KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI SEMARANGFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

KELUARGA MAHASISWA JURUSAN FISIKAKONGRES MAHASISWA FISIKA XVI TAHUN 2014Sekretariat: Mabes HIMA FISIKA PKM FMIPA UNNES, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

UNDANG UNDANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Pemilihan umum di Jurusan Fisika adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Jurusan Fisika FMIPA Unnes.

2. Pemilih adalah setiap mahasiswa Fisika yang mempunyai hak pilih.

3. Calon ketua Hima Fisika FMIPA Unnes adalah mahasiswa yang mencalonkan diri atas nama perseorangan dalam Pemilu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

4. Daerah pemilihan selanjutnya disingkat Dapil adalah daerah tempat diadakannya proses pemungutan suara dalam Pemilu. 5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah panitia yang menyelenggarakan Pemilu di Jurusan Fisika FMIPA Unnes.

6. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PPU adalah panitia yang melaksanakan Pemilu di Jurusan Fisika FMIPA Unnes.

7. Panitia Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Umum di Jurusan Fisika FMIPA Unnes.

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

9. Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemilu yang selanjutnya disingkat JUKLAK JUKNIS Pemilu adalah ketetapan ketetapan aturan pelaksanaan dan teknis Pemilu yang bersifat mengikat berdasarkan kebutuhan di Jurusan Fisika. BAB II

Tujuan

Pasal 2

Pemilu Fisika bertujuan untuk memilih ketua Hima Fisika FMIPA Unnes yang diselenggarakan dalam waktu yang telah ditentukan dalam rangka perwujudan demokratisasi mahasiswa di Jurusan Fisika.BAB III

Azas PemiluPasal 3Penyelenggaraan Pemilu mahasiswa Fisika FMIPA Unnes didasarkan pada azas azas sebagai berikut :

1. Langsung, yaitu mahasiswa Fisika yang mempunyai hak pilih secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu.

2. Umum, yaitu penyelenggaraan Pemilu memberi kesempatan pada mahasiswa untuk terlibat di dalamnya.

3. Bebas, yaitu setiap mahasiswa Fisika mempuyai kebebasan dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi politiknya dalam Pemilu.

4. Rahasia, yaitu setiap mahasiswa Fisika yang mempumyai hak memilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam Pemilu.

5. Kejujuran, yaitu penyelenggaraan Pemilu yang dilandasi semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

6. Keadilan, yaitu penyelenggaraan Pemilu yang dilandasi oleh semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proposional terhadap semua komponen mahasiswa Fisika.BAB IVDaerah Pemilihan dan Hak Memilih dan Dipilih

Daerah Pemilihan

Pasal 4

1. Pemilihan ketua Hima Fisika dilakukan di Himpunan Mahasiswa Fisika FMIPA Unnes.

2. Pemilihan ketua Hima Fisika FMIPA Unnes dilakukan dengan sistem Popular Vote. 3. Popular Vote yaitu dengan perhitungan sistem satu pemilih satu suara ( one man one vote ).Hak Memilih

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa Jurusan Fisika yang masih aktif dan terdaftar mempunyai hak memilih.

2. Setiap anggota yang berhak memilih mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Hak Dipilih

Pasal 6

1. Setiap mahasiwa Jurusan Fisika yang masih aktif, berhak untuk dipilih jika telah terdaftar pada panitia Pemilu.

2. Setiap anggota yang berhak dipilih mempunyai hak dan kedudukan yang sama.BAB V

Perangkat Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU)Pasal 7

1. KPU adalah Panita yang menyelenggarakan Pemilu.

2. Susunan KPU dan mekanisme seleksi KPU ditentukan oleh KMJF.

3. Ketua KPU dipilih oleh KMJF.

4. KPU bertanggung jawab terhadap KMJF.

Pasal 8

Untuk melaksanakan Pemilu, KPU mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyiapkan Juklak Juklis penyelenggaraan Pemilu.

2. Melayani dan memfasilitasi proses pendaftaran bakal calon ketua HIMA.3. Menetapkan hasil pemungutan suara Hima Fisika.4. Mengesahkan hasil Pemilu.2. Mensosialisasikan hasil pemungutan suara ketua Hima Fisika.

Panitia Pemilihan Umum (PPU)

Pasal 91. PPU adalah kepanitiaan pelaksana teknis proses pemungutan suara dalam Pemilu di Jurusan Fisika FMIPA Unnes.

2. Susunan kepanitiaan dan mekanisme perekrutan anggota PPU ditetapkan oleh KMJF.

3. Ketua PPU dipilih oleh KMJF.

Pasal 10Untuk melaksanakan Pemilu, PPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:1. Menyiapkan teknis operasional pelaksanaan kampanye.

2. Melaksanakan Pemilu untuk memilih ketua Hima Fisika Unnes, yakni sebagai koordinator pelaksanaan teknis, fasilitator dan petugas TPS.

3. Menghitung hasil pemungutan suara untuk memilih ketua Hima Fisika.

BAB VI

Syarat Keikutsertaan dalam Pemilu

Ketua Hima FisikaPasal 11Seorang calon Ketua Hima Fisika harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sehat jasmani dan rohani.

3. WNI, dibuktikan dengan fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku.

4. Bukan sebagai pengurus partai politik di Indonesia maupun anggota organisasi terlarang dan atau komunis.

5. Mempunyai komitmen untuk memajukan Hima Fisika FMIPA Unnes.

6. Mahasiswa Jurusan Fisika dan terdaftar dalam jurnal registrasi BAAKK, dibuktikan dengan fotokopi KTM yang masih berlaku.

7. Mempunyai prestasi wawasan kepemimpinan, dibuktikan dengan surat keterangan lulus pelatihan kepemimpinan.

8. Mempunyai basis dukungan, dibuktikan dengan menyertakan KTM atau fotokopi KTM mahasiswa Jurusan Fisika minimal 40 orang dan tidak boleh sama antarcalon.

9. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diambil di panitia Pemilu.BAB VII

Kampanye Pemilu

Pasal 121. Dalam penyelenggaraan Pemilu, diadakan kampanye Pemilu.

2. Dalam kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mahasiswa mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadirinya.

3. Tata cara dan waktu kampanye diatur oleh KPU.

4. Kampanye Pemilu bisa berupa kampanye media, lisan, debat terbuka dan kreatif.

5. Kampanye debat terbuka bersifat wajib bagi seluruh kandidat ketua Hima Fisika.Larangan dalam Kampanye

Pasal 131. Dalam kampanye Pemilu dilarang :

a. Melakukan kampanye negatif dengan menghina suku, agama, ideologi, ras, dan golongan.

b. Menghasut dan memecah belah mahasiswa.

c. Mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.

e. Mengganggu aktifitas kampanye kandidat lain.

f. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

g. Menggunakan atribut parpol dan ormas tertentu.

h. Mengatasnamakan golongan.

i. Melakukan kampanye diluar waktu yang tlah ditentukan KPU dengan media apapun.

2. Ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu diatur dan ditetapkan oleh KPU.

Bab VIIISaksi

Pasal 141. Saksi adalah utusan kandidat yang diperkuat dengan adanya surat mandat dari calon ketua HIMA Fisika.

2. Saksi mempunyai hak bertanya dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.Bab IX

Pemungutan dan Penghitungan SuaraPasal 15Pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Hima Fisika dilaksanakan secara serentak di TPS, sesuai dengan waktu yang ditetapkan KPU.

Pasal 16Tempat pemungutan suara ditentukan oleh KPU.

Pasal 17Tata cara pemberian dan pemungutan suara diatur melalui ketetapan KPU.

Pasal 181. Setelah pemungutan suara berakhir, diadakan perhitungan suara di tempat yang telah ditetapkan KPU.

2. Proses penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang mendapat mandat dari calon ketua HIMA Fisika.

3. Acara penghitungan suara dapat dihadiri oleh seluruh mahasiswa Fisika.

4. Peserta Pemilu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang.

5. Apabila ada bakal calon ketua HIMA Fisika yang tidak menghadirkan saksi dalam penghitungan suara, maka penghitungan dapat terus dijalankan meskipun tanpa saksi salah satu bakal calon ketua HIMA Fisika dan penghitungan dianggap sah.

6. Saksi dapat mengajukan keberatan tentang proses maupun hasil penghitungan kepada panitia Pemilu jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian diajukan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

BAB X

Penetapan Hasil Pemilu

Pasal 191. Penetapan hasil pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh KPU.

2. Penetapan semua hasil suara menjadi ketetapan yang sah secara hukum dan mengikat untuk semua mahasiswa Jurusan Fisika.BAB XISosialisasi Hasil Pemilu

Pasal 201. Pengumuman hasil Pemilu Ketua Hima Fisika dilakukan oleh panitia Pemilu melalui sosialisasi pada mahasiswa dan pemberitahuan pada pihak terpilih.2. Waktu pengumuman hasil Pemilu ditentukan KPU.

BAB XIIPemungutan Suara Ulang

Pasal 21Apabila setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata dalam pemilihan ini terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain yang menghambat, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang di tempat tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan jadwal waktu yang ditetapkan KPU.

Pasal 22Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaiman yang dimaksud pada pasal 19 dilakukan selambatnya 2 (dua) hari sejak pemungutan suara.BAB XIIIPenutup

Pasal 231. Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini maka undang-undang Pemilu tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

3. Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam undang-undang ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.