Visi BPJS Kesehatan : CAKUPAN SEMESTA 2019 Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan : 1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul.5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan.6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

JenisBUMN

IndustriKesehatan

Didirikan1968 (sebagai BPDPK)

Kantor pusatJln. Let. Jend. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat

Situs webwww.bpjs-kesehatan.go.id

Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan

Gedung kantor pusat PT. Askes Indonesia.

logo Askeskin.BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Logo Jaminan Kesehatan NasionalBPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.Daftar isi 1 Sejarah singkat BPJS Kesehatan 2 Kepesertaan Wajib 3 Dasar hukum 4 Profil Perusahaan 5 Lihat pula 6 Pranala luarSejarah singkat BPJS Kesehatan 1968 - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional. 1984 - Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengahttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Menyunting_secara_anonimn Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. 1991 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. 1992 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 2005 - PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Dasar Penyelenggaraan: UUD 1945 UU No. 23/1992 tentang Kesehatan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada: Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. 2014 - Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS.Kepesertaan WajibSetiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. [1]Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.[2]Dasar hukum1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52. Halaman ini terakhir diubah pada 12.01, 27 Februari 2014. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

Program Jaminan Hari TuaProgram Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.Program Jaminan Hari TuaDefinisiProgram Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.Iuran Program Jaminan Hari Tua: Ditanggung Perusahaan = 3,7% Ditanggung Tenaga Kerja = 2%Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan (dan tidak bekerja lagi di perusahaan lain). Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI Tata Cara Pengajuan Jaminan 1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan: a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi) c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial d. Kartu Keluarga (KK)2.Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri denganSurat Keterangan Dokter 3.Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan: a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia b. Photocopy Paspor c. Photocopy VISA4.Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri: a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan b. Photocopy Kartu keluarga5.Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan: a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan b. Surat pernyataan belum bekerja lagic.Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut PT Jamsostek (Persero) melakukan pembayaran JHT[[Berkas:Logo Jamsostek.jpg|200px|thumb|Logo Jamsostek sebelum menjadi BPJS Ketenagakerjaan]Nama saya arif marsudi amin nomer hp saya 081931430004 saat ini saya bekerja di tempat yang baru yang diberi kartu bpjs dengan nomer yang berbeda dengan nomer jamsostek saya terdahulu, .mohon informasi mengapa saya tidak bisa klaim jamsostek saya yang saya miliki sejak bulan februRi 2009, saya sudah tidak kerja di perusahaan yang dulu, paklarin sudah saya berikan, tapi kenapa tidak bisa klaim jamsostek saya, saya sangat membutuhkan, ..mohon pertolongan kepada fihak terkait, saya mencoba klaim hari ini tanggal 27 februari 2014,...saya sangat bingung dengan keadaan ini, bukankah itu uang saya yang dipotong dari gaji saya, bukan hasil korupsi tapi koq ngga bisa saya ambil...mohon berikan hak saya, itu hak saya jangan menahan hak orang lain

Logo Jamsostek, berlatar belakang Gedung JamsostekBPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 1 Januari 2014, dan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2015 menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta.

Logo Jaminan Kesehatan NasionalDirektur utama saat ini adalah Elvyn PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.[1].Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.Hak dan kewajibanSebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.Dalam meningkatkan pelayanan jamsostek tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT)Peraturan tentang Jamsostek Pengaturan program kepesertaan jamsostek adalah wajib melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengaturan tentang pelaksanaannya jamsostek dituangkan dalam: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993. Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per-12/Men/VI/2007Nama saya arif marsudi amin nomer hp saya 081931430004 saat ini saya bekerja di tempat yang baru yang diberi kartu bpjs dengan nomer yang berbeda dengan nomer jamsostek saya terdahulu, .mohon informasi mengapa saya tidak bisa klaim jamsostek saya yang saya miliki sejak bulan februRi 2009, saya sudah tidak kerja di perusahaan yang dulu, paklarin sudah saya berikan, tapi kenapa tidak bisa klaim jamsostek saya, saya sangat membutuhkan, ..mohon pertolongan kepada fihak terkait, saya mencoba klaim hari ini tanggal 27 februari 2014,...saya sangat bingung dengan keadaan ini, bukankah itu uang saya yang dipotong dari gaji saya, bukan hasil korupsi tapi koq ngga bisa saya ambil...mohon berikan hak saya, itu hak saya jangan menahan hak orang lain== Perlindungan oleh jamsostek ==ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada: Peristiwa kecelakaan Sakit Hamil Bersalin Cacat Hari tua Meninggal duniaHal-hal ini mengakibatkan berkurangnya dan terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

Filosofi jamsostekJamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi.

Kemandirian berarti tidak bergantung pada orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya, bila meninggal dunia.Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain.Top of Form

Keterangan Perhitungan Upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:1. Jika upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;3. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Iuran Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Iuran jaminan hari tua sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Besarnya iuran: Jaminan kecelakaan kerja2. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan3. Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan4. Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan5. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan6. Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan Jaminan hari tua sebesar 5,70% sebulan

Produk Pulsalokal.com

Visi dan MisiVisiMenjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas Negara: Berperan serta dalam pembangunanFilosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Motto Perusahaan"Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja"Nilai-Nilai Perusahaan Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.Profesional:Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuanTeladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaanIntegritas: Berani, komitmen, keterbukaanKerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.

Etika Kerja PerusahaanTeamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.Open Mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasangagasan baru yang lebih baik.Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.Action : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersamaSense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.SejarahPenyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, Jamsostek pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan system penyelenggaraan yang semakin maju, program Jamsostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Struktur OrganisasiStruktur Organisasi PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/111/032013 tentang Struktur Organisasi, adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

Bottom of Form

KOMITE RUANG LINGKUP KERAHASIAAN ILUSTRASI STATISTIKA UNSUR PENGADUAN Ruang lingkup pelanggaran yang dilakukan oleh insan BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dilaporkan melalui saluran pelaporan meliputi :1.Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)a.Korupsi adalah suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompoknya dilakukan dengan cara-cara melanggar hukumb.Kolusi adalah kesepakatan dan kerjasama oleh insan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang merugikan orang lain, masyarakat dan negarac.Nepotisme adalah setiap perbuatan insan BPJS Ketenagakerjaan dengan melawan hukum untuk keuntungan keluarganya/kroninya diatas kepentingan BPJS Ketenagakerjaan2.Gratifikasi, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan uang, hadiah dan hiburan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan wewenang/jabatannya di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme seseorang3.Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian atau kerugian nyata terhadap BPJS Ketenagakerjaan atau orang lain4.Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseroang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau korporasi5.Pelanggaran Hukum dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan yaitu pelanggaran insan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan peraturan perundangan-undangan BPJS Ketenagakerjaan beserta peraturan pemerintah dan Keputusan Direksi beserta turunannya yang berpotensi kerugian BPJS Ketenagakerjaan6.Pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yaitu pelanggaran insan BPJS Ketenagakerjaan terkait permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan7.Pelayanan yaitu pelanggaran oleh insan BPJS Ketenagakerjaan terkait standar pelayanan di seluruh unit kerja baik8.Asusila yaitu perbuatan atau tingkah laku insan BPJS Ketenagakerjaan yang menyimpang dari norma-norma dan kaidah kesopanan sehingga berpotensi mencemarkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan9.Lainnya yaitu segala jenis pelanggaran yang dilakukan insan BPJS Ketenagakerjaan yang belum terakomodir pada ruang lingkup sebelumnyaPengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan

When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan

Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebutHow : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

KERAHASIAAN PELAPOR Manajemen berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan manajemen akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan SPP.Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Manajemen memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang dapat merugikan pelapor, seperti :1. a.Pemecatan yang tidak adil;2. b.Penurunan jabatan atau grade/golongan;3. c.Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;4. d.Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;5. e.Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;6. f.Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;7. g.Perlindungan terhadap harta pelapor;8. h.Kerahasian identitas pelapor;9. i.Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor.Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti :1. a.memberikan laporan palsu dan/atau fitnah.2. b.Membuka identitas diri sendiri kepada publik.

ILUSTRASI

KASUS IPEMBAYARAN KLAIM FIKTIF Sekitar bulan Februari 2012 terdapat beberapa rekayasa pembayaran klaim kematian yang dilakukan oleh Pak Bandel jabatan Customer Service Officer yang bertugas di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Berbunga. Pak Bandel melakukan rekayasa dengan cara meminta ahli waris untuk membuat surat keterangan meninggal palsu yang bekerjasama dengan oknum kelurahan. Setelah dokumen surat keterangan meninggal asli tapi palsu (ASPAL) dan dokumen lainnya sudah lengkap, kemudian Pak Bandel mengisi/menulis formulir Form 4 dan Form 5 yang sebelumnya telah ditandatangani terlebih dahulu oleh ahli waris. Selanjutnya si ahli waris diminta datang untuk Klaim.KASUS IIPENGGELAPAN UANG IURAN Sekitar Minggu pertama Bulan Juni 2010, Bu Genit jabatan Account Officer Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gunung Tandus menggelapkan uang iuran perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bu Genit melakukan penggelapan dengan cara membujuk pengurus perusahaan agar mau membayar iuran secara tunai melalui yang bersangkutan dan dijanjikan akan diberikan kuitansi pembayaran iuran. Selanjutnya yang bersangkutan memalsukan kuitansi iuran untuk diserahkan pada petugas perusahaan.