bappeda.babelprov.go.idbappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen... · web viewtelaah...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwasannya Rencana Strategis (periode tahun 2012 – 2017) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terselesaikan pada tahap awal operasionalisasi instansi dimaksud dengan tujuan agar kiranya eksistensi, visi, misi, program dan kegiatan yang akan direncanakan pada periode lima tahun ke depan dapat terarah dan didokumentasikan dengan baik.
Selanjutnya, diharapkan dengan Rencana Strategis yang telah terinci dengan target/sasaran program dan kegiatannya, maka BPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki rencana-rencana yang terukur dan dapat mempermudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan dimaksud pada setiap periode waktu tertentu, termasuk dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari BPAD tersebut.
Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini.
Demikian Rencana Strategis ini, dibuat agar kiranya dapat bermanfaat secara optimal sebagaimana yang diharapkan.
Pangkalpinang, 20 Agustus 2012
TIM PENYUSUN
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good
Governance), reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan suatu
kebutuhan. Salah satunya reformasi birokrasi di bidang Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5
(lima) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah sebagai pedoman dalam merumuskan rencana awal Renja-
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Secara teknis, tahapan/proses
penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah disusun melalui rangkaian kegiatan berikut:
1. Menjabarkan visi, misi, dan program Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah.
2. Menyusun program Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah:
a. Merumuskan visi dan misi program Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah.
b. Merumuskan tujuan, strategis, dan kebijakan Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah.
c. Merumuskan kegiatan indikatif Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Kedudukan Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
dalam system perencanaan pembangunan daerah disusun dengan
berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungs Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang ditetapkan Kementrian/Lembaga.
2
Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah memiliki
kedudukan dan fungsi sebagai berikut:
a. Acara Penyusunan Renja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung serta Renja Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah/Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota.
b. Rancangan awal Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menjadi masukan bagi pemutakhiran
rancangan awal RPJMD menjadi RPJMD yang akan digunakan sebagai
sumber bahasan dalam musrenbang RPJMD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum terbentuknya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Belitung ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40330);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab
XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jalur
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 );
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib
Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film Cerita atau
Dokumenter;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tatacara Pengalihan
Dokumen ke Dalam Micro Film atau Media lainnya dengan Legalisasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 );
22. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 );
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Kearsipan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
27. Keputusan Persiden RI Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip
Statis;
5
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang
Pedoman Standardisasi Alat Kelengkapan Kearsipan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 tentang Jadwal
Retensi Arsip;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/
M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka
Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/Kep/
MENPAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya;
34. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1
Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3, Seri D);
6
1.3. Hubungan antar Dokumen
Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayananSKPD khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan
masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih
Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan
fungsinya. Bentuk hubungan antara Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dokumen lainnya adalah
sebagai berikut:
1. Hubungan Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :
- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menyiapkan rancangan awal Renstra sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Rancangan Awal Renstra menjadi bahan masukan bagi Bappeda dan
Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutakhirkan
Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibahas
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Rancangan Akhir RPJMD digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk membuat Rancangan Akhir Renstra Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan
Daerah tentang RPJMD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menetapkan Rancangan
Akhir Renstra menjadi Renstra dengan Peraturan Kepala Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7
2. Hubungan Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan Rencana Kerja (Renja) Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah:
-. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sesuai
dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan Awal
RKPD dan mengacu pada Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Rancangan Awal Renja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung termasuk Renja menjadi bahan masukan
bagi Bappeda dan Statistik untuk memutakhirkan Rancangan Awal
RKPD menjadi Rancangan RKPD;
- Rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi untuk penyusunan Rancangan
Akhir RKPD;
- Rancangan Akhir RKPD digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam
pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja ;
- Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan
Gubernur tentang RKPD, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menetapkan Rancangan
Akhir Renja menjadi Renja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.4. Sistematika Dokumen Renstra SKPD
Sistematika Dokumen Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan tentang : Latar Belakang, tujuan, dan sasaran,
Landasan Hukum, Hubungan antar dokumen dan Sistematika
Dokumen Renstra SKPD.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
Bab ini menyajikan tentang : susunan organisasi dan tata kerja,
Sumber Daya Satuan Kerja, Kinerja Pelayanan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menyajikan tentang : Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, telaah Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan
Isu-isu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menyajikan tentang : visi, misi, tujuan , sasaran serta
strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN
Bab ini menyajikan tentang : visi, misi, tujuan , sasaran serta
strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menyajikan tentang : indikator kinerja yang diharapkan
dicapai oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menyajikan tentang : kaidah pelaksanaan Renstra Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2012-2017..
1.5. Maksud dan Tujuan
Rancangan Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, dan strategi untuk
mencapai tujuan sesuai dengan fungsi dan kewenangan BPAD.
Adapun Tujuannya adalah :
1. Menetapkan Visi dan Misi, Program BPAD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
9
2.Mengerahkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi
kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan Perpustakaan
dan Kearsipan.
3.Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Perpustakaan dan Kearsipan secara
proporsional.
4.Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan
penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan yang sinegis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
10
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
perpustakaan dan kearsipan daerah.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 kemudian ditindaklanjuti
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun
2008 Nomor tentang Uraian Tugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,
perlengkapan, rumah tangga, hukum, organisasi dan tata laksana,
hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatiha serta
keuangan, mempunyai fungsi :
a. Menyusun Program di bidang Kesekretariatan;
b. Pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan,
hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Keuangan;
e. Pelaksanaan evaluasi Program;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas menyusun,
merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan
pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan, yang
11
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program kegiatan bidang pembinaan perpustakaan
dan kearsipan;
b. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan dan
kearsipan;
c. Pengiriman peserta diklat teknis perpustakaan dan kearsipan;
d. Pengusulan Penciptaan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan melalui
dinas/badan terkait;
e. Penilaian Arsiparis dan Pustakawan teladan tingkat provinsi;
f. Penilaian pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup provinsi;
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;
i. Pengkoordinasian kegiatan bawahan;
j. Pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
k. Pengevaluasian hasil kerja, penilaian dan penandatanganan DP 3
bawahan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Perpustakaan
Mempunyai tugas melaksanaan pengembangan perpustakaan di
daerah dan memberikan pelayanan masyarakat umum bidang
perpustakaan, dokumentasi dan informasi, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana program kegiatan bidang pengelolaan dan
pelestarian perpustakaan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
c. Pelayanan masyarakat umum melalui pembangunan/ pengembangan
perpustakaan provinsi secara terpadu;
d. Pelaksanaan penyediaan bahan pustaka;
e. Pelaksanaan pengolahan sistem penataan dan perawatan bahan
pustaka;
f. Pelaksanaan pembuatan peraturan teknis penataan perpustakaan;
g. Pelaksanaan penyajian bahan pustaka dengan sistem berbasis 12
teknologi informasi;
h. Penyusunan dan penerbitan bahan rujukan berupa bibliografi daerah,
bibliografi subjek dan katalog induk, abstrak, indeks, kumpulan
karangan ilmiah dan makalah;
i. Pengendalian dan pengembangan sistem dan kerjasama jaringan
informasi antar badan/lembaga perpustakaan di dalam dan di luar
negeri;
j. Penyelenggaraan lomba cerita, minat baca dan menulis;
k. Pelaksanaan penilaian peserta terbaik tingkat provinsi;
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
m. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;
n. Pengkoordinasian kegiatan bawahan;
o. Pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
p. Pengevaluasian hasil kerja, penilaian dan penandatanganan DP 3
bawahan;
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Mempunyai tugas melaksanakan urusan sistem pengelolaan arsip
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik
arsip aktif, inaktif maupun statis, dan mempunyai tugas:
a. Penyusunan rencana program kegiatan bidang pengelolaan dan
pelestarian arsip;
b. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kearsipan;
c. Pelaksanaan sistem pengolahan, penataan dan perawaran arsip;
d. Pelaksanaan pembuatan peraturan teknis penyelenggaraan kearsipan
lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
e. Pelaksanaan penetapan Jadwal Retensi Arsip;
f. Pelaksanaan sistem kearsipan berbasis teknologi;
g. Pelaksanaan pengolahan arsip aktif, inaktif dan statis;
h. Pelayanan informasi arsip aktif, inaktif dan statis bagi pengguna arsip;
i. Penyusunan daftar pertelaan arsip/daftar arsip;13
j. Pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur;
k. Pembuatan berita acara pemindahan dan pemusnahan arsip;
l. Pelaksanaan penelusuran arsip bersifat sejarah daerah;
m. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pelestarian arsip inaktif
dan statis;
n. Peningkatan koleksi arsip statis;
o. Pendistribusian tugas dan pemebrian petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan;
p. Pengkoordinasian kegiatan bawahan;
q. Pengawasan dan penilaian kepada bawahan;
r. Pengevaluasian hasil kerja, penilaian dan penandatanganan DP 3
bawahan;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.2.Sumber Daya Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahPada tahun 2011 jumlah pegawai yang berada di lingkungan Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
sebanyak 71 orang.
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam mengembangkan
kegiatannya didukung dengan jumlah pegawai berdasarkan jenjang
pendidikan. Adapun jenjang pendidikan beserta jumlahnya seperti pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah Keterangan
1. S.3 1 orang
2. S.2 2 orang
3. S.1. 23 orang
4. D. III 16 orang
5. SLTA 7 orang
6. SLTP 1 orang
7. SD -
Jumlah 50 orang
14
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Jumlah pegawai yang berada di Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah dilihat dari golongan dapat diamati pada tabel berikut.
Tabel 2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah Keterangan
1. IV 5 orang
2. III 22 orang
3. II. 23 orang
4. I -
Jumlah 50 orang
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin pegawai pada Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan.
Selengkapnya dapat diamati pada tabel berikut.
Tabel 3Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1. Laki-laki 14 orang
2. Perempuan 36 orang
Jumlah 50 orang
4. Asset yang Dimliki Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Selain memiliki Sumber Daya Manusis, Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah juga memiliki asset/modal sebagai berikut:
Tabel 4Asset Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
No. Asset yang tersedia Jumlah Keterangan
1. Luas Tanah
2. Luas Gedung
3. Jumlah Lantai
4. Ruang Administrasi
5. Ruang Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip
6. Ruang Pelayanan
7. Ruang pengolahan bahan
15
pustaka
8. Rak Arsip
9. Roll O’pack
No. Asset yang tersedia Jumlah Keterangan
10. Filling Cabinnet
11. Lemari Arsip
12. Filing Kartu
13. Boks Arsip
14. Lemari gambar besi 2 pintu
15 Sistem Proteksi Arsip terhadap bahaya kebakaran, menggu nakan gas FM 200
16. Mesin Absen Digital
17. Microfilm reader
18. Roda empat
19. Layanan Masyarakat Sadar Arsip
20 CCTV
21. Ruang Arsip Vital
22. Ruang layanan perpustakaan
23. Bahan Pustaka
24. Server
25. Komputer
26. Laptop
27. Jaringan LAN
28. Infocus
29. Layanan perpustakaan keliling
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahBerdasarkan ketentuan pedoman penyusunan renstra SKPD Provinsi,
bahwa setiap SKPD harus menjelaskan mengenai tingkat capaian kinerja
berdasarkan sasaran/target renstra SKPD sebelumnya, BPAD sebagai salah
satu SKPD yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, belum memiliki SPM sebagaimana ketentuan dalam peraturan yang
ada.
16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungDalam mengembangkan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
dengan kondisi sebagai berikut :
2.4.1. Tantangan
1. Memberikan pengertian kepada masyarakat akan peran dan fungsi
perpustakaan dan arsip sebagai sarana informasi;
2. Membuat regulasi untuk menguatkan fungsi dari perpustakaan dan
kearsipan
3. Mengembangkan perpustakaan yang ada di desa-desa di
kabupaten/kota di wilayah Prov
4. Memfasilitasi wilayah-wilayah di Provinsi Bangka Belitung yang belum
memiliki layanan Perpustakaan
5. Meningkatkan kualitas da kuantitas SDM untuk pengembangan
perpustakaan dan kearsipan.
1.4.2. Peluang (Oportunity)
1. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan
dan pelestarian perpustakaan dan arsip ;
2. Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan
kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta
peraturan yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah
secara spesifik menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam
pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di daerah.
3. Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan
4. Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik
secara manual maupun elektronik.
20
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan yang
berdasarkan tugas dan fungsi BPAD adalah yang berkaitan dengan bidang
aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya
berlandaskan pada prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga
struktur organisasi kurang proposional, system manajemen kepegawaian
belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan
remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban
kerja.
Demikian pula halnya terkait dengan pelayanan publik, khususnya
yang bersentuhan dengan masyarakat, belum sepenuhnya sesuai dengan
tuntutan dan harapan masyarakat, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan
fasilitas yang diinginkan belum dapat diwujudkan, tetapi secara bertahap
kekurangan-kekurangan yang ada akan terus dilakukan untuk mencapai
penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga pada kesempatan mendatang
harapan tersebut dapat diwujudkan pada waktunya.
Kondisi sebagaimana disebutkan di atas sangat berkaitan erat dengan
isu-isu strategis yang merupakan permasalahan inti yang belum dapat
diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki implikasi
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga
perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis terkait dengan tugas
pokok dan fungsi BPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1. Belum tersedianya gedung, sarana dan prasarana perpustakaan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21
2. Belum tersedianya gedung, depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital.
3. Pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan ke setiap
SKPD belum secara konsisten dilakukan, mengingat hal ini sangat
berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang ada;
4. Profesionalisme dan kompetensi pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan yang masih terbatas;
5. Ketersediaan data kualitatif maupun kuantitatif dalam pengembangan
budaya baca guna mewujudkan masyarakat belajar;
6. Pemasyarakatan budaya sadar arsip, baik dikalangan aparatur maupun
masyarakat secara luas masih kurang;
7. Masih kurangnya bahan pustakaan dan khazanah arsip sebagai sumber
informasi dan ilmu pengetahuan;
8. Ketersediaan layanan perpustakan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi belum memadai.
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi
dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan
misinya.
Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung periode 2012-2017 adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi local melalui pengembangan sinergisitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”. Dalam upaya untuk mecapai visi
22
tersebut ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2012-2017 yaitu :
a. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas
lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra
pembangunan produk unggulan wilayah
perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi
wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah
dan antarsektoral
b. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kualitas SDM (Society
Empowerment) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui
kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan
pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial,
budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta
melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap
lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang
yang harmonis sesuai dengan peruntukannyadengan melibatkan
pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi
d. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing
daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka
menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global
e. Perwujudan good governance dan clean government melalui penciptaan
etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan
kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi
pelayanan masyarakat Bangka Belitung.
Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan prinsip-prinsip
23
untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Faktor pendukung yang sangat berarti bagi Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam upaya
mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
berupa kepercayaan publik atau masyarakat akan pentingnya peranan dan
fungsi perpustakaan dan kearsipan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan
daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraRencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sasaran
jangka menengah antara lain:
1. Mengurangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/ daerah
yang tidak efektif dan efisien.
2. Adanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pengawas terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Menjadikan sistem pengawasan yang mampu menemukan penyebab
terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Memperkuat lembaga pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsional.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dalam rangka
pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Setiap perencanaan yang dilakukan harus
24
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
dengan memperhatikan lingkungan hidup strategis.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program
25
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Dalam menjalankan fungsi
kepemerintahan yang baik (good governance), tentunya harus disikapi
dengan berbagai faktor yang dapat mendukung terhadap penetapan
kebijakan yang ada, mengingat untuk mewujudkan kondisi tersebut
diperlukan kesepahaman dan sinergitas dari berbagai elemen, yakni tidak
saja dalam lingkungan internal akan tetapi eksternal juga turut berperan
dalam membantu pencapaiannya, hal mana prosesnya merupakan issu yang
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan
meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh
globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan
suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan
perubahan-perubahan kearah yang lebih baik demi terwujudnya good
governance.
Upaya untuk mewujudkan good governance tersebut, diantaranya
adalah dengan jalan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan
perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien,
efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya
26
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas
urusan wajib dan urusan pilihan.
Paradigma tersebut di atas berimplikasi pada penggabungan Badan
Perpustakaan dengan Badan Kearsipan, sebagaimana mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa Bidang Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi merupakan satu rumpun urusan yang diwadahi dalam bentuk
Badan.
Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama,
yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik.
Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa
keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan
bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional
(kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus ( in
special formats). Perbedaannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola
informasi dalam bingkai information product, yakni informasi yang sengaja
diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan
mengelola informasi terutama information by product, yakni informasi yang
lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi.
Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang
Perpustakaan yang menyatakan bahwa ” perpustakaan bertujuan
memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran
membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan tujuan
kearsipan yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa tujuan kearsipan
adalah :
27
1. Untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang syah;
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemafaatan
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pelindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;
5. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu
sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
7. Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, sosial,
politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri
bangsa, dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melakukan upaya
penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang
hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam
lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan
benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.
28
Menurut Winardi, dalam buku Manajemen Stratejik, latar belakang
pemikiran ditetapkannya Rencana Strategis di lingkungan instansi
pemerintah yang merupakan ”sektor publik,” adalah adanya permintaan
terhadap layanan yang berubah, yakni bahwa sektor publik harus
memperhatikan outward looking yaitu suatu sudut pandang organisasi yang
berorientasi/memperhatikan pada kebutuhan dari luar organisasi seperti
yang dilakukan oleh ”sektor bisnis”. Sebab, apabila organisasi pemerintah
tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, maka citra
organisasi/pemerintah manjadi kurang baik, karena pemerintah adalah
organisasi yang non rivalary (tanpa tandingan/saingan).
Kegiatan ”sektor publik” terdorong untuk mempelajari serta
mengaplikasikan strategik manajemen seperti yang dilakukan ”sektor bisnis,”
karena kesulitan yang dihadapi oleh sektor publik (pemerintah) dalam
mengaplikasikan stratejik manajemen. Kesulitan-kesulitan dimaksud adalah:
a. Kejadian-kejadian yang berlangsung menyebabkan rencana tidak dapat
dilaksanakan dengan baik.
b. Proses yang berlangsung menahan kreativitas dan inisiatif.
c. Terdapat problem-problem yang tidak diantisipasi dalam hal
mengimplementasi rencana yang ada.
d. Para manajer yang tidak terlibat dalam proses perencanaan tidak merasa
’terikat’ pada rencana tersebut.
e. Krisis jangka pendek, mengalihkan perhatian pihak manajemen dari
tindakan mengimplementasi rencana yang ada.
Sesuai dengan perkembangan zaman, masalah-masalah tersebut
tidak mungkin lagi diselesaikan dan dipecahkan secara tradisional atau
secara fraksional, tetapi penyelesaiannya memerlukan pendekatan
berlandaskan dasar sistem total.
29
Dalam mengaplikasikan stratejik manajemen di sektor publik, hal yang
perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan internal
maupun eksternal yang merupakan kegiatan yang sangat vital, bahkan dapat
menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi.
Lingkungan eksternal bagi kegiatan di sektor publik tidak jauh berbeda
dengan lingkungan eksternal yang terjadi di sektor bisnis, yang
membedakannya hanyalah bahwa di sektor bisnis yang berorientasi pada
profit/keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga perlu memperhatikan
lingkungan eksternal untuk organisasi pesaingnya, sedangkan didalam
sektor publik harus memperhatikan lingkungan eksternal dalam pengambilan
keputusan, karena organisasi di sektor publik merupakan organisasi tanpa
saingan dan pengambillan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap
masyarakat luas bukan pada organisasi pesaing. Jadi lingkungan eksternal
bagi kegiatan di sektor publik adalah masyarakat luas dan perubahan-
perubahan yang terjadi di dalamnya sehingga para pengambil keputusan
dapat memberikan pelayanan/kepuasan bagi masyarakat luas dan
memberikan hasil yang lebih baik.
Untuk menjaga agar organisasi tetap eksis, maka organisasi tersebut
harus melakukan kegiatan ”Echological Niche,” yaitu suatu kondisi dimana
prinsip-prinsip manajemen dalam hal ini penyediaan the six M yaitu man,
machine, materials, money, markets dan method sudah bekerja secara
harmonis artinya echological niche akan terjadi, andaikata lingkungan
beranggapan bahwa sistem-sistem tersebut bekerja dengan baik/mapan
yang didukung oleh lingkungan yang berkepentingan atau lingkungan yang
sangat berkepentingan terhadap eksistensi sistem.
Dampak yang ditimbulkan apabila organisasi publik tidak
memperhatikan echological niche adalah terjadinya ketimpangan atau
ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip manajemen, karena tidak saling
30
mendukung yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran
organisasi malah tidak menutup kemungkinan akan menghancurkan atau
mematikan organisasi tersebut.
Analisis yang digunakan dalam menajemen stratejik adalah
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dikenal dengan
sebutan SWOT Analysis atau analisis mengenai faktor kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman, yang digunakan sebagai instrumen untuk
mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja
untuk meyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan.
Selanjutnya analysis SWOT atau analisis lingkungan internal dan
eksternal sebagai berikut:
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Masih kurangnya fungsional pustakawan dan Arsiparis
2) Masih perlunya peningkatan kemampuan SDM yang mengelola
perpustakaan dan arsip dalam mengembangkan perpustakaan dan
kearsipan.
3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perpustakaan dan
kearsipan kepada masyarakat
31
4) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan dan
kearsipan.
2. Lingkungan eksternal
a. Peluang (Opportunity)
2) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan
pelestarian perpustakaan dan arsip ;
3) Dukungan regulasi yang telah menetapkan perpustakaan dan
kearsipan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta peraturan
yang terkait perpustakaan dan kearsipan yang telah secara spesifik
menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan bidang
perpustakaan dan kearsipan di daerah.
4) Masih terdapat wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang membutuhkan layanan perpustakaan
5) Masih terdapat arsip-arsip yang belum dikuasai dan tertata, baik
secara manual maupun elektronik.
b. Ancaman (Threat)
1) Berkurangnya minat berkunjung karena keterbatasan ragam bacaan
dan keterbatasan;
2) Minimnya kerja sama dengan institusi atau lembaga lainnya dalam
rangka mengembangkan dan mempeluas jaringan pelayanan
perpustakaan dan kearsipan;
3) Perkembangan teknologi akan mengurangi peran Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
jika tidak segera menyesuaikan diri.
32
Dengan analisis SWOT tersebut di atas, manfaat yang dapat
diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi.
3. Membuat organisasi menjadi lebih efektif.
4. Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam
lingkungan yang semakin berisiko.
5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi
untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang.
6. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi
mereka pada tahap pelaksanaannya.
7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi.
8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.
Dari pemaparan SWOT Analysis di atas, maka dapat ditentukan
tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi organisasi serta
Strategi, yang meliputi program, dan kegiatan operasional dan Kebijakan,
yang merupakan pedoman pelaksanaan bagi tindakan tertentu berdasarkan
strategi pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra).
Dalam buku Reinventing Government (1992 : 133), David Osborne
dan Ted Gaebler menjelaskan, organisasi yang digerakan oleh misi lebih
efisien, inovatif, fleksibel, dan mempunyai semangat yang lebih tinggi
daripada organisasi yang digerakan oleh peraturan. Bahwa organisasi yang
digerakan oleh misi memberi kebebasan kepada para karyawannya dalam
mencapai misi organisasi dengan metode paling efektif yang dapat mereka
temukan. Hal ini mempunyai keunggulan yang nyata.
33
Sementara itu, Richard M. Steers (1985 : 160) mengemukakan, jika
organisasi dipandang sebagai sistem pengejar tujuan, maka jelas bahwa
unsur pokok dalam keberhasilan organisasi adalah kesanggupan
manajemen untuk dengan jelas menetapkan sifat khusus dari tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Dengan tidak adanya tujuan dan rencana yang
jelas, setiap manajer dalam organisasi terpaksa memutuskan sendiri
bagaimana menggunakan uang, peralatan, dan SDM menurut
pertimbangannya sendiri.
Disinilah pentingnya penyusunan rencana strategis. Setelah tujuan
ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan Strategi untuk
mencapai tujuan dimaksud Strategi harus mencakup visi, misi kebijakan dan
kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk
berhasilnya penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan agar dapat
mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
ditetapkan Visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah :
”Terwujudnya Perpustakaan dan Arsip Daerah Berbasis Teknologi Informasi Menuju Masyarakat Bangka Belitung yang Cerdas, Maju, dan Mandiri”
34
Penjabaran makna visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
1. Perpustakaan : a. Tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk
pemeliharaan koleksi buku, majalah dan bahan
kepustakaan lainnya yang disimpan, dibaca,
dipelajari dan dibicarakan;
b. Institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan
atau karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan
rekreasi para pemustaka;
c. Sistem yang memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca
serta memperluas wawasan dan pengetahuan
untuk meningkatkan kecerdasan dan
keberdayaan bangsa.
2. Arsip : a. rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
35
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Naskah-naskah yang di buat dan diterima oleh
Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan
Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik
dalam keadaan tunggal maupun berkelompok
dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan daerah dan masyarakat.
3. Basis : Dasar
4. Teknologi : a. Serangkaian prinsip atau metode rasional yang
berkaitan dengan pembuatan suatu objek, atau
kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang
prinsip-prinsip atau metode dan seni;
b. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis;
c. Perkembangan suatu media/alat yang dapat
digunakan dengan lebih efisien guna memproses
serta mengendalikan suatu masalah.
5. Informasi : a. Penerangan
b. Pemberitahuan, kabar atau berita tentang
sesuatu
c. Keseluruhan makna yang menunjang amanat
yang terlihat pada bagian-bagian amanat itu.
Untuk menjabarkan Visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disusun misi sebagai berikut :
36
Usulan Baru :
Mengembangkan infrastruktur perpustakaan dan kearsipan yang
representatif melalui peningkatan sarana dan prasarana
1. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan.
Usulan Revisi :
1.1 Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis
perpustakaan dan kearsipan
2. Membina, mengembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat.
Usulan Revisi :
2.1 Membina, mengembangkan minat dan budaya baca masyarakat
2.2 Membina dan mengembangkan budaya baca dan sadar arsip masyarakat
3. Melestarikan bahan pustaka (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil
budaya daerah.
Usulan Revisi :
3.1 Melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya daerah
untuk meningkatkan kualitas informasi
4. Menyelenggarakan layanan perpustakaan
Usulan Revisi :
4.1 Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan kearsipan yang berbasis
teknologi informasi
5. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Perpustakaan dan
Kearsipan
37
Usulan Revisi :
5.1 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
dan Kearsipan
6. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM Pengelola Kearsipan.
(Dihapus)
7. Mengembangkan budaya sadar arsip. (Dihapus)
Berdasarkan Visi dan Misi serta kondisi dan permasalahan yang
dihadapi saat ini, maka untuk memacu perkembangan penyelenggaraan
perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu di identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan.
Faktor-faktor kunci keberhasilan terdiri dari faktor internal yang berasal dari
organisasi Badan dan faktor luar yang lebih banyak ditentukan oleh peran
aktif stakeholder. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama maupun
secara terpisah dapat menentukan kesuksesan dan kegagalan strategi
BPAD dalam mencapai Visi dan Misi. Faktor-faktor ini juga dapat diartikan
sebagai kondisi ideal yang mendukung atau hal-hal yang harus berjalan
secara optimal apabila ingin meyakinkan kesuksessan suatu program dan
kegiatan.
Beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus diperhatikan sebagai tolok
ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan
dalam mencapai visi dan misi :
1. Lembaga Teknis BPAD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai
Badan yang mempunyai kebijakan yang mengarah pada pencapaian
tujuan bidang perpustakaan dan kearsipan.
38
2. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam
mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan
3. Tersedianya SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas di bidang
perpustakaan dan kearsipan.
4. Adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan pembinaan dan
pemberdayaan lembaga perpustakan dan kearsipan, serta
mengembangkan, mengelola dan melestarikan bahan perpustakaan dan
kearsipan;
5. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana;
6. Tersedianya Depo Arsip, dengan suatu sistem penyimpanan yang baik
dan teratur;
7. Adanya kemitraan perpustakaan dan kearsipan;
8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendayagunakan dan
memanfaatkan perpustakaan;
9. Adanya masyarakat pengguna jasa arsip;
10. Besarnya minat baca masyarakat.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan
bersifat idealistik, mengadung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat
untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi
arah pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria,
aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan
kegiatan, Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau
dari :
39
a. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana;
b. Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja
organisasi;
c. Sebagai alat untuk memicu dan memacu, agar semua organisasi
pemeritah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan,
karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan
hasil pada tingkat yang diharapkan.
Agar efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat
diukur, menantang, namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil.
Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang
diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap
pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
Sebagaimana Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sesuai dengan
faktor-faktor kunci keberhasilan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran
pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dalam kurun 5 (lima) tahun sejak
2012-2017. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Pedoman
Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Nasional Kearsipan.
2. Mendorong kualitas penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan
dan kearsipan di daerah.
3. Mewujudkan kualitas profesionalisme SDM Pengelola Perpustakaan dan
Kearsipan.
4. Mewujudkan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang penting dan
bernilainya perpustakaan dan kearsipan dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan serta kehidupan kebangsaan.
40
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD4.3.1. Strategi
Berkaitan dengan program dimaksud strategi yang dikembangkan untuk
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dihasilkan melalui proses analisis
lingkungan internal dan eksternal (ANALISIS SWOT). Rincian strategi
kegiatan Bidang Pembinaan Kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan adalah:
1. Mengoptimalkan lembaga/organisasi perpustakaan dan
kearsipan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia
perpustakaan dan kearsipan.
3. Meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan
bahan perpustakaan dan kearsipan;.
4. Meningkatkan budaya baca dan sadar arsip bagi aparatur
dan masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan perpustakan dan kearsipan
berbasis Teknologi Informasi.
4.3.2. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.
41
Kebijakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam kurun waktu 2012-2017 menurut rumusan
strategi adalah :
1. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dan kearsipan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perpustakaan dan
kearsipan;
3. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap
perpustakaan dan kearsipan;
4. Mendorong pengembangan sistem perpustakaan berbasiskan
teknologi informasi;
5. Mendorong pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan
untuk pengembangan dan pengelolaan perpustakaan
42
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang
telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai
dengan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan selama periode lima tahun,
dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Namun secara
keseluruhan program yang terdapat di lingkungan BPAD, yaitu :
PROGRAM – PROGRAM :A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan sarana gedung kantor BPAD
a. Gedung kantor BPAD
b. Gedung Perpustakaan Umum daerah
c. Gedung Depo Arsip
d. Ruang pemusnahan arsip
e. Landscaping dan parking area serta pagar kantor
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor BPAD
B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan;
2. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan;
3. Bimbingan Teknis bagi Pengelola;
4. Bimbingan Teknis Pelestarian Bahan Pustaka;
5. Bimbingan Teknis Story Telling;
6. Bimbingan Teknis Tim Penilai Pejabat Fungsional Pustakawan;
7. Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah;
8. Bimbingan Teknis Otomasi Perpustakaan;
9. Bimbingan Teknis Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Digital;
43
10.Sosialisasi Tim Penilai Pustakawan;
11.Sosialisasi Sertifikasi Pustakawan;
12.Pengembangan SDM Perpustakaan
13.Apresiasi Kearsipan untuk Pejabat Eselon II SKPD lingkup Provinsi dan
Kab/Kota
14.Apresiasi Kearsipan untuk Pejabat Eselon III
15.Bimbingan Teknis Pemberkasan dan Penyusutan Arsip
16.Bimbingan Teknis penyelamatan arsip Pemilu
17.Bimbingan Teknis Pengelolaan arsip Kartografi
18.Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Vital
19.Bimbingan Teknis pengelolaan arsip Keuangan
20.Bimbingan teknis pengelolaan arsip aset
21.Bintek Implementasi Peraturan Perundang Undangan
22.Pengembangan SDM Kearsipan
23.Rapat koordinasi Bidang Kearsipan
24.Bimbingan teknis pengelolaan arsip Kepegawaian
25.Bimbingan teknis Pengelolaan arsip Statis
26.Sosialisasi UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan
27.Sosialisasi Perpustakaan
28.Pendidikan dan Pelatihan Formal
B. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1. Pengembangan minat dan budaya baca
2. Penyediaan bahan pustaka
3. Publikasi dan sosialisasi
4. Pelayanan perpustakaan keliling
5. Lomba penulisan cerita rakyat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Sosialisasi UU No.04 tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam
7. Peyusunan Bibiliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah
8. Pembentukan Tim Penilai Pejabat Fungsional Pustakawan
44
9. Rapat Penilaian Angka Kredit Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan
10.Rapat Tahunan dan Temu Konsultasi Pustakawan
11.Penerbitan Jurnal Pustakawan
12.Penerbitan Buletin Pustakawan
13.Kunjungan dan Study Banding Pustakawan / Pengelola Perpustakaan
14.Memberi konsultasi Kepustakawanan
15.Lomba Pustakawan Teladan
16.Pameran Buku
17.Bedah Buku
18.Lomba menulis puisi untuk anak SD
19.Lomba mewarnai untuk anak TK
20.Lomba menulis untuk SMP dan SMA
21.Pembinaan Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota dan Desa
22.Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
23.Pengembangan Perpustakaan Kab/Kota
24.Pengembangan Perpustakaan Desa
25.Lomba Story Telling
26.Penelusuran Sejarah Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.Penelusuran Sejarah Pahlawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.Seminar tentang Budaya Membaca
29.Penelusuran Sejarah Bangunan Peninggalan Belanda di Provinsi Kep.
Bangka Belitung
30.Penelusuran Sejarah Peninggalan Bung Karno di Provinsi Kep. Bangka
Belitung
31.Pengumpulan dan Pelestarian Foto-foto Bung Karno di Pulau Bangka
32.Penelusuran Peninggalan Kerajaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33.Penelusuran Legenda Cerita Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
34.Penelusuran Naskah Kuno
45
35.Pembuatan Kliping tentang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
36.Survei Minat Baca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
37.Survei Pengguna Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
C. Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan1. Pengelolaan arsip in aktif SKPD Lingkup Prov. Kep. Babel
2. Pengumpulan Data
D. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah1. Penelusuran Sejarah Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Penelusuran Sejarah Pahlawan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Penelusuran Sejarah Bangunan Peninggalan Belanda di Provinsi Kep.
Bangka Belitung
4. Penelusuran Sejarah Peninggalan Bung Karno di Provinsi Kep. Bangka
Belitung
5. Pengumpulan dan Pelestarian Foto-foto Bung Karno di Pulau Bangka
6. Penelusuran Peninggalan Kerajaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Penelusuran Legenda Cerita Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Penelusuran Naskah Kuno
9. Penyusunan Pergub Tentang Kearsipan
10.Pengkajian dan pengembangan Kearsipan Prov.Kep.Babel
11.Pembinaan Bidang Kearsipan dan lomba sadar arsip lingkup SKPD Provinsi
12. Pembinaan Kearsipan Kabupaten/Kota
13.Penelusuran Arsip sejarah prov. Kep Bangka Belitung
14.Penyusunan PERGUB JRA
15.Penyusunan PERGUB tentang pengelolaan dan perawatan arsip statis
16.Penataan dokumen/arsip statis Kabupaten/Kota
17.Penyusunan PERGUB tentang wajib serah dokumen/arsip statis
18.Penelusuran Arsip Kartografi Prov. Kep. Bangka Belitung
19.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2007
46
20.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2012
21.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2017
22.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2004
23.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2009
24.Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada Tahun 2014
25.Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
6) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana arsip.
2. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan1. Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2. Seminar Kearsipan
3. Dialog tokoh pemerhati kearsipan
4. Penerbitan majalah kearsipan
5. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang pengelolaan arsip
6. Pengadaan sarana kearsipan
7. Pelayanan Sadar arsip
8. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
9. Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
10.Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip
11.Sosialisasi PERGUB JRA Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan
Non Keuangan
12.Pameran arsip statis Prov. Kep. Babel
13.Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan publik
14.Penyediaan sarana layanan infromasi arsip
15.Pembangunan Database Informasi Kearsipan
16.Penyusunan Sistem Katalog Data
17.Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
47
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pengukuran kinerja dalam hal ini merupakan alat pengukuran kinerja dari
program yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tahun 2012-2017. Pengukuran
kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan dari
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara
operasional dilaksnanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.
Indikator Kinerja sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung secara rinci akan sesuai dengan kinerja program yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Adapun Indikator Kinerja dari pelaksanaan rencana
pembangunan yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 berdasarkan tujuan dan sasaran
yaitu :
1.1. TUJUAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan Pedoman
Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Nasional Kearsipan;
2. Mendorong kualitas penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan
dan kearsipan di daerah;
3. Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian arsip sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan dan pelestarian arsip
48
5. Mewujudkan kualiias profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola
perpustakaan dan kearsipan.
6. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pelestarian
arsip sebagai khasanah informasi dan pengetahuan.
7. Mewujudkan pemahaman aparatur dan masyarakat bahwa arsip
mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi
mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan
kebangsaan.
1.2. SASARAN
1. Terpenuhinya pembinaan kelembagaan perpustakaan dan kearsipan.
2. Terpenuhinya standarisasi perpustakaan dan kearsipan.
3. Terlaksananya pengjkajian dan pengembangan bidang perpustakaan
dan kearsipan.
4. Terlaksananya koordinasi dan sinkronikasi bidang perpustakaan dan
kearsipan.
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelestarian arsip sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
6. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang representative
7. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi,
profesionalisme Arsiparis tenaga teknis perpustakaan dan teknis
kearsipan.
8. Memberikan fasilitasi pemeliharaan, kelestarian koleksi bahan
perpustakaan dan arsip.
9. Meningkatkan apresiasi aparatur pemerintah dan masyarakat
terhadap perpustakaan dan kearsipan.
49
BAB VIIPENUTUP
Dokumen perencanaan jangka menengah Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertulis dalam Rencana Strategi
(Renstra) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2012-2017 yang merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan untuk 5 tahun.
Sebagai tindak lanjut dari perencanaan jangka menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) ini adalah secara operasional tahunan disusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Dalam rangka konsistensi implementasi Rentra Badan Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 maka perlu
diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan indikasi Kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.
2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berkewajiban untuk menyususn Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rencana Kerja
Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
3. Usaha untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Tahun
2012-2017, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten
berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
50
rencana pembangunan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka 5 (lima) tahun.
4. Pada Rencana Kerja Operasional tahunan akan menjadi kegiatan yang
kinerjannya harus benar-benar terukur (input, output, outcome, dan capaian
program), serta dalam implementasinya harus memperhatikan pelayanan publik,
berbasis cost outcomes dan cost efectifness.
5. Dukungan kemampuan dan kompetensi, kelengkapan peralatan barang dan
jasa serta sarana dan prasarana aparatur dalam rangka keberhasilan capaian
kinerja program dan kegiatan harus terealisasi karena dalam hal ini merupakan
kinerja dari BPAD.
6. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diukur dari
keberhasilan tolok ukur dan target kinerja sasaran program, yang selanjutnya
merupakan suatu kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepulauan
Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
51