· web viewkursus program perencanaan nasional (ppn) bagi para perencana dari berbagai instansi...

APARATUR PEMERINTAH

BAB XXII APARATUR PEMERINTAH A. PENDAHULUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur pemerintah dalam Repelita V diarahkan pada penyempurnaan seluruh sistem aparatur pemerintahan di pusat dan daerah serta dalam hubungan pusat dengan daerah, termasuk badan-badan usaha milik negara dan daerah, serta pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan unsur sumber daya manusianya. Pembangunan aparatur pemerintah diupayakan untuk makin mewujudkan administrasi pemerintahan yang berdisiplin, mampu, produktif, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, juga dimaksudkan agar aparatur pemerintah dapat menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan peluang yang terbuka dalam perekonomian nasional dan internasional dengan mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat GBHN 1988 tersebut, dalam Repe lita V, disusun dan telah dilaksanakan kebijaksanaan pendayagunaan aparatur pemerintah yang meliputi: (1) peningkatan pengabdian dan kesetiaan aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan; (3) pembinaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah di pusat dan di daerah termasuk perusahaanperusahaan milik negara dan milik daerah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanannya, serta makin mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat; (4) penanggulangan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pungutan liar dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya; (5) pemantapan hubungan fungsional antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; (6) pemantapan hubungan kerja yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab; (7) peningkatan koordinasi, kerja sama dan kemampuan aparatur pemerintah yang ada di daerah, baik aparatur pusat maupun aparatur daerah untuk lebih memperlancar tugas pemerintah dan menyerasikan pembangunan di daerah; dan (8) peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam melayani dan mengayomi masyarakat, dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi rakyat dalam pembangunan, serta menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif.

Keseluruhan kebijaksanaan dan upaya tersebut merupakan kelanjutan dan peningkatan dari upaya yang pada dasarnya telah dilakukan dari repelita ke repelita selama PJP I, dan ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan strategi, kebijaksanaan dan rencana pembangunan nasional yang didasarkan dan merupakan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hasilnya, kondisi aparatur pemerintah pada akhir Repelita V sudah semakin baik dan mantap dibandingkan dengan yang telah dicapai pada akhir Repelita IV. Hal tersebut ditandai dengan antara lain: (a) makin rasionalnya struktur kelembagaan aparatur pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta makin baiknya sistem hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan berkembangnya otonomi daerah yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan asas pendelegasian tugas pelaksanaan (dekonsentrasi), penyerahan urusan (desentralisasi) dan tugas pembantuan (medebewind);

(b) makin tertib dan mantapnya ketatalaksanaan pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, yang antara lain ditandai dengan makin meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha;

(c) makin mantapnya sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan yang didukung dengan makin meningkatnya kemampuan instansi-instansi yang bertugas di bidang tersebut dalam melaksanakan tugasnya baik di pusat maupun di daerah ; (d) makin meningkatnya kualitas, tingkat kesejahteraan dan disiplin pegawai negeri sipil (PNS); dan (e) makin tertatanya status hukum dan manajemen BUMN dalam peranannya untuk ikut meningkatkan penerimaan negara.

B. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR PEMERINTAH

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sejak Repelita I, berpedoman pada GBHN 1988 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam buku Repelita V, pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah dalam Repelita V tetap diarahkan pada 9 program pokok yaitu baik dalam bidang kelembagaan;

kepegawaian; ketatalaksanaan; sistem administrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian; aparatur perekonomian negara dan daerah; dan sistem pengawasan; maupun dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; peningkatan disiplin aparatur dan tertib hukum; serta kegiatan penelitian aparatur pemerintah, yang secara keseluruhan telah menghasilkan sistem administrasi negara yang makin mantap

1. Pendayagunaan Kelembagaan

Sejak Repelita I telah dilakukan secara berkelanjutan upaya pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan. Hasilnya antara lain tertatanya kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan desa, sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, telah pula dimantapkan penataan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan saling hubungan antara aparatur pusat dan daerah menurut asas pendelegasian tugas pelaksanaan (dekonsentrasi), penyerahan urusan (desentralisasi) dan tugas pembantuan (medebewind). Guna menunjang dan untuk lebih mendayagunakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dilaksanakan pula pembangunan prasarana fisik pemerintah, baik pada aparatur pemerintah pusat maupun daerah.

Selama Repelita V upaya tersebut dilanjutkan dengan pemantapan organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui rasionalisasi birokrasi, yang didukung oleh penerapan analisis jabatan dan analisis organisasi. Selain itu, dilakukan pula penajaman pendayagunaan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta penyediaan prasarana penunjangnya.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah semakin dimantapkan melalui upaya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974.

a. Aparatur Pemerintah Pusat

Pada awal PJP I, pendayagunaan kelembagaan instansi pemerintah di pusat didasarkan pada Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/Kep/8/1966 dan Nomor 75/U/Kep/1966, Keppres Nomor 170 Tahun 1966, Keppres Nomor 39 Tahun 1969, Inpres Nomor 6 Tahun 1970, dan Keppres Nomor 54 Tahun 1970. Kondisi kelembagaan instansi pemerintah pusat ditandai dengan belum tertatanya organisasi, dan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan yang kurang sesuai dengan tantangan pembangunan. Langkah-langkah pendayagunaan pada awal PJP I dilakukan sebagai kelanjutan program rehabilitasi dan stabilisasi pada tahun 1967-1968, dan selanjutnya dari repelita ke repelita telah ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pada akhir Repelita IV aparatur pemerintah telah tertata dan berfungsi dengan baik. Upaya pendayagunaan tersebut didasarkan pada Keppres Nomor 44 Tahun 1974 dan Keppres Nomor 45 Tahun 1974; yang kemudian disempurnakan dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1984 yang merupakan pedoman bagi pendayagunaan kelembagaan instansi pemerintah pusat khususnya departemen.

Dalam Repelita V unsur kelembagaan aparatur pemerintah pusat makin dimantapkan sehingga lebih tertata rapi, tertib, dan lebih mampu mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sejak tahun pertama hingga tahun keempat Repelita V telah ditata 60 satuan organisasi departemen/LPND termasuk instansi vertikal dan perwakilan RI di luar negeri, masing-masing 10 satuan organisasi pada> tahun 1989/90, 20 satuan organisasi pada tahun 1990/91, 14 satuan organisasi pada tahun 1991/92, dan 16 satuan organisasi pada tahun 1992/93. Sedangkan pada tahun kelima Repelita V telah ditata sebanyak 33

satuan organisasi terdiri dari 2 departemen, 10 perwakilan RI di luar negeri, 19 LPND dan 2 instansi ekstra struktural.

Perkembangan pendayagunaan kelembagaan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), instansi vertikal di daerah, perwakilan RI di luar negeri, instansi nonstruktural selama PJP I dimuat dalam Tabel XXII-1, disertai keterangan tentang dasar hukum penataan kelembagaan tersebut.

b. Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa

Salah satu hasil penting dalam pendayagunaan aparatur pemerintah daerah selama PJP I adalah diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikembangkan dan dimantapkan kelembagaan daerah, antara lain Bappeda Tingkat I dan II termasuk penyempurnaan eselonisasi, jabatan di lingkungannya, susunan organisasi Seketariat Wilayah Daerah Tingkat I dan II termasuk eselonisasi jabatan di lingkungannya, Sekretariat DPRD Tingkat I dan II, Badan Penanaman Modal Daerah, Dinas-dinas Daerah Tingkat I dan II, organisasi pemerintahan kecamatan dan Sekretariat Wilayah Kecamatan, Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), serta organisasi pemerintahan desa termasuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai pengganti Lembaga Sosial Desa (LSD). Sejalan dengan itu, sejak tahun 1982 telah dilakukan pula peningkatan mutu perencanaan pembangunan daerah antara lain berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. Dengan berbagai upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah telah dapat dilakukan

TABEL XXII – 1

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

APARATUR PEMERINTAH

1968, 1988/90 – 1993/94

No.Departemen/LPND

Penataan

Undang-undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

1. Badan Koordinasi

Survei dan Pemetaan

Nasional

(BAKOSURTANAL)

Pembentukan Badan

Koordinasi Survey

Dan Pemetaan

Nasional

-

-

Keppres No. 83/1969

2. Dewan Pertahanan

Keamanan Nasional

Pembentukan Dewan

Pertahanan Keamanan

Nasional

-

-

Keppres No. 51/1970

Tgl. 1 Agustus 1970

3. BAPPENAS

-

-

Penataan Kembali Unit

Organisasi Badan

Perencanaan Pemba-

Ngunan Nasional

Keppres No. 7/1988

Tgl. 6 Aapril 1988

4. BAKN

-

-

Penyempurnaan

Organisasi Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara (BAKN

Keppres No. 15/1988

Tgl. 10 Mei 1988

5. Badan Pertanahan Nasional (BPN

Pembentukan Baru

Badan Pertanahan

Nasiona

-

-

Keppres No. 26/1988

Tgl. 19 JUli 1988

6. Departemen Keuangan

-

-

Perubahan Susunan

Organisasi Departemen

Keuangan

Keppres No. 27/1988

Tgl. 28 Juli 1988

7. Departemen Perhubungan

-

-

Perubahan Susunan

Organisasi Departemen

Perhubungan

Keppres No. 27/1988

Tgl. 28 Juli 1988

8. Badan Koordinasi Bantuan Pemantap Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS)

-

Mencabut Keppres

No.9 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok

Organisasi dan Prosedur

Korpkamtib, terakhir diu-

Bah dengan Keppres

No. 47/1978

Keppres No. 29/1988

Tgl. 5 September

1988

9. Departemen Kehakiman

-

-

Penyempurnaan

Organisasi Depar-

Temen Kehakiman

Keppres No. 32/1988

Tgl. 19 September

1988

10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

-

Mencabut Kep-

Press No. 18/1974

Dan menetapkan

Kedudukan, tugas

Tugas Pokok dan

Fungsi LAPAN

-

Keppres No. 33/1988

Tgl. 27 September 1988

11. Departemen Kehutanan

-

-

Penyempurnaan

Organisasi

Dep. Kehutanan

Keppres No. 47/1988

Tgl. 19 September

1988

No.Departemen/LPND

Penataan

Undang-undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

12.Departemen

Keuangan

13.Tim Koordinaai

Penanganan Masa—

lah Pertanahan

14.Dewan Standarisasi

Nosional

15.Badan Kebijaksanaan

Perumahan Nasional

(BKPN)

16.Dewan Gula Indonesia

17.Perpustakaan Nasional

18.Menteri Muda. dan

Staf Menteri Muda

19.Departemen Luar

Negeri

20. Departemen

Perhubungan

-

-

-

-

-

Menetapkan Lembaga

yang menangani

parpustakaan secara

nasional

—

Pembukaan Kedutaan

Besar RI, di Bogota,

Colombia

—

—

Pembubaran Tim Koordi—

nasi Penanganan Masalah

Pertanahan yang dibentuk

dengan Keppres.Nomor

51/1979, terakhir diubah

dengan Keppres No. 4/1985.

-

-

-

-

Mencabut Keppes No.23

Tahun 1983 tentang

Kedudukan, Togas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja

Mentri Muda serta Susunan

Organisnsi Staf Menteri

Muda

-

-

Penyempurnaan

Organisasi

Dep. Keuangan

—

Penyempurnaan

Dewan Standari—

sasi Nasional

yang dibentuk

dg Keppres No.

20 Tahun 1984

Perubahan atas

Keppres No.8

Tahun 1985 me—

ngenai Keanggo‑

taan BKPN.

Perubahan atas

Keppres No. 28/

1982 tentang De—

wan Gula Indone

sia sebagaimana

telah beberapa

kali diubah, terakhir

dengan Keppres

No.19/1988

-

-

-

Penyempurnaan

Organisni Dep.

Perhubungan

Keppres No.55/1988

TgI. 10 Desember

1988.

Keppres No. 2/1989

TO. 10 Januari

1989.

Keppres No.7/1989

Tgl. 30 Januari

1989.

Keppres No. 8/989

Tgl. l Pebruari

1989.

Keppres No. 10/1989

Tanggal 6 Pebruari

1989

Kepprm No. 1111989

TgI: 6 Maret 1989

Kepprm No.14/1989

TgI.23 Maret 1989.

Keppres No. 15/1989

Tanggal 23 Maret

1989

Keppres No.16/1989

TgI.5 April1989.

Lanjutan Tabel XXII - 1

No.Departemen/LPND

Penataan

Undang-undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

21. Lembaga Administrasi Negara

-

Menghapus Keppres

No. 5/71 dan menetapkan

Kedudukan, tugas pokok

Dan fungsi organisasi, tata

Kerja dan anggaran

Belanja LAN

-

Keppres No. 33/1988


22. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Non Struktural)

Pembentukan Or-

Ganisasi dan Tata Kerja

Badan Pertimbangan

Pendidikan Nasional

-

-

Keppres No. 33/1988


23. Badan Pengelola Industri Strategis

Pembentukan Or-


Badan Pengelola Indus-

Tri Strategis

-

-

Keppres No. 33/1988


24. Badan Pertimbangan Telekomunikasi (Non Struktural)

Pembentukan Or-


Badan Pertimbangan

Telekomunikasi

-

-

Keppres No. 33/1988


25. Dewan Pembina Industri Strategis

Pembentukan Or-


Dewan Pembina Industri Strategis

-

-

Keppres No. 33/1988


26. BAPPENAS

Pembentukan Or-


Tom Koordinasi Penge- lolaan Tata Ruang

Nasional

-

-

Keppres No. 33/1988


27. BAKIN

-

-

Penyempurnaan

Organisasi Dep.

BAKIN

Keppres No. 64/1989

Tgl. 26 Desember

1989

28. Departemen Perdagangan

-

-

Penyempurnaan

Organisasi Dep.

Perdagangan

Keppres No. 4/1990

Tgl. 24 Januari

1990

29. Departemen Pertanian

-

-

Penyempurnaan

Organisasi Dep.

Pertanian

Keppres No. 4/1990

Tgl. 24 Januari

1990

30. Badan Pengendali Bimas (Non Struktural)

-

Menghapus Keppres

No. 62/1983 Tentang

Badan Pengendali Bimas

Dan menetapkan tugas

Pokok, organisasi Badan

Pengendali yang baru

-

Keppres No. 5/1990

Tgl. 24 Januari

1990

XXII/11

No.Departemen/LPND

P e n a t a a n

Undang—undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

31.Pertamina

—

Menghapus Kep—

—

Keppres No. 11/1990

pros No. 44/75

Tgl. 15 Maret 1990

tentang pokok organisasi

Pertamina dan menempkan

pokok— pokok organisasi

yang barn

32.Departemen Luar

Pembukaan Kedutaan

—

—

Keppres No.17/1990

Negeri

Besar RI, di Windoek,

Tanggal 1 Mei 1990

33.Departemen Luar

Namibia.

Pembukaan Kedu taan

—

Keppres No.18/1990

Negeri

Besar RI, di Santiago,

Tanggal l Mei 1990

34.Badan Pengendaean

Chili.

Pembentukan Or—

—

—

Keppres No.23/1990

Dampak Lingkungan

ganisasi & Tata Kerja

Tgl. 5 Juni 1990

35.Dewan Telekomunikasi

Badan Pe ngendalian

Dampak Lingkungan.

—

Pembubaran Dewan

—

Keppres No.24/1990'

Telekomunikasi

TgI. 12 Juni 1990.

36.Departemen Kehutanan

—

—

Penyempurnaan

Keppres No, 25/1990

37.Departemen Parpostel

—

—

Organisasi Dep.

Kehutanan

Penyempprnann

TgI. 13 Juni 1990.

Keppres No.25/1990

38.Badan Koordinasi

-

—

Organisasi Dep.

Parpostel

Pengaturan kembali

TgI. 13 Juni 1990.

Keppres No.43/1990

Nasional Penang—

penanggulangan ben—

TgI. 19 September

gulangan Bencana

cana alam

1990.

39.Departemen Kehakiman

Pembentukan Pe—

—

—

Keppres No.52/1990

ngadilan Tata

Tanggal 30 Oktoher

Usaha Negara Di

1990

40.Panitin Pemilihan

Jakarta, Medan,

Palembang, Su‑

rabaya, dan

Ujung Pandang

—

—

Penetapan kembali

Keppres No.56/1990

Indonesia

Susunan Organisasi

Tgl. 17 Desembpr

dan Tata Kerja Panitia

1990.

Pemilihan Indonesia,

sebagai pelaksanaan

PP 35/1985

Lanjutan Tabel XXII — 1

No.Departemen/LPND

Penataan

Undang-undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

41. Departemen Luar Negeri

-

Penutupan Per-

Wakilan RI di

Berlin Timur

Dan Berlin Barat

Kerja dan anggaran

Belanja LAN

-

Keppres No. 2/1991

Tgl. 17 Januari

1991

42. Sekretaris Negara

-

-

Perubahan Kep-

Pres No.53 Ta-

Hun 1985 ten-

Tang Badan Pe-

Ngelola Komplek

Kemayoran

Keppres No. 3/1991

Tanggal. 18 Januari

1991

43. Departemen Perhubungan

-

Penyempurnaan

Organisasi Dep.

Perhubungan

Keppres No. 8/1991

Tgl. 20 Pebruari

1991

44. Institut Agama Islam Negeri

Pencabutan PP No. 13/1991

Tentang Pokok-pokok

Organisasi IAIN

-

PP. No. 13/1991

Tgl. 20 Pebruari

1991

45. Sekretaris Negara

-

Perubahan Kep-

Pres No.8 Ta-

Hun 1978 ten-

Tang Organisasi

Sekretariat Ne-

Gara sebagaima-

Na telah diubah

3 kali terakhir

Dengan Keppres

No.16 Tahun

1983

Keppres No. 16/1991

Tanggal. 19 Maret

1991

46. Departemen P & K

Pencabutan Keppres

Tentang Susunan Organisasi

Universitas/Institut Negeri

-

Keppres No. 19/1991

Tanggal. 29 April 1991

47. Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara

Pembentukan Badan

Urusan Piutang dan

Lelang Negara

-

-

Keppres No. 21/1991

Tanggal. 29 April

1991

48. Departemen Keuangan

Pembukaan Unit

Swadana dan Tata Cara

Pengelolaan Keuangan-

nya

-

-

Keppres No. 38/1991

Tanggal. 26 Agustus

1991

49. Departemen Koperasi

-

-

Penyempurnaan

Organisasi

Dep. Koperasi

Keppres No. 42/1991

Tanggal 19 Septem-

Ber 1991

50. Kejaksaan

-

-

Penyempurnaan Su-

Sunan Organisasi dan

Tata Kerja Kejaksaan

Keppres No. 55/1991

Tgl. 20 Nopember 1991

XXII/13

No.Departemen/LPND

P e n a t a a n

Undang—undang/PP/

Keppres

Pembentuknn Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

51.Biro Punt Statistik

52.Departemen Luar Negeri

53: Departemen Agama


55.Departemen Dalam Negeri


57.Departemen Dalam Negeri



60.Departemen Pertambangan

dan Energi


62. Departemen Kehakiman

63.Kejaksaan Negeri

—

Pembukaan Kedu taan

Bream Republik indone-

aia di Sana'o

Pembentukan

Pengadilan Agama

di Slabat dan di

Batam

Pembenlukan

Pengadilan TUN di

Bandung, Semarang

dan Padang

—

Pembentukan

Pengadilan TUN di

Pontianak, Bunjar—

masin dan Manado

Pendirian Sekolah

Tinggi Pemerintah

Dalam Negeri

Pembukaan Konsulat

RI di Perth, Australia

Pembukaan Konsulat

RI di Ho Chi Minh,

Vietnam

Pembentukan

Pengadilan Negeri

di Maliana

Pembentukan

Pengadilan TUN di

Kupang, Ambon dan

Jayapura.

Pembentukan

Kejaksaan Negeri

di Cibinong

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyempurnaan

Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Or—

ganisasi dan Tata kerja

Biro Puna Statistik

-

-

-

Penyempurnaan

Organisasi

Departemen

Dalam Negeri

-

-

-

-

Penyempurnaan

Organisasi

Departemen

Pertambangan

dan Energi

-

-

-

Keppres No. 6/1992

Tanggal 9 Januari

1992

Keppres No. 12/1992

Tanggal 12 Pebruari .

1992

Keppres No. 15/1992

Tanggal 19 Pebruari

1992

Keppres No.16/1992

Tanggal 19 Maret

1992

Keppres No. 27/1992

Tanggal 19 Juni 1992

Keppres No.41/1992

Tanggal 3 Agustus

1992 .

Keppres No. 42/1992

Tanggal 18 Agustus

1992

Keppres No.44/1992

Tanggal 20 Agustus

1992

Keppres No.45/1992

Tanggal 20 Agustus

1992

Keppres No. 67/1992

Tanggal 21 December

1992

Keppres No.15/1993

Tanggal 16 Pebruari .

1993

Keppres No. 16/1993

Tanggal 16 Pebruari

1993

Keppres No.34/1993

Tanggal 5 Mei 1993

No.Departemen/LPND

Penataa n

Undang—undang/PP/

Keppres

Pombentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnaan

64,Menko Ekku dan

Wasbang

65.Menko Industri

den Perdagangan

66.Mentcri Neganc

MENPPN; MENRISTEK,

MENPANOAN; MEN—

PENDUDUK;MENINVES;

MENAORARIA; MENPERA;

MENLN; MENUPW;

MENPORA; MENPAN

67.Departemen Luar

Negeri

68.Departemen Keuang—

an Perindustrian,

Koperasi dan Pembi—

naan Pengusaha

Kecil Kehutanan,

dan Transmigrasi

69.Departemen Luar

Negeri

X70.Departemen Luar

Negeri

71.Badan Kebijaksanaan

Perumahan Nasional

-

-

-

..

-

-

-

Pembukann Kedutaan

Besar RI di Athena,

Yunani

—

-

-

-

-

-

-

-

Penyempurnaan

Kedudukan,Tugas

Pokok, Fungsi,

Susunan organisasi

dan Tata Kerja

Menko Ekku dan

Wasbang

Penyempurnaan

Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi,

Susunan organisasi

dan Tata Kerja

Menko Industri dan

Perdagangan

Penyempurnaan

Kedudukan, Togas

Pokok, Fungsi,

Susunan organisasi

dan Tara Kerja

Menteri Negara

Peningkatan Konsul—

at—Konsulat RI di

Toronto, Canada;

Karachi, Pakistan;

dan Noumea, New

Caledonia menjadi

Konsulat Jenderal

Penyempurnaan

Susunan Organi—

sasi Departemen

Keuangan,Per

industrian, Kope‑

rasi dan Pembi‑

naan Pengusaha

Kecil, Kehutanan,

dan Transmigrasi

Peningkatan Konsul—

at RI di Vancouver,

Canada menjadi

Konsulat Jenderal RI

—

Perubahan atas

Keppres No.8

Tahun 1985 tentang

Badan Kebijaksanaan

Perumahan sebagai‑

mana. telah diubah

dengan Keppres No.

8 tahun 1989

Keppres No. 42/1993

Tanggal 19 Mei 1993

Keppres No.43/1993

Tanggal 19 Mei 1993

Keppres No. 44/1993

Tanggal 19 Mei 1993

Keppres No.45/1993

Tanggal 19 Maret 1993

Keppres No.58/1993

Tanggal 1 Juli 1993

Keppres No.6.,1993

Tanggal 7 Juli1993

Keppres No.65/1993

Tanggal 20 Juli 1993

Keppres No.68/1993

Tanggal 31 Juli 1993

XXII/15

No.Departemen/LPND

Penataan

Undang—undang/PP/

Keppres

Pembentukan Baru

Penghapusan

Penyempurnann

72.Baden Perencanaan

Pembangunan

Nasional

—

—

Perubahan atas

Keppres No.35

Tahun 1973 tentang

Badan Perencanaan

Pembangunan

Nasional sebagai‑

Mana telah dua kali

diubah terakhir

dengan Keppres

No.7 tahun 1988

Keppres No.73/1953

Tanggal 11 Agustus 1993

73.Departemen Luar

Pembukaan

—

—

Keppres No.88/1993

Negeri

Kedutaan Besar RI

Tanggal 20 September

di Kiev, Ukraine, dan

1993

74.Arsip Nasional

di Tashken, Republik

Usbekistan

—

—

Penyempurnann

Keppres No. 92/1993

75.Departemen Luar

—

—

Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi,

Susunan Organisasi

dan Tata Kerja

Arsip Nasional

Pengaktifan kembali

Tanggal 11 Oktober 1993

Keppres No.93/1993

Negeri

Kedutaan Besar RI


76. Dewan Penerbangan

—

—

di Phom Penh

Kamboja

Penyempurnann

Keppres No.99/1993

Anlariksa Nasional RI

0rganisasi Dewan


77.Baden Urusan

—

—

Penerbangan dan

Antariksa National RI

Penyempurnann

Keppres N0. 103/1993

'Logistik

organuasi

Tanggal 4 Nopember

Bulog

1993

78.Baden Koordinasi

—

—

Penyempurnaan

Keppres Na. 109/1993

Keluarga Berencana

organisasi

Tanggal 9 Nopember

Nasional

BKKBN

1993

79.Departemen Luar

Pembukaan Konsulal

—

—

Keppres No. 2/1994

Negeri

Jenderal RI di

Tanggal 17 Januari 1994

80.Departemen Luar

Johanesburg, Afrika

Selalan

—

—

Peningkatan Kan—

Keppres No.2/1994

Negeri

Sulat RI di Penang

Tanggal 17 Januari 1994

81.Sekretariat Jenderal

—

—

Malaysia menjadi

Konsulat Jenderal RI

Penyempurnann

Keppres No. 13/1994

DPR—RI

Organisasi Sekre—

Tanggal 28 Pebruari 1994

82.Departemen

—

—

lariat Jenderal

DPR—RI

Penyempurnaan

Keppres No, 14/1994

Perindustrian

Organisasi Depar—


83.Departemen

—

—

temen Perindus‑

trian

Penyempurnann

Keppres No.18/1994

Pekerjaan Umum

Organisasi Depar—


temen Pekerjaan

Umum

secara lebih mantap dan terarah dengan mengkombinasikan secara realistis dan proporsional proses perencanaan dari alas dan dari bawah. Selain itu, telah berhasil pula ditingkatkan jumlah desa swadaya dan desa swakarya menjadi desa swasembada.

Berbagai hasil yang telah dicapai dalam pembangunan daerah dan desa sampai dengan tahun kelima Repelita V dapat dilihat secara lebih rinci dalam Bab XIV tentang Pembangunan Daerah, Desa dan Kota dalam Lampiran Pidato ini.

c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pendayagunaan hubungan pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan keserasian hubungan kerja dan pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah sehingga dapat lebih memperlancar upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Menjelang PJP I mekanisme hubungan kerja antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah didasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1967 yang masih berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pendayagunaan tersebut kemudian lebih ditingkatkan dengan pengaturan hubungan kerja dan tanggung jawab aparatur pemerintah tingkat pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 1969.

Sampai dengan akhir Repelita I, pengaturan lembaga pemerintah pusat dan daerah masih didasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 1965, sementara menunggu selesainya undang-undang penggantinya yang sudah dirancang dalam Repelita I. Dalam Repelita II ditetapkan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan pengganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tersebut yang selanjutnya dijadikan dasar pendayagunaan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai hasil upaya tersebut hingga tahun terakhir Repe lita IV, telah dimantapkan kesesuaian hubungan antara aparatur pusat dan daerah dan antara aparatur pusat di daerah, antara lain melalui penyerahan beberapa urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, dan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1985 yang telah meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah. Di samping itu, ditetapkan pula pengaturan koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 1988, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas dan fungsi instansi vertikal lainnya dan unit kerja pemerintah daerah.

Selama Repelita V, upaya pendayagunaan hubungan pusat dan daerah makin ditingkatkan, sehingga hubungan antara pusat dan daerah termasuk hubungan konsultatif fungsional antara Bappenas dengan Bappeda melalui beberapa pertemuan langsung, baik dalam Konsultasi Nasional (Konas) maupun dalam pertemuan-pertemuan lainnya makin mantap dan lebih berkualitas. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai masalah, prioritas serta sasaran-sasaran pembangunan di tiap daerah. Selain itu sampai dengan tahun kelima Repelita V telah dihasilkan berbagai aturan perundangan yang penting artinya bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta bagi peningkatan penerimaan daerah antara lain: (1) penyerahan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan II berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1990 ; (2) penetapan pedoman pemungutan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1991; (3) penetapan pedoman pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 1991 ; (4) penetapan sumbangan sebagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor kepada Dati II berdasarkan Kepmendagri Nomor 30 Tahun 1991; (5) penetapan tarip pajak kendaraan bermotor berdasarkan Kepmendagri Nomor 97 Tahun 1991; (6) penetapan pedoman usaha pertambangan bahan galian golongan C berdasarkan

Kepmendagri Nomor 32 Tahun 1991; (7) pengaturan mengenai pembagian hasil iuran kepada daerah berupa Iuran Hasil Hutan/Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHH/IHPH) berdasarkan Kepmendagri Nomor 90 Tahun 1991; (8) pengaturan mengenai iuran pertambangan berdasarkan Kepmendagri Nomor 73-161 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 1992; (9) pengaturan mengenai retribusi sumber air yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Dirjen PUOD, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, dan Dirjen Pengairan Nomor KEP-4802/M/1991; 974-718.107.K/101/DDJM/91; 137/KPTS/A/1991; (10) pengaturan mengenai retribusi terminal angkutan penumpang berdasarkan Kepmendagri Nomor 82 Tahun 1992; dan (11) Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pala Daerah Tingkat II berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1992.

2. Pendayagunaan Kepegawaian

Pendayagunaan kepegawaian yang dilakukan selama PJP I meliputi antara lain : (a) penyempurnaan formasi dan pengadaan pegawai; (b) pembinaan karier; (c) perbaikan penghasilan, kesejahteraan dan pensiun; serta (d) pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang efisien, clan pegawai negeri sipil yang memiliki tingkat kemampuan profesional dan kesejahteraan yang memadai, semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi dalam mengemban tugas, serta didukung administrasi dan informasi kepegawaian yang mantap. Pendayagunaan kepegawaian selama PJP I didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1961, dan peraturanperaturan lainnya sebagai pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam Tabel XXII-2.

TABEL XXII — 2PERATURAN PERUNDANG—UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKANSEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN DARIUNDANG—UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1961 DANUNDANG—UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974,1968, 1988/89, 1989/90 — 1993/94

No.Bentuk

Peraturan

Nomor

Urut

Nomor

Tahun

Tentang

Peraturan Pemerintah

1

1

1968

Perubahan dan Penambahan alas PP

Na. 12Tahun 1967 tentang Peraturan

Gaji PNS RI Tahun 1968 (PGPS—1968)

2

4

1968


No. 12 Tahun 1967 tentang Peraturan

Gaji PNS RI Tahun 1968 (PGPS—1968)

sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan PP No. 1 Tahun 1968.

3

8

1968


tentang Kedudukan Keuangan Kelua,

Wakil Ketua dan Anggota MPRSsebagai‑

mans diatur dengan PP No. 208 Tabun

1961 dan yang lelah diubah dan ditam‑

bah fora khir dengan PP No. .16 Tahun 1967.

4

9

1968


No. 17Tahun 1967 tentang Kedudukan

Keuangan Menteri Negara RI

5

8

1989

Pemberhentian dan Pemberian Pension

Pegawai Negeri Sipil serla Pemberian

Pensiun landa/Dudanya.

6

16

1989

Pemberian Tunjangan Perbaikan Pengha‑

silan Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat

Negara.

7

17

1989


silan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/ -

Tunjangan yang Bersifat Pensiun,

8

18

1989

Pemberian Tunjangan Porbaiken'Pengha‑

silanBagi Pedintis Pergerakan Kebang‑

saan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite

Nasional Indonesia Pusat dan Penerima

Tunjangan Veteran.

9

45

1990

Perubahan Peraturan Pemerintah No.10

Tahun 1983 tentang Iain Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

10

50

1990

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 16 .

Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan

Perbaikan Bagi PNS dan Pejabat Negara.

11

51

1990

Perubahan Arias Dasar Peraturan Perna—.

rialah Nomor 17 Tahun 1989 tentang


silan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/

Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

12

52

1990

Perubahan Alas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian

Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi

Periods Pergerakan Kebangaaan/Kemer‑

dekaan Bekas Anggota Komite Nasional

Indonesia Pusat, dan Penerima Tunjang‑

an Veteran.

lanjutan Tabel XXII—2

No.Bentuk

Peraturan

Nomor

Urut

Nomor

Tahun

Tentang

13

19

1991

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

20Tahun 1975 tentang Wewenang Pengang‑

katan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil.

14

20

1991

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Secara Langsung.

15

37

1991

Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai

Tidak Tetap Selama Masa Bakti.

16

69

1991

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri

Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Pe‑

rintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.

17

51

1992

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pe‑

gawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Peme‑

rintah No. 15 Tahun 1985.

18

52

1992


Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admi‑

nistratiUKepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana

telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah No.12 Tahoe 1985.

19

53

1992

Perubahan Peraturan Pemerintah N0.10

Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan

Kehormatan kepada Betas Anggota Komite

Nasional Indonesia Pusat dan Janda/

Dudanya sebagaimana telah diubah de‑

ngan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun

1985.

20

54

1992


Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif

Menteri Negara serta Janda/Dudanya se‑

bagaimana telah diubah dengan Peratur‑

an Pemerintah No. 9 Tahun 1985.

21

55

1992


tentang Gap Pokok Pimpinan Lembaga

Tertinggi/ringgi Negara dan Anggota

Lembaga Tinggi Negara serta Uang Ke‑

hormatan Anggota Lembaga Tertinggi Ne‑

gars.

22

56

1992


Tahun 1985 tentang Hak Keuangan Admi‑

nistratif Jaksa Agung, Panglima Ang‑

katan Bersenjata dan Gubernur Bank In‑

donesia.

23

57

1992


tentang Pemberian Tunjangan Perintis

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

24

58

1992


1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok

Betas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya.

25

38

1992

Tenaga Kependidikan

26

45

1992

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan

Titik Berat Pada Daerah Tingkat II

XXII/21

No.Bentuk

Peraturan

Nomor

Urut

Nomor

Tabun

Tentang

27

51

1992

Perubahan PP 7 Tahun 1977 tenting Per —

aluran Gaji PNS Sebagaimana Telah Di‑

ubah, terakhir dengan PP No. 15 Tahun

1985

28

52

1992

Perubahan PP No. 9Tahun 1980 tenting

Hak Keuangan/Administratif Kepala Dae‑

rah/Wakil Kepala Daerah din Bekaa Ke‑

pala DaerahBekas Wakil Kepala Dacrah

Berta Janda/Dudanya sebagaimana telah

dui kali diubah terakhir dengan PP No.

12 Tahun 1985.

29

53

1992

Perubahan PP No, 10 Tahun 1980 tenting

Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada

Bekaa Anggota Komite National Indone‑

sia Pusat din Janda/Dudanya sebagaima‑

na telah diubah dengan PP No. 13 Ta‑

hun 1985

30

54

1992

Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tenting

Hak Keuangan/Hak Administratif Menteri

Negara dan Bekas Menteri Negara Serra

Janda/Dudanya Sebagaimana telah diubah

dengan PP No. 9 Tahun 1985

31

55

1992

Perubahan PP No.10Tabun 1985 tentang

Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/

Tinggi Negara dan Anggota Lembaga

Tinggi Negara sera Uang Kehormatan

Anggota Lumbago Tertinggi Negara

32

56

1992

Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang

Hak Keuangan/AdministratifJaksa Agung,

Panglima Angkatan Bersenjata dan Gu‑

bernur Bank Indonesia

33

57

1992

Perubahan PP No. 14Tahun 1985 tentang

Pemberian Tunjangan Perintis Pergerak‑

an Kebangsaan/Kdmerdekaan

34

58

1992,

Perubahan PP No. 17 Tahoe 1985 tentang

Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat

Negara dan Janda/Dudanya

35

80

1992

Perubahan PP No.18 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaima‑

na telah tiga kali diubah, terakhir de‑

ngan PP No. 51 Tahoe 1992

36

15

1993

Perubahan PP No. 7 Tahoe 1977 tentang

Perubahan Peraturan Gaji PNS Sebagai‑

mana telah tiga kali diubah, terakhir


37

16

1993


Hak Keuangan/Adm inistratit Kepala Da‑

erah/Wakil Kepala. Daerah dan Bekas

Kepala DaerahBekas Waldl Kepala Da‑

erah serta Janda/Dudanya, Sebagaimana

telah tiga kali diubah, terakhir de‑

ngan PP No. 52 Tahun 1992

38

17

1993


Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada

Bekas Anggota KNIP dan Janda/Dudanya

Sebagaimana telah dui kali diubah, ter‑

akhir dengan PP No. 53 Tahun 1992

No.Bentuk

Peraturan

Nomor

Urut

Nomor

Tahun

Tentang

39

18

1993


Flak Keuangan/Hak Administratif Menteri

Negara dan Bekas Menteri Negara Berta

Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah

dengan PP No. 51 Tahun 199'2

40

19

1993

Perubahan PP No. lO Tahun 1985 tentang

Gap Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/

Tinggi Negara dan Anggota Lembaga

Tinggi Negara erta Uang Kehormatan

Anggota Lembaga Tertinggi Negara se‑

bagaimana telah diubah dengan PP No.

55 Talton 1992

4I

20

1993


flak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, .

Panglima Angkatan ABRI dan Gubernur

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah


42

21

1993


Tunjangan Perintis Pergerakan Kebang‑

saan/Kemerdakaan sebagaimana telah di‑

ubah dengan PP No. 57Tahun 1992

43

22

1993

Perubahan PP No. 17Tahun 1985 tentang

Penetapan Pendiun Pokok Bekas Pejabat

Negara dan Janda/Dudanya sebagaimana

telah diubah dengan PP No. 58 Tahun

1992

11.Keputusan

Presiders

1

15

1988

Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

2

17

1989

Perubahan Keppres Nomor 9 Tahun 1985

tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan

Jabatan Struktural Sebagaimana Telah

Bebempa Kali Diubah, Terakhir Deegan

Keppres Nomor 11 Tahun 1986.

3

28

1989

Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertaian.

4

29

1989

Tunjangan Jabatan Penyuluh Keluarga

Berencana.

5

49

1989

Tunjangan Jabatan Widyaiswara.

6

10

1990

Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pega‑

wai Negeri Sipil yang Ditugaskan di

Bidang Persandian.

7

16

1990

Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri

Republik Indonesia.

8

35

1991

Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Hakim

dan Panitera pada Peradilan Tata Usaha

Negara.

9

36

1991

Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Pani‑

sera pada Peradilan Agama.

10

37

1991

Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai

Tidak Tetap Selama Masa Bakti.

11

8

1991

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

No.Bentuk

Peraturan

Nomor

Urut

Nomor

Tahun

-Tentang

12

10

1992

Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tana‑

ga Atom Nasional.

13

13

1992

Tunjangan PengabdianBagi Pegawai Ne‑

geri Sipil yang Belinda dan Bertempat

Tinggal di Wilayah Terpencil.

14

26

1992

Perubahan Keppres No.9 Tahun 1985

tentang Jenjang Papgkat dan Tunjangan

Struktural aebagaimana telah bebempa

kali diubah terakhir dengan Keppres

No. 46Tahun 1991.-

15

46

1992

Perpanjangan Batas Pensiun Bagi Pega‑

wai Negeri Sipil yang menduduki Jabat‑

an Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi.

16

47

1992

Perubahan also Keppres No.10 Tahun

1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegi‑

atan Pegawai Negeri dalam rangka Pen‑

dayagunaan Aparatur Negara dan Kese‑

derhanaan Hidup.

17

51

1992

Perubahan alas Keppres No.9 Tahun

1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tun‑

jangan Jabatan Struktural sebagaimana

telah kali diubah terakhir dengan Kep‑

pres No.26Tahun 1992.

18

55

1992

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri

Sipil menurut PP No.15 Tahun 1985 ke

dalam PP No.51 Tahun 1992.

19

64

1992

Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

Jabatan Pustakawan.

20

65

1992

Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi

Penerbangan, Penguji Mum Barang dan

Pranata Komputer.

21

31

1993

Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Ba‑

ngunan; Pemeriksa Bea dan Cukai;

Pengawas Ketenagakerjaan; Pengamat

Meteorologi dan Geofisika; Penyuluh

Kehutanan; Juru Penerang; Pekerja Sosial;

den Pengawas Keuangan dan Pem‑

bangunan.

22

60

1993

Perubahan Keppres No. 34/1991 tentang

Tunjangan jabatan Struktural di Departemen

Pertahanan Keamanan dan Angkatan

Bersenjata RI.

23

62

1993

Perubahan Keppres No. 9/1985 tentang

Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan

Struktural aebagaimana telah rajah kali

diubah, terkahir dengan Keppres NO.51

tahun 1992.

24

63

1993

Penghargaan Kepada mantan Anggota

Badan Keamanan Rakyat.

25

69

1993

Perubahan Keppres No. 19(1985 tentang

Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan

Struktural aebagaimana tulah delapan

kali diubah, terakhir dengan Keppres

No. 62 tahun 1992.

a. Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi pemerintah mempunyai susunan, jumlah dan mutu pegawai yang cukup serta sesuai dengan beban kerjanya. Sejak awal PJP I, dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 11 /U/IN/2/ 1967 tanggal 16 Pebruari 1967 telah dilakukan inventarisasi kepegawaian Pusat dan Daerah. Di camping itu telah dibentuk pula Tim Kerja Kepegawaian (TKK) yang bertugas menyusun formasi kepegawaian yang rasional bagi masing-masing departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). Selanjutnya, diterbitkan PP Nomor 5 Tahun 1976 yang mengatur penetapan formasi pegawai negeri sipil sebagai pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam hubungan ini, formasi diputuskan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendengar pertimbangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

Sampai dengan Repelita IV, penyusunan formasi lebih didasarkan pada analisis kebutuhan (lowongan pekerjaan) dan kurang memperhatikan analisis jabatan (lowongan jabatan), sehingga menimbulkan masalah kurangnya keterkaitan antara penambahan jumlah pegawai dengan jabatan yang tersedia. Sejak tahun pertama Repelita V penyusunan formasi di departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah daerah tidak lagi hanya didasarkan pada analisis kebutuhan (lowongan pekerjaan), tetapi juga berdasarkan analisis jabatan (lowongan jabatan).

Formasi yang tersedia selama PJP I berjumlah 2.728.919 orang yang terdiri dari Repelita I sebanyak 167.688 orang, Repelita II 522.035 orang, Repelita III 783.888 orang, Repelita IV 762.537 orang, dan Repelita V 492.771 orang. Atas dasar formasi yang tersedia tersebut dilakukan pengadaan pegawai negeri untuk mengisi formasi yang lowong pada masing-masing satuan organisasi Pemerintah. Namun pelaksanaan pengadaan pegawai ini tidak selalu sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan.

Selama PJP I, jumlah pengadaan atau tambahan pegawai negeri mencapai 2.699.100 pegawai yaitu dalam Repelita I sejumlah 167.688 pegawai, Repelita II sebanyak 302.580 pegawai, Repelita III sejumlah 956.249 pegawai, Repelita IV sejumlah 841.969 pegawai dan Repelita V sejumlah 430.614 pegawai. Dengan pengadaan pegawai tersebut, maka jumlah pegawai negeri sipil telah meningkat sekitar 9 persen dari 3.627.615 orang pada akhir Repelita IV menjadi 3.965.778 pada akhir Repelita V, atau meningkat kurang lebih 160 persen apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada akhir Repelita I yaitu sebesar 1.526.809 pegawai.

Dengan langkah-langkah yang lebih rasional dalam penyusun an formasi dan pengadaan pegawai tersebut, komposisi pegawai negeri menurut golongan menunjukkan perbaikan yang berarti. Perbandingan persentase jumlah PNS menurut golongan pada akhir Repelita I dengan jumlah PNS pada akhir Repelita V adalah sebagai berikut: (a) PNS golongan I, pada akhir Repelita I sebanyak 47,2 persen, pada akhir Repelita V menjadi hanya 13 persen; (b) PNS golongan II, pada akhir Repelita I sebanyak 42,5 persen, pada akhir Repelita V menjadi 65 persen; (c) PNS golongan III, pada akhir Repelita I sebanyak 4,2 persen, pada akhir Repelita V naik menjadi 21 persen; (d) PNS golongan IV, pada akhir Repelita I sebanyak 0,4 persen, pada akhir Repelita V menjadi 1 persen; dan (e) PNS Non PGPS, yang. pada akhir Repelita I masih sebanyak 5,7 persen, pada akhir Repelita V sudah tidak ada lagi.

Di samping itu, komposisi pegawai menurut tingkat pendidik an juga menunjukkan kemajuan. Perbandingan persentase jumlah PNS menurut pendidikan pada akhir Repelita I dengan jumlah PNS pada akhir Repelita V adalah sebagai berikut: (a) pada akhir Repelita I PNS berpendidikan dasar berjumlah 37,0 persen, pada akhir Repelita V tinggal 11,3 persen; (b) PNS berpendidikan menengah (SLIP dan SLTA) pada akhir Repelita I berjumlah 55,5 persen, pada akhir Repelita V menjadi 70 persen; dan (c) PNS

berpendidikan tinggi (Sarjana Muda, S1, S2, dan S3) pada akhir Repelita I baru berjumlah 7,5 persen, pada tahun akhir Repelita V telah menjadi 18,7 persen.

Pada tahun terakhir Repelita V jumlah pegawai negeri sipil adalah 3.965.778 orang; jumlah tersebut berkurang dengan 43.569 orang dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri sipil pada tahun keempat Repelita V yaitu sejumlah 4.009.347 orang. Hal ini disebabkan oleh perubahan status kepegawaian pada Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Keadaan tersebut dan perkembangan komposisi lainnya menurut jenis kelamin, kepangkatan, masa kerja, umur, dan daerah dapat dilihat lebih jauh pada Tabel XXII-3.

b. Pembinaan Karier

Pembinaan karier bertujuan menempatkan pegawai negeri pada tempat/jabatan yang tepat atas dasar prestasi, pengabdian, dan kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, kejujuran, kedisiplinan, dan tingkat kemampuannya dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selama PJP I pembinaan karier dilakukan melalui: (1) kenaikan pangkat; (2) pengembangan jabatan fungsional; (3) pendidikan dan pelatihan; serta (4) penerapan disiplin pegawai. Upaya tersebut terus ditingkatkan dari repelita ke repelita, dan lebih dimantapkan lagi dalam Repelita V.

(1) Kenaikan Pangkat

Pembinaan karier pegawai dicerminkan antara lain oleh adanya jenjang kepangkatan atau kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam susunan kepegawaian, yang juga digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai: (1) penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan terhadap Negara; dan (2) dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannya.

TABEL XXII - 3KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI PUSAT DAN DAERAH,1968, 1988/89, 1989/90 - 1993/94

Akhir

Repelita V

No.

Uraian

1968

Repelita IV

(1968/89)

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1.

Jumlah Keseluruhan Pegawai

3.627.615

3.752.006

3.824.115

3.887.566

4.009.347.

3.965.778

2.

Menurut Jenis Kelamin :

a. Pria

2.489.159

2.544.700

2.571.506

2.609.844

2.673.994

2.597.960

b. Wanita

1.138.456

1.207.306

1.252.609

1.277.722

1.335.353

1.367.818

3.

Menurut Kepangkatan :

a. Golongan I

653.443

634.687

610.454

612.565

616.502

520.550

b. Golongan II

2.413.832

2.531.725

2.589.373

2.615.789

2.704.470

2.578.322

c. Golongan III

524.878

553.708

590.790

624.350

652.959

826.686

d. Golongan IV

30.032

31.886

33.498

34.862

85.416

40.220

e. Non PGPS

5.430

-

-

-

-

-

4.

Menurut Pendidikan :

a. s/d SD

599.213

557.738

560.617

547.708

548.623

447.776

b. SLTP

403.246

399.105

407.410

401.685

406.746

341.564

c. SLTA

2.121.011

2.246.981

2.290.808

2.327.334

2.355.576

2.435.669

d. Sarjana Muda/DII – D.III

288.129

308.201

321.260.

333.963

396.343

397.334

e. Sarjana (S1, S2, S3)

216.016

239.981

244.020

276.876

302.059

343.435

f. Tidak Jelas

-

-

-

-

-

-

5.

Menurut Masa Kerja :

a. 0 – 10 tahun

2.137.000

2.238.778

2.281.810

2.030.169

1.683.400

1.513.549

b. 11- 20 tahun

616.067

638.076

650.342

977.208

1.382.306

1.560.804

c. 21 tahun lebih

874.548

875.152

891.963

880.189

943.641

891.425

d. Lain-lain

-

-

-

-

-

-

6.

Menurut Umur :

a. 18 – 25 tahun

392.343

527.398

598.128

229.969

143.681

124.549

b. 26 – 35 tahun

1.509.226

1.583.257

1.581.286

1.615.384

1.527.939

1.466.461

c. 36 – 45 tahun

973.969

977.137

978.682

1.155.988

1.287.807

1.341.935

d. 46 – 56 tahun

650.601

645.526

640.125

789.876

859.143

892.848

e. 57 tahun lebih

101.476

18.688

25.894

96.349

190.777

139.975

f. Tidak Jelas

-

-

-

-

-

-

7.

Menurut Kedudukan

a. Jabatan Pimpinan/Struktural

210.111

224.162

228.469

203.643

203.596

157.133

b. Jabatan Bidang Pendidikan

1.574.365

1.624.328

1.677.464

1.708.601

1.644.214

1.828.821

c. Jabatan Bidang Penelitian

2.031

2.652

2.702

2.228

20.643

2.198

d. Lain-lain

1.841.108

1.900.864

1.915.480

1.973.094

2.140.894

1.982.626.

8.

Menurut Status Kepegawaian :

a. Pegawai Negeri Sipil

2.580.478

2.654.561

2.705.258

2.541.023

2.540.619

3.377.541

b. Calon Pegawai Negeri Sipil

1.047.137

1.097.445

1.118.857

1.346.543

1.468.728

588.237

c. Tidak Jelas

9.

Menurut Lokasi :

a. Sumatera

749.078

774.763

789.655

817.770

845.603

843.932

b. Jawa

1.988.206

2.056.381

2.095.948

2.085.722

2.142.193

2.082.540

c. Kalimantan

219.698

227.228

231.565

244.682

256.594

261.320

d. Sulewesi

338.585

350.194

356.921

371.037.

383.796

389.216

e. Bali, Nusa Tenggara, Maluku

Irian Jaya, Timor Timur

331.684

343.057

349.628

367.838

379.999

388.378

f. Luar Negeri

364

383

398

517

1.162

392

10

Menurut Jenis Kepegawaian :a. PNS Pusat

3.151.661

3.277.807

3.341.930

3.401.409

3.505.973

3.471.595

b. PNS Daerah

475.954

474.199

482.185

486.157

503.374

494.183

Kenaikan pangkat dapat berupa kenaikan pangkat reguler, pilihan, istimewa, pengabdian dan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah. Sejak awal PJP I sampai dengan tahun kelima Repelita V, pegawai negeri sipil yang mengalami kenaikan pangkat adalah sebanyak 2.276.436 pegawai. Jumlah ini terdiri dari kenaikan pangkat pada akhir Repelita I sebanyak 54.061 pegawai, pada akhir Repelita II 143.094 pegawai, pada akhir Repelita III 253.164 pegawai, dan pada akhir Repelita IV 433.189 pegawai. Sedangkan pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima Repelita V kenaikan pangkat mencapai masing-masing 239.129 pegawai, 254.688 pegawai, 278.632 pegawai, 362.429 pegawai, dan 258.050 pegawai.

Sejak tahun pertama Repelita IV telah mulai diterapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) untuk pegawai negeri sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui jalur non gaji serta mengurangi hambatan waktu dan administrasi kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk naik pangkat. Selama Repelita V telah ditetapkan KPO sejumlah 2.312.477 surat keputusan (SK), meliputi 483.572 SK (1989/90), 403.470 SK (1990/91), 292.398 SK (1991/92), 494.725 SK.(1992/93), dan 638.312 SK (1993/94). Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 2.001.534 SK di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 157.061 SK di lingkungan Departemen Kesehatan, 146.891 SK di lingkungan Departemen Agama, dan 6.991 SK di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan.

(2) Pembinaan Jabatan

Pembinaan karier berhubungan erat dengan jenis jabatan pegawai negeri yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Masalah yang dihadapi adalah masih adanya kekurangseimbangan antara kedua jenis jabatan tersebut. Oleh karena itu sejak tahun pertama Repelita III, berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1980, jabatan fungsional mulai dikembangkan

agar PNS yang mengemban tugas dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan tertentu dapat memperoleh kepastian dalam kariernya, tidak terhambat karena terbatasnya jabatan struktural, sehingga diharapkan mereka akan terdorong untuk senantiasa meningkatkan prestasi dan kemampuan profesionalnya. Pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional antara lain didasarkan pada terpenuhinya persyaratan angka kredit yang telah ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan usulan Pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Kepala BAKN.

Pada akhir Repelita IV telah dikembangkan 20 jabatan fungsional. Kemudian mulai tahun pertama hingga tahun keempat Repelita V telah ditetapkan sebanyak 32 jabatan fungsional masingmasing sebanyak 18 (1989/90), 10 (1990/91), 2 (1991/92), dan 2 (1992/93). Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan jabatan fungsional yang telah ditetapkan, pada tahun kelima Repelita V telah dilakukan penyempurnaan terhadap 2 (dua) buah jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional guru, dan jabatan fungsional pemeriksa pajak. Jabatan fungsional guru yang ditetapkan berdasarkan 6 (enam) Surat Keputusan MENPAN disempurnakan menjadi 1 (satu) yaitu Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993. Sedangkan jabatan fungsional pemeriksa pajak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 122 Tahun 1990 disempurnakan oleh Keputusan MENPAN Nomor 69 Tahun 1993.

Dengan demikian, sampai dengan akhir Repelita V telah dikembangkan sejumlah 52 jabatan fungsional, antara lain sebagai berikut: Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pranata Komputer, Guru (di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, dan Departemen Kehutanan), Dokter Gigi, Teknisi Siaran, Adikara Siaran, Jagawana, Instruktur Latihan Kerja, Dosen di lingkungan Departemen Kesehatan, Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Teknisi

Penelitian dan Perekayasaan, Jabatan Arsiparis, Statistik, Jabatan Penera, Pemeriksa Pajak, Teknisi Kehutanan, Operator Transmisi Sandi, Jabatan Sandiman, penyuluh perindustrian, Pemeriksa Paten, dan Pemeriksa Merek. Selain itu, untuk lebih memantapkan pembinaan jabatan dan pengembangan karier pegawai, dalam tahun terakhir Repelita V telah disiapkan rancangan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.

(3) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diktat) merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk meningkatkan kualitas, disiplin, keteladanan, pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri. Selama PJP I diktat pegawai yang telah dilaksanakan mencakup bidang administrasi dan teknis fungsional, diperuntukkan bagi pegawai negeri balk pada tingkat pimpinan maupun tingkat pelaksana. Di samping itu, diberikan pula kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi, gelar atau nongelar, di dalam dan di luar negeri; pendidikan penjenjangan sebagai prasyarat untuk menduduki jabatan tertentu; diktat teknis jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan dalam jenis pekerjaan tertentu; dan. penataran untuk meningkatkan disiplin dan pemahaman mengenai kebijaksanaan pemerintah. Upaya tersebut semakin ditingkatkan dan dimantapkan dalam Repelita V. Berbagai jenis diktat pegawai 2negeri sipil yang dikembangkan meliputi: (a) diktat prajabatan; dan (b) diktat dalam jabatan.

(a) Diktat Prajabatan

Dengan tujuan memberikan orientasi kepada calon pegawai negeri sipil berkenaan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil agar mengerti dan menghayati kewajiban dan hakhaknya, sesuai dengan Keppres Nomor 30 Tabun 1981 tentang Latihan Prajabatan, setiap calon pegawai negeri sipil diwajibkan

mengikuti diklat Prajabatan. Diklat ini terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu Tingkat I, II dan III yang disesuaikan dengan golongan pegawai yaitu Golongan I, II dan III.

Dari tahun pertama Repelita V hingga tahun keempat Repe lita V, diklat Prajabatan telah diikuti oleh 82.028 orang, terdiri dari Prajabatan Tingkat I sebanyak 15.019 orang, Tingkat II 41.563 orang, dan Tingkat III sebanyak 25.446 orang. Sedangkan pada tahun kelima Repelita V diklat Prajabatan telah diikuti oleh 18.816 orang, terdiri dari Prajabatan Tingkat I sebanyak 1.994 orang, Tingkat II 13.509 orang, dan Tingkat III sebanyak 3.313 orang. Dengan demikian selama Repelita V diklat Prajabatan telah diikuti oleh 100.844 peserta terdiri dari Prajabatan Tingkat I sebanyak 17.013 peserta, Tingkat II sebanyak 55.072 peserta dan Tingkat III sebanyak 28.759 peserta.

(b) Diklat Dalam Jabatan

Diklat dalam jabatan terdiri dari diklat penjenjangan dan diklat nonpenjenjangan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugastugas yang menjadi atau akan menjadi tanggung jawabnya.

Diklat penjenjangan terdiri dari Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi/Nasional (SESPA/SESPANAS). Penyelenggaraan SESPA baik oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun instansi lain yang sejak tahun pertama Repelita IV ditingkatkan menjadi SESPANAS dan dikoordinasikan LAN, diikuti peserta dari departemen, LPND, BUMN/D, dan pemerintah daerah. Sejak awal PJP I sampai dengan akhir Repelita IV, SESPA/SESPANAS telah diselenggarakan sebanyak 298 angkatan diikuti oleh 6.565 orang, dengan rincian selama Repelita I sebanyak 14 angkatan diikuti oleh 387 orang, selama Repelita II sebanyak 74 angkatan

diikuti oleh 2.133 orang, selama Repelita III sebanyak 52 angkatan diikuti oleh 1.734 orang, dan selama Repelita IV sebanyak 86 angkatan diikuti oleh 2.311 orang. Selama Repelita V penyelenggaraan SESPA/SESPANAS meliputi 72 angkatan yang diikuti oleh 2.961 orang. Perincian jumlah peserta SESPA/SESPANAS pada awal PJP I, akhir Repelita IV, dan selama Repelita V dapat diikuti pada Tabel XXII-4.

Diktat SEPADYA, SEPALA dan SEPADA selain dilaksanakan oleh LAN juga dilakukan oleh departemen atau instansi tempat pegawai bersangkutan bertugas. Selama Repelita IV diktat SEPADYA, SEPALA dan SEPADA telah diselenggarakan masingmasing sejumlah 150 angkatan diikuti 4.504 orang, 349 angkatan diikuti 10.449 orang, dan 260 angkatan diikuti 7.789 orang. Selama Repelita V, ketiga diktat tersebut masing-masing diselenggarakan sebanyak 336 angkatan diikuti 10.978 peserta, 1.077 angkatan diikuti 33.255 peserta, dan 206 angkatan diikuti 6.436 peserta. Jumlah selama Repelita V tersebut termasuk penyelenggaraan diktat SEPADYA, SEPALA dan SEPADA pada tahun kelima Repelita V masing-masing sebanyak 63 angkatan diikuti 2.175 orang, 566 angkatan diikuti 17.507 orang, dan 29 angkatan diikuti 1.006 orang. Dengan demikian, penyelenggaraan ketiga diktat tersebut selama Repelita V diiikuti sebanyak 50.669 orang.

Diktat nonpenjenjangan diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah termasuk perguruan tinggi meliputi antara lain kursuskursus organisasi dan metode, Program Perencanaan Pembangunan (PPN), manajemen proyek, Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP), manajemen perusahaan negara, pengawasan, analisis jabatan dan diktat khusus lain. Pada tahun kelima Repelita V penyelenggaraan diktat tersebut diikuti oleh 58.838 orang. Sedangkan sejak tahun pertama hingga tahun keempat Repelita V diikuti oleh 114.133 orang. Dengan demikian selama Repelita V pegawai negeri yang telah mengikuti diktat non penjenjangan mencapai 172.971 orang.

AkhirRepelita V

No.

Departemen/Lembaga

1968 2)

Repelita IV

(1988/89)

1989/90

1990/91

1991/92 ,

1992/93

1993/94

1.

Departemen Dalam Negeri

28

149

225

113

89

364

2.

Departemen Penerangan

35

35

34

—

—

3

3.

Departemen Hankam

27

30

—

—

9

4.

Departemen Perhubungan

31

108

—

—

9

5.

Departemen Perindustrian

24

24

—

—

—

6.

Departemen Sosial

40

4

7.

Departemen. Agama

1

5

3

30

10

8.

Departemen Pertanian

28

30

78

—

23

9.

Departemen Keuangan

28

—

11

10.

Departemen Pertamb. & Energi

—

—

—

2

11.

Departemen Parpostel

33

30

58

—

—

2

12.

Departemen Koperasi

-

—

—

4

13.

Departemen Kesehatan

30

30

31

—

23

14.

Departemen Dikbud

30

30

30

24

25

12

1S.

Departemen Transmigrasi

30

30

—

—

7

16.

Departemen Kehakiman

—

29

42

—

39

17.

Departemen Tenaga Kerja

31

—

5

18.

Departemen Kehutanan

30

60

60,

^

—

8

19.

Departemen Perdagangan

—

—

—

5

20.

Departemen Pekerjaan Umum

67

—

30

32

—

11

21.

Departemen Luar Negeri

1

22.

Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND)

88

110

175

206

210

76

Jumlah

67

369

560

897

529

354

628

1) Termasuk SESPANAS yang mulai dilaksanakan sejak akhir Repelita IV dan diselenggarakan oleh LAN

2) Anekadiperbaiki

Kursus Program Perencanaan Nasional (PPN) bagi para perencana dari berbagai instansi baik Pusat maupun Daerah, yang diselenggarakan sejak awal PJP I, meliputi kursus perencanaan jangka panjang, perencanaan proyek-proyek pembangunan, perencanaan proyek-proyek pertanian dan agro industri, dan perencanaan proyek-proyek transportasi. Jumlah peserta PPN pada akhir Repelita IV sebanyak 132 orang, sedangkan pada tahun pertama hingga tahun kelima Repelita V masing-masing sebanyak 132 orang, 131 orang, 612 orang, 477 orang, dan 516 orang, sebagaimana Tabel XXII-5.

Kursus Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) mulai dikembangkan tahun 1991 dan diselenggarakan bagi Mat' perencana Bappeda Tingkat II dari seluruh Indonesia. , Penyelenggaraannya dilakukan atas kerja sama OTO-Bappenas dengan Departemen Dalam Negeri dan 4 Universitas di Indonesia (Unsyiah, UI, UGM dan UNHAS). Sejak tahun anggaran 1991/92 sampai dengan tahun anggaran 1993/94 program TMPP telah dilaksanakan sebanyak 10 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.228 orang.

Selain itu, dalam PJP I telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan dan pelatihan antara lain: Keppres Nomor 5 Tahun 1971 yang mengatur tugas koordinasi dan tanggung jawab pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri; dan Keppres Nomor 34 Tahun 1972 yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab pembinaan pendidikan dan pelatihan antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, dan Lembaga Administrasi Negara. Kemudian, dengan Inpres Nomor 15 Tahun 1974, yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1989, Lembaga Administrasi Negara diberi tugas dan tanggung jawab pembinaan pendidikan dan' pelatihan'khusus untuk pegawai negeri sipil. Menjelangiberakhirnya taliun kelima Repelita V, pemerintah telah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah mengenai diklat jabatan pegawai negeri sipil sebagai salah sate upaya penyempurnaan sistem diklat pegawai negeri,sipil.

TABEL XXII — 5JUMLAH PESERTA KURSUS—KURSUS PROGRAM PERENCANAAN NASIONAL,1968, 1988/89, 1989/90 — 1993/94

Akhir

Repelita V

No.

Jenis Kursus1968

Repelita IV

(1988/89)

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Perencanaan Jangka Panjang

39

39

39

39

35

34

2.

Perencanaan Proyek—proyek

31

31

32

30

30

30

3.

Pembangunan


31

31

30

30

30

31

4.

Pertanian & Agro Industri


31

31

30

30

30

28

5.

Transportasi

Teknik Manajemen

483

352

393

Perencanaan Pembangunan

Jumlah

132

132

131

612

477

516

XXII/36

c. Penghasilan, Kesejahteraan, dan Pensiun

Unsur gaji dan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pegawai negeri amatlah penting. Oleh karena itu sejak awal PJP I terus dilakukan upaya perbaikan penghasilan pegawai negeri baik dalam bentuk gaji, jenis dan besarnya tunjangan, maupun cara penyalurannya. Pada awal PJP I, ditetapkan kebijaksanaan dalam perbaikan penghasilan yang dituangkan dalam PP Nomor 12 Tahun 1967 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Menurut PP Nomor 12 Tahun 1967 gaji pokok terendah adalah Rp400,- dan gaji pokok tertinggi Rp 10.000, atau 1 banding 25.

Selama PJP I peningkatan penghasilan pegawai negeri sipil dilakukan berkali-kali sejalan dengan meningkatnya kemampuan keuangan negara. Pada akhir Repelita IV telah dilakukan peningkatan gaji pegawai negeri sipil sebesar 10 persen terhitung sejak bulan Januari 1989 dengan menggunakan perhitungan berdasarkan struktur gaji pokok menurut PP Nomor 15 Tahun 1985. Menurut PP 15 Tahun 1985 gaji pokok terendah sebesar Rp33.000,- dari gaji pokok tertinggi sebesar Rp265.000,- atau 1 banding 8.

Selama Repelita V telah dilakukan 4 kali perbaikan gaji pegawai negeri sipil. Pada tahun pertama Repelita V sejak bulan April 1989 gaji dinaikkan 15 persen dari penghasilan yang diterima pada bulan Desember 1988. Selanjutnya pada bulan Januari 1990 dilakukan peningkatan gaji sebesar 10 persen dari penghasilan yang diterima pada bulan Desember 1989. Pada tahun keempat Repe lita V, sejak 1 April 1992 gaji pegawai negeri sipil dinaikan lagi. Dalam rangka ini gaji pokok terendah berubah dari Rp33.000,-menjadi Rp51.000,- atau naik 54,5 persen, dan gaji pokok tertinggi berubah dari Rp265.600,- menjadi Rp399.200,- atau naik 50,3 persen. Perbandingan antara gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi tetap sama yaitu 1 banding 8. Secara progresif juga telah dilakukan perbaikan struktur gaji pokok. Gaji pokok terendah berubah dari Rp51.000,- menjadi Rp78.000,- atau naik 53

persen, dan gaji pokok tertinggi berubah dari Rp399.200,- menjadi Rp537.800,- atau naik 35 persen. Dengan perubahan skala dan daftar gaji pokok tersebut maka perbandingan antara gaji pokok terendah dengan gaji pokok tertinggi berubah dari 1 banding 8 menjadi 1 banding 7.

Selain perbaikan gaji tersebut, selama.Repelita V juga telah diperbaiki tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan istri/suami. Perbaikan tunjangan jabatan fungsional meliputi antara lain tunjangan untuk dosen perguruan tinggi, peneliti, Widyaiswara, tenaga kesehatan, tenaga persandian, penyuluh keluarga berencana, Hakim dan Panitera pada Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama. Selain itu, telah ditetapkan pula tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan BATAN, dan tunjangan pengabdian PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil. Kemudian, telah. pula dilakukan perbaikan tunjangan istri/suami dari 5 persen menjadi 10 persen dan perbaikan Tabungan Hari Tua (THT) dari PT TASPEN sebesar 17 persen yang dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1991.

Dalam tahun kelima Repelita V, diadakan perbaikan tunjangan struktural, antara lain tunjangan struktural Eselon terendah (Vb) meningkat dari Rp14.000,- menjadi Rp50.000,- atau naik 257,1 persen dan Eselon tertinggi (Ia) dari Rp166.000,- menjadi Rp500.000,- atau naik 201,2 persen. Selain itu, telah ditetapkan pula tunjangan fungsional untuk jabatan fungsional penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa bea dan cukai, pengawas ketenagakerjaan, pengamat meteorologi dan geofisika, penyuluh kehutanan, juru penerang, pekerja sosial, serta pengawas keuangan dan pembangunan.

Sejalan dengan langkah-langkah perbaikan penghasilan pegawai negeri tersebut, juga diusahakan perbaikan penghasilan bagi para pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Sejak tahun pertama

XXII/38

Repelita V telah ditetapkan kebijaksanaan penetapan pensiun secara otomatis. Kebijaksanaan ini diberlakukan bagi PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah mencapai batas usia pensiun. Sejak bulan Maret 1992, kebijaksanaan penetapan pensiun otomatis lebih diperluas dengan memberlakukannya pada PNS golongan ruang IV/b ke atas yang akan memasuki masa pensiun. Dengan dilaksanakannya upaya penetapan pensiun otomatis tersebut, maka administrasi bagi penetapan PNS yang akan memasuki pensiun, yang pada akhir Repelita IV dan tahun-tahun sebelumnya masih belum mantap dan membutuhkan proses yang cukup lama, pada akhir Repelita V sudah semakin mantap dan tertib sehingga pengurusan pensiun PNS menjadi lebih cepat dan tepat.

Pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat Repelita V telah diselesaikan surat keputusan pensiun otomatis untuk sebanyak 11.582 pegawai (1989/90), 32.222 pegawai (1990/91), 80.614 pegawai (1991/92), dan 32.746 pegawai (1992/93). Kemudian pada tahun kelima Repelita V telah berhasil diselesaikan surat keputusan pensiun otomatis untuk sebanyak 28.706 pegawai (1993/94). Dengan demikian selama Repelita V telah berhasil diselesaikan surat keputusan pensiun otomatis sebanyak 185.870 pegawai.

d. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian sangat penting dalam pendayagunaan kepegawaian. Data dan informasi kepegawaian yang lengkap, tepat dan dapat dipercaya, teratur dan terpelihara diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan dan rencana serta untuk melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil. Dalam hubungan ini perbaikan sistem informasi kepegawaian telah dilakukan secara sistematis sejak awal PJP I antara lain dengan pembentukan Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara '(BAKOTAN), dan peningkatan tugas dan fungsi Kantor Urusan Pegawai yang diubah namanya menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Untuk mendukung proses pengolahan data dan informasi

kepegawaian tersebut di atas, pada akhir Repelita III BAKN telah dilengkapi dengan seperangkat komputer dan terminal. Pada awal Repelita IV, terminal tersebut telah diganti dengan seperangkat komputer induk; dan untuk menunjang pelaksanaannya telah dilakukan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana komputer. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan komputer induk, dalam tahun .1987 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data (Puslahta) di BAKN.

Pada akhir Repelita IV, untuk mendukung kebijaksanaan pembangunan di bidang kepegawaian telah dilakukan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian secara terus menerus, dan menghasilkan antara lain: (1) Nomor Induk PNS yang tertata baik; (2) Kartu PNS (3) rekaman data PNS berikut perkembangannya dalam pita magnetik; (4) susunan berkas PNS kedalam almari khusus; (5) daftar nama PNS menurut abjad; (6) kartu istri/suami (KARIS/KARSU) PNS; (7) daftar jumlah PNS menurut kepangkatan dan golongan ruang, kedudukan, wilayah kerja sebagai bahan informasi untuk perencanaan anggaran belanja pegawai.

Dalam Repelita V, dikembangkan Sistem Informasi Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) dengan memanfaatkan teknologi komputer yang dapat menghubungkan BAKN Pusat di Jakarta dengan Kanwil BAKN di daerah, serta dengan berbagai instansi terkait antara lain Kantor Menpan, LAN, Departemen Keuangan, PT. Taspen, Sekretariat Kabinet, Bappenas, dan Perum Husada Bhakti. Dengan sistem ini, diharapkan akan terwujud hubungan langsung antara BAKN dengan instansi terkait, dan peremajaan informasi kepegawaian pada masing-masing instansi yang terselenggara secara otomatis dan terus menerus.

Mengingat jumlah pegawai negeri sipil yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan pembinaan dan administrasi kepegawaian yang lebih baik, maka pada tahun ketiga Repelita V telah dibangun Kantor Perwakilan BAKN di Ujung Pandang. Dengan demikian, sampai dengan tahun

kelima Repelita V, BAKN Pusat telah memiliki 4 Kantor Perwakilan yaitu di Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Ujung Pandang. Sementara itu, pembangunan Kanwil BAKN di Medan dalam tahap persiapan. Dengan pembangunan kanwil-kanwil tersebut, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai negeri sipil dapat lebih didesentralisasikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepegawaian antara lain untuk mempercepat proses kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi pegawai.

3. Pendayagunaan Ketatalaksanaan

Pendayagunaan ketatalaksanaan selama PJP I, meliputi administrasi umum dan administrasi kebijaksanaan pembangunan. Pendayagunaan administrasi umum ditujukan untuk meningkat kan efisiensi dan efektivitas kegiatan pekerjaan di dalam dan antarlembaga pemerintah, serta pelayanan umum. Sedangkan pendayagunaan administrasi kebijaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan aparatur pemerintah bagi masyarakat dan dunia usaha agar tercipta ikliin yang lebih mendorong dan meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pembangunan.

a. Administrasi Umum

Sebelum PJP I, keadaan administrasi umum di berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah belum tertata dengan baik sehingga kurang dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan termasuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, selama PJP I telah dilaksanakan berbagai langkah pendayagunaan ketatalaksanaan administrasi umum termasuk pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Sampai dengan tahun terakhir Repelita IV upaya tersebut telah menghasilkan antara lain makin mantapnya pengelolaan administrasi keuangan, dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi

(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan pelayanan perizinan sate atap untuk beberapa jenis pelayanan tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Upaya tersebut didukung dengan penggunaan sarana komputer yang semakin ditingkatkan.

Selama Repelita V langkah-langkah pendayagunaan ketatalaksanaan makin ditingkatkan, antara lain melalui (1) perluasan penggunaan komputer bagi pelayanan umum sampai ke daerahdaerah; (2) peningkatan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan di dalam dan antarinstansi pemerintah; (3) penyempurnaan peraturan, ketentuan dan prosedur seperti surat menyurat; pengelolaan keuangan; pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang/kekayaan milik pemerintah; dan sistem pembukuan dan akuntansi pemerintah; dan (4) peningkatan mutu dan efisiensi administrasi keuangan dengan lebih memberikan otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri kepada unit-unit pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit, perguruan tinggi, Puskesmas dan lembaga-lembaga penelitian.

Hingga tahun kelima Repelita V, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan-undangan, yang penting artinya bagi peningkatan efisiensi pelayanan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan penerimaan, seperti antara lain: (1) Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tentang Pemantapan Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaannya yang memberikan otonomi kepada unit pelayanan teknis (UPT) maupun non-UPT dalam mengelola manajemen keuangan dan administrasinya sendiri, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Menkeu Nomor 47/KMK/03/1992 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana; (2) Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum yang merupakan acuan dasar dalam mengatur tata laksana pelayanan umum di lingkungan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah termasuk BUMN/BUMD agar dapat tercapai keseragaman pola dasar tata laksana pelayanan umum yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat di berbagai

bidang; (3) Keputusan Menpan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas sebagai acuan bagi seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah termasuk BUMN/D dalam melaksanakan tata persuratan dinas di lingkungannya; dan (4) Keputusan Menpan Nomor 06 Tahun 1994 tentang Konsepsi Manajemen Modern sebagai acuan pendayagunaan ketatalaksanaan aparatur pemerintah.

Keseluruhan upaya tersebut telah dapat meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia usaha sehingga lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Selain itu juga keswadanaan beberapa unit pelayanan meningkat.

b. Administrasi Kebijaksanaan Pembangunan

Tujuan pendayagunaan administrasi kebijaksanaan pembangunan antara lain adalah untuk menyederhanakan prosedur pelayanan antarinstansi dan dengan masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan mendorong kegiatan ekonomi, khususnya penanaman modal dan perdagangan. Untuk itu menjelang awal PJP I telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang lebih memberikan peluang baik kepada investor asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk lebih mendukung pelaksanaan undangundang tersebut selama PJP I telah dilakukan berbagai langkah pendayagunaan kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam paket-paket deregulasi dan debirokratisasi yang mencakup berbagai bidang antara lain: perbankan, investasi, industri dan perdagangan.

Dalam rangka itu dalam Repelita V, telah ditetapkan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang pembangunan kawasan industri yang

berwawasan lingkungan; Keppres Nomor 23 Tahun 1991 sebagai pengganti Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidangbidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal; dan Paket 6 Juli 1992 tentang kebijaksanaan di bidang investasi, perdagangan keuangan, tenaga kerja, pertanahan dan IMB. Selain itu, telah diterbitkan pula Keppres Nomor 34 Tahun 1992 menyangkut penyempurnaan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk usaha patungan PMA; PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA yang kemudian telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993; Keppres Nomor 52 Tahun 1993 mengenai pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke kawasan berikat; dan Keppres Nomor 53 Tahun 1993 yang mengatur pemberian fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor.

Penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan tersebut telah meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing komoditi ekspor nonmigas, dan mengembangkan iklim investasi yang bergairah.

4. Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengendalian Proyek Pembangunan

Pengembangan dan pendayagunaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian proyek pembangunan dilakukan secara berkesinambungan selama PJP I, mencakup administrasi perencanaan dan penganggaran, administrasi pembiayaan dan pelaksanaan, serta administrasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan. Dalam hubungan ini telah dikembangkan dan didayagunakan sistem perencanaan dan pelaksanaan rencana operasional tahunan, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan proyek pembangunan yang diperlukan untuk memantapkan pengendalian. Secara keseluruhan sistem tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistem tersebut terus mengalami penyempurnaan sehingga pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek pembangunan telah dapat berfungsi secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Sejak awal PJP I hingga tahun kelima Repelita V, telah diterbitkan sebanyak 14 Keppres tentang Pelaksanaan APBN, meliputi 5 Keppres selama Repelita I yaitu Keppres Nomor 33/1969, Keppres Nomor 24/1970, Keppres Nomor 14/1971, Keppres Nomor 28/1972, dan Keppres Nomor 11/1973; 4 Keppres selama Repelita II yaitu Keppres Nomor 17/1974, Keppres Nomor 7/1975, Keppres Nomor 14/1976, dan Keppres Nomor 12/1977; 3 Keppres selama Repelita III meliputi Keppres Nomor 14/1979, Keppres Nomor 14A/1980, Keppres Nomor 18/1981; 1 Keppres pada Repelita IV dan Repelita V yaitu Keppres Nom

· web viewkursus program perencanaan nasional (ppn) bagi para perencana dari berbagai instansi...

Documents