Edisi XIV/Thn. II/26 Juni - 9 Juli 2014

Inspiratif dan Informatif

Rebutan

Selimut

PANDEGLANG, VISI-

MEDIA - Bupati Pan-

deglang Erwan Kurtubi

menerima penghargaan

Satya Lencana Wira

Karya (SWK) dari Presi-

den RI Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) di

bidang kependudukan

dan keluarga berencana

di Surabaya, Sabtu (14/

6). Anugerah ini diterima

Bupati sebagai bentuk

penghargaan terhadap jasa-jasa serta dharma bakti

yang besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia

karena berhasil mensukseskan program yang berkaitan

dengan kependudukan dan KB.

Bupati Pandeglang mengaku bangga atas

penghargaan kendati ia tak pernah memiliki target

mendapat penghargaan dari siapapun. Sebab

melaksanakan program pemerintah untuk menata pem-

bangunan dan pemberdayaan masyarakat menutrut

bupati adalah hal yang wajib dilakukan seorang yang

dititipi amanat oleh masyarakat.

“Penghargaan ini patut kita syukuri dan ini adalah

untuk masyarakat Pandeglang,” demikian komentar

BERSAMBUNG KE HALAMAN 11

VISIMEDIA, CILEGON - Peraturan Menteri

ESDM Nomor 1 tahun 2013, yang melarang

penggunaan bahan bakar minyak (BBM)

bersubsidi bagi kendaraan dinas masih belum

berjalan sebagaimana mestinya. Ini terbukti dari

masih banyaknya kendaran berplat merah yang

mengisi kendaraannya dengan BBM bersubsidi.

Seperti yang dilakukan oleh pengguna

mobil dinas (mobdin) dengan nomor polisi A

16 U, awal bulan Juni kemarin. Kendaraan,

yang biasanya digunakan pejabat setingkat

eselon II tersebut kedapatan sedang mengisi

bensin premium, yang notabene merupakan

salah satu BBM bersubsidi, di Stasiun

Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Grogol, Kota Cilegon beberapa waktu lalu.

Mobil Kijang Inova ini dengan santainya

mengisi tangki kendaraannya dengan

menggunakan selang bergagang kuning.

Menurut petugas SPBU, yang melakukan pe-

ngisian pada kendaraan tersebut, kendaraan itu

memang meminta dirinya untuk mengisi dengan

bensin premium. “Saya diminta untuk mengisi

premium, yang punya kendaraan yang minta,”

ujar Husni, petugas SPBU Grogol tersebut.

Ketika VISIMEDIA hendak meng-

konfirmasikan hal tersebut kepada pemilik

kendaraan A 16 U, kendaraan yang merupa-

kan milik Pemkot Cilegon ini tidak pernah ter-

lihat dilingkungan Sekretariat Pemkot Cilegon.

Guna mengetahui pemegang kendaraan, war-

tawan koran ini mencoba konfirmasi ke Bagian

Umum Setda Cilegon, namun meski beberapa

Pejabat Pemkot CilegonAbaikan Aturan BBM Subsidi

Sara Wijayanto

Rp. 2.500

VISIMEDIA, JAKARTA - Pernya-

taan mantan Panglima TNI Jen-

deral (Purn) Wiranto bahwa

Prabowo Subianto inisiator pen-

culikan aktivis medio 1997-1998

berbuntut panjang. Tim Peme-

nangan Prabowo Subianto-Hatta

Rajasa mengklarifikasi pernyataan

mantan Panglima ABRI Jenderal

(Purn) Wiranto mengenai peme-

catan Prabowo tersebut.

Marwah Daud Ibrahim selaku

tim pemenangan memastikan

bahwa status Prabowo yang

dipecat dari ABRI adalah tidak benar.

Berdasarkan surat keputusan

Presiden RI Nomor 62/ABRI/1998

yang ditetapkan pada 20 Novem-

ber dinyatakan bahwa Prabowo

Subianto diberhentikan dengan

hormat terhitung mulai akhir No-

vember 1998. “Dalam surat kepu-

tusan tersebut juga dinyatakan

bahwa Prabowo Subianto men-

dapatkan tunjangan pensiun,”

jelasnya di Rumah Polonia,

Cipinang, Jakarta, Jumat (20/6).

Menurut Marwah, surat yang

dikeluarkan Sekretariat Negara

kepada Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia pada 13 Septem-

ber 1999 Nomor B-597/M.Sesneg/

09/1999 perihal tindak lanjut

penanganan akibat kerusuhan

Mei 1998 tidak cukup bukti yang

menyatakan dugaan keterlibatan

Prabowo dalam kerusuhan. “Dari

dokumen-dokumen negara ini

dapat dilihat bahwa Prabowo ti-

dak bersalah atas tuduhan yang

selama ini dituduhkan. Pada ke-

nyataannya, beliau pada tahun

2004 ikut konvensi capres Golkar,

2009 ikut maju menjadi cawapres,

dan sekarang ditetapkan oleh

KPU sebagai capres,” bebernya.

Karena itu, dia berharap agar

polemik keterlibatan Prabowo

dalam kasus pelanggaran HAM

Tudingan Wiranto ke Prabowo Dikecam

Erwan Kurtubi

Bupati DianugerahiPenghargaan

NET

VISIMEDIA, SERANG - Buruknya pengelo-

laan sumber daya alam, khususnya penam-

bangan pasir laut, di Kabupaten Serang se-

makin jelas terlihat. Belum lagi selesai dugaan

penggelapan pajak miliaran rupiah pada pe-

nambangan pasir di Pulau Tunda, kini muncul

lagi masalah terkait pengelolaan sumber daya

Pemkab Serang TakutPada Investor Pasir Laut BERSAMBUNG KE HALAMAN 11

BERSAMBUNG KE HALAMAN 11

BERSAMBUNG KE HALAMAN 11

DOK

DOK

OPINI Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II 226 Juni - 9 Juli 2014

pemilu yang demokratis.

Namun ketika pemerintahan yang

kita anggap legitimate itu terbentuk,

ternyata pemerintah yang berkuasa lupa

bahkan meninggalkan penegakan pilar-

pilar demokrasi lainnya. Pemerintah

penguasa sudah berani “menekuk ne-

kuk” dan menganiaya hukum yang kita

anggap sebagai simbol dari law infor-

cement. Hal ini bisa kita lihat bahwa ka-

sus-kasus hukum yang memiliki nilai po-

litis yang besar serta dianggap sebagai

simbol penegakan demokrasi seperti

kasus Soeharto, sama sekali tidak disen-

tuh. Bahkan sebaliknya justru mence-

derai rasa keadilan dan hati nurani rakyat

dengan membebaskan Akbar Tanjung

dalam kasus Bulog senilai 40 Milliar.

Di sisi lain dalam penerapan sistem

Check and balance sebagai simbol

pengawasan terhadap kinerja pe-

merintahan tidak pernah berjalan.

Kekuatan-kekuatan politik besar yang

diharapkan mampu menjadi kekuatan

penyeimbang terhadap dominasi pe-

merintah penguasa justru terkooptasi

oleh kepentingan politik penguasa.

Kelompok-kelompok kekuatan politik,

tokoh politik, tokoh masyarakat,

mahasiswa, yang dijadikan sebagai

simbol penyeimbang dalam pengerapan

check and balance terlalu tergiur

terhadap kekuasaan yang selama 32

tahun lebih tidak pernah mereka nikmati.

Oleh karena itu adanya penerapan

keterlibatan rakyat dalam pengambilan

keputusan dalam negara dalam

konsep demokrasi (Budiardjo, 1989)

hanyalah merupakan “isapan jempol”

belaka. Rakyat selama ini hanya dija-

dikan sebagai alat untuk mele-

gitimasikan permainan politik para elit.

Kesalahan terbesar dalam penera-

pan demokrasi selama ini adalah bahwa

ideologi demokrasi tersebut tidaklah

mengakar kuat kepada rakyat secara

luas. Ideologi demokrasi itu hanya dike-

tahui dan dipraktekkan oleh segelintir

elit saja. Rakyat sama sekali tidak me-

ngetahui apa itu demokrasi ?; bagai-

manakah menerapkan demokrasi ?; un-

tuk apa demokrasi ? dan sebagainya.

Yang lebih memprihatinkan adalah bah-

wa para elit dan tokoh politik yang nya-

ring mewacanakan ideologi demokrasi,

pada prakteknya hanyalah membodohi

rakyat dengan melakukan pemaksaan

untuk mengikuti alur politik mereka.

Oleh karena itu sudah saatnya

untuk membangun demokrasi itu

dengan menggunakan paradigma yang

benar. Terdapat dua model di dalam

membangun demokrasi kita sekarang

ini yaitu secara kultural atau meng-

gunakan model secara struktural.

Kultural

Membangun demokrasi bukanlah

pekerjaan yang mudah melainkan

memerlukan dasar yang kuat pada

tataran grass roots (akar rumput).

Mengapa tataran ini yang menjadi

prioritas?. Pada tataran ini yang perlu

dilakukan adalah bagaimanakah

membiasakan diri untuk bersikap

sebagai seorang demokrat. Demokrasi

harus dijadikan sebagai kultur dalam

kehidupan rakyat banyak. Apabila

demokrasi menjadi sebagai perilaku

yang melembaga dalam masyarakat,

maka kita sudah memiliki dasar pijakan

yang kuat di dalam menegakkan

demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu perlu adanya

institusionalization (pelembagaan)

ideologi demokrasi. Rakyat perlu

diajarkan bagaimana secara mandiri

dan tidak selalu bergantung kepada

kehendak pimpinan atau para elit.

Mereka harus dibekali pendidikan

politik untuk berpikiran secara bebas

sesuai dengan kehendak yang di-

inginkan dan tidak perlu dipaksa-paksa.

Tengok saja bagaimana penerapan

demokrasi yang kita jumpai di daerah

atau lembaga-lembaga pendidikan atau

pesantren yang masih menerapkan

pola-pola feodalististik. Ajaran yang

mereka terima selama ini bahwa

“kebenaran selalu berada di tangan

pemimpin”. Sehingga rakyat sebagai

pengikutnya selalu mengganduli dan

mempertahankan mati-matian pemim-

pinnya itu, meskipun terkadang ajaran

yang dibawa pemimpinnya menuju ke

jurang kesesatan dan kebodohan. Pola

paternalistik dalam hal ini masih sangat

kental dalam penerapan demokrasi .

Di sisi lain bahwa ideologi demokrasi

itu sangat memerlukan ketauladanan para

pimpinan atau tokoh masyarakat sebagai

panutan. Pimpinan atau tokoh masyarakat

seharusnya membiasakan diri untuk selalu

terbuka dan transparan. Pola otoritas

kekuasaan yang selama ini dimilikinya,

baik otoritas keagamaannya, otoritas

keilmuwannya, otoritas ketokohannya

serta otoritas-otoritas lainnya perlu

disebarkan kepada para pengikutnya dan

tidak menjadikan otoritas tersebut kemu-

dian menjerat kepada periaku yang otoriter

dan feodal. Penerapan demokrasi

bukanlah sebagai wacana, melainkan

sebagai praktek yang harus diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari.

Elemen terakhir dalam penegakan

ideologi demokrasi secara kultural

adalah adanya kesadaran hukum dari

mesyarakat. Hukum sebagai dasar

berjalannya demokrasi harus benar-

benar dijunjung tinggi. Karena

dengan hukum akan membuat praktek

demokrasi menjadi fairness dan jujur.

Struktural

Demokrasi sebagai sebuah ideologi

yang dianut oleh setiap masyarakat

modern perlu diterapkan secara dinamis.

Adanya percepatan penegakan ideologi

demokrasi tersebut diperlukan adanya

organisasi yang memiliki karakteristik

yang inovatif, terbuka dan progresif.

Oleh karena itu negara sangat mem-

butuhkan adanya struktur organisasi

negara yang mampu mempercepat

penerapan ideologi demokrasi tersebut.

Struktur kenegaraan yang diharap-

kan dapat mempercepat penerapan

ideologi demokrasi selama ini yang

terdiri dari kekuasaan legislatif,

kekuasaan ekskutif serta kekuasaan

yudikatif ternyata sangat mandul.

Struktur-struktur tersebut ternyata

tidak mampu menerapkan dan

menegakkan pilar-pilar demokrasi

yang telah disebutkan diatas. Kese-

mua struktur kekuasaan tersebut ter-

lalu mudah untuk diintervensi oleh ke-

pentingan politik penguasa. Struktur

organisasi tersebut ternyata tidak me-

miliki kemandirian di dalam menegak-

MEMBANGUN DEMOKRASI

Pemimpin Perusahaan/ Pemimpin Redaksi : Suryanto/Yanto Gondrong Manager Keuangan : H Ato Ulloh. Manager Pemasaran/

Sirkulasi : Nunu Manager Iklan : Iman Esa F. Redaktur Pelaksana : Stefano. Sekretaris Redaksi : Yayan Heryana.

Wartawan Provinsi Banten : Yanti, Novi. Wartawan Kota Serang : AM. Ely Zaenudin Agustian. Didi Rosadi, Robi, Iyan Wartawan

Kabupaten Serang : Tb. Amin Ajiadi, Dayat, Dodo, Rully TIS. Wartawan Kota Cilegon : Tb. Nomi, Ali Rohman. Wartawan Kabupaten

Lebak : M Rizky Baihaki, Sutisna. Wartawan Kabupaten Pandeglang : Dadang, Apip, Rudi. Wartawan Tangerang : Deni Saputra.

Alamat Redaksi & Tata Usaha : Jalan Raya Pandeglang Km 1 Sempu, Banten Girang Kota Serang - Banten. Telp/Fax (0254) 209

245 E-mail : koran_visimedia@yahoo.co.id Website: www.onlinevisimedia.com Percetakan: PT. Mutiara Grafika

(Isi diluar tanggung jawab percetakan).

Diterbitkan Oleh : PT Visi Media Pratama

(Berdasarkan UU 40 Tahun 1999 Tentang Pers).

Dewan Pendiri : H. A Syaifuddin, Suryanto, Stefano.

Pembina/Penasehat : H. Suyadi Wiraatmadja.

Konsultan Hukum : Prof. Dr.H. Cecep Achmad Surkarti,

SH. MH.

Pemimpin Umum : H.A Syaifuddin.

Wartawan VISIMEDIA selalu dibekali tanda pengenal dan tercantum dalam boks redaksi

Oleh :

Agus Sjafari *)

MARAKNYA kegiatan pemilu saat ini

merupakan salah satu aspek di dalam

penyelenggaraan demokrasi di negara

kita. Pemilu merupakan salah satu ujung

tombak di dalam menegakkan sebuah

negara demokrasi. Karena itu, dengan

kegiatan pemilu yang baik akan

menciptakan pemerintahan yang legiti-

mate, sebagai prasyarat utama berjalan-

nya proses demokrasi. Demikian juga

sebaliknya, gagalnya penyelenggaraan

pemilu melahirkan sebuah pemerintahan

yang cacat, baik cacat secara politik, cacat

hukum, cacat sosial dan sebagainya.

Sebuah pemerintahan yang

diperoleh dengan cacat, maka

selamanya kecacatan itu akan

dibongkar dan selalu menjaadi “batu

sandungan” terhadap efektivitas

pemerintahannya. Coba kita lihat saja,

bagaimana publik selalu memper-

masalahkan legitimasi pemerintahan

sejak bergulirnya reformasi 13 tahun

yang lalu. Dengan adanya gugatan

terhadap legitimasi pemerintahan

mengakibatkan kegiatan pemerin-

tahan tidak efektif. Adanya rong-

rongan yang terus menerus terhadap

pemerintahan, akhirnya kegiatan

pemerintah menjadi “jalan di tempat”

bahkan langkahnya mundur.

Salah satu persoalan yang paling

mendasar selama ini adalah belum

adanya dasar pijakan yang kuat dalam

bangunan demokrasi yang kita main-

kan. Bangunan demokrasi kita begitu

rapuh. Selama ini para pejuang demok-

rasi yang ada, selalu menginginkan

hasil (output) yang baik tanpa

memperhatikan proses yang baik.

Adanya proses demokrasi yang baik,

secara otomatis akan menghasilkan

output demokrasi yang pasti lebih baik.

Beberapa elemen mendasar di dalam

penerapan demokrasi antara lain: 1)

Adanya pemilu yang jurdil; 2) Adanya

penerapan check and balance dalam

proses pemerintahan ; 3) Adanya Law

inforcement; 4) Terbentuknya civil so-

ciety. Beberapa elemen mendasar itulah

yang seharusnya dijadikan sebagai tar-

get awal di dalam membangun demok-

rasi. Elemen-elemen tersebut merupakan

pilar-pilar demokrasi yang tidak

sepatutnya dilanggar.

Beberapa fenomena menarik

setelah negara kita mendeklarasikan

ideologi demokrasi sebagai pilihan

politiknya, ternyata penerapannya

masih sangat parsial dan tidak

komprehensif. Sebagai contoh bahwa

bangsa ini mencoba sekuat tenaga

untuk menciptakan sebuah siatem

pemilu yang demokratis. Hal ini

terbukti ketika pada pemilu tahun 1999

yang lalu dinilai “sukses” sebagai

*Dr. Agus Sjafari,M.Si Adalah

Staf Pengajar FISIP UNTIRTA

Serang; Peneliti di The Community

Development Institute (CDI)

kan ideologi demokrasi.

Salah satu hal yang sangat penting

di dalam merombak struktur kekuasaan

negara selama ini adalah perlunya

adanya pemisahan kekuasaan secara

nyata dengan maksud setiap lembaga

memiliki kemandirian dan otoritas yang

tidak mudah untuk diintervensi oleh

kekuasaan lainnya. Adanya prinsip

pembagian kekuasaan dalam struktur

kekuasaan negara tidak mampu

menegakkan ideologi demokrasi itu

sendiri. Adanya kelemahan sektor

pada kekuasaan yudikatif menjadikan

salah satu pilar demokrasi menjadi

retak bahkan dirobohkan oleh

intimidasi kekuasaan penguasa.

Oleh karena itu adanya penguatan-

penguatan kultural masyarakat serta

penguatan struktural kekuasaan dalam

negara menjadi sebuah keniscayaan

untuk menegakkan demokrasi. Tanpa

keduanya demokrasi di negara kita

selamanya akan lumpuh dan hanya

menjadi negara kekuasaan, baik

kekuasaan para elit, kekuasaan kelompok,

atau kekuasaan penguasa semata*****

NET

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

PROVINSI BANTEN

Ttd

DRS. H RANTA SUHARTA

Kepala Dinas

1435 H/2014 M

Mengucapkan

SELAMAT MENYAMBUTBULAN SUCI RAMADHAN

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga AmalIbadah Kita di Bulan Suci ini Diterima-Nya”

Inspiratif dan Informatif RUMAH RAKYAT 3 Edisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

Komisi IV Kritisi PT Krakatau-Posco

DPRD Provinsi Banten menyampaikan sedikitnya 58

rekomendasi kepada Pemprov Banten terkait Laporan

Pertanggungjawaban Gubernur Banten soal

pengelolaan anggaran tahun lalu. Rekomendasi-

rekomendasi itu diserahkan dalam Rapat Paripurna

penetapan rekomendasi terhadap laporan keterangan

pertanggung jawaban gubernur Banten tahun

anggaran 2013.

Rahmat Abdul Gani, yang menjadi ketua pansus

LKPj Gubernur Banten, menyampaikan, sedikitnya 58

rekomendasi yang disampaikan ke Pemprov Banten.

Dalam rekomendasi tersebut, disebutkan unsur masih

kurangnya sarana infrastruktur di Banten dalam

penyelenggaraan pembangunan di wilayah Banten.

Pansus LKPj menyoroti lemahnya kinerja dinas

tata ruang dan bina marga (DBMTR) dalam memacu

kualitas kinerja masih terjadi kelemahan. Selain itu

dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga tak luput

menjadi sorotan penting di LKPj 2013.

“Dari sisi internal perlu peningkatan kapasitas

kualitas SDM. Sedangkan eksternalnya menyangkut

pembebasan lahan yang dilaksanakan BPN perlu

peningkatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan-

nya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ren-

cana yang telah ditetapkan,” katanya.

Sedangkan mengenai kualitas rekanan yang masih

kurang maksimal, Pansus LKPj menganggap perlu

pembinaan terhadap rekanan yang akan menjadi

pelaksana pekerjaan di Provinsi Banten.

Plt. Gubernur Banten Rano Karno dalam sambu-

tannya menyampaikan rekomendasi DPRD kepada

Gubernur Banten merupakan catatan penting dan

strategis yang memuat hasil evaluasi dan pengukuran

tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan pemba-

ngunan pada Tahun Anggaran 2013.

Tentu saja, kata Rano, saran, masukan dan koreksi

ini dalam rangka perbaikan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang meliputi urusan desentra-

lisasi, tugas pembantuan dan tugas umum peme-

rintahan.

“Dengan berbekal semangat kebersamaan serta

berpijak pada rekomendasi DPRD, kami berharap

kepada semua pihak khususnya para kepala SKPD

untuk lebih bekerja keras dalam melakukan perubahan

dan peningkatan kinerja pembangunan daerah”

ungkapnya.

Rano juga menegaskan Rekomendasi DPRD ini

harus dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Banten Tahun

2015.(ILM)

SERANG, VISIMEDIA - Kun-

jungan kerja Komisi IV DPRD

Banten ke Perusahaan baja

patungan Indonesia- Korea Sela-

tan (Korsel) yang sudah bero-

perasi di Kota Cilegon, Provinsi

Banten, Krakatau-Posco me-

ngungkap pelayanan kesehatan

karyawan di perusahaan itu telah

menyalahi undang-undang. Ko-

misi IV melakukan inspeksi ke

perusahaan itu setelah mendengar

sejumlah lapran dari masyarakat.

“Kami memang datang ke

Krakatau Posco untuk melihat

secara langsung soal limbah

disana, tapi setelah kami tanyakan

mengenai kesehatan bagi karya-

wannya, jumlah dokter, perawat

dan bidannya jumlahnya tidak

memenuhi standar ketentuan

perundang-undangan,” ungkap

Anggota Komisi IV DPRD

Banten, M Sukira saat ditemui di

gedung dewan, Jumat (13/6).

Sukira mengungkapkan, jum-

lah karyawan Krakatau-Posco

hampir tiga ribu orang hanya me-

miliki satu dokter, lima perawat

dan tiga bidan. “Ini kan aneh,

masa iya satu orang dokter di

Krakatau-Posco selama bertahun-

tahun kerja terus menerus, tidak

ada pergantian. Ini kan sudah

tidak wajar,” ujarnya.

Semestinya untuk tenaga medis,

baik dokter, perawat dan bidan sesuai

dengan jumlah karyawan yang

bekerja. Apalagi sistem kerja di

Krakatau-Posco dalam satu hari

terbagi dalam tiga shift. “Idealnya

jumlah dokter disana ada lima,

perawat 15 dan kalau bidan saya rasa

jangan terlalu banyak, karena

karyawan disana mayoritas adalah

laki-laki,” ungkapnya.

Permasalahan minimnya

jumlah tenga media telah

disampaikan secara resmi oleh

Komisi IV DPRD kepada mana-

jemen Krakatau-Posco. “Mereka

(manajemen) mengatakan kepada

kami, bahwa masukan dari Komisi

Iv itu akan disampaikan ke direksi,

karena sudah menyentuh kebi-

jakan, tidak bisa dilakukan dalam

waktu dekat,” ujarnya.

Meski tidak mendapatkan

respon positif dari manajemen

Krakatau-Posco, Komisi IV tetap

akan menyampaikan temuanya ke

pimpinan DPRD Banten dalam

bentuk nota dinas agar ditindak-

lanjuti ke Pemerintah Provinsi

(Pemprov) Banten. “Sebagai wakil

rakyat kita mempunyai kewjaiban

menyampaikan ini ditingkat kepala

daerah, kalau sudah dilakukan

maka kewjiban kita sebagai

pegawas sudah gugur,” kata Sukira.

Dirinya berharap, pimpinan

DPRD Banten segara menyam-

paikan temuan tersebut ke

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur

Banten Rano Karno. “Yang ber-

kewajiban menegur langsung

adalah Walikota Cilegon, karena

PT Krakatau-Posco ada di wilayah

Cilegon. Dan saya harap Pak Rano

nanti membuat surat resmi kepada

Walikota Cilegon, agar segera ada

tindakan. Karena kalau dibiarkan

ini bisa membahayakan karyawan

itu sendiri,” jelasnya.(ILM)

Dituding Abaikan

Kesehatan Karyawan

DPRD Serahkan 58

Rekomendasi

NET

DPRD Sulsel Berguru Kehumasan ke Banten

Rombongan DPRD Sulsel dan beberapa wartawan saat berkunjung ke DPRD Banten

VISIMEDIA, SERANG - Untuk keperluan

pencitraan dan sosialisasi kegiatan anggota

DPRD Provinsi Banten, pihak Sekretariat

DPRD Banten melakukan kerjasama dengan

berbagai media cetak maupun elektronik yang

ada di wilayahnya.

Hal itu dinyatakan Kasubag Informasi

dan Publikasi DPRD Banten, M Ali Hanafiah,

saat menerima kunjungan rombongan

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

dalam rangka Studi Komparasi dan

Penyebaran Informasi Kegiatan Dewan, di

gedung serbaguna Sekretariat DPRD

Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. “Untuk

pencitraan, dibangun kerjasama dengan

beberapa media cetak dan elektronik lokal,

baik berupa advertorial ataupun iklan.

Masing-masing media sudah diatur untuk

publikasi, masing-masing media diberikan

jatah satu minggu satu kali,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, bukan hanya media

cetak harian saja yang diberikan jatah advertorial

atau iklan. Namun khusus untuk media

mingguan, kata Ali, diberikan ruang untuk iklan

saat ada even besar yang dilaksanakan oleh

DPRD Banten. “Kita tidak pernah pilih-pilih

media, semua kita berikan porsi untuk

mensosialisasikan kegiatan dewan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah mengatakan,

pihaknya telah membentuk beberapa

kelompok kerja (pokja) untuk masing-masing

kelompok media, yakni pokja wartawan me-

dia cetak harian, pokja wartawan media

elektronik harian, dan pokja wartawan cetak

mingguan. “Di Serang ada kurang lebih

seratus media, Sepuluh TV nasional, sepuluh

stasiun radio, delapan koran harian lokal,

delapan koran harian nasional serta delapan

puluh koran mingguan. Kita bentuk pokja

untuk masing-masing kelompok, supaya

mereka atur sendiri jatah iklan dan advertorial

untuk di kerjasamakan,” imbuhnya. (ILM)

NET

Soal LKPj Gubernur 2013

Ketua DPRD Provinsi Banten H. A'eng Haerudin

(Kanan) dan Plt Gubernur Banten Rano Karno

NET

SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

Ttd

DRS. H. IMAN SULAIMAN, A.MM

Sekretaris Dewan

SELAMAT MENYAMBUT

BULAN SUCI RAMADHAN

Mengucapkan

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga Amal Ibadah Kitadi Bulan Suci ini Diterima-Nya

1435 H/2014 M

SELAMAT TELAH LAHIRNYA

PUTRA WARTAWAN VISIMEDIA

Mengucapkan

Dari Pasangan Suami IstriAM Elly Z & Sryati

Segenap Redaksi VISIMEDIA

Ttd

YANTO GONRONG

PEMRED

METRO Inspiratif dan Informatif4Edisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

Banten Rawan ProdukMakanan Ilegal

Sanitasi Banten Masuk 10 Terbaik NasionalVISIMEDIA, SERANG - Sanitasi

memiliki pengaruh besar terhadap

pengurangan angka kemiskinan,

berkurangnya angka kematian

anak, penghematan terhadap

anggaran dan peningkatan pro-

duktivitas perempuan. menyadari

akan pentingnya keberadaan sa-

nitasi ini, Pemerintah Provinsi

Banten terus secara aktif mela-

kukan pembenahan dan pem-

bangunan sanitasi bagi masyara-

katnya. demikian disampaikan

Kepala Bidang Perumahan dan

Pemukiman pada Dinas Sumber

Daya Air dan Pemukiman (DS-

DAP) Banten, Helmi Nuddin Zein,

saat membuka kegiatan Bimbi-

ngan Teknis Peningkatan SDM

Pengembangan Sanitasi Ling-

kungan, di Hotel Mambruk Anyer.

Kata dia, akses terhadap

sanitasi layak di Provinsi Banten

terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun, bahkan pada

2012, akses terhadap sanitasi

layak di Banten telah mencapai 60

persen. Menurutnya, prestasi ini

menempatkan Banten dalam 10

besar provinsi dengan akses

sanitasi terbaik nasional. “Tapi

kita tidak boleh berpuas diri. Sa-

nitasi di Banten masih harus terus

ditingkatkan. Bila perlu, Banten

harus menjadi provinsi terbaik

dalam hal sanitasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi

Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (AMPL) pada DS-

DAP Banten, Adib Solihin me-

nyampaikan, kegiatan ini ber-

tujuan untuk meningkatkan sum-

ber daya manusia dalam rangka

peningkatan sarana dan

prasarana sanitasi. Kata

dia, kegiatan kali ini

dikhususkan pada

bidang drainase per-

kotaan yang berwawa-

san lingkungan dan

berbasis masyarakat.

“Pesertanya berjumlah

34 orang, yang berasal

dari sejumlah intansi

terkait se-provinsi Ban-

ten,” ucapnya.

Dia berharap, dari

kegiatan ini dapat dijadi-

kan sebagai sarana ber-

bagi informasi serta

wujud hubungan kerja-

sama yang baik antara

Pemerintah Pusat, Peme-

rintah Provinsi Banten

dan Pemerintah Kabu-

paten/Kota, maupun

para stakeholders lain-

nya yang ada di wilayah

Provinsi Banten. Selain

itu, tambahnya, para

peserta juga dapat

merumuskan kegiatan

pengembangan pe-

ngembangan prasarana

dan sarana sanitasi di

Provinsi Banten. “Se-

mua harus berperan aktif

dalam mewujudkan

lingkungan yang sehat,

salah satunya melalui

pembangunan sanitasi

layak ini,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala

DSDAP Provinsi Ban-

ten, Iing Suwargi me-

nyatakan sejalan de-

ngan pertambahan penduduk

Provinsi Banten, kebutuhan akan

penyediaan prasarana dan sarana

penyehatan lingkungan permu-

kiman semakin diperlukan untuk

mendukung peningkatan kualitas

lingkungan dan kesehatan mas-

yarakat. “Khusus bidang drai-

nase, pemerintah daerah masih

mempunyai pekerjaan rumah

yang berkaitan dengan isu-isu

strategis penanganan banjir

tahunan di hampir seluruh ka-

bupaten/kota se-Provinsi Ban-

ten,” kata Iing.

Di kabupaten Serang, imbuh

Iing, penanganan banjir tahunan

difokuskan di Kecamatan Ca-

renang dan Kragilan. Di Kabu-

paten Pandeglang penanganan

banjir tahunan di Kecamatan

Patia, Sobang, Pagelaran dan

Panimbang, di Kabupaten Lebak

penangan banjir tahunan di Ke-

camatan Wanasalam dan Cibinu-

angen. “Di Kabupaten Tangerang

penanganan banjir tahunan

meliputi wilayah Sungai Cidurian,

Sungai Cisadane, Sungai Ciman-

ceuri dan Kali Sabi. Di Kota

Serang, Kota Tangerang, Kota

Tangerang Selatan perlunya

revitalisasi drainase kota untuk

menangani banjir perkotaan dan

banjir tahunan, sementara di Kota

Cilegon penanganan banjir

perkotaan akibat luapan Sungai

Cijalupang,” kata Iing.

Ditambahkannya, target prio-

ritas DSDAP Banten adalah me-

ngurangi luas areal genangan

yang selama ini menjadi masalah

utama rendahnya kinerja saluran

drainase di setiap kabupaten/

kota. “Sehingga masyarakat Ban-

ten dapat hidup sehat, nyaman

dengan lingkungan bersih bebas

dari genangan,” pungkasnya.

(yanti)

VISIMEDIA, SERANG - Wilayah pesisir Serang Utara,

khususnya di daerah Tanjung Pontang, Kecamatan

Pontang Kabupaten Serang , mengalami abrasi yang

sangat mengkhawatirkan. Abrasi diwilayah itu, bukan

hanya merusak empang milik warga, namun juga telah

menyapu hingga puluhan hektar daratan. Demikian

disampaikan Ubaidilah, Anggota DPRD Kabupaten

Serang, asal Kecamatan Pontang.

Kata dia, berbeda dengan wilayah pesisir Serang

Barat, seperti Pulo Ampel dan Bojonegara, meski

mengalami abrasi, wilayah tersebut juga terdapat

aklamasi. Dengan begitu, kata dia, di Serang Barat,

meskipun terkikis, namun dibeberapa titik terdapat

penambahan daratan. “Kalau di Pontang lain, disini tidak

ada aklamasi, sehingga jika tidak segera ditangani dapat

mengakibatkan hilangnya daratan di wilayah Utara,”

ucap Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang ini.

Diungkapkannya, sebenarnya DPRD Kabupaten

Serang telah sejak lama mengajukan usulan pembangunan

pemecah ombak diwilayah Pontang ini. Namun katanya,

hingga saat ini usulan tersebut belum juga direalisasikan.

“Masalah ini sudah menjadi fokus Komisi IV sejak lama.

Tapi Pemkab beralasan pembangunan itu menjadi

kewenangan Kementerian PU,” ucapnya.

Untuk itu dia mendesak, agar Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Serang untuk segera membangun break wa-

ter (pemecah ombak) diwilayah tersebut. Menurutnya,

Pemkab tidak boleh menjadikan masalah kewenangan

sebagai alasan untuk menunda pembangunannya.

“Kalau memang pembangunan (Break Water) itu

merupakan kewenangan pusat, intansi terkait harusnya

segera membuat surat pengajuannya ke pusat. Jangan

hanya bisa lempar tanggungjawab saja,” tegasnya.

Lagipula, tambahnya, banyaknya perusahaan

penambangan pasir yang beroperasi di wilayah Serang

Utara juga dapat diajak untuk bekerjasama dalam

membangun break water disana. Kata dia, Pemkab

bisa mengajukan kepada penambang pasir untuk

menyumbangkan sekian persen pasirnya untuk

membangun pemecah ombak. “Sekarang tinggal

kemauan dari Pemkab saja, jangan sampai luas wilayah

daratan Serang Utara menjadi kurang dan bahkan

hilang akibat abrasi ini,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Serang, Taufik

Nuriman menyatakan bahwa pihaknya sudah

merencanakan pembangunan pemecah ombak

diwilayah itu. Kata dia, pembangunan pemecah ombak

akan dilakukan secara bertahap. “Saya tidak mau

masyarakat terkena dampak dari adanya penambangan

pasir ini. Kita ingin lingkungan di Kabupaten Serang

dapat terjaga dengan baik. Penambangan pasir harus

dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi

masyarakat,” imbuhnya. (yanti)

Abrasi Pontang Harus

Segera Ditangani

VISIMEDIA, SERANG - Pasar-pasar

tradisional di Banten disinyalir menjadi lahan

peredaran makanan dan obat ilegal. Terlebih

menjelang masuk bulan puasa, peredaran

produk makanan dan obat yang mengandung

bahan berbahaya diyakini akan semakin marak.

Untuk itu, Balai Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM) Banten berencana akan

melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke

sejumlah pasar di Banten. Sidak tersebut

rencananya akan dilakukan pada akhir bulan

Juni ini. Demikian disampaikan Kepala BPOM

Banten, Rustyawati, kepada wartawan terkait

persiapan jelang Ramadhan 2014.

Kata dia, meningkatnya permintaan bahan

makanan pada Ramadhan kerap dimanfaatkan

oleh produsen dan pedagang untuk menjual

produk ilegal. Kebanyakan, kata dia, produk-

produk tersebut tidak memiliki label halal

dikemasannya. “Sidak ini kami lakukan agar

pelaku usaha tidak memanfaatkan keadaan

demi meraih untung yang besar saat momen

puasa dan lebaran,” ucapnya.

Ditambahkannya, dari Januari-Juni 2014,

BPOM Banten sudah melakukan pengawasan

terhadap 1200 pedagang yang berjualan di

Banten. Dari jumlah itu, ungkapnya, sebanyak

5 pedagang terbukti menjual produk makanan

dan obat-obatan yang mengandung bahan

berbahaya. “Sebelumnya kami sudah mela-

kukan teguran terhadap pedagang yang ter-

bukti bersalah, namun karena tidak men-

dengarkan teguran kami, maka kami laporkan

ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeriksaan

dan Penyelidikan pada BPOM Banten, Lintang

Purba Jaya mengatakan, pedagang dan

produsen yang terbukti menjual produk ilegal

dapat diberikan sanksi administrasi berupa

pencabutan izin edar atau menyita barang yang

pedagang miliki. “Jika sanksi ini sudah

diberikan, namun mereka masih tetap mem-

biarkan produk ilegal tersebut beredar maka me-

reka dapat terkena pidana, karena telah melang-

gar peraturan kesehatan,” ujarnya. (yanti)

VISIMEDIA, SERANG - Sebelas desa se-Provinsi Banten

mengikuti lomba Desa/ Kelurahan Terbaik yang diadakan

Pemerintah Provinsi Banten. Kesebelas desa tersebut

diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, setelah me-

menangkan lomba yang sama dimasing-masing daerah.

Diungkapkan Sekretaris Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi

Banten, Rikrik Hermawan, kegiatan ini merupakan

agenda rutin tahunan yang digelar pihaknya dalam

rangka memacu kinerja aparatur desa dan kelurahan.

Adapun kelebihan tiga peserta, yang mewakili delapan

kabupaten/kota di Banten, ungkapnya, dikarenakan

adanya daerah di Banten yang memiliki desa dan

kelurahan, seperti di Kabupaten Tangerang dan Lebak.

“Kalau didaerahnya ada desa dan kelurahan, maka

wakilnya ada dua, karena baik kelurahan dan desa

harus ada perwakilannya,” ucap Rikrik.

Untuk penilaian dalam menentukan pemenang,

lanjut Rikrik, terdapat delapan indikator penilaian.

Dimana kedelapan indikator itu, tambahnya, merupakan

upaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam

mencapai taraf hidup yang lebih baik. “Bukan hanya

dari segi kebersihan saja, tapi penilaian secara

menyeluruh, termasuk dari sisi administrasi pe-

merintahannya. Penilaian akan dilakukan secara me-

nyeluruh kepada semua peserta pada 19 Juni men-

datang,” imbuhnya, seraya menambahkan, pengu-

muman pemenang akan dilakukan langsung oleh Plt

Gubernur Banten, Rano Karno. “Pemenangnya secara

otomatis akan diikutsertakan pada perlombaan di

tingkat nasional,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan

Pabuaran Kabupaten Serang, Zaenal Arifin, mengaku

sangat bangga desa yang dipimpinnya dapat mewakili

Kabupaten Serang sebagai calon desa terbaik.

Menurutnya, ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh

stafnya dalam membenahi seluruh aspek pemerintahan

desa. “Anda bisa lihat di situs Kemendagri, disitu hanya

ada Desa Tanjungsari yang selalu up date perkem-

bangan administrasi desanya,” ucapnya bangga. (yanti)

Sebelas Desa Ikuti

Lomba Desa Terbaik

Kasi AMPL, Adib Solihin memberikan pemamaparan tentang pentingnya sanitasi layak bagi

masyarakat, dihadapan para peserta Bintek Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan

DOK

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

Ttd

INO S RAWITA

Kepala Badan

1435 H/2014 M

Mengucapkan

SELAMAT MENYAMBUTBULAN SUCIRAMADHAN

“Marhaban Yaa Ramadhan SemogaAmal Ibadah Kita di Bulan Suci ini

Diterima-Nya”

SELATAN 5Inspiratif dan Informatif

WWWWWarararararga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Cimarga Mintga Mintga Mintga Mintga Minta Jembata Jembata Jembata Jembata Jembatan Tan Tan Tan Tan Timbangimbangimbangimbangimbang

Edisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

LEBAK, VISIMEDIA - Arus kendaraan berat

yang melintasi ruas Jalan Rangkasbitung –

Leuwidamar, dituding menjadi penyebab utama

kerusakan di ruas itu. Karenanya, warga

Kecamatan Cimarga mendesak pemerintah

membangun jembatan timbang di ruas tersebut

agar dapat mengurangi kerusakan yang terjadi.

Warga menilai, selama ini aturan yang

telah dibuat Pemkab menyebutkan kendaraan

yang tonasenya lebih dari enam ton tidak

boleh melewati jalan Rangkasbitung-

Leuwidamar. Namun, pada prakteknya

banyak truk besar dengan muatan lebih dari

10 ton yang melintasi jalur tersebut.

“Keberadaan jembatan timbang dalam

rangka menjalankan aturan yang telah dibuat

Pemkab, dimana kendaraan yang tonasenya

lebih dari 6 ton tidak boleh melewati jalan

Rangkasbitung-Leuwidamar,” kata Asep

Sujatna (35), warga Desa Sangkanmanik,

Kecamatan Cimarga, pekan lalu.

Asep mengatakan, jika di ruas jalan

Rangkasbitung – Leuwidamar tidak ada jem-

batan timbang, maka sampai kapanpun jalan

tersebut akan mengalami kerusakan. Sebab,

meski aparat Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika (Dishubkominfo) melakukan

penjagaan hampir 24 jam per hari, jalan tersebut

tetap bebas dilalui kendaraan bertonase berat.

Keluhan serupa dikatakan Andi Yusuf

(42), warga Desa/Kecamatan Cimarga.

Menurut Andi, beberapa ruas jalan di wilayah

Provinsi Banten yang sudah dibangun

jembatan timbang, tingkat kerusakan jalannya

semakin kecil. Seperti ruas jalan Pandeglang

– Labuan, tepatnya di wilayah Kecamatan

Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala

Dishubkominfo Kabupaten Lebak, Babay

Imroni mengakui, Pemkab Lebak tidak

memiliki anggaran untuk mendirikan jembatan

timbang. Meski begitu, ia mengapresiasi

keinginan warga. Pembuatan jembatan

timbang adalah domain Pemprov Banten.

Namun kita juga merasa kesulitan, karena jika

disetujui oleh Pemprov, kita juga harus

menyiapkan lahannya dan tentu harus

melakukan pembebasan.(NET)

Dinkes Lebak SegeraTangani MakriLEBAK, VISIMEDIA – Warga Makri,

40,warga Kampung Sempur, Desa

Padasuka Kecamatan Maja, Kabu-

paten Lebak menderita penyakit aneh.

Sejak 20 tahun lalu, sekujur tubuhnya

dipenuhi benjolan-benjolan.

Namun, sepertinya penderitaan

pria ini tidak lama lagi akan berakhir.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten

Lebak, akan menurunkan timnya guna

melakukan pengecekan terhadap

penyakit yang diderita Makri.

Hal ini dibenarkan Sarkali, tokoh

masyarakat Kecamatan Maja. Kata dia,

beberapa orang dari Puskesmas Maja,

telah mendatangi kediaman Makri.

Menurut Sarkali, penyakit yang

diderita Makri ini menjadi perhatian

pemerintah, setelah Badan Kesehatan

Indonesia Raya (Kesira) menyam-

paikannya langsung ke pemerintah.

“Berkat Kesira, Makri akan segera

mendapat penanganan yang layak,”

ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

(Yankesmas) pada Dinkes Lebak, Heru

Haerudin, menyatakan bahwa

pihaknya akan segera menurunkan

tim, guna menyelidiki penyakit Makri.

Menurutnya, berdasarkan foto-foto

Makri yang didapat pihaknya, dugaan

sementara Makri menderita penyakit

kulit yang langka, Neuro Fibroma. “Pe-

nyakit ini memang terlihat mengerikan,

tapi masyarakat jangan takut, penyakit

ini tidak menular,” ungkapnya.

Namun, katanya lagi, itu baru

merupakan dugaan awal saja, karena

baru berdasarkan gambar foto saja.

Nanti, lanjutnya, setelah tim mela-

kukan pemeriksaan secara menyelu-

ruh, barulah dapat disimpulkan

penyakit yang di deritai Makri

tersebut. “Yang jelas, penanganannya

akan memakan waktu yang lama,”

imbuhnya. (Bhai)

PANDEGLANG, VISIMEDIA - Pelaksanaan

TNI Manunggal Membangun Desa (TM-

MD) di Kabupaten Pandeglang pada tahun

ini dinilai sangat memuaskan. Keberhasilan

ini dapat diraih karena adanya dukungan

penuh, baik dari pemerintah Provinsi maupun

pemerintah kabupaten , TNI dan Polri serta

masyarakat yang bekerja secara aktif.

Demikian disampaikan Bupati Pandeg-

lang Erwan Kurtubi saat menutup pelaksa-

naan TMMD ke-92 di Desa Tanjungan, Keca-

matan Cikeusik, Selasa (10/6). Menurutnya,

langkah bisa dijadikan sumber keteladanan

bagi semua agar selalu melaksanakan

sinergitas, kebersamaan dan kemitraan

dengan berbagai stakeholders lainnya dalam

menjalankan roda pembangunan.

“Dikatakannya, kegiatan TMMD ini

adalah momentum yang sangat bagus karena

output dan outcome nya sangat jelas sekali

untuk menunjang kelancaran masyarakat di

daerah setempat, Kami sangat mengapresiasi

dan menyambut baik kegiatan ini. Kalau bisa

setiap tahunnya ada kegiatan seperti ini,”

jelas Erwan.

Komandan Kodim 0601 Letkol (Arh) Asep

Suganjar mengatakan, jumlah personil yang

diturunkan dalam kegiatan TMMD ke 92

sebanyak 1 SSK atau 150 orang, “Seharusnya

Bankur dari Yonif 320 itu ada, karena sedang

melaksanakan tugas ke Papua jadi hanya dari

Angkatan darat (kodim), Laut dan Kepolisian.

Untuk Kepolisian husus teknisi ahli-

nya”,katanya.

Dikatakan Letkol (Arh) Asep Suganjar,

hasil dari TMMD ini diharapkan bisa dipelihara

dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Daerah. “Kami harapkan hasil dari kegiatan

ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah

dengan pengerasan, agar segera bisa

dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Hadir dalam acara itu Wakil Bupati

Pandeglang Heryani, Sekda Pandeglang

Dodo Juanda, Assisten Ekbang Iskandar,

Assisten Administrasi Umum Ida Novaida,

Unsus TNI dan Polri, para Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsus

masyarakat.(HMS)

TMMD di Desa Tanjungan Memuaskan

DOK

DALAM rangka mengimplementasikan serta merespon

kurikulum 2013 di Lingkungan Madrasah dibawah nau-

ngan Kementerian Agama, Kelompok Kerja Madrasah

(KKM) MAN Rangkasbitung menggelar Sosialisasi dan

Workshop Pengembangan Materi Pembelajaran

Kurikulum 2013, Sabtu (14/6). Kegiatan ini diikuti oleh

Guru Madrasah Se-KKM MAN Rangkasbitung.

Dalam paparannya, narasumber dari Pusat

Kurikulum (PUSKUR) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Suherman menyatakan, penerapan

kurikulum 2013 untuk system pandidikan Indonesia

sudah melalui kajian yang mendalam. Karenanya, guru

harus memahami betul seluruh rangkaian pem-

belajaran sebagai implementasi kurikulum 2013 di

semua tingkat pendidikan.

“Tentunya ini kemajuan dunia pendidikan Indo-

nesia kedepannya,” kata Suherman.

Suherman juga menyatakan, madrasah sebagai

salah satu lembaga pendidikan yang diakui

pemerintah, perlu memahami penerapan kurikulum

baru agar dapat diimplementasikan di lingkungannya.

Karenanya, workshop seperti ini menjadi penting

karena dapat memberi pemahaman mendalam soal

kurikulum 2013.

“Selama ini, kurikulum 2013 memang menimbulkan

pro dan kontra. Tetapi hal itu bisa diminimalisir bila semua

pihak memahami kandungan dan implementasi dari

kurikulum itu sendiri,” pungkas Suherman.(HMS/KDPG)

Kemenag Gelar Workshop

Kurikulum 2013

Penyakit inimemangterlihatmengerikan,tapimasyarakat

jangan takut, penyakit initidak menular

Heru Haerudin

PANDEGLANG, VISIMEDIA - Sebanyak 113 Kepala

Sekolah di lingkungan Pemkab Pandeglang dilantik

Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi. Rotasi dan promosi

yang dilakukan ini untuk mengisi kekosongan jabatan

karena ditinggalkan pension pejabat sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten

pandeglang Moh Amri mengatakan jumlah Kepala Sekolah

yang dilantik Pada saat ini sebanyak 113 orang yang terdiri

dari Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA. “Dari jumlah

tersebut Kepala Sekolah Dasar sebanyak 103 orang, SMP

5 orang dan SMA 5 orang,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan rotasi dan promosi ini

jabatan Kepala Sekolah yang kosong bisa segera diisi

karena berkaitan dengan penandatanganan Ijazah.

Sementara, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi

mengatakan, dalam peningkatan mutu pendidikan

sampai saat ini masih terbentur berbagai problema

dengan keadaan kondisi pendidikan di Kabupaten

Pandeglang yang terbatas. Khususnya pendidikan dasar

yang masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas,

maupun jumlah tenaga pendidik yang professional.

“Kami harapkan para Kepala Sekolah harus

berupaya seoptimal mungkin untuk memberdayakan

sumber daya dan potensi yang ada sehingga dapat

meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten

Pandeglang yang kita cintai ini,” jelasnya.

Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati pandeglang

Heryani, Sekda Pandeglang Dodo Djuanda, Para

Assisten, Inspektur Inspektorat Kurnia, dan Para

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).(HMS)

113 Kepsek Dilantik

DINAS PENDAPATAN DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

Ttd

DRS. WAHYU WARDHANA, MA

Kepala Dinas

DRS. H. TOTON SURYAWINATA

Sekretaris

1435 H/2014 M

Mengucapkan

SELAMAT MENYAMBUTBULAN SUCI RAMADHAN

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga AmalIbadah Kita di Bulan Suci ini Diterima-Nya”

INVESTIGASI6 Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

DPRD Baru Harus Kawal Perubahan Banten

Jalan Panjang MenujuKursi Parlemen

BANYAK hal yang membuat orang

berebut untuk menjadi anggota DPRD

kota/kabupaten, DPRD provinsi,

ataupun DPRRI. Salah satu yang pal-

ing dikejar mungkin adalah men-

dapatkan uang yang banyak. Sebab,

dengan duduk di kursi parlemen,

mereka berharap bisa mendapatkan

pendapatan yang pasti.

Ada juga yang beranggapan

dengan menyandang status anggota

dewan, masyarakat akan segan.

Sehingga secara otomatis men-

dapatkan posisi prestisius di mata

masyarakat. Kesan memburu gengsi,

status sosial, dan kekuasaan semakin

kuat jika melihat latar belakang caleg

pada pileg 2014 ini. Banyak caleg yang

sudah mempunyai pekerjaan tetap,

namun rela menghabiskan banyak

uang untuk berburu suara rakyat.

Meski begitu, uang dan jabatan

bukan jadi motivasi satu-satunya, ada

sebagian orang yang berharap

menjadi anggota dewan dapat mem-

berikan sumbangsih secara langsung

bagi kesejahteraan masyarakat. De-

ngan duduk di parlemen, mereka yakin

dapat memperjuangkan aspirasi

masyarakat yang selama ini tidak

tersalurkan oleh anggota dewan

sebelumnya.

Namun banyak juga masyarakat

yang tidak yakin para anggota

parlemen 2014 ini murni mem-

hingga 18 juta, sedangkan Untuk

DPRD provinsi, rata-rata pendapa-

tannya sekitar Rp 50 juta. Begitupun

dengan DPRRI, pendapatannya bisa

mencapai angka Rp 100 juta hingga

Rp 150 juta per bulan. “Itu baru

pendapatan resmi atau halal saja. Bila

‘bermain’ pendapatannya tentu akan

lebih banyak lagi,” ucapnya.

Bila motivasinya ingin cepat kaya,

lanjutnya, maka sangat mudah bagi

anggota parlemen untuk memperkaya

diri. Menurutnya, legislatif sangat erat

dengan yang namanya kebijakan pe-

merintah, terutama dalam pengesahan

undang-undang. “Hal ini bisa dija-

dikan ‘proyek’ mereka saat jadi ang-

gota dewan. Ada istilah undang-

undang titipan. Itu yang berpotensi

jadi proyek dan menghasilkan banyak

uang,” ucap alumni Unair itu.

Siti juga mengatakan, dalam

pembuatan undang-undang juga ada

istilah kebijakan money politic.

Sehingga, hal ini jadi salah satu

motivasi besar untuk jadi anggota

legislatif. “Tapi tidak semuanya seperti

itu, ada juga yang motivasinya untuk

kepentingan orang kecil,” imbuhnya.

Sementara itu, Penulis buku

Melawan Korupsi di Banten, Ananta

Wahana, mengungkapkan, pada

periode lalu, gaji pendapatan DPRD

Provinsi Banten adalah Rp 25.283.500.

Setiap bulan seorang anggota DPRD

mengadakan 15 kali kunjungan

termasuk kunjungan ke Provinsi Jawa

Barat dan DKI Jakarta masing-masing

sebanyak dua kali. Sisanya adalah

kunjungan kerja dalam Provinsi

Banten.

Kata dia, tunjangan untuk

mengadakan kunjungan tesebut

bernilai kurang lebih Rp 10.000.000

yang terdiri dari kunjungan antar

propinsi sebesar Rp 1.500.000 per hari

dan kunjungan dalam propinsi

sebesar Rp 300.000 per hari. Jumlah

pendapatan per bulan sekitar Rp 33 –

35 juta per bulan.

Jumlah tersebut, lanjutnya, akan

dikurangi sekitar 20% untuk kegiatan

kepartaian baik di tingkat daerah

ataupun pusat. Sedangkan sisa

pendapatan akan digunakan untuk

kepentingan pribadi keluarga anggota

termasuk untuk rumah tangga,

sekolah anak, pembantu, listrik dan

lain-lain. “Dari kesemuanya, jika

anggota DPRD dapat menabung

sekitar Rp 5 juta per bulan sudah

dianggap baik. Jumlah pedapatan

DPRD Kabupaten/Kota pasti akan

lebih kecil dari yang diterima DPRD

tingkat provinsi,” jelas Ananta.

Oleh karena itu, tambahnya, biaya

kampanye sebesar Rp 250 juta masih

dalam tahap kewajaran, karena dapat

terganti dengan menabung Rp5 juta

perbulan, selama lima tahun masa

kerja. Jika seorang calon anggota

parlemen telah menghabiskan dana

lebih dari itu, lanjutnya, masyarakat

patut mempertanyakannya. “Jika

sudah lebih dari Rp300 juta, dari mana

mereka bisa mengembalikannya,”

ucap politikus asal PDIP ini.

Sementara itu, Pengamat Politik

Banten, Atet Iswandi mengatakan, jika

faktor uang yang menjadi tujuan,

mencalonkan diri menjadi anggota

parlemen, adalah sebuah bentuk

investasi yang paling buruk. Me-

nurutnya, berdasarkan data KPU

Banten, pada Pemilu 2014 ini, terdapat

916 caleg yang memperebutkan 85

kursi sebagai wakil rakyat Banten.

“Artinya, terdapat 831 orang yang

tidak berhasil lolos. Kemungkinan ber-

hasilnya sangat tipis, terlebih untuk

muka baru. Mereka lebih sulit lagi

menembus jalannya,” ucap Atet.

Secara persentase, lanjutnya,

kemungkinan untuk meraih kursi di

parlemen hanya sebesar 9,27 persen

saja. Tentu dari segi perhitungan

ekonomi, tambahnya, adalah hal yang

tidak masuk akal bila seseorang

mengeluarkan modal ratusan juta

hingga miliaran rupiah hanya untuk

usaha yang kemungkinan berhasilnya

hanya 9 persen saja. “Tapi hitung-hitu-

ngan politik tentunya sangat berbeda.

Dalam politik segalanya bisa menjadi

mungkin. Tidak ada ilmu pasti dalam

politik,” ucapnya.

Jadi, menurut Atet, mencari keun-

tungan materi dengan menjadi wakil

rakyat sangatlah tidak mungkin.

Menurutnya, menjadi wakil rakyat

dibutuhkan ketulusan hati karena

Apa yang membuat orang-

orang berebut menjadi

anggota dewan? Banyak

jawabannya. Mereka yang

bertarung di kursi legislatif

sangat ambisius untuk menjadi

anggota dewan. Bahkan, tak

jarang mereka harus

menggunakan segala cara

demi menggapai ambisinya.

Apa sih yang sebenarnya

mereka cari?

VISIMEDIA, SERANG - Lembaga

DPRD Banten periode 2014-2019 yang

akan didominasi wajah-wajah baru,

harus mampu mengawal arus peru-

bahan kebijakan dan pembangunan di

Banten. Demikian disampaikan

pengamat politik Universitas Negeri

Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Gandung Ismanto. “Banten ke depan

akan dihadapkan pada sejumlah

masalah yang merupakan dampak

ikutan dari kasus yang menjerat

gubernur saat ini,” katanya.

Beberapa di antaranya adalah,

potensi masalah yang sama yang akan

menjerat wagub atau plt Gubernur

sekarang, pengisian kursi wagub,

pengisian jabatan sekda yang benih

masalahnya sudah muncul sekarang,

serta pengisian sejumlah jabatan

eselon yang lebih kental nuansa

politisnya menjelang Pemilukada 2016.

“Banten ke depan membutuhkan

kelembagaan DPRD yang responsif

dan kuat, guna mengawal pemerintah

provinsi yang akan banyak mengalami

‘turbulensi’ pada dua tahun men-

datang, yang dapat berampak pada

terabaikannya kepentingan rakyat

akan pelayanan publik dan pem-

bangunan yang berkualitas,” kata

Gandung.

Secara umum, lanjutnya, problem

korupsi yang sudah sangat akut dan

kronis di Banten, membutuhkan

kelembagaan DPRD yang efektif

dalam menjalankan fungsi budgeting

(penganggaran), legislasi, dan penga-

wasan. Catatan serius pada periode

DPRD Banten 2009-2014, ungkapnya,

adalah, DPRD justru menjadi bagian

dari lingkaran dalam yang menye-

babkan terlembaganya praktik korupsi

secara sistematis, terstruktur, dan

massif. “DPRD bahkan tidak mampu

mendudukkan posisi kelembagaannya

sebagai wakil rakyat yang benar-benar

memperjuangkan kepentingan rakyat.

Namun justru terjerat dalam lingkaran

kekuasaan yang menyebabkan DPRD

kehilangan kendali atas fungsi-fungsi

utamanya,” kata Gandung terkait

harapannya terhadap anggota DPRD

Banten hasil Pileg 2014.

Ia mengatakan ‘mandulnya’ fungsi

budgeting, legislasi, dan pengawasan

selama empat tahun terakhir, memer-

lukan reposisi dan reorientasi kelem-

bagaan dan fungsi DPRD agar benar-

benar mampu menjadi lembaga

perwakilan rakyat yang lebih

mencerminkan kehendak rakyat

ketimbang kehendak penguasa.

Untuk mewujudkan ini, kata dia,

masyarakat juga perlu menuntut partai

politik untuk bersinergi pada

‘frekuensi’ yang sama. Sehingga

kebijakan-kebijakan elite partai politik

tidak kontraproduktif dengan harapan

masyarakat. “Buruknya kinerja DPRD

secara korelatif, juga berkaitan erat

dengan perilaku dan kebijakan elite

partai politiknya yang

lebih

b a -

n y a k

berma-

n u v e r

untuk ke-

pentingan

politik partai

maupun pri-

badi daripada

memperjuang-

kan kepentingan

rakyat,” pungkas-

nya. (ant)Gandung Ismanto

Hal ini bisa dijadikan ‘proyek’mereka saat jadi anggotadewan. Ada istilah undang-undang titipan. Itu yangberpotensi jadi proyek danmenghasilkan banyak uang

Siti Kholifah SSos MSi PhD

perjuangkan kehendak masyarakat.

Masyarakat banyak menuding,

parlemen hanya dijadikan ajang untuk

berbagi kekuasan serta proyek.

Siti Kholifah SSos MSi PhD, pakar

politik sekaligus dosen FISIP (Fakul-

tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Uni-

versitas Brawijaya (UB), banyak pintu

bagi para anggota dewan untuk

menambah pundi-pundi uang mereka.

Untuk kursi anggota DPRD tingkat

kota/kabupaten, urainya, pendapatan

mereka tiap bulan antara Rp 15 juta

INVESTIGASI 7Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

memang ingin memperjuangkan nasib

rakyat. “Menjadi wakil bukanlah

menjadi tuan tetapi pelayan rakyatnya

setidaknya bagi para pemilihnya,”

ujarnya.

Terpisah, Iyus Gusmana (33),

warga Kota Serang, yang terpilih

menjadi anggota DPRD Kota Serang,

mengaku tak mampu menghimpun

dana besar untuk kampanye. Kata dia,

kelebihan yang ia miliki hanya jaringan

keluarga besar, teman, dan masyarakat

sekitar. “Bagaimana saya bisa punya

uang banyak, pekerjaan saya sangat

tidak mungkin untuk menghasilkan

uang hingga ratusan juta,” ucap pria,

yang sebelum menjadi Caleg, ber-

profesi sebagai tukang urut ini.

Menurutnya, untuk mendapatkan

dukungan dari masyarakat, ia hanya

bersikap ramah, santun, serta selalu

menjalin kedekatan dengan warga. Se-

dangkan untuk atribut kampanye,

lanjut Iyus, dirinya dibantu rekan-

rekann sesama caleg DPRD Banten dan

DPR. “Kalau sedang ada rezeki, saya

sisihkan untuk dana kampanye tapi itu

tidak seberapa. Kebanyakan dibantu

kawan sesama caleg,” terang pria yang

meraih 4.770 suara dari Daerah

pemilihan (Dapil) Kota Serang II ini.

Menurut Iyus, sebenarnya dia tidak

mengajukan diri untuk menjadi caleg.

Katanya, semua kader di partai

tempatnya bernaung tidak pernah

mencalonkan diri, tetapi dicalonkan

oleh partai. “Sebagai kader, kami

dicalonkan. Ya, mau tak mau itu amanah

teman-teman. Mudah-mudahan men-

jadi doa,” tuturnya Kader Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Setelah menjadi resmi setelah

menjadi anggota DPRD Kota Serang

nanti, dia mengaku, akan berusaha

untuk menjaga amanah ini semaksimal

mungkin dengan melaksanakan tugas-

nya. “Sesuai wewenang dan fungsi

yang diamanahkan. Nanti, saya juga

berharap bisa benar-benar menghasil-

kan kinerja yang maksimal,” ucapnya.

Lain lagi dengan Caleg terpilih dari

Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Dia justru mengaku, menguras isi

tabungan keluarga, guna mensosia-

lisasikan dirinya saat Pemilu Legislatif

kemarin. “Saya muka baru di dapil,

tidak populer, makanya saya mesti

banyak keluar uang untuk menyewa

kantor memasang banyak baliho serta

poster di beberapa penjuru. Tetapi

keluarga saya tidak keberatan uang

tabungannya dipakai (kampanye),”

tutur Desmond, yang tercatat

bertarung di Banten II, yang meliputi

Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan

Kota Serang.

Kendati demikian, ia menyangkal

jika disebut melakukan politik uang di

daerah pemilihannya saat berkam-

panye lalu. Ia mengklaim, perolehan

suaranya yang menembus angka

81.000, dari total suara Partai Gerindra

101.000, merupakan cerminan kerja

keras mesin politiknya di bawah. “Saat

ini hanya saya dari partai binaan pak

Prabowo Subianto yang lolos dan

maju ke DPR dari Banten II,” ucapnya.

Desmond menyebut ada faktor

keberuntungan yang membuatnya

kembali terpilih, setelah sebelumnya

menjabat sebagai anggota DPR RI dari

Dapil Kalimantan Timur. Padahal

sebelumnya, ia mengaku sangat

pesimistis. “Ini soal faktor luck,

karena banyak rekan sesama DPR

yang berkualitas namun tidak kembali

lolos ke DPR. Ini berarti ada faktor

keberuntungan,” jelasnya, seraya

menambahkan akan mengedepankan

suara konstituennya agar infratruktur

dan impian warga Banten dapat

terpenuhi.

Besarnya biaya pencalonan angg-

ota dewan juga dibenarkan oleh mantan

pentolan organisasi Forum Kota

(Forkot), Adian Napitupulu. Ia menilai

bahwa gelar atau titel dalam Pemilihan

Umum (Pemilu) legislatif, tidak berarti

apa-apa. “Karena yang berbicara saat

ini, adalah uang. Tidak peduli jabatan

atau gelar yang disandang sang caleg

(calon legislatif) Kiai kah, mantan aktivis

kah maupun doktor,” ujar Politikus PDI

Perjuangan ini.

Mantan aktivis 98 ini memberikan

contoh, saat dirinya menjadi caleg pada

pemilu 2009, ia harus mendatangi

ratusan desa di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, dalam satu desa yang

dikunjungi, Adian mengaku, sedikitnya

mengeluarkan uang sebanyak Rp2 juta.

“Itu sudah ongkos dan makan. Nanti,

ada pemuda Karang Taruna minta baju

kostum bola itu kita kasih 500 ribu ru-

piah. Lalu, ibu-ibu pengajian minta

sumbangan,” ungkapnya.

Jika ada dua ratus desa, lanjutnya,

maka dana yang dibutuhkan bisa

sekitar Rp400 juta. Dana tersebut,

tambahnya, belum termasuk atribut

kampanye seperti kaos, baliho dan

spanduk. “Tidak peduli sebagus

apapun visi dan misinya, jika tidak

punya uang rasanya sangat sulit

(terpilih),” imbuhnya.

Dari kesemuanya, jikaanggota DPRD dapatmenabung sekitar Rp 5 jutaper bulan sudah dianggapbaik. Jumlah pedapatanDPRD Kabupaten/Kota pastiakan lebih kecil dari yangditerima DPRD tingkatprovinsi

Ananta Wahana Namun ini dibantah oleh pe-

ngamat politik dari Lima (Lingkar Studi

Masyarakat Madani), Ray Rangkuti.

Dia menegaskan, bahwa hal itu

bukanlah jaminan seorang caleg

memperoleh kemenangan. Ditambah-

kannya, persaingan mengandalkan

uang, bukanlah cara jitu memenang-

kan pencalonan. “Karena semua

calon bisa (kasih uang). Sekarang, kita

kasih ke masyarakat, lalu datang lagi

caleg yang lain dan berikan uang juga.

Yang terpenting adalah bagaimana

mengambil hati masyarakat, dengan

aksi nyata,” ungkapnya.

Ini soal faktor luck, karenabanyak rekan sesama DPRyang berkualitas namuntidak kembali lolos ke DPR.Ini berarti ada faktorkeberuntungan

Desmond J Mahesa

Kalah Menang Itu BiasaVISIMEDIA, SERANG – Banyak

yang memprediksi, ratusan caleg

bakal stres pasca pemilu nanti. Ha-

bis duit miliaran rupiah untuk kam-

panye, tapi gagal terpilih. Namun

itu tidak berlaku bagi Wanto

Sugito, Caleg asal PDIP, yang ber-

tarung di Dapil Banten III.

Meski telah menghabiskan

dana hingga Rp1 miliar, dia me-

ngaku tidak terlalu memusing-

kannya. Menurutnya, kalah me-

nang adalah hal yang biasa

dalam sebuah kompetisi. “Biasa

saja, tidak ada masalah. Me-

mang belum nasibnya saja,”

ucapnya enteng.

Kata dia, kegagalan ini

bukan pengalamannya yang

pertama. Pada pemilu 2009 lalu,

Wanto juga gagal saat men-

calonkan diri sebagai anggota

DPRD.Kota Tangerang Selatan.

“Dulu waktu tidak terpilih biasa

saja, sekarang kalau tidak

terpilih yang nggak apa-apa.

Memang sudah takdir,” katanya.

Menurutnya, banyak caleg

stres karena niat awalnya me-

mang bukan untuk mengabdi ke

masyarakat. Tapi sekadar mem-

perkaya diri sendiri. “Jadinya

waktu kampanye jor-joran dan

mengeluarkan uang yang sa-

ngat banyak untuk membeli

suara masyarakat. Yang begini,

kalau gagal biasanya stres dan

bisa masuk rumah sakit jiwa,”

sebut Wanto sambil tertawa.

Lebih lanjut Wanto me-

ngungkapkan, dana yang digu-

nakannya selama kampanye ter-

sebut merupakan uang tabu-

ngannya selama lima tahun. Dana

tersebut, ungkapnya, lebih

banyak digunakan untuk keper-

luan konsumsi dan sewa tempat

saat ngumpul dengan warga di

tiap RW. “Saya sudah bertemu

dengan warga di 300 RW dari tar-

get 500 RW yang ada di Banten

III,” kata Wanto yang bertengger

di nomor urut 10 dari Dapil

Banten III yang meliputi, Kota

dan Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan. (net)

NET

DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

Ttd

DRG. SIGIT WARDOJO, M.KES.

Kepala Dinas

SELAMAT MENYAMBUT

BULAN SUCI RAMADHAN

Mengucapkan

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga Amal Ibadah Kitadi Bulan Suci ini Diterima-Nya

1435 H/2014 M

DINAS SOSIAL

PROVINSI BANTEN

Ttd

DRS. NANDI S MULYA, MM

Kepala Dinas

SELAMAT MENYAMBUT

BULAN SUCI RAMADHAN

Mengucapkan

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga Amal Ibadah Kitadi Bulan Suci ini Diterima-Nya

1435 H/2014 M

Ttd

SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN

DRS. H. IMAN SULAIMAN, A.MM

Sekretaris Dewan

1 Juli 2014

Mengucapkan

“Sinergitas Polisional Proaktif Guna MewujudkanKamdagri Yang Mantap Dalam Rangka Sukseskan

Pengamanan Pemilu 2014 dan KeberlanjutanPembangunan Nasional.”

HUT BHAYANGKARA

dengan ramainya pusat perbelanjaan,

banyak transaksi dan penjualan di sana.

Penduduk setempat berbondong-

bondong menyerbu pusat perbelan-

jaan, mereka memilih daging sebagai

menu utama yang wajib dikonsumsi di

awal Ramadhan. Pusat penjualan busana

muslim pun ramai dikunjungi, banyak

yang membeli kopiah, sajadah, mukena

dan pelengkapan ibadah lainnya.

Di Turki, Ramadhan disambut

dengan pesta besar. Tergolong mewah,

karena acara biasanya digelar oleh

pemerintah kota dan tidak tanggung-

tanggung dalam mengeluarkan biaya.

Umat Muslim dikumpulkan pada

lapangan besar yang terletak di distrik

Taurus. Sekitar 5000 orang hadir dalam

acara buka bersama yang telah

dipersiapkan pemerintah. Walikota pun

ikut menyambut perayaan itu, sehingga

acara berlangsung secara meriah.

Tajikistan dihuni oleh mayoritas

Muslim juga punya tradisi menjelang

Ramadhan. Masjid menjadi tempat yang

wajib untuk dikunjungi masyarakatnya.

Tidak hanya untuk beribadah, tapi

memperindah masjid dengan berbagai

ornamen, mulai dari memperbaiki cat

masjid, memberi hiasan pada masjid,

menggelar karpet, sampai membuat

spanduk dengan tulisan besar “Happy

Ramadhan” di sekeliling masjid.

Tradisi lain, di Tajikistan juga me-

ngistimewakan tradisi berbuka puasa,

demi merekatkan tali silaturahmi

mereka yang saling tidak mengenal

makan bersama satu meja. Dan bagi

orang yang mampu, menyediakan

menu berbuka untuk kerabat juga jadi

tradisi yang tidak pernah hilang.

Sedangkan Maladewa punya

menu khas untuk menyambut Rama-

dhan, yaitu bakso ikan, perkedel, ikan,

kue tepung serta serbat. Yang unik di

negara yang terletak di Samudera

Hindia ini adalah tradisi membaca

puisi. Pembacaan puisi dilakukan usai

santap bersama, puisi bertemakan

Ramadhan dibacakan oleh beberapa

orang dihadapan hadirin yang ikut

dalam penyambutan Ramadhan.

Di Yaman, tradisi yang tergolong

unik juga rutin digelar setiap memasuki

bulan Ramadhan. Para pemuda

diwajibkan memakai kosmetik Kohl,

yang disematkan di kelopak mata seba-

gaimana yang pernah dilakukan oleh

Nabi Muhammad SAW dahulu kala

dalam menyambut Ramadhan.

Untuk menyambut bulan suci

Ramadhan, Nigeria lebih memfokuskan

pada nilai ajaran bulan puasa. Berbeda

dengan tradisi di beberapa negara, di

Nigeria Ramadhan ditandai dengan

cara berdakwah. Mereka akan pergi se-

KELILING JAGAT8 Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

Mengintip Tradisi Unik Ramadhan di Dunia

BULAN suci Ramadhan merupakan

bulan yang paling dinantikan seluruh

umat muslim di dunia. Masing-masing

negara punya tradisi dan kebiasaan

untuk menyambut dan melaksanakan

puasa. Tidak hanya shalat tarawih dan

mengumandangkan ayat-ayat suci Al-

Quran, tapi Ramadhan juga ditandai

dengan berbagai tradisi unik.

Di Indonesia misalnya, bulan

Ramadhan menjadi momen yang paling

dinantikan. Di desa-desa hampir seluruh

umat Muslim masih menjalani tradisi

keliling kampung sambil bershalawat. Di

setiap masjid atau mushola sering kali

terdengar lantunan doa dan takbir yang

dikumandangkan oleh beberapa anak

kecil. Suka cita Ramadhan menjadi

pemersatu masyarakat sehingga sua-

sana Ramadhan menjadi sangat dirindu-

kan setiap umat Muslim di Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, umat

Muslim di beberapa negara juga

punya kebiasaan dan tradisi yang

berbeda yang tidak kalah serunya. Di

Pakistan, Ramadhan disambut dengan

penuh kegembiraan. Tidak jauh

berbeda seperti di Indonesia, Muslim

di Pakistan juga mengunjungi masjid

untuk bershalawat dan menguman-

dangkan ayat-ayat suci Al-Quran.

Uniknya, di setiap Ramadhan tiba

masyarakat membuat pesta makan besar-

besaran yang akan disantap seluruh

umat. Mempersiapkan busana dan

pelengkapan seperti kopyah dan manik-

manik pun menjadi kebiasaan khusus un-

tuk dipakai selama menjalani Ramadhan.

Sementara, masyarakat Muslim Syria

memiliki tradisi yang telah diwariskan

turun menurun, agar suci menjalankan

ibadah puasa umat memilih berkomu-

nikasi menjadi tradisi perayaan

Ramadhan. Dua hari menjelang Rama-

dhan, umat Muslim di Syria punya kegia-

tan wajib yaitu berjabat tangan satu

sama lain. Tradisi ini menandakan kebai-

kan, belas kasih dan penghormatan bagi

umat Muslim lainnya.

Ramadhan di Bangladesh ditandai

cara berombongan ke seluruh pelosok

negeri untuk menyiarkan Islam.

Hampir sama dengan tradisi di

Banglades, warga Muslim Irak pun

menyambut Ramadhan dengan

berbelanja di pasar Shorja yaitu pasar

tertua yang ada di Irak. Pasar tersebut

hanya ramai pada saat Ramadhan,

waktu buka pasar dimulai dari sore

hingga menjelang malam. Berbagai

dagangan unik bisa dijumpai di pasar

ini, mulai dari jajanan buka puasa

sampai perlengkapan untuk ibadah.

Meski dihuni oleh sebagian warga

non-Muslim, namun umat Muslim di

Roma, Italia punya tradisi unik untuk

menyambut Ramadhan yaitu meriah-

nya penjual makanan manis. Penjaja

makanan menjual makanan serba

manis, untuk itu semua panganan

manis terutama kurma lebih mudah

ditemukan di berbagai toko. Suana

Ramadhan pun akan terasa sekali di

Masjid Agung di Roma.(NET)

NET

NET

Tradisi Lepas PerawanAfrika SelatanTRADISI atau pesta melepas perawan ini banyak

dilakukan remaja Afrika selatan saat lulus sekolah.

Tradisi melepas perawan remaja di Afrika Selatan

memang terbilang sangat fenomenal, karena

biasanya keperawanan harus diberikan kepada

pasangan sah masing-masing dalam ikatan

pernikahan tidak dengan remaja Afrika Selatan.

Entah ini karena kemajuan, atau memang

kebablasan. Afrika Selatan sudah menjadi negara

demokratis, tapi juga negara bebas yang perkem-

bangannya menyerupai Amerika Serikat.

Bahkan, soal hubungan seks pun cenderung

bebas sehingga timbul beberapa ekses sosial.

Sebuah film remaja diputar di SABC, televisi

terbesar di Afsel, pada pukul 21.00 waktu setempat.

Intinya, sinetron itu berkisah tentang siswa-siswa

high school (setingkat SMA). Di Afsel hanya ada

elementary school yang terdiri dari kelas I sampai

VII. Kemudian, sekolah dilanjutkan ke high school

dari kelas VIII sampai XII.

Dalam kisah itu, para siswa menyiapkan

pesta kelulusan. Mereka akan mengadakan

pesta di rumah salah satu siswa yang besar dan

luas. Namun sahabat anehdidunia.com, sebelum

pesta tiba-tiba ada tulisan-tulisan di sekolah

yang mengejek para siswa yang masih perjaka

dan perawan. Seolah, hal sakral dan terpuji itu

justru dianggap aneh oleh orang Afsel, manakala

mereka sudah menginjak usia 18 tahun.

Lalu, terjadilah pesta kelulusan itu. Dan,

siswi yang tadinya perawan dan siswa yang

tadinya perjaka berusaha melepasnya di malam

itu. Di lantai atas sudah tersedia beberapa kamar

untuk melepas keperawanan dan keperjakaan

itu. Siswa yang menemukan pasangan atau

pasangan lama bisa bergantian memakai kamar

untuk melakukan hubungan seks.

Menurut orang-orang Afsel, pesta itu selalu

terjadi di bulan Juni atau awal Juli, ketika datang

masa kelulusan high school. Biasanya, pesta

dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau

dikemas seperti pesta kelulusan biasa.

Tahun ini, banyak pesta sembunyi-

sembunyi, baik secara berkelompok maupun

berdua dilakukan sebelum Piala Dunia 2010.

Tentu, pesta melepas keperawanan dan

keperjakaan. Dengan demikian, mereka akan

bisa menikmati Piala Dunia 2010 dengan status

“membanggakan” bagi pendapat mereka.

“Ya, di sini ada tradisi seperti itu. Sepertinya

pengaruh dari Amerika. Biasanya sehabis

kelulusan. Bagi yang masih menjaga norma, ini

tentu mengkhawatirkan,” kata Djaka Widya-

tmadja, staf KBRI di Pretoria, yang sudah

tinggal di Afsel selama 15 tahun.

Hal itu dibenarkan oleh Lesogo, seorang

sukarelawan Piala Dunia yang bermarkas di

FIFA Fan Fest Inner Free Park, Johannesburg.

Menurutnya, di Afsel jika sudah berumur 18

tahun bebas menentukan pilihan dan bertindak.

Bahkan mereka juga bebas berhubungan seks,

atau memutuskan menikah, karena sudah

dianggap bisa bertanggung jawab dan mandiri.

“Terus terang, saya juga melakukan hal itu

dan itu sudah lumrah. Tapi, saya melakukannya

setelah berumur 18 tahun. Di Afsel, berhu-

bungan seks dengan gadis di bawah 18 tahun

merupakan pelanggaran hukum dan bisa

didakwa dengan pasal pemerkosaan yang

hukumannya sangat berat,” kata Lesogo.

Meski begitu, kasus hilangnya kepe-

rawanan di Afsel bisa terjadi saat masih kecil di

bawah 18 tahun. Ini berhubungan dengan

keyakinan lokal. Dan, praktik seperti ini masih

sering terjadi. Bahkan, praktik ini sempat

ngetren karena ada isu bahwa AIDS bisa hilang

jika berhubungan seks dengan balita.

Sebagai catatan, kasus HIV/AIDS di Afsel

masih tinggi. Bahkan, Afsel termasuk negeri

paling banyak pengidap AIDS-nya. Menurut

catatan UNAIDS pada 2007, jumlah penderita

AIDS di Afsel mencapai 5.700.000 orang.

Artinya, Afsel menjadi negeri paling tinggi

dalam hal jumlah penderita AIDS.

Menyambut Piala Dunia tahun 2010 lalu,

kabarnya pesta melepas keperawanan dan

keperjakaan cukup banyak. Memang dua hal

itu tak ada hubungannya. Namun, mereka ingin

menikmati Piala Dunia bersama pacarnya dan

sudah dalam status sering berhubungan seks.

Yang pasti, hubungan antara pemuda dan

pemudi di Afsel memang bebas. Bahkan, tak jarang

mereka mempertontonkan kemesraan, baik pelukan

maupun ciuman bibir, di depan umum tanpa rasa

risih. Orang-orang di sekitarnya pun juga cuek saja,

seolah sudah menjadi pemandangan biasa.(NET)

Melawan Bully dengan Senipernah terjadi beberapa insiden

bullying.

“Untuk memberi kesempatan

bagi para siswa untuk me-

ngekspresikan diri dan supaya

teman-teman mereka juga

mendengar betapa buruknya

bullying itu,” kata Clowers.

Ini juga merupakan kesem-

patan baik bagi para guru.

“Begitu para guru men-

dengar tentang gagasan kontes

anti buli ini, mereka langsung

meresponnya karena kita tahu

bullying bisa menyebabkan

kematian.”

Diskusi soal bully tidak

hanya berhenti pada kontes, tapi

juga terus berlanjut di ruang

kelas.(NET)

KONTES anti bully “Ekspresi

Beragam” itu diadakan di

Sekolah Dasar William Paca di

Landover, Maryland. VOA ber-

kunjung ke sekolah tersebut dan

menemui pemenang kontes,

Marquette Dunbar.

Pelajar berusia 11 tahun itu

mengekspresikan perasaannya

mengenai bullying dengan

menggoreskannya di atas

kertas. Terinspirasi oleh gerakan

persamaan hak di AS, dia mem-

bayangkan orang-orang berpa-

wai, mengangkat poster dengan

pesan menentang bullying.

“Sebagian komentar yang

saya tulis adalah; kami hanya

ingin membantu, jangan mele-

cehkan, berhentilah; kami hanya

ingin perdamaian dan kebaha-

giaan; kita bisa menciptakan

harmoni,” kata Dunbar.

Marquette memenangkan

juara pertama dalam kategori

seni. Dia mengatakan gambar-

nya mengekspresikan pengala-

man pribadi yang pedih sebagai

korban bulan-bulanan.

“Saya sering sekali diejek.

Saya merasa terganggu dan

kesal karena saya bingung

kenapa saya dicela padahal saya

tidak pernah melakukan apa-

apa,” kata Dunbar.

Kepala SD William Paca,

Dorothy Clowers, mengatakan

kontes itu merupakan pelajaran

yang berharga bagi para siswa.

Apalagi di sekolah itu juga

NET

GARIS HUKUM 9Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

Taufik Diperiksa KPK

VISIMEDIA, JAKARTA - Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

memeriksa Bupati Serang Ahmad

Taufik Nuriman, Kamis (19/6).

Taufik diperiksa sebagai saksi

dalam kasus dugaan tindak pidana

pencucian uang (TPPU) yang

dilakukan Tubagus Chaeri War-

dana alias Wawan, adik Gubernur

Banten Rt Atut Chosiyah dalam

proyek pengadaan lahan untuk

Puspemkab Serang.

Taufik tiba di KPK didampingi

dua ajudannya sekitar pukul 08.45

WIB. Setelah sempat menunggu

sekitar 15 menit di lobi KPK,

Taufik kemudian langsung masuk

ke ruang pemeriksaan saksi.

Kepada wartawan, Taufik menga-

ku ditanya soal kepemilikan lahan

seluas 20 hektare di Desa Cisait,

Kecamatan Kragilan yang akan

dibebaskan untuk keperluan

kawasan penyangga Pusat

Pemerintahan Kabupaten Serang.

Lahan tersebut diketahui kini

disita KPK karena diduga milik

Wawan. “Cuma ditanya kepemili-

kan lahan Puspemkab. Itu punya

Wawan (Tb Chaeri Wardana,

terdakwa kasus pencucian uang)

atau bukan. Saya bilang KPK

lebih tahu soal itu,” kata Taufik.

Taufik mengaku hanya diberi-

kan tiga pertanyaan. “Sebentar aja.

Cuma ngetiknya itu lama. Dia

(KPK) ngetik data yang sudah ada

agak lama. Kalau saya paling

hanya tiga atau empat perta-

nyaan,” kata Taufik. Taufik ber-

harap, KPK bisa segera menye-

lesaikan masalah lahan tersebut,

sehingga pembebasan lahan bisa

segera dilakukan. “Yang 20 hektare

ini nunggu proses. Kita sih ingin

secepatnya. Tapi itu kan sekarang

ranahnya KPK,” kata Taufik.

Terpisah, Kepala Bagian

Pemberitaan dan Informasi KPK

Priharsa Nugraha mengatakan,

penyidik hanya memeriksa satu

saksi, yakni Bupati Serang terkait

kasus pencucian uang Wawan.

“Diperiksa sendiri untuk Wawan,”

kata Priharsa.

Seperti diketahui, Tubagus

Chaeri Wardana alias Wawan

dijerat dengan empat surat

perintah penyidikan, yakni suap

penanganan sengketa Pilkada

Lebak, korupsi pengadaan alat

kesehatan di Kota Tangerang

Selatan, pengadaan sarana dan

prasarana alat kesehatan di

Provinsi Banten, dan tindak

pidana pencucian uang (TPPU).

Pasal TPPU dijeratkan kepada

Wawan setelah KPK memberikan

jeratan baru terkait tindak pidana

korupsi lain yang diduga dilakukan

Wawan. Wawan diduga melang-

gar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU

No 8 Tahun 2010 tentang Pen-

cegahan dan Pemberantasan

TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP. Selain itu Wawan juga

diduga melanggar Pasal 3 ayat 1

dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor

15 Tahun 2002 sebagaimana

diubah dengan UU Nomor 25

Tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal

55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (net)

Ahmad Taufik Nuriman

VISIMEDIA, MERAK - Jelang puasa

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, penyelun-

dupan daging celeng melalui Pelabuhan Merak

diprediksi kian meningkat. Sebab berkaitan

dengan hari besar Islam ini tingkat kebutuhan

daging akan semakin meningkat.

Menurut Kepala Balai Karantina Pertanian

Kelas II Kota Cilegon, Bambang Haryanto,

kondisi ini dijadikan kesempatan oleh pedagang

daging nakal untuk mengoplos daging babi

dengan daging yang beredar dipasaran. Untuk

itu, ungkap Bambang, pihaknya akan

pemeriksaan terhadap kendaraan umum,

khsususnya yang berasal dari Pulau Sumatera.

“Untuk mencegah aksi penyelundupan, kami

bekerjasama dengan KSKP dan BBKSDA akan

lebih mengintensifkan pemeriksaan terhadap

kendaraan,” ucapnya, saat ditemui wartawan

disela-sela pemusnahan 7 ton daging celeng

hasil tangkapan petugas gabungan Kantor

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

(BBKSDA) Jawa Barat Seksi Wil. Banten dan

PJR Induk Serang Timur.

Menurut Bambang, pemusnahan ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya

wabah penyakit yang disebabkan membusuk-

nya daging babi illegal tersebut. “Pemusna-

han daging babi ini sudah melalui prosedur.

Sejauh ini kita belum menerima dokumen yang

sah dari pemilik daging,” ungkapnya.

Dijelaskan Bambang, pemusnahan daging

celeng dilakukan sebagai bentuk tugas

karantina dalam mencegah penyebaran hama

dan penyakit hewan karantina. Yang lebih

penting, melindungi masyarakat umum dari

bahaya pangan yang tidak sehat, tidak aman

dan tidak halal. “Daging celeng ini tidak layak

konsumi dan bisa menimbulkan penyakit karena

mengandung virus berbahaya dan bisa merusak

tubuh manusia jika dikonsumsi,” jelasnya.

Bambang menambahkan awak truk H 1886

AE, yang membawa daging celeng juga

terancam hukuman kurungan penjara tiga

tahun atau denda Rp150 juta. “Pemilik

maupun penanggung jawab, alat angkut

dapat disangkakan Pasal 31 UU Nomor 16

Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan

dan tumbuhan dengan pidana penjara pal-

ing lama tiga tahun, dengan denda Rp150

juta,” ujar Bambang.

Acara pemusnahan juga dihadiri Kepala

Kejaksaan Negeri Cilegon, Ujang Supriyan-

to, Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian

Pemprov Banten, Eneng Nurcahyati.

Sementara itu Uday Hudaya, Bagian

Pengawasan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar

dan Tindak Pidana Bidang Kehutanan

mengatakan, penangkapan 7 ton daging celeng

illegal ini merupakan tangkapan yang besar.

Kata dia, pengungkapan daging celeng

sebelumnya hanya berkisar 500 kg hingga 1,5

ton yang disembunyikan dalam bagasi bus.

“Berdasarkan catatan kami, pengungkapan ini

merupakan yang terbesar, yang diangkut

tersendiri dengan menggunakan truk. Biasanya

para penyelundup hanya menyembunyikan

dalam bagasi bus,” terang Uday. (yanti)

Penyelundupan Daging Celeng Makin Marak

DOK

Polres Serang Lakukan Sertijab Pejabat

diduduki AKP Suntoro, Kapolsek

Kopo. Sedangkan jabatan

Kapolsek Kopo diambilalih Iptu

Vokky Herlambang Sagala yang

sebelumnya menjabat Kanit

Reskrim Polsek Kragilan.

Posisi Kapolsek Kragilan

berganti dari Kompol Andaryoso

kepada Kompol Heri Sugeng

Priyanto yang sebelumnya

menjabat sebagai Kapolsek

Warung Gunung. Kapolsek

Ciruas, Kompol Syahrul digan-

tikan Kompol Idrus Madaris,

Kapolsek Kramatwatu. Jabatan

Kapolsek Kramatwatu kini dijabat

AKP Joko Irianto.

Selanjutnya Kapolsek Wa-

ringkurung rotasi menjadi Kapol-

sek Ciomas menggantikan AKP

Sofyan yang tengah menjalani

pendidikan Selapa. Jabatan

Kapolsek Waringkurung diserah-

kan kepada Iptu Ba’i Mamun.

Kasat Binmas, AKP Mulya Jaya

menggantikan AKP Arum Sari

yang mengemban pendidikan

PTIK. Jabatan Kasat Binmas

diambilalih AKP Mad Sufur.

Kapolsek Pamarayan, AKP

Sutrisno digantikan AKP Afendi

mantan Kanit Lantas Polsek

Cikande. Sedangkan AKP Agus

Suherman, Kapolsek Tanara

dipercaya menjadi Kasat Sabhara

menggantikan AKP Adrian Tuuk

yang mendapat tugas sebagai

Kasat Lantas, Polres Pandeglang.

Sementara jabatan Kapolsek

Tanara kini dipegang AKP

Sahanan Siregar.

Kapolres Serang dalam

amanatnya mengatakan rotasi

dan mutasi merupakan hal yang

biasa di tubuh Polri sebagai

promosi dan kebutuhan orga-

nisasi. “Kepada para perwira

yang mengalami rotasi diharap

segera menyesuaikan diri ditem-

pat barunya dan lebih mening-

katkan kinerja dalam melayani

masyarakat,” kata AKBP Yudi

Hermawan. (yanti)

VISIMEDIA, SERANG - Kepala

Kepolisian Resor (Kapolres)

Serang, AKBP Yudi Hermawan

melakukan upacara serahterima

jabatan sejumlah pejabat. Bebe-

rapa pejabat yang melakukan

serahterima jabatan (sertijab)

diantaranya, Waka Polres, Kasat

Lantas, Kasat Sabhara, Kasat

Binmas serta 9 jabatan kapolsek

yaitu Kapolsek Kopo, Kragilan,

Ciruas, Tanara, Kramatwatu,

Waringinkurung, Ciomas, Pama-

rayan dan Kasemen.

Upacara yang juga dihadiri para

Kepala Bagian, Kapolsek dan

sejumlah perwira Polres Serang

lainnya digelar di halaman Mapolres

Serang, Sabtu (21/6) siang.

Waka Polres Serang, Kompol

Slamet Wahyudi digantikan

Kompol Yudis Wibisana, mantan

Waka Polres Lebak. Kompol

Slamet selanjutnya mengikuti

pendidikan Sespim. Kasat Lantas,

AKP Warsono digantikan AKP

Busroni, Kapolsek Kasemen.

Kursi Kapolsek Kasemen yang

ditinggalkan AKP Busroni kini

DOK

VISIMEDIA, TANGERANG - Jajaran Polresta

Tangerang melakukan pemusnahan 11.026 botol

minuman keras (miras) berbagai merek, serta ciu dan

tuwak, Jumat (21/6). Selain minuman memabukkan itu,

petugas juga memusnahkan 9. 500 batang petasan.

Berbagai jenis miras dan petasan yang dimusnahkan

merupakan hasil razia jajaran Satnarkoba dan

Satreskrim Polresta Tangerang terhitung sejak Januari

hingga Juni 2014. Pemusnahan dilakukan dengan cara

digilas dengan kendaraan berat.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irfing Jaya

mengatakan, pemusnahan ini dilakukan dalam rangka

menyambut bulan suci Ramadhan, agar dalam

melaksanakan ibadah puasa nanti, masyarakat bisa

menjalankannya secara khusyu. “Barang bukti ini

hasil penyitaan dari beberapa tempat. Ini kita lakukan

sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya

penyakit masyarakat. Selain itu, dengan

dimusnahkannya miras ini diharapkan masyarakat bisa

khusyu menjalankan ibadah puasa,” ujar Irfing Jaya.

Hadir dalam acara itu, Muspika Kabupaten

Tangerang. Kasat Narkoba Polresta Tangerang

Kompol I Gede Gotiak menjelaskan, pada operasi miras

dalam rangka cipta kinetic tahun 2014 ini, jajarannya

berhasil menyita 11.026 botol miras berbagai merek,

1. 473 liter tuwak dan ciu serta 9. 500 petasan. Gede

juga mengungkapkan, hasil penyitaan 2014 mengalami

kenaikan, yaitu dari jumlah 6000 miras menjadi 11. 026.

“Kali ini, mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar

enam ribu menjadi sebelas ribuan lebih,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Kabupaten Tangerang KH Uwes Nawawi yang

hadir dalam pemusnahan miras dan petasan tersebut

menambahkan, pemusnahan miras seharusnya

jangan hanya dilakukan pada saat menjelang bulan

suci ramadhan saja. Aparat kepolisian harus terus

melakukan upaya-upaya untuk menekan peredaran

minuman keras. “Tidak hanya miras, tapi semua jenis

narkotika dihilangkan. Jangan hanya pada saat

menjelang bulan puasa saja. Karena selain dilarang

oleh agama dan undang undang, miras dan narkoba

merupakan penyakit masyarakat, dan salah satu

penyebab tindakan kejahatan yang lainnya,” pungkas

Uwes. (BRP)

Belasan Ribu Botol

Miras Dimusnahkan

VISIMEDIA, SERANG - Menjelang Bulan Suci

Ramadhan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serang,

menggelar Razia Cipta Kondisi (Cipkon). Dari operasi

tersebut, Polres berhasil mengamankan ratusan

minuman keras (miras), yang disita dari warung-

warung jamu di sejumlah titik di Kota Serang

“Berdasarkan instruksi dari Kapolres, menjelang

Ramadhan kita merazia miras,” ungkap AKP Adrian,

Kasat Sabhara Polres Serang.

Meski kedapatan menjual minuman keras secara

ilegal, pihak Polres Serang tidak melakukan

penahanan terhadap penjual. Untuk sementara, para

pedagang tersebut hanya diberikan peringatan saja.

“”Mereka yang kedapatan menjual minuman akan

dipanggil ke Polres untuk diberikan pengarahan agar

tidak berdagang minuman lagi,” terang Adrian.

Selain melakukan razia miras, dalam operasi Cipta

Kondisi ini, aparat Polres Serang juga menjaring

puluhan pasangan mesum dari sejumlah hotel di

wilayah Kota Serang. Usai terjaring razia, mereka

didata untuk diberikan penyuluhan. “Sementara ada

18 pasangan telah kita amankan, dan semuanya tidak

ada surat nikah dan dipastikan bukan suami istri,”

kata Adrian.

Dia menambahkan, selain dalam rangka cipta kondisi

jelang bulan Ramadhan, operasi ini juga bertujuan untuk

menekan angka kriminalitas. “Razia ini akan terus

dilakukan hingga lebaran,” pungkasnya. (yanti)

Polres Serang

Tingkatkan Razia

Jelang Puasa

NET

RAGAM10 Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

DSDAP Sosialisasikan Pembangunan LingkunganVISIMEDIA, SERANG - Dalam rangka

persiapan pelaksanaan program pe-

ngembangan infrastruktur pedesaan,

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

(DSDAP) Provinsi Banten melakukan

sosialisasi di 8 kabupaten/kota se-

Provinsi Banten. Setidaknya ada tiga

kegiatan yang disosialisasikan oleh

DSDAP, yakni Kegiatan Pembangunan

Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Pening-

katan Prasarana Lingkungan Kawasan

Binaaan dan Kegiatan Fasilitasi dan Sti-

mulasi Pembangunan Lingkungan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

Kepala DSDAP Banten, Iing

Suwargi mengatakan, pelaksanaan

sosialisasi ini dimaksudkan untuk

membangun sinergitas antara DSDAP,

selaku pengelola program dengan

pemerintah kabupaten/kota sebagai

penerima program. Dengan adanya

sinergitas ini, kata dia, pembangunan

yang akan dilakukan tersebut

diharapkan dapat berjalan lancar dan

tepat sasaran. “Untuk menghindari

terjadinya tumpang tindih program,

kami mensosialisasikan program ini.

Dengan begitu, pemerintah daerah

dapat menggunakan anggaran untuk

dialokasikan pada wilayah yang juga

membutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Iing, tujuan dari

sosialisasi ini juga untuk menciptakan

keterpaduan program dan kerjasama

antara Pemerintah Provinsi Banten

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Provinsi Banten dalam rangka

pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan dan Kegiatan Pe-

ningkatan Prasarana Lingkungan

Kawasan Binaan serta Kegiatan

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Lingkungan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu pada tahun anggaran

2014. Program ini, tambahnya, diha-

rapkan dapat meningkatkan tingkat

kehidupan dan perekonomian masya-

rakat setempat. “Tujuan dari program

ini semata-mata untuk kesejahteraan

masyarakat, jadi semua harus saling

mendukung,” ucapnya.

Sementara itu, Ramdani (47),

warga Kecamatan Mauk, yang hadir

saat sosialisasi Pembangunan Jalan

Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan di kabupaten

Tangerang, mengatakan bahwa dia

sangat menyambut baik adanya

rencana pembangunan diwilayahnya.

Kata dia, dengan adanya pembangu-

nan jalan akses tersebut, biaya trans-

portasi warga akan jadi lebih murah.

“Saat ini banyak pemilik angkutan

mematok tarif tinggi diwilayah kami,

dengan alasannya kondisi jalan yang

ada membuat kendaraan jadi cepat

rusak. Mudah-mudahan setelah

dibangun, biaya angkut hasil produksi

warga lebih ringan,” harapnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh unsur

Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Cipta

Karya Camat dan Lurah yang

wilayahnya masuk dalam pelaksanaan

kegiatan yang dibawahi Seksi Peruma-

han dan Permukiman DSDAP ini. (yanti)

VISIMEDIA, SERANG - Menjelang

puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1435

H Dinas Pertanian dan Peternakan

(Distanak) Provinsi Banten menso-

sialisasikan penyembelihan hewan

ternak halal bagi Rumah Potong

Hewan (RPH) di Banten.

Kepala Distanak Banten, Eneng

Nurcahyati mengatakan, berdasark-

an undang-undang nomor 18 tahun

2009, Pemerintah mempunyai kewa-

jiban untuk menyediakan produk

hewan yang memenuhi kriteria aman,

sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk

konsumsi masyarakat. Mengingat

mayoritas masyarakat Indonesia

beragama Islam, maka daging sapi/

kerbau yang dikonsumsi oleh

masyarakat harus berasal dari rumah

potong hewan-ruminansia (RPH-R)

yang disembelih dengan cara yang

halal dan thoyyib (baik).

Menurut Eneng, saat ini kaidah

kesejahteraan hewan di RPH Provin-

si Banten belum dapat dilaksanakan

dengan baik karena masih ditemu-

kannya permasalahan diantaranya,

ditemukan pemotongan sapi yang

tidak dilakukan dengan sekali gera-

kan atau pisau kurang panjang/pi-

sau kurang tajam. Kemudian, belum

maksimalnya pengawasan pe-

motongan halal dari dinas pertanian

kabupaten/kota dan MUI karena

keterbatasan SDM. “Masalah lain-

nya adalah masih minimnya penge-

tahuan teknis juru sembelih dan juru

sembelih bukan pekerja tetap di

RPH,” kata Eneng dalam saat Perte-

muan Apresiasi Kesejahteraan

Hewan (Kesrawan) dengan perwaki-

lan RPH di Banten.

Eneng menerangkan, Distanak

Banten juga masih menemukan

kasus atau tindakan yang tidak

sesuai dengan kesrawan yang masih

ditemukan di RPH Provinsi Banten,

diantaranya masih ada ternak yang

digulingkan secara paksa saat akan

disembelih, ternak yang belum mati

sempurna kepalanya sudah dipo-

tong, masih ada penusukan jantung

setelah ternak dipotong. Tindakan

tersebut terjadi karena kurangnya

kesadaran dari pemotong tentang

pentingnya menjaga rasa sakit

hewan, karena akan mengakibatkan

penurunan kualitas daging. “Kami

berharap pertemuan ini dapat

memberikan penyegaran kembali

tentang penyembelihan halal dan

penerapan kesejahteraan hewan di

RPH untuk menghasilkan daging

yang berkualitas dan memenuhi

kriteria ASUH,” kata Eneng.

Dalam kesempatan itu, Eneng

juga mengapreasiasikan kepada RPH

yang dikelola oleh pihak swasta,

karena RPH swasta tersebut dinilai

sudah memenuhi standar dalam

melakukan penyembelihan hewan

ternak. Saat ini data terbaru RPH di

Banten ada 15 unit , tujuh dian-

taranya sudah mengantongi sertif-

ikasi Nomor Kontrol Veteriner

(NKV). “Kami berharap RPH milik

pemerintah yang ada di Banten

dapat menjadi pelopor kesejahteraan

hewan ternak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang

Penetapan Hukum dan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Provinsi Banten KH. Mohamad

Mas¿ud mengatakan, pengertian

penyembelihan hewan menurut

artinya baik dan suci. Maksudnya,

hewan yang disembelih sesuai

dengan aturan syara menjadikan

hewan yang disembelih itu baik dan

suci serta halal untuk dimakan.

Ia mengatakan, hukumnya me-

nyembelih adalah syarat halal bagi

hewan darat yang halal di makan.

Oleh karena itu, tidak halal atau haram

dimakan, hewan yang halal dimakan

tanpa disembelih terlebih dahulu,

dengan penyembelihan secara

syari’ah. “Hikmah menyembelih ialah

memelihara kesehatan bagi manusia

secara umum, menolak bahaya dari

badan, dengan memisahkan darah

dari daging. Sebab darah berbahaya

bagi manusia, karena darah sumber

penyakit dan kuman,” katanya. (Adv)

Distanak Sosialisasikan Kriteria ASUH

Eneng Nurcahyati

Dinkes Banten DukungKenaikan Cukai Rokok

Ribuan Warga Padati HANI 2014VISIMEDIA, LEBAK - Bekerja sama

dengan Badan Pengurus Kota (BPK)

Orang Indonesia (OI) dan Kelompok

Penyanyi Jalanan (KPJ), Badan

Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Banten mengadakan pagelaran seni dan

budaya, di Alun-alun Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak. Acara yang dihelat

pada Sabtu (21/6) lalu, merupakan

rangkaian dari Peringatan Hari Anti

Narkoba Internasioanl (HANI) 2014.

Acara yang bertujuan untuk

mensosialisasikan pemberantasan,

pencegahan penyalahgunaan pere-

daran gelap narkoba (P4GN) tersebut

mampu menyedot perhatian mas-

yarakat Rangkasbitung dan sekitar-

nya. Ribuan masyarakat rela berdesak-

desakan demi menyaksikan pagelaran

seni dan budaya anti narkoba, yang

digelar sejak pagi hingga malam ini.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala

Bidang Pencegahan BNNP Banten,

Sugino, SE dan Kepala Bidang Pem-

berdayaan Masyarakat (Dayamas)

Agus Mulyana SE. Dalam sambutan-

nya Sugino mengajak seluruh elemen

masyarakat untuk memerangi, mene-

kan dan mengantisipasi peredaran

narkoba. “Mari kita jadikan Peringatan

HANI 2014 sebagai momentum untuk

memerangi penyalahgunaan Narko-

ba,” ajaknya.

Sugino juga menghimbau kepada

para penonton untuk segera melapor

jika mendapati teman atau keluarga

yang menjadi korban penyalahgunaan

narkoba. Tujuannya, kata dia, agar

para korban Narkoba bisa cepat

ditangani dengan cara rehabilitasi

secara gratis. “Segeralah melapor jika

menemukan korban penyalahgunaan

narkoba, karena akibatnya bisa fatal,”

ucapnya, seraya menambahkan

pemerintah akan melindungi korban

penyalahgunaan narkoba dan tidak

akan diproses hukum jika melapor.

Sementara itu, Agus Mulyana

mengingatkan masyarakat agar tidak

terbujuk pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab untuk mengon-

sumsi narkotika. Kata dia, narkotika

bukan saja merusak kesehatan, namun

juga menghancurkan sendi-sendi

kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan pernah mendekati apa lagi

mencoba narkoba,” tegasnya. (adv)

VISIMEDIA, SERANG - Perokok

pemula cenderung meningkat dari

tahun ke tahun. Peningkatan prevalensi

perokok muda ini terkait dengan masih

murahnya harga rokok di Indonesia,

serta mudahnya membeli rokok secara

eceran. Selain itu maraknya penjualan

rokok di setiap tempat, dan masih

diizinkannya menjual rokok kepada

anak di bawah usia 18 tahun, juga

menjadi penyumbang dari semakin me-

ningkatnya jumlah perokok.

Untuk menekan hal tersebut,

menaikan cukai rokok dianggap dapat

menjadi solusi. Demikian disampaikan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)

Provinsi Banten, drg. Sigit Wardojo,

M.Kes, menanggapi Peringatan Hari

Tanpa Tembakau Sedunia (HHTS) ta-

hun 2014, yang jatuh pada awal bulan

kemarin. “Saya sangat setuju dengan

tema HHTS ‘Naikan Cukai Rokok,

Lindungi Generasi Bangsa’. Tema

tersebut relevan dengan fokus menjadi-

kan cukai rokok sebagai instrumen ke-

bijakan dalam memperkuat pengenda-

lian tembakau di Tanah Air,” ucapnya.

Dengan peningkatan cukai rokok,

katanya, diharapkan tingkat konsumsi

rokok akan menurun, sehingga

berdampak pada penurunan prevalensi

perokok dan menurunnya kejadian pe-

nyakit tidak menular, seperti penyakit

jantung dan kanker. Sigit menerangkan,

dalam menyukseskan pengendalian

tembakau, Pemerintah telah menerbit-

kan berbagai regulasi, salah satu dian-

taranya adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 109 tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang Mengan-

dung Zat Adiktif Berupa Produk Tem-

bakau bagi Kesehatan. “Pelaksanaan

PP No.109/2012 yang intensif dan terin-

tegrasi secara lintas sektor oleh jajaran

Pemerintah Pusat dan Daerah bersama

masyarakat, akan memberi dampak

positif pada peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Implementasi

PP tersebut akan menurunkan dampak

buruk konsumsi rokok dan tembakau

pada kesehatan individu, keluarga, dan

masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pro-

mosi pada Dinkes Banten, Mahmud,

mengungkapkan, semakin tinggi cu-

kai tembakau, maka anggaran untuk

pembangunan sarana kesehatan dae-

rah juga akan semakin meningkat.

Sebab, tambahnya, sebagian besar pa-

jak dari cukai rokok ini, diberikan ke

daerah, untuk dipergunakan sebagai

pendanaan peningkatan infrastruktur

kesehatan daerah.

“Kenaikan cukai rokok, selain

dapat menekan jumlah perokok, juga

berperan dalam peningkatan infrastruk-

tur kesehatan. Ini harus didukung

masyarakat,” imbuhnya. (advertorial)

NET

DOK

DOK

PT. DUKON JAYA ABADI

RATU CHADIJAH

Manager

RATU IPAH CHUDAEPAH

Direktur

MARHABAN YA RAMDHANMengucapkan

“Telah terbuka gerbang Rajab, Terbentang jalan Sya'ban, marikita bersiap menanti hampran taman Ramadhan selamat

melangkah memasukinya..

1435 H/2014 M

SAMBUNGAN 11Inspiratif dan InformatifEdisi XIV

Thn. II

26 Juni - 9 Juli 2014

Pemkab Serang Takut Pada Investor Pasir LautSambungan dari Halaman 1

alam tersebut.

Kali ini terjadi saling klaim lokasi

penambangan pasir laut antara PT Pi-

lar (PTP) dengan Koperasi Tirta Niaga

Pantura (KTNP). PTP dituding telah

menyerobot lokasi penambangan

pasir laut yang telah dikuasai oleh

KTNP, namun PTP menyangkal hal

tersebut. PTP beralasan bahwa pihak-

nya telah membeli lokasi tersebut dari

KTNP senilai Rp3 miliar, yang

tentunya dibantah oleh KTNP.

Akibat saling klaim ini, terjadi

perdebatan yang cukup sengit antara

PTP, yang diwakili Aswin dengan KTNP,

yang diwakili langsung oleh Ketuanya,

H. Endin Hapiddin. Aksi saling ngotot

ini dipertontonkan kedua belah pihak di

kantor Badan Perijinan dan Penanaman

Modal Daerah (BPPMD) Kabupaten

Serang pada minggu yang lalu, yang

juga disaksikan oleh Kepala BPPMD,

Dedy Setiadi.

Suasana semakin memanas ketika

H. Endin Hapiddin meminta kepada

Aswin, yang mewakili PTP untuk

keluar dari ruangan sidang, karena

dianggap tidak kompeten untuk mem-

ber keputusan dalam konflik.

Begitupun dengan ratusan

pendukung Endin, yang turut

mengikuti jalannya sidang sengketa

tersebut, mereka rapat dibatalkan.

Akibat saling komplain dua

perusahaan, pihak BPPMD Kabupaten

Serang belum bisa mengeluarkan Surat

Ijin Usaha Penambangan (IUP)

pengerukan pasir hingga saat ini.

Menurut Dedy Setiadi, pihaknya tidak

dalam kapasitas menentukan siapa

yang benar atau salah dalam sengketa

ini. “Itu mereka yang memutuskan. Jika

tidak ada titik temu, kami belum dapat

menjadwalkan petermuan kembali,

sebelum ada permintaan dari kedua

belah pihak,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua

LSM Pijar, Rusli M Noor mengatakan

bahwa hal ini terjadi dikarenakan tidak

adanya ketegasan dari Pemkab

Serang. Akibat dari ketidaktegasan ini,

kata dia, perusahaan-perusahaan

bermodal besar dapat dengan seenak-

nya melakukan eksploitasi dimana-

pun. “Padahal sebagai pemilik mutlak

wilayah Pemkab Serang dapat

menunjuk langsung pihak yang pal-

ing berhak untuk melakukan eksp-

loitasi. Jangan mencla mencle seperti

ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, akibat sikap

tidak tegas ini Pemkab telah dikang-

kangi oleh perusahaan penambang.

Dia menyatakan, kasus penggelapan

pajak, yang tidak ditindak oleh Pemkab

Serang hingga saat ini, membuktikan

adanya ketakutan dari Pemkab Serang

terhadap investor. “Melihat mandul-

nya Pemkab dalam permasalahan ini,

membuat kita berpikir ada kekuatan

besar yang menjadi beking dari

Pejabat Pemkot Cilegon Abaikan Aturan BBM Subsidi

Sambungan dari Halaman 1

kali didatangi, tidak ada satupun staf

di Bagian Umum yang mau menerang-

kan siapa pemegang kendaraan ber-

plat A 16 U ini.

Menanggapi hal tersebut, Hasa-

nudin Walet, Sekretaris Paguyuban

As Salam (PAS) Banten, mengatakan

bahwa tindakan tersebut sudah

masuk dalam kategori korupsi. Sebab,

katanya, setiap mobil dinas telah

dibiayai oleh pemerintah untuk pem-

belian BBM-nya. “Biasanya meng-

gunakan kupon. Tapi kalo untuk level

Asda ke atas biasanya dalam bentuk

uang. Tergantung dari kebijakan

masing-masing daerah,” ucapnya.

Meski begitu, tambahnya, apapun

alasannya, kendaraan plat merah tidak

boleh menggunakan BBM bersubsidi,

karena sudah ada anggarannya dari

negara. Dilanjutkannya, ada selisih

uang yang sangat besar, jika kenda-

raan dinas (randis) ini menggunakan

BBM non subsidi atau Pertamax.

“Harga pertamax saat ini Rp11.300, se-

dangkan bensin biasa atau premium

hanya Rp6.500. Artinya ada selisih

Rp4.800 dari setiap liternya,” ujarnya.

Walet melanjutkan, Jika dihitung

lebih jauh, seandainya setiap randis

perharinya membeli 10 liter bensin,

maka selisih belanja bensin mencapai

hingga Rp48.000. Dalam sebulan,

tambahnya, jika dihitung 20 hari kerja,

karena Sabtu dan Minggu libur dan

ditambah hari libur lainnya, maka

selisih belanja BBM dapat mencapai

Rp960.000. “Ini hanya untuk satu

kendaraan dinas saja, dalam sebulan.

Bagaimana dalam setahun. Satu ken-

daraan berpotensi merugikan negara

hingga Rp11.520.000,” ucapnya.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala

Bidang (Kabid) Humas Polda Banten,

Emeryadi membenarkan bahwa

pembelian BBM subsidi bagi ken-

daraan plat merah dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana korupsi. Be-

gitupun dengan modus plat mobil

menjadi warna hitam, menurutnya, tin-

dakan tersebut bisa dikategorikan

sebagai penggelapan. “Jelas melang-

gar. Bahkan jika tertangkap, pelakunya

dapat dituntut dengan dua pasal, yaitu

korupsi dan penggelapan,” ujarnya.

Namun dia mengaku, saat ini belum

dapat mengungkap para pelaku ter-

sebut. Kata dia, ini dikarenakan

keterbatasan personil dilapangan.

Untuk itu, dirinya berharap, adanya

peran aktif dari masyarakat terkait hal

tersebut. “Permasalahan ini memerlukan

bukti yang kuat dan pemantauan yang

matang untuk menjerat pelakunya. Kami

akan menindaklanjuti semua laporan dari

masyarakat terkait hal tersebut,”

pungkasnya, saat ditemui wartawan

koran ini beberapa waktu lalu. (nomi)

Tudingan Wiranto ke

Prabowo Dikecam

bisa segera berakhir. Agar rakyat dapat

fokus menghadapi Pilpres 2014

dengan damai dan saling percaya

demi persatuan dan kesatuan. “Jangan

sampai kepentingan pribadi dan politik

purnawirawan tertentu merusak

institusi TNI karena TNI pemersatu

keamanan bangsa,” tegas Marwah.

Sementara itu, sejumlah perwakilan

mantan prajurit Kopassus menyatakan

akan mengangkat senjata dan mencari

keberadaan Wiranto, jika yang ber-

sangkutan masih saja meneruskan

pernyataan hal yang sama terkait

Prabowo ke publik. Puluhan mantan

pasukan elite TNI AD tersebut sangat

menyesalkan sikap yang ditunjukkan

Wiranto beberapa waktu lalu. Mereka

menilai Wiranto tidak pantas

mengucapkan penculikan aktivis

dibebankan kepada Prabowo yang saat

itu menjabat sebagai Komandan

Jenderal Kopassus. Bagi mereka,

tuduhan Wiranto salah besar. “Tak

pantas sebagai mantan seorang pim-

pinan berbicara seperti itu. Itu namanya

memecah belah dan mengadu domba.

Ucapan itu karena Wiranto telah disuap

uang asing,” ujar Kolonel TNI (Purn)

Ruby usai pernyataan sikap dan orasi

mantan Kopassus mendukung

Prabowo Presiden RI 2014-2019 di

Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Ruby, apapun yang

terjadi di TNI yang bertanggung jawab

adalah pimpinan, dalam hal ini Kepala

Staf TNI AD dan Panglima TNI saat

itu. Oleh karena itu, Ruby menilai uca-

pan Wiranto tersebut sangat melukai

mereka karena Wiranto tidak menun-

jukkan jiwa korsa satuan. “Sebetulnya

kejadian seperti itu yang bertanggung

jawab pimpinan. KSAD yang bertang-

gung jawab. Seharusnya dengan

tegas Pak Wiranto menjawab ‘Yang

perintahkan Prabowo itu saya.’ Tapi

karena dia cemen, ingin menutupi

kesalahannya. Maka Prabowo

disalah-salahkan,” tegas Ruby.

Saking marahnya para purna-

wirawan, mereka meminta Wiranto

melepaskan wing komando Kopassus.

Lagi pula, kata dia, Wiranto sebagai

panglima TNI saat itu mendapatkan wing

Kopassus hanya dengan disematkan.

Mereka juga mengaku tidak takut

mengangkat senjata dan mencari

keberadaan Wiranto, jika hal ini terus

dihembuskan. “ Bohong semua. Saya

sangat prihatin, sangat menyesal. Saya

melihat seperti itu tidak pantas. Saya

dididik beliau-beliau. Pertama jiwa korsa,

jiwa persatuan harus selalu bersatu.

Namun beberapa jenderal sudah

terbaca akan memecah belah bangsa ini.

Beliau-beliau harus bertanggung

jawab,” sahut lainnya. (***)

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DRS. LALU ATHARUSSALAM R M,SI

Sekretaris Daerah

HJ RATU TATU CHASANAH, SE

Wakil Bupati

DRS. HA TAUFIK NURIMAN, MM, MBA

Bupati

SELAMAT MENYAMBUTBULAN SUCI RAMADHAN

Mengucapkan

“Marhaban Yaa Ramadhan Semoga Amal Ibadah Kitadi Bulan Suci ini Diterima-Nya

1435 H/2014 M

pengusaha pengemplang pajak ini. Ini

tidak boleh dibiarkan terus terjadi,

Pemkab jangan mau harga dirinya

diinjak, tegakkan hukum kepada siapa

pun,” imbuhnya.(Tim)

Bupati DianugerahiPenghargaan

bupati yang disampaikan Kepala

Bagian Humas Setda Pandeglang

Ahmad Fitoni, kemarin.

Sementara itu, Kepala Badan

Pemberdayaan Perempuan, Perlin-

dungan Anak dan Keluarga Berencana

(BP3AKB) Kabupaten Pandeglang, Tati

Suwagiharti didampingi Kepala Bidang

Keluarga Sejahtera (KS) Kabupaten

Pandeglang Wawan, mengatakan, tidak

mudah mendapatkan penghargaan

SWK karena melalui tahapan dan seleksi

ketat. Pandeglang sendiri kata Tati dua

tahun terakhir ini sudah mampu menekan

angkarata-rata kelahiran dari 3,4 persen

menjadi 2,98 persen.

Selain itu kata Tati, laju pertum-

buhan penduduk (LPP) berkurang dari

1,30 persen pertahun menjadi 1,09

persen per tahun. Peserta KB aktif pun

meningkat dari 67 persen menjadi 68

persen dimana angka ini sudah

melebihi angka Provinsi Banten dan

nasional.

“Keberhasilan ini juga tidak lepas

dari fokusnya Bupati Pandeglang

dalam bekerja dan mengeluarkan

kebijakan terkait kependudukan dan

KB,” kata Tati daimini Sekretaris

BP3AKB Mely.

Dukungan Bupati itu kata Tati

dalam mendukung kependudukan dan

KB antara lain adanya penambahan

dana dimana pada 2012 tercatat Rp 1

milyar lebih sedikit meningkat pada

tahun 2013 menjadi Rp1,4 miliar.

“Bupati juga menerapkan kebijkan re-

ward dan punishment terhadap

pegawainya dalam rangka memacu

kinerja. Hasilnya memang sesuai de-

ngan harapan kita bersama,” jelasnya.

Secara khusus Sekretaris BP3AKB

Pandeglang Mely menginformasikan

jika penghargaan ini diberikan secara

selektif karena se-Indoensia hanya 20

kabupaten dan 1 Gubernur yang mene-

rima. “Penghargaan ini mudah-mudahan

semakin memotivasi kami untuk terus

bekerja melakukan pelayanan kepada

masyarakat terutama bidang kepen-

dudukan dan KB,” terangnya.(HMS)

Sambungan dari Halaman 1

Sambungan dari Halaman 1

Inspiratif dan InformatifEdisi XIV/Thn. II/26 Juni - 9 Juli 2014

Rebutan

SelimutPASANGAN pe-

ngantin baru Sara

Wijayanto dan De-

mian Aditya, lagi

hangat-hangatnya

menjalani hubu-

ngan sebagai sua-

mi istri. Banyak hal

baru yang dialami

pasangan ini, ter-

masuk soal kebia-

saan masing-ma-

sing yang nggak

mereka ketahui

sebelumnya.

“Karena dia

(Demian), aku ja-

di suka tidur kedi-

nginan karena seli-

mutnya keambil

semua sama dia. Du-

lu kan tidur sendiri,

kaki bisa ke mana-

mana,” ujar Sara saat

ditemui di kawasan Jalan Tendean, Jakarta.

Tak berbeda jauh, Ilusionist itu baru sadar ada

perilaku-perilaku baru yang dimiliki istri barunya itu.

Ternyata, Sara sering mengigau saat tidur dan kentut

sem-barangan.

“Kayak misalnya aku suka ngen-tutin dia.

Ta-dinya kalau kentut ‘ben-tar ya love’, hahahaha

kalau sekarang brettt,” ungkap Sara.

“Sekarang kalau se-kali tidur saja, sudah kayak dapat

rentetan bom. Yang pasti Sara juga suka ngigau. Ka-yak

pernah kena pu-kul. Pernah juga dia mimpi se-akan-akan

kaya di film dia ka-yak berantem sama se-su-atu,” timpal

Demian sambil menatap mata Sara.(NET)

Sara

Wijayanto