jurnal.umrah.ac.idjurnal.umrah.ac.id/.../2016/08/jurnal-anis.docx · web viewpada saat ini program...
TRANSCRIPT
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 1000 HARI AWAL KEHIDUPAN MANUSIA OLEH DINAS KESEHATAN
KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Disusun Oleh :
MARDIANISNIM: 120563201071
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
disebut dibawah ini :
Nama : Mardianis
NIM : 120563201071
Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Handoyo putro perum bukit indah lestari blok g no 33
Nomor Telp : 085274950202
Email : [email protected]
Judul Naskah : Analisis Implementasi Kebijakan Program 1000 Hari Awal Kehidupan Manusia Oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 12 Agustus 2016Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Suradji M.Si.NIDN. 1029127803
Dosen Pembimbing II
Edison,MPANIDN. 1030128601
ABSTRAK
Di Kota Tanjungpinang program percepatan perbaikan gizi belum mencapai hasil yang memuaskan diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku sehat, selain itu faktor ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kerberhasilan pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan. Dalam penelitian disini mengunakan dimensi komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, peralatan informasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk metode penelitian yang di gunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan dalam pembahasan disini membahas tentang bagaimana keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang untuk mengimplementasikan bagaimana 1000 hari pertama kehidupan manusia di Kota Tanjungpinang. Pada saat ini program 1000 hari pertama kehidupan manusia cukup baik di kenal masyarakat, karena informasi yang di gunakan di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang melalui jejaring lintas sektor dan sosial, koran, radio, spanduk, dan sarana sosial media juga ikut berperan dalam pemberian informasi program percepatan perbaikan gizi. Namun pelaksanaan dilapangan tetap masih menemukan kehendak yang cukup signifikan seperti kurang meratanya pemberian makanan tambahan bagi para balita berupa formula 75 dan formula 100 di posyandu sendiri masih belum efektif dalam implementasi program percepatan perbaikan gizi.
Kata Kunci :Implementasi, Program 1000 hari pertama kehidupan, Dinas Kesehatan.
ABSTRACK
In the town of Tanjungpinang acceleration nutrition improvement programme has not achieved satisfactory results due to lack of public awareness in healthy behaviors, in addition to the economic factors are inadequate for everyday needs. he purpose of this study to determine the level of implementation of the programme success first thousand days of life. In studies here using the dimensions of communication , human resources , budget , equipment information , dispositio, and bureaucratic structure. In these dimensions the resource at present is still very less especially human resources for health centers to the publik, For the research method used descriptive qualitative. Based on the discussion here is about how the success of Tanjungpinang City Health Department to implement how in thousand the first day of human life in Tanjungpinang. At this time the programme in thousandthe first day of human life quite well known people, because the information that is in use in the City Health Office Tanjungpinang through a network of cross sector and social services, newspapers, radio, banners , and means of social media also played a role in the provision of information acceleration programme improved nutrition . However, the implementation of the field still find the will of the significantly less inequality such as supplementary feeding for infants of the formulation seventy five and formula hundred in posyandu itself is still not effective in accelerating the implementation of nutrition improvement programme.
Keyword: Implementation, Programme first thousand days of life, public health office
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 1000 HARI AWAL KEHIDUPAN MANUSIA OLEH DINAS KESEHATAN
KOTA TANJUNGPINANG
A. Latar Belakang
Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan
nasional, Pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggungjawab atas
pemeliharaan Kesehatan harus pula memenuhi kewajiban dalam penyediaan
sarana pelayanan kesehatan. Sebagaimana diketahui pembangunan kesehatan
merupakan kunci sukses yang mendasari pembangunan lainnya, dengan kata lain
kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama dan menjadi prioritas yang
mendasar bagi kehidupan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan
melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat dimengerti
karena pembangunan kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan
sektor lainnya.
Namun pada kenyataannya, tingkat derajat kesehatan masyarakat
Indonesia terutama masyarakat miskin dan kurang mampu masih rendah. Derajat
kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena
sulitnya masyarakat miskin maupun kurang mampu mendapatkan akses terhadap
pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Salah satu faktornya yaitu tidak adanya kemampuan secara ekonomi
dikarenakan biaya kesehatan yang mahal.
Berdasarkan program 1000 hari pertama kehidupan manusia menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 percepatan
perbaikan gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi mulai dari awal hamil sampai anak usia
2 tahun. Pada awal hamil pemeriksaan (skreening) melalui 4 kali, trimester 1 itu
dari 0-3 bulan, trimester 2 dari 4-6 bulan, trimester 3 dan trimester 4 (7-9 bulan,
pemberian makanan tambahan (PMT), bumil cat, imunisasi, pemberian tablet
tambah darah. Pada saat melahirkan anak pastikan ibu memiliki status gizi baik
sebelum dan selama hamil, tidak mengalami kurang energi kronik (KEK) dan
anemia. Selama hamil ibu mengonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan, porsi
kecil tapi sering jau lebih baik serta memperbanyak konsumsi sayur dan buah.
Suplemen tablet besi (Fe), asam folat, vitamin C sangat dibutuhkan untuk menjaga
ibu dari kemungkinan mengalami anemia. Ibu harus memeriksakan kehamilan
secara rutin. Memasuki kehamilan trimester ke-3, sebaiknya ibu dan suami sudah
mendapatkan informasi tentang menyusui, seperti manfaat menyusui, posisi dan
teknik menyusui yang tepat, cara menangani masalah-masalah yang muncul saat
menyusui.
Pada periode 0-6 bulan semua anak yang lahir harus mendapatkan Inisiasi
Menyusui Dini (IMD). Pemberian ASI Eksklusif membantu ibu mengatasi
masalah-masalah yang timbul selama menyusui dengan ASI Eksklusif dan
memantau pertumbuhan secara teratur.
Pada periode 6- 24 bulan, pastikan ibu mengetahui jenis dan bentuk
(konsistensi) makanan serta frekuensi pemberian makanan yang tepat diberikan
pada periode ini, pemberian makan mulai dari makanan cair atau lumat (6-8
bulan), lembek dan lunak/semi padat (8-12 bulan) dan padat (12-24 bulan) dukung
ibu untuk terus memberikan ASI sampai periode ini. Seorang ibu harus tahu untuk
mengolah dan memilih makanan yang murah dan bernilai gizi tinggi dan
memantau pertumbuhan dan memeriksakan kesehatan anak secara teratur.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesa
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap
kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan
sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing
bangsa bagi pembangunan nasional.
Di Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 terdapat 77 kasus balita yang
mengalami gizi buruk dan gizi kurang, angka tersebut meningkat di bandingkan
tahun 2012 yakni sebanyak 33 kasus, di tahun 2015 terdapat sebanyak 29 kasus
gizi buruk dan 45 kasus gizi kurang. Sementara masyarakat Kota Tanjungpinang
masih banyak yang belum sadar bahwa kesehatan itu merupakan hal yang sangat
penting bagi setiap seseorang. Sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa
gizi buruk disebabkan oleh ekonomi padahal mayoritas kasus ini disebabkan oleh
kurangnya tingkat kesadaran sang ibu saat mengandung dan setelah melahirkan
akan pentingnya bayi yang ia kandung, rendahnya kesadaran untuk mendatangi
posyandu, kurang kesadaran akan pentingnya gizi terhadap anaknya. Berdasarkan
hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Analisis
Implementasi Kebijakan Program 1000 Hari Awal Kehidupan Manusia” ?
B. Landasan Teori
Menurut William N.Dunn sebagaimana dikutip oleh (Nugroho 2012:300)
“analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang
menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks
argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai,
mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan”.
a) Implementasi atau Pelaksanaan
Menurut Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno 2014:149)
“mengemukan bahwa Implementasi Kebijakan adalah sebagai tindakan-
tindakan yang di lakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.
Edward III mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan dalam
buku Subarsono (2005:90) di pengaruhi oleh 4 variabel yaitu :
a. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditrasmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya yaitu walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabika implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
c. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti : komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
b) Program 1000 hari kehidupan
Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini
adalah masih tingginya anak balita pendek (stunting) di negara kita. Dari 10
orang anak sekitar 3-4 orang anak balita mengalami stunting. Anak balita
stunting tidak disebabkan oleh keturunan, tetapi lebih banyak disebabkan
oleh rendahnya asupan gizi dan penyakit berulang yang didasari oleh
lingkungan yang tidak sehat. Apabila janin dalam kandungan mendapatkan
gizi yang cukup, maka ketika lahir berat dan panjang badannya akan
normal. Keadaan ini akan berlanjut apabila bayi sampai dengan usia 6 bulan
mendapatkan ASI saja (ASI Eksklusif). Untuk mempertahankan hal
tersebut, maka pemberian MP-ASI sejak usia 6 bulan dan melanjutkan
pemberian ASI sampai usia 2 tahun merupakan cara efektif untuk mencapai
berat badan dan panjang badan yang normal. Anak balita stunting selain
mengalami gangguan pertumbuhan, umumnya memiliki kecerdasan yang
lebih rendah dari anak balita normal. Selain itu, anak balita stunting ketika
dewasa lebih mudah menderita penyakit tidak menular dan produktifitas
kerja yang lebih rendah.
Dengan demikian menanggulangi stunting pada anak balita berarti
meningkatkan sumber daya manusia. Periode yang paling kritis dalam
penanggulangan stunting dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak
berusia 2 tahun yang disebut dengan periode emas (seribu hari pertama
kehidupan). Oleh karena itu perbaikan gizi diprioritaskan pada usia seribu
hari pertama kehidupan yaitu 270 hari selama kehamilannya dan 730 hari
pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkannya. Secara langsung masalah
gizi disebabkan oleh rendahnya asupan gizi dan masalah kesehatan. Selain
itu asupan gizi dan masalah kesehatan merupakan dua hal yang saling
mempengaruhi. Adapun pengaruh tidak langsung adalah ketersediaan
makanan, pola asuh dan ketersediaan air minum (bersih), sanitasi dan
pelayanan kesehatan. Seluruh faktor penyebab ini dipengaruhi oleh
beberapa akar masalah yaitu kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan
ekonomi, dan sumberdaya, lingkungan, teknologi, serta kependudukan
(Unduh Dokumen: kerangka kebijakan gerakan nasioanal percepatan
perbaikan gizi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2013).
C. Hasil Penelitian
a) Dimensi Komunikasi untuk implementasi kebijakan program 1000
hari pertama kehidupan manusia
Menurut Edward III sebagaimana dikutip oleh Widodo (2006:97)
komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator
kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker)
kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).
Jadi, berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai dimensi
komunikasi ataupun informasi yang dilakukan kepada informan
(RS,AF,IR,EW,L,N,RF,LTdanIS,MS,ES,A,A,M) dilakukan di Dinas
Kesehatan berdasarkan teori Edward III berkaitan dengan komunikasi dan
tindakan yang di lakukan dari Dinas Kesehatan mulai dari individu sampai
kelompok sebagai perpanjang tangan di daerah dibidang kesehatan untuk
kerjasama antara Puskesmas, Posyandu, Pkk, Dasawisma, Majelis Taqlim
dan informasi kepada masyarakat itu mulai dari radio, koran, spanduk
dalam pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari
masyarakat tidak mampu atau kurang gizi menurut standar nasional.
Namun untuk masyarakat di Kota Tanjungpinang bahwa selama
pemerintah pusat memberikan bantuan untuk anak gizi buruk dan gizi
kurang sampai saat ini masyarakat masih merasakan kekurangan bantuan
terhadap anak balita. Pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan
di Posyandu hanya memberikan bantuan untuk orang-orang terdekat saja,
bukan hanya untuk balita atau orang tua yang tidak mampu/miskin.
Sedangkan balita yang harus mendapat bantuan pemberian makanan
tambahan (PMT) tidak mendapatkan pemberian bantuan tetapi diberikan
kepada yang tidak membutuhkan. Jadi, implementasi yang di lakukan
mulai dari Puskesmas seharusnya memantau kerja posyandu supaya
implementasi berjalan semestinya.
Informasi kebijakan dalam program 1000 hari pertama kehidupan
sebagai upaya percepatan perbaikan gizi. Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional
percepatan perbaikan gizi yang lebih fokus kepada 1000 Hari Pertama
Kehidupan. Gerakan ini mengutamakan upaya bersama antara pemerintah
dan masyarakat, melainkan upaya peningkatan efektifitas dari berbagai
inisiatif dan program yang sudah ada melalui dukungan dari Pemerintah.
Oleh karena itu, di perlukan koordinasi dan dukungan teknis, advokasi
tingkat tinggi, serta kemitraan lintas sektoral untuk mempercepat sasaran
perbaikan gizi masyarakat yang di terapkan dengan fokus perbaikan gizi
pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
Namun untuk informasi kebijakan program 1000 hari pertama
kehidupan ini seharusnya pemerintah pusat menambahkan tenaga kerja
yang lebih maksimal, supaya implementasi kebijakan dari Presiden
Republik Indonesia berjalan secara efektif dan efesien. Pada saat ini
implementasinya masih belum efektif karena masih adanya masyarakat
yang belum memahami tentang kegunaan gizi seimbang akan pentingnya
gizi untuk anak balita. Pada tahun 2015 masih ada terjadi kecurangan
tentang pembagian bantuan untuk anak balita yang seharusnya
membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Maka seharusnya Dinas
Kesehatan lebih memperhatikan implementasi dari Puskesmas maupun
Posyandu.
b) Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan
program 1000 hari pertama kehidupan manusia.
Menurut Edward III (1980 :11) sebagaimana di kutip oleh Widodo
2006:98) sumber daya adalah bagaimana jelas dan kosistennya
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksanan
kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan
pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak
akan efektif.
Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti menggunakan
ketersediaan sumber daya yang dilakukan kepada informan
(RS,AF,IR,EW,L,N,RF,LT dan IS,MS) berdasarkan pernyataan di atas
berdasarkan teori Edward III (Joko Widodo) bahwa dalam program
1000 hari pertama kehidupan manusia dalam penyediaan anggaran dan
prasarana sumber daya manusia, anggaran dalam program 1000 hari
pertama kehidupan harus di tingkatkan.
Berdasarkan sumber daya manusia dari Dinas Kesehatan masih
merasakan kekurangan karena berdasarkan sumber daya manusia dan
anggaran Dinas Kesehatan tidak mencukupi. Maka kurangnya sumber
daya manusia untuk di posisikan di Puskesmas-puskesmas di Kota
Tanjungpinang karena sumber daya manusia di Puskesmas masih
belum bekerja secara maksimal. Karena pegawai yang di posisikan di
bagian masing-masing atau punya tanggung jawab masing-masing
tetapi belum bekerja secara maksimal. Hal ini disebabkan karena para
pegawai bekerja tidak sesuai dengan keahlian masing-masing.
Seharusnya Pemerintah Pusat menambahkan sumber daya manusia
dan sumber anggaran (budget) supaya berjalanan nya program 1000
hari pertama kehidupan. Maka yang menjadi kendala di program 1000
hari pertama kehidupan sumber daya anggaran (budget) adalah untuk
mengimplementasikan kebijakan program 1000 hari pertama
kehidupan dengan tujuan masyarakat sehat dan menaggulangi
kemiskinan dan kelaparan Pemerintah pusat memenuhi anggaran untuk
sumber daya manusia. Maka upaya tersebut harus diselenggarakan dari
perencanaan yang dilakukan mulai dari Continium Orket (mulai dari
hamil- lansia), program Ibu dilakukan dengan skrening (pemeriksaan),
pemberian makanan tambahan (PMT), Bumil cat, dan pemberian tablet
tambah darah (FE). Pengawasan yang dilakukasn dari Dinas Kesehatan
untuk Puskesmas dari tingkat dasar yang mempunyai bidan kelurahan.
Berdasarkan laporan-laporan dari bidan keluarahan di tujukan ke Dinas
Kesehatan dari Dinas Provinsi baru Kemenkes atau Pemerintah Pusat.
Evaluasi yang di lakukan dari Dinas Kesehatan seleksi program kinerja
berdasarkan wilayah kerja sebelum tanggal yang telah di tentukan data
harus diterima. Dan apabila data belum diterima melewati tanggal
yang telah ditentukan, maka penilaian dari pusat akan minus.
Implementasi kebijakan adanya peraturan daerah yang mendukung
dari kebijakan yang di keluarkan oleh Peraturan Presiden Republik
Indonesia. Program 1000 hari pertama kehidupan manusia sangat
penting untuk anak bangsa mencapai tujuan anak cerdas. Bertujuan
untuk masyarakat karena masyarakat adalah sasaran kebijakan.
Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang
berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu
kebijakan. Selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari
berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan
tersebut. Hal ini betujuan agar para pelaksana tidak akan melakukan
kesalahan dalam menginterprestasikan tentang bagaimana
mengimplementasikan atau melakasanakan kebijakan tersebut. Maka
Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang kalau berdasarkan Informasi
dan kewenangan saling mempunyai tanggung jawab dengan
malakukan jejaring lintas sektor dengan Dinas Sosial. Untuk
kesejahteraan masyarakat dalam lintas program ke Puskesmas-
puskesmas bahwa kewenangan merupakan sumber daya lain yang
mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan.
c) Ketersediaan Disposisi (Disposition) untuk implementasi
kebijakan tentang program 1000 hari pertama kehidupan
manusia
Menurut Edward III (1980) (joko widodo 2006:104) menegaskan
bahwa keberhasilan impelementasi kebijakan bukan hanya di tentukan
oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui
apa yang harus di lakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga di
tentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi
yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan.
Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecendrungan para
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh
sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi
akan muncul diantara pelaku kebijakan, hal ini menguntungkan tidak
hanya bagi organisasi tetapi juga dirinya sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan
(RS,AF,IR,EW,L,N,RF,LT dan IS, MS,ES) maka dapat di analisa
bahwa disposisi atau kedudukan menurut teori Edward III (Joko
Widodo) berkaitan dengan Disposisi dari Dinas Kesehatan Kota
Tanjungpinang mempunyai tanggung jawab atau keinginnan untuk
mewujudkan program 1000 hari pertama kehidupan berjalan dengan
semestinya yang di harapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
Khususnya di bagian Kesehatan Keluarga (KESGA) mempunyai 2
bagian seksi yaitu Kepala Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kepala
Kesehatan Ibu dan Anak. Berdasarkan apa yang mereka pegang
khususnya di bagian Kesehatan Keluarga (KESGA) mempunyai
tanggungjawab masing-masing yang saling berkaitan antara kerjasama
antar bidang. Sedangkan, dari Puskesmas sendiri tergantung pada
Puskesmas yang merasakan kekurangan Sumber daya manusia.
Namun yang menjadi kendala tentang Disposisi atau kedudukan
ini yang seharusnya mereka pertanggung jawabkan. Tetapi menjadi
terbengkalai dengan pekerjaan yang lain karena tidak sesuainya apa
yang mereka jabat atau tentang pembagian kerja tersebut.
Implementasi ini terkendala karena kekurangan sumber daya manusia,
sedangkan yang seharusnya mereka kerjakan terbengkalai karena yang
seharusnya turun kelapangan ataupun kemasyarakat tidak melakukan
tanggungjawabnya. Jadi implementasi kebijakan Pemerintah pusat di
Dinas Kesehatan Tanjungpinang masih mempunyai tanggungjawab
dengan kerja pegawai masing-masing. Pelaksanaan dari kebijakan
program 1000 hari pertama kehidupan mulai dari Bupati/Walikota dan
Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Puskesmas-puskesmas,
Posyandu dan PKK. Pelaksanaan program ini penting setiap manusia
karena merupakan suatu hal yang patut di pertahankan terkadang
masyarakat tidak sadar akan pentingnya gizi seimbang.
Pertanggungjawaban yang di lakukan oleh suatu Intansi Dinas
Kesehatan Tanjungpinang merupakan Tangungjawab kepada
Pemerintah untuk masyarakatnya sendiri. Agar masyarakat bisa hidup
sehat dengan anak cerdas untuk pertumbuhan otak anak yang hanya
dari awal hamil sampai anak berumur 2 tahun. Untuk 2 tahun sampai 6
tahun perkembangan otak anak lebih lambat. Karena anak bangsa
merupakan hal yang harus di pertahankan untuk kedepannya sebagai
masa depan bangsa.
d) Ketersediaan struktur birokrasi untuk pertanggungjawabkan
implementasi kebijakan dari pusat
Menurut Edward III Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
merupakan mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, bagian
kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam
organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan
organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi
(Bureaucratic Structure) mencakup dimensi fragmentasi
(fragmentation) dan standar prosedur operasi (Standar operating
procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari
para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi
bidang tugasnya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan
(RS,AF) di atas teori Edward III berkaitan dengan struktur organisasi
yang di jalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Struktur
birokrasinya mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Seksi-seksi dan
bawahannya mempunyai tanggungjawab masing-masing dengan
pekerjaan yang di pegang dalam kesehatan keluarga (KESGA)
tersebut.
Struktur oragnisasi antara hubungan dan bagian itu tergantung
kepada Kepala Bagian bidang masing-masing. Dan apabila suatu
pekerjaan belum disetujui dari kepala bagian bidang masing-masing,
maka suatu pekerjaan tersebut tidak bisa dijalankan karena di bidang
masing-masing mempunyai penangungjawab seperti Kepala Bidang.
Kalau di bagian KESGA terdapat 2 bagian Kepala Bidang yaitu
Kepala Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kepala Gizi Ibu dan Anak.
Maka antara dua Kepala bagian harus saling bekerjasama antara
masing-masing bidang. Dan apabila salah satu dari Kepala bidang
masing belum menyetujui suatu pekerjaan maka sesuatu yang
dikerjakan belum bisa dilaksanakan.
Struktur organisasi yang ada di Dinas Kesehatan terjalin dengan
baik, karena melaksanakan suatu tugas atau perintah sesuai dengan
sistem yang telah di tentukan dari Dinas Kesehatan. Setiap pegawai
maupun honorer mempunyai tugas masing-masing dan tanggung
jawab di antara para pelaku. Karena faktor tujuan dan sasaran,
komunikasi, sumber daya, disposisi akan mempengaruhi tingkat
keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan
D. Penutup
a. Kesimpulan
Dari hasil penelitian di lapangan maka dapat di ambil kesimpulan
bahwa dalam implementasi kebijakan program 1000 hari pertama
kehidupan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang adalah
menggunakan dimensi sebagai berikut :
1. Dimensi komunikasi
Dimensi komunikasi untuk implementasi kebijakan program 1000 hari
pertama kehidupan manusia. Dalam komunikasi atau informasi yang
di dapatkan oleh masyarakat pada saat ini sangat baik melalui jejaring
lintas sektor dan lintas sosial, dengan merupakan kontribusi positif
terhadap kerja keras Dinas Kesehatan untuk implementasi kebijakan.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Untuk ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan maupun
di Puskesmas masih kurang karena pertanggungjawab pekerjaan di
Puskesmas sendiri masih belum efektif. Pegawai di Puskesmas tidak
hanya menjabat atau mempertanggungjawabkan satu pekerjaan saja,
tetapi memegang pekerjaan lain.
3. Dimensi disposisi
Untuk disposisi yaitu menekankan kepada kejujuran, komitmen
ataupun kemauan terhadap para pegawai. Dilihat dari disposisi
kejujuran para pegawai bertujuan untuk menciptakan anak bangsa
yang cerdas dan produktif yang lebih baik dalam pembangunan
nasional. Pada saat ini terkadang Ibu dari si anak sendiri tidak
memperdulikan akan pentingnya gizi seimbang terhadap sianak.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi di lihat dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
struktur organisasi antara Bidang maupun Seksi Kepala Saling bekerja
sama antara bidang-bidang lain yang ada di Dinas Kesehatan Kota
Tanjungpinang. kalau di Puskesmas-pusksemas sendiri struktur
oragnisasi untuk bagian Poli gizi tidak termasuk ke struktur
oragnisasinya karena pemegang poli gizi hanya pertanggungjawaban
untuk masyarakat saja.
b. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut :
a. Memberikan penekanan dalam implementasi program 1000 hari
pertama kehidupan untuk pemerintah pusat dan daerah terhadap
program yang di jalankan oleh pemerintah pusat.
b. Informasi kebijakan melalui Sosialisasi merupakan kunci
penting dalam keberhasilan, melibatkan lintas program dan
lintas sektor yang sosialisasi yang lebih ditingkatkan.
c. Perlunya peningkatan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota
Tanjungpinang, Puskesmas, Posyandu dan PKK sehingga dapat
dioptimalkan kinerja Puskesmas supaya tidak terjadi
kecurangan dalam pemberian bantuan atau asupan formula 75
dan formula 100 untuk masyarakat yang memang betul
membutuhkan.
d. Perlunya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,
Konselor ASI Bidan, Poli gizi dalam malaksanakan program
1000 hari pertama kehidupan untuk meningkatkan motivasi
Puskesmas pemegang Poli gizi atau kader.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Dunn n William.2003. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada Univerasity
Press. Yogyakarta.
Erlina.2011.Metedeologi Penelitian.Medan. Perpustkaan Nasional :Katalog Dalam Terbitan (KDT)Jakarta: Rineka Cipta.
Gibson,2005 .penentuan Status gIzi
Moleong , Lexy J. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Nawawi,H.Hadari. 1998. Pengambil Keputusan untuk Organisasi Publik
Notroatmojo. 2003.Pendidikan Perilaku Hidup Sehat, Jakarta : Rineka CiptaOrganisasi Nonprofit. Jakarta:Gramedia
Nugroho Riant.2012.Publik Policy,Jakarta : PT Gramedia
Robbins, Stephen. P. 2006. Perilaku Organisasi Edisi kesepuluh. Jakarta, Macanan Jaya Cemerlang.
Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey. LP3S. Jakarta.
Soekirman,2000 .Pengukuran Antropometri
Sugiyono.2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung:Alfabeta
Sujono Riyadi,S.M.2011.Keperawatan Medical Bedah.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
Supariasa,dkk.2002.Penilaian Status Gizi.Jakarta:GGC.Penerbit Kedokteran.
Subarsono.2010. Analisis Kebijakan Publik.Yokyakarta.Pustaka Pelajar
Suharto Edi.2005. Analisis Kebijakan Publik.Alfabeta. Bandung.
Widodo, joko.2006.Analisis Kebijakan Publik.Malang:Bayumedia Publishing.
Winarno, Budi.2014.Kebijakan Publik.Jakarta:PT Buku Seru.
Dokumen lain :
Unduh Dokumen :Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2014
Pratiawi Kartika.2015, “Implementasi Program Penanggulangan Gizi Buruk Pada Balita dan Ibu Hamil di Kecamatan Mempayah hilir Kabupaten Pontianak.“ Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak,2015.
Aneta Asta.2010,”Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) di Kota Gorontalo.Universitas Negri Gorontalo.
Apriyanto R Hendri.2013, “ Implementasi Kebijakan Subsidi Pelayanan Kesehatan Dasar terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas di Kota Singkawang."
Media informasill.blogspot.com.2012/04