workshop pengembangan sistem monitoring karbon hutan:pengelolaan hutan berkelanjutan dan … ·...
TRANSCRIPT
9/24/2012
1
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Dr. Etti Ginoga Kepala Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
BADAN LITBANG KEHUTANAN, KEMENTRIAN KEHUTANAN Email: [email protected] Website:http://puspijak.org
WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING
KARBON HUTAN:PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Outline • Latar Belakang
– Perubahan Iklim: Isu Global, Komitmen Nasional dan Inisiatif Lokal
– Pentingnya REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera
• Progress REDD+
• Pentingnya Pengembangan Sistem Monitoring Karbon Hutan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi
• Dinamika Kebijakan National dan Implikasi buat Daerah
• Penutup
9/24/2012
2
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Pemanasan GlobalPermasalahan Bersama dengan Tanggung Jawab Berbeda dan menghormati kemampuan masing-masing UU No. 6/1994 tentang Perubahan Iklim dan UU No.17/2004: tentang Ratifikasi Protokol Kyoto
1992 (Rio Summit):
UNFCCC dikukuhkan
1997: Kyoto Protocol
ditanda-tangani
2007: Bali Action Plan
Source: CI, 2011
KP 1 (Periode
komitmen I 2008-2012)
KP 2 (Periode
komitmen II 2013- 18/20...)
Pasal 9: Negara-negara Annex-1 akan mengurangi emisinya sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 selama 5 tahun: 2008-2012
Tiga skim pengurangan
emisi: Emission trading (ET), Joint Implementation (JI), dan CDM;
Committee on Parties (COP) yang
pertama
1990 1995 2000 2005 2010 2012
1994: UNFCCC mulai
berlaku 2009 Copenhagen Accord
2010: Cancun
Agreement
RED
REDD
REDD+ 2011: Durban
Platform
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
REDD+Pengurangan Emisi dari deforestasi, degradasi, rehabilitasi, konservasi, dan penerapan teknik pengelolaan hutan
REDD+Turut menjawab upaya persoalan pengelolaan kehutanan lestariMitigasi Perubahan Iklim • Produktivitas lahan
• Kepemilikan lahan
• Proses Perijinan
• Produktivitas Tenagakerja
• Kebakaran lahan/hutan
• Illegal logging
• Perambahan
• Degradasi
Meningkatkan kapasitas hutan, dalam penyerapan karbon, konservasi dan kesejahteraan masyarakat
Mengurangi emisi dari
deforestasi, mengurangi
polusi
Pentingnya REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Lestari
Masyarakat Sejahtera
9/24/2012
3
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
RL/REL FMS-MRV
STRANAS/NAP
SIS Payment
Mechanism
Efektifitas Kebijakan dan Kelemb., Penegakan Aturan, Membangun Sistem
Insentive, Sistem Pengaman, Efisiensi Sistem Adminstrasi
Perangkat Pelaksanaan REDD+
Nasional
Strategi/RAN
REDD+
Penetapan tingkat referensi
emisi hutan nasional (REHN)
dan/atau referensi hutan
nasional (RHN) dapat
merupakan agregasi dari REH
dan/atau RH Sub-nasional,
Penyediaan Sistem
Informasi
Pengaman
Pembiayaan dan
distribusi untuk
investasi dll
Sistem monitoring hutan nasional
(SMHN) yang handal dan
transparan integrasi
monitoring dan pelaporan
sub-national ke Nasional
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kerangka Kerja REDD+: Kesiapan untuk Implementasi
REDD+
Satgas REDD+: Stranas,
Institutions, Financing REDD+
NAP Red.
GHGs
Safeguard Systems
REL/RL MRV
System
Lokal (Sektoral & Program) Sinergitas
Demonstration
Activities (Kegiatan
Percontohan)
National
Konektifitas
Global Konektivitas
Terintegrasi
di Tingkat
Lokal,
Nasional
dan Global
Perpres 19/2010 dan 25/2011
Perpres 61/2011 dan 71/2011
Perpres 80/2011
Permenhut
Guidelines
9/24/2012
4
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Peraturan Presiden untuk Perubahan Iklim
• Peraturan Presiden Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
(46/2008)
• Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satgas REDD+
Nasional (19/2011 dan 25/2011)
• Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (61/2011).
• Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas
Rumah Kaca Nasional (71/2011).
• Inpres tentang Moratorium for Issuing Forest Concession
permits (10 /2011)
• Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang MP3EI
Ministry of Forestry
Republic of Indonesia
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924 8 February 2012
• Kehutanan dan Lahan Gambut (87%)0.767 GtCo2 atau 1.189 GtCO2
• Energi dan Transportasi (4.3%)
• Industri (0.9%) • Pertanian (0.7%) • Limbah (7.1%)
MP3EI dan REDD+ (Perpres 32/2011)
9/24/2012
5
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Pedoman Kementrian Kehutanan
• Stranas Kemenhut 2010-2014
• PerMen Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan
Demonstration Activities Pengurangan Karbon dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan
• PerMen Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2009 tentang
Tata Cara Perijinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung
• SNI 7724:2011: National Standard for Ground Based Forest Carbon
Guidance for carbon measurement for estimating forest carbon
stocks
• SNI 7725:2011 Development of allometric equation for estimating
forest carbon stocks based on field measurement
• Permenhut No. 10/2011 tentang Enam Kebijakan Prioritas Kemenhut
• Permenhut No. 20/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
Ministry of Forestry
Republic of Indonesia
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kegiatan Utama (Stranas Kemenhut 2010-14) NO Action Plan Period Indication of Emission
Reduction (million tonne of CO2e)
Responsible Institution
1. Pembangunan 120 KPH (seluruh propinsi)
2010 – 2014 31.15 Kemenhut (PJ)
2. Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan kehutanan (12 propinsi)
2010 – 2014 24.32 Kemenhut (PJ)
3. Pengembangan pemanfaatan Jasa lingkungan (2 propinsi)
2010-2014 3.67 Kemenhut (PJ)
4. Pengukuhan kawasan hutan (seluruh propinsi)
2010-2014 123.41 Kemenhut (PJ)
5. Peningkatan, rehabiliitasi operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut) (23 propinsi)
2010-2014 5.23 Kemen PU (PJ)
6. Pengelolaan lahan gambut
untuk pertanian berkelanjutan
2011-2020 103.98 Kementan (PJ)
9/24/2012
6
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
NO Action Plan Period Indication of Emission Red (m tonne of CO2e)
Responsible Institution
7. Pengembangan pengelolaan lahan
pertanian di lahan gambut terlantar
dan terdegradasi untuk mendukung
subsektor perkebunan, peternakan
dan hortikultura
2011 - 14 100.75 Kementan (PJ)
8. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS Prioritas
2010 - 2014 91.75 Kemenhut (PJ)
9. Pengembangan Perhutanan Social 2010 – 14 100.93 Kemenhut (PJ)
10. Pengendalian Kebakaran Hutan (11 propinsi)
2010-14 21.77 Kemenhut (PJ)
11. Penyidikan dan pengaman hutan (11 propinsi)
2010 -15 2.30 Kemenhut (PJ)
12. Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esential dan pembinaan hutan lindung (17 propinsi)
2010-14 91.27 Kemenhut (PJ)
13. Peningkatan usaha hutan tanaman (26
propinsi) 2010-2014 110.10 Kemenhut (PJ)
Kegiatan Utama (Stranas Kemenhut 2010-14)
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Murdiyarso (2012)
9/24/2012
7
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
PENUTUP
Dukungan teknologi/riset yang masih diperlukan dalam waktu dekat :
Sinergitas antara STRANAS REDD+, RAN-GRK, dan Target Pembangunan Nasional di Nasional dan Propinsi Fokus pada efektivitas, pemerataan, dan pengamanan untuk minimalisasi gap pemahaman
On line informationhuge accessibility http://www.REDD-Indonesia.org
STANDARDISASI, LINGKUNGAN, PERUBAHAN IKLIM
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kementerian Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Jl. Gunung Batu No.5 Bogor
Telp: 0251 8633944 Fax : 0251 8634924
Kembang Sekuntum Harum diTaman Jangan Dipetik Sebelum Berkembang
Tantangan Kehutanan Serumit Zaman Harapkan REDD+ sebagai Peluang