disdikbud.kuningankab.go.id · web view20.peraturan bupati nomor 11 tahun 2018 tentang ketentuan...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
2019-2023
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sukamulya No.6 Telp./Fax. ( 0232 ) 875905 Cigugur Kuningan 45552
KATA PENGANTAR
Potensi terbesar Kabupaten Kuningan terletak pada manusianya. Karena itu, pembangunan manusia adalah prioritas. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan harus berjalan secara beriringan. Oleh karena itu dalam menjalankan komitmen tersebut maka dibuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2023.
Renstra ini telah disusun melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Renstra ini mencoba mengakomodasi semua tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program pendidikan dan kebudayaan, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Renstra ini juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan seluruh stake holder pendidikan dan kebudayaan serta masyarakat Kabupaten Kuningan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan stake holder secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kuningan
Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.SiPembina Utama MudaNIP. 1959 1211 198303 1 010
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………… i
DAFTAR ISI………… ......................................................................... ii
BAB1. PENDAHULUAN...................................................................... 11.1. Latar Belakang………………………………………………….. 11.2. Landasan Hukum …………………………………………. 31.3. Maksud dan Tujuan…………………………………………….. 51.4. Sistematika Penulisan.…………………………………………. 6
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH………… 82.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.. 82.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan…………………………………………… 312.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan…………………………………………… 33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ………………………………………… 35
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH ………………………………………………………… 37
3.1 Identifikasi Permasalahan ………………………………… 373.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih………………………………………… 403.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra
Kabupaten Kuningan..…………………………………………… 413.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………….. 42
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN …………………………………… 44 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan………………………………….. 44
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………… 47
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN............................……………………………………. 59
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…………… 80
BAB 8. PENUTUP..………………………………………………………………83
LAMPIRAN
2
BAB 1PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangPendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat
erat karena saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.
Pendidikan yang berbudaya dapat membantu mengembangkan
kualitas diri anak bangsa menuju kehidupan yang lebih baik.
Memprioritaskan kebutuhan pendidikan sejalan dengan pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada
Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa
“Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan wajib
berperan sebagai motor penggerak peningkatan pendidikan ke arah
yang lebih baik sehingga tercipta masyarakat yang unggul,
berkarakter, menjunjung tinggi kearifan lokal, dan berdaya saing.
Untuk itu, dalam pelaksanaaanya, diperlukan pedoman yang menjadi
dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di
Kabupaten Kuningan. Sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi
amanat konstitusi Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945
tentang kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan dan
kebudayaan. Pasal 31 menyatakan bahwa pemerintah wajib
memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan
menyelenggarakan system pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Di bidang kebudayaan, Pasal 32
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan peran Negara dalam
memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budaya serta menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun
dengan maksud menyediakan sebuah perencanaan komprehensif
yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan
kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah
daerah Kabupaten Kuningan tahun 2019-2023.
3
Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah daerah menyusun
Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025. Sebagai peta jalan pembangunan pendidikan 2005-2025
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. RPJPD 2005-2025 menentukan
tema-tema pembangunan yang telah diselaraskan dengan tema-tema
pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 seperti ditunjukan pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1: Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025
Periode Tema
RPJMD-I (2005-2008) Pemantapan infrastruktur wilayah dan
kualitas sumberdaya manusia
RPJMD-II (2009-2013) Pemantapan produktivitas dan
pemerataan pembangunan daerah
RPJMD-III (2014-2018) Pemantapan kemandirian masyarakat
RPJMD-IV (2019-2023) Pemantapan peran daerah dalam
pembangunan regional dan nasional
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan saat ini memasuki
periode keempat: pemerintah bertugas untuk mendorong pemantapan
peran daerah dalam pembangunan regional dan nasional. Diharapkan
daerah bisa menghasilkan bibit unggul baik itu sumber daya manusia
maupun karya atau inovasi yang bernilai dan berdaya saing. Untuk
mewujudkannya, pemerintah daerah memprioritaskan desa-desa yang
memiliki potensi atau keunggulan yang bisa mengangkat harkat serta
derajat masyarakatnya sekaligus mengenalkan potensinya tersebut
baik tingkat provinsi, nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan ke
tingkat internasional.
Tugas Pemerintah daerah mendorong peran daerah dalam
pembangunan regional dan nasional sejalan dengan Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang
Desa. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan dan
penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang
dimilikinya. Hal terpenting dalam pembangunan desa adalah dengan
memerhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat,
kemudian peningkatan ekonomi masyarakat.
4
Sejalan dengan itu, RJPMD 2019-2023 kemudian menetapkan
dalam Visi Kabupaten Kuningan adalah “KUNINGAN MAJU (MAKMUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA 2023”.
Kemudian Visi tersebut diuraikan dalam misi sebagai berikut.
01 02 03 04 05
Membangun
tata kelola
pemerintahan
daerah yang
profesional,
efektif,
demokratis
dan terpercaya
dengan jiwa
kepemimpinan
nu sajati
Mewujudkan
masyarakat
Kuningan nu
Sajati dalam
kehidupan
beragama
dan
bernegara
dalam
bingkai
kebangsaan
dan
kebhinekaan
Mewujudkan
manajemen
layanan
pendidikan,
kesehatan yang
merata, adil,
berkualitas dan
berkelanjutan
dalam
menciptakan
sumber daya
manusia nu
sajati
Mewujudkan
pembangunan
kawasan
pedesaan
berbasis
pertanian,
wisata, budaya
dan potensi
lokal untuk
mempercepat
pertumbuhan
serta
pemerataan
ekonomi
rakyat
Mewujudkan
pemerataan
infrastruktur
untuk
mendorong
investasi dan
penciptaan
lapangan kerja
dalam
lingkungan
yang lestari
Berdasarkan hal-hal di atas, untuk mewujudkan keterpaduan
dalam pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan,
maka perlu disusun Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023. Renstra Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan 2019-2023 ini disusun untuk
memberi jaminan keberlanjutan program dan memudahkan pimpinan
dalam menjalankan tugas mengelola anggaran fungsi pendidikan.
1.2. Landasan HukumBerikut ini adalah dasar pijakan atau pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023.
1. UUD 1945, Pasal 31 yang menyatakan bahwa pemerintah
wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang
5
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. UUD 1945, Pasal 32 yang menegaskan peran Negara
dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun
2014;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
6
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan.
1.3. Maksud dan TujuanRenstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kuningan tahun 2019-2023 disusun dengan maksud dan tujuan berikut
ini.
Maksud:
1. Arah Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Pedoman bagi setiap organisasi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu
lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat
Daerah;
3. Acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan dalam menentukan prioritas program
yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kuningan, Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan APBN pusat.
7
Tujuan:
1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program
dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan
daerah;
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis
selama lima tahun;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan,
yaitu pembangunan pendidikan dan pembangunan
kebudayaan;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja
perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan
pembangunan daerah;
5. Memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program
dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk memahami dan menilai arah kebijakan
dalam program serta kegiatan tahunan dalam rentang waktu
lima tahunan.
1.4. Sistematika PenulisanRenstra perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan sebagai dokumen perencanaan daerah, disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2019-2023.
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan tentang tugas dan fungsi dari stakeholder perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan
perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan perangkat daerah.
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Berisikan tentang identifikasi permasalahan, visi dan misi dari
program.
8
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN
Berisikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurun
waktu 2019-2023.
BAB 6.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berisikan tentang rencana program kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berisikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB 8. PENUTUP
Berisikan tentang penutup Renstra.
9
BAB 2GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat DaerahTugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan. Berikut ini adalah susunan organisasi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
2) Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaranan Sekolah Dasar.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
2) Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama.
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), membawahkan:
1) Seksi PAUD;
2) Seksi DIKMAS;
3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
1) Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
2) Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;
3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD. Dikmas dan
Kebudayaan;
g. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
2) Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
3) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Kebudayaan.
10
h. UPTD;
i. Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Satuan Pendidikan
1. Kepala DinasDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam pembangunan
pendidikan. Kepala Dinas mempunyai tugas menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan
kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan
kebudayaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja dinas;
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya;
c. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas
dinas;
d. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai
dengan kewenangannya;
e. Memberikan rekomendasi, serta pelayanan umum sesuai
dengan kewenangannya;
f. Membina pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka
pelaksanaan tugas;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati
dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai
bidang tugasnya;
11
j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok pelayanan teknis dan
administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok,
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, evaluasi, pelaporan dan asset;
b. Pemberian dukungan administrative bagi unit organisasi di
lingkungan dinas;
c. Penyusunan program dinas;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepla Dinas.
Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat mempunyai uraian
tugas:
a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat;
b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi
umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan
dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas;
c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi
keuangna di lingkungan dinas;
d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi
kepegawaian sesuai dengan kewenangan dinas;
e. Mengkoordinasikan penyusunan program, anggaran, pelaporan
kegiatan, evaluasi dan pengolaan asset dinas;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di
lingkungan dinas;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka
pelaksanaan tugas;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
dinas;
i. Membuat dan menyampaiakan laporan pelaksanaan tugas
kepada Kepala Dinas;
12
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas.
Dalam pelaksanaannya, Sekretariat membawahkan:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Program.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan administrasi umum dan administrasi
kepegawaian. Sub Bagian Umum memiliki fungsi:
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
kearsipan dinas dan administrasi kepegawaian;
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan
kerumahtanggaan dinas;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi
ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat,
ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi
perlengkapan dan rumah tangga, penyediaan kebutuhan rumah
tangga di lingkungan dinas;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan,
ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
e. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi
kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, promosi, demosi serta
pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian bagi
Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pegawai Dinas;
f. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi
pengurusan tabungan perumahan, cuti, jaminan sosial dan
pembuatan karis/ karsu, karpeg;
g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin
pegawai di lingkungan dinas;
h. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah
kepegawaian di lingkungan dinas;
i. Menyampaikan laporan bagian umum dan kepegawaian dinas
secara berkala;
13
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
dalam pelaksanaan tugas;
k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan
dinas. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas;
c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub
Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dinas dan
dokumen pelaksanaan anggaran;
c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan
yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,
penyiapan administrasi keuangan kegiatan, sesuai kewenangan
dinas serta pelayanan administrasi keuangna lainnya.;
d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran
uang untuk keperluan dinas sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
e. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
satuan bendahara pengeluaran dan tugas pembantu pejabat
penatausahaan dinas;
g. Menghimpun bahan penyususnan pertanggungjawaban
keuangan dinas;
h. Memantau pelaksanaan kegiatan langsung dan tidak langsung
anggaran dinas;
i. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan
dinas;
j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
dalam pelaksanaan tugas;
14
k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program, perencanaan, pengelolaan asset, pengelolaan
data, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas. Sub
Bagian Program mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan asset dan data dinas;
b. Pengelolaan dan penyusunan perencanaan dan program;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub
Bagian Program mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program;
b. Menghimpun bahan penyusunan program dan perencanaan
Dinas;
c. Melaksanakan Penyusun Kebutuhan Anggaran;
d. Menyiapkan dan melakukan evaluasi dan pelaporan;
e. Melaksanakan Pengelolaan data dinas tentang profil
pendidikan;
f. Melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan asset dinas, meliputi pencatatan
barang milik daerah Dinas dan persekolahan;
h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
dalam pelaksanaan tugas;
i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
kepada atasan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sekretaris.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan DasarBidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
a. Perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan Kurikulum,
penilaian, kesiswaan, kelembagaan, dan sarana prasarana
Sekolah Dasar;
15
b. Pengendalian penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum,
penilaian, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum, penilaian,
kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar.
Untuk menyelenggarakan fungsi yang dimaksud, Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana program kerja tahunan bidang Sekolah Dasar;
b. Menyusun rencana pengembangan kurikulum dan penilaian
Sekolah Dasar;
c. Mengendalikan pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar;
d. Menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan sarana
prasarana Sekolah Dasar;
e. Menyusun rencana pengendalian pelaksanaan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) di Sekolah Dasar;
f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesiswaan Sekolah Dasar;
g. Mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kalender
pendidikan yang meliputi jumlah hari belajar efektif Sekolah Dasar;
h. Menyusun pedoman pelaksanaan [enerimaan peserta didik baru
Sekolah Dasar;
i. Merencanakan dan mengusulkan penyelenggaraan pendirian
Sekolah Dasar;
j. Melaksanakan pembinaan satuan pendidikan dalam rangka
meningkatkan mutu lembaganya dan peran serta masyarakat;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
b. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengembangan
Kurikulum serta penilaian di Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan
tugas pokok tersebut, Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
mempunyai fungsi:
a. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan kurikulum dan penilaian
Sekolah Dasar;
16
b. Pengendalian rencana dan program pengembangan kurikulum dan
penilaian Sekolah Dasar;
c. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan pembiayaan Sekolah
Dasar.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi KUrikulum dan Penilaian
Sekolah Dasar;
b. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah
Dasar;
c. Mengendalikan pelaksanaan standar proses Sekolah Dasar;
d. Mengendalikan pelaksanaan standar kompetensi lulusan siswa
Sekolah Dasae;
e. Mengendalikan pelaksanaan standar penilaian Sekolah Dasar;
f. Mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan Sekolah Dasar;
g. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa
baru dan kalender pendidikan;
h. Mengendalikan standar pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar;
i. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan
pendidikan sekolah Dasar;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Dasar.
Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengendalian, pembinaan kesiswaan, dan rencana
program pengelolaan kesiswaan Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan
tugas pokok tersebut, Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai
fungsi:
a. Pengendalian rencana dan program pengembangan kesiswaan
Sekolah Dasar;
b. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan kesiswaan Sekolah
Dasar;
c. Pengendalian kegiatan kesiswaan Sekolah Dasar.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesiswaan
Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
b. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan kesiswaan Sekolah
Dasar;
17
c. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program Kesiswaan
Sekolah Dasar;
d. Mengendalikan dan melakukan pembinaan organisasi kesiswaan
Sekolah Dasar;
e. Mengendalikan proses mutasi siwa Sekolah Dasar, baik dalam
kabupaten maupun luar kabupaten;
f. Menyiapkan, mengolah, dan mengusulkan data siswa Sekolah
Dasar penerima bantuan;
g. Mengendalikan kegiatan siswa yang berkaitan dengan minat,
bakat, dan kompetensi siswa Sekolah Dasar;
h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Dasar.
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan sarana
prasarana Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai
fungsi:
a. Pengumpulan bahan rencana pengembangan sarana prasarana
Sekolah Dasar;
b. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana Sekolah Dasar;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana Sekolah
Dasar.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Seksi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Dasar;
b. Melaksanakan pemetaan sarana prasarana pendidikan Sekolah
Dasar;
c. Melaksanakan analisis data sarana prasarana pendidikan Sekolah
Dasar;
d. Menyiapkan bahan usulan sarana prasarana pendidikan Sekolah
Dasar;
e. Melaksanakan pembinaan satuan pendidikan dalam rangka
meninngkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pengelolaan sarana prasarana pendidikan jenjang Sekolah Dasar;
f. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah
Dasar;
18
g. Mengendalikan Pengadaan sarana prasarana yang dilaksanakan
oleh Sekolah Dasar;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Nasional sarana
prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
i. Mengendalikan pendayagunaan sarana prasarana pendidikan
Sekolah Dasar;
j. Mempersiapkan bahan rekomendasi ijin pendirian Sekolah Dasar;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Dasar.
4. Bidang Pembinaan SMPBidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan penyelenggaraan
Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Menengahn Pertama
mempunyai fungsi:
a. Perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama;
b. Penyusunan kebijakan pengendalian penyelenggaraan Sekolah
Menengah Pertama;
c. Pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, Bidang Sekolah Menengah
Pertama mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana program kerja bidang Sekolah Menengah
Pertama;
b. Menyusun rencana pengembangan kurikulum Sekolah Menengah
Pertama;
c. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah
Pertama;
d. Menyusun rencana pengendalian pelaksanaan standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. Mengendalikan pengelolaan sertifikasi Sekolah Menengah
Pertama;
f. Mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kalender
pendidikan yang meliputi jumlah hari belajar efektif Sekolah
Menengah Pertama;
19
g. Menyusun pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
Sekolah Menengah Pertama;
h. Mempersiapkan bahan rekomendasi ijin pendirian Sekolah
Menengah Pertama;
i. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
rangka akreditasi sekolah;
j. Melaksanakan pembinaan kepada kepala satuan pendidikan dalam
rangka meningkatkan mutu lembaganya dan peran serta
masyarakat;
k. Membuat analisis kebutuhan Guru pada sekolah Menengah
Pertama;
l. Mengusulkan rencana rotasi, mutasi, promosi dan demosi karier
guru pada Sekolah Menengah Pertama;
m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja kepala sekolah menengah
pertama;
n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
b. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama.
Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, pembinaan
kurikulum dan rencana program pengelolaan dan pengembangan
standar nasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
a. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan kurikulum Sekolah
Menengah Pertama;
b. Pelaksanaan rencana dan program pengembangan kurikulum
Sekolah Menengah Pertama;
c. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan pembiayaan
Sekolah Menengah Pertama.
20
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi
Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan penilaian
Sekolah Menengah Pertama;
b. Mengendalikan pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah
Pertama;
c. Mengendalikan pelaksanaan standar isi Sekolah Menengah
Pertama;
d. Mengendalikan pelaksanaan standar proses Sekolah
Menengah Pertama;
e. Mengendalikan pelaksanaan standar kompetensi lulusan siswa
Sekolah Menengah Pertama;
f. Mengendalikan pelaksanaan standar penilaian Sekolah
Menengah Pertama;
g. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan
siswa baru dan kalender pendidikan;
h. Mengendalikan standar pembiayaan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;
i. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
j. Mempersiapkan bahan rekomendasi ijin pendirian Sekolah
Menengah Pertama;
k. Mempersiapkan bahan usulan akreditasi Sekolah Menengah
Pertama;
l. Mempersiapkan dan mengembangkan Sekolah Menengah
Pertama Standar Nasional;
m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama.
Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengendalian, pembinaan kesiswaan dan
rencana program pengelolaan kesiswaan dan pengembangan standar
nasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Kesiswaan Sekolah
Menengah Pertama mempunyai fungsi:
a. Pengendalian rencana dan program pengembangan kesiswaan
Sekolah Menengah Pertama;
21
b. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan kesiswaan Sekolah
Menengah Pertama;
c. Pengendalian kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi
Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
b. Mengendalikan pelaksanaan program kesiswaan Sekolah
Menengah Pertama;
c. Mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program kesiswaan
Sekolah Menengah Pertama;
d. Mengendalikan dan melakukan pembinaan organisasi kesiswaan
Sekolah Menengah Pertama;
e. Mengendalikan proses mutasi siswa Sekolah Menengah
Pertama, baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten;
f. Menyiapkan dan mengusulkan data siswa Sekolah Menengah
Pertama penerima bantuan;
g. Mengendalikan kegiatan siswa yang berkaitan dengan minat,
bakat, dan kompetensi siswa Sekolah Menengah Pertama;
h. Merencanakan, mensosialisasikan, melaksanakan dan
melaporkan pelaksanaan kegiatan lomba-lomba siswa Sekolah
Menengah Pertama, baik yang bersifat akademis maupun non
akademis;
i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kelapa
Bidang Sekolah Menengah Pertama.
Seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan bahan rencana pengembangan sarana dan
prasarana Sekolah Menengah Pertama;
b. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Pertama;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Sekolah Menengah
Pertama mempunyai uraian tugas:
22
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
b. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;
c. Melaksanakan analisis data sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;
d. Menyiapkan bahan usulan sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;
e. Melaksanakan pembinaan kepada kepala satuan pendidikan
dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan jenjang
Sekolah Menengah Pertama;
f. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;
g. Mengendalikan pengadaan sarana dan prasarana yang
dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Pertama;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Nasional sarana
dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. Mengendalikan pendayagunaan sarana dan prasarana
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sekolah Menengah Pertama;
5. Bidang Paud dan DikmasBidang Paud dan Dikmas mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan penyelenggaraan Paud, Dikmas
dan pengendalian sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, Bidang Paud dan Dikmas mempunyai fungsi:
a. Perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan Paud,
Dikmas dan pengelolaan sarana prasarana;
b. Penyususnan kebijakan pengendalian penyelenggaraan Paud,
Dikmas dan pengelolaan sarana prasarana;
c. Pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Paud, Dikmas dan pengelolaan sarana
prasarana.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud,
Bidang Paud dan Dikmas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana program kerja Bidang Paud dan Dikmas;
23
b. Menyusun pedoman penyelenggaraan program Paud, Dikmas
dan pembinaan serta pengelolaan sarana prasarana;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
Paud, Dikmas dan sarana prasarana;
d. Melaksanakan pemetaan data penyelenggaraan pendidikan
Paud, Dikmas dan sarana prasarana;
e. Pengendalian dan pembinaan pembiayaan Paud dan Dikmas;
f. Melaksanakan pengelolaan dan peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan Paud dan Dikmas;
g. Mengembangkan kerjasama dengan Dinas/ Badan/ Lembaga/
Organisasi terkait dalam rangka pengembangan Paud dan
Dikmas;
h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.
Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas Membawahkan:
a.Seksi Paud;
b.Seksi Dikmas;
c.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Paud dan Dikmas.
Seksi Paud mempunyai tugas pokok melaksanakan
perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan program Paud.
Fungsi Seksi Paud adalah:
a. Penyusunan pedoman rencana penyelenggaraan layanan Paud;
b. Pelaksanaan pengendalian layanan Paud;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program layanan Paud.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi
Paud mempunyai uraian tugas:
a. Menyusun rencana kegiatan seksi Paud;
b. Menyusun pedoman penyelenggaraan layanan paud;
c. Mengumpulkan dan mengelola data pelaksanaan program Paud;
d. Menyusun rencana dan pengendalian pelaksanaan Standar
Nasional Pendidikan Paud;
e. Melakukan pembinaan dan pengendalian program Paud;
f. Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan kesiswaan
Paud;
g. Membina hubungan kerjasama dengan badan, lembaga, instansi,
dan organisasi yang berkaitan dengan program Paud;
h. Menyusun program penilaian lembaga Paud;
24
i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Seksi Dikmas mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan Dikmas. Dalam melaksanakan fungsi, Seksi Dikmas, mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan rencana penyelenggaraan layanan Dikmas;
b. Pelaksanaan pengendalian layanan Dikmas;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Dikmas.
Untuk menyelenggarakan fungsi, Seksi Dikmas, mempunyai uraian tugas :
d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Dikmas;
e. Menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan program Pendidikan Masyarakat;
f. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Pendidikan Masyarakat;
g. Menyusun rencana pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan Lembaga Dikmas, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pembiayaan;
h. Membina hubungan kerjasama dengan badan, lembaga, instansi, dan organisasi yang berkaitan dengan program Pendidikan Masyarakat;
i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan sarana prasarana PAUD dan Dikmas. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan bahan rencana pengembangan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
b. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
d. Menyiapkan bahan usulan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
e. Melaksanakan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
f. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
25
g. Mengendalikan pengadaan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh PAUD dan dikmas;
h. Mengendalikan pemanfaatan sarana prasarana PAUD dan Dikmas;
I. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengelolaan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam Melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai fungsi :
a. Perencanaan pembinaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Penyusunan kebijakan dan pengendalian kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c. Pengendalian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kompetensi Pendidik danTenaga Kependidikan.
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan;
b. Membentuk dan mengendalikan Tim Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
c. Merencanakan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
d. Mengendalikan pelaksanaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
e. Mengendalikan Pelaksanaan Penetapan Angka kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Merencanakan pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah beserta pelaksanaan seleksinya;
g. Melaksanakan penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
h. Mengendalikan pelaksanaan PKB di Sekolah Dasar;
i. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi PKB di Sekolah Dasar;
26
j. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
k. Mengawasi pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pembinaan Ketenagaan :
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah dasar. Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
a. Pengendalian pengelolaan Keprofesian pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
b. Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
c. Pengendalian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai Uraian Tugas :
a. Membuat perencanaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
b. Membuat pemetaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar :
1. Melaksanakan analisis beban kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar ;
2. Menyiapkan program pemetaan dan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
3. Mengendalikan pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
4. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
27
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sidang Penetapan Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya ;
d. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, meliputi : Penilaian Kinerja Guru, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah;
e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Seski pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :
a. Pengendalian pengelolaan Keprofesian pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Pengendalian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai Uraian Tugas :
a. Membuat perencanaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. Membuat pemetaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama:
1. Melaksanakan analisis beban kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Menyiapkan program pemetaan dan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah pertama;
3. Mengendalikan pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
4. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekolah Menengah Pertama
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sidang Penetapan Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kewenangannya;
28
d. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi : Penilaian Kinerja Guru, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah;
e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan. Seski pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan mempunyai tugas :
a. Pengendalian pengelolaan Keprofesian pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
b. Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
c. Pengendalian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan mempunyai Uraian Tugas :
a. Membuat perencanaan dan pelaksanaan program PKB Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
b. Membuat pemetaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan :
1. Melaksanakan analisis beban kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan
2. Menyiapkan program pemetaan dan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
3. Mengendalikan pelaksanaan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
4. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sidang Penetapan Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya ;
29
d. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan.
7. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan. Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
c. Pelaksanaan pengembangan potensi bidang kebudayaan;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan bidang kebudayaan;
Bidang Kebudayaan, mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana program di Bidang Kebudayaan;
b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan bidang Kebudayaan;
c. Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuman dan saran prasarana;
d. Menyusun strategi pengembangan dan pelestarian kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuaman dan sarana prasarana;
e. Mendorong terbentuknya kelompok organisasi kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
f. Menghimpun, menginterventarisasi, dan memanfaatkan potensi tenaga dan sarana kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
g. Memonitor dan menilai kegiatan pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, dan permuseuman;
h. Mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka pengembangan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
i. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam kegiatan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah, permuseuman dan sarana prasarana;
j. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pembinaan kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
30
k. Mengelola pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan, kesenian, tradisi, sejarah dan permuseuman;
l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Kebudayaan membawahkan :
a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
b. Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
c. Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana Kebudayaan.
Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan, Pengeloaan dan Pengembangan Cagar Budaya dan Permuseuman. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan cagar budaya dan permuseuman;
b. Pelaksanaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
c. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi cagar budaya dan permuseuman;
d. Pelaksanaan penggalian dan peningkatan potensi cagar budaya dan permuseuman.
Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
b. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan cagar budaya dan permuseuman;
c. Menyusun bahan fasilitasi registrasi cagar budaya dan Permuseuman;
d. Menyusun program pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
e. Menyusun bahan publikasi potensi cagar budaya dan permuseuman;
f. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Kabupaten;
g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
h. Pelaporan di bidang registrasi dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman.
31
Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian kesenian, Sejarah dan Tradisi. Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pelestarian kesenian, nilai sejarah dan tradisi;
b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pelestarian kesenian, nilai sejarah dan tradisi;
c. Pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian sarana prasarana kesenian, sejarah dan tradisi.
Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
b. Melaksanakan penyusunan dan koordinasi bahan perumusan di bidang kesenian, sejarah dan tradisi;
c. Penyusunan bahan pelestarian di bidang kesenian, sejarah dan tradisi;
d. Penyusunan bahan pembinaan di bidang kesenian, sejarah dan tradisi;
e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kesenian, sejarah dan tradisi;
f. Pelaporan di bidang kesenian, sejarah dan tradisi;
g. Pendaftaran budaya tak benda;
h. Pembinaan komunitas dan lembaga adat.
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
b. Pelaksanaan pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
d. Pelaporan pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan.
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai uraian tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
32
b. Mengadakan pencatatan dan pendataan organisasi kelembagaan kebudayaan, sarana prasarana kebudayaan;
c. Melakukan pengelolaan sarana prasarana kebudayaan;
d. Melakukan pengendalian organisasi bidang kebudayaan;
e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi dan pelaku budaya;
f. Menerbitkan rekomendasi dan menyusun konsep keputusan dalam upaya mengembangkan kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
g. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
h. Menginventarisasi kelembagaan dan sarana prasarana kebudayaan;
i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Satua Kerja Perangkat Daerah atau organisasi lain;
j. Menyiapkan bahan rekomendasi, saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan mengenai Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepalan Bidang Kebudayaan.
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan didukung unsur-unsur sebagai
berikut:
A. Sumber daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang menangani urusan pendidikan dapat digambarkan
sebagai berikut:
NO
JENJANG JUMLAH STATUS
1 Tenaga Fungsionala. Guru( Tk, SD, SMP)Tk: 182, SD: 4.226, SMP: 1.493
5.901 PNS
b. Penilik 51 PNSc. Pengawas Sekolah 75 PNSd. Pamong Belajar 9 PNS
2 Tenaga Non Fungsionala. Struktural 73 PNSb. Pelaksana 678 PNSTotal 6.787
33
Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang menangani urusan kebudayaan dapat digambarkan
sebagai berikut:
B. Sumber daya lainnya
Kondisi sumber daya lainnya yang dimiliki Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan meliputi:
a. Sarana prasarana perkantoran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
34
NO JENJANG JUMLAH STATUS1 Tenaga Fungsional
a. Pamong Budaya 12 PNS2 Tenaga Non Fungsional
a. Struktural 3 PNSb. Pelaksana 7 PNSTotal 22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja
pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target
sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari
pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.
Tabel T-C.23Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2014-2018
35
No
Uraian Jumlah
1 Ruang Kerja 25
2 Ruang Rapat 1
3 Ruang Perpustakaan 1
4 Kendaraan Roda 4 5
5 Kendaraan Roda 2 3
7 Sound System 3
8 TV 3
9 AC Pendingin Ruangan 10
10 Pesawat Telepon 1
11 Fax simile 1
12 Absensi Sidik Jari 3
13 Infocus 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 Jumlah PAUD
(unit)875 790 784 786 833 860 797 786 786 836 865 99,12 99,74 100 99,64 99,42
2 Jumlah Siswa (orang)
30000 24000 24800 26000 25920 31700 24096 24840 26374 25925 31795 99,60 99,84 98,58 99,98 99,70
3 RLS (poin) (Perhitungan
baru)
7,25 7.04 7.2 7.33 7.34 7.36 7.04 7.2 7.34 7.35 7.36 100 100 99,86 99,86 100
4 EYS (Harapan Lama
Sekolah)
12,00 12.01 12.02 12.03 12.05 12.07 12.01 12.03 12.04 12.06 12.07 100 99,83 99,92 99,92 100
5 APK SD (%) 100,20 100.85 100.9 100.18 100.11 100.25 100.88 100.94 100.19 100.11 100.25 99,97 99,96 99,29 100 1006 APM SD (%) 99,86 99.79 99.8 99.82 99.84 99.86 99.81 99.83 99.84 99.85 99.86 99,98 99,97 99,98 99,99 1007 Angka Putus
Sekolah SD (%)
0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 100 100 100 100 100
8 Angka Kelulusan SD
(%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 APK SMP/ MTs (%)
99,02 99.9 98.92 98.95 98.98 99.05 99.92 98.94 98.97 98.99 99.05 99,98 99,98 99,98 99,99 100
10 APM SMP/ MTs (%)
90,68 90.55 90.9 90.58 91.15 91.19 90.57 90.91 90.6 91.17 91.19 99,98 99,99 99,98 99,98 100
11 Angka Putus Sekolah SMP/
MTs (%)
0,15 0.32 0.31 0.3 0.49 0.32 0.33 0.32 0.3 0.49 0.32 96,97 96,87 100 100 100
12 Angka Kelulusan
SmP/ MTs (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Akreditasi Sekolah
(sekolah)
865 512 670 695 989 951 517 675 698 991 953 99,03 99,26 99,57 99,80 99,79
14 Sarpras (Kondisi
Baik):SD 83,58 87.01 82 82.31 84.22 84.35 87.05 84 82.32 84.23 84.47 99,95 97,62 99,98 99,99 99,86
SMP 95,00 93 93.86 95.41 97.52 97.6 93.54 93.86 95.41 97.52 97.6 99,42 100 100 100 10015 Guru yang
memenuhi Kualifikasi S1
(%)
93,15 82.93 83.41 87.13 90.41 94.62 82.95 83.42 87.14 90.42 94.63 99,97 99,99 99,99 99,99 99,99
16 Jumlah Peserta Kober
Keaksarqaan Fungsional
(org)
425 330 585 550 625 500 340 591 600 631 500 97,05 98,98 91,67 99,05 100
17 Jumlah Kober Paket B
(Kelompok)
20 40 41 41 17 25 42 42 42 17 25 95,24 97,62 97,62 100 100
18 Jumlah Kober Paket C
(Kelompok)
20 20 21 22 16 25 23 23 23 17 25 86,96 91,30 95,65 94,12 100
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian ada Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Disdikbud
NOTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-Target
NSPKTarget IKK
Target Indikator Lainnya
Kuningan, 28 Maret 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.SiNIP. 1959 1211 1983031010
Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Mengengah Pertama (SMP) masih terdapat bangunan
yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada
kelancaran proses belajar mengajar. Untuk itu, optimalisasi
penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,
Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat
agar peduli terhadap kondisi sekolah perlu lebih diperhatikan.
Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara
formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1. Untuk itu kesempatan pendidikan penyetaraan S-1,
36
baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru
perlu ditingkatkan.
Berbicara tentang RLS (Rata-Rata Lama sekolah), Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan terus berupaya
mendorong bertambahnya angka RLS antara lain dengan
mendorong setiap warga Kabupaten Kuningan yang berusia
sekolah untuk bersekolah dan minimal dapat menyelesaikan
pendidikan dasarnya (Wajardikdas: Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9 Tahun). Hal tersebut sejalan dengan hasilnya yaitu meningkatnya
angka RLS setiap tahunnya. Di tahun 2018, capaian RLS mencapai
7,36%. Naik sebanyak 0,32% dari tahun 2014 (7,04%). Meskipun
tidak signifikan, tetapi konsistensi kenaikan per tahunnya
menunjukan keinginan bersekolah yang tinggi.
Tabel T-C.24Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuninngan 2014-2018
37
UraianNo Nama Program
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran
Realisasi
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3
Program Pendidikan Nonfromal dan Informal
4
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan
5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6
Program Pengelolaan kekayaan budaya
7Program Keragaman Budaya
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-rata Pertumbuhan
63.943.258.900 66.038.145.175 45.305.049.900 164.437.119.900 164.440.060.188 54.197.130.520 53.323.267.186 38.360.546.350 163.735.160.672 163.022.461.538 20% 20%85 81 85 100 99
Pemerintah pusat telah melaksanakan amanat Undang-Undang
Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang
mewajibkan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari
belanja Negara. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan pada tahun ke-1 ke
tahun ke-2 sebesar 0,016%. Mengalami penurunan anggaran pada
tahun ke-3 sebesar 18,66%. Untuk tahun ke-4 mengalami kenaikan
yang cukup signifikan yaitu sebesar 56,80%. Menginjak tahun ke-5,
anggaran pendidikan mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan
yaitu sebesar 0,00090%.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Pendidikan merupakan suatu pondasi yang menentukan
kokohnya pembangunan suatu daerah. Dengan didasari pendidikan
yang berkualitas, maka hasil dari suatu pembangunan di daerah
tersebut akan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan
merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.
Dalam pelaksanaannya, tidak bisa dipungkiri akan dihadapkan
pada tantangan. Namun justru dari tantangan tersebut diharapkan bisa
membuahkan tekad dan keyakinan untuk mengubahnya menjadi suatu
cambukan atau dorongan tercapainya cita-cita/ target di bidang
pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini adalah beberapa tantangan
38
yang menjadi kendala bagi pengembangan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan Kabupaten Kuningan:
1. Tidak semua anak usia 4-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia
dini serta kurangnya partisipasi anak usia dini dari keluarga miskin
dan anak berkebutuhan khusus.
2. Tergesernya nilai budaya lokal oleh budaya asing.
3. Pendidikan karakter yang masih sulit diimplementasikan.
4. Terdapat perubahan regulasi bidang pendidikan yang berakibat
pada sistem kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kuningan.
5. Jumlah guru pada jenjang sekolah dasar tidak sesuai dengan
kebutuhan.
6. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten masih relative
kecil.
Selain tantangan, ada juga peluang yang diharapkan dapat
memudahkan pencapaian target pembangunan pendidikan dan
kebudayaan di Kabupaten Kuningan. Berikut ini adalah beberapa
peluang tersebut.
1. Adanya program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah
daerah.
2. Teknologi dan informasi yang selalu berkembang.
3. Masyarakat yang semakin paham akan pentingnya pendidikan.
4. Adanya rembug daerah yang berfungsi sebagai wadah diskusi
tentang telaahan isu pendidikan dan kebudayaan.
5. Tingginya dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan
bidang pendidikan.
6. Semakin berkembangnya peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan.
BAB 3PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
39
3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten
Kuningan periode 2019-2023 tentu juga sedang dan akan menghadapai
berbagai permasalahan. Berikut ini sebagaian permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian besar dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
a. Ketersediaan Pelayanan PAUD BerkualitasBelum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan
berkualitas. Ketersediaan akses satuan PAUD di setiap desa/
kelurahan (sesuai dengan program minimal 1 desa/ kelurahan satu
PAUD) merupakan prioritas dalam pengembangan PAUD. Kualitas
penyelenggaraan PAUD harus ditingkatkan sejalan dengan
peningkatan akses PAUD. Standarisasi layanan PAUD menjadi fokus
peningkatan jaminan terhadap penyediaan PAUD yang berkualitas,
sehingga dapat mendorong meningkatnya capaian APK Paud.
b. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang BerkualitasMeskipun capaian APK pendidikan dasar pada 2018 mencapai
100,25 %, namun permasalahan masih ada dari segi pemerataan,
sebanyak 4 kecamatan (20 %) masih memiliki APM SD di bawah 80
%, dan sebanyak 14 Kecamatan ( 44 %) masih memiliki APK SMP di
bawah 70 %. Dari sisi tingkat ekonomi, angka partisipasi penduduk
usia 13-15 tahun sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga.
c. Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan belum maksimalPemerintah daerah sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar sebagai acuan
dalam pelaksanaan urusan wajib daerah.
Sampai dengan 2018 sebanyak 84,46 % SD/MI dan 82,80 %
SMP/MTs terakreditasi minimal B menunjukkan bahwa kualitas
layanan pendidikan dasar belum maksimal . Penyebab utama
rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar adalah terbatasnya
pemahaman kewajiban sekolah untuk memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (SNP). Di samping itu, peningkatan mutu layanan
pendidikan belum dirancang berdasarkan proses penjaminan mutu
pendidikan sehingga tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan
kebutuhan sekolah.
d. Penerapan Kurikulum 2013 Belum MaksimalKurikulum 2013 belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan,
antara lain, keterbatasan materi ajar serta belum optimalnya
40
pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Karena itu perlu
evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.
e. Lemahnya Sistem Penilaian PendidikanSejak penerapan kurikulum 2013 secara nasional pada 2014, sistem
penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum
terbangun. Hal ini, antara lain, dapat dilihat dari belum adanya: (a)
keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (b) minimnya upaya
untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (c)
belum ditinjau ulangnya peran, struktur dan sumber daya pusat
penilaian pendidikan; (d) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan
capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas
pembelajaran secara berkesinambungan; serta (e) terbatasnya
kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.
f. Profesionalisme, Kualitas, dan Akuntabilitas Guru Belum OptimalKualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus
ditingkatkan. Hingga saat ini peningkatan kualifikasi dan sertifikasi
profesi pendidik belum berbanding lurus dengan hasil belajar siswa.
Hal ini, antara lain, disebabkan: (a) belum diterapkannya sistem Uji
Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar
siswa; (b) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sahih,
andal, transparan dan berkesinambungan; (c) Peningkatan kualifikasi
akademik dan sertifikasi guru belum mempertimbangkan perbaikan
desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan (d) Pengembangan
Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan belum
dilaksanakan secara maksimal.
g. Distribusi Guru yang Belum MerataKondisi distribusi guru yang belum merata di kecamatan, sehingga
banyak kecamatan yang kelebihan guru sementara kecamatan lainnya
mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di
kecamatan akan sulit terlaksana karena terbatasnya jumlah guru.
Keterbatasan distribusi guru, antara lain, disebabkan: (a) terbatasnya
kapasitas pemerintah kabupaten dalam mengelola perekrutan,
penempatan dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (b)
kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan
guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di
kabupaten (c) efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio
guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar belum terwujud.
h. Terbatasnya Kuantitas, Kualitas, dan Profesionalisme Guru
41
Peningkatan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme guru masih harus
ditingkatkan. Hal ini, antara lain, disebabkan: (a) Jumlah guru yang
belum memenuhi kebutuhan di tiap sekolah; (b) Tingginya beban
mengajar pada guru, sehingga kurang tersedianya waktu bagi guru
untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya; (c) Belum
tersedianya dana untuk program pengembangan profesi secara
maksimal.
i. Penuntasan Buta Aksara Belum MerataSelama 5 tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan jumlah
penduduk buta aksara dari 1,73 % pada 2014 menjadi 1,29 % pada
2019. Persentase tersebut telah menunjukkan keberhasilan
pemerintah Kabupaten kuningan dalam memenuhi target deklarasi
Dakkar tentang education for all. Namun demikian capaian buta aksara
tersebut belum merata di seluruh kecamatan. Terbatasnya
kemampuan SDM penyelenggaraan program buta aksara, kondisi
geografis dan jarak tempat tinggal yang berjauhan menjadi kendala
dalam mempercepat penuntasan buta aksara.
j. Mulai Menurunnya Karakter Positif SiswaMasih terdapatnya kasus-kasus narkotika, perkelahian antarsekolah,
antarkelompok masyarakat, seks bebas, menunjukan semakin
menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
Agama dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan informasi yang tidak
disertai dengan sistem kontrol yang kuat membuat seluruh akses
masyarakat ke berbagai muatan informasi yang tidak sesuai dengan
karakter masyarakat semakin bebas dan tanpa saringan.
k. Rendahnya Apresiasi Seni dan Karya Hal ini ditunjukan dengan keterbatasan sarana dan prasarana budaya
merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni
dan karya budaya. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam
membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya
budaya lokal kurang berkembang.
l. Terbatasnya Kapasitas dalam Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan BudayaBanyaknya warisan budaya yang belum terinventarisir, hilang atau
diaku menunjukkan masih minimnya peran pemerintah daerah dalam
melindungi kekayakan warisan budaya. Basis data yang belum jelas
membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengelola seluruh
warisan budaya.
42
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam RPJMD 2019-2023, Visi Bupati Kabupaten Kuningan
terpilih dirumuskan sebagai berikut:
“Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa 2023”Sebagai Kabupaten yang memiliki ragam potensi daerah, Kuningan
dipandang layak diberi predikat sebagai Kabupaten yang makmur,
dengan ragam potensi yang menjadi keunggulannya. Untuk mencapai
Visi tersebut, maka dibuat beberapa misi, yaitu:
1. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional,
efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu
sajati;
2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan
beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan
kebhinekaan.
3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang
merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan
sumber daya manusia nu sajati;
4. Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian,
wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan
serta pemerataan ekonomi rakyat.
5. Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi
dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.
Dari Misi yang dibuat tersebut, pembangunan pendidikan
dituntut untuk lebih meningkatkan layanan pendidik. Hal tersebut
memiliki pengertian yang cukup luas. Meningkatkan manajemen
layanan pendidikan berarti pembangunan pendidikan harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
di masa depan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan
tugasnya tentu berdasar pada skala prioritas. Untuk itu, pembangunan
pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kuningan diarahkan
kepada:
1. Peningkatan kualitas nilai hidup manusia
2. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan
3. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing
43
4. Mewujudkan desa pinunjul di bidang pendidikan dan kebudayaan
Untuk mencapai hal tersebut di atas, dalam pelaksanaannya
tentu harus dipikirkan pula faktor-faktor yang sekiranya akan
menghambat pencapaian keberhasilan. Berikut adalah hambatan-
hambatan yang akan dihadapi dalam mewujudkan cita-cita
pembangunan pendidikan.
a. Kesadaran pendidikan karakter masih kurang
b. Belum meratanya guru pada jenjang SD dan SMP
c. Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri
d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
kearifan lokal
Selain itu, faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk
tercapainya cita-cita pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut.
a. Program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah
b. Banyaknya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
c. Penerapan kurikulum berbasis budaya lokal
d. Masyarakat yang sudah melek teknologi
Melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tentu
tidak akan mudah. Namun dengan melihat, menimbang, dan
mengukur hambatan serta peluang yang ada, maka jalan menuju
keberhasilan akan terbuka lebar. Untuk itu, diperlukan peran yang
berasal dari semua pihak. Baik dari pemerintah daerah, stakeholder,
serta masyarakat Kabupaten Kuningan, harus sama-sama memiliki
keyakinan untuk bisa mewujudkan visi misi yang sudah dicanangkan.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Kabupaten Kuningan
Peningkatan pembangunan manusia yang meliputi pelayanan
dasar dan perlindungan sosial serta sumber daya manusia berkualitas
dan berdaya saing adalah isu strategis dari rencana strategis nasional
yang menjadi prioritas untuk diwujudkan. Hal tersebut tentu saja
menuntut peran pemerintah untuk menciptakan peningkatan dalam
mutu pelayanan dasar, baik itu dari kebijakan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia pelaksana.
Untuk mewujudkannya, sangat berkaitan erat dengan isu strategis
yang diangkat oleh pemerintah provinsi, salah satunya yaitu kualitas
nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Adanya
keterkaitan antara isu yang diangkat oleh Renstra Nasional dan
Renstra Provinsi. Pembangunan manusia tentu akan terwujud jika
44
salah satu faktor penentunya bisa terpenuhi. Faktor penentu tersebut
salah satunya adalah meningkatnya kualitas nilai kehidupan manusia.
Kualitas nilai kehidupan berkaitan erat dengan pendidikan karakter.
Untuk itu, penerapan pendidikan karakter perlu diprioritaskan. Maka
dari itu, Renstra Kabupaten Kuningan dalam pembangunan
pendidikan pun diarahkan salah satunya pada peningkatan pendidikan
berkarakter.
Dalam pelaksanaannya, yang akan menjadi hambatan adalah
proses penerapan pendidikan karakter itu sendiri. Baik itu dari para
guru/ tenaga pendidik dalam mengajarkannya, ataupun dari pihak
penerima (anak didik). Dari pihak pengajar, pemahaman akan apa
yang disebut dengan pendidikan karakter dan dikaitkan dengan mata
pelajaran yang diampunya akan memberikan kemudahan dalam
proses penerapan pada anak didik.
Selain itu, faktor keteladanan dari para guru, peran orang tua di
rumah, akan membantu terwujudnya penerapan pendidikan karakter
pada anak didik. Sehingga manusia-manusia yang berkarakter,
unggul, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur akan terwujud.
Pelayanan pendidikan dasar juga meliputi mudahnya akses
untuk bisa mendapatkan pendidikan. Kendala dalam hal ini adalah
masih tidak meratanya jumlah guru. Ada sekolah-sekolah yang masih
kekurangan tenaga pendidik sehingga proses pembelajaran menjadi
tidak kondusif. Untuk itu, diharapkan ada pengangkatan guru untuk
kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih kekurangan
jumlah tenaga pengajar.
Keadaan bangunan sekolah yang rusak, baik itu ruangan kelas
atau kurang ruang, dengan program unggulan yang dicanangkan oleh
pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memudahkan
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam bidang
pembangunan pendidikan.
3.4. Penentuan Isu-isu StrategisBeberapa permasalahan yang menjadi fokus utama Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan
pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Akses mendapatkan pendidikan belum merata
2. Penerapan kurikulum berbasis karakter masih menemukan kendala
3. Kurangnya perhatian masyarakat pada kearifan lokal
4. Kualitas dan mutu pendidikan yang masih harus ditingkatkan
45
Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibuat isu-isu
strategis yang berkaitan dengan pelayanan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan berikut ini.
1. Peningkatan fasilitasi dalam proses pembangunan pendidikan
2. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan
teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan
organisasi profesi di pusat dan di daerah.
3. Peningkatan koordinasi antara pusat dengan daerah untuk
menyusun dan menerapkan kebijakan/ program penanganan
permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan
4. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
BAB 4TUJUAN DAN SASARAN
46
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Guna mewujudkan visi dan misi Renstra Bupati kuningan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran, sasaran strategis tahun 2019-2023 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran pelaksanaan misi dan tercapainya visi. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2023 disusun berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing.
Tingkat ketercapaian visi melalui misi yang dirinci Tujuan Strategis di atas diukur dengan pencapaian sejumlah sasaran strategis atau sasaran pokok. Sasaran strategis atau sasaran pokok dimaksud menggambarkan kondisi yang hendak dicapai, serta ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023, yang telah menetapkan beberapa indikator terukur.
Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.
Tabel T-C.25Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan 2019-2023
NO TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 51 Peningkatan
Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya mutu layanan PAUD
Persentase anak yang mengikuti PAUD
74,10 74,20 74,35 74,55 74,80
2 Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ SDLB
APK SD Paket A 100.13 100.13 100.14 100.15 100.16
APM SD 99.89 99.91 99.92 99.93 99.94APK SMP 99.04 99.05 99.07 99.07 99.09APM SMP 91.21 91.22 91.24 91.26 91.27
3 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
Menurunnya penduduk melek huruf usia dewasa di atas 15 tahun
Presentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 50%
45% 45% 45.05% 45,08% 45,09%
Meningkanya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI
47
Meningkatnya jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
Jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/ keluarga meningkat 70% 70% 70% 70,05% 70,08%Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga meningkat
4 Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
Rata-rata Nilai Ujian SD
7.91 7.91 7.92 7.92 7.92
Rata rata Nilai Ujian Nasional SMP
6,01 6,01 6,02 6,03 6,03
Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar
Persentase SD berakreditasi
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar
Persentase SD yang memenuhi Spm sebanyak 61%, Persentase SMP memenuhi SPM sebanyak 75%
61,09%75,05%
62,01%, 75,07%
67.03%, 75,08%
67.05%, 75,09%
62,07%, 76,01%
Persentase SMP berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81% 81% 81% 81,02% 81,03% 81,05%
5 Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Jumlah Guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional
Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%, Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
37%15%
37,01%, 15,01%
37,02%, 15,02%
37,03%, 15,03%
37,04%, 15,04%
Meningkatnya Jumlah GuruMeningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasarMeningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar
Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
48
Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan
Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71% 73.2% 73.3% 73.4% 73.5% 73.6%Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83% 85.1% 85.2% 85.3% 85.4% 85.5%
6 Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
Indeks gotong royong di atas 0
0.57 0.58 0.59 0.60 0.61Indeks toleransi di atas 0 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56
7 Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan DIKMAS
Sejumlah minimal 54,6% Kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
1lembaga
1 lembaga
1 lembaga
2 lembaga
2 lembaga
Sejumlah minimal 15,6% Kecamatan memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
1lembaga
1 lembaga
2 lembaga
2 lembaga
2 lembaga
Meningkatnya partisipasi satuan pendidikan dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar
Sejumlah minimal 68% satuan pendidikan memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1 laporan keuangan
1laporan
1 laporan
1laporan
1laporan
1laporan
Dipertahankannya opini laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Tanpa Pengecualian
Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
WTP WTP WTP WTP WTP
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Skor LAKIP minimal sebesar 65
65 65 65 65 65
BAB 5STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
49
Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang harus segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019-2023, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Tujuan dan sasaran strategis bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun 2019-2023 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada periode bersangkutan. Program tersebut sebagai penjabaran kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMD .
Arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga disusun dengan memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2018. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, masukan pemangku kepentingan, aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan.
Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penjabaran urusan pemerintah daerah dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Kuningan .
Penjelasan masing- masing Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Strategis pada setiap Tujuan Strategis.
a. Sasaran Strategis, Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait penyediaan akses dan pengembangan PAUD untuk mempersiapkan karakter anak sebelum masuk pendidikan dasar yaitu sebagai berikut:1) meningkatkan akses PAUD dengan cara (a) perluasan dan
pemerataan cakupan layanan PAUD untuk menjangkau anak kurang beruntung dan anak berkebutuhan khusus; dan (b) penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
2) Meningkatkan kualitas layanan PAUD dengan menggunakan strategi (a) penjaminan bahwa standar nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD; (b) penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru; (c) penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya; (d) pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas
50
PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karier pendidik; (e) peningkatan peran orang tua/keluarga dalam PAUD dan (f) penguatan PAUD yang menyenangkan;
3) Meningkatkan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini dan memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Kecamatan, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD, dan organisasi profesi untuk meningkatkan PAUD. Pembiayaan berasal dari berbagai sumber, termasuk dana desa, masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
b. Sasaran Strategis, Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang BermutuArah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait dengan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas adalah melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas melalui (i) Mendukung Program Kartu Indonesia Pintar (KIP); (ii) penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah rawan becana, masyarakat yang mengalami masalah sosial, daerah perbatasan dengan tetap mempertahankan kesetaraan gender; (iii) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; (iv) pengelolan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (v) pembudayaan/perluasan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (vi) penyediaan pendidikan kecakapan hidup/keterampilan adaptif sehingga anak dengan disabilitas dapat hidup lebih mandiri dan siap beradaptasi untuk berkarya dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Sasaran Strategis, Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan MasyarakatArah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait dengan peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat, ialah sebagai berikut.1) Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui cara (a)
peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan; (b) pendidikan kesetaraan; dan (c) penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta pemberdayaan masyarakat melalui progam desa literasi, desa vokasi.
2) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui (a) penyediaan insentif bagi dunia usaha/dunia industri untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya, dan (b) penyediaan insentif bagi
51
masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor strategis.
3) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan orang tua/keluarga serta memperkuat peran orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, melalui pemberiaan dan peningkatan wawasan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan prakeaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.
d. Sasaran Strategis, Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan KarakterArah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut.1) Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan
pendidikan melalui cara (a) pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar; (b) peningkatan kapasitas UPTD Pendidikan dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan dasar; (c) penerapan SPM jenjang pendidikan dasar sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antar daerah; (d) pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang pendidikan dasar; dan (e) penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
2) Penataan kembali kurikulum dengan strategi berupa (a) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (b) peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas; (e) pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah; (d) peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi, baik dalam penilaian berstandar nasional, misalnya ujian sekolah maupun ujian nasional (e) peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi sebagai kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan keseharian untuk dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin; (f) peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni serta sikap (misalnya: kepemimpinan, toleransi, dan kewirausahaan); (g) penyiapan guru dan tenaga
52
kependidikan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik; (h) penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat Indonesia; dan (i) peningkatan kompetensi kognitif siswa bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial;
3) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif melalui upaya: (a) peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif diantaranya dengan memperbaiki keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (b) peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa; (c) pemantauan, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan melalui pemanfaatan hasil ujian nasional; (d) penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; (e) meninjau kembali peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (f) pengembangan sumber daya lembaga penilaian pendidikan di daerah; (g) pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; dan (h) penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan penilaian formatif.
e. Sasaran Strategis, Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga KependidikanArah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ialah sebagai berikut:1) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas
guru dan tenaga kependidikan, melalui strategi: (a) pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; (b) peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu; dan (c) pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
2) Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui strategi: (a) peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; (b) penegakan aturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan
53
aktual di kabupaten; (c) peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan tenaga kependidikan dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; (d) penguatan koordinasi antara LPTK dan semua stake holder untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata;
f. Sasaran Strategi, peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan pengembangan KebudayaanArah kebijkan untuk peningkatan jati diri dilakukan melalui 1. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan
pengembangan kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan jati diri bangsa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut:
a. memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui cara, (i) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (ii) penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; (iii) pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (iv) pelindungan, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa; (v) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; (vi) peningkatan sensor film dan media informasinya; (vii) pembinaan dan pengembangan dan perlindungan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni; (viii) pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental; (ix) penayangan film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di tiap kecamatan; dan (x) pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat kabupaten dan nasional;
b. meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya melalui (i) peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat; (ii) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan karya budaya; (iii) pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (iv) peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya; (v) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan, dan penghargaan; dan (vi) fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif.
54
c. melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible) melalui cara, (i) peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (ii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi; (iii) pencatatan warisan budaya tak benda; (iv) penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (v) peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan (vi) sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya;
d. mengembangkan promosi dan diplomasi budaya melalui cara, (i) pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri; (ii) peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; dan (iii) pertukaran karya budaya dan pelaku budaya;
e. mengembangkan sumber daya kebudayaan melalui cara, (i) peningkatan kualitas insan kebudayaan; (ii) peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat; (iii) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (iv) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan (v) pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.
g. Sasaran Strategi, Peningkatan Tata Kelola dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya yaitu memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, adalah melalui peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dirinci sebagai berikut.1) Arah kebijakan dan strategi peningkatan efisiensi pemanfaatan
anggaran yaitu:a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, yang
dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan momentum pensiun guru dan perluasan akses pendidikan dasar untuk meningkatkan rasio guru: murid dan mendapatkan guru yang berkualitas; dan
b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan dengan cara dilakukan peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
2) Arah kebijakan dan strategi peningkatkan tata kelola pendidikan, yaitu:
55
a) memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui strategi (i) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (ii) peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam melaksanakan MBS; (iii) peningkatan kapasitas UPTD Pendidikan dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan; dan (iv) penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel;
b) memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui strategi (i) pengaturan secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas; (ii) peningkatan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan (iii) penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta;
c) memperkuat sistem informasi pendidikan dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) peningkatan komitmen daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan; dan (iii) penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan;
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah KebijakanStrategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah.
Tabel T-C.26.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
56
Visi : “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”Misi III : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata,
adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanT1.Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD
APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 68,4%
Meningkatkan akses PAUD
Meningkatnya mutu layanan PAUD
Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 786 lembaga
Meningkatkan kualitas layanan PAUD
Meningkatkan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini dan memperkuat peran Bunda PAUD seluruh Kecamatan, organisasi masyarakat dan keagamaan pegiat PAUD dan organisasi profesi
T2.Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Berkualitas
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ SDLB
APK SD Paket A sekurang-kurangnya 100,19%
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
APM SD sekurang-kurangnya 98,78%APK SMP Paket B sekurang-kurangnya 90,77%APM SMP sekurang-kurangnya 73,72%
Rasio APK SMP/ SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
57
sebesar 0,9T3.Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
Menurunnya penduduk melek huruf usia dewasa di atas 15 tahun
Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 98,79%
Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan
Meningkatkan program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI
Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 50%
Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan
Meningkatnya jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
Jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/ keluarga meningkat
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan orang tua/ keluarga serta memperkuat peran orang tua, baik di sekolah maupun di rumah
Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga meningkat
T4.Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
Rata-rata nilai ujian sekolah SD minimal 6,5
Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Rata-rata nilai ujian nasional SMP minimal 6,5
Penataan kembali kurikulum
Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar
Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/ SMP minimal baik
Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar
Persentase SD berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%
58
Persentase SD yang memenuhi SPM sebanyak 61%, Persentase SMP memenuhi SPM sebanyak 75%
Persentase SMP berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
T5.Peningkatan Kualifikasi dan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi serta Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional
Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan
Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar
Jumlah guru profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP minimal sebanyak 95%Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar
59
Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar
Jumlah pengawas profesional di SD minimal 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan
Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83%
T6.Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
Indeks gotong royong di atas 0
Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek
Indeks toleransi di atas 0
Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan krestivitas karya budaya
Melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda maupun tak bendaMengembangkan promosi dan diplomasi budayaMengembangkan sumber daya kebudayaan
T7.Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan PAUD dan Dikmas
Sejumlah minimal 54,6% kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu Pembina holistik integratif
Peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran
60
Sejumlah minimal 15,6% kecamatan memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM), kursus dan pelatihan, atau UPTD)
Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Meningkatnya partisipasi satuan pendidikan dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar
Sejumlah minimal 68% satuan pendidikan memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1 Laporan Keuangan
Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas
Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Tanpa Pengecualian
Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Memperkuat sistem informasi pendidikan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Skor LAKIP minimal sebesar 65
61
BAB 6RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi
dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program
merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah
ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif
maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai
pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik
kinerja input, output, outcome, maupun impact yang sesuai dengan
sasaran rencana program dan kegiatan.
Rencana, Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tahun 2019-2023
dapat dilihat pada tabel 6.1.
Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menetapkan beberapa
program unggulan. Untuk bidang pendidikan, terdapat tiga program
unggulan, yaitu:
1. Rehabilitasi Ruang Kelas (1.000 RK)
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (300 RKB)
3. Pembangunan Perpustakaan (100 ruang)
Dari tiga program unggulan tersebut, diimplementasikan ke
dalam kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kuningan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 6.2.
62
Tabel: 6.2. Program unggulan bidang pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan 2019-2023
Program Unggulan
Jumlah unit (Target)2019 2020 2021 2022 2023
P1: Rehabilitasi ruang kelas (1000 RK)
238 162 200 200 200
P2: Pembangunan RKB (300 RKB)
9 70 75 75 71
P3: Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang)
20 20 20 20 20
Sejalan dengan program unggulan yang digulirkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kunigan, terdapat tiga program unggulan di
bidang pendidikan. Ketiga program tersebut (sebagaimana dalam
tabel 6.2) direncanakan untuk dilakukan selama periode tahun 2019.
Untuk bidang kebudayaan, terdapat satu desa pinunjul bidang
kebudayaan yaitu Desa Citangtu dengan keunggulannya yaitu seni
Angklung.
Tabel: 6.3. Capaian Program unggulan bidang pendidikan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2019
Program Unggulan
Jumlah unit (Target dan Capaian) 2019Target Capaian
P1: Rehabilitasi ruang kelas (1000 RK)
238 306
P2: Pembangunan RKB (300 RKB)
9 12
P3: Pembangunan Perpustakaan (100 Ruang)
20 1
Berdasarkan tabel 6.3. diatas, bisa disimpulkan bahwa selama
tahun 2019, program unggulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sebagaimana yang sudah
ditargetkan diawal. Untuk P1 (Rehabilitasi Ruang Kelas; 1000 RK),
capaian tahun 2019 sudah melebihi target. Begitu pun dengan P2
63
(Pembangunan Ruang Kelas Baru; 300 RKB), capaian tahun 2019
sudah melebihi target yang ditetapkan di awal. Namun untuk P3
(Pembangunan Perpustakaan; 100 Ruang) pencapaiannya tidak
sesuai target. Tidak tercapainya target P3 ini dikarenakan oleh
beberapa faktor. Keterbatasan anggaran, kebutuhan yang tidak
sebanyak target di awal, serta urgenitas pembangunan yang lain
dibanding P3, merupakan hal-hal yang memengaruhi pencapaian
target program unggulan tersebut.
64
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T1: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya angka partisipasi peserta didik Paud
Program pendidikan anak usia dini
1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Formal dan Non Formal
Meningkatnya presentase anak yang mengikuti PAUD
74,20% 74,27% 74,35% 74,40% 74,50%Meningkatnya mutu layanan Paud
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan PAUD
3 Dana Sharing DAK BOP PAUD
4 Gebyar PAUD
5 Peningkatan Kompetensi Penilik dan Pengawas TK
6 Bimbingan Teknis Kurikulum 2013
7 Bimbingan Teknis Deteksi Hambatan dan Potensi Anak Usia Dini
8 Peningkatan Kapasitas Operator TK
9 Pramuka PAUD
10 Pendataan Dapodik PAUD
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggungja
wabKegiatanNo
Tabel 6.1RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tujuan Sasaran Program Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
62
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Berkualitas
Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ SDLB
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
1 Penambahan ruang kelas sekolah
Apk SD paket A sekurang-kurangnya 100,19%
100,13% 100,12% 100,14% 100,15% 100,16%
2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Apm SD sekurang-kurangnya 98,78%
98,89% 99,91% 99,92% 99,93% 99,94%3 Pelatihan kompetensi
tenaga pendidikMeningkatnya Apk SMP paket B sekurang-kurangnya 90,77%
99,04% 99,05% 99,07% 99,07% 99,03%4 Penyediaan beasiswa
retrieval untuk anak putus sekolah
Apm SMP sekurang-kurangnya 73,72%
91,21% 91,22% 91,24% 91,26% 91,27%5 Kegiatan Olimpiade
Sains Nasional (OSN) Sekolah Dasar
6 Penyelenggaraan Lomba Baca, Tulis, Hitung (CALISTUNG) SD7 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD8 Penyelenggaraan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD9 Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SD10 Pengembangan sekolah Literasi SD
11 Bimbingan Teknis Penyusunan RKS dan RKAS Sekolah Dasar
12 Gerakan Pengembangan Kemampuan Baca Tulis Qur'an SD
Tahun-2 Tahun-3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-4 Tahun-5
63
Kondisi Kinerja
pada Akhir
periode
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
13 Desiminasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Jenjang SD14 Peningkatan Kapasitas KKG Sekolah Dasar
15 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar
16 Penguatan Pendidikan Karakter
17 Desiminasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Jenjang Sekolah Dasar
18 Fasilitasi Akreditasi Sekolah Dasar
19 Sinkronisasi Program Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
20 Sosialisasi petunjuk teknis penatausahaan keuangan sekolah (BOS)
21 Program pengembangan sekolah berbudaya
22 Pengembangan ruang kelas baru SD
23 Rehabilitasi ruang kelas SD
24 Pengadaan Mebeulair Sedkolah SD
25 Pembangunan ruang perpustakaan SD
26 Pengadaan alat peraga dan TIK
27 Pemagaran Sekolah Dasar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan
64
27 Pemagaran Sekolah Dasar
28 Pembangunan sanitasi Sekolah Dasar
29 Penyelenggaraan Ujian Berstandar Nasional (USBN)
30 Penyelenggaraan Ujian Berbasis Komputer (UNBK)
31 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
32 Peningkatan Kompetensi Kepala SMP
33 Bimtek Penyusunan RKAS SMP
34 Fasilitasi MGMP
35 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
36 Pengembangan Sekolah Literasi SMP
37 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
38 Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP
39 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
40 Gala Siswa Indonesia (GSI)
41 Beasiswa Prestasi Siswa SMP
42 Gerakan satu sekolah 1 talent (GESS1T) dalam Ekskul SMP
43 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP
44 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
45 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
65
46 Rehabilitasi ruang kelas/ guru dan TU
47 Penataan dan pemagaran sekolah
48 Pembangunan toilet/ WC guru dan siswa
49 Pengadaan alat kesenian
50 Pengadaan alat olahraga
51 Pengadaan alat peraga dan TIK SMP
52 Pengadaan Mebeulair
Menurunnya penduduk melek huruf usia dewasa di atas 15 tahun
Program pendidikan nonformal dan informal
1 Penyelenggaraan UNBK paket B dan C
Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan non formal dan informalMeningkatnya program kursus
dan pelatihan yang menerapkan KKNI
2 Penyelenggaraan kelompok belajar paket B
Meningkatnya jumlah lembaga/ satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
3 Penyelenggaraan kelompok belajar paket C
4 Pelatihan kompetensi pendidik kesetaraan PKBM
5 Lomba Apresiasi PTK dan Lembaga PAUD dan Dikmas
6 Gelar Karya Program Pendidikan Masyarakat
T3: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat
66
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 Kemah Bhakti Pendidikan Kesetaraan
8 Kegiatan Multiaksara
9 Penguatan TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
10 Kampung Literasi
11 Peningkatan Kapasitas Operator Dikmas
12 Manajemen Pendampingan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan
13 Fasilitasi Akreditasi PAUD, PKBM, dan LKP
14 Rehabilitasi dan Peralatan PAUD dan Penataan Infrastruktur SKB Kabupaten Kuningan15 Pengadaan Sarana Prasarana APE PAUD Formal dan Non Formal
16 Pemberdayaan Organisasi Mitra PAUD dan Dikmas
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
67
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penganggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
Program Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan
1 Seleksi calon Kepala Sekolah Dasar
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar
2 Pelaksanaan sertifikasi pendidik TK
Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar
3 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD
4 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP
5 Lomba guru, kepala, dan pengawas TK berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
6 Lomba guru berprestasi dan dedikasi, serta kepala sekolah dan pengawas SD berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional7 Lomba guru, kepala sekolah dan pengawas SMP berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional
8 Pelaksanaan PKG dan PKB TK, penilik, dan pamong budaya dan pamong belajar
9 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SD
10 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SMP
T4: Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
68
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penganggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target RP Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) TK penilik, pamong budaya, dan pamong belajar
12 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) SD
13 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) SMP
14 Penilaian kinerja kepala TK, pengawas TK, serta penilik, pamong budaya dan pamong belajar
15 Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas SD
16 Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas SMP
17 Peningkatan kesejahteraan guru bantu SD/ MI daerah terpencil dan perbatasan
18 Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP
19 Seleksi calon pengawas TK
20 Seleksi calon pengawas SD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator ProgramData Capaian
pada tahun awal perencanaan
69
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 Seleksi calon pengawas SMP
22 Seleksi calon penilik PAUD Dikmas, pamong budaya, dan pamong belajar
23 Peningkatan kompetensi pengawas TK, SD dan SMP
24 Peningkatan kompetensi penilik PAUD Dikmas, pamong belajar, dan pamong budaya
25 Peningkatan kompetensi guru dan kepala TK
26 Peningkatan kompetensi guru dan kepala SD
27 Peningkatan kompetensi guru dan kepala SMP
28 Fasilitasi kenaikan pangkat
29 Fasilitasi Tim Pertimbangan Kepala Sekolah Dasar dan Menengah Pertama
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
70
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Study Banding Arsiparis dan Pengelola Persuratan
31 Fasilitasi Tim Pertimbangan mutasi pegawai
32 Workshop peningkatan disiplin pegawai
T5: Peningkatan Kualifikasi dan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi serta Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya jumlah guru dan tendik Paud dan Dikmas profesional
Program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan
1 Seleksi calon kepala sekolah dasar
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar
2 Pelaksanaan sertifikasi pendidik TK
Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar
3 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD
Meningkatnya jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan dasar
4 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP
Meningkatnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan
5 Lomba guru, kepala, dan pengawas TK berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
71
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penganggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 196 Lomba guru
berprestasi dan dedikasi, serta kepala sekolah dan pengawas SD berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
7 Lomba guru, kepala sekolah dan pengawas SMP berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional
8 Pelaksanaan PKG dan PKB TK, penilik, dan pamong budaya dan pamong belajar
9 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SD
10 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SD
11 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) Tk penilik, pamong budaya, dan pamong belajar
12 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) SD
13 Fasilitas sidang angka kredit (FAK) SMP
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
72
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1914 Penilaian kinerja
kepala TK, pengawas TK, serta penilik, pamong budaya dan pamong belajar
15 Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas SD
16 Penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas SMP
17 Peningkatan kesejahteraan guru bantu SD/ MI daerah terpencil dan perbatasan
18 Seleksi calon kepala sekolah SMP
19 Seleksi calon pengawas TK
20 Seleksi calon pengawas SD
21 Seleksi calon pengawas SMP
22 Seleksi calon penilik PAUD Dikmas, pamong budaya, dan pamong belajar
Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
73
Tujuan Sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 Peningkatan kompetensi pengawas TK, SD dan SMP
24 Peningkatan kompetensi penilik PAUD Dikmas, pamong belajar, dan pamong budaya
25 Peningkatan kompetensi guru dan kepala TK
26 Peningkatan kompetensi guru dan kepala SD
27 Peningkatan kompetensi guru dan kepala SMP
28 Fasilitasi kenaikan pangkat
29 Fasilitasi Tim pertimbangan mutasi pegawai
30 Study Banding Arsiparis dan Pengelola Persuratan
31 Fasilitasi Tim Pertimbangan mutasi pegawai
32 Workshop peningkatan disiplin pegawai
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
74
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T6: Peningkatan Jati Diri Bangsa Melalui Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan
Meningkatnya kesadaran dan pemahanan masyarakat akan keragaman budaya (Kebhinekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
Program pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
Meningkatnya partisipasi satuan pendidikan dalam meningkatkan layanan pendidikan dasar
Program Manajemen pelayanan pendidikan
1 Inventarisasi barang milik negara sektor pendidikan
Meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat
Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajar Tanpa Pengecualian
2 Rembug Daerah bidang pendidikan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
3 Pengelolaan data pokok pendidikan melalui sistem dan informasi manajemen pendidikan
Meningkatnya partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan Paud dan Dikmas
4 Penyusunan profil pendidikan dan buku saku
5 Penyelenggaraan bimbingan bagi tenaga pengelola data UPTD pendidikan kecamatan dan persekolahan
6 Pengelolaan dan pengembangan jejaring pendidikan nasional7 Diklat peningkatan kompetensi operator Simpeg
8 Sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB)
Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Tujuan Sasaran Program No KegiatanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
T7: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
75
Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode Renstra
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung
Jawab
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Penyediaan kertas laporan pendidikan (raport) siswa TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan sasaran Program No Kegiatan Indikator Program
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
76
6.5. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2019
URUSAN PENDIDIKANProgram Pendidikan Anak Usia Dini
01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Formal dan Non Formal02 Dana Sharing DAK BOP PAUD03 Gebyar PAUD04 Peningkatan Kompetensi Penilik dan Pengawas TK05 Bimbingan Teknis Kurikulum 201306 Pendataan Dapodik PAUD
07 Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD (Perlengkapan Kantor Seperti ATK dan Komputer)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun01 Bimbingan Teknis Penyusunan RKS dan RKAS Sekolah Dasar02 Bintek Bantuan Operasional Sekolah (BOS)03 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2SN) SMP04 Gerakan Pengembangan Kemampuan Baca Tulis Qur'an SD05 Kegiatan Fasilitasi KKG SD06 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Dasar07 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP08 Kegiatan Sekolah Penjaminan Mutu Internal ( SPMI ) Tingkat SD09 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SD10 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP11 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD12 Penyelenggaraan Lomba Baca, Tulis, Hitung (CALISTUNG) SD13 Penyelenggaraan Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD14 Penyelenggaraan Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SD15 Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)16 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)17 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD18 Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI)19 Pemagaran SDN 6 Cibingbin20 Penataan SDN I Sukamaju Kec.Cibingbin21 Pemagaran SDN 2 Cikeleng22 Pengadaan Satu Set Peralatan Drum Band Untuk SDN 1 Pasawahan dan SDN 1 Cimara23 Pemagaran SDN Linggajaya Kec. Ciwaru24 Pemagaran SDN 2 Cinagara Kecamatan Lebakwangi25 Pemagaran Halaman Gedung SDN 2 Panyosogan Kec. Luragung26 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan SD27 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan SMP28 Pemagaran SDN 1 Kalapagunung Kec. Kramatmulya29 Pemagaran SDN 4 Rambatan Kec. Ciniru30 Pemagaran SDN legok II Kecamatan Cidah31 Pemagaran SDN Sukajaya Kec.Cimahi32 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri 1 Desa Wilanagara Kec. Luragung33 Perbaikan WC/dan Pengecatan SMP Negeri 1 Ciniru34 Rehab Ruang Kelas Sekolah Dasar (tersebar)35 Pemagaran SDN Singkup36 Rehab Ruang Kelas SDN 2 Puncak37 Pemagaran SD sadamantra Desa Sadamantra Kec. Jalaksana38 Rehab Ruang Kelas SDN Cibuntu
77
39 Pengadaan Komputer Untuk SMPN 1 Mandirancan40 Pemagaran SDN 2 Nanggela Kecamatan Cidahu41 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 3 Desa Ciputat42 Pemagaran SDN 1 Kertawinangun Kecamatan Cidahu43 Pemagaran SDN 1 Nanggela Kecamatan Cidahu
Pendidikan Non Formal Dan Informal (PNFI)01 Penyelenggaraan UNPK Paket B dan C02 Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket C03 Gelar Karya Program Pendidikan Masyarakat04 Penguatan TBM (Taman Bacaan Masyarakat)05 Kampung Literasi06 Fasilitasi Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP07 Pengadaan Sarana Prasarana APE PAUD Formal dan Non Formal08 Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Pendidikan SKB09 Rehabilitasi Ruang Aula SKB
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan01 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMP02 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik TK03 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD04 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP05 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru TK06 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SD07 Pelaksanaan PKG dan PKB Guru SMP08 Fasilitas Sidang Angka Kredit (FAK) SD09 Fasilitas Sidang Angka Kredit (FAK) SMP10 Penilaian Kinerja Penilik, Pamong Belajar dan Pamong Budaya11 Penilaian Kinerja Kepala sekolah dan Pengawas SD12 Peningkatan Kompetensi Pengawas SD dan SMP13 Seleksi Calon kepala Sekolah Dasar14 Diklat Peningkatan Kompetensi Operator Simpeg15 Fasilitasi Kenaikan Pangkat16 Fasilitasi Tim Pertimbangan Kepala Sekolah Dasar dan Menengah Pertama17 Workshop Peningkatan Disiplin Pegawai18 Fasilitasi Tim Pertimbangan Mutasi Pegawai
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan01 Rembuk Daerah Bidang Pendidikan02 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan melalui sistem dan informasi manajemen
03 Penyusunan ProfilPendidikan dan Buku Saku
04 Pengelolaan dan Pengembangan JARDIKNAS05 Inventarisasi Barang Milik Negara Sektor Pendidikan
URUSAN KEBUDAYAANProgram Pengelolaan Kekayaan Budaya
01 Pagelaran Seni Tardisional02 Workshop dan Dialog Budaya03 Pekan Apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten (PASKAB)04 Festival Seni Tradisional05 Peningkatan Mutu Pendidikan Guru Seni06 Winojakrama Padalangan07 Apresiasi Seni Tingkat Lokal, Regional dan Nasional08 Pengadaan Alat Kesenian Kabupaten Kuningan
78
09 Peningkatan Kompetensi Pamong BudayaProgram Keragaman Budaya
01 Apresiasi Film Dokumenter Kabupaten Kuningan02 Penataan Situs-Situs di Kabupaten Kuningan
BAB 7KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
79
Dalam bab ini akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur
yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah
diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
No Indikator kinerja
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. Aspek Kesejahteraan
Masyarakat1 Angka
Harapan Lama Sekolah
12.05 12.07 12.29 12.57 12.72 12.87 13.03
2 Angka Rata-rata Lama Sekolah
7.44 7.36 7.54-7.71
7.64-7.75
7.74-7.86
7.83-7.97
7.94-8.08
3 APK SD/MI 100.11 100.19 100.15 100.15 100.15 100.15 100.164 APK
SMP/MTs98.99 99.02 99.13 99.14 99.14 99.15 99.15
5 APM SD/MI 99.85 99.88 99.89 99.91 99.92 99.93 99.946 APM
SMP/MTs91.17 91.19 91.21 91.22 91.24 91.26 91.27
7 Indeks Pendidikan
58.44 58.93 59.46 59.95 60.48 60.97 61,50
B. ASPEK PELAYANAN
UMUM1 PENDIDIKAN
1.1 ANGKA PARTISIPASI
SEKOLAH- Sekolah
Dasar (SD/MI)100.68 100.79 100,90 100.92 100.95 100.94 100.96
- Sekolah Menengah Pertama
(SMP/MTs)
100.63 100.65 100.66 100.68 100.68 100.69 100,70
1.2 RASIO GURU TERHADAP
MURID
80
- Rasio Guru Terhadap
Murid Sekolah Dasar
1: 0,06 1: 0,07 1: 0,08 1: 0,08 1: 0,09 1: 0,10 1: 0,10
- Rasio Guru terhadap
Murid Sekolah Menengah Pertama
1:0,055
1: 0,054
1: 0,053
1: 0,052
1: 0,051
1: 0,050
1: 0,050
1.3 ANGKA PUTUS SEKOLAH- Sekolah
Dasar (SD/MI)0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
- Sekolah Menengah Pertama
(SMP/MTs)
0,20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.17 0.12
1.4 ANGKA KELULUSAN
- Sekolah Dasar (SD/MI)
100 100 100 100 100 100 100
- Sekolah Menengah Pertama
(SMP/MTs)
100 100 100 100 100 100 100
1.5 ANGKA MELANJUTKAN PENDIDIKAN
- Sekolah Dasar (SD/MI)
99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.99
- Sekolah Menengah Pertama
(SMP/MTs)
93.24 93.27 93.29 93.31 93.33 93.35 93.4
2 KEBUDAYAAN
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang Dilestarikan
128 128 128 128 128 128 128
Tabel 7.2Pentahapan Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan
81
TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAB. KUNINGAN
Memacu Produktivitas dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Keberdayaan Desa
Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik
Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Publik
Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul
PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
1.Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3.Program Keragaman Budaya
1.Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
1.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
BAB 8PENUTUP
82
Renstra Disnas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
periode 2019-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaann Kabupaten Kuningan untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketataklaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber
pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
periode 2019-2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sesuai
dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit
kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi
pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud) Tahun 2019-2023 telah disusun berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan
melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku
kepentingan pendidikan dan kebudayaan , partisipasi seluruh jajaran Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan , serta dengan mempertimbangkan seluruh
capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini.
Dengan demikian, Renstra ini telah mengakomodasikan semua tugas dan
fungsi yang menjadi tanggung-jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,
memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi
pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Renstra menjabarkan visi dan misi beserta rencana sasaran Daerah
dalam rangka mencapai sasaran program Bupati. Dengan demikian Renstra
menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan
IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber
pendanaan .
Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan
pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2019-2023.
Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan III di SKPD serta
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,
dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-
83
KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan
Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan
Pembangunan lingkup Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan
(6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh
masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak
pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan
pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik,
evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi
diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan
kebudayaan selama lima tahun mendatang.
Formulir E.68
84
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
No Jenis Kegiatan
Hasil Pengendalian dan EvaluasiKesesuaian Faktor Penyebab
KetidaksesuaianAda Tidak Ada
1Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja
√
2 Penyiapan data dan informasi √
3Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota √
4Review Renstra K/ L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi √
5Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota √
6
Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Peragkat Daerah Kabupaten/ Kota
√ Tidak ada keterkaitan
7 Perumusan isu-isu strategis √
8Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/ kota √ Tidak ada
kewenangan
9
Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
√ Tidak ada kewenangan
10Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
√
11Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
√
12
Mempelajari Surat Edaran Bupati/ Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/ kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah
√
85
13
Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/ kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/ kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota
√
14
Perumusan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
√
15
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/ kota
√
16Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ Kota √
17
Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/ kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah
√
18Perumusan rancangan akhir Renstra Pernagkat Daerah kabupaten/ kota √
19
Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota
√
20Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah di sahkan √
Kuningan, 28 Maret 2019Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan
Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si
86
NIP. 1959 1211 1983031010
Formulir E.69Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1 Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten Kuningan/ kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2 Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
3 Perumusan rencana program, kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
4 Perumusan indikator kinerja, kelompok, sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/ kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah
5 Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/ kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
87
6 Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/ kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUNINGAN
Ir. USEP SUMIRATPembina Tk. 1NIP. 19670118 199403 1 005
88