
bukannya dari keuntungan-keuntungan yang
dihasilkan dari operasi-operasi bisnis yang sah,
melainkan dari deposito-deposito baru. Dari
beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa prudential standards (prinsip kehati-
hatian) adalah salah satu asas terpenting yang
wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip
kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank
untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu
konsisten dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan
berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
Regulasi Prudential standards pada
Perbankan Syari’ah di Indonesia
Prudential standards merupakan salah satu
standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagai ketentuan hukum untuk
memastikan bahwa bank yang beroperasi di
Indonesia mampu mengoptimalkan perannya
sebagai institusi finansial yang kuat dan
bertanggungjawab terhadap pengelolaan
tabungan dan sumber finansial lainnya yang
diinvestasikan oleh nasabah krediturnya.
Prudential standards sebagai salah satu bentuk
rambu-rambu kesehatan perbankan di Indonesia
bertujuan agar bank termasuk bank syari’ah
sebagai penghimpun dan pengelola dana
masyarakat dalam operasionalnya mampu
berperan optimal sebagai institusi yang mapan
dan tangguh serta bebas dari risiko sehingga
dapat mendatangkan keuntungan yang
diharapkan oleh semua pihak yang terkait.
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan pada Pasal 29 ayat (2),
menentukan bahwa “bank wajib memelihara
tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan dan
kecukupan modal, kualitas manajemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek
lain yang berhubungan dengan bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-
hatian”.
Apabila bank melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah dan tidak mematuhi
rambu-rambu kesehatan bank tentu akan
memberikan dampak kerugian yang jauh lebih
besar daripada hal itu dilakukan oleh bank
konvensional. Ada dua alasan mengapa dampak
tersebut lebih besar, alasan pertama ialah karena
risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dalam
hal pembiayaan diberikan berdasarkan akad
mudharabah (investasi tidak terikat) kepada
nasabahnya, jauh lebih besar daripada risiko
yang dihadapi oleh bank konvensional yang
pemberian kreditnya dengan jaminan. Pada
pembiayaan mudharabah, bank syariah sebagai
mana ketentuan atau prinsip syariahnya tidak
boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi
pembiayaan. Dengan kata lain, bank syariah
semata-mata hanya dapat mengandalkan first
way out (jaminan utama) sebagai sumber
pengembalian dana yang diinvestasikan oleh
bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah,
yang notabene dana tersebut berasal dari
simpanan para nasabah bank tersebut. Sedangkan
pada pemberian kredit oleh bank konvensional,
penyerahan agunan oleh nasabah debitur
merupakan unsur penting sebagai second way
out (jaminan tambahan). Dengan kata lain,
sumber pelunasan kredit bagi bank konvensional
selain berupa first way out, juga bank
konvensional masih dapat mengandalkan second
way out berupa agunan kredit dan penjaminan
apabila first way out mengalami kegagalan.
Alasan kedua, apabila terjadi kegagalan pada
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah,
antara lain dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah (akad kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu), nasabah
tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana
bank tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di
atas tadi, misalnya pada transaksi mudharabah,
bank syariah yang harus memikul risiko
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
kehilangan dana yang telah diberikan oleh bank
syariah kepada nasabah atau mudharib
(pengelola) untuk diputarkan dalam kegiatan
usaha nasabah, sedangkan risiko yang dipikul
mudharib hanya berupa tidak memperoleh
keuntungan dan remunerasi (imbalan) dari jerih
payahnya dalam menjalankan dan mengelola
usaha itu. Dengan demikian bank syariah harus
mampu memikul risiko finansial sedangkan
nasabah hanya memikul risiko non-finansial.
Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usaha wajib
bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
pada bank. Hal ini disebut dalam Pasal 2 UU
Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas
No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa
perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan demokrasi, ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Prinsip Prudential Standards yang
Diimplementasikan pada Perbankan Syariah
di Indonesia
Salah satu jenis bank yang ada di kalangan
masyarakat Indonesia yang mempunyai sistem
atau tata cara operasionalnya berlandaskan pada
nilai-nilai syariat Islam adalah bank syariah.
Bank syariah adalah suatu lembaga yang usaha
pokoknya tidak jauh berbeda dengan bank
konvensional menarik dan memberikan kredit
(pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalulintas
pembayaran serta peredaran uang yang
pengoperasionalannya disesuaikan dengan nilai-
nilai syariat Islam. Bank syariah sebagai bank
yang menerapkan nilai-nilai syariah juga
mempunyai prinsip yang sama dengan bank
konvensional dalam melakukan aktivitas
perbankan, adapun prinsip-prinsip tersebut di
antaranya :
Kecukupan modal
Lembaga keuangan yang sehat dan kuat tidak
dapat dikembangkan tanpa disertai dengan
terciptanya iklim saling percaya antara penyedia
dan pengguna dana. Untuk menciptakan iklim
saling percaya tersebut tidaklah mudah karena di
satu sisi bank menerima dana dari para deposan
sekaligus bertindak sebagai pengguna dan
penyedia dana, sementara itu di sisi lain, return
atas ekuitas semakin meningkat seiring dengan
bertambahnya proporsi dana dari para deposan
yang mereka pergunakan.
Rekening giro, yang merupakan bagian
penting dari total dana bank syariah, adalah
utang yang harus dibayar meskipun rekening
investasi secara kontraktual tidak diperlakukan
demikian, pada umumnya bank tidak dapat
mencegah adanya penarikan dana sebelum jatuh
tempo. Ketika rekening investasi bisa menjadi
objek penarikan pada saat para deposan sudah
tidak percaya lagi terhadap bank, atau
dimungkinkan adanya kondisi di mana nasabah
akan meninggalkan bank (bank-run), maka bank
harus memperkuat permodalan dan membuat
pencadangan atas kerugian. Bank selaku
lembaga keuangan harus mampu memulihkan
kepercayaan nasabah dan mencegah terjadinya
penarikan masal, kebutuhan modal minimum
yang berfungsi sebagai dana jaminan internal
(internal insurance fund). Persoalan ini tentu
tidak dapat terselesaikan dengan mudah apabila
bank tidak mengetahui standar internasional
untuk mencapai maksud tersebut. Standar
permodalan dalam ketentuan Basel dibagi
menjadi tiga bentuk, yaitu tier-1 capital atau
modal inti, tier-2 capital atau modal pelengkap,
dan tier-3 capital. Ditentukan tier-1 capital tidak
boleh kurang dari 50% dari total modal (tier-1
capital + tier-2 capital), sedangkan tier-2 capital
juga tidak dibolehkan lebih dari 50% dari total
modal. Selain itu, juga ditentukan bahwa bank
minimal harus menjaga tier-1 capital sebesar 4%
dan total modal sebesar 8% dari aset tertimbang
menurut risiko (risk weighted asset). Karena
ketika bobot risiko (risk-weight) adalah nol,
maka bank dituntut untuk menyediakan modal
inti yang minimal equivalen dengan 3% dari total
aset mereka.
Kualitas Aset bank Dalam mengukur kualitas aset, bank harus
menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank.
Pengukuran kualitas aset dan liabilitas adalah
bagaimana bank mampu mengkoordinasikan
portofolio aset/liabilitas guna memaksimalkan
profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada
para pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kebutuhan
likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Pengukuran
aset meliputi koordinasi karakteristik keuntungan
(return) dan risiko atas portofolio aset dan
liabilitas bank. Setiap keputusan investasi yang
dilakukan bank memerlukan keputusan simultan
tentang bagaimana mendanai investasi tersebut.
Risiko pada bank tidak hanya tergantung pada
karakteristik aset melainkan juga pada
karakteristik liabilitas yang digunakan untuk
menandai aset tersebut.
Kualitas manajemen bank Penilaian kualitas manajemen bank dapat
dilihat dari kapasitas manusianya dalam
mengelola bank, di samping itu Kualitas
manajemen bank juga dapat dilihat dari segi
pendidikannya serta pengalaman para
karyawannya dalam menangani berbagai kasus
yang terjadi. Aspek yang dinilai di antaranya
manajemen permodalan, manajemen aktiva
umum, manajemen rentabilitas dan manajemen
likuiditas. Pemerintah dan Bank Indonesia telah
mengatur dalam ketentuannya sebagai mana
tertuang dalam surat keputusan bersama antara
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
menteri keuangan dan Gubernur Otoritas Jasa
Keuangan No. 52/KMK.017/ 1999 dan No.
31//11/KEP/ GBI tanggal 8 Februari 1999, di
antaranya isinya adalah sebagai berikut.
Ketentuan tentang penilaian pemenuhan fit and
proper test dari pemegang saham, komisaris dan
dewan direksi BU. Kedua penilaian terhadap
pemegang saham yang memiliki saham lebih
dari 25% atau dapat dibuktikan menjadi
pemegang saham pengendali berkaitan dengan
pemenuhan komitmen tertulis kepada BI.
Masalah integrasi, melibatkan operasional bank
dan penilaian terhadap komisaris dan direksi
menyangkut pemenuhan komitmen tertulis
kepada BI. Di samping perangkat organisasi,
yaitu dewan komisaris, direksi, pejabat lainnya
serta satuan-satuan kerja dalam organisasi
operasional bank yang terkait dengan proses
kegiatan pembiayaan, maka untuk mendukung
pemberian pembiayaan yang sehat, organisasi
pembiayaan perlu dilengkapi dengan unsur-unsur
struktur pengendalian internal yang memadai,
mulai dari awal proses kegiatan pembiayaan dan
pengawasan sampai penyelesaian. Untuk
menerapkan hal itu antara lain bank memiliki
komite kebijakan pembiayaan dan komite
pembiayaan.
Adapun penyebab sering terjadinya
pembiayaan bermasalah dikarenakan kesulitan-
kesulitan yang dihadapi oleh nasabah. Penyebab
kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat
dibagi dalam dua faktor di antaranya faktor
internal dan faktor eksternal.
a. Faktor internal merupakan faktor yang ada di
dalam perusahaan sendiri dan faktor utama
yang paling dominan merupakan faktor
manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan
keuangan perusahaan yang disebabkan oleh
faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa
hal, seperti kelemahan dalam kebijakan
pembelian dan penjualan, lemahnya
pengawasan biaya dan pengeluaran,
kebijakan piutang yang kurang tepat,
penempatan yang berlebihan pada aktiva
tetap, permodalan yang tidak cukup.
b. Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor
yang berada di luar kekuasaan manajemen
perusahaan, seperti bencana alam,
peperangan, perubahan kondisi
perekonomian dan perdagangan, perubahan
teknologi, dan lain-lain.
Likuiditas
Likuiditas pada umumnya merupakan posisi
uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya
untuk memenuhi kewajiban (membayar utang)
yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila
dikaitkan dengan lembaga keuangan lembaga
bank, berarti kemampuan bank setiap waktu
untuk membayar utang jangka pendek apabila
tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak
terkait, yang dimaksud dengan likuiditas
bagaimana kemudahan mengubah aset menjadi
uang tunai dari masing-masing bank yang
bersangkutan. Dalam pengelolaan dana, bank
akan mengalami salah satu dari tiga hal berikut
ini:
a. Posisi seimbang (square) di mana persediaan
dana sama dengan kebutuhan dana yang
tersedia.
b. Posisi lebih (long), di mana persediaan dana
lebih dari kebutuhan dana yang tersedia
c. Posisi kurang (short), di mana persediaan
dana kurang dari kebutuhan dana
Dalam kegiatan operasional, bank dapat
mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas.
Apabila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap
sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi
kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan
sarana untuk menutupi kekurangan tersebut.
Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan
dilakukan melalui mekanisme kliring dengan
membebankan rekening giro bank yang
bersangkutan pada Otoritas Jasa Keuangan.
Apabila dalam pelaksanaan saldo bank menjadi
kurang dari giro wajib minimum (GWM), maka
bank atau kantor cabangnya dikenakan
kewajiban membayar. Untuk ketentuan
mengenai besarnya mata uang dan mekanisme
GWM bagi bank umum syariah, kini telah ada
pengaturannya tersendiri yaitu PBI No.
6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum
dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah. Bagi bank syariah yang
mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan
sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA)
yang merupakan sarana penanaman modal bagi
bank syariah maupun bank konvensional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PBI No
2/8/PBI/2000, sertifikat IMA adalah satu-satunya
yang digunakan dalam operasional pasar uang
antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
Rentabilitas
Rentabilitas merupakan salah satu sistem
yang paling penting dalam bank, rentabilitas
merupakan alat untuk menganalisa atau
mengukur tingkat efisiensi usaha dan
profitabilitas yang dicapai oleh bank yang
bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam
kategori ini dapat pula digunakan untuk
mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam
perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya
dicari hubungan timbal balik antara pos yang
terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-
pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai
indikasi yang bermanfaat dalam mengukur
tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang
bersangkutan.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Rasio rentabilitas terdiri atas :
Return on asset (ROA), yaitu rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan
(laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA
suatu bank, semakin besar pula posisi bank
tersebut dalam penggunaan asset.
Return on equity (ROE), yaitu perbandingan di
antara laba bersih bank dengan modal sendiri.
ROE ini merupakan indikator yang amat penting
bagi para pemegang saham dan calon investor
untuk mengukur kemampuan bank dalam
memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan
pembagian deviden. Kenaikan dalam rasio ini
berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank
yang bersangkutan selanjutnya, kenaikan
tersebut akan menyebabkan kenaikan harga
saham. Perlu diperhatikan, bahwa dalam
penentuan tingkat kesehatan bank, Otoritas Jasa
Keuangan lebih mementingkan penilaian
besarnya ROA dan tidak memasukkan unsur
ROE. Hal ini dikarenakan Otoritas Jasa
Keuangan selaku pembina dan pengawas
perbankan lebih mengutamakan nilai
profitabilitas suatu bank yang diukur dengan
asset dana sebagian besar berasal dari simpanan
masyarakat.
a. Rasio beban operasional (BOPO), merupakan
perbandingan antara beban operasional
dengan pendapatan operasional. Rasio ini
digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi
bank dalam melakukan kegiatan operasinya.
Untuk bank syariah pendapatan operasional
bank terdiri atas pendapatan bagi hasil,
keuntungan atas kontrak jual beli, fee, biaya
administrasi, Net profit margin (NPM) adalah
rasio yang menggambarkan tingkat
keuntungan bank, dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima dari kegiatan
operasionalnya. Sebagaimana halnya dengan
perhitungan rasio sebelumnya. Rasio NPM
pun mengacu kepada pendapatan operasional
bank yang terutama berasal dari kegiatan
pemberian kredit yang dalam praktiknya
memiliki berbagai risiko seperti risiko kredit
(kredit bermasalah dan kredit macet), serta
kurs valas (jika kredit diberikan dalam bentuk
valas).
b. Prinsip keseimbangan/keadilan yang
dimaksud orang-orang yang curang di sini
ialah orang-orang yang curang dalam
menakar dan menimbang. Meskipun bank
syariah itu dapat bersifat universal banking,
namun mereka tidak akan dapat menghindari
dari keharusan memilih segmen pasar
tertentu, pemilihan itu tidak saja ditentukan
oleh adanya potensi pasar yang dapat mereka
jangkau tetapi juga dipengaruhi oleh
kapasitas masing-masing bank, seperti
permodalan, kapasitas sumberdaya manusia
(SDM), sistem dan teknologi yang mereka
miliki dan sebagainya. Bank syariah wajib
memiliki sistem organisasi, sistem
administrasi dan manajemen yang baik, serta
sumberdaya manusia yang berakhlak baik
(siddiq), Amanah, dan fatanah (profesional).
Bank wajib melakukan analisa dan penilaian
yang terus menerus mengenai sektor
ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan
nasabah yang berisiko tinggi, bank harus
menghindari melakukan kegiatan
pembiayaan dan investasi pada:
a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah
b. Usaha yang bersifat spekulatif dan
mengandung ketidakpastian yang tinggi
usaha yang tidak mempunyai informasi
keuangan yang memadai
c. Bidang usaha yang memerlukan keahlian
khusus, sedang aparat bank tidak
memiliki keahlian khusus.
d. Pengusaha yang bermasalah
Jika dilakukan perbandingan, maka
perbankan syariah akan lebih safe dan
terjamin kemampuan berusahanya karena
operasional bank terikat oleh ketentuan-
ketentuan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-
prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya
sekaligus merupakan dan menjadi prinsip
kehati-hatian bagi bank Syariah.
Solvabilitas
Analisis solvabilitas sering digunakan untuk
mengukur kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika
terjadi likuiditas bank. Di samping itu rasio ini
digunakan untuk mengetahui perbandingan
antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari
berbagai hutang (jangka pendek dan jangka
panjang) serta sumber-sumber lain di luar modal
bank sendiri dengan volume penanaman dana
tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki
bank. Rasio solvabilitas ini terdiri atas:
a. Capital adequacy ratio (CAR), adalah rasio
yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva
bank yang mengandung risiko kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank
lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri
bank di samping memperoleh dana-dana dari
sumber di luar bank, seperti dana masyarakat,
pinjaman hutang, dengan kata lain CAR
adalah rasio untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk menunjang
aktiva yang mengandung atau menghasilkan
risiko, misalnya kredit yang diberikan CAR
merupakan indikator terhadap kemampuan
bank untuk menutupi penurunan aktivanya
sebagai akibat dari kerugian bank yang
disebabkan oleh aktiva berisiko. Berdasarkan
regulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
yang dinyatakan termasuk bank sehat
(berkinerja baik) apabila memiliki CAR
paling sedikit sebesar 8% sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh BI for
international settlements (BIS)
b. Debt to equity ratio (DER), yaitu rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan bank
dalam menutup sebagian atau seluruh
hutangnya, baik dalam jangka panjang
maupun jangka pendek, dengan dana yang
berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata
lain, rasio ini mengukur seberapa besar
pasiva yang terdiri atas persentase modal
bank sendiri dibandingkan dengan besarnya
hutang. Dalam bisnis perbankan, sebagian
besar dana yang ada pada suatu bank berasal
dari simpanan masyarakat, baik berupa
simpanan giro, tabungan ataupun deposito.
Oleh karena itu hanya sebagian kecil saja
dana yang berasal dari modal sendiri. Selain
memperoleh hutang (kewajiban) dari deposan
(penyimpanan dana), pada umumnya bank
juga bisa memperoleh pinjaman dari
lembaga-lembaga perbankan, baik lembaga
bank yang berada di dalam negeri yaitu BI
maupun pinjaman kepada bank yang berada
di luar yaitu KLBI, BLBI, dan fasilitas
lainnya).
Ketentuan di atas yang perlu digarisbawahi
bahwa hukum Islam hanya mengatur secara
umum konseptual transaksi dan perjanjian seperti
disebutkan di atas. Dalam operasional konsep
yang ada dalam hukum Islam tersebut perlu
dijabarkan kembali secara lebih detail dan
sistematis dalam perjanjiannya sebagaimana
telah dijelaskan di atas. Produk-produk bank
syariah tersebut merupakan produk pilihan yang
dirancang secara prudent yang di dalamnya juga
mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi
nasabahnya. Secara historis produk-produk
tersebut telah dipraktikkan dalam dunia
perniagaan di masa Nabi dan para sahabatnya, di
samping produk-produk lain yang dalam
pengembangannya diawasi oleh Dewan
Pengawas syariah dari masing-masing bank yang
dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Regulasi dan Wewenang OJK dalam
Pengawasan Prudential standards pada
Perbankan Syariah di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga
pengawasan bank memiliki regulasi dalam
menjalankan aktivitasnya, salah satu regulasi
yang terapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
adalah tentang ketentuan kesehatan bank baik
bank konvensional maupun bank syariah yang
terdiri dari BUS dan BPRS, dimaksud untuk
dipergunakan sebagai tolak ukuran bagi
manajemen bank dalam menilai apakah
pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan
asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan (2)
sebagai tolak ukur untuk menetapkan arah
pembinaan dan pengembangan bank, secara
sendiri atau keseluruhan. Khusus untuk
perbankan syariah, ketentuan tentang kesehatan
bank dipergunakan sebagai tolak ukur bagi
manajemen, Dewan Pengawas syariah, Otoritas
Jasa Keuangan, dan bahkan nasabah dalam
menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan
sesuai dengan Prinsip syariah.
Dalam pengawasan bank dan lembaga
keuangan lainnya OJK tentunya dapat merujuk
pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh
Henry Fayol dalam menjalankan sistem
pengawasan terhadap bank, di mana dalam
konsep Henry Fayol menjelaskan bahwa fungsi
Controlling atau pengendalian atau pengawasan
adalah suatu kegiatan untuk memantau,
membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan
yang telah direncanakan, diorganisasikan,
diperintahkan, dan dikondisikan sebelumnya
dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu,
dalam teori ini Henry Fayol mengklasifikasikan
instrumen penting yang harus diperhatikan di
antaranya:
1. Prinsip-prinsip controlling: Pengawasan yang
dilakukan oleh pimpinan dapat dimengerti
oleh pekerja dan hasilnya mudah diukur.
2. Pimpinan harus memahami bahwa fungsi
pengawasan sebagai kegiatan yang sangat
penting dalam upaya mencapai tujuan
organisasi.
3. Standar kerja harus dijelaskan kepada seluruh
pekerja karena kinerja pekerja terus dinilai
oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk
memberikan penghargaan kepada yang
dianggap mampu memenuhi target.
4. Proses controlling, mengukur hasil atau
prestasi yang telah dicapai oleh para pekerja
atau perusahaan, dan kemudian
membandingkan hasil yang telah dicapai
dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan,
serta memperbaiki penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi sesuai dengan
penyebabnya, kemudian menggunakan faktor
penyebab tersebut untuk menetapkan
langkah-langkah ke depannya.
Selanjutnya dalam teori yang dikemukakan
oleh George R. Terry, dia menjelaskan
bahwa Controlling atau pengendalian atau
pengawasan adalah suatu kegiatan untuk
memantau, membuktikan, dan memastikan
seluruh kegiatan yang telah direncanakan,
diorganisasikan, diperintahkan, dan dikondisikan
sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau
tujuan tertentu. Prinsip dan proses controlling
menurut George R. Terry sama dengan prinsip
dan proses controlling menurut Henry Fayol.
Dalam pengawasannya OJK juga masih
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
menggunakan standar yang diterapkan oleh Bank
Indonesia penilaian tingkat kesehatan bank
mencakup penilaian terhadap faktor-faktor
sebagai berikut:
a. Permodalan (capital);
b. Kualitas aset (asset quality);
c. Manajemen (manajemen);
d. Rentabilitas (earning);
e. Likuiditas (liquidity); dan
f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity
to market risk), Pasal 3 PBI No.
9/1/PBI/2007).
Penilaian terhadap faktor permodalan
meliputi penilaian terhadap komponen-
komponen sebagai berikut: a. Kecukupan,
proyeksi (trend ke depan) permodalan dan
kemampuan permodalan dalam mengcover
risiko; b. Kemampuan memelihara kebutuhan
penambahan modal yang berasal dari keuntungan,
rencana permodalan untuk mendukung
pertumbuhan usaha, akses kepada sumber
permodalan dan kinerja keuangan pemegang
saham (Pasal 4 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007).
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.
9/24/DPbS kepada semua bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, Bab II angka 1, penilaian
permodalan dimaksudkan untuk menilai
kecukupan modal bank dalam mengamankan
eksposur risiko posisi dan mengantisipasi
eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian
kuantitatif faktor permodalan bank dalam
menjalankan usaha sesuai dengan prinsip
manajemen umum, kecukupan manajemen risiko
dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik
yang terkait dengan prinsip kehati-hatian
maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan
komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan
dengan penilaian terhadap komponen-komponen
sebagai berikut: a. Kualitas manajemen umum
terkait dengan penerapan good corporate
governance (tata kelola perusahaan); b. Kualitas
penerapan manajemen risiko; c. Kepatuhan
terhadap ketentuan baik yang terkait dengan
prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap
prinsip syariah serta komitmen kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan No. 9/24/DPpbS kepada semua bank
umum yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, Bab 2 angka 3,
penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai
kemampuan bank dalam menghasilkan laba.
Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap
komponen-komponen sebagai berikut:
1. Net operating margin (NOM), merupakan
rasio utama.
2. Return on assets (ROA), merupakan rasio
penunjang.
3. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO),
merupakan rasio penunjang.
4. Rasio aktiva yang dapat menghasilkan
pendapatan, merupakan rasio penunjang.
5. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio
penunjang.
6. Proyeksi pendapatan bersih Operasional
utama (PPBO) merupakan rasio penunjang
7. Net structural operating margin, merupakan
rasio pengamatan (observed)
8. Return on equity (ROE), merupakan rasio
pengamatan (observed)
9. Komposisi penempatan dana pada surat
berharga/pasar keuangan, merupakan rasio
pengamatan (observed)
10. Disparitas imbalan jasa tertinggi dengan
terendah, merupakan rasio pengamatan
(observed)
11. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan
rasio pengamatan (observed)
12. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio
pengamatan (observed)
13. Korelasi antara tingkat bunga di pasar
dengan return/bagi hasil yang diberikan
oleh bank syariah, merupakan rasio
pengamatan (observed)
14. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan
rasio pengamatan (observed)
15. Penyaluran dana yang di-write-off
dibandingkan dengan biaya operasional,
merupakan rasio pengamatan (observed)
Penilaian kuantitatif yang akan muncul.
Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap
komponen-komponen sebagai berikut:
1. Besarnya aset jangka pendek dibandingkan
dengan kewajiban jangka pendek, merupakan
rasio utama.
2. Kemampuan aset jangka pendek, kas dan
secondary reserve dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek, merupakan rasio
penunjang.
3. Ketergantungan kepada dana deposan inti,
merupakan rasio penunjang.
4. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total
dana pihak ketiga, merupakan rasio
penunjang.
5. Kemampuan bank dalam memperoleh dana
dari pihak lain.
6. Apabila terjadi mismatch, merupakan rasio
pengamatan (observed).
7. Ketergantungan pada dana antar bank,
merupakan rasio pengamatan (observed).
HASIL PEMBAHASAN
Prudential standards untuk mewujudkan
Stabilitas Operasional Perbankan Syariah
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Berdasarkan dengan standar kehati-hatian,
dalam Pasal 35 UU perbankan syariah,
menentukan bahwa perbankan syariah dalam
melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan
prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu perbankan
syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan laporan keuangan berupa neraca
tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta
penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip
akuntansi syariah yang berlaku umum, serta
laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk
yang diatur dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengontrol
kebijakan seluruh perbankan yang ada di
Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai
batas maksimum penyaluran dana berdasarkan
prinsip syariah, pemberian jaminan, penetapan
investasi surat berharga, atau hal lain yang
serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah.
Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah
oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko
kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya
sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan
bank syariah dan UUS.
Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud
bersumber dari dana masyarakat yang disimpan
pada bank syariah, risiko yang dihadapi bank
syariah dapat berpengaruh pula kepada
keamanan dana masyarakat. Untuk memelihara
kesehatan dan meningkatkan daya tahannya,
bank syariah diwajibkan membayar risiko
dengan mengatur penyaluran atau pemberian
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Makna penting dari prinsip kehati-hatian
tersebut di atas adalah perbankan syariah harus
dikelola dengan baik. Pembiayaan yang
dilakukan harus berdasarkan pertimbangan
ekonomis dan profesional, bukan pertimbangan
lain di luar kepentingan ekonomi. Berkaitan
dengan pengelolaan perbankan syariah
berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran
dalam menjalankan kegiatan usahanya, UU
Perbankan Syariah menekankan bahwa
pengabaian prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran
dalam menjalankan kegiatan usahanya
mempunyai risiko yang berat, karena pelakunya
harus bertanggungjawab di dunia dan di akhirat
sekaligus.
Sistem Pengawasan OJK Terhadap
Implementasi Prudential standards oleh
bank-bank Umum Syari’ah
Pada tahun 2013 sektor keuangan Indonesia
mengalami pembaharuan yang sangat signifikan,
hal ini ditandai dengan hadirnya lembaga baru
yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil
alih sebahagian fungsi strategis Bank Indonesia
sebagai lembaga pengawas perbankan dan
lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di
Indonesia.Di sisi lain semangat pemerintah
dalam membentuk lembaga OJK merupakan
wujud dari keseriusan dalam merespon segala
permasalahan-permasalahan yang timbul di
sektor perbankan dan non bank di Indonesia, hal
ini diperkuat dengan fungsi OJK secara
kelembagaan bahwa OJK berada di luar
pemerintahan, yang dimaksud dengan di luar
pemerintahan di sini adalah bahwa OJK tidak
menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah,
namun dalam pelaksanaannya OJ menjelaskan
tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur
perwakilan pemerintah ke depan karena pada
hakikatnya OJK merupakan lembaga yang
beraktivitas di sektor keuangan yang memiliki
relasi baik dengan otoritas lain yang mengurus
kebijakan fiskal dan moneter hal ini dilakukan
secara Ex-officio.
Fungsi pengawasan terhadap dunia
perbankan tentu sudah lama dijalankan oleh
lembaga pengawas, dulu kita mengenal Bank
Indonesia yang fokus serta serius serta
berkewajiban untuk memastikan bahwa Bank
Umum Syariah agar tetap dalam keadaan
prudent, aspek yang diawasi oleh Bank
Indonesia pada waktu itu khusus bagi lembaga
perbankan dan keuangan lain yang ada di
Indonesia serta mengelola stabilitas moneter dan
menjaga peredaran uang, namun dalam
pelaksanaannya BI juga mengalami
keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan
fungsinya sehingga banyak permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam bentuk
pembiayaan baik mudharabah, murabahah, dan
musyarakah dalam skala serius, dan ini
merupakan keterbatasan bagi Bank Indonesia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga
perbankan memiliki perputaran aktivitas
kegiatan yang sangat tajam, serta membuktikan
bahwa lembaga perbankan tidak berjalan lambat,
maka oleh itu dibutuhkan pengawasan yang
ekstra dalam aktivitas pembiayaan serta
pemerintah mengharapkan peran yang sangat
maksimal dari OJK, untuk menjawab segala
permasalahan yang selama ini menjadi
keterbatasan Bank Indonesia dalam melakukan
pengawasan di dunia perbankan.
Mekanisme Kerja OJK dalam Pengawasan 5
Instrumen Prudential Standards Serta
Bagaimana Tingkat Fokusnya Terhadap
Masing-masing Instrumen
Dalam Aplikasi pengawasan terhadap
bank yang dilakukan oleh OJK, pihak OJK
mengakui bahwa sampai saat ini mereka masih
menggunakan sistem operasional Bank Indonesia,
namun dalam melakukan pemeriksaan OJK
menjelaskan bahwa OJK memiliki standar
operasional dalam melakukan pengawasan
dengan menggunakan sistem standar operasional
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
pengawasan yang pernah digunakan oleh Bank
Indonesia terhadap pengawasan untuk Bank
konvensional maupun Bank syariah. Untuk
melakukan pemeriksaan terhadap bank syariah,
mekanisme pemeriksaan yang dilakukan OJK
sebelum masuk ke BUS terlebih dahulu OJK
memberikan surat pemberitahuan akan
memeriksa terhadap BUS paling cepat selama 5
hari dan paling lambat selama 7 hari sebelum
pemeriksaan dilakukan, OJK memberikan
tenggang waktu paling kurang selama 5 hari
kepada BUS untuk mempersiapkan segala
dokumen yang dibutuhkan oleh OJK dalam
pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk
melakukan pengawasan tentang standar
operasional yang harus diterapkan oleh setiap
bank yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaan penerapan prinsip
prudential standards terhadap kesehatan bank,
berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan pengawasan pasal 7 huruf b, di mana
OJK harus memperhatikan beberapa faktor di
antaranya, 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum,
batas maksimum pemberian kredit, rasio
penjamin terhadap simpanan, dan pencadangan
bank; 2. Laporan bank yang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank; 3. Sistem informasi
debitur; 4. Pengujian kredit (credit testing); dan 5.
Standar akuntansi bank. Ketentuan ini
merupakan ketentuan yang selama ini digunakan
oleh Bank Indonesia dalam mengawasi seluruh
bank yang ada di Indonesia.
Bank wajib menetapkan kualitas yang sama
terhadap beberapa rekening AP yang digunakan
untuk membiayai 1 nasabah, dalam 1 satu bank
yang sama, penetapan kualitas ini juga berlaku
sama terhadap AP berupa penyediaan dana atau
tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 bank
yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian
pembiayaan bersama atau sindikasi. Selanjutnya
poin 9 (Sembilan), Giro Wajib Minimum di
mana bank wajib memelihara GWM dalam
rupiah dan sedangkan bank devisa selain wajib
memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib
memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM
dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK
dalam rupiah dan GWM dalam valas diterapkan
sebesar 1% dari DPK valas. Selain memenuhi
ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio
pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam
Rupiah Kurang dari 80% dan memiliki DPK
rupiah Rp 1 Trilyun s/d Rp 10 trilyun wajib
memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 1%
dari DPK dalam rupiah. Pada poin 12, OJK
menjelaskan dalam implementasi bahwa bank
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
penyertaan modal bank, dalam hal ini pihak bank
wajib memperoleh persetujuan OJK untuk setiap
penyertaan modal selanjutnya poin 13,
merupakan prinsip kehati-hatian dalam Aktivitas
Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum pada poin ini
OJK mewajibkan kepada bank agar
memperhatikan Aset keuangan yang dialihkan
dalam rangka sekuritisasi aset wajib berupa aset
keuangan yang terdiri dari, tagihan yang timbul
dari surat berharga, tagihan yang timbul di
kemudian hari (future receivables ) dan aset
keuangan lain yang setara.
Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen
yang menjadi fokus penilaian utama OJK dalam
melakukan pengawasan terhadap BUS yang
berdasarkan prinsip kehati-hatian agar
terwujudnya bank yang sehat Adalah instrument
1, yaitu tentang aspek Likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan
modal minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio penjamin terhadap simpanan dan
pencadangan bank, hal ini juga dipertegas
kembali oleh Pemimpin Cabang PT. Bank BRI
syariah Akhyar Sulhan yang menjelaskan bahwa
hampir semua aktivitas yang dinilai dari bank
masuk ke dalam Instrumen 1, sedangkan
instrument yang lain tidak begitu fokus. Pada
instrument 1, beliau menekan bahwa 90%
pekerjaan bank sudah masuk ke dalam
instrument 1 dan ini merupakan fokus utama
OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
Tindakan OJK terhadap Penurunan Kualitas
Prudential Standards yang diterapkan oleh
Bank Umum Syari’ah
Di sisi lain OJK juga harus melihat pada
penilaian tingkat komponen pembentukan
manajemen, penilaian ini dilakukan oleh OJK
dengan berdasarkan analisis dengan
mempertimbangkan indikator pendukung dan
unsure judgment, hal ini dilakukan oleh OJK
untuk memastikan bahwa sumber daya manusia
yang ada dalam suatu bank umum syariah benar-
benar memahami dan mengerti akan mekanisme
sistem operasional yang ada dalam suatu
perbankan serta patuh dan taat akan regulasi
yang telah ditetapkan oleh bank sehingga
perbankan akan dapat beroperasi dengan baik
dan sehat. OJK mengakui bahwa banyak terjadi
pelanggaran di produk pembiayaan dalam bentuk
mudharabah dan murabahah, Musyarakah Hal
ini disebabkan karena lemahnya manajemen
bank dalam menjaga kesehatan bank serta
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
mengelola dana bank dan mengabaikan prinsip
kehati-hatian prudential standards.
Dalam pelaksanaannya apabila bank syariah
tidak melaporkan kualitas aktiva secara bulanan
maka BI akan memberikan sanksi berupa teguran
maupun denda membayar bagi bank syariah
yang mengabaikan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh OJK, di sisi lain OJK juga
memiliki ketentuan yang lebih di mana OJK
memiliki fungsi sebagai penyidik yang fungsi ini
tidak ada selama ini pada BI, dalam ketentuan
perundang-undangan lembaga ini dapat
mengeksekusi secara langsung apabila bank
melakukan tindak pidana dalam aktivitas
perbankannya, fungsi ini tentu sangat strategis
bagi OJK dalam menjalankan tugasnya ke depan,
namun dalam aplikasinya OJK mengakui sedang
memaksimalkan ke arah yang lebih baik
sehingga terwujudnya cita-cita yang diharapkan
oleh rakyat dan pemerintah supaya lembaga OJK
dapat berdiri secara Independen serta kokoh
dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga
Negara.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka
akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan
saran-saran demi lengkapnya penulisan ini:
1. Dalam pelaksanaan sistem pengawasan yang
dilakukan oleh OJK terhadap penerapan
prudential standards pada pembiayaan
perbankan syariah, saat ini OJK sedang
mengalami masa transisi baik secara sistem
operasional, dan sistem internal. OJK sedang
memaksimalkan fungsi pengawasannya pada
penyiapan infrastruktur operasional micro
prudential secara terpisah dengan Bank
Indonesia, hal ini mengingat bahwa sampai
saat ini OJK masih menggunakan sistem
operasional Bank Indonesia dalam
melakukan pengawasan secara umum dan
masih terbatasnya manajemen internal pada
lembaga ini, keterbatasan secara sistem
operasional dan manajemen internal
berdampak pada ketidakjelasan pelaporan
yang akan dilaporkan oleh terhadap OJK ke
depan.
2. Dari 20 implementasi pengawasan kehati-
hatian yang baru saja dikeluarkan oleh OJK
pada tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa
OJK lebih banyak memfokuskan
pengawasannya pada Instrumen 1, yaitu
tentang aspek Likuiditas, rentabilitas,
solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan
modal minimum, batas maksimum pemberian
kredit, rasio penjamin terhadap simpanan dan
pencadangan bank. Hal ini dapat dilihat
dengan masuknya 9 poin implementasi ke
dalam instrument ini, dan jumlah poin ini
sangat mendominasi pada implementasi dan
aplikasi kerja OJK. Selanjutnya diikuti oleh
instrumen ke 2, 3, 4 dan instrumen ke 5.
Pihak OJK mengakui bahwa masih banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan
syariah pada pembiayaan mudharabah,
musyarakah, dan murabah kondisi ini
menunjukkan bahwa OJK sedang berupaya
maksimalkan fungsi pengawasan dan
pemeriksaannya lebih ketat sehingga akan
memperkecil pelanggaran ke depannya.
Saran
1. Berhubung dengan yang penulis kaji
tentang pengawasan perbankan syariah, dari
literature serta dari mekanisme yang ada
pada OJK, penulis tidak menemukan
adanya mekanisme yang membendung
risiko syariah yang terapkan oleh OJK
kepada bank syariah, hal ini mengingat
banyak komplain Risiko syariah yang
muncul di tengah masyarakat Indonesia.
Maka dalam hal ini penulis menyarankan
kepada OJK agar memasukkan Instrumen
Risiko Syariah ke dalam mekanisme
operasional pengawasan syariah terhadap
Bank Syariah yang ada di Indonesia. disisi
lain OJK perlu memperbaiki sistem dan
mekanisme pelayanan terhadap lembaga
keuangan syariah, Serta perlu menambah
SDM yang berkompeten bertanggungjawab
dalam menangani lembaga keuangan
syariah sehingga ketika terjadi complain
dari pihak masyarakat, maka OJK cepat
merespon dan mengerti subtansi
permasalahan yang menjadi keluhan
masyarakat dan pihak bank.
2. Diharapkan kepada OJK agar dapat
menerapkan prinsip prudential standards
secara maksimal terhadap Bank Umum
Syariah, hal ini mengingat bahwa lembaga
keuangan memiliki tingkat risiko tinggi
sehingga apabila peran ini tidak
dimaksimalkan maka pelanggaran-
pelanggaran akan menjadi masalah serius
bagi lembaga bank syariah yang ada di
Indonesia ke depan, dan OJK harus mampu
mewujudkan fungsinya sebagai lembaga
Independen yang mampu berdiri sendiri dan
memiliki sistem operasional terpisah
dengan Bank Indonesia sehingga dapat
fokus menjalakan fungsinya sebagai
lembaga pengawasan yang mengawasi
lembaga perbankan dan non bank secara
micro prudential standards.
3. Diharapkan kepada OJK agar segera
melaksanakan fungsi sebagai penyidik, hal
ini mengingat bahwa kasus pelanggaran
dalam dunia perbankan sangat rentan terjadi
di Indonesia, hal ini disebabkan karena
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
kondisi perekonomian di Indonesia yang
berubah- berubah, dan sektor perekonomian
yang menghasilkan sangat kurang, di mana
pemerintah hanya memfokuskan pada
sektor pembangunan dan infrastruktur.
REFERENSI
Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam
(Prinsip, Dasar dan Tujuan),
Yogyakarta: Magistra Insania Press,
2004.
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa
Keuangan, (Jakarta Timur: Ras,
2014).hlm. 144.
Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Jaminan
Fidusia, Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2007.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007.
Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama
Indonesia, Bank Indonesia, Himpunan
Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Jakarta: DSN-MUI BI, 2001.
Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi,
Penanggungan Utang dan Perikatan
Tanggung Menanggung, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005.
J Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan
Kebendaan, Jakarta: Citra Aditya Bakti,
2002.
Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Kebendaan
Pada Umumnya, Jakarta: Kencana,
2003.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi
Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit
Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007.
Mufti Muhammad Taqi Usmani, An Introduction
To Islamic Finance, Pakistan: Maktaba
Ma’ariful Qur’an 2002,
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, dari
Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani
Press, 2002.
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian
Ekonomi (Teori dan aplikasi), Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta:
Akademik Manajemen Perusahaan
YKPN, 2002.
Muhammad, Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Dalam Ekonomi Islam, Jakarta: PT.
Salemba Emban Patria, 2002.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan
Mudharabah di Bank Syariah, Jakarta:
Rajawali, 2008.
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan,
Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan
Indonesia 2014, (Jakarta Menara Radius
Prawiro; 2014)
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum
Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2003
Ridwan Nurdin, Akad-akad Fiqh pada
Perbankan Syariah di Indonesia
(Sejarah, Konsep, dan
Perkembangannya), Banda Aceh:
Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008.
Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam Dan
Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Indonesia, Jakarta: Grafiti, 2005.
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
Pengantar Fiqh Muamalah,
Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
Undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-
otoritas-jasa-keuangan,diakses tanggal
25-Januari-2014
Warkum Samitro, Asas-asas Perbankan Islam
dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI,
Tafakul, dan Pasar Modal Syariah,
Jakarta: PT. Raja Grafindo, 20.
Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan
Rakyat Syari’ah
Peraturan Bank Indonesia (PBI), No.
11/28/PBI/2009, Tanggal 1 Juli
2009, tentang Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi
Bank Umum Konvensional dan
Syari’ah
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum di
Indonesia, Http;//Jimly,
Multiply. Com/ diakses bulan
Februari, 2012
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 240 - 244
Pengaruh Pengembangan Karir Berbasis Kompetensi dan Praktek
Manajeman Kinerja Terhadap Kualitas Layanan Pada PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh
Nelly1
1) Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrack: This study aims to determine the effect of a competency-based career development and
performance management practices for service quality, as well as to seek the most dominant influence
among the independent variables which will then be prioritized improvements in the company's efforts to
improve service quality. Data taken using cluster random sampling method. The study population was the
employees PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh, the number of employees is 114 employees
and in this study the authors take a sample of 53 employees of the total population, the determination of
sampling by using the formula slovin. Primary data collection is done by spreading a structured
questionnaire using Likert scale and subsequently analyzed using multiple linear regression analysis
techniques. Testing the hypothesis obtained results simultaneously showed that counted> Ftable, can take
the conclusion that accepting the alternative hypothesis (Ha) and refused hipotesi zero (Ho), meaning
progress career competency-based and practice of performance management together influential
siqnifikan to quality services. Partial test (t test) Given also tcount for competency-based career
development amounted to 3,707 to 2,015 t table so count> ttable with a significant level of 0.001 or> 0.05
it can be concluded that the H01 is rejected dah Ha1 accepted, which means career development
competency-based significant effect on the Quality of Service In PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang
Banda Aceh. While known also tcount for performance management practices amounted to 3,263 to
2,015 t table so counted > t table with a significant level of 0.002 or> 0.05 it can be concluded that the
H01 is rejected dah Ha1 accepted, which means that performance management practices significantly
influence the Quality In PT. Bank Rakyat Indonesia Banda Aceh.
Keywords :Competency-Based Career,Practice Performance Management, and Quality of Service.
PENDAHULUAN
PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Banda
Aceh merupakan salah satu Bank pemerintah
yang bertujuan untuk melayani kebutuhan
masyarakat yang berhubungan dengan jasa
perbankan yang selalu mengutamakan kepuasan
nasabah, sehingga sangat memerlukan sumber
daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu
kinerja karyawan telah menjadi pusat perhatian
yang utama dalam perusahaan tersebut. Perhatian
yang begitu besar terhadap masalah kinerja dapat
dipahami karena menyangkut efesiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya manusia
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan tersebut. Dari beberapa sistem
yang dapat mempengaruhi pengembangan
sumber daya manusia,diantaranya adalah sistem
pengembangan karir berbasis kompetensi dan
sistem manejemen kinerja.
Penyempurnan manajemen sumber daya
manusia PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan
persyaratan menuju profesionalisme, demi
perwujdan dari bagian visinya untuk menjadi
bank terkemuka yang selalu mengutamakan
kepuasan nasabah. Oleh karena itu, PT. Bank
Rakyat Indonesia cabang Banda Aceh terus
berbenah diri dalam hal penambahan prasarana
pendukung maupun upaya peningkatan proses
pengembangan karyawan seperti pengembangan
karir berbasis kompetensi dan penerapan
manajemen kinerja. Dengan adanya program
pengembangan tersebut di harapkan karyawan
memiliki semangat dan motivasi yang tinggi
karena merasa di hargai dan di perhatikan.
Pengembangan karir (career development)
berbasis kompetensi adalah suatu perencanaan
yang dapat diimplementasikan melalui
pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan
kerja, serta pengelaman kerja Mutiara (2004:63).
Dalam proses pengembangan karir berbasis
kompetensi, perusahaan memberikan
kesempatan yang sebesar-besarnya pada pegawai
untuk mempunyai pekerjaan yang berarti bagi
pegawai, dan memberikan kesempatan untuk
berpatisipasi dalam struktur kerja perusahaan
Adapun program pengembangan karir berbasis
kompetensi merupakan hal yang perlu dilakukan
oleh seorang pegawai yang berkerja dalam suatu
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
organisasi tak hanya ingin memperoleh apa yang
di upaya hari ini, tetapi juga mengharapkan
adanya perubahan,ada kemajuan,ada kesempatan
yang diberikan kepadanya untuk maju ke tingkat
yang lebih tinggi dan lebih baik.
Manajemen kinerja merupakan gaya
manajemen dalam mengelola sumber daya yang
berorientasi pada kinerja yang melakukan proses
komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan
dengan menciptakan misi bersama dan pendekata
strategis serta terpadu sebagai kekuatan
pendorong untuk mencapai tujuan organisasi
Wibowo (2007:9).
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini di lakukan pada P.T Bank
Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh Jln. Cut
Meutia No.17 Banda aceh.
Populasi dan Penarikan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah para
karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang
Banda Aceh yang berjumlah 114 orang karyawan.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah
para karyawan perusahaan PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Banda Aceh yang berjumlah
53 orang karyawan dari jumlah populasi.
Penentuan sampel ini di gunakan rumus slovin
(Husein Umar, 2004) sebagai berikut:
N
n =
1+ Ne2
114
n = = 53
1+114 (0,1)2
Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data primer yang
merupakan data penelitian yang di peroleh
langsung dari sumber aslinya. Data diambil
dengan menyebar kuesioner atau angket kepada
para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Banda Aceh. Mengingat peneliti
mempunyai keterbatasan baik dalam
keterbatasan waktu, dana dan ruang lingkup.
Setiap responden di minta untuk memberikan
penilaian atas pertayaan yang di ajukan dengan
pilihan jawaban dalam bentuk tingkat kesetujuan
yang akan dipilih oleh responden.
Skala Pengukuran Data yang diperoleh berhubungan dengan
pengaruh pengembangan karir berbasis
kompetensi dan praktek manajemen kinerja
terhadap kualitas layanan. Data tersebut masih
berupa data kualitatif, sehingga belum bisa
dianalisis secara statistik. Karena itu di perlukan
adanya skala pengukuran guna
mengkuantitatifkan data kualitatif tersebut. Skala
pengukuran yang di gunakan adalah skala Likert
(Likert Scala) dengan interval 1-5.
Operasional Variabel Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu
pengembangan karir berbasis kompetensi (X1),
praktek manajemen kinerja (X2), sebagai variabel
indenpenden dan kualitas layanan (Y) sebagai
variabel denpenden.
Peralatan Analisis Data Sesuai dengan tuuan dan hepotisis penelitian,
pengembangan karir berbasis kompetensi dan
praktek manajemen kinerja berpengaruh positif
terhadap kualiatas pelayanan. Oleh karena itu,
model analisa kasus yang digunakan untuk
menganalisis dan menjawab permasalahan
tersebut adalah peralatan statistik regresi linear
berganda, yang di rumuskan sebagai berikut :
Y= a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana:
Y = Kualitas pelayan
A = Kostanta
X1 = Pengaruh pengembangan karir
berbasis kompetensi
X2 = Praktek manajemen kinerja
B1 dan b2 = Koefisien regresi X1 dan X2
E = Error term
Untuk mencri hubungan antara kedua variabel
indenpenden ( pengembangan karir berbasis
kompetensi dan praktek manajemen kinerja)
terhadap kualitas pelayanan, digunakan peralatan
statistik koefisien korelasi (r). Selanjutnya untuk
mengatahui besarnya kedua variabel
indenpenden tersebut terhadap kualitas
pelayanan yang digunakan koefisien determinasi
(R2).
Pengujian Validitas Dan Uji Reabilitas
Validitas atau tingkat ketetapan, kejituan atau
keakuratan adalahkemampuan suatu alat untuk
mengukur apa yang seharusnya di ukur
(Mas’ud,2004:68). Dengan kata lain instrumen
tersebut dapat mengukur variabel (konstruk)
yang diinginkan oleh periset. Menurut suliyanto
(2006:194) penentuan validitas dapat di lakukan
dengan memcari nilai korelasi skor masing-
masing item dengan skor total item untuk setiap
variabel. Kemudian nilai r hitung yang di peroleh
dari kolerasi tersebut di bandingkan dengan r
tabel pada tingkat keyakinan 95 persen, dengan
ketentuan apabila r hitung > r tabel item
pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya
apabila r hitung < r tabel maka item pernyataan
tersebut tidak valid
Reabilitas atau tingakat keandalan, ketatapan
atau konsistensi adalah tingkat kemampuan
instrukmen riset untuk mengumpulkan data
secara konsistem dari sekelompok individu.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Instrumen yang mempunyai tingkat rehabilitas
tinggi cenderung menghasilkan data yang sama
tentang status variabel atau unsur-unsurnya. Jika
di ulangi pada waktu yang berbeda pada
sekelompok individu yang sama. Sehingga
instrumen tersebut dapat dinilai realible atau
dapat di andalkan (Mas’ud, 2004:69), tolak ukur
reliabiliti kuesioner di dasarkan pada nilai
cronbach alpha, Menurut Malhotra (2005 : 236)
koefisien minimun yang dapat diterima di atas
0,60
Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian hipotesis atau
regresi maka di lakukan pengujian sumsi klasik
terlebih dahulu untuk mengatahui apakah model
persamaan regresi yang di gunakan memenuhi
asumsi linear klasik. Hal ini penting di lakukan
agar diperoleh parameter yang andal dan valid.
Uji asumsi klasik terdiri dari: uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heterokedatisitas, dan uji
autokorelasi (Ghozali,2006:55)
Pengujian Hipotesis
Pengujian Secara Silmultan (Uji F)
Untuk mengatahui pengaruh variabel
independen secara bersama-sama terhadap
variabel dependen dan apakah model dapat diterima digunakan uji F. Keputusan yang
diambil berdasarkan tingkat siqnifikansi 5%
atau 0,05. Apabila diperoleh tingkat siqnifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka
dapat di simpulkan bahwa secara bersama-
sama variabel indenpenden berpengruh terhadap variabel dependen. Jika di peroleh
tingkat siqnifikansi di atas 5% atau 0,05
maka dapat di simpulkan bahwa variabel
indenpenden tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen. Kriteria pengambilan
keputusan adalah: Ho : Apabila nilai Fhitung > Ftabel, maka Ho
diterima dan sebaliknya Ha ditolak
yang bermakna secara silmutan variabel
pengembangan karir berbasis
kompetensi dan praktek manajemen
kinerja, tidak berpengaruh siqnifikansi
terhadap kualitas pelayanan.
Ha : Apabila nilai Fhitung > Ftabel, maka Ha
diterima, sebaliknya Ho di tolak yang
bermakna secara silmutan variabel pengembangan karir berbasis
kompetensi dan praktek manajemen
kinerja berpengaruh siqnifikansi terhadap kualitas pelayanan
Pengujian Secara Parsial (Uji T) Untuk mengatahui pengaruh variabel
indenpenden secara paesial terhadap variabel
dependen di gunakan uji t. Keputusan yang di
ambil berdasarkan tingkat siqnifikansi 5% atau
0,05. Apabila di peroleh tingkat siqtifikansi
dibawah 5% atau 0,05 maka dapat di simpulkan
bahwa secara parsial variabel indenpenden
berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika di
peroleh tingkat siqnifikansi di atas 5% atau 0,05
maka dapat di simpulkan bahwa bahwa variabel
indenpenden tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen. Kriteria pengambilan keputusan
adalah sebagai berikut:
Ho : Apabila nilai Thitung pengembangan
karir berbasis kompetensi > Ttabel,
Artinya variabel tersebut di nyatakan berpengaruh signifikan.Sebaliknya
apabila thitung pengembangan karir
berbasis kompetensi < ttabel maka variable tersebutt di nyatakan tidak
berpengaruh siqnifikansi terhadap
kualitas layanan.
Ha : Apabila nilai Thitung praktek manajemen
kinerja > Ttabel, Artinya variabel tersebut di
nyatakan berpengaruh
signifikan.Sebaliknya apabila thitung pengembangan karir berbasis kompetensi <
ttabel maka variable tersebutt di nyatakan
tidak berpengaruh siqnifikansi terhadap
kualitas layanan.
HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa
semua variabel yang digunakan dalam peelitian
ini semuanya dinyatakan valid, karena
mempunyai koefisien korelasi di atas dari nilai
kritis korelasi product moment yaitu sebesar
0,224 dengan demikian dapat di simpulkan
bahwa semua pertanyaan yang terkandung dalam
kuesioner peelitian ini dinyatakan valid untuk
dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
Hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa
Koefisien alpha untuk variabel (Y) diperoleh
sebesar 0,849, koefisien alpha untuk variabel
(X1) diperoleh sebesar 0,821, dan koefisien
alpha untuk variabel (X2) diperoleh sebesar
0,799. Sesuai dengan pendapat Ghozali (2005)
bahwa pernyataan dinyatakan reliabel (handal)
jika nilai Cronbach Alpha lebih besar atau sama
dengan 0,60. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner
adalah reliabel (dapat diandalkan).
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas Untuk menguji apakah data yang digunakan
dalam penelitian sifatnya normal atau tidak,
maka perlu dilakukan analisis grafik dengan
melihat normal probability plot. Uji Normalitas
dilakukan dengan membandingkan distribusi
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
kumulatif data sesungguhnya dengan distribusi
kumulatif data normal. Jika distribusi data adalah
normal maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Sebaliknya, jika distribusi data sesungguhnya
yang digunakan dalam penelitian,maka garis dari
data sesungguhnya akan melenceng menjauhi
garis digonal dari data tersebut.
Pengujian Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah dengan
membangdingkan antara nilai Toleramce dan
nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai
Tolerance-nya yang diperoleh lebih kecil dari
0,10dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka
terjadi masalah multikolinieritas. Sabaliknya,
apabila nilai pengujian yang diperoleh
menunjukkan bahwa nilai Tolerance lebih besar
dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 dapat
diartikan tidak terdapat multikolinieritas. Tabel
4.4 menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah
multikolinieritas dalam penelitian yang
dilakukan, hal ini karena nilai Tolerance yang
diperoleh adalah sebesar 0,918 atau > dari 0,10
dan nilai VIF yang diperoleh adalah sebesar
1,090 atau < dari 10.
Dari hasil persamaan regresi diatas, maka
dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Jika Pengembangan Karir Berbasis
Kompetensi (X1), Praktek Manajemen Kinerja
(X2) dianggap tetap dengan nilai konstanta
sebesar 9.148 Maka Kualitas Layanan Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda
Aceh adalah 9.148.
2. Koefisien regresi Pengembangan Karir
Berbasis Kompetensi (X1) sebesar 0, 313 pada
taraf signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil
dari pada 0,05. Angka ini dapat diartikan
bahwa setiap perubahan dalam satu unit
variabel Pengembangan Karir Berbasis
Kompetensi dapat meningkatkan Kualitas
Layanan sebesar 31,3%. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa Pengembangan Karir
Berbasis Kompetensi berpengaruh signifikan
terhadap Kualitas Layanan Pada PT.Bank
Rakyat Indonesia Banda Aceh.
3. Koefisien regresi Praktek Manajemen Kinerja
(X2) sebesar 0, 264 pada taraf signifikan
sebesar 0,002 yang lebih kecil dari pada 0,05.
Angka ini dapat diartikan bahwa setiap
perubahan dalam satu unit variabel Praktek
Manajemen Kinerja dapat meningkatkan
Kualitas Layanan sebesar 26,4%. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Praktek
Manajemen Kinerja berpengaruh signifikan
terhadap Kualitas Layanan Pada PT. Bank
Rakyat Indonesia Banda Aceh.
Pembahasan Hasil Analisis
Berdasarkan dari pembahasan di atas
membuktikan pengujian ANOVA diatas,
diperoleh nilai Fhitung sebesar 22.004. Untuk nilai
Ftabel sebesar 3,183 pada tingkat keyakinan 5%.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung > F
tabel dengan tingkat siqnifikansi sebesar 0,000.
Maka sesuai dengan ketentuan yang telah
disampaikan bahwa jika diperoleh tingkat
siqnifikansi dibawah 5% atau 0,05 dapat
disimpulkan bahwa variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Fhitung > Ftabel, maka menerima hipotesis
alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya
bahwa variabel pengembangan karir berbasis
kompetensi (X1), dan praktek manajemen kinerja
(X2) secara bersama-sama berpengaruh secara
siqnifikan terhadap variabel kualitas pelayanan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Dari uraian pembahasan hasil penelitian yang
telah dilakukan mengenai Pengembangan Karir
Berbasis Kompetensi dan Praktek Manajemen
Kinerja Terhadap Kualitas Layanan Pada
PT.Bank Rakyat Indonesia Banda Aceh.
Diperoleh hasil Uji F nilai Fhitung sebesar 22.004.
Untuk nilai Ftabel sebesar 3,183 pada tingkat
keyakinan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai
Fhitung > Ftabel dengan tingkat siqnifikansi sebesar
0,000. Maka sesuai dengan ketentuan yang telah
disampaikan bahwa jika diperoleh tingkat
siqnifikansi dibawah 5% atau 0,05 dapat
disimpulkan bahwa variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Fhitung >
Ftabel, maka menerima hipotesis alternatif dan
menolak hipotesis nol, artinya bahwa variabel
pengembangan karir berbasis kompetensi (X1),
dan praktek manajemen kinerja (X2) secara
bersama-sama berpengaruh secara siqnifikan
terhadap variabel kualitas pelayanan. Sedangkan
Uji T (secara parsial Variabel Pengembangan
Karir Berbasis Kompetensi (X1) adalah thitung
sebesar 3.707 dengan ttabel sebesar 2.015
sehingga thitung > ttabel dengan tingkat signifikan
0,001 atau > 0,05 dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dah Ha1 diterima, yang berarti
pengembangan karir berbasis kompetensi
berpengaruh signifikan terhadap Terhadap
Kualitas Layanan Pada PT.Bank Rakyat
Indonesia Banda Aceh. untuk variabel Praktek
Manajemen Kinerja (X2) thitung adalah sebesar
3.263 dengan ttabel sebesar 2.015 sehingga thitung >
ttabel dengan tingkat signifikan 0,002 atau > 0,05
dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dah Ha1 diterima, yang berarti praktek manajemen kinerja
berpengaruh signifikan terhadap Terhadap
Kualitas Layanan Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Banda Aceh
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Saran
Disarankan kepada karyawan PT.Bank Rakyat
Indonesia Cabang Banda Aceh untuk
meningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan
dengan cara pola pengembangan karir yang
terprogram dan berjenjang yang disediakan
perusahaan untuk karyawannya yang betul-betul
memiliki potensi sehingga hal ini akan
meningkatkan mutu pelayanan maka tujuan
perusahaan yang tertuang dalam visi dan misi
perusahaan akan tercapai. Sumber Daya Manusia
PT. Bank Rakyat Indonesia Banda Aceh
diharapkan memiliki kemampuan mengantisipasi
persaingan, kemampuan profesional yang tinggi,
proaktif, inovatif, disiplin, berintegrasi tinggi,
jujur, berwawasan bisnis, dan mampu
menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi
dan persaingan bisnis.
REFERENSI
Bacal, R. (2001). Performance Management.
Jakarta: Pustaka Indonesia
Dharma, Agus (2005). Manajemen Kinerja.
Pustaka Belajar: Yogyakarta..
Gujarati, D. N. (2005). Basis Econometrics, 4th
International Edition. New York,
McGraw-Hill.
Ghozali, Imam (2006). Aplikasi Analisis
Multivariate Lanjutan dengan Program
SPPS. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Handoko, H, (2003). Manajemen Pemasaran.
Analisis Perilaku Konsumen. Liberty:
Yogyakarta.
Haneman et all, (2000). Multivariate Data
Analiysis With Reading. (4 ch ed).
Homewood : Irwin.
Kotler, 2003). Marketing Management: An Asian
Perpective, Singapore, Prentice Hall.
Malhotra (2005). Marketing Resech. New York :
Mc. Graw Hill Book Company.
Mangkunegara, A, P (2005). Manajemen Sumber
Daya Manusia Perusahaan. PT.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mas’ud, Fuad (2004). Survei Diagnosis
Organisasional : Konsep dan Aplikasi.
Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Mutiara (2004). Manajemen Sumber Daya
Manusia. Bogor Selatan: Ghalia
Indonesia.
Robbins, Stephen (2006). Orgnization Behavior.
Edisi 10. New Jersey. Pratince Hall.
Sekaran, umar (2006). Research Methods for
Business. Metodelogi Penelitian Untuk
Bisnis. Edisi ke 4. Jakarta: Salemba
Empat.
Setyowati, Endah (2005). Pengembangan
Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi: Solusi Untuk
Meningkatkan Kinerja Organisasi.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis. No. 2. Jilid
5.
Simamora, H, (2004). Manajemen Sumber Daya
Manusia. Edisi III. Jakarta: Salemba
Empat.
Sugiono (2003). Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: Penerbit Alfabeta.
Suliyanto (2006). Metode Riset Bisnis.
Yoqyakarta: Penerbit Andi.
Tjiptono, Fandy. (2003). Prinsip-Prinsip Total
Quality Service. Yoqyakarta: Andi
Offset.
Wibowo, (2007). Manajemen Kinerja. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Widodo, Djoko. (2005). Analisis Pengembangan
Karir Pada Kantor PT. Bank Mandiri
Wilayah Jakarta. Tesis: Institut
Pertanian Bogor.
Zeihhaml, Valarie. A: Bery, L.L. : Parasuraman,
A (2001). Five Imperatives for
Improving Service Quality. Sloan
Management Review. Vol. 31 : 29-38.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 245 - 257
Pengaruh Komunikasi Atasan-Bawahan dan Motivasi Terhadap
Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pertanian di
Kabupaten Pidie Jaya.
Saiful Amri1 1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kelancara komunikasi dalam
lingkungan organisasi tempat pegawai tersebut bekerja, terutama komunikasi antara
atasan dan bawahan. Selain itu, motivasi kerja juga menentukan keinginan pegawai
dalam bekerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja. Penelitian itu bertujuan
untuk mengetahui pengaruh komunikasi atasan-bawahan dan motivasi terhadap kinerja
Pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya. Responden penelitian sebanyak 54
orang pegawai instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan
kuesioner. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik regresi
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi atasan-bawahan dan
motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas Pertanian
Kab. Pidie Jaya. Diantara kedua variabel tersebut , variabel yang paling besar
pengaruhnya terhadap kinerja pegawai adalah motivasi kerja. Sebesar 66,7% kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya dipengaruhi oleh komunikasi atasan-
bawahan dan motivasi kerja. Sisanya 33,3% lagi dipengaruhi oleh variabel lain selain
variabel tersebut. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui nilai F hitung > F tabel,
dan nilai t hitung > t tabel, dapat diartikan baik secara simultan maupun secara parsial,
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya, sehingga hipotesis Ha diterima dan
sebaliknya hipotesis Ho ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini
adalah, tinggi rendahnya kinerja pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya
dipengaruhi komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja pegawai.
Kata kunci : Komunikasi, Motivasi, Kinerja
PENDAHULUAN Kantor dan pegawai merupakan dua hal
yang saling membutuhkan. Jika pegawai berhasil
membawa kemajuan bagi kantor, keuntungan
yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah
pihak. Bagi pegawai keberhasilan merupakan
aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi
kantor keberhasilan merupakan sarana menuju
pertumbuhan dan perkembangan kantor.
Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi
pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok
dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi
dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006).
Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian
kinerja adalah kesediaan seseorang atau
kelompok orang untuk melakukan sesuatu
kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan
tanggung jawab dengan hasil seperti yang
diharapkan.
Menurut Bambang Guritno dan Waridin
(2005) kinerja merupakan perbandingan hasil
kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar
yang telah ditentukan. Sedangkan menurut
Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai
hasil kerja yang dicapai oleh individu yang
disesuaikan dengan peran atau tugas individu
tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu
periode waktu tertentu, yang dihubungkan
dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu
dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja.
Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja
yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang
telah ditentukan (Masrukhin dan Waridin, 2004).
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Penilaian kinerja pegawai sebagai
pelaku dalam organisasi dengan membuat ukuran
kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Standar penilaian kinerja suatu organisasi harus
dapat diproyeksikan kedalam standar kinerja
para pegawai sesuai dengan unit kerjanya.
Evaluasi kinerja harus dilakukan secara terus
menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai
secara efektif dan efisien.
Setiap organisasi seperti halnya Kantor
Dinas Pertanian di Kab. Pidie Jaya, berupaya
meningkatkan kinerja pegawainya dengan cara
adanya komunikasi yang baik antara atasan dan
bawahan. Komunikasi adalah Suatu proses
penyampaian pesan atau informasi dari suatu
pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai
persepsi atau pengertian yang sama.
Menurut Deni Darmawan (2007)
komunikasi itu sendiri dapat terjadi dalam
beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk
komunikasi personal (personal communiaction)
dan komunikasi kelompok (group
communication). Selain itu komunikasi juga
dapat bersifat tatap muka (face–to–face) dan
melalui perantara media lain (mediated).
Komunikasi diantara sesama pegawai
dalam suatu instansi sangat penting artinya bagi
pencapaian visi organisasi. Tanpa adanya
komunikasi antara atasan dan bawahan, maka
organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuan
yang di tentukan. Hal ini di sebabkan, tanpa
adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka
antara atasan dan bawahan akan mengalami
kesulitan untuk bekerja sama menjalankan
kegiatan operasional organisasi..
Sebaliknya komunikasi yang kurang
lancar dapat berdampak pada kurangnya
harmonisasi hubungan diantara sesama anggota
organisasi, yang pada akhirnya dapat
berpengaruh pada penurunan kinerja. Karena itu,
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang
pekerjaan yang telah di tetapkan, setiap pegawai
di tuntut untuk selalu berinteraksi baik dengan
atasan maupun sesama pegawai.
Selama ini pegawai yang bekerja pada
tingkat jabatan yang tinggi seperti Kasubbag
misalnya, selalu mengembangkan komunikasi
dengan para bawahannya, sehingga terjalin
interaksi yang baik diantara sesama pegawai
dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagian besar
pegawai Kantor Dinas Pertanian di Kab, Pidie
Jaya juga dimintai pendapat oleh atasannya
tentang cara pelaksanaan pekerjaan, kendala
yang mereka hadapi dan kemajuan yang mereka
capai sesuai dengan bidang pekerjaan dan
tanggung jawab masing-masing.
Upaya untuk meningkatkan kinerja
pegawai tentunya tidak hanya di lakukan dengan
mengembangkan komunikasi antara atasan-
bawahan. Akan tetapi juga diwujudkan dalam
bentuk adanya upaya atasan untuk mendorong
munculnya motivasi pegawai dalam bekerja.
Pemberian motivasi bagi pegawai pada Kantor
Dinas Pertanian di Kab, Pidie Jaya, antara lain
diwujudkan dalam bentuk adanya pemberian gaji
bagi setiap pegawai, baik pegawai dengan status
PNS maupun tenaga honorer.
Untuk memberikan dorongan dan
menggerakkan orang-orang agar bersedia bekerja
semaksimal mungkin, perlu diusahakan adanya
komunikasi dan peran serta dari semua pihak
yang bersangkutan. Motivasi menunjukkan agar
pimpinan mengetahui bagaimana memberikan
informasi yang tepat kepada bawahannya agar
mereka menyediakan waktunya guna melakukan
usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran-
saran dan rekomendasi-rekomendasi mengenai
masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan
keahlian pimpinan untuk memberikan motivasi
kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai
dengan pengarahan yang diberikan.
Menurut Hasibuan (2008 : 141) Motivasi
adalah pemberian daya penggerak yang
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar
mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk
mencapai kepuasan. Menurut Sutrisno (2011 :
109) Motivasi adalah suatu faktor yang
mendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas tertentu.
Robbins (2008) mendifinisikan motivasi
(motivation) sebagai proses yang menjelaskan
intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu
untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama
dalam definisi tersebut adalah intensitas, arah,
dan ketekunan. Intensitas berhubungan dengan
seberapa giat seseorang berusaha. Ini adalah
elemen yang paling banyak mendapat perhatian
ketika membicarakan tentang motivasi. Namun,
intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan
menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan
kacuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah
yang menguntungkan organisasi.
Dengan demikian, kita harus
mempertimbangkan kualitas serta intensitas
upaya secara bersamaan. Upaya yang diarahkan
dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi
merupakan jenis upaya yang seharusnya kita
lakukan. Terakhir, motivasi memiliki dimensi
ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran
mengenai berapa lama seseorang bisa
mempertahankan usahanya. Individu-individu
yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas
dalam waktu yang cukup lama demi mencapai
tujuan mereka. (Robbins, 2008). Motivasi
kerja memegang peranan penting dalam
menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam
melaksanakan tugas yang di bebankan
kepadanya.
Sekalipun komunikasi atasan-bawahan pada
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Kantor Dinas Pertanian di Kab, Pidie Jaya sudah
berjalan dengan baik, dan pemberian motivasi
sudah diwujudkan dalam bentuk adanya
kompensasi seperti gaji, tunjangan dan
kompensasi materil lainnya, namun tak dapat di
pungkiri bahwa tidak semua pegawai instansi
tersebut memperlihatkan kinerja yang baik dalam
melaksanakan tugas. Adanya pegawai yang
kurang mematuhi peraturan terlihat dari
kedisiplinan dalam bekerja.
Sebagian kecil diantara instansi tersebut
terlalu santai dalam menyelesaikan pekerjaan
yang telah menjadi tanggung jawabnya.
Sehingga dapat di buat asumsi sementara bahwa
tidak semua pegawai Kantor Dinas Pertanian di
Kab, Pidie Jaya memiliki kinerja yang baik
dalam bekerja. Karena itu, kajian terhadap
keterkaitan antara kinerja pegawai dengan
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja
dinilai perlu untuk dilakukan.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas
Pertanian Di Kabupaten Pidie Jaya yang
berlokasi di jalan Banda Aceh – Medan Km 160.
Objek penelitian berhubungan dengan kinerja
pegawai yang dikaitkan dengan komunikasi
atasan-bawahan dan motivasi kerja pegawai pada
instansi tersebut.
Populasi dan Teknik Penarikan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang memiliki
kualitas dan karakteristik tertentu yang di
tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono
2008: 117). Nawawi (2003) menyebutkan bahwa
“Populasi adalah totalitas semua nilai yang
mungkin, baik hasil menghitung ataupun
pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada
karakteristik tertentu mengenai sekumpulan
objek yang lengkap.”
Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit
analisis. Populasi dari penelitian ini adalah
jumlah seluruh karyawan yang ada pada Kantor
Dinas Pertanian di Kab. Pidie Jaya. Jadi,
populasi dalam penelitian ini adalah 116 orang
karyawan.
Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini
teknik pengambilan data yang digunakan adalah
penelitian lapangan yaitu melalui penyebaran
kuesioner. Kuesioner tersebut berisi
pernyataan/pertanyaan yang berhubungan
dengan kinerja pegawai, komunikasi atasan-
bawahan dan motivasi kerja pegawai. Responden
diminta untuk menentukan tingkat kesetujuan
mereka pada masing-masing pernyataan terkait.
Skala Pengukuran Data
Untuk mengukur variabel-variabel penelitian
ini digunakan skala likert dengan lima rentangan.
Menurut Usman (2008:65) penggunaan skala ini
untuk mengukur item-item pernyataan positif
(favourable) terhadap masalah yang akan diteliti
maupun pernyataan yang bersifat sederhana.
Skala yang digunakan itu masing-masing diberi
skor sebagai berikut:
Peralatan Analisis Instrumen yang digunakan untuk dapat
menjelaskan hubungan fungsional antara kinerja
karyawan sebagai dependent variabel dengan
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja
sebagai independent variabel adalah regresi linier
berganda. Secara matematis, hubungan
fungsional tersebut dalam bentuk regresi linier
berganda dapat formulasikan sebagai berikut
Gujarati, (2006:130)
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana:
Y = Kinerja Pegawai
a = Konstanta
X1 = Komunikasi Atasan-bawahan
X2 = Motivasi kerja
b1, dan b2, = Koefisien regresi X1, dan X2
e = Error term
Untuk mengetahui besarnya keeratan
hubungan antara kedua variabel independent
(komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja)
dengan kinerja pegawai digunakan koefisien
korelasi (R). Selanjutnya untuk mengetahui
besarnya variasi kinerja yang dapat dijelaskan
oleh kedua variabel independent tersebut
digunakan koefisien determinasi ( ).
Statistik Uji F
Statistik uji F digunakan untuk mengetahui
apakah kedua variabel independen (komunikasi
atasan-bawahan dan motivasi) secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dengan
ketrentuan sebagai berikut.
- Apabila nilai F hitung > F tabel, maka
hipotesis (Ha) diterima, hipotesis (Ho)
ditolak yang bermakna secara simultan
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi
tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Dinas Pertanian
Kab, Pidie Jaya.
- Apabila nilai F < F tabel, maka hipotesis
(Ha) ditolak, hipotesis (Ho) diterima yang
bermakna secara simultan komunikasi
atasan-bawahan dan motivasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya.
Statistik Uji t Selanjutnya t digunakan untuk mengetahui
apakah masing-masing variabel independen
(komunikasi atasan-bawahan dan motivasi)
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai, dengan ketentuan sebagai
berikut :
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
- Apabila nilai t hitung > t tabel dapat di
artikan variabel terkait berpengaruh
signifikan.
- Apabila nilai t hitung < t tabel dapat
diartikan bahwa variabel terkait tidak
berpengaruh signifikan.
Pengujian Reliabilitas dan Validitas
Pengujian reliabilitas digunakan untuk
mengetahui apakah alat pengumpulan data telah
menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, atau
konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan
gejala tertentu dari sekelompok individu,
walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.
Menurut Malhotra (2005:256) koefisien
minimum yang dapat diterima di atas 0,60.
Pengujian Validitas
Pengertian uji validitas adalah tingkat
keandalan dan kesahihan alat ukur yang
digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti
menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk
mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
Penentuan validitas didasarkan atas
perbandingan nilai korelasi yang diperoleh antara
nilai skor item dengan skor total item,dengan
nilai kritis korelasi product moment (r tabel).
Apabila nilai korelasi hitung (r hitung) lebih
besar bila dibandingkan dengan nilai r tabel pada
tingkat keyakinan 95 persen dapat diartikan
bahwa item-item pernyataan tersebut vali
(Suliyanto, 2006:149).
Pengujian Normalitas
Pengujian normalitas digunakan untuk
melihat distribusi data. Apakah data yang
diperoleh mempunyai distribusi normal atau
tidak. Uji normalitas bertujuan untuk mengukur
apakah di dalam model regresi variabel
independen dan variabel dependen keduanya
mempunyai distribusi normal atau mendekati
normal.
Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen. Uji multikolonieritas
dilihat dari nilai tolerance dan Variance
Inflantion Factor (VIF) (Ghozali, 2009:95). Jika
terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat
problem multikoliniearitas (multiko). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Uji
multikolonieritas dilihat dari
nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor
(VIF) serta besaran korelasi antar variabel
independen (Ghozali, 2009:95).
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam suatu model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,
2009:125). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat
dengan menggunakan grafik plotantara nilai
prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan
residual(SRESID). Jika grafik plot menunjukkan
suatu pola titik seperti titik yang bergelombang
atau melebar kemudian menyempit, maka dapat
disimpulkan bahwa telah terjadi
heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak
membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125-126).
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Kinerja
Kinerja adalah hasil yang dicapai melalui
serangkaian kegiatan dan tata cara tertentu
dengan menggunakan sumber daya perusahaan
untuk mencapai sasaran perusahaan yang
ditetapkan (Mangkunegara 2005:43). Kinerja
juga dikenal dengan istilah karya, dimana
pengertiannya yang dikemukakan oleh Cantika
(2005:114): “Hasil pelaksanaan suatu pekerjaan,
baik bersifat fisik ataupun material dan non fisik
ataupun non material.
Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor
internal dan faktor eksternal (Mangkunegara,
2005:67). Faktor internal (disposisional) yaitu
faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat
seseorang. Misalnya, kinerja karyawan baik
disebabkan karena mempunyai kemampuan
tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras,
sedangkan jika karyawan mempunyai kinerja
yang buruk disebabkan karena orang tersebut
mempunyai kemampuan rendah dan orang
tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk
memperbaiki kemampuannya.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
kinerja merupakan hasil yang dapat ditunjukkan
oleh seseorang didalam pelaksanaan tugas
pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan
mempunyai kinerja yang baik manakala mereka
dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik,
artinya mencapai standar kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya dan atau bahkan melebihi
standar yang telah ditentukan.
Apabila seseorang mempunyai perasaan
berprestasi atau memiliki kinerja yang baik,
maka ia harus mempunyai cara untuk mengukur
kemajuan yang dilakukannya. Mereka
menginginkan umpan balik meskipun mereka
tidak mendapat hadiah untuk keberhasilan
pekerjaan dan hukuman untuk kegagalan mereka.
Adapun secara terperinci manfaat penilaian
kinerja bagi organisasi adalah:
Penyesuaian kompensasi.
1. Perbaikan kinerja.
2. Kebutuhan latihan dan pengembangan.
3. Pengambilan keputusan dan penempatan
promosi, motivasi, pemecatan dan
perencanaan tenaga kerja.
4. Membantu diagnosis terhadap kesalahan
desain pegawai.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Indikator Kinerja Karyawan
Indikator untuk mengukur kinerja karyawan
secara individu ada enam indikator, yaitu
(Robbins, 2006:260).
1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi
karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang
dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang
dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang
diselesaikan.
3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat
aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang
dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi
dengan hasil output serta memaksimalkan
waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan
sumber daya organisasi (tenaga, uang,
teknologi, bahan baku) dimaksimalkan
dengan maksud menaikkan hasil dari setiap
unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang
karyawan yang nantinya akan dapat
menjalankan fungsi kerjanya Komitmen
kerja. Merupakan suatu tingkat dimana
karyawan mempunyai komitmen kerja
dengan instansi dan tanggung jawab
karyawan terhadap kantor.
Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode
tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar
hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang
telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati
bersama (Rivai dan Basri, 2005:50).
Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65)
menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah
apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai.
Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja
masing-masing individu dan kelompok kerja di
perusahaan tersebut.
Loyalitas Dalam Bekerja
Menurut kamus bahasa Indonesia, loyal
berarti patuh, setia. Sedangkan loyalitas
sesungguhnya adalah kesediaan dengan
sungguh-sungguh oleh karena kesadaran bahwa
ada otoritas yang harus dipatuhi. Loyalitas
dipahami sebagai bentuk kesetiaan dan
keberpihakan seseorang di tempat ia beraktivitas.
Kesetiaan mengandung pengertian bahwa
seseorang telah merasakan bahwa di samping
kita telah memberikan kontribusi, organisasi juga
telah memberikan kompensasi.
Seseorang yang sudah loyal kepada
organisasi, maka ia akan bekerja tanpa terlebih
dahulu ada komando atau instruksi, ia lebih
berinisiatif melakukan berbagai hal demi
kepentingan organisasi. Seseorang yang
memiliki kesetiaan biasanya juga lebih reaktif,
banyak melakukan kritik, saran dan hal-hal
lainnya yang bersifat menakar kedalaman
substansi dari suatu program atau kebijakan
organisasi. Jadi sesungguhnya seseorang yang
banyak melakukan kritik dan saran kepada
organisasi, jangan dipahami sebagai bentuk
kecintaannya (sense of belonging) terhadap
organisasi tempat di mana ia bekerja. Lain soal
memang jika kritik, masukan dan berbagai
kontribusi yang lain dilakukan secara destruktif.
Hal itu bukanlah menunjukkan keadaan di mana
orang tersebut memiliki loyalitas terhadap
organisasi di tempat ia bekerja, justru orang
tersebut adalah merupakan kanker bagi
organisasi. Organisasi harus tegas ketika
menghadapi orang-orang seperti ini, jika perlu
dikeluarkan.
Keterampilan Dalam Bekerja Keterampilan adalah kelebihan atau
kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk
mampu menggunakan akal, fikiran, ide dan
kreatifitasnya dalam mengerjakan atau
menyelesaikan sesuatu. sumber lain mengatakan
keterampilan yaitu kemampuan seseorang untuk
menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitasnya
dalam mengerjakan, mengubah, menyelesaikan
ataupun membuat sesuatu menjadi lebih
bermakna sehngga menghasilkan sebuah nilai
dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan/
kemampuan tersebut pada dasarnya akan lebih
baik bila terus diasah dan dilatih untuk
menaikkan kemampuan sehingga akan menjadi
ahli atau menguasai dari salah satu bidang
keterampilan yang ada.
Komunikasi Atasan-Bawahan Menurut Mardianto (2005) komunikasi
atasan-bawahan adalah “proses komunikasi baik
komunikasi informasi maupun komunikasi
penugasanantara atasan dan bawahan yang
mampu memberikan hasil suatu kinerja tertentu”.
Komunikasi atasan-bawahan diukur berdasarkan
aspek, yaitu: (1) Intensitas pertemuan pegawai
dengan pimpinan, (2) Kerjasama pegawai
dengan pimpinan, dan (3) Media komunikasi.
Berdasarkan pendapat diatas jelaslah bahwa
komunikasi atasan bawahan merupakan
komunikasi yang berhubungan dengan informasi
penugasan antara atasan dan bawahan yang
mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian
tujuan perusahaan. Baik atasan maupun
merupakan sumber daya utama dalam organisasi,
yangdituntut untuk bekerja sama dengan baik
guna mencapai tujuan organisasi secara
keseluruhan.
Komunikasi antara atasan dan bawahan dapat
di ukur berdasarkan intensitas pertemuan
bawahan dengan atasan, adanya kerjasama yang
baik antara kedua belah pihak dan tersedianya
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
media komunikasi yang dapat mempermudahkan
proses komunikasi itu sendiri.
Fungsi Komunikasi William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana,
2005:5-30) mengkategorikan fungsi komunikasi
menjadi empat, yaitu:
1. Sebagai komunikasi sosial
Fungsi komunikasi sebagai komunikasi
sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa
komunikasi itu penting untuk membangun
konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk
kelangsungan hidup, untuk memperoleh
kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan
ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang
bersifat menghibur, dan memupuk hubungan
hubungan orang lain.
2. Sebagai komunikasi ekspresif
Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan
perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-
perasaan tersebut terutama dikomunikasikan
melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang,
peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut,
prihatin, marah dan benci dapat disampaikan
lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara
lebih ekpresif lewat perilaku nonverbal. Seorang
ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan
membelai kepala anaknya. Orang dapat
menyalurkan kemarahannya dengan mengumpat,
mengepalkan tangan seraya melototkan matanya,
mahasiswa memprotes kebijakan penguasa
negara atau penguasa kampus dengan melakukan
demontrasi.
3. Sebagai komunikasi ritual
Suatu komunitas sering melakukan upacara-
upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang
hidup, yang disebut para antropolog sebaga rites
of passage, mulai dari upacara kelahiran,
sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman,
pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-acara itu
orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-
perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-
ritus lain seperti berdoa (salat, sembahyang,
misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara
bendera (termasuk menyanyikan lagu
kebangsaan), upacara wisuda, perayaan lebaran
(Idul Fitri) atau Natal, juga adalah komunikasi
ritual. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk
komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali
komitmen mereka kepada tradisi keluarga,
suku, bangsa. Negara, ideologi, atau agama
mereka.
4. Sebagai komunikasi instrumental
Komunikasi instrumental mempunyai beberapa
tujuan umum, yaitu: menginformasikan,
mengajar, mendorong, mengubah sikap,
menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.
Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita
gunakan untuk menciptakan dan membangun
hubungan, namun juga untuk menghancurkan
hubungan tersebut. Studi komunika membuat
kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat
kita gunakan dalam komunikasi kita untuk
bekerja lebih baik dengan orang lain demi
keuntungan bersama.
Hubungan Komunikasi Atasan-Bawahan
Dengan Kinerja Karyawan Robbins (2008:392) menyatakan,
“komunikasi menjalankan empat fungsi di dalam
kelompok atau organisasi: yaitu pengendalian,
motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi”.
Komunikasiberfungsi mengendalikan perilaku
anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi
mempunyai hirarki wewenang dan garis panduan
formal yang harus dipatuhi oleh karyawan.
Komunikasi memperkuat motivasi dengan
menjelaskan ke para karyawan apa yang harus di
lakukan, seberapa baik mereka bekerja, apa yang
dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja
dibawah standar. Komunikasi berhubungan
dengan perannya dalam mempermudah
pengambilan keputusan. Komunikasi
memberikan informasi yang diperlukan individu
dan kelompok untuk pengambilan keputusan
melalui penyampaian data guna mengenali dan
mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif.
Selanjutnya Robbins (2008:293) menjelaskan
bahwa tidak satu pun dari empat fungsi
komunikasi yang harus dipandang sebagai hal
yang lebih penting daripadayang lain. Agar
berkinerja lebih efektif, kelompok/organisasi
perlu mempertahankan beberapa macam
pengendalian terhadap anggotanya, merangsang
para anggota untuk berkinerja, menyedikan sara
pengungkapan emosi seperti terjalinnya
komunikasi antara atasan dan bawahan, dan
membuat pilihan-pilihan keputusan.
Berdasarkan pendapat di atas jelaslah bahwa
komunikasi antara bawahan-atasan dapat
mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini
disebabkan komunikasi yang baik akan dapat di
jadikan sarana pengendalian motivasi,
pengungkapan emosi karyawan tentang
pekerjaan dan adanya informasi mengenai segala
sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan.
Motivasi Kerja
Untuk memberikan dorongan dan
menggerakkan orang-orang agar bersedia bekerja
semaksimal mungkin, perlu diusahakan adanya
komunikasi dan peran serta dari semua pihak
yang bersangkutan. Motivasi menunjukkan agar
pimpinan mengetahui bagaimana memberikan
informasi yang tepat kepada bawahannya agar
mereka menyediakan waktunya guna melakukan
usaha yang diperlukan untuk memperoleh saran-
saran dan rekomendasi-rekomendasi mengenai
masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan
keahlian pimpinan untuk memberikan motivasi
kepada bawahannya agar bisa bekerja sesuai
dengan pengarahan yang diberikan.
Robbins (2008) mendifinisikan motivasi
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
(motivation) sebagai proses yang menjelaskan
intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu
untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama
dalam definisi tersebut adalah intensitas, arah,
dan ketekunan. Intensitas berhubungan dengan
seberapa giat seseorang berusaha. Ini adalah
elemen yang paling banyak mendapat perhatian
ketika membicarakan tentang motivasi.
Namun, intensitas yang tinggi sepertinya tidak
akan menghasilkan prestasi kerja yang
memuaskan kacuali upaya tersebut dikaitkan
dengan arah yang menguntungkan organisasi.
Dengan demikian, kita harus
mempertimbangkan kualitas serta intensitas
upaya secara bersamaan. Upaya yang diarahkan
dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi
merupakan jenis upaya yang seharusnya kita
lakukan. Terakhir, motivasi memiliki dimensi
ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran
mengenai berapa lama seseorang bisa
mempertahankan usahanya. Individu-individu
yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas
dalam waktu yang cukup lama demi mencapai
tujuan mereka. (Robbins, 2008).
Motivasi kerja memegang peranan penting
dalam menentukan berhasil tidaknya seseorang
dalam melaksanakan tugas yang di bebankan
kepadanya. Menyadari akan pentingnya
pengaruh motivasi terhadap prilaku manusia,
beberapa ahli telah mengadakan berbagai
penelitian tentang motivasi. Adapun penelitian
yang telah dilakukan menghasilkan berbagai
pengertian tentang motivasi. Mc Gregor dalam
Robbins dan Judge (2008:225) menjelaskan teori
motivasi dengan teori X dan teori Y. Menurut
Teori X, empat asumsi yang dimiliki oleh
manajer adalah:
1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai
pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha
untuk menghindarinya;
2. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan,
mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau
diancam dengan hukuman untuk mencapai
tujuan-tujuan.
3. Karyawan akan menghindari tanggung
jawab dan mencari perintah formal bila
mungkin.
4. Sebagian karyawan menempatkan
keamanan di atas semua faktor lain terkait
pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi.
(Robbins dan Judge, 2008:226).
Bertentangan dengan pandangan-
pandangan negatif mengenai sifat-sifat manusia
dalam Teori X, MC Gregor dalam Robbins dan
Judge (2008:226) menyebutkan empat asumsi
asumsi positif yang disebutnya sebagai Teori Y,
yang antara lain :
- Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang
menyenangkan seperti halnya istirahat dan
bermain.
- Karyawan akan berlatih mengendalikan diri
dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan.
- Karyawan bersedia belajar untuk menerima,
bahkan mencari tanggung jawab.
- Karyawan mampu membuat berbagai
keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh
populasi dan bukan hanya bagi mereka yang
menduduki posisi manajemen.
Teori X ini untuk memotivasi pegawai
hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan
partisipasi pegawai, kerjasama dan keterikatan
pada keputusan. Jenis motivasi yang diterapkan
adalah motivasi positif. Untuk itu seorang kepala
sekolah dituntut konsisten dan melaksanakan apa
yang menjadi keputusan bersama dan
menggalang partisipasi bawahan. (Robbins dan
Judge, 2008:226).
Selanjutnya Flippo (2002:117) menyatakan
“tanggung jawab managerial untuk memperoleh
perilaku biasanya disebut “pengarahan” atau
motivasi, yaitu suatu keterampilan dalam
memadukan kepentingan karyawan dan
kepentingan organisasi sehingga keinginan-
keinginan dipuaskan bersama dengan
tercapainya tujuan organisasi”.
Dengan demikian karyawan sebagai manusia
memiliki keinginan-keinginan yang perlu
diperhatikan oleh pimpinan. Mereka dalam
bekerja mengaktualisasikan keinginan tersebut,
sehingga perusahaan perlu memperhatikan
kepentingan karyawan dalam perusahaan. Jika
kepentingan karyawan tidak diperhatikan maka
tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat tercapai
secara efektif dan dapat merugikan perusahaan.
Karena besarnya biaya yang dikeluarkan akibat
ketiadak efektifan pelaksanaaan suatu pekerjaan
akan lebih besar bila dibandingkan dengan biaya
yang seharusnya tertanam untuk meningkatkan
motivasi karyawan.
Tinggi rendahnya motivasi kerja dari seorang
karyawan dapat dilihat dari perilakunya terhadap
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Perilaku yang diwujudkan juga dapat
menunjukkan motivasi yang bagaimana yang
sesuai bagi setiap individu. Suatu bentuk atau
model motivasi akan efektif bagi seseorang
tetapi belum tentu efektif bagi orang lain. Hal ini
disebabkan kebutuhan yang ingin dipuaskan
dengan bekerja antara individu yang satu dengan
yang lainnya berbeda. Jadi perusahaan/instansi
melalui manajemennya harus mampu
menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan karyawan
dalam usaha memberikan motivasi yang tepat.
Hubungan Motivasi Dengan Kinerja
Karyawan
Kismono (2003:190) menyatakan, “motivasi
dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan
semangat kerja. Karyawan yang memiliki
motivasi tinggi akan dicerminkan pada semangat
kerja yang tinggi. Selanjutnya semangat kerja
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
yang tinggi akan mempengaruhi prestasi kerja
karyawan yang bersangkutan.
Lebih lanjut (Kismono, 2003:190)
menyatakan bahwa motivasi juga memiliki
hubungan yang erat dengan prestasi kerja
karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi
tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar
untuk berprestasi lebih baik bila dibandingkan
dengan karyawan yang memiliki motivasi
rendah”. Dengan demikian, motivasi memiliki
hubungan yang positif dengan prestasi kerja
karyawan.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa
motivasi dapat mempengaruhi kinerja atau
prestasi kerja seorang karyawan. Hal ini
disebabkan motivasi pada dasarnya dapat
dicerminkan oleh semangat kerja karyawan yang
memiliki motivasi kerja yang tinggi akan
cenderung memiliki semangat yang tinggi pula
dalam bekerja, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan prestasi kerja. Sebaliknya,
karyawan yang memiliki motivasi kerja rendah
juga akan cenderung kurang bersemangat dalam
bekerja yang pada akhirnya berdampak pada
penurunan prestasi kerja.
HASIL PEMBAHASAN
Karakteristik responden dalam penelitian ini
adalah keadaan atau ciri-ciri pegawai pada
Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya, yang
terpilih sebagai sampel sebanyak 54 orang
pegawai. Pegawai yang menggambarkan
identitas mereka yang terlihat dari usia,
pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin,
dan umur. ditinjau dari jenis kelamin, hasil
pengolahan data menunjukkan , sebagian besar
responden penelitian adalah Laki-laki yaitu
sebanyak 34 orang atau sebesar 63,0 persen dari
jumlah keseluruhan sampel. Dengan demikian
perempuan hanya 20 orang atau sebesar 37,0
persen dari jumlah keseluruhan sampel.
Selanjutnya dari segi usia, sebanyak 9 orang
responden dibawah 30 tahun. Sebanyak 21 orang
responden dengan usia berkisar 30-40 tahun, 16
orang responden dengan usia berkisar 41-50
tahun, dan sisanya sebanyak 8 orang lagi dengan
usia relatif tua diatas 50 tahun.Sesuai dengan
tingkatan usia, sebagian besar responden sudah
berkeluarga yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar
55,6 persen dari jumlah keseluruhan sampel.
Sebanyak 24 orang dengan status belum
menikah.Responden dengan tingkat pendidikan
SMA sebanyak 5 orang. Selanjutnya mereka
dengan tingkat pendidikan D-III sebanyak 21
orang. Sebanyak 25 orang berlatar belakang S-1,
3 orang dengan latar belakang pendidikan pasca
sarjana (S2).
Karakteristik responden yang terakhir adalah
sesuai dengan tahun masuk menjadi pegawai
negeri sipil, responden penelitian juga memiliki
pengalaman kerja yang berbeda satu sama lain.
Mereka dengan pengalaman kerja belum terlalu
lama yaitu dibawah 1 tahun sebanyak 4 orang.
Sebanyak 13 orang dengan pengalaman kerja
berkisar 1-2 tahun, sebanyak 18 orang dengan
pengalaman kerja berkisar antara 2-3 tahun, dan
19 orang lagi dengan pengalaman kerja relatif
lama di atas 3 tahun.Berdasarkan uraian diatas
jelaslah bahwa pegawai Kantor Dinas Pertanian
Kab, Pidie Jaya memiliki karakteristik yang
berbeda satu sama lain, baik jenis kelamin, usia,
tingkat pendidikan, maupun status perkawinan.
Hasil Uji Reabilitas dan Validitas
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau konstruk (Ghozali, 2010:41). Suatu
kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seorang terhadap pernyataan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Menurut Malhotra ( 2005:67) koefisien tersebut
minimum yang dapat diterima diatas 0,60 suatu
reliabel, apabila hasil Alpha Cronbach >0,60 =
reliabel hasil Apha Cronbach <0,60 = tidak
reliabel (Ghozali, 2010:42). Berdasarkan hasil
reabilitas dapat diketahu bahwa alpha untuk
masing-masing variabel dapat dilihat dari
beberapa variabel yaitu variabel komunikasi (X1)
diperoleh nilai Apha Cronbach sebesar 0,845,
variabel motivasi (X2) diperoleh nilai Apha
Cronbach 0,648 dan kinerja (Y) diperoleh nilai
Apha Cronbach 0,698. Dengan demikian
pengukuran reliabilitas terhadap variabel
penelitian menunjukkan bahwa pengukuran
kehandalan memenuhi kredibilitas Apha
Cronbach dimana nilai Apha Cronbach diatas
0,60.
Hasil Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah
atau valid tidaknya suatu kuesiner (Ghozali,
2010:45). Suatu kuesiner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen dalam
penelitian ini menggunakan metode pengujian
validitas isi dengan analisis item, yaitu dengan
mengkolerasi antara skor tiap instrumen dengan
skor total yang merupakan jumlah dari skor butir
Hasil Uji Asumsi Klasi Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah data yang akan digunakan dalam model
regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali,
2010:110). Untuk menguji suatu data
berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui
dengan menggunakan grafik normal plot
(Ghozali, 2010:112). Hasil pengolahan data
menghasilkan normal normal probability plot
yang memperlihatkan bahwa garis yang
menggambarkan data sesungguhnya mengikuti
garis diagonal.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Pengujian Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel bebas. Menurut Ghozali (2010:92) cara
mengetahui ada atau tidaknya gejala
multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai
Varian Inflation Factor (VIF) dan Tolerance,
apabila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance
lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi
multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa nilai VIF masing-masing variabel
independen yang digunakan dalam model regresi
kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1.
Pengujian Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah homokedastisitas atau tidak terjadi
homokedastisitas (Ghozali, 2010:105). Deteksi
ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah
dengan media grafik, apabila grafik membentuk
pola khusus maka model terdapat
heteroskedastisitas (Ghozali, 2010:105).
Persepsi Pegawai Terhadap Variabel Kinerja
Variabel dijabarkan dalan dalam 5 (lima)
pernyataan positif. Indikator yang digunakan
meliputi loyalitas terhadap instansi kemampuan
menyelesaikan pekerjaan, kemampuan dan
keterampilan kualitas pekerjaan, kemampuan
bekerja sama, dan efesiensi pelaksaan pekerjaan.
Tinggi rendahnya kinerja pegawai diukur
berdasarkan tingkat kesetujuan mereka terhadap
masing-masing pernyataan.Hasil pengolahan
data menunjukkan, masing-masing sebanyak 10
orang kurang setuju, dan sebanyak 20 orang dan
24 orang responden menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa keterampilan yang dimiliki
karyawan mempercepat waktu penyelesaian
pekerjaan mereka. Sebaliknya satupun diantara
mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban
sangat tidak setuju dan tidak setuju. Nilai rata-
rata skor tingkat kurang setuju dan kesetujuan
untuk pernyataan tersebut menunjukkan angka
4,31 dapat diartikan secara umum responden
setuju bahwa keterampilan yang mereka miliki
mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan.
Selanjutnya masing-masing sebanyak 4 orang
kurang setuju dan sebanyak 30 orang dan 20
orang responden setuju dan sangat setuju bahwa
pengetahuan yang dimiliki mereka mampu
mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan,
pernyataan tersebut menunjukkan angka 4,19
dapat diartikan secara umum responden setuju
bahwa pengetahuan yang dimiliki mereka
mampu mempercepat waktu penyelesaian
pekerjaan.
Indikator berikutnya dari kinerja pegawai
adalah kinerja tim sangat mendukung dalam
meningkatkan produktivitas. Masing-masing
sebanyak 36 dan 16 orang responden
menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa
kinerja tim sangat mendukung dalam
meningkatkan produktivitas, dan sisanya 2 orang
menyatakan kurang setuju. Nilai rata-rata skor
tingkat kesetujuan untuk pernyatan tersebut
menunjukkan angka sebesar 4,54, dapat diartikan
secara umum responden menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa kinerja tim sangat
mendukung dalam meningkatkan produktivitas.
Persepsi Pegawai Variabel Komunikasi
Atasan-Bawahan
Variabel komunikasi atasan-bawahan juga
dijabarkan dalam bentuk pernyataan positif.
Indikator yang digunakan meliputi keseringan
atasan berkomunikasi dengan bawahan tentang
pekerjaan, keseringan bawahan diminta pendapat
oleh atasan, kemauan atasan memberikan arahan
kepada bawahannya, kemudahan dalam interaksi
antara atasan dan bawahan, terjalinnya
komunikasi yang tidak kaku, dan kemampuan
bawahan berkomunikasi dengan baik.Masing-
masing sebanyak 2 orang kurang setuju, 34
orang dan 18 orang responden menyatakan
setuju dan sangat setuju bahwa atasan tergolong
sering berkomunikasi dengan bawahan hanya
sebatas pekerjaan, pernyataan tersebut
menunjukkan angka sebesar 4,26 (skor untuk
pilihan setuju) dapat diartikan secara umum
responden menyatakan setuju bahwa atasan
tergolong sering berkomunikasi dengan bawahan
hanya sebatas pekerjaan. Selanjutnya
masing-masing sebanyak 5 orang kurang setuju
dan 10 orang kurang setuju, sedangkan 33 orang
dan 6 orang responden menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa atasan sering memberikan
pengarahan/bimbingan dalam bekerja. Nilai rata-
rata skor tingkat kesetujuan untuk pernyataan
tersebut menunjukkan angka sebesar 4,28 (skor
untuk pilihan setuju) dapat diartikan secara
umum responden memilih alternatif pilihan
jawaban setuju.
Persepsi Pegawai Variabel Motivasi Kerja
Variabel motivasi dijabarrkan dalam 5 (lima)
item pernyataan positif. Indikator yang
digunakan meliputi kemampuan menyesuaikan
diri dengan lingkungan kerja, situasi lingkungan
kerja baik dan menyenangkan, sarana pendukung
dan peralatan bekerja sangat memadai, kemauan
untuk mengeluarkan keterampilan maksimal
dalam menyelesaikan pekerjaan, dan keinginan
untuk mencapai prestasi terbaik diantara rekan-
rekan sekerja. Masing-masing sebanyak 1 orang
tidak setuju, dan 3orang kurang setuju,
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
sedangkan 28 dan 22 menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa mereka dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungan kerja. Nilai rata-rata skor
tingkat kesetujuan untuk pernyataan tersebut
menunjukkan angka sebesar 4,30 (skor untuk
pilhan jawaban setuju) dapat diartikan secara
umum responden dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja mereka.
Selanjutnya, masing-masing sebanyak 4 orang
kurang setuju, dan 36 dan 14 orang responden
menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa
situasi lingkungan kerja baik dan menyenangkan.
Nilai rata-rata skor tingkat kesetujuan sebesar
3,74 (skor untuk pilhan jawaban setuju) dapat
diartikan secara umum responden cenderung
menyatakan setuju bahwa situasi lingkungan
kerja baik dan menyenangkan. Untuk lebih
jelasnya mengenai distribusi frekuensi responden
berdasarkan tingkat kesetujuan terhadap
pernyataan terhadap motivasi kerja.
Analisis Pengaruh Komunikasi Atasan-
Bawahan Dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab.
Pidie Jaya.
Secara teoritis, komunikasi atasan-bawahan
dan motivasi kerja berpengaruh pada kepuasan
kerja pegawai. Pada umumnya semakin baik
persepsi mereka terhadap komunikasi atasan-
bawahan maka mereka akan semakin senang
dalam bekerja dan selanjutnya dapat
mempengaruhi kinerja mereka. Demikian pula
halnya dengan motivasi kerja. Motivasi kerja
yang tinggi akan membuat seorang pegawai mau
mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk
menyelesaikan pekerjaan yang di bebankan. hasil
pengolahan data dengan menggunakan peralatan
statistik regresi linier berganda memperlihatkan
bahwa komunikasi atasan-bawahan dan motivasi
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya.
Hal ini berarti bahwa semakin baik komunikasi
atasan bawahan dan semakin tinggi motivasi
kerja, akan semakin tinggi pula kinerja pegawai.
Adanya pengaruh positif tersebut diketahui dari
nilai koefisien regresi masing-masing variabel
tersebut.
Dari persamaan regresi diatas dapat
diketahui bahwa hasil penelitian sebagai berikut :
1. Konstanta sebesar 11,854 artinya jika
komunikasi (X1) dan motivasi (X2) di
anggap konstan, maka besarnya kinerja
pegawai pada Kantor Dinas Pertanian Kab,
Pidie Jaya adalah sebesar 11,854
padasatuan skala likert atau kinerja pegawai
pada Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya di pengaruhi oleh variabel komunikasi
dan motivasi.
2. Koefisien komunikasi (X1) sebesar 0,962,
artinya bahwa setiap 100% perubahan
dalam variabel komunikasi, maka secara
relatif akan mempengaruhi kinerja pegawai
pada Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya sebesar 96,2%, dengan demikian
semakin sering atasan berkomunikasi
dengan bawahan semakin mempengaruhi
kinerja pegawai pada Kantor Dinas
Pertanian Kab, Pidie Jaya.
3. Koefisien motivasi (X2) sebesar -0,299
artinya bahwa setiap 100% perubahan
dalam variabel motivasi, maka kinerja
pegawai pada Kantor Dinas Pertanian Kab,
Pidie Jaya meningkat sebesar -29,9%
dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier
berganda dapat diketahui bahwa dari kedua
variabel yang diteliti, ternyata komunikasi (X1)
lebih dominan terhadap kinerja pegawai pada
Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya, dengan
nilai koefisien sebesar 0,962, kemudian diikuti
oleh variabel motivasi (X2) dengan nilai sebesar
-0,299.
Selanjutnya untuk mengetahui keeratan
hubungan antara kinerja pegawai dengan
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi kerja
dapat digunakan koefisien korelasi (R). Hasil
pengolahan data dengan menggunakan software
SPSS, memperlihatkan nilai koefisien korelasi
(R) dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.
1. Koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,817 yang
menunjukkan bahwa derajat hubungan
(korelasi) antara variabel bebas dengan
variabel terikat sebesar 81,7%, artinya
kinerja pegawai pada Kantor Dinas
Pertanian Kab, Pidie Jaya mempunyai
hubungan yang cukup erat dan positif
dengan komunikasi (X1) dan motivasi (X2).
2. Korelasi determinasi (r2) sebesar 0,667,
artinya sebesar 66,7% perubahan-
perubahan dalam variabel terikat (kinerja)
dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan
dalam komunikasi (X1) dan motivasi (X2).
Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 33,3%
dijelaskan oleh variabel lain diluar dari
variabel komunikasi dan motivasi.
Uji Simultan (Uji F) Variabel Kinerja (Y)
Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai
Fhitung sebesar 51,069 nilai Ftabel pada tingkat
keyakinan 95 persen menunjukkan angka
sebesar 3,183. Karena nilai Fhitung> Ftabel
(51,069>3,183) dapat diartikan secara simultan
kedua variabel independent komunikasi (X1) dan
motivasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pertanian
Kab, Pidie Jaya, sehingga hipotesis Ha diterima.
Uji Parsial (Uji T) Variabel Komunikasi (X1)
Hasil pengujian uji t pada variabel komunikasi
(X1), pengujian statistik menunjukkan nilai
thitung sebesar 10,006 untuk variabel sistem
komunikasi (X1). Nilai ttabel pada tingkat
keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
2,006. Karena nilai thitung> ttabel
(10,006>2,006) secara parsial komunikasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya,
sehingga hipotesis Ha diterima.
Uji Parsial (Uji T) Motivasi (X2) Hasil pengujian uji t pada variabel motivasi
(X2), dengan nilai thitung menunjukkan angka
sebesar 2,507, juga lebih besar bila dibandingkan
dengan nilai ttabel pada tingkat keyakinan 95
persen menunjukkan angka sebesar 2,006.
Karena thitung> ttabel (2,507>2,006) dapat
diartikan secara parsial motivasi juga
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai
pada Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya,
sehingga hipotesis Ha diterima.
KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa:
1. Komunikasi atasan-bawahan dan motivasi
kerja berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya. Diantara kedua variabel tersebut,
variabel yang paling besar pengaruhnya
terhadap kinerja pegawai adalah komunikasi.
2. Hubungan antara komunikasi atasan-
bawahan dan motivasi kerja dengan kinerja
pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya tergolong sangat erat, ditunjukkan oleh
nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,817.
Selanjutnya sebesar 6,67% kinerja pegawai
Kantor Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya di
pengaruhi oleh komunikasi atasan –bawahan
dan motivasi kerja. Sisanya sebesar 33,3%
lagi dipengaruhi oleh variabel lain selain
variabel tersebut.
3. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai F
hitung sebesar 51,069, lebih besar bila
dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar
3,183. Dengan demikianhipotesis Ha diterima
sebaliknya hipotesis Ho ditolak yang berarti
komunikasi atasan-bawahan dan motivasi
kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai Kantor Dinas Pertanian Kab,
Pidie Jaya. Selanjutnya nilai t hitung masing-
masing variabel juga lebih besar bila
dibandingkan dengan t tabel, sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara parsial kedua
variabel tersebut juga berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai Kantor Dinas
Pertanian Kab, Pidie Jaya.
Saran
1. Kepala Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya
dipandang perlu untuk mengembangkan
komunikasi atasan-bawahan yang lebih baik
dalam lingkungan kerjanya. Hal ini
disebabkan, komunikasi atasan-bawahan
dapat meningkatkan kinerja pegawai
dilingkungan instansi tersebut. Kembangkan
rasa kebersamaan, pupuk rasa hormat-
menghormati diantara sesama pegawai dan
tingkatkan efektivitas komunikasi yang
mengarah pada kelancaran kegiatan
operasional instansi. Pada akhirnya
komunikasi tersebutdapat meningkatkan
kinerja pegawai.
2. Sebaliknya kepala Dinas Pertanian Kab, Pidie
Jaya meningkatkan motivasi kerja
pegawainya. Upaya peningkatan motivasi
kerja pegawai dapat dilakukan dengan
memenuhi kebutuhan pegawai,
sepertiperbaikan lingkungan kerja,
peningkatan kompensasi seperti tunjangan
prestasi kerja (TPK) dan lain sebagainya.
3. Bagi peneliti lain agar dapat menambah
variabel lain sehingga kinerja di lingkungan
Dinas Pertanian Kab, Pidie Jaya dapat lebih
di tingkatkan.
REFERENSI
Cantika, Yuli, 2005, Manajemen
Sunber Daya Manusia,
Penerbit Universitas
Muhammaadiyah, Malang
Deni Darmawan (2007), Pengantar
Ilmu Komunikasi, Jakarta:PT
RajaGrafindo Persada
Dessler, Gary (2002) Manajemen
Sumber Daya Manusia, Edisi
Bahasa Indonesia, Jilid 2,
Prenhaiiindo, Jakarta
Flippo, Edwin, B (2002) Manajemen
Personalia, Edisi Bahasa
Indonesia. Jakarta
Gujarati, Damodar (2006)
Ekonometrika Dasar, Alih
Bahasa: Sumarno Zain, Penerbit
Erlangga Jakarta
Guritno, Bambang dan Waridin. 2005.
Pengaruh Persepsi Karyawan
Mengenai Perilaku
Kepemimpinan, Kepuasan
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Kerja Dan Motivasi Terhadap
Kinerja. JRBI. Vol 1. No 1.
Hal: 63-74.
Hasibuan, Malayu S.P.
2008. Manajemen Sumber
Daya Manusia. Jakarta :
Penerbit Bumi Aksara.
Kismono, Gugup (2003) Pengantar
Bisnis, BPFE UGM, Yogyakarta
Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006.
Human Resource
Management: Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Terjemahan Dian Angelia.
Jakarta: Salemba Empat.
Malhotra (2005) Marketing Research,
New York, Mc. Graw Hill Book
Company.
Mardianto, Anang (2005) Pengaruh
Komunikasi Atasan Bawahan
Dan Motivasi Terhadap
Kinerja Di PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Cabang Surakarta,
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammaddiyah
Surakarta.
Mulyana, Deddy. 2001. Ilmu
Komunikasi: Suatu
Pengantar. Bandung: Rosda.
Rivai, Vethzal & Basri.
2005. Peformance Appraisal:
Sistem yang tepat untuk
Menilai Kinerja Karyawan dan
Meningkatkan Daya Saing
Perusahan. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Robbins, S., dan Timothy A. J., 2008,
“Perilaku Organisasi,
Organizational Behaviour,
Buku Terjemahan, Jakarta :
Gramedia.
Robbin, S. P (2001) Perilaku
Organisasi: Konsep
Kontropersi, Aplikasi, Edisi
Bahasa Indonesia, Jilid 2,
Jakarta
Sastrohadiwiryo, Siswanto (2002)
Manajemen Tenaga Kerja
Indonesia Pendekatan
Administratif Dan
Operasional, Bumi Aksara,
Jakarta.
Schuler Dan Jackson (2001) Human
Resource Manajemen, 8ᵗᴴ
Edition, (Terjemahan), Salemba
Empat, Jakarta.
Siagian, Sondang P (2002) Teknik
Menumbuhkan Dan
Memelihara Prilaku
Organisasi, CV. Haji Mas
Agung Jakarta.
Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen
Sumber Daya
Manusia. Cetakan Ketiga.
Jakarta: Kencana Prenada
Media Group
Sugiono :2005. Metode Penelitian
Bisnis, Bandung: Alfabeta.CV,
Suliyanto (2006) Metode Riset Bisnis,
Penerbit Andi, Yogyakarta.
Tika, P. 2006. Budaya Organisasi Dan
Peningkatan Kinerja
Perusahaan. PT Bumi Aksara.
Jakarta.
Umar, Husein (2005) Metode
Penelitian Untuk Skripsi Dan
Tesis Bisnis, PT. Gramedia,
Jakarta
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Usman, Husaini (2008) Manajemen:
Teori Praktek, Dan Riset
Pendidikan. Edisi Kedua.
Jakarta: PT. Raja Grapindo
Persada
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 258 - 265
Pengaruh Leader Member Exchange (LMX) Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar
Samsul Ikhbar1
1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Leader Member Exchange
(LMX) terhadap kepuasan kerja karyawan pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel Leader Member Exchange dengan variabel kepuasan kerja
karyawan pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 70 Pegawai.
Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t (parsial) dimaksud untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05). Hasil penelitian
menunjukan bahwa yaitu Leader Member Exchange (LMX) (4,179) berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar. Nilai koefisien determinasi (R2)
menunjukkan bahwa independen yang diteliti mampu menjelaskan 20,4 % terhadap kepuasan kerja
karyawan sedangkan sisanya 79,6 % dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk
dalam penelitian ini.
Kata kunci : Leader Member Exchange (LMX), Kepuasan Kerja.
PENDAHULUAN
Sumber daya manusia merupakan asset yang
paling penting bagi organisasi, dimana pada
hakekatnya berfungsi sebagai faktor penggerak
bagi setiap kegiatan di dalam perusahaan.
Kepuasan kerja merupakan suatu sikap karyawan
terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan
situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan
yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang
menyangkut tentang fisik dan psikologi. Sikap
terhadap pekerjaan merupakan hasil dari
sejumlah sikap khusus individu terhadap faktor-
faktor pekerjaan, penyesuaian diri individu dan
hubungan sosial individu diluar pekerjaan
sehingga menimbulkan sikap umum individu
terhadap pekerjaan yang dihadapi.Kepuasan
kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan
penting, karena sangat besar manfaatnya baik
kepentingan individu, industri dan masyarakat.
Kepentingan individu, penelitian tentang sebab-
sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja
kemungkinan timbulnya usaha-usaha
peningkatan kebahagian hidup mereka.
Kepentingan Industri, penelitian mengenai
kepuasan kerja dilakukan dalam usaha
meningkatkan produksi dan pengurangan biaya
melalui perbaikan sikap dan tingkah laku
karyawan. Selanjutnya kepentingan masyarakat
tentu akan menikmati kapasitas maksimun dari
industri serta naiknya nilai manusia di dalam
konteks pekerjaan.
Ada beberapa alasan karyawan tidak betah
bekerja (melaksanakan tugas-tugasnya) atau
tidak puas diantara apabila hubungan atasan
dengan bawahan kurang baik maka tentu saja
karyawan(bawahan) tidak akan mempunyai
motivasi dalam melaksanakan tugasnya,
kemudian apabila gaji mereka tidak sesuai yang
diingin kan oleh karyawan atau tidak sesuai
dengan kebutuhan mereka masing-masing atau
gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja
mereka maka akan membuat meraka kurang
semangat, selain itu faktor lingkungan kerja juga
akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan karena apabila fasilitas-fasilitas
lingkuangan kerja karyawan kurang atau tidak
sesuai dengan yang diinginkan oleh karyawan,
tentu saja akan membuat mereka kurang
semangat dalam melaksanakan tugasnya masing-
masing. Misalnya apabila di ruangan kerja
karyawan tidak memiliki AC atau sejenisnya di
saat cuaca yang sangat panas maka akan
membuat karyawan tidak tertib dalam
melaksanakan tugasnya karena mereka harus
keluar masuk dari ruang tersebut hanya karena
mereka membutuhkan udara yang dingin agar
mereka tidak berkeringat maaupun hal-hal
lainnya disaat jam-jam kerja mereka yang akan
berlangsung waktu yang masih lama.
Orang yang pertama kalinya mereka
bekerja pada suatu perusahaan atau Perusahaan
maka mereka pasti akan melakukan hal apa saja
yang yang diinginkan oleh mereka, akan tetapi
setelah menjadi karyawan atau sudah
mempunyai kemampuan maka mereka harus
belajar disiplin dan menghargai waktu dan
mereka pun harus mengikuti segala aturan-aturan
yang ada di Perusahaan Perusahaan.
Taman Rusa ini terletak di Desa Lamtanjong,
Sibreh, Aceh Besar, kurang lebih 20 menit
perjalanan dari Universitas Serambi Mekkah.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Tempat ini bisa dijadikan alternatif sebagai
tempat rekreasi bersama teman atau keluarga di
akhir pekan. Setelah resmi dibuka ternyata telah
banyak mengundang pengunjung untuk datang
ke Taman Rusa. Ada beberapa wahana di taman
seluas 3 hektar ini seperti kolam renang, kolam
bebek, kolam pancing, area bersepeda.
Dilengkapi dengan warung kopi, mushola, dan
toilet tentunya. Selain itu pengunjung bisa
berkeliling dengan menggunakan andong
ataupun odong-odong yang didesain lucu.
Sehingga banyak membutuhkan karyawan untuk
melayani semua pelanggan-pelanggan yang ada
di Taman Rusa.
Berdasarkan observasi peneliti saat ini sering
sekali karyawan Taman Rusa keluar bekerja dari
karyawan Taman Rusa dan lebih meilih berkerja
ditempat lain. Padahal gaji sebagai karyawan
Taman Rusa tersebut sudah lumayan untuk
kebutuhan sehari-hari ataupu kebutuhan keluarga
apalagi lingkungan kerja sangat baik dan
mempunyai fasilitas kerja yang lengkap. Dengan
melihat fenomena ini, maka peneliti sangat
tertarik untuk meneliti di Taman Rusa, karena
peneliti ingin mengetahui apa penyebab
sebenarnya karyawan tidak bertahan lama
bekerja Taman Rusa! Apakah hubungan atasan
dengan bawahan atau sesama karyawan yang
kurang harmonis. Atau apakah pemimpin Taman
Rusa tersebut terlalu tegas dalam memberikan
pekerjaanya terhadap karyawan, sehingga
karyawan merasa terbebankan dan tidak puas
dalam melaksanakan kinerjanya. Atau mungkin
ada hubungan lain yang menyebabkan karyawan
merasa tidak puas.
Hubungan atasan dengan bawahan dapat
mempengaruhi dengan kepuasan kerja karyawan
Taman Rusa, karena selain gaji atau bonus dan
lain-lain yang harus diterima oleh karyawan
mereka juga menginginkan kekompakkan antara
bawahan dengan atasan. Begitu juga dengan cara
mereka berkomunikasi yang sopan antara sesama
karyawan maupun dengan atasan.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Objek Penelitian Sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh
data dan keperluan lainnya, peneliti mengadakan
penelitian langsung pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar beralamat Sibreh Pekan
biluy Gampong Lamtanjong Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar.
Objek penelitian ini adalah Kepuasan Kerja
Karyawan Kerja Karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar.
Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Populasi merupakan keseluruhan subjek yang
dikenakan dalam penelitian. Populasi menurut
Arikunto (2010:175) adalah keseluruhan subjek
penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi
yang dianggap dapat mewakili dari populasi
yang memiliki cirri-ciri atau keadaan tertentu
yang akan diteliti. Jumlah populasi dalam
penelitian ini adalah 70 karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan
pendapat Sugiyono (2009: 57) yang menyatakan
bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Apabila jumlah populasi atau subjek
peneltitian kurang dari 100, maka untuk sampel
penelitiannya sebaiknya diambil semua, sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi
atau sensus. Dalam penelitian ini, Sampel
penelitian ini adalah seluruh Karyawan Taman
Rusa Lamtanjong Aceh Besar dengan jumlah 70
karyawan.
Data dan Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data mengenai kepuasan
kerja dilakukan pengumpulan data dengan
menggunakan Kuesioner. Kuesioner terdiri dari 5
(lima) item pertanyaan untuk Leader Member
Exchange (LMX) dan 5 (lima) pertanyaan
tentang kepuasan kerja. Kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup
yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk
pilihan yang telah disediakan.
Skala Pengukuran
Kategori pertanyaan yang dirancang dalam
kuesioner diberi nilai skor 1-5 dengan kategori
menurut Arikunto (2010:66) adalah seperti
terlihat pada tabel berikut :
Tabel
Skala Likert
No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Kurang Setuju 3
4 Tidak Setuju 2
5 Sangat Tidak Setuju 1
Sumber : Arikunto (2010)
Teknik Analisis Data
Data penelitian dianalisis dengan
menggunakan model regresi linier sederhana dan
diolah dengan menggunakan program bantuan
SPSS (Statistic Pagcket for Social Saince) versi
15.0. Adapun persamaan model regresi linear
sederhana dalam penelitian ini dapat
diformulasikan sebagai berikut:
Y = a + b X + e
Keterangan :
Y = Kepuasan Kerja
X = LMX (Leader Member
Exchange)
a = Konstanta
b = Parameter Regresi
e = Error Term
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan secara
serantak dengan menggunakan secara partial
dengan menggunakan uji t (t-test) pada tingkat
keyakinan (confident interval) 95% dengan
kriteria pengambilan keputusan uji t, digunakan
untuk menguji tingkat signifikansi variabel bebas
secara individual terhadap variabel terikat (Y)
yaitu pengaruh X terhadap Y. Dengan kriteria
pengujian :
Jika t hitung ≥ t tabel, maka menerima Ha
dan menolak Ho
Jika t hitung < t tabel, maka menolak Ha
dan menerima Ho.
Ho1 = LMX tidak berpengaruh Terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar.
Ha1 = LMX berpengaruh terhadap Kepuasan
Kerja Karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar
Uji Reliabilitas dan Validitas Uji reliabilitas dan validitas adalah uji
terhadap instrumen penelitian yang akan
menyajikan data kualitatif. Instrumen dalam
penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan
untuk mengumpulkan data primer yang bersifat
kualitatif sehingga harus dapat memberikan
kebenaran dan kepercayaan melalui suatu set uji
kehandalan dan validitas.
Uji Kehandalan (Reliability)
Reliabilitas instrument adalah tingkat
konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner,
meskipun digunakan secara berulang-ulang.
Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara
menghitung Cronbach Alpha masing-masing
variabel yang terlibat. Cronbach Alpha
menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat
dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini
dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya
variansi atau perbedaan yang diharapkan pada
seperangkat pengukuran yang dilakukan secara
berulang-ulang terhadap suatu objek. Ukuran
reliabilitas dianggap handal berdasarkan
Cronbach Alpha adalah sebesar 0,60 (Ghozali,
2009).
Uji Validitas Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur menurut situasi,
keperluan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain
bahwa kuesioner dianggap valid jika kuesioner
tersebut benar-benar dapat menyajikan suatu set
data mengenai perilaku dan aktivitas responden
sebagaimana yang diharapkan. Uji validitas
dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan analysis corelation yang
menjelaskan korelasi (hubungan) diantara
sejumlah variabel dengan menggunakan satu set
dimensi yang disebut faktor. Ukuran data
dianggap valid apabila korelasi hitung lebih
besar dari angka kritis nilai – r dengan tingkat
keyakinan 95 % (table product moment).
menurut Sugiyono (2010:267) adalah : “
Validitas merupakan derajat ketetapan antara
data yang terjadi pada objek penelitian dengan
daya yang dapat dilaporkan oleh penelitian.
Dengan demikian data yang valid adalah data
“yang tidak berbeda” antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang
sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.”
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Manajemen Sumber Daya
Manusia Manajemen merupakan proses untuk
mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisa
sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang logis
dan sistematis juga sebagai suatu kreativitas
pribadi yang disertai suatu keterampilan.
Menurut Garry (2011:5), manajemen sumber
daya manusia adalah kebijakan dan praktik
menentukan aspek “manusia” atau sumber daya
manusia dalam posisi manajemen, termasuk
merekrut, menyaring, melatih, memberi
penghargaan, dan penilaian. Menurut Veithzal
(2010:13), manajemen SDM merupakan bagian
dari manajemen umum yang memfokuskan dari
pada SDM. Adapun fungsi - fungsi manajemen
SDM, seperti halnya fungsi manajemen umum,
yaitu :
1. Fungsi Manajerial
2. Fungsi Operasional
Sedangkan tujuan umum manajemen sumber
daya manusia menurut Malayu S.P Hasibuan
(2009 : 250) adalah sebagai berikut :
1. Untuk menentukan kualitas pegawai
yang akan mengisi semua jabatan dalam
perusahaan.
2. Untuk menjamin tersedianya tenaga
kerja masa kini ataupun masa depan
3. Untuk mempermudah koordinasi
sehingga produktivitas kerja meningkat.
4. Untuk menghindari kekurangan atau
kelebihan pegawai.
Kepuasan Kerja Menurut Wijono (2010:97), kepuasan kerja
adalah suatu perasaan menyenangkan merupakan
hasil dari persepsi individu dalam rangka
menyelesaikan tugas atau memenuhi
kebutuhannya untuk memperoleh nilai - nilai
kerja yang penting bagi dirinya.
Pengertian yang menyatakan kepuasan kerja
Menurut Edy (2010:74) suatu sikap karyawan
terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan
situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan
yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang
menyangkut faktor fisik dan psikologis. Menurut
Mangkunegara (2009:117), Kepuasan kerja
adalah suatu perasaan yang menyokong atau
tidak menyokong diri pegawai yang
berhubungan dengan pekerjaanya maupun
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
dengan kondisi dirinya .Berdasarkan pengertian
beberapa ahli diatas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa: pengertian kepuasan kerja
adalah perasaan senang dan puas yang dialami
seseorang dalam melakukan pekerjaanya.
Menurut Waskito (2009:265), karyawan adalah
orang dalam sebuah lembaga (kantor, perusahaan
dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah),
karyawan juga disebut sebagai pegawai, buruh,
pekerja. Sedangkan Menurut Kreitner dan
Kinicki (2008:36), kinerja adalah nilai dari
sekelompok perilaku karyawan yang
berkontribusi, baik positif atau negatif, terhadap
pencapaian tujuan organisasi.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi
berhubungan dengan kepuasan kerja dan
dipengaruhi oleh keterampilan,kemampuan dan
sifat – sifat individu. Dengan kata lain kinerja
ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan
lingkungan. Oleh karena itu agar mempunyai
kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai
keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan
mengetahui pekerjaannya serta dapat
ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara
pekerjaan dan kemampuan.
Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan tulang punggung
pengembangan organisasi, karena tanpa
kepemimpinan yang baik akan sulit untuk
mencapai tujuan organisasi. Pola kepemimpinan
memainkan peranan penting, dalam
meningkatkan kinerja karyawan. Konsep
kepemimpinan merupakan komponen
fundamental di dalam menganalisis proses dan
dinamika di dalam organisasi. Untuk itu banyak
kajian dan diskusi yang membahas definisi
kepemimpinan yang justru membingungkan.
Menurut Miftah (2010: 9) kepemimpinan
adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku
orang lain, atau seni memengaruhi perilaku
manusia baik perorangan maupun kelompok.
Sedangkan menurut Martinis dan Maisah (2010:
74) mandefinisikan kepemimpinan sebagai suatu
group proses yang dilakukan oleh seseorang
dalam mengelola dan menginspirasikan sejumlah
pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi
melalui aplikasi teknik- teknik manajemen.
Miftah (2010: 5) mengartikan bahwa
Kepemimpinan adalah aktivitas untuk
mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan
mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan
meliputi proses mempengaruhi dalam
menentukan tujuan organisasi, memotivasi
perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok
dan budayanya.
Menurut Mifta (2010: 50) yang mengatakan
gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan
dengan kekuatan personal dan keikut sertaan
para pengikut dalam proses pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan.
Leader Member Exchange (LMX)
Menurut Morrow (2005: 682) bahwa:
“pengertian dari leader member exchange adalah
peningkatan kualitas hubungan antara supervisi
dengan karyawan akan mampu meningkatkan
kerja keduanya. Namun realitasnya, hubungan
antara karyawan dan supervisi dapat
dikelompokkan pada dua hubungan yaitu
hubungan yang baik dan hubungan yang buruk.
Hubungan yang baik akan menciptakan
kepercayaan karyawan, sikap positif, dan
loyalitas, namun hubungan yang buruk
berpengaruh sebaliknya.”
Sehubungan dengan definisi tersebut, dapat
dilihat bahwa dalam LMX ditemukan perbedaan
sikap yang diterima bawahan dari atasannya.
Perbedaan itu membentuk kelompok terpisah
yang menerangkan hubungan antara atasan dan
bawahan yang disebut dengan in-group dan out-
group. Pada in-group, pemimpin lebih
mempercayakan penyelesaian tugas kepada
mereka, berinteraksi lebih sering misalnya
apabila ada suatu berita atau kejadian penting,
bawahan yang termasuk dalam in-group yang
akan dipanggil terlebih dahulu dan memberikan
banyak dispensasi terhadap ketentuan-ketentuan
yang sudah ada. Hal ini cenderung dilakukan
oleh atasan dikarenakan bawahan memiliki
persamaan sikap dan karakteristik pribadi dengan
atasan atau bawahan yang tergabung dalam in-
group ini memiliki kompetensi yang lebih baik
dibandingkan dengan bawahan yang tergabung
dalam out-group. Pada in-group, bawahan lebih
dipercaya, mendapatkan perhatian dalam porsi
yang lebih besar dari atasan, dan mendapatkan
hak-hak khusus (Robbins, 2007: 368).
Dalam Leader Member Exchange (LMX),
supervisor mengembangkan tipe hubungan yang
berbeda dengan bawahannya. Konsekuensinya,
atasan dengan sepuluh bawahan akan memiliki
sepuluh hubungan Leader Member Exchange
(LMX) yang berbeda. Pada gilirannya ke depan,
jenis hubungan yang berkembang antara
pemimpin dan karyawan akan berpengaruh
terhadap berbagai faktor-faktor penting untuk
individu dan organisasi (misalnya, komitmen
organisasi, kepuasan kerja karyawan dan lain-
lain). Peran pemimpin dalam sebuah organisasi
tidak hanya memerintah bawahannya begitu saja
tetapi diperlukan hubungan yang baik antara
atasan dengan bawahan untuk mengoptimalkan
sumber daya manusia yang ada. Hubungan
atasan dan bawahan (LMX) yang kurang baik
dapat menyebabkan loyalitas karyawan rendah.
Pada dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi
dengan memberikan apa yang menjadi
keinginannya. Bila seorang karyawan termotivasi
maka karyawan tersebut akan sekuat tenaga
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
bekerja keras melakukan pekerjaannya dengan
baik untuk keberhasilan perusahaan. Kepuasan
kerja dan motivasi kerja sangat berkaitan
langsung dengan loyalitas karyawan.
Kepuasan kerja dan motivasi kerja yang
dirasakan oleh karyawan dapat menurunkan
loyalitas ataupun meningkatkan loyalitas
karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan
pekerjaan yang diperoleh akan termotivasi untuk
meningkatkan kinerja sehingga akan berdampak
pada meningkatnya keberhasilan perusahaan.
Karyawan yang bekerja dengan senang hati dan
tanpa adanya paksaan akan memberikan hasil
yang baik dan akan menumbuhkan loyalitas yang
tinggi kepada perusahaan dengan karyawan
tersebut terbeban memberikan yang terbaik bagi
perusahaan dan kesetiaannya terhadap
perusahaan (Mahesa, 2010).
Leader Member Exchange merupakan salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan
kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan
fungsi dari jumlah absolut dari gaji yang
diterima, derajat sejauh mana gaji memenuhi
harapan-harapan tenaga kerja, dan bagaimana
gaji diberikan. Yang penting ialah sejauh mana
gaji yang diterima dirasakan adil. Jika gaji di
persepsikan sebagai adil didasarkan tuntutan-
tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan
individu, dan standar gaji yang berlaku untuk
kelompok pekerjaan tertentu, maka akan ada
kepuasan kerja. Hubungan antara atasan dan
bawahan bisa disebut dengan hubungan
fungsional dan keseluruhan (entity).
Hubungan fungsional mencerminkan sejauh
mana atasan membantu bawahan, untuk
memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting
bagi karyawan, misalnya dengan memberikan
pekerjaan yang menantang. Hubungan
keseluruhan didasarkan pada ketertarikan
antarpribadi yang mencerminkan sikap dasar dan
nilai-nilai yang serupa. Hubungan yang ada antar
pekerja adalah hubungan ketergantungan
sepihak, yang bercorak fungsional.
Kepuasan kerja yang ada pada para pekerja
timbul karena mereka, dalam jumlah tertentu,
berada dalam satu ruangan, sehingga mereka
dapat saling berinteraksi, dalam artian kebutuhan
sosialnya terpenuhi. Rekan kerja memberikan
sumbersumber semangat, kenyamanan, nasihat,
dan bantuan kepada karyawan individu.
Kelompok kerja yang baik dapat membuat
pekerjaan menjadi menyenangkan. Keadaan atau
suasana di tempat kerja merupakan faktor lain
yang mempengaruhi kepuasan kerja. Bila kondisi
kerjanya baik, bersih, atraktif, dan nyaman, maka
karyawan akan merasa mudah dalam
menjalankan pekerjaannya. Dalam kondisi kerja
seperti itu kebutuhan-kebutuhan fisik dipenuhi
dan memuaskan tenaga kerja.
HASIL PEMBAHASAN
Gambaran Umum Taman Rusa Sejarah berdirinya Taman Rusa yaitu pada
bulan juni tahun 2013 yang didirikan oleh T
Nara. Biaya yang dikluarkan untuk membuat
Taman Rusa mencapai Rp. 1.000.000.000 lebih
seperti pembangunan kolam renang, kolam ikan,
supermarkit mini, tempat istirahat, kebun
binatang dan lain-lain. Awalnya hanya beberapa
fasilitas yang ada di Taman Rusa, Tapi dalam
waktu singkat jumlah pengunjung semakin lama
semakin banyak kemudian pihak Taman Rusa
menambahkan beberapa fasilitas lainnya seperti
permainan anak-anak, kereta api, sepeda santai
untuk anak-anak dan lain-lain sehingga
membutuhkan karyawan yang banyak untuk
memposisikan dimana tempat yang dibutuhkan
oleh Taman Rusa Aceh Besar. Sampai saat ini
jumlah karyawan Taman Rusa Lamtanjong Aceh
Besar mencapai 70 orang atau karyawan.Taman
Rusa ini terletak di Desa Lamtanjong, Sibreh,
Aceh Besar, kurang lebih 20 menit perjalanan
dari Universitas Serambi Mekkah. Tempat ini
bisa dijadikan alternatif sebagai tempat rekreasi
bersama teman atau keluarga di akhir pekan.
Setelah resmi dibuka ternyata telah banyak
mengundang pengunjung untuk datang ke Taman
Rusa. Ada beberapa wahana di taman seluas 3
hektar ini seperti kolam renang, kolam bebek,
kolam pancing, area bersepeda. Dilengkapi
dengan warung kopi, mushola, dan toilet dan
dengan keindahan panorama alam ala pedesaan,
digabungkan dengan beraneka ragam wahana
bermain yang menarik dan modern, seperti
kolam renang, sepeda bebek, bola udara, sekuter,
kereta api, mandi bola dan lain-lain
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Berdasarkan output komputer seluruh
pernyataan dinyatakan valid karena memiliki
tingkat signifikansi dibawah 5 % sedangkan jika
dilakukan secara manual maka nilai korelasi
yang diperoleh masing-masing pernyataan harus
dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product
moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa
semua penyataan mempunayai nilai korelasi
diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,235 dan
pada nilai kritis 1 % , sehingga pernyataan-
pernyataan tersebut adalah signifikan dan
memiliki validitas kontras. Atau dalam bahasa
statistik terdapat konsistensi (internal
consistence) yang berarti pernyataan-pernyataan
tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti
data yang diperoleh adalah valid dan dapat
dipergunakan untuk penelitian.Berdasarkan
dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang
digunakan dalam penelitian ini dinyatakan
semuanya valid, karena mempunyai koefisien
kerelasi diatas dari nilai kritis kerelasi product
moment yaitu sebesar 0,235 sehingga semua
pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan
penelitian yang lebih mendalam
Uji Reliabilitas Instrumen
Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan
internal consistency atau derajat ketepatan
jawaban. Untuk pengujian ini digunakan
Statistical Packaged for Social Sciences (SPSS).
Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk
mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban
tentang tanggapan responden. Untuk melakukan
pengujian reliabilitas penulis menggunakan
program SPSS versi 15,0. Reliabilitas yang
kurang dari 0,60 adalah kurang baik, dan apabila
lebih besar dari 0,60 dan mendekati angka 1
berarti reliabilitas instrumen adalah baik.Dari
hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui
bahwa relialibilitas variabel keputusan
pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari
instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian
Leader Member Exchange (LMX) seluruhnya
adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.
Analisis Deskriptif
Penelitian ini mengamati satu variabel bebas
(indenpendent variabel) yaitu variabel Leader
Member Exchange (X) dan juga mengamati satu
variabel terikat (dependent variable) yaitu
variabel Y, Kepuasan Kerja.
Pembahasan Kinerja yang dicapai karyawan merupakan
suatu hal yang sangat penting dalam menjamin
kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai
kinerja yang tinggi beberapa faktor yang
mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja
pegawai tinggi atau rendah. kepuasan kerja
adalah suatu perasaan menyenangkan merupakan
hasil dari persepsi individu dalam rangka
menyelesaikan tugas atau memenuhi
kebutuhannya untuk memperoleh nilai - nilai
kerja yang penting bagi dirinya. Dalam
penelitian ini akan membahas tentang pengaruh
hubungan atatsan dengan bawahan atau pengaruh
Leader member Exchange (LMX) terhadap
kepuasan kerja karyawan pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar dengan menggunakan
pengujian secara parsial.
Pengujian Hipotesis
Hipotesis menyatakan bahwa Leader
Member Exchange (X) Sebagai sumber daya
manusia berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh
Besar. Model yang digunakan untuk menduga
pengaruh tersebut adalah:
Berdasarkan hasil ouput melalui data seperti
terlihat diatas, maka diperoleh persamaan regresi
sederhana sebagai berikut,
Y = 12,472 + 0,401x Dari persamaan regresi di atas dapat
diketahui hasil penelitian sebagai berikut
1) Koefesien Regresi (β )
Dalam penelitian nilai konstanta adalah
12,472 artinya bila mana Leader Member
Exchange (X) dianggap konstan, maka
Kepuasan Kerja Karyawan Pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar , adalah sebesar
12,472 pada satuan skala likert atau
Kepuasan Kerja masih rendah.
Koefisien regresi Leader Member Exchange
(X) sebesar 0,401. Artinya setiap 100%
perubahan dalam variabel Leader Member
Exchange (LMX) secara relatif akan
berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong
Aceh Besar sebesar 40,1 % dianggap
konstan.
2) Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien
Determinasi (R2 )
Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan
suatu linier dapat dijelaskan melalui
hubungan antara veriabel-variabel (korelasi).
Jika seluruh nilai dari variabel-variabel
tersebut dapat memenuhi suatu persamaan
dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat
korelasi yang sempurna dalam model
analisis ini. Dari output SPSS dapat
diketahui tingkat hubungan variabel bebas
dengan variabel terikat antara lain:
Berdasarkan dari output diatas maka
diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian
diperoleh nilai sebesar 0,452 dimana dengan
nilai tersebut 45,2 %. Artinya variabel
Leader Member Exchange (X) mempunyai
hubungan yang lemah terhadap Kepuasan
Kerja Karyawan Pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar. Hal ini disebabkan
mempunyai hubungan yang sedang karena
peneliti hanya meneliti satu variabel saja
yaitu Leader Member Exchange.
Sementara itu koefisien determinasi
yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,204
artinya bahwa sebesar 20,4 % perubahan-
perubahan dalam variabel terikat (Kepuasan
Kerja Karyawan Pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar) dapat dijelaskan
oleh perubahan-perubahan dalam faktor
Leader Member Exchange (X). Sedangkan
selebihnya sebesar 79,6 % dijelaskan oleh
faktor-faktor lain diluar satu variabel seperti
dijelaskan diatas seperti motivasi kerja,
disiplin kerja, kompensasi, lingkungan kerja
dan lain-lain
Uji Parsial Untuk menguji pengaruh Leader Member
Exchange (LMX) terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh
Besar, digunakan uji Statistik t (uji t). Apabila
nilai thitung > nilai ttabel, maka H0 ditolak dan Ha
diterima, sebaliknya apabila nilai thitung < nilai
ttabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil
pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
pada Tabel 4.5 Dapat ketahui besarnya nilai
thitung dari setiap variable independen dalam
penelitian ini. Nilai thitung dari setiap variabel
independen akan dibandingkan dengan nilai ttabel
dengan menggunakan tingkat kepercayaan
(confidence interval) 95% atau α = 0,05.
Pengaruh Leader Member Exchange
(LMX)terhadap variabel Kepuasan Kerja (Y)
secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4.5 nilai
thitung sebesar 4,179 dan nilai signifikansi 0,000
sedangkan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan
0.95% adalah 1,995. oleh karena thitung (4,179 )
lebih besar dari ttabel (1,995) maka HO ditolak dan
Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa Leader Member Exchange (LMX)
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Pada Taman Rusa Lamtanjong Aceh
Besar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil pengujian,
pengelohan, dan analisis data yang telah
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Berdasarkan uji t bahwa thitung > ttabel (4,179 >
1,995) Leader Member Exchange (LMX)
berpengaruh atau signifikan terhadap
Kepuasan Kerja Karyawan Pada Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa hubungan atasan dengan
bawahan pada karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar terjalin dengan baik
atau harmonis sehingga karyawan merasa
puas bekerja di Taman Rusa Lamtanjong
Aceh Besar
2. Nilai Koefesien korelasi Leader Member
Exchange (LMX) sebesar 45,2%, artinya
mempunyai hubungan yang rendah terhadap
Kepuasan Kerja. Hal ini disebabkan karena
peneliti hanya meneliti satu variabel saja
yaitu variabel LMX sehingga mempunyai
pengaruh yang rendah, Apabila diteliti
dengan variabel lain seperti motivasi
karyawan, kompensasi, kedisiplinan
karyawan dalan lain-lain maka akan
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap
kepuasan kerja karyawan Taman Rusa
Lamtanjong Aceh Besar.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti ingin
menyampaikan saran kepada perusahaan Taman
Rusa yaitu:
1. Agar pimpinan tetap bersikap ramah maupun
berkomunikasi dengan baik terhadap
karyawannya agar karyawan tetap semangat
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu
juga dengan pihak atasan (yang memiliki
jabatan yang lebih tinggi) dengan
bawahannya dan tetap bekerja sama karena
apabila hubungan atasan dengan bawahan
terjalin dengan baik maka karyawan akan
mempunyai semangat yang tinggi
(termotivasi) dalam melaksanakan tugasnya
masing-masing sehingga mereka puas
menjadi karyawan di Taman Rusa tersebut
2. Untuk penelitian selanjutnya mengenai LMX
terhadap kepuasan kerja karyawan pada
Taman Rusa Lamtanjong Aceh Besar agar
tidak meneliti hanya satu variabel saja tapi
juga dengan menambahkan variabel yang
lainnya seperti Motivasi kerja, kedisiplinan
kerja, kompensasi, lingkungan kerja dan lain-
lain yang berhubungan dengan Sumber Daya
Manusia.
REFERENSI
A.A Waskito. (2009). Kamus Praktis
Bahasa Indonesia. Jakarta:
Wahyu Media
Arikunto, S, (2010), Prosedur Suatu
Penelitian (Cetakan Kelima). Jakarta: Rineka Cipta
Dessler, Gary. (2011). Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Penerbit Indeks. Jakarta
Erin, Anggreani Wijanto. (2013)
Pengaruh Leader Member
Exchange Terhadap
Kepuasan Kerja, Motivasi
Kerja Dan Komitmen
Organisasional Karywan
Departemen Penjualan Pada PT. X. Program
Manajemen Bisnis, Program
Studi Manajemen, Universitas
Kristen Petra. Skripsi tidak
dipublikasikan, Surabaya
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit
Universitas Diponegoro ,
Semarang
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Hasibuan, Malayu S.P. 2009.
Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi
Aksara, Jakarta
Kertajaya, Hermawan. 2009. New Wave
Marketing. Jakarta: Gramedia
Pustaka.
Kreitner & Kinicki. (2008).
Organizational Behavior. 8th
Edition. McGraw Hill
International Edition.
Mangkunegara AA. Anwar Prabu. 2009.
Evaluasi Kinerja SDM.
Bandung: rafika ADITAMA
Miftah, Huda (2010) Cooperatif
Learning. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Rivai, H. Veithzal dan Sagala, Ella
Jauvani. (2009). Manajemen
Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Edisi 2. Jakarta: PT.
Raja Grafindo.
Rivai, Veithzal. & Sagala, Ella Jauvani.
(2010). Manajemen Sumber
Daya Manusia untuk perusahaan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Robbins, S. (2008). Organizational
Behavior. New Jersey: Prentice
Hall.
Robbins, S., and Judge, T. (2007).
Organizational Behavior (12th
ed.). New Jersey: Prentice
Rohimat, Apep (2013) Pengaruh
Pelatihan Terhadap Motivasi
Kerja Serta Implikasinya
Pada Kinerja Karyawan Geulis
Boutique Hotel & Café
Bandung. Universitas
Pendidikan Indonesia. Skripsi
tidak dipublikasikan, Bandung
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian
Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta
Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen
Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Prenada Media Group.
Wibowo, Jeffry (2013) Pengaruh
Leader Member Exchange
Motivasi Kerja Dan Kepuasan
Kerja Terhadap Loyalitas
Karyawan pada Departemen
Penjualan Pada CV. Pratama
Jaya Di Mediun. Program
Manajemen Bisnis, Program
Studi Manajemen, UKP:
Surabaya. Skripsi Tidak
Dipublikasikan, Surabaya.
Wijono, Sutarto. 2010. Psikologi
Industri dan Organisasi.
Kencana : Jakarta.
Yono, Saputro Herlim(2007) Pengaruh
Kompensasi Finansial
Terhadap Motivasi Kerja (Studi pada Karyawan Hotel Montana Dua Malang). Skripsi
tidak dipublikasikan, Malang
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 266 - 275
Pengaruh Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal dan Skala
Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan
di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2014
Radhiana1
1) Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat modal kerja, Struktur Modal dan Skala Perusahaan terhadap Profitabilitas pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014. Sampel perusahaan pertambangan yang diambil dalam penelitian ini ada 6 perusahaan dengan menggunakan teknik penetapan sampel metode Sensus, sedangkan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan, modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010 – 2014 dengan nilai β= 2,010. Secara parsial tingkat modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai β = 0.369, Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas dengan nilai β 0.103 dan skala perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai β=0,159, R= 0,434 dan R Square = 0.188
Kata kunci : Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal, Skala Perusahaan dan Profitabilitas
PENDAHULUAN Pasar Modal merupakan sarana pembentuk
modal dan akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dana untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Pasar modal memiliki
peran penting bagi perekonomian suatu Negara karena dapat menjalankan dua fungsi yaitu: pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan guna
mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan sebagainya. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Dengan demikian
masyarakat dapat menempatkan dananya sesuai karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument tersebut.
Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba selama periode tertentu dapat diukur dengan melihat kesuksesasn dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya secara produktif, karenanya harus dikelola dan dimanfaatkan
secara efektif dan produktif sehingga akan dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran
profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba
dengan modal yang digunakan dalam operasionalnya factor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan. Modal kerja merupakan kelebihan nilai aktiva yang dimiliki
suatu perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal kerja yang cukup sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Apabila suatu perusahaan kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pendapatan dan keuntungan, karenanya modal kerja yang baik akan lebih mendorong pencapaian kemajuan bagi kegiatan operasional perusahaannya.
Struktur modal suatu perusahaan merupakan masalah yang sangat penting, karena baik
buruknya struktur modal akan berdampak langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Kesalahan dalam penentuan struktur modal akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
perusahaan terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat bagi perusahaan. Struktur modal tercermin pada hutang jangka panjang dan unsur-unsur modal
sendiri dimana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang.
Skala perusahaan/ukuran perusahaan yang
tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Semakin besar ukuran suatu perusahaan , maka frofitabilitas
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
diharapkan juga akan meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertenti, ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang berhasil meningkatkan profitabilitasnya, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola sumber
daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi.
Perusahaan pertambangan memiliki regulasi yang besar dalam pengelolaan modal kerja yang
dimiliki. Sector pertambangan di Indonesia merupakan terbesar ke 4 didunia yaitu subsector batu bara, minyak dan gas bumi. Melonjaknya harga komoditas pertambangan menyebabkan saham perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi primadona. Para pelaku bursa semakin yakin akan prospek perusahaan tambang. Sector pertambangan
merupakan salah satu sector penyumbang devisa Negara yang dominan. Pada tahun 2008 Sector ini menyumbang 36% dari pendapatan Negara. Salah satu komoditi unggulan pada sector
pertambangan adalah batu bara yang menyumbang sebesar Rp. 2.57 trilyun bagi penerimaan Negara pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp. 8.7 trilyun pada tahun
2009. Tahun 2010 industri pertambangan menyumbang pendapatan Negara US$ 73 miliar dan menyumbang sekitar 11% terhadap produk bruto Indonesia. Diakhir tahun 2013
menyumbang ke devisa Negara sebesar US$ 31,315 miliar ( kompas.com).
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data sekunder berupa Laporan Keuangan semua variabel yaitu tingkat modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan terhadap profitabilitas yang listed
pada perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014.
Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian yang penulis terapkan dalam menyusun penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu: 1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal untuk memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.
2. Mengakses Web dan situs-situs terkait yang
digunakan untuk mencari informasi terkait yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan masalah yang diteliti.
Metode Analisa Data
Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan data sekunder dan juga data kuantitatif pada laporan keuangan
perusahaan pertambangan di bursa efek
Indonesia periode 2010-2014. Data diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (sensus), dimana semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan karena jumlah populasi relativ kecil.
Populasi dan sampel penelitian :
No Kode saham Nama Perusahaan
1. ADRO Adaro Energy Tbk
2. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk
3. CITA Citra Mineral Investindo Tbk
4. INCO Vale Indonesia Tbk
5. PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk
6. TINS Timah (Persero) Tbk
Sumber : www.idx.com
Kriteria Populasi :
No Kriteria Jumlah
1.
Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar
di BEI periode 2010-2014
9
2.
Perusahaan pertambangan yang tidak menyediakan laporan keuangan lengkap selama periode 2010-2014
( 3 )
3
.
Perusahaan pertambangan
yang menghasilkan laba negative selama periode 2010-2014
-
Jumlah 6
Peralatan Analisis Data
Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2011;147). Kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data
berdasarkan variable dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan
Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda yang persamaannya dapat
ditulis sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + €
Keterangan:
Y = Gross Profit Margin X1 = Modal Kerja X2 = Struktur Modal X3 = Skala Pengukuran β1-β3 = Koefisien regresi α = konstanta
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
€ = error
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah kritis dimana Ho ditolak disebut ada
signifikan, sebaliknya apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima disebut signifikan.
Uji Simultan
Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen Jika β1 = β2 = β3 = β4 = 0, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tingkat modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Jika β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 ( β1 ≠ 0 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tingkat modal
kerja, struktur modal dan skala perusahaan secara bersama sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan di bursa efek Indonesia periode 2010 – 2014.
Uji Parsial
Untuk menguji kebenaran hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:
Jika β1 = 0; maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tingkat modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia periode 2010 – 2014. Jika β1 ≠ 0; maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tingkat modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada
perusahaan pertambangan di bursa efek Indonesia periode 2010-2014. Jika β2 = 0 ; maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya struktur modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. Jika β2 ≠ 0; maka Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya modal secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
Jika β3 = 0; maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya skala perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. Jika β3 ≠ 0; maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya skala perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2014.
Deskripsi variable penelitian
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau nilai akhir dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini
menggunakan Gross Profit Margin. Gross Profit Margin adalah rasio yang membandingkan antara laba kotor (gross profit) dengan penjualan bersih. Profitabilitas pada perusahaan pertambangan
selama periode 2010 – 2014 yang menjadi sampel untuk variable dependen dalam penelitian ini.
KAJIAN PUSTAKA
Modal Kerja
Modal Kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau sebagai dana yang
harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Kasmir (2010:210) modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membiayai operasional
perusahaan sehari-hari. Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:155) modal kerja adalah aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya
dalam melaksanakan suatu usaha. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva
jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan.
Sumber Dana Modal Kerja
Menurut Kasmir (2010:219-221) Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan passive. Ada beberapa sumber modal kerja yang dapat
digunakan yaitu: a. Hasil Operasi perusahaan
Pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan, misalnya cadangan laba atau laba yang belum dibagi.
b. Keuntungan penjualan surat berharga
Dapat digunakan untuk keperlun modal kerja, yaitu besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut.
c. Penjualan saham.
Perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja, sekalipun kebiasaan dalam manajemen keuangan hasil penjualan saham lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang.
d. Penjualan aktiva tetap.
Aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur dapat dijual/dijadikan
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
uang kas atau piutang sebesar harga jual e. Penjualan obligasi.
Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini dapat dijadikan modal kerja
f. Memperoleh pinjaman dari kreditor
Pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya terutama pinjaman jangka pendek,.
g. Dana hibah Dana hibah yang diperoleh dari berbagai
lembaga dapat digunakan sebagai modal kerja.
h. Sumber-sumber lainnya.
Penggunaan Modal Kerja
Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar diikuti
dengan perubahan dan penurunan total modal kerja. Menurut Sawir (2005:141) penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut:
a. Berkurangnya modal sendiri karena kerugian maupun pengambilan provisi oleh pemilik perusahaan.
b. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang.
c. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap.
Perputaran Modal Kerja
Suatu perusahaan yang dalam keadaan beroperasi, maka modal kerjanya akan selalu berputar. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover period) dimulai saat
kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja hingga kas kembali lagi menjadi kas perusahaan. Semakin pendek periode tersebut, maka makin cepat perputarannya atau semakin tinggi tingkat
perputarannya. Lamanya periode perputaran modal kerja tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut
(Komaruddin, 2005:62). Untuk menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan ratio antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata (Komaruddin,2005:80). Ratio ini
menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan akan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk tiap modak kerja. Untuk menentukan besarnya angka perputaran modal kerja dalam penelitian ini adalah (Kasmir, 2010:225).
Penjualan Bersih Perputaran Modal Kerja = --------------------
Modal Rata-Rata
Struktur Modal
Beberapa ahli memberikan pengertian struktur modal sebagai berikut : Menurut Sawir (2005;10), Struktur Modal merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal
pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus, modal dan akumulasi ditahan. Menurut Weston dan Brigham (2005;5) struktur modal yang ditargetkan adalah bauran
atau perpaduan dari hutang, saham preferen, saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya. Struktur modal yang optimal adalah gabungan ekuitas yang memaksimumkan harga saham perusahaan. Struktur modal adalah hasil atau akibat dari keputusan pendanaan yang intinya memilih apakah menggunakan hutang atau ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan.
Menurut Agus Sartono (2008;225) struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.
Teori Struktur Modal
Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap
nilai perusahaan apabila keputusan investasi dan kebijakan deviden dipegang konstan. Teori struktur modal adalah teori yang menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan dalam
menentukan bauran antara hutang dan ekuitas yang bertujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Setiap keputusan pendanaan mengharuskan manajer keuangan untuk dapat
mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber dana yang akan dipilih.
Factor yang mempengaruhi struktur Modal
Weston dan Bringham (2001;39-41) menjelaskan beberapa factor yang dapat mempengaruhi struktur modal sebagai berikut : a. Tingkat Penjualan
Perusahaan dengan penjualan yang relative stabil lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menggunakan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan
yang penjualannya tidak stabil b. Struktur Aktiva Perusahaan yang aktivanya sesuai dijadikan
jaminan kredit cenderung lebih banyak
menggunakan hutang. Aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan merupakan jaminan yang baik, sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan jaminan.
c. Profitabilitas Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas
adalah dengan menggunakan ROI (Return on Invesment) yang berguna untuk mengetahui
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang ada, selain itu ROI juga bisa digunakan untuk menunjukkan kemampan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
d. Leverage Operasi Perusahaan dengan tingkat leverage operasi yang lebih kecil cenderung rasio bisnis yang lebih kecil
e. Pajak Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan dan pengurangan tersebut sangatlah bernilai bagi perusahaan yang terkena tariff pajak tinggi, karenanya semakin tinggi tariff pajak semakin besar pemanfaatan penggunaan hutang.
f. Sikap manajemen Sikap yang diambil manajemen perusahaan mempuyai pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan mengenai cara
pemenuhan keputusan dana. g. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga
Penilai Peringkat Sikap dari pemberi pinjaman dan lembaga
penilai peringkat (rating agency) sering kali mempengaruhi struktur keuangan. Jika perusahaan membicarakan struktur modalnya dengan pemberi pinjaman dan lembaga
penilai peringkat sebaiknya memperhatikan masukan yang diterima dari pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat.
h. Pengendalian (control)
Dalam beberapa peristiwa, perusahaan mungkin memilih menggunakan leverage yang agak tinggi dari mengeluarkan saham baru lagi walaupun mungkin pengeluaran
saham baru lebih menguntungkan, mereka tetap memilih penggunaan hutang. Hal ini disebabkan karena pemilik modal enggan membagi kepemilikan perusahaan dengan orang lain
i. Keadaan Pasar Modal Keadaan pasar modal yang sering mengalami perubahan disebabkan oleh adanya
gelombang konjungtor yang pada umumnya bila gelombang tinggi (Up-Swing) para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam saham. Berhubung dengan
hal itu, maka perusahaan dalam usahanya untuk mengeluarkan/menjual sekuritas harus menyesuaikan dengan keadaan pasar modal tersebut.
Sruktur modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Darsono dan Ashari, 2005;54).
Total Kewajiban Debt to Equity Ratio = --------------------
Total Equitas
Skala Perusahaan
Skala perusahaan atau ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh total asset. Besar kecilnya perusahaan
merupakan salah satu factor yang dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal
sehingga dengan kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang saham. Sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal sehingga kemampuannya untuk mendapatkan modal dan memperoleh pinjaman dari pasar modal juga terbatas, karenanya mereka cenderung untuk
menahan labanya guna membiayai operasinya dan ini berarti dividen yang akan diterima oleh pemegang saham akan semakin kecil (Handayani dan Hadinugroho, 2009;66)
Menurut Brigham dan Houston 2001;40) Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya pengembangan untuk penjualan saham
biasa lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat hutang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengandalhan hutang.
Sedangkan menurut Riyanto (2001;299) suatu
perusahaan besar yang sahamnya tersebar luas, dimana setiap perluasan modal saham hanya akan mempuyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya pengendalian dari pihak
yang lebih dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan yaitu pihak pemegang saham pengendali dimana pemegang saham pengendali tersebut memiliki keputusan yang lebih besar
dalam mengendalikan manajemen perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham minoritas sehingga keputusan yang diambil sering mengabaikan keputusan kelompok pemegang saham. Sebaliknya perusahaan kecil dimana sahamnya tersebar hanya dilingkungan kecil, maka penambahan jumlah saham akan mempuyai pengaruh besar terhadap
kemungkinan hilangnya control dari pihak pemegang saham pengendali terhadap perusahaan yang bersangkutan, karenanya perusahaan besar akan lebih berani untuk
mengeluarkan atau menerbitkan saham baru dalam pemenuhan kebutuhan dananya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil
dimana sahamnya tersebar dilingkungan kecil (Riyanto, 2001;296)
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
Menurut Riyanto (2002;22) kebanyakan perusahaan industry sebagian besar dari modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset) akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu modal sendiri, sedangkan hutang sifatnya sebagai
pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan struktur financial konservatif horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat
menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan hutang. Untuk menghitung variable ukuran perusahaan dapat digunakan rumus sebagai berikut (Hadri Kusuma, 2005;83)
SIZEt = Ln Tottal Assets Dimana:
SIZEt = ukuran perusahaan periode tahun t
Ln Total Assets = Total asset yang dilogaritma naturalkan
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. Para investor dipasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
dan meningkatkan profit, hal ini daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, karenanya manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat
profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.
Menurut Kasmir (2008;196) “Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.
Menurut Munawir (2002;246) Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan
penjualan dan investasi. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesasn perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Produktifitas suatu
perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan
Manfaat dan tujuan Profitabilitas
Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja,
tetapi juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau
kepentingan dengan perusahaan. Kasmir (2008;197), menerangkan bahwa manfaat dan tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah: a. Mengukur/menghitung laba yang diperoleh
perusahaan dalam satu periode tertentu. b. Menilai posisi laba perusahaan tahun
sebelumnya dengan tahun sekarang. c. Menilai perkembangan laba dari waktu ke
waktu. d. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. e. Mengukur produktivitas seluruh dana
perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
f. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal
sendiri.
Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
Secara umum ada 4 jenis analisis utama yang
digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yaitu terdiri dari (Kasmir, 2008;199) : a. Margin (Net Profit Margin, Gross Profit
Margin)
b. Gross Profit Margin (GPM) c. Return On Assets (ROA) d. Earning Per Share Share (EPS)
Namun dari ke empat rasio profitabilitas
tersebut, analisis rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh rasio Gross Profit Margin (GPM) Gross Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba kotor yang
dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Laba kotor berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh
harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka Gross Profit Margin akan menurun, begitu juga sebaliknya. Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Semakin tinggi margin laba kotor perusahaan, semakin bagus karena artinya biaya
produksi perusahaan itu rendah, sebaliknya semakin rendah margin laba kotor semakin tinggi biaya produksi yang ditanggung perusahaan.
HASIL PEMBAHASAN
Sejarah singkat perusahaan-perusahaan
dalam penelitian
1. Adaro Energy ( ADRO ) Adaro Energy Tbk didirikan dengan nama
PT. Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004, mulai beroperasi secara komersial Juli 2005. Kantor pusat ADRO di Gedung Menara Karya,
lantai 23 Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5, kav 1-2,
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
Jakarta Selatan 12950-Indonesia. Pemegang saham lebih dari 5 % antara lain PT.Adaro Strategic Investments (43,91 %) dan Garibaldi Thohir 6.18 % (Presiden Direktur). Pada tanggal 4 Juli 2008, ADRO memperoleh pernyataan efektif dari Bappepam-LK untuk melakukan
penawaran umum perdana saham ADRO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 11.139.331.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.100/lembar saham dan harga penawaran
Rp.1.100/lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Juli 2008.
2. Aneka Tambang (Persero) Tbk ( ANTAM) Aneka Tambang (Persero) Tbk didirikan
dengan nama Perusahaan Negara (PN) Aneka
Tambang tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Kantor pusat Antam di gedung Aneka Tambang, Jl.Letjen T.B Simatupang No1,
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta-Indonesia. Pemegang saham pengendali Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah pemerintah Republik Indonesia dengan memiliki 1 saham
preferen (saham seri A Dwiwarna dan 65% di saham seri B. pada tangal 27 November 1997, Aneka Tambang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran
umum perdana saham Aneka Tambang (IPO) kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham (seri B) dengan nilai nominal Rp. 500/lambar saham dan harga penawaran perdana sebesar Rp.
1.400/lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 November 1997. 3. Citra Mineral Investindo (CITA)
Cita Mineral Investindo Tbk didirikan dengan nama PT. Cipta Penelutama pada tanggal 27 Juni 1992 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Juli 1992. Kantor pusat CITA di gedung Ratu Plaza lantai 22 Jl Jenderal Sudurman No.9, Jakarta Pusat. Sejak didirikan sampai pertengahan 2007, CITA bergerak di bidang perdagangan, perindustrian,
pertambangan, pertanian, jasa pengangkutan darat, perbengkelan dan pembangunan. Pada tanggal 22 Februari 2002, CITA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk
melakukan penawaran umum perdana saham CITA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 60.000.000 dengan nilai nominal Rp.100/saham dengan harga penawaran Rp.200/saham dan disertai Waran seri 1 sebanyak 18.000.000 . saham dan waran seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Maret 2002
4. Vale Indonesia Tbk (INCO) Vale Indonesia Tbk (sebelumnya Internasional
Nickel Indonesia Tbk) INCO didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1978. Kantor pusat INCO terletak di plaza Bapindo, Citibank tower, lantai 22, Jl. Jend. Sudirman kav 54-55, Jakarta 12190. Pabrik INCO berlokasi di Sorowako,
Sulawesi Selatan. Pemegang saham lebih dari 5% saham Vale Indonesia Tbk ( 31/05/2015) antara lain: Vale Canada Limited (58,73%) dan Sumitomo Metal Mining Co, Ltd (20,09%). Vale
Canada Limited merupakan induk usaha INCO sedangkan Vale S.A sebuah perusahaan yang didirikan di Brazil merupakan penendali utama INCO. Pada tahun 1990, INCO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INCO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 49.681.694 dengan nilai nominal
Rp.1.000/saham dengan harga penawaran Rp.9.800/saham. Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Mei 1990.
5. J.Resources Asia Pasifik Tbk (sebelumnya Pelita Sejahtera Abadi Tbk/ PSAB)
didirikan tanggal 14 Januari 2002 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada
tanggal 1 Mei 2002. Kantor pusat J.Resources terletak di Equity Tower Lt.48 SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. Induk usaha dari J.Resources Asia
Pasifik Tbk adalah J.Resources Mining Limited ( persentase kepemilikan sebesar 92,60%), sedangkan induk usaha terakhir dari PSAB adalah J & Partners LP, berkedudukan di Hong
Kong. Pada tanggal 31 Maret 2003, PSAB memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam – LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) PSAB kepada masyarakat sebanyak
30.000.000 dengan nilai nominal Rp.100/saham dengan harga penawaran Rp. 250/saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 April 2003. 6. Timah (Persero) Tbk (TINS)
Timah ( Persero ) Tbk (TINS) didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976. Kantor pusat TINS berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.51 Pangkal
Pinang 33121, Bangka , Indonesia dan kantor perwakilan (korespondensi ) terletak di jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 – Indonesia serta memiliki wilayah operasi di
provinsi Kepulauan Bangka Belitung provinsi Riau Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon Banten. Pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham Timah (Persero) Tbk antara lain : Pemerintah Negara Republik Indonesia (pengendali) 65 %, dan PT. Prodential Life Assurance-Ref 8.14%. pada tanggal 27 September 1995, TINS memperoleh persetujuan
dari Bapepam – LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TINS sebanyak
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
176.155.000 saham seri B dan Global Depositary Receips (GDR) milik perusahaan. Terhitung mulai tanggal 12 oktober 2006, perusahaan melakukan penghentian pencatatan atas GDR milik perusahaan di bursa saham London. Penghentian pencatatan tersebut dilakukan
mengingat jumlah GDR yang beredar semakin kecil dan tidak likuid Berdasarkan profitabilitas keseluruhan secara rata-rata adalah sebesar 25,204 %. Nilai
rata-rata terendah dari seluruh perusahaan sampel dipegang oleh PT. J.Resources Asia Pasifik Tbk sebesar 3.90 %, sedangkan nilai rata-rata tertinggi dipegang oleh PT. Cita Mineral Investindo Tbk dengan rata-rata nilai sebesar 42,56 %.
Rata-rata profitabilitas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 fluktuasi. Rata-rata
total profitabilitas yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan rata-rata total sebesar 30.42833% , sedangkan rata-rata total terendah terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata total
sebesar 19,52 %.
Tingkat Modal Kerja Tingkat modal kerja sangat penting bagi
perusahaan dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Modal kerja dapat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut menjaga keseimbangan jumlah aktiva lancar dan jumlah
hutang lancar agar dapat dipergunakan untuk menunjang operasi perusahaan. Sepanjang keseimbangan tersebut tercapai, maka modal kerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik
dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini berlaku lebih penting bagi perusahaan yang sedang melakukan ekspansi dalam bisnisnya karena manajemen modal kerja yang
baik akan menghasilkan laba yang tinggi. Tingkat modal kerja pada perusahaan pertambangan selama periode 2010-2014.
Berdasarkan tingkat modal kerja keseluruhan secara rata-rata adalah 15.29%. nilai rata-rata terendah dari seluruh perusahaan sampel dipegang oleh PT. Aneka Tambang Tbk sebesar 4.592%. sedangkan nilai rata-rata tertinggi
dipegang oleh PT. J.Resources Asia Pasifik Tbk dengan rata-rata nilai sebesar 39.476%. Rata-rata tingkat modal kerja dari tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Rata-rata total tingkat
modal kerja yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dengan rata-rata total sebesar 14.19833%, sedangkan rata-rata total terendah terjadi pada tahun 2013 dengan rata-rata total sebesar 17.57%.
Struktur Modal
Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja
perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari dana internal dan dana
eksternal, dengan demikian struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi hutang jangka pendek. Adapun struktur modal pada perusahaan pertambangan selama periode 2010 – 2014.
Berdasarkan struktur modal, terlihat bahwa
struktur modal keseluruhan secara rata-rata adalah sebesar 8.832933%. nilai rata-rata terendah dari seluruh perusahaan sampel dipegang oleh PT. Aneka Tambang Tbk sebesar
2.5488%. sedangkan nilai rata-rata tertinggi dipegang oleh PT. J. Resources Asia Pasifik Tbk dengan rata-rata nilai sebesar 18.195 %. Rata-rata Struktur Modal dari tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Rata-rata total struktur modal yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dengan rata-rata total sebesar 10.44033 %, sedangkan rata-rata total terendah terjadi pada
tahun 2013 dengan rata-rata total sebesar 6.6355%.
Skala Perusahaan
Skala perusahaan mempuyai dampak yang signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Kenyataannya lebih sukar untuk menyusun pemisahan tugas yang memadai dalam
perusahaan kecil. Tidaklah layak mengharapkan perusahaan kecil untuk mempuyai auditor, tetapi jika berbagai sub elemen struktur pengendalian diperhatikan, menjadi lebih jelas bahwa
kebanyakan dapat diterapkan bagi perusahaan besar dan kecil. Meskipun tidak lazim untuk memformalkan kebijakan kedalam bentuk pedoman, pasti dimungkinkan bagi perusahaan
kecil untuk mempuyai pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dengan alur tanggung jawab yang jelas, prosedur otorisasi, pelaksanaan, dan pencatatan transaksi yang pantas, dokumen,
catatan dan laporan yang memadai, pengawasan fisik atas aktiva dan catatan dan sampai tingkat tertentu, pengecekan atas pelaksanaan
Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran
besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.
Berdasarkan Nilai Perusahaan secara
keseluruhan secara rata-rata adalah sebesar 9.611%. nilai rata-rata terendah dari seluruh perusahaan sampel dipegang oleh PT. Timah (Persero) Tbk sebesar 1.68 %. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi dipegang oleh PT. Aneka Tambang Tbk dengan rata-rata nilai sebesar 17.18%.
Rata-rata skala perusahaan dari tahun 2010-
2014 mengalami fluktuasi. Rata-rata total skala perusahaan yang paling tinggi terjadi pada tahun
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
2012 dengan rata-rata total sebesar 10.04833%. sedangkan rata-rata total terendah terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata total sebesar 9.28333%.
Deskripsi Statistik
Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal dan Skala Perusahaan, sedangkan variable Dependennya adalah Profitabilitas yang
diproksikan dengan Gross Profit Margin. Data untuk variable Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal, Skala Perusahaan dan Profitabilitas diperoleh melalui perhitungan yang diolah berdasarkan laporan keuangan tahunan pada perusahaan Pertambangan periode 2010-2014 di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat
dijelaskan sebagai berikut: a. Probabilitas mempuyai nilai minimum 3.90
dan nilai maksimum 53.63 nilai rata-rata 25.2040 standar deviasi 13,04510 artinya:
nilai minimum probabilitas perusahaan pertambangan sector yang menjadi sampel penelitian ini dari tahun 2010 – 2014 adalah: 3.90 dan nilai minimum 53.63 dengan nilai
rata-rata probabilitas perusahaan pertambangan dalam sampel penelitian ini sebesar 25.2010.
b. Tingkat Modal Kerja mempuyai nilai
minimum 1.96 nilai maksimum sebesar 43.22 dengan tingkat rata-rata sebesar 15.2350.
c. Struktur modal memiliki nilai minimum 0.46
dan nilai maksimum 28.54 dengan rata-rata nilai penelitian ini sebesar 8.8007
d. Skala Perusahaan mempuyai nilai minimum 1.68, nilai maksimum 25.17 dengan rata-rata
nya 9.6063.
Pembuktian Hipotesis
a. Pengujian hipotesis secara simultan Berdasarkan hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa nilai B adalah 2.010, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal dan
Skala Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014
b. Pengujian secara parsial Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial bahwa:
B1 = 0.369 maka Ho diterima dan Ha ditolak Artinya: Tingkat Modal Kerja secara parsial berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014 B2 = 0.103 maka Ho ditolak dan Ha diterima
Artinya: Struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap
Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 B3 = 0.159 maka Ho ditolak dan Ha diterima
Artinya Skala Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa Efek Indonesia periode
2010-2014. Berdasarkan persamaan regresi diatas mempuyai arti bahwa koefisien konstanta = 30.212 yang berarti bahwa jika Tingkat Modal Kerja, Struktur Modal dan Skala Perusahaan dianggap konstan, maka Profitabilitas sebesar 30.212 %. Variabel tingkat modal kerja memiliki koefisien korelasi sebesar 0.369% yang berarti
jika tingkat modal kerja naik 100%, maka profitabilitas akan naik sebesar 36,9% dengan asumsi variable lain tetap. Variable struktur modal memiliki koefisien korelasi sebesar
0.103% yang berarti jika struktur modal naik 100%, maka profitabilitas akan naik 10.3% dengan asumsi variable lain tetap. Variabel Skala perusahaan memiliki koefisien korelasi sebesar
0.159% yang berarti jika skala perusahaan naik 100%, maka profitabilitas akan naik 15,9% dengan asumsi variable lain tetap.
Nilai R sebesar 0.434 artinya variable tingkat
modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan mempuyai hubungan sebesar 43.4%. tingkat hubungan yang sedang ini dapat dilihat dari table pedoman untuk memberikan
interpretasi koefisien korelasi. Nilai R Square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.188. angka ini menggambarkan bahwa profitabilitas (variable dependen) mampu dijelaskan oleh
tingkat modal kerja, struktur modal dan skala perusahaan (variable independen) sebesar 18.8% sedangkan sisanya sebesar 81.2 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian ini, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Secara simultan tingkat modal kerja, Struktur
modal dan skala perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdatar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan nilai B 2.010.
b. Secara parsial tingkat modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonsia periode 2010-2014 dengan nilai B 0,369.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 3, No. 3, September 2015
c. c. Secara parsial struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan nilai B adalah 0.103.
d. Secara parsial skala perusahaan berpengaruh
terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dengan nilai B 0,159.
Saran
1. Bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya sebaiknya mempertimbangkan nilai struktur modal dan skala perusahaan jika ingin meningkatkan profitabilitas sehingga dapat memperoleh gambaran yang nyata perusahaan dimasa yang akan datang
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan
penelitian sejenis dengan memperluas sampel penelitian dengan sedapat mungkin untuk mengakses data-data dan memperluas penelitian.
REFERENSI
Agnes, Sawir, 2005, Analisa Kinerja Keuangan
dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Agus Sartono, 2008, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, BPFE. Yogyakarta
Arifin, Z, 2005. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Ekonosia. Yogyakarta
Arikunto, Suharimi, 2002, prosedur penelitian
suatu pendekatan praktek, Rineka Cipta, Jakarta
Bambang Riyanto, 2001, dasar-dasar
Pembelanjaan Perusahaan, edisi keempat, cetakan ketujuh, BPFE, Yogyakarta
Brigham, Eugene F dan Houston, Joel F.2001. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Salemba Empat, Jakarta
Darsono dan Ashari, 2004, Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, ANDI, Yogyakarta
Handayani,D.R dan Hadinugroho, B. Analisis
Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, ROA, Ukuran Perusahaan tehadap kebijakan
Deviden” Jurnal Fokus Manajerial , Vol 7 , No 1, 64-71, 2009
Kasmir, 2010, Analisis Laporan Keuangan, Edisi
I, Rajawali Pers;Jakarta Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen,
Alfabeta, Bandung
Lloyd, Bruce, 1976. The Role of Capital Market in Developing Countries Spring; The Moorgate and Wall Street
Martalena,S.E,MM dan Maya Malinda, SE,M.T,CFP, 2011, Pengantar Pasar Modal, ANDI Yogyakarta
Munawir,S,2002.Akuntansi Keuangan dan
Manajemen . Edisi pertama BPFE, Yogyakarta.
Munawir,2005,Auditing Modern.edisi pertama.catatan keempat,BPFE, Yogyakarta
Ridwan S.Sundjaja dan Inge Barlian, 2002, Manajemen Keuangan Dua, Edisi Keempat, Literata Lintas Media, Jakarta
Sri Rahayu, 2005,Aplikasi SPSS versi 12.00,
Dalam Riset Pemasaran, Alfabeta Indonesia; Jakarta
Suad Husnan, 2004, Manajemen Keuangan Teori
dan Penerapan. BPFE. Yogyakarta
Van Horne, James C & Wachowich, John M.2005. Fundamental of Financial Managemen, New Jersey, Prentice Hall
Wiagustini, Ni Luh Putu.2010. Dasar-dasar
Manajemen Keuangan. Denpasar, Udayana University Press
Yuke Prabansari dan Hadri Kusuma, 2005,
Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Go
Public di Bursa Efek Jakarta. Jurnal. Dalam Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen
www.idx.co.id. Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat. (online) www.idx.co.id/idid/beranda/publikasi/ringkasankinerjaperusahaantercatat.aspx.(Diakses tanggal 2 Februari 2013)
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 276 - 281
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia (LP3I) di Kota Banda Aceh
Rahmi1
1) Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan Lembaga Pendidikan dan
Pengembangan Profesi Indonesia Kota Banda Aceh telah diberikan sesuai dengan harapan mahasiswa.
Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia di Kota Banda
Aceh, yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan
Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia di Kota Banda Aceh, dalam penelitian ini
variabel pelayanan hanya akan dibatasi terhadap variabel keandalan, keresponsifan, keyakinan, empati
dan variabel berwujud. Pengambilan sampel mengingat waktu, biaya, dan kemampuan peneliti yang
terbatas maka metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
(Quota Random Sampling) terhadap 100 orang mahasiswa yang masih aktif pada Lembaga Pendidikan
dan Pengembangan Profesi di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil uji rata-rata dari tanggapan responden
diperoleh bahwa pelayanan yang diberikan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia
kepada mahasiswa selama ini relatif sudah memuaskan baik dilihat dari variabel kehandalan,
keresponsifan, keyakinan, empaty maupun variabel berwujud. Berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan uji T-tes ternyata untuk variabel keandalan, keresponsifan, keyakinan dan variabel
berwujud yang sudah memberikan kepuasan bagi mahasiswa seperti yang diharapkan, sementara untuk
variabel empati ternyata belum memberikan hasil seperti yang diharapkan mahasiswa, hal ini dapat
ditunjukkan dari perbandingan antara nilai t-hitung dan nilai t-tabel.
Kata kunci : Kepuasan Terhadap Pelayanan, efesiensi, dan Pengembangan Profesi
PENDAHULUAN Setiap tahun lulusan dari berbagai macam
perguruan tinggi dihasilkan, namun belum tentu
semuanya dapat langsung memperoleh pekerjaan.
Apalagi saat ini lapangan kerja semakin sempit
sehingga pengangguran semakin meningkat. Gap
antara dunia pendidikan dengan lapangan
pekerjaan semakin nyata, serapan pekerjaan
tidak sebanding dengan lulusan yang dihasilkan
dari perguruan tinggi. Dan harapan untuk meraih
pekerjaan pun sirna. Berawal dari realita itu
maka Lembaga Pendidikan Pengembangan dan
Profesi Indonesia (LP3I) mengembangkan
konsep penyediaan lapangan kerja bagi
lulusannya. Lembaga Pendidikan Pengembangan
dan Profesi Indonesia (LP3I) dikembangkan dan
dikelola oleh tenaga-tenaga yang professional
dibidang pendidikan dan ketrampilan, sehingga
LP3I dapat berkembang dengan pesat sampai
saat ini.
Lembaga Pendidikan Pengembangan dan
Profesi Indonesia (LP3I) di Kota Banda Aceh
berdiri pada tanggal 30 Maret 1998 yang
berlokasi di Peunayong, sampai saat ini jumlah
mahasiswa yang terdaftar di Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
(LP3I) di Kota Banda Aceh menurut jurusan
tahun ajaran 2010-2011 mencapai 507
mahasiswa.
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
di Kota Banda Aceh, yang menjadi objek
penelitian ini adalah tentang kepuasan
mahasiswa terhadap pelayanan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
di Kota Banda Aceh, dalam penelitian ini
variabel pelayanan hanya akan dibatasi terhadap
variabel keandalan, keresponsifan, keyakinan,
empati dan variabel berwujud.
Populasi dan Penarikan Sampel
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh mahasiswa Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia di Kota
Banda Aceh yang saat ini berjumlah 507 orang.
Metode pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mengikuti teori
Kuncoro (2003) yang pemilihan desain sampel
berdasarkan desain probabilitas, dimana dalam
penarikan sampel menggunakan metode “Quota
Random Sampling”. Berdasarkan jumlah
populasi 507 mahasiswa maka jumlah sampel
dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 100
sampel / responden atau 19,7 persen dari jumlah
populasi.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Peralatan Analisis Data
Dalam menganalisa permasalahan pertama dalam penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu ditujukan untuk
mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi
lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan
terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi
Indonesia di Kota Banda Aceh. Hasil analisis
kualitatif dalam pembahasannya didasarkan pada
teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan yang
diberikan oleh Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia di Kota
Banda Aceh.
Untuk mengetahui apakah kepuasan
mahasiswa terhadap pelayanan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
Kota Banda Aceh sesuai dengan harapan
mahasiswa maka dalam penelitian ini digunakan
analisis uji beda dengan uji - t. Pengujian ini
dilakukan terhadap pengujian dua sampel yang
berpasangan, dengan mengikuti prosedur
pengujian standar akan ditentukan apakah tingkat
pelayanan Lembaga Pendidikan Pengembangan
dan Profesi Indonesia Kota Banda Aceh sesuai
dengan harapan mahasiswa, maka dapat dibuat
persamaannya sebagi berikut :
1. Pada tingkat significans α = 0,05 dengan n = 100 dan derajat bebas (df) = n - 5.
2.
3. Nilai hitung. t = ( ) ( )
−
1
2
0
11
1
nS
X
p
µ
Dimana :
µ1 = Beda rata-rata hitung
n1 = Jumlah responden
x1 = Rata-rata tanggapan anggapan
konsumen terhadap pelayanan dan
fasilitas
t = thitung
Sp = Estimasi variasi gabungan
KAJIAN PUSTAKA
Kepuasan Pelanggan
Kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen
menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam
berbagai lapisan masyarakat juga perusahaan
industri dan jasa karena kepuasan konsumen
ditentukan oleh kualitas barang dan jasa. Pada
dasarnya pengertian kepuasan/ketidakpuasan
merupakan selisih antara harapan dan kinerja
yang dirasakan.
Menurut Supranto (2004 : 224), pengertian
kepuasan konsumen sebagai berikut:
“Kinerja suatu barang sekurang-kurangnya
sama dengan apa yang diharapkan oleh
konsumen, dimana pada hakikatnya pengukuran
kepuasan manyangkut penentuan tiga faktor
yaitu : 1). Pilihan tentang ukurang kinerja yang
tepat, 2).Proses pengukuran secara normatif, dan
Instrumen dan 3). Tehnik pengukuran yang
digunakan untuk menciptakan suatu indikator.”
Pada hakikatnya setiap perusahaan yang
bergerak dalam perusahaan jasa (pelayanan)
mengenal tiga unsur keunggulan daya saing yaitu
(Supranto, 2004 : 281) :
a. Keunggulan sumber: meliputi ketrampilan
dan sumber daya serta dana.
b. Keunggulan posisional; menyangkut nilai
bagi pelanggan dan biaya yang lebih rendah.
c. Keunggulan kinerja meliputi kepuasan dan
kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan
kemampuan berlaba (profitabilitas).
Ketiga hal tersebut di atas dapat menjadi
prioritas khususnya bagi perusahaan yang
bergerak dalam bidang pemasaran jasa baik itu
perusahaan penerbangan, rumah sakit maupun
bidang produk makanan siap saji sehingga
masing-masing perusahaan mampu bersaing
secara sehat dan mampu merebut pangsa pasar
lebih luas.
Pengertian Pelayanan
Pelayanan sering sekali terkait dengan unsur
jasa sehingga sering pula disebut sebagai jasa
pelayanan. Winardi (2003 : 140) memberikan
pengertian tentang pelayanan, adalah :
Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau
aktivitas jasa yang diselenggarakan oleh
seseorang ataupun sekelompok orang kepada
orang lain. Dengan manfaat untuk menciptakan
suatu kegiatan dengan jalan menyelenggarakan
jasa perorangan tertentu, misalnya jasa
pengacara, transportasi, dokter, kantor pos,
perhotelan, tontonan (bioskop), telekomunikasi.
Selanjutnya Kotler (2007:126) memberi
definisi pelayanan adalah :
“Setiap kegiatan atau manfaat yang
ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan
pada dasarnya yang tidak berwujud, serta tidak
menghasilkan kepemilikan sesuatu produk fisik”.
Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa pelayanan adalah kegiatan tidak berwujud,
tetapi terasa dan sangat dibutuhkan/diperlukan
keberadaannya. Pelayanan dan mutu adalah
sarana untuk mencapai kepuasan dan ikatan
antara perusahaan/organisasi dengan pelanggan.
Tujuan dari suatu perusahaan/organisasi
bukanlah untuk menghasilkan produk atau jasa
yang bermutu saja tetapi lebih pada pelayanan
yang prima. Hal ini dimaksudkan agar
menghasilkan pelanggan yang puas dan setia
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
yang akan terus menjalin bisnis dengan
perusahaan. Oleh karena itu memberikan
pelayanan yang prima adalah suatu keharusan
apabila anda ingin mencapai tujuan pelanggan
yang puas dan setia.
Baduara dan Sirait (2001 :11) menjelaskan
bahwa : pelayanan atau servis mengandung
esensi, “berikanlah servis (pelayanan) dengan
kualitas (mutu) yang terbaik bagi langganan anda,
sehingga pemasaran akan tampil di depan anda”.
Levitt (2000 : 62) menyatakan bahwa produk
adalah segala sesuatu yang cukup mudah untuk
dilihat dan telah sering kali disaksikan. Produk
dapat berwujud (tangible) dan tidak berwujud
(intangible). Seringkali produk merupakan
kombinasi dari keduanya.
Pengertian Kualitas Pelayanan
Kualitas adalah sebuah kata bagi penyedia
jasa merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan
baik aplikasi kualitas sebagai sifat dari
penampilan produk atau kinerja merupakan
bagian utama strategi perusahaan dalam rangka
meraih keunggulan yang berkesinambungan,
baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai
strategi untuk terus tumbuh.
Persoalan kualitas kini tidak saja menjadi
satu-satunya senjata persaingan tetapi sudah
menjadi “ tiket yang harus dibayar” untuk masuk
kedunia bisnis. Dimana kualitas suatu
produk/jasa adalah sejauh mana produk/jasa
memenuhi spesifikasi-spesifikasinya.
Karakteristik Pelayanan
Menurut Zeithaml, (2002 : 93) ada lima
penentu kualitas jasa yang selalu diperhatikan
oleh pelanggan yang berhubungan dengan faktor
psikologis masyarakat dalam memperoleh
pelayanan didasarkan atas tingkat kepentingan
menurut pelanggan yaitu :
a. Keandalan (reliability) : kemampuan untuk
melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan
terpercaya dan akurat.
b. Ketanggapan (responsiveness) :
kemampuan untuk membantu pelanggan
dan memberikan jasa dengan cepat :
c. Keyakinan (ansurance) : pengetahuan dan
kesopanan karyawan dan kemampuan
mereka untuk menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan.
d. Empati (empathy) : kesediaan untuk peduli,
memberikan perhatian secara pribadi
kepada pelanggan.
e. Berwujud (tangible) : penampilan fasilitas
fisik, peralatan, personil dan materi
komunikasi.
Hipotesis
Berdasarkan latar belakang dan landasan
teoritis yang telah dikemukakan diatas maka
hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan
yaitu pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia Kota
Banda Aceh tidak sesuai dengan harapan
mahasiswa.
HASIL PEMBAHASAN
Analisis Uji T- tes
Untuk mengetahui apakah kepuasan
mahasiswa terhadap pelayanan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
Kota Banda Aceh sesuai dengan harapan
mahasiswa maka akan digunakan Uji Beda rata-
rata. Pengujian ini dilakukan terhadap pengujian
dua sampel yang berpasangan. Pengujian
hipotesis akan dilakukan pada tingkat konfident
interval 95 % atau tingkat significans α = 0,05 atau dengan n = 100, adapun hipotesis nya
sebagai berikut :
4. Ho : Pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi
Indonesia Kota Banda Aceh
sesuai dengan harapan mahasiswa.
5. Ha : Pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi
Indonesia Kota Banda Aceh
belum sesuai dengan harapan
mahasiswa.
Pengambilan keputusan adalah akan
dilakukan dengan membandingkan
statistik hitung dengan statistik tabel, dimana
apabila t- hitung lebih besar dari t-tabel maka
Ha terima, dan jika statistik hitung lebih kecil
dari statistik tabel maka Ha ditolak
Perbedaan Variabel Kehandalan Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan kehandalan yang diberikan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
diperoleh nilai rata-rata untuk kenyataan sebesar
4,110 sedangkan tingkat harapan mahasiswa
diperoleh rata-rata nilai sebesar 4,095. Hasil
korelasi antara kedua variabel tersebut diperoleh
sebesar 0,988, dengan nilai probabilitas jauh
dibawah 0,05 dan nilai signifikansinya sebesar
0,000. Hal ini menggambarkan bahwa korelasi
antara variabel tersebut adalah erat dan benar-
benar berhubungan secara nyata.
Tabel 1
Analisis Uji T Untuk Variabel
Kehandalan
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Sumber : Data Primer (diolah), 2010
Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung
dari output adalah sebesar 1,616 lebih kecil dari
t tabel sebesar 1,9842 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ho dalam penelitian ini
diterima artinya pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia Kota
Banda Aceh dilihat dari variabel kehandalan
telah diberikan sesuai dengan harapan
mahasiswa.
Perbedaan Variabel Keresponsifan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan keresponsifan yang diberikan
Lembaga Pendidikan Pengembangan dan Profesi
Indonesia diperoleh nilai rata-rata untuk
kenyataan 4,055 sedangkan harapan diperoleh
rata-rata nilai sebesar 4,060. Hasil korelasi antara
kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 0,978,
dengan nilai probabilitas jauh dibawah 0,05 dan
nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini
menggambarkan bahwa korelasi antara variabel
tersebut adalah erat dan benar-benar
berhubungan secara nyata.
Tabel 2
Analisis Uji T Untuk Variabel
Keresponsifan
Sumber : Data Primer (diolah), 2010
Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung
dari output adalah sebesar 0,391 lebih kecil dari
t tabel sebesar 1,9842 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ho dalam penelitian ini
diterima artinya pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia Kota
Banda Aceh dilihat dari variabel keresponsifan
juga telah diberikan sesuai dengan harapan
mahasiswa.
Perbedaan Variabel Keyakinan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan keyakinan yang diberikan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
diperoleh nilai rata-rata untuk kenyataan sebesar
4,120 sedangkan rata-rata nilai tingkat harapan
diperoleh sebesar 4,115. Hasil korelasi antara
kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 0,985,
dengan nilai probabilitas jauh dibawah 0,05 dan
nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini
menggambarkan bahwa korelasi antara variabel
tersebut adalah erat dan benar-benar
berhubungan secara nyata.
Tabel 3
Analisis Uji T Untuk Variabel
Keyakinan
Sumber : Data Primer (diolah), 2010
Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung
dari output adalah sebesar 0,470 lebih kecil dari
t tabel sebesar 1,9842 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ho dalam penelitian ini
diterima artinya pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia Kota
Banda Aceh dilihat dari variabel keyakinan juga
telah diberikan sesuai dengan harapan
mahasiswa.
Perbedaan Variabel Empati
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelayanan empaty yang diberikan Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi Indonesia
diperoleh nilai rata-rata untuk kenyataan sebesar
4,180 sedangkan rata-rata nilai harapan diperoleh
sebesar 4,295. Hasil korelasi antara kedua
variabel tersebut diperoleh sebesar 0,978, dengan
nilai probabilitas jauh dibawah 0,05 dan nilai
signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini
menggambarkan bahwa korelasi antara variabel
tersebut adalah erat dan benar-benar
berhubungan secara nyata.
Tabel 4
Analisis Uji T Untuk Variabel Empati
LP3I Mean N Std. Deviation Std. Error
Mean
Kenyataan 4,180 100
2,3010 0,2301
Harapan 4,295 2,4134 0,2413
Test Value (t) 3,156
Sig. (2-tailed 0.002
Df 99 Corellation 0,978
Confidence Interval 95%
LP3I Mean N Std.
Deviation
Std.
Error Mean
Kenyataan 4,110 100
2,3712 0,2371
Harapan 4,095 2,2820 0,2282
Test Value (t) 1,616
Sig. (2-tailed 0.109 Df 99
Corellation 0,988
Confidence Interval 95%
LP3I Mean N Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Kenyataan 4,055 100
2,3893 0,2389
Harapan 4,060 2,2344 0,2234
Test Value (t) 0,391
Sig. (2-tailed 0,697 Df 99
Corellation 0,978
Confidence Interval 95%
LP3I Mean N Std.
Deviation
Std. Error Mean
Kenyataan 4,120 50 2,3973 0,2397
Harapan 4,115 50 2,2402 0,2240
Test Value (t) 0,470
Sig. (2-tailed 0,640
Df 99
Corellation 0,985
Confidence Interval 95%
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
Sumber : Data Primer (diolah), 2010
Hasil penelitian menunjukkan bahwa t
hitung dari output adalah sebesar 3,156 lebih
besar dari t tabel sebesar 1,9842 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ha dalam penelitian ini
diterima artinya pelayanan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia Kota
Banda Aceh dilihat dari variabel ampaty
diberikan belum sesuai dengan harapan
mahasiswa.
Perbedaan Variabel Berwujud
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan
berwujud yang diberikan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia diperoleh
nilai rata-rata untuk kenyataan sebesar 4,080
sedangkan rata-rata nilai harapan sebesar 4,055.
Hasil korelasi antara kedua variabel tersebut
diperoleh sebesar 0,977, dengan nilai
probabilitas jauh dibawah 0,05 dan nilai
signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini
menggambarkan bahwa korelasi antara variabel
tersebut adalah erat dan benar-benar
berhubungan secara nyata.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian ini, maka
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil uji rata-rata dari tanggapan
responden diperoleh bahwa pelayanan yang
diberikan Lembaga Pendidikan
Pengembangan dan Profesi Indonesia kepada
mahasiswa selama ini relatif sudah
memuaskan baik dilihat dari variabel
kehandalan, keresponsifan, keyakinan,
empaty maupun variabel berwujud.
2. Berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan uji T-tes ternyata untuk
variabel keandalan, keresponsifan, keyakinan
dan variabel berwujud yang sudah
memberikan kepuasan bagi mahasiswa
seperti yang diharapkan, sementara untuk
variabel empati ternyata belum memberikan
hasil seperti yang diharapkan mahasiswa, hal
ini dapat ditunjukkan dari perbandingan
antara nilai t-hitung dan nilai t-tabel.
Saran
1. Diharapkan kepada lembaga pendidikan
Lembaga Pendidikan Pengembangan dan
Profesi Indonesia tetap dan terus
meningkatkan pelayanannya kepada
mahasiswa sehingga mahasiswa semakin
yakin dan percaya terhadap pelayanan yang
diberikan.
2. Untuk menumbuhkan rasa percaya kepada
mahasiswa, disarankan agar tenaga
pelaksanaan pelayanan dalam hal ini staf
pengajar harus selalu diperhatikan kualitas
SDMnya sehingga benar-benar mampu dan
terampil dalam melaksanankan tugasnya.
3. Untuk menumbuhkan rasa empaty yang lebih
besar kepada mahasiswa disarankan untuk
indikator “adanya rasa penghargaan dan
penghormatan kepada mahasiswa” harus
ditingkatkan lagi dari pihak Lembaga
Pendidikan Pengembangan dan Profesi
Indonesia.
REFERENSI
As'ad, Mohd (2000). Phisikologi Industri.
Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Baduara dan Sirait, (2001). Salesmanship,
Suatu Ilmu dan Seni, Akademika
Presindo, Jakarta.
Barry, Mason and Ezell (2002). Marketing
Principle And strategy. Binarupa
Aksara, Jakarta Barat, Indonesia.
Boone dan Kurtz. (2000). Contemporary
Marketing. Third Edition, The Dryden
Press, USA.
Birn, robin J (2000) “The International
Handbook of Market
Research Technique” In
Association with the Market
Research Society (Kogan Page),
London.
Dabholkar, (2000) Toward An Understanding Of
Loyalty: The Moderating Role Of
Trust”, Journal of Managerial
Issues, Vol. IX no. 3.
Dessler, Gary (2000). Manajemen Personalia.
Terjemahan Agus Darma, Penerbit
Erlangga, Jakarta.
Drucker (2000). Mengelola Untuk Mencapai
Hasil-Hasil Tugas-Tugas Ekonomi
Dan Keputusan Mengambil Resiko. Yayasan Indonesia Emas, Institut
Vincent dan PT. Gramedia Utama,
Jakarta
Engel, James F, (2002). Custumer Behavior.
Jilid satu Edisi keenam. Binarupa
Aksara, Jakarta.
Februardi (2000). Pengukuran Kualitas Jasa
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4, September 2015
(Service Quality) Bidang
Pengajaran Yang disediakan oleh
Politeknik Negeri Bandung.
Jurnal Tata Niaga, Vol II, No 1.
April.
Gaspersz, Vincent, (2003) Membangun Tujuh
Kebiasaan Kualitas Dalam Praktek Bisnis Global.Jakarta : Gramedia
Pustaka.
Gujarati, Damodar (2001)
Ekonometrika Dasar. Cetakan
keenam, Alihbahasa Sumarno
Zain. Erlangga, Jakarta.
Handayani (2009) Persepsi Konsumen Apotek
Terhadap Pelayanan Apotek Di Tiga
Kota Di Indonesia. Makara,
Kesehatan, Vol. 13, No. 1, Juni 2009:
22-26.
Kotler Philip, (2007), Manajemen Pemasaran,
Analisa Perencanaan dan Pengendalian, Erlangga Jakarta.
Kotler, Philip dan Gary Armstrong. (2003),
Principles of Marketing. 7th ed.
Prentice Hall. USA..
Kotler, Philip, Adersen Alan R. (2003) Strategi
Pemasaran Untuk Organisasi Nirlaba. Edisi ketiga. Gadjah Mada University
Press.
Levit, (2000), Marketing Imagination,
Terjemahan Agus Maulana. PT.
Gramedia Utama, Jakarta .
Malhotra, Naaresh K.(2005), Marketing
Research. New Jersey: Prentice –
Hall.Inc.
Mangkuprawira, Sjafri. (2003). Manajemen
Sumber Daya Manusia Strategik.
Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia.
Jakarta.
Mowen, Jhon C. (2005), Consumer Behavior,
(Fourth Editon) USA Prentice Hall.
Mutia Nanda (2007) Pengukuran Kualitas Jasa
Bidang Pengajaran Politeknik Jakarta.
Jurnal Ekonomi Manajemen. Vol 2,
No 4.
Parasuraman A, V.A. Zeithaml dan L. Berry.
(2001). More On Improving Service
Quality Measurement. Prentice Hall,
New York.
Putra Kurniawan (2007). Pengukuran Kualitas
Jasa Bidang Pengajaran Lembaga
Bimbingan Belajar Prima Gama
Cabang Medan. Jurnal Ekonomi
Bisnis Vol 6 No3.
Prawirosentono (2002) Manajemen Sumber
Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara,
Ruky, Achmad S. (2002). Sistem Manajemen
Kinerja. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Soeprihanto, J. (2001). Manajemen Sumber
Daya Manusia II. Jakarta: Karunia,
Universitas Terbuka.
Supranto, J. M.A. (2004), Pengukuran Tingkat
Kepuasan Pelanggan, PT. Rineka
Cipta, Jakarta.
Susanti (2007) Analisis Perbandingan Persepsi
Konsumen Minimarket Indomaret
Dengan Alfamart Di Komplek Cahaya
Kemang Permai Kecamatan Pondok
Gede Kota Bekasi”. Jurnal Ekonomi
dan Bisnis, Vol 2 No 3.
Supriyatmini (2005) Pengaruh Persepsi Nasabah
Tentang Kualitas Pelayanan Terhadap
Loyalitas Nasabah Pada Baitul Maal
Wattamwil (Bmt) “Anda” Semarang.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 No
4.
Tjiptono Fandy, Yanto Chandra, Anastasia Diana
(2004), Marketing Scales, Andi Offset,
Yogyakarta.
Thorpe, (2000) The Management of Customer
Contact Services Employees : An
Empirical Investigation “, Journal
of Marketing, Vol. 69.
Winardi (2003), Marketing dan Perilaku
Konsumen, Jakarta : Mandar Maju.
Wiyono, (2004) Perilaku Konsumen: Analisis
Model Keputusan, Universitas
Atma Jaya, Yogyakarta
Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. (2002)
‘Problems and Strategies in Services
Marketing’ Journal of Marketing, 49:
Spring, 33-46.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS ISSN 2088-6217 VOL 4, NOMOR 4 September 2015 : 282 - 289
Kejahatan Perbankan Ditinjau dari Undang – Undang
Nomor 10 Tahun 1998
Zulfan Yusuf1
1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
Abstrak: Kejahatan perbankan merupakan salah satu Tindak Pidana yang bersifat khusus (Special
crime) yang pengaturannya diatur secara khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tentang Kejahatan pada umumnya (Criminal law) di Indonesia. Kejahatan perbankan diatur
dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dalam konsiderannya terbagi atas 3
bahagian, antara lain pada bahagian pertama mengatur tentang pengertian bank, jenis-jenis bank,
permodalan dan kepemilikan bank. Pada bahagian kedua mengatur tentang produk perbankan,
kerahasiaan dan kesehatan bank, sedangkan pada bahagian ketiga mengatur tentang jenis-jenis
kejahatan bank dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada tersangka dan/atau pelaku kejahatan
bank. Kejahatan bank pada umumnya meliputi 4 bahagian, antara lain Kejahatan yang berkaitan
dengan simpanan pihak ketiga (dana masyarakat), Kejahatan berkaitan dengan pengelolaan bank,
Kejahatan berkaitan dengan kerahasiaan bank dan Kejahatan yang berkaitan dengan pembiayaan
(kredit). Terhadap pelaku Kejahatan bank dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrative
(Indisipliner) dari institusi dimana pelaku tersebut bekerja. Sanksi administrative berupa tindakan
skorsing dalam waktu tertentu sampai pemberhentian tidak hormat secara sepihak, tentunya dengan
pertimbangan sejauhmana dampak dari Kejahatan bank terhadap kepercayaan dan kelangsungan
usaha bank, disamping kerugian material yang ditanggung oleh bank. Sanksi pidana berupa
pengekangan diri pelaku dalam penjara untuk jangka waktu tertentu, pidana tambahan berupa
pengenaan denda dan/atau pidana seumur hidup, dengan pertimbangan Kejahatan perbankan yang
dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsug dapat merugikan keuangan Negara dan
mengancam stabilitas ekonomi dan moneter Negara.
Kata kunci : Integritas dan Daya saing bank.
PENDAHULUAN Definisi kejahatan bank hampir tidak
ditemukan dalam berbagai buku referensi tentang
Perbankan, namun demikian masalah kejahatan
bank akhir-akhir ini semakin meningkat
intensitasnya dan apabila tidak ditangani secara
cepat dan tepat dapat membahayakan
kelangsungan hidup bank dan tentu saja pada
gilirannya akan mengancam stabilitas ekonomi
dan moneter nasional.
Kejahatan bank adalah “Suatu
perbuatan/tindakan dengan sengaja dilakukan
oleh orang perseorangan/Badan Hukum yang
berkaitan dengan aktivitas/transaksi perbankan,
dengan maksud untuk memperkaya diri/orang
lain secara melawan hukum “ Dari definisi yang
sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa
kejahatan bank dapat terjadi secara internal dan
eksternal, internal dilakukan mulai dari level
karyawan biasa sampai level Dewan Komisaris
sementara secara eksternal dilakukan oleh
nasabah dan masyarakat luas.
Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Tehnologi
dibidang Informasi dan Transportasi secara
langsung membawa pengaruh yang sangat besar
terhadap dunia perbankan, melalui produk dan
layanan cepat telah menjadikan lembaga
perbankan sebagai salah satu Industri yang patut
diperhitungkan keberadaannya di Indonesia.
Seiring dengan meningkatnya Ilmu
Pengetahuan dan Tehnologi dibidang perbankan,
maka salah satu yang turut berkembang dengan
pesat adalah masalah kriminalitas, dalam hal ini
kejahatan dibidang perbankan dengan modus
operandi pembobolan bank, dengan korban
bank-bank umum/syari’ah dan BPR/BPRS (
Small bank ) termasuk juga Lembaga Keuangan
Lainnya yang memiliki pola kerja hampir sama
dengan Lembaga Perbankan.
Dalam rangka penegakan Good Corporate
Governance ( GCG ) dibidang perbankan
sebagai pilar kepercayaan masyarakat, maka
penanganan berbagai kasus yang mendera
Lembaga Perbankan harus dilakukan secara dini,
cepat, terukur dan dapat dipertanggung
jawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat
terhadap Lembaga Perbankan akan terus tumbuh
dan semakin berkembang sebagaimana
keinginan dari para pemilik ( Share holder )
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
bank, masyarakat dan Negara ( Stake holder )
sebagai pengguna jasa bank.
Pengelompokan Kejahatan Bank
Dari beberapa kasus kejahatan bank yang
terjadi di Indonesia akhir-akhir ini setidaknya
dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar,
antara lain :
a. Berkaitan dengan aspek legalitas
b. Berkaitan dengan operasional pengelolaan
dana masyarakat atau dana bank
c. Berkaitan dengan aspek pembukuan
d. Berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan
e. Berkaitan dengan rahasia bank
Berkaitan dengan aspek legalitas
Kejahatan bank yang menyangkut aspek
hukum terjadi hampir disemua lini kegiatan
bank, hal ini dapat dimaklumi mengingat
masalah hukum tidak dapat dipisahkan dari
semua aktivitas perbankan, sementara hampir
sebagian besar pengelola bank kurang
memahami dan menguasai masalah hukum,
bahkan menganggap sepele dan kurang
memperhatikan aspek hukum dalam setiap
transaksi perbankan.
Kondisi tersebut secara tidak langsung telah
melemahkan posisi bank sebagai lembaga
kepercayaan masyarakat dan penyangga
pembangungan Negara. Akibat dari kelemahan
bank tersebut secara langsung merugikan Negara
dan Bangsa Indonesia, mengingat dapat menjadi
peluang bagi pihak ketiga untuk menjatuhkan
bank.
Berkaitan dengan operasional pengelolaan dana
Masyarakat atau dana bank. Kejahatan bank
yang menyangkut dengan operasional
pengelolaan dana masyarakat atau dana bank
biasanya sering dilakukan oleh internal bank
sendiri, mulai dari level karyawan yang
menangani bidang tabungan, deposito, teller dan
pengerahan dana masyarakat bahkan sampai
kelevel Direksi atau pengelola bank.
Modus operandi kejahatan bank yang
berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat
semata-mata dilakukan untuk memperkaya diri
dengan cara menggandakan saldo tabungan
nasabah atau melakukan penarikan terhadap
saldo tabungan nasabah dengan cara pemalsuan
tanda tangan penabung yang dilakukan oleh
petugas tabungan.
Modus operandi kejahatan bank yang
berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat
atau dana bank yang dilakukan oleh Direksi atau
pengelola bank dengan cara memanfaatkan untuk
kepentingan pribadi dana-dana antar bank diluar
pembukuan bank, hal ini dapat terjadi mengingat
rekening antar bank dapat ditarik dan disetor
setiap saat oleh Direksi atas nama lembaga,
sementara tindakan pencocokan saldo
penempatan bank di lembaga perbankan lainnya
baru dilakukan pada setiap akhir bulan berjalan,
bahkan tidak jarang dilakukan pada saat
menjelang tutup buku tahun berjalan.
Berkaitan dengan aspek pembukuan
Kejahatan perbankan berkaitan dengan aspek
pembukuan biasanya terjadi dalam upaya
menghindari kewajiban pajak, baik Pajak
Penghasilan (PPH) perseorangan maupun Pajak
Penghasilan (PPH) badan, dengan cara
merekayasa Laba/Rugi bank pada tahun berjalan.
Tehnis pembuatan laporan keuangan bank
disiapkan dalam 2 (dua) versi, yaitu satu sisi
Laporan Keuangan dan Neraca Laba/Rugi dibuat
sesuai dengan kondisi riel bank tahun berjalan,
laporan dimaksud untuk disampaikan kepada
pemilik bank ( Share holder ), sementara
Laporan Keuangan dan Neraca Laba/Rugi disisi
yang lain disiapkan dengan merekayasa beberapa
pos disebelah aktiva dan passiva bank, sehingga
tidak menggambarkan kondisi riel keuntungan
bank tahun sebelumnya, dalam perbankan
dikenal dengan istilah Window dressing ( UU
No. 10 Tahun 1998 ).
Modus operandi perekayasaan Laba/Rugi bank
dimaksudkan untuk mengelabui kewajiban pajak
bank kepada Negara, sehingga Pajak Penghasilan
( PPH ) karyawan dan bank lebih kecil dari yang
sebenarnya. Kejahatan perbankan dengan modus
operandi sebagaimana tersebut diatas secara
langsung merugikan keuangan Negara dari
penerimaan pajak (Pendapatan Negara diluar
Minyak dan Gas Bumi)
Berkaitan dengan Perkreditan Aktor intelektual kejahatan perbankan
dibidang perkreditan banyak dilakukan oleh
internal bank sendiri, mulai dari level Dewan
Komisaris, Direksi sampai kelevel Petugas
bidang perkreditan dalam berbagai modus
operandi. Dalam banyak kasus yang terjadi
sering ditemukan kredit fiktif (Rekayasa kredit)
yang dilakukan oleh Pengurus bank, sedangkan
bentuk kejahatan yang dilakukan oleh petugas
kredit lebih dominan salah menganalisa dan
menentukan besarnya nominal kredit yang
diberikan kepada debitur
Modus operandi kejahatan perbankan
dibidang kredit semata-mata untuk memperkaya
diri, dengan cara rekayasa kredit ( Menggunakan
nama debitur palsu ) atau penggelembungan
jumlah kredit debitur. Hasil dari
penggelembungan tersebut dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan hidup pelaku atau
diinvestasikan kembali dalam usaha-usaha
tertentu diluar bank, bahkan tidak mustahil
terjadi praktek bank dalam bank.
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
Berkaitan dengan rahasia bank
Kejahatan perbankan berkaitan dengan
kerahasiaan bank sering terjadi ketika petugas
bidang tabungan dan deposito secara tidak
sengaja menginformasikan posisi
tabungan/simpanan nasabah kepada orang yang
tidak berhak, padahal tindakan petugas bank
tersebut telah memenuhi unsur melakukan
Tindak Pidana berupa membuka rahasia nasabah,
sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun
1998
Modus operandi kejahatan perbankan yang
berkaitan dengan kerahasiaan bank sebagian
besar dilakukan karena unsur ketidak sengajaan
dari petugas tabungan dan deposito, hal ini
disebabkan masih terbatasnya pengetahuan
karyawan bank dalam memahami akibat hukum
dari penginformasian terhadap data-data nasabah
bank, khususnya yang menyangkut tentang
simpanan ( Funding ) nasabah di bank.
METODE PENELITIAN
Teknik Pengumpulan Data Metode penelitian yang penulis terapkan
dalam menyusun penelitian ini menggunakan 2
(dua) metode yaitu:
1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal untuk
memperoleh landasan teoritis yang memadai
untuk melakukan pembahasan.
2. Mengakses Web dan situs-situs terkait yang
digunakan untuk mencari informasi terkait
yang digunakan untuk mencari informasi
terkait dengan masalah yang diteliti.
KAJIAN PUSTAKA
ANTISIPASI HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN BANK
1. Dampak Kejahatan Bank Terhadap
Kelangsungan Usaha Bank
Pada dasarnya Kejahatan Perbankan tidak
dapat ditolerir oleh Pemerintah dan Negara
manapun didunia, sebab kejahatan perbankan
secara bertahap akan merusak sendi-sendi dasar
perekonomian dan moneter Negara yang selama
ini telah memberikan andil penting dalam
membiayai pembangunan Negara dan Bangsa.
Keberadaan Lembaga Perbankan dinilai sangat
penting dalam memobilisasi dana-dana
masyarakat , lembaga perbankan juga berfungsi
sebagai Agen Pembangunan (Agent of
Devolepment), Agen Kepercayaan (Agent of
Trust ) dan Agen Pelayanan (Agent of Services )
dalam rangka memandirikan bangsa ( Bank dan
Lembaga Keuangan Lain, Totok Budisantoso,
hal. 9 ).
Dampak kejahatan bank tidak hanya
dirasakan oleh pemilik bank ( Share holder )
semata, namun berimplikasi luas kepada
Pemerintah dan Masyarakat (Stake holder)
sebagai pengguna jasa utama bank, oleh
karenanya setiap bentuk dan jenis kejahatan bank
dengan berbagai Modus operandi harus
diberantas dan pelakunya dijatuhi hukuman
secara maksimal, sehingga keamanan dan
kenyamanan Lembaga Perbankan sebagai
lembaga penyedia dana (Full Fund) tetap terjaga
dengan baik.
2. Ancaman Pidana Terkait Dengan
Kejahatan Bank
Tindak pidana kejahatan bank termasuk
dalam kelompok hukum publik dan
penanganannya secara langsung dilakukan oleh
Negara, dalam hal ini oleh pihak Kepolisian dan
Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Berkenaan
dengan ancaman pidana kejahatan perbankan
diatur dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun
1992 Jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998
tentang perbankan, sementara hukum acaranya
tetap mengacu kepada Kitab undang-undang
hukum acara pidana ( KUHAP ) sebagai Hukum
Subyektif yang berlaku di Indonesia
Ancaman pidana kejahatan bank dalam Undang-
undang Nomor. 7 Tahun 1992 Jo Undang-
undang Nomor.10 Tahun 1998 terdapat dalam
pasal-pasal, antara lain :
a. Pasal 40 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU
No. 10 Tahun 1998, tentang memberi
keterangan mengenai data keuangan nasabah
kepada pihak ketiga
b. Pasal 40 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU
No. 10 Tahun 1998, tentang pihak-pihak
yang terafiliasi dengan bank
c. Pasal 47 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU
No. 10 Tahun 1998, tentang larangan
pengelola bank dan karyawan memberi
keterangan yang wajib dirahasiakan kepada
pihak ketiga
d. Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 7 Tahun
1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998, tentang
tidak memberikan keterangan yang diminta
dalam rangka pengusutan Tindak Pidana
yang dilakukan oleh nasabah
e. Pasal 49 ayat 1 huruf a, b, c dan ayat 2 huruf
a dan b UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10
Tahun 1998 tentang pencatatan palsu yang
dibuat oleh pengelola dan pelaku bank
f. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No.
10 Tahun 1998 tentang tidak melaksanakan
langkah-langkah perbaikan bank.
Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat 1 UU
No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998
menegaskan bahwa Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 47,
48 ayat 1, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A
adalah Kejahatan, sedangkan Pasal 51 ayat 2
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
menegaskan bahwa Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2
adalah Pelanggaran.
HASIL PEMBAHASAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN BANK
1. Motivasi Pelaku Melakukan Kejahatan
Bank
Dari beberapa kasus Tindak Pidana Kejahatan
Bank yang berhasil diungkap oleh aparat
penegak hukum, setidaknya terdapat beberapa
alasan pelaku (Tersangka) melakukan kejahatan
bank, antara lain :
a. Perbuatan Iseng ( Coba-coba )
Pada mulanya kejahatan bank dilakukan
sebagai perbuatan iseng ( Coba-coba ) namun
karena sudah keenakan dan internal control dari
atasan kurang berjalan, maka kondisi tersebut
dijadikan peluang bagi karyawan yang
menangani bidang pendanaan, dalam hal ini
petugas tabungan, deposito dan teller untuk
menarik simpanan nasabah diluar pengetahuan
sipemilik dana dan selanjutnya dimanfaatkan
untuk memperkaya diri atau setidak-tidaknya
untuk mewujudkan impian yang selama ini
belum terpenuhi.
Kepercayaan masyarakat
(Penabung/Deposan) kepada bank sering disalah
gunakan oleh karyawan bank untuk memperkaya
diri secara melawan hukum, disinilah dibutuhkan
seorang karyawan bank yang memiliki Kejujuran
dan Integritas yang tinggi, sebab kejujuran dan
integritas senantiasa menjadi penghalang ketika
nafsu Amarah dan Lauwamah menyesakkan
dada manusia untuk berbuat sesuatu diluar
kontrol iman, sehingga akan melakukan
perbuatan apa saja yang dikehendaki secara
bebas.
b. Tuntutan Lingkungan
Lingkungan tempat tinggal biasanya mampu
membentuk dan mempengaruhi kepribadian
seseorang, dari sebelumnya memiliki prilaku
baik dapat berubah menjadi jelek begitu pula
sebaliknya, demikian juga dalam hal gaya hidup
dapat memaksa seseorang untuk mengikuti trend
yang sedang berkembang, sementara kalau
dilihat dari segi ekonomi masih dibutuhkan
waktu yang relatif lama untuk dapat memiliki
sesuatu yang diinginkan tersebut,
Modus operandi kejahatan bank yang berlatar
belakang karyawan bank dari banyak kasus yang
terjadi sebagian besar dipicu adanya keinginan
untuk memiliki sesuatu jenis barang ( Asset )
secara melawan hukum, hal tersebut dilakukan
untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia
mampu memiliki sesuatu barang/benda yang
sebagian orang belum tentu mampu memilikinya
dalam waktu singkat.
Setiap karyawan bank dituntut mampu
mengimplementasikan makna dari QS.
Al’Ankabut 29 : 45 yang penggalan artinya “
Sesungguhnya shalat memiliki kekuatan
mengubah perilaku manusia dari perbuatan keji
dan mungkar “. Apabila iman dan taqwa telah
menyatu dalam diri setiap umat Islam, dalam hal
ini karyawan bank maka keindahan dunia dalam
berbagai bentuk tidak mampu menggoyahkan
dan memalingkan hati mereka untuk melakukan
tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji.
c. Kesilafan
Kesilafan sering digunakan untuk menjadi
alasan pembenar dan alasan pemaaf atas suatu
Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang,
seolah-olah sipelaku tidak dapat dijerat oleh
sanksi pidana dan bahkan dibebaskan dari jeratan
hukum.
Dari sisi hukum pembuktian kesalahan
sipelaku akan dilihat sejauhmana berimplikasi
terhadap Keamanan Negara, apabila dampak
negatifnya lebih kecil dari manfaat yang
dirasakan masyarakat, maka perbuatan atau
tindakan sipelaku dapat dimaafkan, namun
apabila sebaliknya akibat dari tindakan atau
perbuatan tersebut dapat membahayakan
kelangsungan Negara sipelaku dapat dijatuhi
hukuman secara maksimal.
Tujuan pengenaan sanksi Administrasi dan
Pidana kepada pelaku kejahatan bank bukan
sekedar membuat sipelaku jera dan tidak
mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa-masa
mendatang, namun yang lebih penting adalah
bagaimana kepercayaan masyarakat sebagai
pengguna jasa utama bank dapat terpelihara
dengan baik, mengingat salah satu fungsi bank
adalah sebagai Agent of Trust yang dibangun
dengan susah payah oleh para pengelola bank
terdahulu dan agaknya perlu terus dipertahankan
dan dikembangkan secara berkesinambungan (
Suistanable ), sehingga bank mampu memainkan
perannya sebagai Lembaga Intermediary dengan
baik sebagaimana harapan semua pihak.
2. Bentuk-bentuk Sanksi Administratif Yang
Dapat Dijatuhkan Kepada Pelaku
Kejahatan Bank
Dalam praktek perbankan setiap terjadinya
Kejahatan bank yang Aktor Intelektualnya
dilakukan oleh karyawan bank, maka Direksi
sebagai Manajemen bank akan mengambil
langkah-langkah, antara lain :
a. Kejahatan bank yang masuk dalam ruang
lingkup Pasal 48 ayat 2 UU No. 7 Tahun
1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 (
Pelanggaran ), maka terhadap karyawan bank
dimaksud dapat dikenakan hukuman
administratif dalam bentuk :
b. Memberikan surat peringatan I ( SP I ), disini
karyawan masih dapat menjalankan
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
aktivitasnya seperti biasa, namun setiap
tindakan dan perbuatannya mendapat
perhatian khusus dari pihak-pihak tertentu
yang ditugaskan untuk itu.
c. Memberikan surat peringatan II ( SP II ),
disini sipelaku masih diberikan kesempatan
untuk memperbaiki diri, sementara
aktivitasnya sebagai karyawan bank dibatasi
dan hanya melakukan tugas-tugas khusus
yang sifatnya membantu bidang lainnya.
d. Memberikan surat peringatan III ( SP III ),
disini sipelaku sudah dikenakan Tindakan
akhir ( Ended Warning ) dari Manajemen
bank, artinya apabila dalam batas waktu
tertentu tidak mampu memperbaiki diri, maka
terhadap sipelaku dikenakan hukuman badan
berupa dirumahkan untuk jangka waktu
tertentu
e. Pengenaan hukuman badan ( Skorsing )
selama jangka waktu tertentu, disini sipelaku
tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai
karyawan bank, namun kepadanya tetap
diberlakukan absensi harian sebagaimana
layaknya karyawan aktif, selanjutnya
berkenaan dengan gaji dan penghasilan
lainnya dikenakan pemotongan sebesar 50 %
dari yang diterima setiap bulannya. Hukuman
badan berupa skorsing dimaksudkan untuk
membuat sipelaku jera dan insaf, sehingga
diharapkan tidak akan mengulangi lagi
kesalahan yang sama dimasa-masa
mendatang.
f. Kejahatan bank yang masuk dalam ruang
lingkup Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat 1, Pasal
49, 50 dan Pasal 50 A UU No. 7 Tahun 1992
Jo. UU No. 10 Tahun 1998 ( Kejahatan ) dan
atau Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money
Laundering ) akan diproses sesuai dengan
ketentuan Hukum Pidana dengan ancaman
hukuman dapat berbentuk, sebagai berikut :
g. Hukuman mati
h. Hukuman seumur hidup
i. Hukuman penjara
j. Hukuman denda
3. Dampak Hukum Pengenaan Sanksi
Administratif dan Pidana Terhadap
Peningkatan Karier Karyawan Eksistensi dan Integritas senantiasa menjadi
tolok ukur dalam peningkatan karier karyawan
disuatu Lembaga Perbankan, artinya bekerja
tanpa didasari dengan sikap kejujuran, loyalitas
dan kepatuhan yang tinggi karyawan tidak
mungkin dapat dipromosikan dalam suatu
jabatan penting, bahkan kemungkinan besar akan
diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat
sebagai karyawan bank, sebab kejujuran,
kepatuhan dan loyalitas menjadi harga mati
untuk suksesnya seseorang bekerja di bank.
Berkenaan dengan peningkatan karier
karyawan yang sebelumnya pernah dikenakan
Sanksi Administratif sehubungan dengan
pelanggaran yang dilakukan, Manajemen bank
akan mempelajari dan mengkaji secara lebih
mendalam apakah pelanggaran yang dilakukan
oleh karyawan berdampak luas terhadap
kelangsungan bank, seperti menurunnya tingkat
kepercayaan masyarakat kepada bank yang
ditandai dengan terjadinya penarikan tabungan
secara besar-besaran ( Rush ). Sekiranya
pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan
maka karyawan dimaksud kemungkinan besar
masih dapat dipromosikan untuk menduduki
jabatan tertentu dibank, namun sebaliknya
apabila pelanggaran yang dilakukan berdampak
luas terhadap kelangsungan bank, maka kecil
kemungkinan karyawan dimaksud dipromosikan
untuk menduduki jabatan tertentu bahkan tidak
mustahil yang bersangkutan dapat diberhentikan
dengan tidak hormat sebagai karyawan bank.
Selanjutnya sekiranya Kejahatan bank yang
dilakukan oleh karyawan tergolong kepada
Tindak Pidana sebagaimana maksud dari
ketentuan Pasal 46, 47, 47 A, 48 ayat 1, 49, 50
dan Pasal 50 A UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No
10 Tahun 1998, maka kemungkinan besar
karyawan dimaksud diberhentikan dengan tidak
hormat sebagai karyawan bank dan sekiranya
masa kerjanya sudah diatas 15 tahun dapat
diusulkan untuk diberikan pensiun dini, namun
apabila masa kerjanya dibawah 15 tahun yang
bersangkutan hanya mendapatkan hak pesangon.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian ini, maka
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya Kejahatan bank dapat terjadi
secara internal dan eksternal dilingkungan
bank
2. Kejahatan bank yang terjadi secara internal
dalam banyak kasus dilakukan oleh karyawan
bank sendiri, antara lain yang menangani
bidang teller, tabungan dan deposito,
akuntansi dan pelaporan bahkan tidak
ketinggalan juga dilakukan oleh tenaga
marketing
3. Kejahatan bank yang berkaitan dengan
bidang perkreditan dapat berbentuk kredit
fiktif dan penggelembungan plafond kredit
atau praktek bank dalam bank dengan Modus
operandi untuk memperkaya diri
4. Kejahatan bank pada mulanya dilakukan
karena iseng ( coba-coba ), namun karena
tuntutan lingkungan membentuk jiwa
sipelaku untuk berani dan mencari
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
kesempatan untuk mengambil uang nasabah
dalam setiap transaksi keuangan bank
5. Kejahatan bank pada dasarnya terbagi atas 2
bahagian, yaitu yang sebagaimana tergolong
dalam Pasal 48 ayat 2 termasuk pelanggaran
dan yang sebagaimana tergolong dalam pasal
46, 47, 47 A, 48 ayat 1, pasal 49, 50 dan
pasal 50 A UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No.
10 Tahun 1998 termasuk katagori Kejahatan.
6. Kejahatan bank yang dilakukan oleh
karyawan bank sebagaimana termasuk dalam
pasal 48 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU
No. 10 Tahun 1998, maka sekiranya tidak
berimplikasi luas terhadap kelangsungan
bank kemungkinan besar karyawan masih
dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan
tertentu dibank. Namun apabila Kejahatan
bank termasuk dalam pasal 46, 47, 47 A, 48
ayat 1, pasal 49, 50 dan 50 A UU No. 7
Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 maka
karyawan bank dimaksud dapat diberhentikan
dengan tidak hormat sebagai karyawan bank
dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
Saran
1. Mengingat fungsi utama bank adalah
menghimpun dana dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat, maka dalam
rangka memelihara kepercayaan
masyarakat setiap bentuk Kejahatan bank,
baik yang dilakukan oleh internal maupun
eksternal bank agar dihukum secara
maksimal
2. Setiap karyawan bank harus memiliki
kompetensi dan integritas yang tinggi
yang diwujudkan dalam bentuk keloyalan,
etos kerja dan sifat kejujuran, karenanya
setiap bentuk Kejahatan bank yang
dilakukan karyawan bank harus dihukum
secara maksimal dan diberhentikan
dengan tidak hormat sebagai karyawan
bank
3. Sebagai agent of Development maka
bisnis usaha bank adalah sebagai mitra
Pemerintah dalam membiayai
pembangunan Bangsa dan Negara, maka
setiap bentuk Kejahatan bank dapat
dikatagorikan sebagai Kejahatan terhadap
Negara dan pelakunya harus dihukum
secara maksimal
4. Untuk menjamin setiap dana masyarakat
aman dibank dipandang perlu menetapkan
jenis dan bentuk sanksi yang lebih khusus
terhadap pelaku Kejahatan bank, sehingga
setiap indikasi yang berpotensi akan
merugikan kelangsungan bank dapat
dikenakan hukuman secara maksimal.
REFERENSI
Abdurrahman, Ensiklopedi Ekonomi
Keuangan dan Perdagangan,
Pradnya Paramitha, Jakarta,
2003
Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum,
Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2008
Barda Nawawi Arief, Masalah
Penegakan Hukum dan
Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan
Kejahatan, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2008
Bismar Nasution, Rezim Anti Money
Laundering di Indonesia,
(Pusat Informasi Hukum
Indonesia), Bandung, 2008
Chainur Arrasyid, Hukum Pidana
Perbankan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011
Faisal Santiago, Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) Dalam
Rangka Pembangunan Hukum,
Disampaikan Dalam Rangka
Ultah Zudan Fakhrullah ke-40,
Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Hermansyah, Hukum Perbankan
Nasional Indonesia, Kencana
Predana Media Group, Jakarta,
2005
Ilhami, Sistem Hukum Indonesia
(Prinsip-Prinsip dan
Implementasi Hukum di
Indonesia), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010
Irman, TB, Praktek Pencucian Uang
Dalam Teori dan Fakta, MQS
Publishing & Ayyccs Group,
Bandung, 2007
-------------, Pembuktian Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU),
MQS Publishing & Ayyccs
Group, Bandung, 2008
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000
-------------, Manajemen Perbankan,
Edisi Revisi, Raja Grafindo
Perkasa, Jakarta, 2008
Masyhud Ali, Restrukturisasi Perbankan
dan Dunia Usaha, Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2011
Moelyatno, Bagaimana Mengungkap
Kejahatan Perbankan di
Indonesia, Gramedia Pustaka ,
Jakarta, 2006
Muchtar Kusumaatmadja, Fungsi dan
Perkembangan Hukum Dalam
Pembangunan Nasional, Bina
Cipta, Bandung, 1990
Munir Fuady, Hukum Perbankan
Moderen, Edisi kedua, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004
Ninik Suparni, Eksistensi Hukum Dalam
Sistem Pidana dan
Pemidanaan , Cetakan kedua,
Sinar Grafika, Jakarta, 2007
------------------, Eksistensi Pidana Denda
Dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum
Perbankan di Indonesia, PT.
Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2001
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum
Kejahatan Bank, Edisi kedua,
Prenada Media, Jakarta,2003
Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu
Hukum, Rajawali Press,
Jakarta, 2004
Satya Arinanta dan Ninuk Triyanti,
Memahami Hukum Dari
Konstruksi Sampai
Implementasi, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011
Siahaan, N.H.T., Pencucian Uang dan
Kejahatan Perbankan, Edisi
Revisi, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2005
Simanjuntak, B, Pengantar Kriminologi
dan Patologi Sosial, Tarsito,
Bandung, 1981
Soerjono Soekanto, Penelitian Ilmu
Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1981
------------------------, Penegakan Hukum
dan Keadilan, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983
Soerdjono Dirdjosisworo, Ruang
Lingkup Kriminologi, Remadja
Karya, Bandung, 1984
---------------------------------, Kejahatan
Mafia, Armico, Bandung, 1984
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998, tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, (Lembaran
Negara Tahun 1998, Nomor
182)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010, tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 25 Tahun
2003, tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian
Uang, (Lembaran Negara
Tahun 2010, Nomor 364)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2004, tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia,
(Lembaran Negara Tahun
2004, Nomor 7)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007, tentang
Perseroan Terbatas,
(Lembaran Negara Tahun
2007, Nomor 106)
Peraturan Bank Indonesia (PBI), No.
12/20/PBI/2010, Tanggal 1
Desember 2010, tentang Anti
Pencucian Uang (APU) dan
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
VOL 4, No. 4 September 2015
Pencegahan Pendanaan
Terorisme (PPT), Bagi Bank
Perkreditan Rakyat/Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah
Peraturan Bank Indonesia (PBI), No.
11/28/PBI/2009, Tanggal 1 Juli
2009, tentang Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi
Bank Umum Konvensional dan
Syari’ah
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum di
Indonesia, Http;//Jimly,
Multiply. Com/ diakses bulan
Februari, 2012