desasemut.files.wordpress.com · web view‘ rencana . pembangunan jangka menengah ( rpjm-des )...

‘

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

( RPJM-Des )

DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO

TAHUN 2013 – 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANKECAMATAN WONOKERTO

DESA SEMUTTAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan HidayahNya

sehingga kami dapat menyajikan Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Tahun 2013 – 2019 Desa Semut Kecamatan Wonokerto, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama dari segi dukungan dan dorongan sehingga

kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2019

Desa Semut.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2019 Desa

Semut Kecamatan Wonokerto kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Para Pelaku Pemangku Kepentingan di tingkat

desa. Semoga buku ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Semut

khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu

6 ( enam ) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2019 Desa Semut, akan tetapi karena keterbatasan

kami sehingga kami merasa bahwa pada Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) Tahun 2013 – 2019 Desa Semut ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam tata

bahasa penyampaian maupun dalam penulisan dan yang lain sebagainya.

Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pihak-yang terkait

dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut demi kemajuan

yang lebih baik. Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas segala kesalahan dan kekurangan kami

mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013 – 2019 Desa Semut dapat memberikan manfaat dalam rangka

memajukan Desa Semut dan semoga segala aktifitas serta kegiatan kita dalam rangka kebersamaan

membangun Desa Semut mendapat Petunjuk dan Ridho dari Allah SWT, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………… iKATA PENGANTAR……………………………………………………………………… iiDAFTAR ISI……………………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang………………………………………………………………..1.2 Maksud dan Tujuan………………………………………………………….1.3 Dasar Hukum…………………………………………………………………1.4 Pengertian……………….……………………………………………………

1234

BAB II PROFIL DESA2.1 Kondisi Geografis Desa………………………………………………………. 2.1.1 Sejarah Desa ……………………………………………………………. 2.1.2 Demografi ……………………………………………………………… 2.1.3 Keadaan Sosial ………………………………………………………… 2.1.4 Keadaan Ekonomi ………………………………………………………

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa ………………………………………………….. 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa ……………………………........................... 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa …………………………………..

55788

899

BAB III POTENSI DAN MASALAH3.1 Potensi ………………………………………………………………………..3.2 Masalah ………………………………………………………………………

912

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 Visi dan Misi ………………………………………………………………… 4.1.1

Visi ……………………………………………………………4.2 .4.1.2 Misi …………………………………………………………………….

4.2 Kebijakan Pembangunan …………………………………………………… 4.2.1 Arah kebijakan Pembangunan Desa …………………………………. 4.2.2 Potensi dan Masalah ………………………………………………….. 4.2.3 Program Pembangunan Desa …………………………………………. 4.2.4 Strategi Pencapaian …………………………………………………….

161616

16181919

BAB V PENUTUPLampiran :

1. Peta Sosial Desa 2. Tabel data potensi masalah dan tindakan pemecahan masalah 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa

-1-

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Wilayah Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Desa Semut tidak berbeda dengan desa-desa lain di Wilayah Kecamatan Wonokerto dan Kabupaten Pekalongan secara umum yang masih menghadapi permasalahan yang mendasar diberbagai bidang, baik Pembangunan Fisik maupun Pembangunan Non Fisik. Akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh ke semua bidang yang ada sehingga mengakibatkan hasil pembangunan yang dicapai menimbulkan kesenjangan antar dusun di desa dan antar kelompok masyarakat di desa.

Berbagai bentuk hasil dari kebijakan pembangunan di tingkat desa, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pokok-pokok Sistem Pemerintahan di desa telah melemahkan proses terjadinya otonomi desa diwarnai dengan intervensi pemerintah sedemikian rupa yang ditandai dengan : penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, rendahnya kewenangan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya, rendahnya pengawasan, partisipasi politik dan kreatifitas masyarakat desa, rendahnya fungsi perwakilan desa, tersumbatnya saluran warga masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia dari lembaga-lembaga desa yang ada, pendanaan, rendahnya pengawasan dalam pemanfaatan sumber pendapatan asli desa serta sarana yang lain, sehingga desa tidak mampu menggali potensi desa yang ada guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Ketika bola reformasi digulirkan, semangat desentralisasi, otonomi daerah muncul ke permukaan dan memperlancar saluran yang tersumbat serta memperkuat faktor demokrasi, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara garis besar merupakan dasar bagi otonomi yang lebih luas kepada desa. Pada saat desa mulai belajar mandiri, belajar berdemokrasi tanpa intervensi dari pemerintahan di “atas”nya, tiba-tiba prospek otonomi dan demokrasi desa mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memasuki babak baru, demikian pula di desa. Penghapusan Badan Perwakilan Desa yang diubah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pertanggungjawaban kepala desa yang ditarik merupakan dua contoh perubahan struktur politik di tingkat desa.

Berbagai persoalan pada masa lalu diharapkan jangan terulang kembali sehingga perlu penanganan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara baik mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pembangunan yang partisipatif dan masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan.

Agar aspek-aspek manajemen dapat berjalan dengan baik, maka harus diawali suatu perencanaan yang baik pula yang melibatkan masyarakat dalam rangka menentukan masa depan yang tepat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semut Tahun 2013 – 2019. RPJMDesa ini pada dasarnya merupakan penjabaran Visi dan Misi dalam Pilkades pada tanggal 15 September 2013.

-2-

oleh karena itu untuk tahun 2013 – 2019 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Semut Kecamatan Wonokerto di dasarkan pada Visi“ Dengan Rembuk Mewujudkan Masyarakat Desa Semut Yang Sejahtera ” sehingga sebagai kata kunci pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa Semut adalah kebersamaan yang partisipatif. Untuk pelaksanaan sisstem demokrasi pada umumnya sebagai proses awal dalam penyusunan RPJMDesa adalah penyerapan aspirasi masyarakat pada umumnya, kelembagaan desa pada khususnya dan para pemangku kepentingan di Desa Semut dari tingkat yang paling bawah.

Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Semut tidak cukup dicapai dengan dokumen RPJMDes, tetapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dengan sistim “The Right Man In The Right Place” (orang yang tepat pada posisi yang tepat) serta pengawasan dari pihak yang terkait baik Pemerintah, lembaga desa maupun masyarakatsehingga pelaksanaan pembangunan terhindar dari praktek KKN dan berjalan sesuai dengan tupoksi dan alur pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada peraturan dan peundang-undangan yang berlaku. Disamping Sumber Daya Manusia dan dana pelaksanaan RPJMDes secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai. Berbagai kondisi yang dihadapi Desa Semut Kecamatan Wonokerto yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan antara lain : saluran Air dan senderan, serta ketersediaan air bersih, sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan dan pelayanan pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya.

Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik diharapkan dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan dapat terwujudnya suatu pemerintahan di Desa Semutyang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberdayakan lembaga desa serta masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang diterbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kelembagaan desa yang ada dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan yang partisipatif.

Maksud dan Tujuan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dikandung maksud bahwa desa diberikan suatu kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan juga menuntut adanya suatu proses perencanaan pembangunan di desa yang partisipatif sebagai satu kesatuan dalam system pembangunan daerah, maka dipandang perlu disusun RPJMDes 2013 – 2019 dengan tujuan antara lain :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;

2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa ; 3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran ; dan4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Sistematika Penyajian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semut tahun 2013 – 2019 disusun dengan sistematika berdasarkan Surat Direktor Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor : 414.2 /1408 / PMD, Tanggal 31 Maret 2010, Hal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut :

● Halaman Judul● Kata Pengantar

-3-

● Daftar Isi

● Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dasar Hukum dan Pengertian.

● Bab II : Profil Desa

Menjelaskan tentang Kondisi Geografis Desa, Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pemerintahan Desa, Pembangian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

● Bab III : Potensi dan Masalah

Menjelaskan tentang Potensi dan Permasalahan yang ada di desa

● Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)

Menjelaskan tentang Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Potensi dan Masalah, Program Pembangunan Desa dan Strategi Pencapaian Pembangunan.

● Bab V : Penutup

Menguraikan tentang harapan-harapan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan tindak lanjut pembangunan, Lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai alat dukung RPJM-Desa.

● Lampiran :1. Peta Sosial Desa2. Tabel data potensi masalah dan tindakan pemecahan masalah3. Tabel Rencana Pembangunan Desa

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat ;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelaurahan;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;

4

1.3. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Des) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara parsitipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan.

6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

11. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

5

BAB IIPROFIL DESA

2.1. Kondisi Geografis.

1. Letak.

Desa Semut merupakan salah satu dari 11 ( Sebelas ) desa di Kecamatan Wonokerto dan salah satu dari 285 desa / kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak diwilayah timur pusat kota Kecamatan Wonokerto.

1. Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Semut Kecamatan Wonokerto sebagai berikut :1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Teratebang3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Rowoyoso.4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Boyo Teluk .

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Semut Kecamatan Wonokerto adalah 224.136 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 2 (dua ) m dari permukaan laut (DPL).

Gambaran Umum

Wilayah Desa Semut Kecamatan Wonokerto sebagian besar merupakan tanah pertanian sawah & tegalan pekarangan (sungai/jalan/pemakaman), dengan hasil pertanian utama adalah padi & polowijo. Lahan pertanian di desa kami dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan akibat dampak ROB, sehingga lahan pertanian yang produktif menjadi sempit. Panjang jalan : jalan kelas IV, 3 km , jalan kelas V, 3 km.

2.1.1. Sejarah Desa Sejarah Desa Semut

Desa Semut Mulai Dikenal

Keberadaan Desa Semut sudah mulai dikenal sejak zaman “Belanda” dan secara administrastif sudah berdiri cukup lama yaitu sejak tahun 1879. Berdasarkan penuturan dari nara sumber bahwa pada tahun 1879 sudah ada sistim pemerintahan di Desa Semut yang dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama “Onggo Mustopo”, yang disebut sebagai Lurah “Belanda”. Onggo Mustofo menjadi Lurah di Desa Semut selama lebih kurang 20 tahun. Lurah Onggo Mustopo (Penatus) dapat dikatakan sebagai “Lurah pertama” di Desa Semut yang kemudian digantikan oleh Lurah “Markamah” menjadi Lurah kedua.

Pada tahun 1899 kedudukan Lurah diganti oleh “Lurah Markamah” hingga tahun 1914 juga masih Lurah “Hindia Belanda”.

Pada zaman transisi yaitu zaman “Hindia Belanda, Jepang dan Republik Indonesia” Lurah dijabat oleh “Tjasban”.Tjasban memerintah sejak tahun 1928 – 1958(carek – Daran,Kadus 1 – Samidi,Kadus 2 – Danona, Lebe – Mar,).

Kembang Melati di Desa Semut yang hasilnya dapat dipetik setiap hari dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dapat tercukupi. Hal itu ditunjukkan dengan setelah adanya tanaman melati banyak penduduk yang membangun rumah gedung dengan lantai plesteran, atap

6

dari genteng serta dinding dari batu bata yang semula kondisi perumahan penduduk pada waktu itu masih seadanya dan kurang memenuhi syarat standar rumah layak huni yaitu lantai masih tanah, dinding dari anyaman ranting tanpa jendela serta atap dari anyaman daun bambu atau daun bulung (welitan) yang disamping kurang memenuhi standar kesehatan juga sangat rentan terhadap kebakaran dan itu sering terjadi. Disamping keadaan social ekonomi yang masih tidak menentu dan merata, untuk kebutuhan kesehatan dan kebersihan pun masih sangat kurang memenuhi syarat standar kesehatan yaitu penduduk mandi belum memakai sabun mandi dan keramas hanya menggunakan sampo dari oman (tangkai padi) yang dibakar yang disebut “londho” serta mencuci pakai daun dilem maupun menggosok gigi dengan batu bata yang ditumbuk dihaluskan dan sebagai sarana prasarana MCK di sungai.

Dalam kondisi masyarakat yang demikian pada tahun 1964 pernah terjadi kemarau panjang.Akibatnya sangat jelas bahwa kehidupan penduduk semakin terpuruk. Pada saat itu gerakan PKI mulai muncul dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan banyak warga yang tidak tau menjadi korban politik PKI yaitu disaat warga sedang kekurangan pangan dan menderita berbagai penyakit yang tentu saja sangat membutuhkan bantuan ternyata ada kebijakan dari pemerintah bagi mereka disuruh datang ke kantor kecamatan untuk diberi bantuan sembako dan bahkan akan diberikan tanah bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian dengan syarat warga harus cap jempol yang ternyata bukti dari cap jempol itu menjadi dokumen PKI sebagai anggota dan itu dijadikan bukti sampai sekarang bahwa mereka terkait dengan gerakan PKI. Yang sangat menonjol sebagai kenangan dari gerakan PKI adalah banyak orang menyanyikan lagu “ genjer-genjer “. Namun atas ketegasan Lurah Tjasban untuk warga Desa Semut tidak ada seorangpun yang terkait dengan PKI.

Pada tahun 1975 lurah Tjasban diberhentikan dengan hormat karena lanjut usia. Oleh karena jabatan Lurah kosong maka jabatan Lurah dijabat Bpk. Tjasbi. Lurah Tjasbi menjabat hampir 30 Tahun, Kemudian untuk menggantikan Lurah Tjasbi maka diadakan pemilihan Lurah yang sudah mulai dengan sistim baru yaitu dengan tanda gambar yang diikuti oleh tiga orang calon yaitu Bpk. Tjasbi / gambar Padi, Bpk. Suchaeli / gambar Jagung dan Bpk. Tjaridan / gambar Ketela. Dalam proses pemilihan tersebut Suchaeli memperoleh suara terbanyak dan menjadi Kepala Desa Semut. Dan Pemerintah kemudian membuat Undang – undang Nomor 5 tahun 1979 dimana sebutan Lurah menjadi Kepala Desa dengan periode masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun sehingga Lurah / Kepala Desa Suchaeli menjabat selama 10 (Sepuluh) tahun. ada Undang – undang Nomor 5 tahun 1979 dan 10 (sepuluh) tahun setelah Undang – undang Nomor 5 tahun 1979 diberlakukan. Pada tanggal 25 Maret 1988 Kepala Desa Suchaeli diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya. Kemudian untuk pengisian jabatan Kepala Desa maka Pemerintah mengadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 4 orang calon yaitu Suchaeli dengan tanda gambar Ketela dan Supari tanda gambar Jagung dan 2 lagi tanda gambar padi dan kelapa. Dalam proses pemilihan Supari dengan tanda gambar jagung memperoleh suara terbanyak sehingga kemudian ditetapkan menjadi Kepala Desa Semut periode tahun 1997-2007 menggantikan Suchaeli. Kemudian Periode 2007-2013 terjadi pemilihan kepala desa dengan 2 Calon, Markhali dan Sunoto dan yang memperoleh suara terbanyak adalah bapak Sunoto. Menjadi Kepala Desa periode tahun 2007 – 2013) sesuai dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun . Tahun 2013 – 2019 Bapak Sunoto terpilh kembali

Pada masa ini Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS dan sebutan Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa Lainnya.

7

Legenda Asal Usul Nama Desa Semut

Berdasarkan hasil survey dan penelusuran dari nara sumber histories, dan cerita rakyat bahwa nama Desa “Semut” .

Dari penelusuran dan penuturan oleh nara sumber yang didukung dengan adanya peninggalan yang dilegendakan dan dipercaya ada hubungannya dengan “Asal Usul Nama Desa Semut”, merupakan data awal yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung, sehingga dapat diuaraikan sebagai berikut :

Menurut kisah bahwa sebelum Desa Semut mulai dikenal, Wilayah tersebut dulunya lautan, dan desa yang ada adalah desa Kesesi, dari desa Kesesi ke utara adalah Lautan, kemudian setelah utara desa Kesesi menjadi daratan Lurah Penatus (Onggo Mustopo) Babad wilayah, kemudian keluarlah banyak Semut, Lurah penatus memberi nama Desa tersebut dengan nama desa Semut .

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Desa per Desember 2013 adalah 2.100 jiwa terdiri dari laki-laki 1.056 jiwa dan perempuan 1.044 jiwadanJumlah Kepala Keluarga sejumlah 608 KK, sedangkan jumlah penduduk menurut usia adalah sbb :

No Usia Laki-laki Perempuan Jumlah1 0-4 89 60 1492 5-9 80 89 1693 10-14 97 101 1984 15-19 95 97 1925 20-24 111 123 2346 25-29 80 87 1677 30-34 95 80 1758 35-39 60 75 1359 40-44 63 87 15010 45-49 71 75 14611 50-54 73 61 13412 55-59 46 39 8513 ≥ 60 86 70 150

Jumlah 1.056 1.044 2.100

8

2.1.3.Keadaan SosialKeadaan sosial menurut agama, ekonomi dan tingakat pendidikan, mata pencaharian adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk menurut Agama Islam : jiwa Kristen : jiwa

2.1.4. Keadaan EkonomiMata Pencaharian : Petani sendiri : 63 orang Wiraswasta : 75 orang Buruh nelayan : 121 orang Buruh tani : 116 orang Buruh harian Lepas : 221 orang Peternak : 3 orang tukang batu : 3 orang Pedagang : 118 orang Perdagangan : 32 orang Tukang kayu/jahit/ : 8 orang PNS/TNI/Polri : 5 orang Pensiunan : 2 orang Lain-lain : 666 orang

Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan Tamat Perguruan Tinggi : 23 orang Tamat SLTA : 72 orang Tamat SLTP : 204 orang Tamat SD : 917 orang

6. Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk lahir : 14 orang mati : 16 orang datang : 31 orang pindah : 10 orang

Keadaan penduduk tersebut sampai akhir Desember Tahun 2013.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Secara administrative Desa Semutdibagi menjadi 3 (Tiga) pedukuhan, 3 (Tiga) RW dan 15 (Tiga belas) RT. Masing – masing pedukuhan dikepalai oleh 1 (satu) orang Kepala Dusun, 1 (satu) orang Ketua RW dan 3 (tiga) Dukuh secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Dukuh Babadan;2. Dukuh Semut;3. Dukuh Lampis;

9

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Semut Nomor: 01 Tahun 2014 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Semut adalah sebagai berikut :

10

KEPALA DESASUNOTO BPD

SEK DESDORAT

K. UMUMRAGUM

K. PMTHMOHADI

K. KESRATARYUDI

K. PEMBSITI

KHODIJAH

K. KEUAMURNIWATI

KADUS 3SYAKIR

KADUS 2EDI TURYOTO

KADUS 1HARTOYO

BAB IIIPOTENSI DAN MASALAH

3.1. PotensiPotensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Potensi yang ada di Desa Semut adalah potensi sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam yang terdiri dari :

3.1.1. Kondisi Umum■ Potensi Sumber Daya Alam :

● Potensi Umum

Luas Wilayah Desa : 224,136 ha. Sawah : 108, 000 ha Pemikiman : 25,136 ha. Ladang/Tegalan : 49 ha. Pekarngan : 11,00 ha Sarana Umum : 22,8 ha

■ Fasilitas Umum :

Tanah Kas Desa/Bengkok : 2,27 ha Bengkok Kepala Desa : 4,000 ha Bengkok Sekretaris Desa : - Bengkok Kaur. Pemerintahan : 1,05 ha Bengkok Kaur. Keuangan : 1,05 ha Bengkok Kaur. Pembangunan : 0,90 ha Bengkok Kaur. Umum : 1,05 ha Bengkok Kaur. Kesra : 1,05 ha Bengkok Kadus I : 1,30 ha Bengkok Kadus II : 1,20 ha Bengkok Kadus III : 1,20 ha Lapangan : - ha Perkantoran Pemerintah : 0,02 ha

● Topologi Desa :

Desa Perkotaan● Orbitasi :

Jarak ke Ibukota Kabupaten : 5 km. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 km.

● Iklim : Curah hujan : 500 mm Suhu rata-rata : 20-30○C Ketinggian DPL : 2 m Bentang Wilayah : 2 km2

3.1.2. Potensi Sumber Daya Manuasia : Jumlah Penduduk : 2.100 jiwa. Laki-laki : 1.056 jiwa. Perempuan : 1.044 jiwa. Kepala Keluarga (KK) : 608 KK

■ Tenaga Kerja : Penduduk usia 15-60 tahun : 1569 orang Ibu rumah tangga : 608 orang Penduduk masih sekolah : 403 orang

11

3.1.3. Potensi Kelembagaan :

3.1.3.1. Lembaga Pemerintahan :

■ Pemerintah Desa :

Jumlah aparat : 10 orang Pendidikan Kepala Desa : SLTA Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA Pendidikan Kadus I : SLTA Pendidikan Kadus II : SLTP Pendidikan Kadus III : SLTP Pendidikan Kaur. Pemthan : SLTA Pendidikan Kaur. Umum : SLTP Pendidikan Kaur Kesra : SLTA Pendidikan Kaur. Keuangan : SLTA Pendidikan Kaur. Pembangun : SLTA

Jumlah Dusun/Dukuh : 3 Jumlah RW : 6 Jumlah RT : 15

■ Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah anggota : 9 orang

3.1.3.2. Lembaga Pendidikan :

Jumlah TK : 1 unitJumlah SD / sederajat : 1 unitTPQ : 1 unitPonpes : 1 unit

3.1.3.3. Kelembagaan Keamanan :

Jumlah Pos Kamling : 5 UnitJumlah Hansip / sejenisnya : 15 Orang

3.1.3.2. Sarana dan Prasarana

■ Prasarana Pemerintahan :

Balai Desa : 1 Ada Kondisi Balai Desa : Baik Jumlah mesin ketik : 1 Unit Jumlah Computer : 1 Unit Jumlah mesin hitung : 1 Unit Jumlah meja : 12 Unit Kondisi : baik jumlah kursi : 50 Unit Kondisi : Baik Jumlah Almari : 3 Unit Jumlah buku Administrasi : 20 buah Kondisi : Terisi / dikerjakan Kendaraan Dinas : 1 Unit Kondisi : baik

12

■Sarana dan Prasarana Transportasi

● Prasarana Transportasi Darat :

Jalan Desa : 1,5 km Panjang jalan aspal : 6,9 km Baik : 5,6 km Rusak : 1,3 km

Panjang jalan tanah : 750 m Baik : 750 m Rusak : -

Panjang jalan antar desa / kecamatan :

Panjang jalan aspal PU : 1 km

Baik : 3 km

Rusak : 2 km

Jembatan Desa

Jumlah jembatan besi : 4 unit Baik : 3 unit Rusak : 1 unit

Jembatan antar desa / kecamatan :

Jumlah jembatan beton : 3 unit Baik : 1 unit Rusak : -

Jumlah jembatan besi : - unit Baik : - unit Rusak : - unit

■ Prasarana Peribadatan : Masjid : 1 unit Baik : 1 unit Rusak : - Mushola : 5 unit

Baik : 5 unit Rusak : - Gereja : - unit Baik : - unit Rusak : - unit

■ Prasarana Air Bersih

Jumlah sumur bor dalam : 2 unit Jumlah sumur gali : 300 unit Jumlah mata air : - Jumlah hidran umum : - Jumlah PAH : - Jumlah WC Umum : 6 unit Jumlah embung : -

13

■ Prasarana Kesehatan

Rumah sakit umum : - Puskesmas : - Puskesmas pembantu : 0 unit Poliklinik/Balai Pengobatan/ PKD : 1 unit Apotik : - Posyandu : 4 unit

3.2. MasalahMasalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Berbagai permasalahan di Desa Semut secara umum masih seputar pembangunan sarana prasarana dalam bentuk fisik dan pembangunan di bidang lain seperti pembangunan pendidikan dan ekonomi yang masih kurang. Permasalahan Desa merupakan hal yang harus dipecahkan dan dicapai melalui pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan secara bertahap dengan skala prioritas yang mendesak.

Di Desa Semut permasalahan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

A. Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan ;

2. Pembangunan yang tidak berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan ;

3. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa ;

B. Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa ; 2. Belum adanya pemasukan dana dari penggunaan tanah-tanah kas desa ; 3. Adanya kemacetan dalam simpan pinjam khususnya 4. Terbatasnya dana untuk modal usaha ; 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat ;

C. Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih kurang optimal ;2. Belum optimalnya pengembangan budaya local desa ;

D. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan ;2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi ;3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik ;4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah ( RT ) belum dapat berjalan optimal;

E. Bidang Kesehatan1. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal ;2. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada

petugas kesehatan ;3. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

14

F. Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa;

2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang ;3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja ;4. Bidang / seksi yang belum dapat berjalan optimal ;5. Buku – buku administrasi kelembagaan tidak diisi.

G. Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal ;2. Permasalahan / perselisihan antar pribadi yang masih muncul ;3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan ;4. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan ;5. Belum adanya peraturan tentang penanggulangan penyakit masyarakat ;

H. Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan ;2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai ;3. Masih belum teratasinya pembuangan air hujan disebagian dusun ;4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang ;

I. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang ;

2. Kegiatan Gotong royong yang masih pilah pilih ;3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan social ;

J. Bidang Pertanian

1. Lahan pertanian kurang produktif ;

2. Terdapat lahan fuso akibat rob3. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik ;

K. Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada ;2. Penegakan hukum yang masih kurang ;3. Alergi terhadap aparat penegak hokum

L. Bidang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan )

1. Home Industri yang belum dikembangkan ;2. Kesulitan dalam penambahan modal ;3. Tidak ada paguyuban pedagang yang ada di desa.

M. Bidang Pertanahan1. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas dan banyak yang

hilang ;2. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB masih kurang.

15

3.3. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada oleh Pemerintah Desa Kulu dan kelembagaan desa serta pelaku-pelaku pembangunan di Desa Sijambe dalam rangka mengatasi / meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sarana Prasarana Fisik1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya berswadaya dan

pentingnya pemeliharaan bangunan ;2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan 3. Pemerataan pembangunan baik tingkat desa maupun tingkat dusun dengan skala

prioritas;4. Lebih mengoptimalkan rencana kerja pembangunan tahunan ;5. dan lain sebagainya.

B. Bidang Ekonomi

1. Meningkatkan pembangunan non fisik dan diharapkan terjadi keseimbangan dengan pembangunan fisik ;

2. Melengkapi sarana dan prasarana terhadap budaya-budaya yang ada di desa dan lain sebagainya ;

C. Bidang Pemerintahan

1. Secara bertahap mengupayakan penerapan aturan tentang Pemerintahan Desa ;2. Penjelasan terhadap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku pemerintahan

di desa ;3. Mengupayakan agar pelaku-pelaku dalam pemerintahan desa yang ada agar benar-

benar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal ;4. Memfungsikan keberadaan RT dan RW baik dalam pelayanan surat menyurat dan

yang lainnya ;5. Pengisian buku administrasi desa secara rutin sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya / tupoksi ; 6. dan lain sebagainya.

C. Bidang Kesehatan

1. Mengoptimalkan tempat pelayanan kesehatan desa ( PKD )2. Sosialisasi dan penjelasan melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya

kesehatan dan keberadaan Posyandu3. Mengupayakan bantuan operasional untuk kegiatan kader Posyandu ;4. Melengkapi sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan ;

D. Bidang Kelembagaan

1. Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa dengan berpedoman pada aturan yang ada;

2. Mengintensifkan pertemuan baik internal lembaga maupun antar lembaga yang ada ;3. Pembuatan rencana program kerja dari masing-masing lembaga yang ada;4. Mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan bidang / seksi / kelompok kerja yang ada

sesuai dengan rencana program kerja yang telah disusun ;5. Melengkapi buku-buku pedoman / petunjuk tentang kelembagaan desa berkoordinasi

dengan dinas / instansi terkait ;6. dan lain sebagainya.

16

E. Bidang Kamtibmas

1. Memperdayakan pos kampling yang suadah ada ;2. Pembentukan kelompok-kelompok ronda;3. Mengupayakan penyelesaian permasalahan dimasyarakat dengan jalan kekeluargaan;4. dan lain sebagainya.

F. Bidang Lingkungan Hidup

1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan;

2. Pembuatan tempat untuk pembuangan sampah;3. Meningkatkan kegiatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;4. dan lain sebagainya.

G. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya musyawarah untuk pengambilan keputusan;

2. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;

3. Meningkatkan kegiatan gotong royong masyarakat melalui kegiatan sosial di masyarakat;

4. dan lain sebagainya

H. Bidang Pertanian

1. Mengajukan proposal alih fungsi lahan untuk lahan fuso;2. Mengaktifkan pertemuan para petan;3. Penyuluhan tentang pertanian;4. dan lain sebagainya.

I. Bidang Hukum

1. Penyuluhan tentang hukum ;2. Kebersamaan dalam penyelesaian masalah pelanggaran hukum ;3. Pemanfaatan lembaga dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian

masalah;4. dan lain sebagainya.

J. Bidang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan )

1. Penyuluhan tentang Home Industri ( Perindustrian dan Perdagangan );2. Pelatihan ketrampilan Home Industri bagi masyarakat;3. Mengupayakan penambahan modal;4. Mengaktifkan pertemuan rutin para pedagang;5. dan lain sebagainya.

17

BAB IVRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

( RPJM-DESA )BAB 1V

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan dan wawasan .Sedangkan misi adalah tugas atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke depan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Semut dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

4.1.1. Visi

“ DENGAN REMBUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA SEMUT YANG SEJAHTERA”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 ( lima ) tahun ke depan Desa Semut mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Misi1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan

melaksanakan pembangunan yang partisipatif.3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Semut yang

sejahtera.4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Umum Desa Semut secara garis besar dapat ditempuh melalui 5(lima) Agenda Pembangunan untuk Tahun 2014 – 2019. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan untuk mengatasi masalah yang ada dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

18

1. Memperkuat Kelembagaan Desa

Dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan Pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan dengan didukunng oleh Kelembagaan desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat

desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di Desa Semut dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Semut sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

1. Reorganisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada;2. Periodisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada;3. Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya;4. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa;5. Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif

1). Penyelenggaraan Pemerintahan :

a. Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas : : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi

f. Keseimbangan

HakdanKewajiban

: pemberi dan penerima layanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

19

2). Pelaksanaan Pembangunan

1. Politik : pendekatan politik memandang bahwa pemilihan yang ada baik presiden dan yang lainnya adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

2. Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif : : dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( stake holders ) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki

4. System Top Down

: atas bawah

5. System Bottom Up

: bawah atas

3). Mewujudkan Desa Semut yang Aman, Tentram dan Damai

1. Menggalakkan Sistim Keamanan Lingkungan ( Siskamling )2. Penanggulangan Kriminalitas dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban3. Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan

antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun.4. Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistim kekeluargaan.

3. Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1. Mengupayakan Penambahan Modal usaha bagi golongan ekonomi lemah2. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan3. Penggalian Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam /

belum berkembang

4.2.2. Potensi dan Masalah

1. Potensi :

Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, keuatan, kemampuan, kesangggupan dan daya. Potensi yang ada di Desa Sijambe antara lain adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia.

20

2. Masalah :

Masalah / Kendala-Kendala Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apa yang kita rencanakan tidak semuanya dapat terlaksana. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor antara lain :

a. Keterbatasan Dana

Dana merupakan salah satu factor penentu terlaksana dan tidaknya suatu perencanaan. Pelaksanaan perencanaan Pembangunan dapat dipastikan tidak dapat terealisasi tanpa adanya dana.

b. Keterbatasan Sumber DayaPelaksanaan perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik juga dipengaruhi oleh dua factor sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam antara lain : tidak tersedianya bahan baku. Sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli dan ketidakmampuan dari pelaku-pelaku pelaksana pembangunan di desa untuk melaksanakan pembangunan.

4.2.3. Program Pembangunan DesaRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Semut tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan desa dan permasalahan desa yang dijabarkan dalam masing-masing bidang, dan hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan dengan didukung oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di Desa Semut dapat terpecahkan dengan adanya sinkronisasi dari strategi pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Semut sesuai dengan harapan dan keinginan bersama.

Adapun Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Semut adalah sebagaimana terlampir :

4.2.4. 3 (tiga) Strategi PencapaianUntuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut ditempuh dengan beberapa strategi Pembangunan Desa sebagai berikut :1. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Semut yang diarahkan agar

semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari public Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya.

3. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber

daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

21

Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan public supaya kepentingan-kepentingannya ( baik perorangan maupun kelompok ) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan public.

4 ( Empat ) Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan :

1. Penyusunan Rencana

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan yang terdiri dari 4 ( empat ) langkah :

a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik dan terukur.

b. Masing-masing kelembagaan menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

c. Melibatkan masyarakat ( stake holders ) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing kelembagaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Dari semua tahapan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan pengejawantahan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berbeda kepentingan dan latar belakang, oleh karena itu dapat memberi sumbangan untuk mengurangi ketegangan dan konflik antar individu, antar kelompok, antar dusun dan yang terutama adalah menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang sedang dijalankan oleh sebuah wilayah desa.

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut secara umum pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik merupakan pembangunan sarana prasarana fisik antara lain : pembuatan jalan, saluran irigasi gorong – gorong, pembuatan gedung, dan lain sebagainya. Adapun Pembangunan Non Fisik merupakan pembangunan moral / mental spiritual yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya.

22

BAB VPENUTUP

Dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019Desa Semut Kecamatan Wonokerto kami mengharapkan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan, azas, prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang ada. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019Desa Semut, maka kepada semua pihak pelaku penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan diharapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa Tahun 2014 – 2019 sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Semut dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Semut ini adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Rencana Program Kepala Desa Semut Kecamatan Wonokerto hasil pemilihan secara langsung pada tanggal 15 September 20 13 .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Semut Kecamatan Wonokerto selanjutnya menjadi bagian untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Sijambe dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 201 4 – 2019 Desa Semut Kecamatan Wonokerto ini diharapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan program pembangunan secara demokratis dan transparan.

Selain itu diharapkan pula adanya peran serta secara aktif dari masyarakat dan kebebasan untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelestarian pembangunan.

KEPALA DESA SEMUT

( SUNOTO )

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESAPeriode Tahun 2013 – 2019

Provinsi : Jawa Tengah Kecamatan : WonokertoKabupaten : Pekalongan Desa : Semut

No Urusan Kegiatan Tujuan Lokasi Perkiraan Biaya

Tahun Pelaksanaan

1 PEKERJAAN UMUM

1. Melanjutkan Pembangunan Balai Desa

Menunjang kelancaran giatan desa yang nyaman Rt.08/04 350.000.000 Th.

2013/20152. Paving lingkungan balai desa ,

Papan nama dan pagar Balai desaMenunjang keindahan & ketertiban lingkungan Pemerintahan

Rt.08/04 150.000.000 Th.2015

3. Pembangunan jembatan Memperlancar lalu lintas Rt.(06,07,08,09,11) 100.000.000 Th.20154. Pengaspalan jalan desa Memperlancar arus lalu lintas

desaRt.01 s/d Rt.15 300.000.000 Th. 2017

5. Peninggian jalan dilingkungan dukuh

Memperlancar aurs lalu lintas DukuhBabadan, Semut,

Lampis

500.000.000Th. 2016

6. Pembangunan Saluran air Memperlancar aliran air Rt.01 s.d Rt. 15 250.000.000 Th. 20167. Rehap rumah tidak layak huni Menciptakan hunian yang sehat Rt.01 s/d Rt.15 300.000.000 Th.2017

8. Pembuatan Drainase saluran air Pertanian

Memperlancar aliran air Pertanian Dukuh

Babadan, Semut, Lampis

300.000.000Th.2015

9. Perbaikan sanitasi Memperlancar pembuangan limbah ruman tangga Rt.01 s/d Rt.15 500.000.000 Th.2018

10. Pembangunan Pasar Desa Meningkatkan ekonomi masyarakat Rt.01/01 500.000.000 Th.2019

2 EKONOMI1. Penyewaan Sound Sistem Menambah BUMDes Desa Semut 50.0000.000 Th.217

2. Penyewaan Kursi & Layos Menambah BUMDesDesa Semut

50.0000.000 Th.217

3 LINGKUNGAN1. Pos Kamling Keamanan lingkungan

DukuhBabadan, Semut,

Lampis35.000.000 Th.2019

2. Gapuro Masuk Desa K-3 DukuhBabadan, Semut,

Lampis

100.000.000 Th. 2015

4

OLAH RAGA

1. Pengadaan Lapangan Tenis Meja Mengolah ragakan Masyarakat

DukuhBabadan, Semut,

Lampis

30.000.000 Th. 2019

5 KESEHATAN

1. MCKKesehatan lingkungan

Rt.01 s.d Rt. 15300.000.000 Th.2019

2 . Pemberian Gizi pada lansia dan bayi

Kesehatan balita dan lansia kurang

Rt.01 s.d Rt. 15 100.000.000 Th. 2016

6 SOSBUD 1. Pengadaan alat musik Rebana Pelestarian budaya Masjid desa Semut 30.000.000 Th.2019

7 PENDIDIKAN1. Pengadaan kursus ketrampilan Menambah keahlian

masyarakatDesa Semut 50.000.000 Th.2019

KEPALA DESA SEMUT

SUNOTO

2. Tabel data potensi masalah dan tindakan pemecahan masalah

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

DUKUH : BABADANDESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGAN

NO MASALAH POTENSI1 2 32 Siskamling macet Pemuda, linmas3 Jembatan kebanjiran Material, tenaga4 Lingkungan kotor Lahan pekarangan5 Kegiatan kesenian Rebana Group sholawat6 Latihan Tenis meja macet Lapangan

KEPALA DUSUN

HARTOYO


DUKUH : BABADANDESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGAN

NO MASALAH POTENSI1 2 31 Siskamling macet Pemuda, linmas2 Transportasi tidak lancer Material, swadaya, tenaga3 Banyak warga tidak punya MCK Lahan4 Kesenian rebana macet Tenaga , jama’ah5 Kegiatan latihan tenis mejal macet Pemuda

KEPALA DUSUN

HARTOYO


DUKUH : SEMUTDESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGAN

NO MASALAH POTENSI1 2 31 Sering banjir Tenaga kerja, swadaya2 Air meluap ke badan jalan lalu lintas antar desa macet,

pengangkutan hasil pertanian susahTenaga kerja, swadaya

3 Banyak warga tidak punya MCK Lahan

KEPALA DUSUN

EDI TURYOTO


DUKUH : LAMPISDESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGAN

NO MASALAH POTENSI1 2 31 Sering banjir Tenaga kerja, swadaya2 Siskamling macet Hansip, pemuda3 Musim kemarau kekurangan air bersih Dilaui PAM4 Banyak warga tidak punya MCK Lahan

KEPALA DUSUN

SYAKIR


NO MASALAH POTENSI1 2 3

3 Pada musim hujan, air hujan menggenangi jalan karena tidak ada drainase sehingga jalan mudah rusak

Material , tenaga

4 Pada musim kemarau petani kekurangan air Air, tenaga, material

5 Pada musim penghujan air dari sungai menggenangi jembatan karena jembatan terlalu rendah

Material, tenaga

7 Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air bersih Sumber mata air ada,Tenaga

8 Pada musim kemarau petani kekurangan air karena banyak terjadi kebocoran saluran

Material, tenaga

9 Pada musim penghujan atap gedung Balai desa bocor Material, tenaga10 Pada musim kemarau petani kekurangan air Sumber air ada

11 Pendapatan masyarakat rendah Banyak warung, pedagang keliling

12 Kegiatan siskamling tidak berjalan Tenaga ada13 Di ujung jalan desa tidak ada gerbang masuk desa Material, tenaga14 Buang air besar masih di kebun Tenaga, material, tanah

15 Tidak berjalan sampai puncak Sumber daya manuasia potensial

16 Kegiatan latihan latihan tenis meja macet Lapangan ada17 Kesehatan balita dan lansia kurang Tenaga ada18 Tingkat pengetahuan dan ketrampilan rendah Minat tinggi19 Latihan rebana macet Peralatan ada20 Peralatan seni rebana rusak Peralatan ada21 Penyimpanan Arsip Pemerintahan Desa Belum

maksimalMaterial

Kepala Desa Semut Ketua LPMD

SUNOTO ABDURAHMAN

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAHPENGELOMPOKAN MASALAH

NO MASALAH POTENSI1 2 3I PEKERJAAN UMUM


Material , tenaga

2 Pada musim kemarau petani kekurangan air Air, tenaga, material


Material, tenaga

4 Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air bersih Sumber mata air ada,Tenaga

5 Pada musim kemarau petani kekurangan air karena banyak terjadi kebocoran saluran,air terhalang

Material, tenaga

6 Pada musim penghujan atap gedung Balai desa bocor Material, tenaga7 Pada musim kemarau petani kekurangan air Sumber air ada8 Penyimpanan Arsip Pemerintahan Desa Belum

maksimalMaterial

II EKONOMI

1 Pendapatan masyarakat rendah Banyak warung, pedagang keliling

III LINGKUNGAN1 Kegiatan siskamling tidak berjalan Tenaga ada2 Di ujung jalan desa tidak ada gerbang masuk desa Material, tenaga

IV OLAH RAGA1 Kegiatan latihan latihan tenis meja macet Lapangan ada

V KESEHATAN1 Kesehatan balita dan lansia kurang Tenaga ada2 Pembutan MCKVI PENDIDIKAN1 Tingkat pengetahuan dan ketrampilan rendah Minat tinggi

VII SOSIAL BUDAYA1 Peralatan seni rebana rusak Peralatan ada


SUNOTO ABDURAHMAN

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH (MATRIK)

No Masalah Penyebab PotensiAlternative Tindakan

Pemecahan Masalah

Tindakan yang layak

1 2 3 4 5 6PEKERJAAN UMUM


Tidak ada saluran pembuangan air hujan

Material , tenaga

Membuat saluran

pembuangan

Pembangunan drainase

2 Pada musim kemarau petani kekurangan air

Bedet air kecil dan banyak kebocoran saluran

Air, tenaga, material

Menutup kebocoran

saluran

Membuat jaringan baru


Jembatan kurang tinggi

Material, tenaga Menguras sungai

Pembangunan / rehap

jembatan dibuat lebih

tinggi

4 Pada musim kemarau masyarakat kekurangan air bersih

Mata air sumur kering

Sumber mata air ada,Tenaga

Mengambil air dari sungai

Pembuatan sumur bor

dalam

5 Pada musim kemarau petani kekurangan air karena aliran terhambat

Sungai yang di lewati air banyak terhalang karena benda menumpuk di sungai

Material, tenaga Memperbaiki sungai

Mengalihkan aliran air dengan

membuat saluran baru

6 Arsip tidak rapi Tidak ada ruang kusus penyimpan arsip

Material, tenaga Menyekat ruang kantor untuk

kearsipan

Menambah bangunan /

tingkat7 Pada musim

kemarau petani kekurangan air

Tidak ada bendungan

Sumber air ada Membuat bendungan sementara

Pembangunan Bendungan

yang permanen

EKONOMI1 Pendapatan

masyarakat rendahLapangan Usaha Banyak warung,

pedagang keliling

Pasar desa Pembangunan Pasar Desa

LINGKUNGAN1 Kegiatan siskamling

tidak berjalanBangunan pos kamling tidak ada

Tenaga ada Kegiatan siskamling dari rumah sendiri

Pembangunan Poskamling

baru

2 Di ujung jalan desa tidak ada gerbang masuk desa

Belum dibangun Material, tenaga Membuat tugu Pembangunan gapura

OLAH RAGA1 Kurang Lapangan

Tenis MejaTidak pernah di buatkan Lagi

Tenaga, material, tanah

Latihan kurang maksimal

Pembuatan lapangan

2 Tidak berjalan sampai puncak

Tidak ada pembinaan

Sumber daya manuasia potensial

Latihan secara otodidak

Mendatangkan pelatih yang profesional

KESEHATAN

1 Kesehatan balita dan lansia kurang

Kurang penyuluhan kesehatan

Tenaga, material

Sosialisasi Pembangunan MCK

PENDIDIKAN1 Tingkat

pengetahuan dan ketrampilan rendah

Tidak ada pelatihan ketrampilan

Tenaga, minat tinggi

Bekerja sebagai buruh tani

Mengadakan latihan

ketrampilan

SOSIAL BUDAYA1 Latihan rebana

macetPeralatan rusak Peralatan ada Peralatan

diamankanPerbaikan peralatan

rebana


SUNOTO ABDURAHMAN

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

Tindakan yang layak

Pemenuhan

Kebutuhan

Orang Banyak

Dukungan

Peningkatan

Pendapatan

Masyarakat

Dukungan

PotensiJumlah

Nilai

Peringkat

Tindakan

1 2 3 4 5 6

PU/PEKERJAAN UMUMRehap Balai Desa, 7 4 5 16 12Paving balai desa, papan nama dan pagar balaidesa 7 4 5 16 13Pembangunan Jembatan desa semut 10 10 9 29 2Pengaspalan Jalan Desa 10 10 9 29 3Peninggian Jalan Di Lingkungan Dukuh 10 10 9 29 4Pembangunan Saluran air 9 10 10 29 5Rehab Rumah tidak layak huni 10 10 9 29 6Pembuatan Drainase Saluran Pertanian 10 10 10 30 1Perbaikan Sanitasi 10 10 9 29 7Pembangunan Pasar Desa 8 9 7 24 11

EKONOMI

Penyewaan Sound Sistem dan kursi Layos 7 4 5 16 14

LINGKUNGANPos Kamling 3 7 4 14 16Gapuro Masuk Desa 4 5 3 12 17

OLAH RAGAPengadaan Lapangan Tenis Meja 10 10 8 28 10

KESEHATAN

MCK 8 5 3 16 15

Pemberian Gizi Lansia Dan Balita 10 10 8 28 9

SOSBUD

Perbaikan Alat Seni Rebana 4 2 2 8 18

PENDIDIKANKursus Ketrampilan 10 10 8 28 8


SUNOTO ABDURAHAMAN

PERANGKINGAN

A : Dirasakan orang banyak NILAI :B : Sangat parah 1 – 3 = KurangC : Menghambat peningkatan pendapatan 4 – 6 = SedangD : sering terjadi 7 – 10 = PerluE : Potensi untuk mencegah masalah

RENCANA PEMBANGUNAN DUSUN A B C D E SKOR URUTAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9PU/PEKERJAAN UMUMRehap Balai Desa, Babadan,se

mut, lampis7 4 5 9 7 45 8

Paving balai desa, papan nama dan pagar balaidesa

Babadan,semut,

7 4 5 10 10 50 1

Pembangunan Jembatan desa semut Babadan,semut, lampis

10 10 9 10 9 48 2

Pengaspalan Jalan Desa Desa semut 10 10 9 10 9 48 3Peninggian Jalan Di Lingkungan Dukuh

Babadan,semut, lampis

10 10 9 10 9 48 4

Pembangunan Saluran air Semut 9 10 10 9 9 47 5Rehab Rumah tidak layak huni Desa semut 10 10 9 9 9 47 6Pembuatan Drainase Saluran Pertanian

Desa semut 10 10 10 10 9 49 1

Perbaikan Sanitasi Desa semut 10 10 9 9 9 47 7Pembangunan Pasar Desa Desa semut 8 9 7 8 8 40 9

EKONOMI

penyewaaan sound sistem Babadan,semut, lampis 7 4 5 5 4 25 16

Penyewaan layos dan kursiBabadan,semut, lampis 7 4 5 5 3 24 17

LINGKUNGAN

Pos KamlingBabadan,semut, lampis 3 7 4 6 5 25 15

Gapuro Masuk Desa Babadan,semut, lampis

4 5 3 7 7 26 14

OLAH RAGAPengadaan Lapangan Tenis Meja Babadan,se

mut, lampis6 8 5 6 7 32 10

KESEHATAN

MCKBabadan,semut, lampis 10 5 3 8 7 32 11

Pemberian gizi Lansia Ds.semut 10 5 3 8 7 32 12

SOSBUD

Perbaikan Alat Seni RebanaBabadan,semut, lampis 4 2 2 2 2 12 18

PENDIDIKAN

Kursus KetrampilanBabadan,semut, lampis 10 10 8 9 6 32 13


SUNOTO ABDURAHMAN

RUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN DESADESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGAN

No

Bidang/Rencana Tindakan

Lokasi VolumeTahun ke

Sumber Dana

I2014

II2015

III2016

IV2017

V2018

VI 2019

1 Melanjutkan Pembangunan Balai Desa

Dkh.Semut - √ - - - -

2 Paving lingkungan balai desa , papan nama dan pagar balai desa

Dkh. Semut - √ - - - -

3 Pembangunan Jembatan

Dk.Babadan, semut, lampis - √ - - - - APBN

4 Pengaspalan jalan desa

Dk.Babadan, Semut, Lampis

- - - √ - - APBN

5 Peninggian jalan di lingkungan dukuh


- - √ - - - APBN

6 Pembangunan Saluran Air

Dk.Babadan, semut, lampis

- - √ - - - APBN

7 Rehab Rumah tidak layak huni

Dk.Babadan, semut, lampis

- - - √ - - APBN

8 Pembuatan Drainase Saluran Air Pertanian

Babadan,semut, lampis - √ - - - -

APBN

9 Perbaikan Sanitasi Babadan,semut, lampis - - - - √ -

APBN

10 Pembangunan Pasar Desa

Babadan1 unit - - - - - √

APBN

11 Penyewaan sound sistem

Desa semut 1 unit - - - √ - -

APBN

12 Penyewaan Kursi & Layos

Desa Semut 1 Unit- - - √ - - APBN

14 Pos kamling Babadan,semut, lampis 6 unit - - - - - √

APBN

15 Gapuro masuk desa Babadan,semut, lampis

3 Unit- √ - - - -

APBN

21 Pengadaan Lapangan Tenis Meja

Babadan,semut, lampis 3 Unit - - - - - √

APBN

22 MCK Babadan,semut, lampis

- - - - - √ APBN

23 Pemberian Gizi Lansia


- - - - - √ APBN

24 Pengadaan alat Musik Rebana


- - - - - √ APBN

25 Pengadaan kursus ketrampilan


- - - - - √ APBN


SUNOTO ABDURAHMAN

Tim Perumus :1. Sunoto (Kepala Desa) : …..2. Dorat (Sekdes) : …..3. Mohadi (kaur Pemerintahan) : ….. 8. Murniwati (Kaur. Keua) : …..4. Abdurahman (Ket. LPMD) : ….. 9. Siti Khodijah (Kaur Pembangunan) : …..5. Hartoyo (Kadus I) : ….. 10. Winarso (BPD) : …..6. Edi turyoto (Kadus II) : ….. 11. Taryudi (Kaur Kesra) : …..7. Syakir (Kadus III) : …..

3. Tabel Rencana Pembangunan Desa / RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM-DESA )DESA : SEMUTKECAMATAN : WONOKERTOKABUPATEN : PEKALONGANTAHUN : 2014 - 2019

No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Sifat Volume Sasaran/Manfaat Waktu PelaksanaanBiaya dan Sumber

Pembiayaan KetBidang Jenis B R L Jmlh(Rp) Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13I PU/PEK. UMUM1 Rehap Balai Desa Ds. Semut - √ - 1 unit Ketertiban 1 bulan 350.000.000 APBN2 Paving lingkungan

balai desa & papan nama dan pagar balai desa

Ds. Semut - √ - 1 bulan 300.000.000 APBD

3 Pembangunan Jembatan

Ds. Semut√ - - 3x6m Mencegah banjir

3 bulan100.000.000 APBN

4 Pengaspalan Jalan Desa semut√ - - 3x1500m

Mempermudah transportasi antar dukuh 1 bulan 300.000.000 APBN

5 Peninggian Jalan di Lingkungan dukuh

Desa semut√ - - 3x1500m

Mempermudah transportasi antar dukuh 3 bulan 500.000.000 APBN

6 Pembangunan Saluran Air

Desa semut √ - - 3 unit Memperlancar aliran air 3 bulan 250.000.000 APBN

7 Rehab rumah tidak layak huni

Dk. Lampis √ - - 70 unit Menciptakan hunian yang sehat 3 bulan 350.000.000 APBN

8 Pembuatan Drainase saluran air pertanian

Dk.Babadan, dk semut,lampis

√ - - 5000mMemperlancar aliran air pertanian

2 bulan300.000.000 APBN

9 Perbaikan Sanitasi Dk. Babadan,Dk .Semut,lampis

- - √ 1x100m Pertanian 1 bulan 500.000.000 APBN

10 Pembuatan pasar desa

Ds. semut√ - - 1 unit

Meningkatkan ekonomi masyarakat

2 bulan500.000.000 APBN

11 EKONOMI Penyewaan sound sistem

Ds. semut √ - - 1 unit Menambah BUMDes 1 Bulan 50.000.000 APBN

Pentewaan kursi & layos

Desa semut - - √ 1 unit Menambah BUMDes 1 bulan 50.000.000 APBN

III LINGKUNGAN17 Pos kamling Desa semut √ - - 7 unit Keamanan Lingkungan 1 bulan 35.000.000 APBN18 Gapura Masuk Desa Dk.babadan √ - - 1 unit K-3 1 bulan 100.000.000 APBNVI OLAH RAGA19 Pengadaan

lapangan tenis meja

Desa semut- √ - 3 unit Kegiatan kepemudaan 1 bulan 30.000.000 APBN

IV KESEHATAN20 MCK Desa semut

√ - - 5 unit K-3 1 bulan 300.000.000 APBN

21 Pemberian gizi pada Bayi & Lansia

Desa semut

√ - - 7 unit Mencegah penyakit 1 bulan 30.000.000 Swadaya

V SOSBUD22 Pengadaan Alat

music RebanaDesa semut √ - - 1 unit Melestarikan budaya 1 bulan 30.000.000 APBN

VII PENDIDIKAN26 Pengadaan kursus

ketrampilan

Desa semut- - √ 1 unit

Menambah Keahlian masyarakat 1 bulan 50.000.000 APBN

Kepala Desa Ketua LPMD

SUNOTO ABDURAHMAN

Lampiran I

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA SEMUT KECAMATAN WONOKERTO

( RPJM-DESA )

TAHUN 2014– 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANKECAMATAN WONOKERTO

DESA SEMUT2014

Oenak tenan…. tinggal nunggu dananya cair…..Mak Nyusss…Poko’e “Moek”Kek_ Sing Ngemek Nyekek,,,,kek…kek…kek…..!!!?

AKHIRNYA PENULIS HANYA DAPAT MENGUCAPKAN“SELAMAT MENUNGGU

_n_MENIKMATI DANANYA” Ok?!

DAFTAR HADIR

Hari/ tgl : Rabu, 19 November 2014Acara : Kunjungan Lapangan Peserta Bintek Perpustakaan Dan Kearsipan

dari Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kab. Pemalangtahun 2014.

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN

Kepala Desa Semut

SUNOTO

desasemut.files.wordpress.com · web view‘ rencana . pembangunan jangka menengah ( rpjm-des )...

Documents