walikota mojokerto provins! jawa timurjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/678192perwali 113...
TRANSCRIPT
WALIKOTA MOJOKERTO PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 113 TAHUN 2016
TENT ANG
KESIJAKAN AKUNTANSI PADA PPK-SLUD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Sadan Layanan Umum (SLU) yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan SLU, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Sadan Layanan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi pada PPK - SLUD Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kata Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Sesar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Norn or 4 7 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Norn or 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Menetapkan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA PPK-BLUD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Mojokerto. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 3. Walikota adalah Walikotan Mojokerto. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarkat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya diwilayah kerjanya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan paktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa , sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum selanjutnya disebut BLU, adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kediatannya disadarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut SAK , adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, da, Catatan Atas Laporan Keuangan.
12. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periopde tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
16. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
BAB II STAN DAR AKUNT ANSI KEUANGAN BLU
Pasal 2
(1) BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya .
(2) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha dari pendapatan BLUD.
(3) Kebijakan akuntansi pada PPK-BLUD Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto juga berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang anggarannya bersumber dari APBD.
BAB Ill SISTEM AKUNTANSI BLU
Bagian Kesatu Sistem Akuntansi BLU
Pasal 3
Setiap transaksi keuangan Sadan Layanan Umum (BLU) harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
Pasal 4
Periode akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Pasal 5
(1) Sistem Akuntansi Badan Layanan Um urn (BLU) terdiri dari : a. sistem akuntansi keuangan ,yang menghasilkan Laporan
Keuangan Pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi;
b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja maupun informasi lain untuk kepentingan manajerial .
(2) BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ).
Bagian Kedua Sistem Akuntansi Keuangan
Pasal 6
(1) Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan : a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat
waktu; b. informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber
daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode; c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama
suatu periode; d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan
tepat waktu; dan e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-
undangan. (2) Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan
sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Puskesmas BLUD.
(3) Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU
adalah basis akrual; b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan
berpasangan; dan c. sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada
prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
(4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan Pemerintah, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
Bagian Ketiga Sistem Akuntansi Aset Tetap
Pasal 7
(1) Sistem akuntansi aset tetap BLU paling sedikit mampu menghasilkan : a. lnformasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset
tetap milik BLU; dan b. lnformasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset
tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU. (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat
menggunakan sistem akuntansi barang milik daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Bagian Keempat Sistem Akuntansi Biaya
Pasal 8
(1) Sistem akuntansi biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan : a. informasi tentang harga pokok kegiatan /produksi; b. informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya
standar dan biaya sesungguhnya). (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna
dalam: a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU; b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan c. perhitungan tarif layanan BLU.
BAB IV PELAPORAN KEUANGAN BLU
Pasal 9
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan : a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja.
Pasal 10
(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Oparasional; c. Neraca; d. Laporan Arus Kas; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan Unit Kerja yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan SKPD.
Pasal 11
(1) BLUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto setiap bulan.
(2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
Pasal 12
(1) Laporan Keuangan BLUD disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan SKPD dan Pemerintah Daerah setiap triwulan. Semester dan tahun.
(2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
(3) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari LRA, LO , Neraca.
(4) Laporan Arus Kas dan CALK disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
BAB V LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI
Pasal 13
(1) Laporan Keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
(2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan SKPD, BLUD menyampaikan Laporan
Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun. (3) Laporan Keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (2) tediri dari
LRA, neraca dan CALK sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Lesember 2016
VI/ALIIIKOTA IMOJIOIKIEIRTO
ttd
IMAS1UD YUINUS
diundangkan di Mojokerto pada tanggal JO JJesember 2016
SEIKIRETARIIS DAERAH IKOTA IMOJIOIKEIRTO
ttd
SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 113