SITUASI DAN KONDISI HUKUM ISLAM DI INDONESIA(Ditinjau Dari Aspek Sejarah Perkembangannya )

MAKALAH

Dibuat dalam rangka memenuhi Tugas Mata Kuliah Tarikh Tasyri’ Al-

Islami Semester II Tahun Akademik 2014-2015 Jurusan Hukum Bisnis

Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dosen

Ali Hamdan, M.A, Ph.D

Oleh

KELOMPOK

Ali nahrowi : 13220214

Heri sutrisno : 13220212

M Mannan Abdul Basith : 132202

Muhammad Syahrun Nidhom : 132202

MALANG

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul “Situasi Dan Kondisi Hukum Islam

Di Indonesia ” ini dengan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk

memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu matakuliah

tarikh tasyri’ al-islami bapak Ali Hamdan, M.A, Ph.D

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang

penulis peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan sejarah dan

situasi dan kondisi hukum islam di Indonesia , serta infomasi dari media

massa yang berhubungan dengan aspek sejarah dari situasi dan kondisi Ham

islam di Indonesia , tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada dosen

matakuliah tarikh tasyri’ al-islami atas bimbingan dan arahan dalam

penulisan makalah ini. dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah

mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.

Penulis berharap, dengan membaca makalah ini dapat memberi

manfaat bagi kita semua, dalam hal ini dapat menambah wawasan kita

mengenai sejarah perkembangan stasi hukum islam di Indonesia khususnya

dalam lingkup sejarah perkembangannya, terutama bagi penulis. Memang

makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik

dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik.

Malang, 18 mei 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................i

DAFTAR ISI..................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN..............................................................................1

A. Latar Belakang.....................................................................................1

B. Rumusan Masalah................................................................................1

C. Tujuan..................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN................................................................................3

A. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda....................................3

B. Kum Islam Pada Masa Pendudukan Jepang........................................5

C. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan (1945)..................................7

D. Hukum Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru...............................8

E. Hukum Islam Di Era Reformasi........................................................10

BAB III PENUTUP......................................................................................12

A. Simpulan............................................................................................12

DAFTAR RUJUKAN...................................................................................13

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur

paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam

Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar

yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan

sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu.

Pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum

muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air ?

Maka dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak

komunitas muslim hadir di Indonesia. Di samping itu, kajian tentang sejarah

hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan

bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di

masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan

hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan

tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan

politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh

Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di

masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi

sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam masa Pra penjajahan

Belanda?

1

2. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam masa penjajahan

Belanda?

3. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam masa pendudukan

Jepang?

4. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam masa Masa

Kemerdekaan (1945)?

5. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam masa Masa Era Orde

Lama dan Orde Baru?

6. Bagaimana situasi dan kondisi hukum Islam pada Era Reformasi

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam masa Pra

penjajahan Belanda.

2. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam masa penjajahan

Belanda.

3. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam masa

pendudukan Jepang.

4. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam masa Masa

Kemerdekaan (1945).

5. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam masa Masa Era

Orde Lama dan Orde Baru.

6. Untuk mengetahui situasi dan kondisi hukum Islam pada Era

Reformasi.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian

ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad

ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan

nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan

sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan,

gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di

Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu

kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada

abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia

terletak di wilayah Aceh Utara.

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai

wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri

menyusul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh. Tidak jauh dari

Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan

Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri

Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.1

Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah,

itu tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif

yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap

kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang

telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini

dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para

ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung

hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.2

1Mardani, Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 1312Praja, Juyaha S. Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek). (Jakarta: PT. Remaja

Rosdakarya, 1991). hlm.43

3

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai

dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia

Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi

dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. Hal

ini sangat dimungkinkan sebab Pemerintah Kerajaan Belanda memang

menjadikan VOC sebagai perpanjangtangannya di kawasan Hindia Timur.

Karena itu disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili

Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tentu

saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.3

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa “kompromi”

yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu: dalam Statuta Batavia yag

ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan

Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.4

Bila ingin disimpulkan, maka upaya pembatasan keberlakuan hukum

Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda secara kronologis adalah sebagai

berikut:

a. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda

melaksanakan Politik Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang

secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum

di Indonesia dengan hukum Belanda.

b. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud Haarlem,

Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang

agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal

persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak

bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

3Praja, Juyaha S. Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek). (Jakarta: PT. Remaja

Rosdakarya, 1991). hlm.464 Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia.

(Jakarta: PT. Kencana, 2004) hlm.24

4

Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah

subordinasi dari hukum Belanda.

c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje,

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk

komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa

dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum

diterima oleh hukum adat setempat).5

d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2

Indische Staatsregeling  (yang isinya sama dengan Pasal 78

Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama muslim

akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah

diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh sesuatu

ordonasi.6

B. Kum Islam Pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat

kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8

Maret 1942, segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan.

Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang

menegaskan bahwa Pemerintah Jepag meneruskan segala kekuasaan yang

sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan

baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum

Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan  Belanda.

Meskipun demikian, Pemerintah Pendudukan Jepang tetap

melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di

Indonesia. Diantaranya adalah:

a. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan

Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

5

6 Praja, Juyaha S. Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukan) (Jakarta:

PT. Remaja Rosdakarya, 1991). hlm.65

5

b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin

oleh bangsa Indonesia sendiri

c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan

NU

d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia

(Masyumi) pada bulan oktober 1943.

e. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang

mendampingi berdirinya PETA

f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk

mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta

seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk

menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian

“dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan

menundanya hingga Indonesia merdeka.

Dengan demikian, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi

hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun

bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda

dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam

mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan

bahwa, Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam.7

Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid-

masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan

politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang,

mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang

dapat dimanfaatkan.8

7 Praja, Juyaha S. Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukan) (Jakarta:

PT. Remaja Rosdakarya, 1991). hlm.658 Daniel S.Lev, Islamic Courts in Indonesia, h. 34, sebagaimana dinukil dari Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, op.cit., hlm. 83.

6

C. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan (1945)

Ketika Indonesia memasuki pintu kemerdekaan, mucul “para

nasionalis Islami” (Islamic Nationalist) yang berjuang berasaskan Islam dan

berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai

agama dalam arti luas, yaitu agama yang mengatur tidak hanya hubungan

manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara sesama

manusia serta sikap manusia terhadap lingkungannya. Kelompok

“Nasionalis Islami” ini berhadapan dengan para “nasionalis sekuler” yang

merupakan pribadi-pribadi yang beranggapan bahwa agama dan negara itu

terpisah secara tegas.9 Kompromi antara kedua kubu ini melahirkan modus

vivendi, yakni rumusan untuk preambule Undang-Undang Dasar yang

dikenal dengan Piagam Jakarta yang ditandatangani oleh sembilan anggota

BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945.10 Dalam proses perumusan dasar

negara lebih lanjut, yang dilakukan oleh wakil rakyat hasil pemilihan umum

tahun 1955, muncul tiga usul tentang dasar negara: Pancasila, Islam, dan

sosialis ekonomi. Namun, lembaga legislatif yang dikenal dengan de –

Konstituante itu tidak berhasil memutuskan dasar negara hingga kemudian

keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada

Undang-Undang Dasar tahun 1945, termasuk didalamnya dasar negara

pancasila.11

Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua periode:12

a. periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif

(persuasive source) yakni dalam hukum institusi adalah sumber

hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini.

9 Abdul Halim Barkatullah: Hukum Islam:Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus

Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006), hlm. 1510 Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 1979),

Hlm. 13611 Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 1979), hlm. 7212 Nourzzaman Shiddiqi, Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hlm. 42

7

b. periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif, yakni

sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta

dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 sebagaimana dapat disimak

berikut ini: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal

22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah

merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam Konstitusi tersebut.”

Kata “menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat

aturan perudangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif berarti bahwa pemeluk Islam

diwajibkan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, harus dibuat

undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum

nasional.

Politik hukum negara Republik Indonesia barulah memberlakukan

hukum Islam bagi pemeluknya oleh Pemerintah Orde Baru sebagaimana

dibuktikan dengan adanya UUP No. 1/ 1974 tentang perkawinan. Pasal 2

undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam upaya

mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu,

timbul pemikiran-pemikiran baru pada zaman Orde Baru. Pemikiran ini

berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam

seperti kewarisan dan peninjauan terhadap lembaga perbankan yang

semakin menguat di kehidupan modern.13

D. Hukum Islam Di Era Orde Lama Dan Orde Baru

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah

eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini 13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Cet 2, hlm. 182-183.

8

perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu

partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus

dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan

tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat).

Sementara NU –yang kemudian menerima Manipol Usdek-nya

Soekarno[27]- bersama dengan PKI dan PNI[28] kemudian menyusun

komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Berdasarkan itu,

terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah

satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan

kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang

selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut

membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana

mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat

hal ini semakin kabur. Dan peran hukum Islam di era inipun kembali tidak

mendapatkan tempat yang semestinya.

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya Orde

Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan

besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam sebagaimana

mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi

kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang

sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja, Orde ini

menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945. Bahkan

di awal 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui

upaya rehabilitasi kembali partai Masyumi. Lalu bagaimana dengan hukum

Islam?

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber

hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-

upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan

oleh K.H. Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU,

yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat

9

Islam dengan dukunagn kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun

gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan

hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun

1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU

No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan

peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan

sendirinya –menurut Hazairin- hukum Islam telah berlaku secara langsung

sebagai hukum yang berdiri sendiri.

E. Hukum Islam Di Era Reformasi

Soeharto akhirnya jatuh. Gemuruh demokrasi dan kebebasan

bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang

panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya

secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang

berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan

ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari

suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan

berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.14

Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya

kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan

peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya

adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe

Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Nomor 11 Tahun

2002.

Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas

bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di 14 Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, (Jakarta, 27 September 2000).hlm.65

10

Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan

pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum

Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku

dalam hukum Nasional kita.

11

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut

diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan Syariat

Islam. Bagi penulis, ide ini tentu patut didukung. Namun sembari

memberikan dukungan, perlu pula kiranya upaya-upaya semacam ini

dijalankan secara cerdas dan bijaksana.

Karena menegakkan yang ma’ruf haruslah juga dengan

menggunakan langkah yang ma’ruf. Disamping itu, kesadaran bahwa

perjuangan penegakan Syariat Islam sendiri adalah jalan yang panjang dan

berliku, sesuai dengan sunnatullah-nya. Karena itu dibutuhkan kesabaran

dalam menjalankannya. Sebab tanpa kesabaran yang cukup, upaya

penegakan itu hanya akan menjelma menjadi tindakan-tindakan anarkis

yang justru tidak sejalan dengan kema’rufan Islam.

Proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang selama

ini telah dilakukan, harus terus dijalani dengan kesabaran dan

kebijaksanaan. Disamping tentu saja upaya-upaya penguatan terhadap

kekuatan dan daya tawar politis umat ini. Sebab tidak dapat dipungkiri,

dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi sangat menentukan

sukses-tidaknya suatu tujuan dan cita-cita.

12

DAFTAR RUJUKAN

Daud Ali, Moh., hukum islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata

Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Radjawali Press.1996.

Halim Barkatullah Abdul,.Hukum Islam: Menjawab Tantangan

Zaman Yang Terus Berkembang,Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006.

Kamal Hasan, Mohammad., Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,

Jakarta: P3M, 1979.

Mardani, Hukum Islam:Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia,

Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010.

Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. Hukum Perdata Islam

di Indonesia. Jakarta: PT. Kencana, 2004.

Praja, Juyaha S. Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan

Praktek). Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Rofiq, Ahmad,. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Pt Raja Grafindo

Persada, 1997.

Shiddiqi, Nourzzaman., Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993,.

13