uu no 8 tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
DESCRIPTION
Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindugan KonsumenTRANSCRIPT
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
UNDANGUNDANGREPUBLIKINDONESIANOMOR8TAHUN1999
TENTANGPERLINDUNGANKONSUMEN
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkansuatu masyarakat adil danmakmur yangmerata materiil danspiritual dalamerademokrasiekonomiberdasarkanPancasiladanUndangUndangDasar1945;
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada eraglobalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usahasehinggamampumenghasilkanberanekabarangdan/jasayangmemiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkankesejahteraanmasyarakatbanyakdansekaligusmendapatkankepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dariperdagangantanpamengakibatkankerugiankonsumen;
c. bahwasemakinterbukanyapasarnasionalsebagaiakibatdariprosesglobalisasi ekonomiharus tetapmenjaminpeningkatankesejahteraanmasyarakatsertakepatianatasmutu,jumlahdankeamananbarangdan/ataujasayangdiperolehnyadipasar;
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumenperlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungidirinyasertamenumbuhkembangkansikapperilakuusahayangbertanggungjawab;
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingankonsumendiIndonesiabelummemadai
Halaman1
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
f. bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukanperangkat peraturan perundangundangan untuk mewujudkankeseimbanganperlindungankepentingankonsumendanpelakuusahasehinggaterciptaperekonomianyangsehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undangundang tentangperlindungankonsumen.
Mengingat: Pasal5ayat(1),Pasal21ayat(1),Pasal27,danPasal33UndangUndangDasar1945
DenganpersetujuanDEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan: UNDANGUNDANGTENTANGPERLINDUNGANKONSUMEN
BABIKETENTUANUMUM
Pasal1Dalamundangundanginiyangdimaksuddengan:1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukumuntukmemberiperlindungankepadakonsumen2. Konsumen adalahsetiaporangpemakaibarangdan/atau jasayang tersediadalam
masyarakat,baikbagikepentingandirisendiri, keluarga,oranglainmaupunmakhlukhiduplaindantidakuntukdiperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentukbadanhukummaupunbukanbadanhukumyangdidirikandanberkedudukanataumelakukankegiatandalamwilayahhukumnegaraRepublikIndonesia,baiksendirimaupun bersamasamamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagaibidangekonomi.
Halaman2
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerakmaupuntidakbergerak,dapatdihabiskanmaupuntidakdapatdihabiskan,yangdapatuntukdiperdagangkan,dipakai,dipergunakan,ataudimanfaatkanolehkonsumen.
5. Jasa adalahsetiaplayananyangberbentukpekerjaanatauprestasiyangdisediakanbagimasyarakatuntukdimanfaatkanolehkonsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barangdan/ataujasauntukmenarikminatbelikonsumenterhadapbarangdan/ataujasayangakandansedangdiperdagangkan.
7. Imporbarangadalahkegiatanmemasukkanbarangkedalamdaerahpabean.8. Imporjasa adalahkegiatanpenyediaanjasaasinguntukdigunakandidalamwilayah
RepublikIndonesia.9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non
pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatanmenanganiperlindungankonsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telahdipersiapkandanditetapkan terlebihdahulusecarasepihakolehpelakuusahayangdituangkandalamsuatudokumendan/atauperjanjianyangmengikatdanwajibdipenuhiolehkonsumen.
11. BadanPenyelesaianSengketaKonsumen adalahbadanyangbertugasmenanganidanmenyelesaikansengketaantarapelakuusahadankonsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untukmembantuupayapengembanganperlindungankonsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputibidangperdagangan.
BABII
ASASDANTUJUAN
Pasal2
Halaman3
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dankeselamatankonsumen,sertakepastianhukum.
Pasal3Perlindungankonsumenbertujuan:a. meningkatkankesadaran, kemampuandankemandiriankonsumenuntukmelindungi
diri;b. mengangkatharkatdanmartabatkonsumendengancaramenghindarkannyadariekses
negatifpemakaianbarangdan/ataujasa;c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hakhaknyasebagaikonsumen;d. menciptakansistemperlindungankonsumenyangmengandungunsurkepastianhukum
danketerbukaaninformasisertaaksesuntukmendapatkaninformasi;e. menumbuhkankesadaranpelakuusahamengenaipentingnyaperlindungankonsumen
sehinggatumbuhsikapyangjujurdanbertanggungjawabdalamberusaha;f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksibarangdan/ataujasa,kesehatan,kenyamanan,keamanan,dankeselamatankonsumen.
BABIII
HAKDANKEWAJIBAN
BagianPertamaHakdanKewajibanKonsumen
Pasal4Hakkonsumenadalah:a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/ataujasa;b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebutsesuaidengannilaitukardankondisisertajaminanyangdijanjikan;
Halaman4
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
c. hakatasinformasiyangbenar,jelas,danjujurmengenaikondisidanjaminanbarangdan/ataujasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yangdigunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaperlindungankonsumensecarapatut;
f. hakuntukmendapatpembinaandanpendidikankonsumen;g. hakundukdiperlakukanataudilayanisecarabenardanjujursertatidakdiskriminatif;h. hakuntukmendapatkankompensasi,gantirugidan/ataupenggantian,apabilabarang
dan/atau jasayangditerima tidaksesuai denganperjanjianatau tidak sebagaimanamestinya;
i. hakhakyangdiaturdalamketentuanperaturanperundangundanganlainnya.
Pasal5Kewajibankonsumenadalah:a. membacaataumengikutipetunjukinformasidanprosedurpemakaianataupemanfaatan
barangdan/ataujasa,demikeamanandankeselamatan;b. beritikadbaikdalammelakukantransaksipembelianbarangdan/ataujasa;c. membayarsesuaidengannilaitukaryangdisepakati;d. mengikutiupayapenyelesaianhukumsengketaperlindungankonsumensecarapatut.
BagianKeduaHakdanKewajibanPelakuUsaha
Pasal6
Hakpelakuusahaadalah:a. hakuntukmenerimapembayaranyangsesuaidengankesepakatanmengenaikondisi
dannilaitukarbarangdan/ataujasayangdiperdagangkan;b. hakuntukmendapatperlindunganhukumdaritindakankonsumenyangberitikadtidak
baik;
Halaman5
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukumsengketakonsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugiankonsumentidakdiakibatkanolehbarangdan/ataujasayangdiperdagangkan;
e. hakhakyangdiaturdalamketentuanperaturanperundangundanganlainnya.
Pasal7Kewajibanpelakuusahaadalah:a. beritikadbaikdalammelakukankegiatanusahanya;b. memberikaninformasiyangbenar,jelasdanjujurmengenaikondisidanjaminanbarang
dan/ataujasasertamemberipenjelasanpenggunaan,perbaikandanpemeliharaan;c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkanketentuanstandarmutubarangdan/ataujasayangberlaku;e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
dan/ataujasatertentusertamemberijaminandan/ataugaransiatasbarangyangdibuatdan/atauyangdiperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan,pemakaiandanpemanfaatanbarangdan/ataujasayangdiperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantianapabila barangdan/atau jasayangditerimaataudimanfaatkantidaksesuaidenganperjanjian.
BABIV
PERBUATANYANGDILARANGBAGIPELAKUUSAHA
Pasal8(1) Pelakuusahadilarangmemproduksidan/ataumemperdagangkanbarangdan/ataujasa
yang:
Halaman6
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan danketentuanperaturanperundangundangan;
b. tidaksesuaidenganberatbersih,isibersihataunetto,danjumlahdalamhitungansebagaimanayangdinyatakandalamlabelatauetiketbarangtersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitunganmenurutukuranyangsebenarnya;
d. tidaksesuaidengankondisi,jaminan,keistimewaanataukemanjuransebagaimanadinyatakandalamlabel,etiketatauketeranganbarangdan/ataujasatersebut
e. tidaksesuaidenganmutu,tingkatan,komposisi,prosespengolahan,gaya,mode,ataupenggunaantertentusebagaimanadinyatakandalamlabelatauketeranganbarangdan/ataujasatersebut;
f. tidaksesuai dengan janji yangdinyatakandalamlabel, etiket, keterangan, iklanataupromosipenjualanbarangdan/ataujasatersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyangpalingbaikatasbarangtertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan"halal"yangdicantumkandalamlabel;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggalpembuatan,akibatsampingan,namadanalamatpelakuusahasertaketeranganlainuntukpenggunaanyangmenurutketentuanharusdipasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalambahasaIndonesiasesuaidenganketentuanperundangundanganyangberlaku.
(2) Pelakuusahadilarangmemperdagangkanbarangyangrusak,cacatataubekas,dantercemartanpamemberikaninformasisecaralengkapdanbenaratasbarangdimaksud.
(3) Pelakuusahadilarangmemperdagangkansediaan farmasi danpanganyang rusak,cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secaralengkapdanbenar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarangmemperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dariperedaran.
Halaman7
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal9(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
dan/ataujasasecaratidakbenar,dan/atauseolaholah:a. barangtersebuttelahmemenuhidan/ataumemilikipotonganharga,hargakhusus,
standarmututertentu,gayaataumodetertentu,karakteristiktertentu,sejarahataugunatertentu;
b. barangtersebutdalamkeadaanbaikdan/ataubaru;c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan,perlengkapantertentu,keuntungantertentu,ciricirikerjaatauaksesoritertentu;
d. barangdan/ataujasatersebutdibuatolehperusahaanyangmempunyaisponsor,persetujuanatauafiliasi;
e. barangdan/ataujasatersebuttersedia;f. barangtersebuttidakmengandungcacattersembunyi;g. barangtersebutmerupakankelengkapandaribarangtertentu;h. barangtersebutberasaldaridaerahtertentu;i. secaralangsungatautidaklangsungmerendahkanbarangdan/ataujasalain;j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandungrisikoatauefeksampingantampakketeranganyanglengkap;k. menawarkansesuatuyangmengandungjanjiyangbelumpasti.
(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untukdiperdagangkan.
(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkanpenawaran,promosi,danpengiklananbarangdan/ataujasatersebut.
Halaman8
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal10Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuatpernyataanyangtidakbenarataumenyesatkanmengenai:a. hargaatautarifsuatubarangdan/ataujasa;b. kegunaansuatubarangdan/ataujasa;c. kondisi,tanggungan,jaminan,hakataugantirugiatassuatubarangdan/ataujasa;d. tawaranpotonganhargaatauhadiahmenarikyangditawarkan;e. bahayapenggunaanbarangdan/ataujasa.
Pasal11Pelakuusahadalamhalpenjualanyangdilakukanmelaluicaraobralataulelang,dilarangmengelabui/menyesatkankonsumendengan;a. menyatakanbarangdan/ataujasatersebutseolaholahtelahmemenuhistandarmutu
tertentu;b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat
tersembunyi;c. tidakberniatuntukmenjualbarangyangditawarkanmelainkandenganmaksuduntuk
menjualbaranglain;d. tidakmenyediakanbarangdalamjumlahtertentudan/ataujumlahyangcukupdengan
maksudmenjualbarangyanglain;e. tidak menyediakan jasa dalamkapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksudmenjualjasayanglain;f. menaikkanhargaatautarifbarangdan/ataujasasebelummelakukanobral.
Pasal12Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barangdan/ataujasadenganhargaatautarifkhususdalamwaktudanjumlahtertentu,jikapelaku
Halaman9
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
usahatersebuttidakbermaksuduntukmelaksanakannyasesuaidenganwaktudanjumlahyangditawarkan,dipromosikan,ataudiiklankan.
Pasal13(1) Pelakuusahadilarangmenawarkan,mempromosikan,ataumengiklankansuatubarang
dan/jasadengancaramenjanjikanpemberianhadiahberupabarangdan/ataujasalainsecara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidaksebagaimanayangdijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obattradisional,suplemenmakanan,alatkesehatan,danjasapelayanankesehatandengancaramenjanjikanpemberianhadiahberupabarangdan/ataujasalain.
Pasal14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untukdiperdagangkandenganmemberikanhadiahmelaluicaraundian,dilaranguntuk:a. tidakmelakukanpenarikanhadiahsetelahbataswaktuyangdijanjikan;b. mengumumkanhasilnyatidakmelaluimediamassa;c. memberikanhadiahtidaksesuaidenganyangdijanjikan;d. menggantihadiahyangtidaksetaradengannilaihadiahyangdijanjikan.
Pasal15Pelakuusahadalammenawarkanbarangdan/ataujasayangdilarangmelakukandengancarapemaksaanataucaralainyangdapatmenimbulkangangguanbaikfisikmaupunpsikisterhadapkonsumen.
Pasal16
Halaman10
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pelakuusahadalammenawarkanbarangdan/ataujasamelaluipesanandilaranguntuk:a. tidakmenepatipesanandan/ataukesepakatanwaktupenyelesaiansesuaidenganyang
dijanjikan;b. tidakmenepatijanjiatassuatupelayanandan/atauprestasi.
Pasal17(1) Pelakuusahaperiklanandilarangmemproduksiiklanyang:
a. mengelabuikonsumenmengenaikualitas,kuantitas,bahan,kegunaandanhargabarangdan/atautarifjasasertaketepatanwaktupenerimaanbarangdan/ataujasa;
b. mengelabuijaminan/garansiterhadapbarangdan/ataujasa;c. memuatinformasiyangkeliru,salah,atautidaktepatmengenaibarangdan/atau
jasa;d. tidakmemuatinformasimengenairisikopemakaianbarangdan/ataujasa;e. mengeksploitasikejadiandan/atauseseorangtanpaseizinyangberwenangatau
persetujuanyangbersangkutan;f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai
periklanan.(2) Pelakuusahaperiklanandilarangmelanjutkanperedaran iklanyangtelahmelanggar
ketentuanpadaayat(1).
BABVKETENTUANPENCANTUMANKLAUSULABAKU
Pasal18(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiapdokumendan/atauperjanjianapabila:a. menyatakanpengalihantanggungjawabpelakuusaha;
Halaman11
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
b. menyatakan bahwapelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barangyangdibelikonsumen;
c. menyatakanbahwapelakuusahaberhakmenolakpenyerahankembaliuangyangdibayarkanatasbarangdan/ataujasayangdibeliolehkonsumen;
d. menyatakanpemberiankuasadari konsumenkepadapelakuusahabaiksecaralangsungmaupuntidaklangsunguntukmelakukansegalatindakansepihakyangberkaitandenganbarangyangdibeliolehkonsumensecaraangsuran;
e. mengaturperihalpembuktianatashilangnyakegunaanbarangataupemanfaatanjasayangdibeliolehkonsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangihartakekayaankonsumenyangmenjadiobyekjualbelijasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan,lanjutandan/ataupengubahanlanjutanyangdibuatsepihakolehpelakuusahadalammasakonsumenmemanfaatkanjasayangdibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untukpembebananhaktanggungan,hakgadai,atauhakjaminanterhadapbarangyangdibeliolehkonsumensecaraangsuran.
(2) Pelakuusahadilarangmencantumkanklausulabakuyang letakataubentuknyasulitterlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulitdimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumenatauperjanjianyangmemenuhiketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)dinyatakanbataldemihukum.
(4) Pelakuusahawajibmenyesuaikanklausulabakuyangbertentangandenganundangundangini.
Halaman12
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
BABVITANGGUNGJAWABPELAKUUSAHA
Pasal19
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran,danataukerugiankonsumenakibatmengkonsumsibarangdanataujasayangdihasilkanataudiperdagangkan.
(2) Gantirugisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupapengembalianuangatau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atauperawatankesehatandan/ataupemberiansantunanyangsesuaidenganketentuanperaturanperundangundanganyangberlaku.
(3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelahtanggaltransaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidakmenghapuskankemungkinanadanyatuntutanpidanaberdasarkanpembuktianlebihlanjutmengenaiadanyaunsurkesalahan.
(5) Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)tidakberlakuapabilapelakuusahadapatmembuktikanbahwakesalahantersebutmerupakankesalahankonsumen.
Pasal20
Pelakuusahaperiklananbertanggungjawabatasiklanyangdiproduksidansegalaakibatyangditimbulkanolehiklantersebut.
Pasal21
Halaman13
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabilaimportasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luarnegeri.
(2) Importirjasabertanggungjawabsebagaipenyediajasaasingapabilapenyediaanjasaasingtersebuttidakdilakukanolehagenatauperwakilanpenyediajasaasing.
Pasal22
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dantanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukanpembuktian.
Pasal23PelakuusahayangmenolakdanatautidakmemberitanggapandanatautidakmemenuhigantirugiatastuntutankonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal19ayat(1),ayat(2),ayat(3),danayat(4),dapatdigugatmelaluibadanpenyelesaiansengketakonsumenataumengajukankebadanperadilanditempatkedudukankonsumen.
Pasal24(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggungjawabatastuntutangantirugidanataugugatankonsumenapabila:a. pelakuusahalainmenjualkepadakonsumentanpamelakukanperubahanapapun
atasbarangdan/ataujasatersebut;b. pelakuusahalain,didalamtransaksijualbelitidakmengetahuiadanyaperubahan
barangdan/ataujasayangdilakukanolehpelakuusahaatautidaksesuaidengancontoh,mutu,dankomposisi.
Halaman14
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(2) Pelakuusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibebaskandari tanggungjawabatas tuntutanganti rugi dan/ataugugatankonsumenapabilapelakuusaha lainyangmembelibarangdan/ataujasamenjualkembalikepadakonsumendenganmelakukanperubahanatasbarangdan/ataujasatersebut.
Pasal25
(1) Pelakuusahayangmemproduksi barangyangpemanfaatannyaberkelanjutandalam
batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadangdan/ataufasilitaspurnajualdanwajibmemenuhijaminanataugaransisesuaidenganyangdiperjanjikan.
(2) Pelakuusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertanggungjawabatastuntutangantirugidan/ataugugatankonsumenapabilapelakuusahatersebut:a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
perbaikan;b. tidakmemenuhiataugagalmemenuhijaminanataugaransiyangdiperjanjikan.
Pasal26
Pelakuusahayangmemperdagangkanjasawajibmemenuhijaminandan/ataugaransiyangdisepakatidan/atauyangdiperjanjikan.
Pasal27Pelakuusaha yangmemproduksi barangdibebaskandari tanggung jawabataskerugianyangdideritakonsumen,apabila:a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;
Halaman15
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
b. cacatbarangtimbulpadakemudianhari;c. cacattimbulakibatditaatinyaketentuanmengenaikualifikasibarang;d. kelalaianyangdiakibatkanolehkonsumen;e. lewatnyajangkawaktupenuntutan4(empat)tahunsejakbarangdibeliataulewatnya
jangkawaktuyangdiperjanjikan.
Pasal28PembuktianterhadapadatidaknyaunsurkesalahandalamgugatangantirugisebagaimanadimaksuddalamPasal19,Pasal22,danPasal23merupakanbebandantanggungjawabpelakuusaha.
BABVIIPEMBINAANDANPENGAWASAN
BagianPertama
Pembinaan
Pasal29(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha sertadilaksanakannyakewajibankonsumendanpelakuusaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumensebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanolehMenteridan/ataumenteriteknisterkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi ataspenyelenggaraanperlindungankonsumen.
(4) Pembinaanpenyelenggaraanperlindungankonsumensebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputiupayauntuk:
a. terciptanyaiklimusahadantumbuhnyahubunganyangsehatantarapelakuusahadankonsumen;
Halaman16
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
b. berkembangnyalembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakat;c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitiandanpengembangandibidangperlindungankonsumen.5. Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaanpenyelenggaraanperlindungankonsumen
diaturdenganPeraturanPemerintah.BagianKeduaPengawasan
Pasal30
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumenserta penerapan
ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah,masyarakat,danlembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakat.
(3) Pengawasanolehpemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanolehMenteridan/ataumenteriteknisterkait.
(4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakatdilakukanterhadapbarangdan/ataujasayangberedardipasar.
(5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyatamenyimpangdariperaturanperundangundanganyangberlakudanmembahayakankonsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai denganperaturanperundangundanganyangberlaku.
(6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungankonsumenswadayamasyarakatdapatdisebarluaskankepadamasyarakatdandapatdisampaikankepadaMenteridanmenteriteknis.
(7) Ketentuanpelaksanaantugaspengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),danayat(3)ditetapkandenganPeraturanPemerintah.
BABVIII
BADANPERLINDUNGANKONSUMENNASIONAL
BagianPertama
Halaman17
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Nama,Kedudukan,Fungsi,danTugas
Pasal31
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk BadanPerlindunganKonsumenNasional.
Pasal32Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara RepublikIndonesiadanbertanggungjawabkepadaPresiden.
Pasal33Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran danpertimbangankepadapemerintahdalamupayamengembangkanperlindungankonsumendiIndonesia.
Pasal34(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
PerlindunganKonsumenNasionalmempunyaitugas:a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunankebijaksanaandibidangperlindungankonsumen;b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan
yangberlakudibidangperlindungankonsumen;c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatankonsumen;d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;e. menyebarluaskaninformasimelaluimediamengenaiperlindungankonsumendan
memasyarakatkansikapkeberpihakankepadakonsumen;
Halaman18
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
f. menerimapengaduantentangperlindungankonsumendarimasyarakat,lembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakat,ataupelakuusaha;
g. melakukansurveiyangmenyangkutkebutuhankonsumen.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
PerlindunganKonsumenNasionaldapatbekerjasamadenganorganisasikonsumeninternasional.
BagianKedua
SusunanOrganisasidanKeanggotaan
Pasal35(1) BadanPerlindunganKonsumenNasionalterdiriatasseorangketuamerangkapanggota,
seorang wakil ketuamerangkap anggota, serta sekurangkurangnya 15 (limabelas)orang dan sebanyakbanyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakilisemuaunsur.
(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan olehPresidenatasusulMenteri,setelahdikonsultasikankepadaDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia.
(3) Masajabatanketua,wakilketua,dananggotaBadanPerlindunganKonsumenNasionalselama(3) tiga tahundandapat diangkatkembali untuk1 (satu) kali masa jabatanberikutnya.
(4) KetuadanwakilketuaBadanPerlindunganKonsumenNasionaldipiliholehanggota.
Pasal36AnggotaBadanPerlindunganKonsumenNasionalterdiriatasunsur:a. pemerintah;
Halaman19
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
b. pelakuusaha;c. lembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakat;d. akademis;dane. tenagaahli.
Pasal37PersyaratankeanggotaanBadanPerlindunganKonsumenNasionaladalah:a. warganegaraRepublikIndonesia;b. berbadansehat;c. berkelakuanbaik;d. tidakpernahdihukumkarenakejahatan;e. memilikipengetahuandanpengalamandibidangperlindungankonsumen;danf. berusiasekurangkurangnya30(tigapuluh)tahun.
Pasal38KeanggotaanBadanPerlindunganKonsumenNasionalberhentikarena:a. meninggaldunia;b. mengundurkandiriataspermintaansendiri;c. bertempattinggaldiluarwilayahRepublikIndonesia;d. sakitsecaraterusmenerus;e. berakhirmasajabatansebagaianggota;atauf. diberhentikan.
Pasal39(1) Untukkelancaranpelaksanaantugas,BadanPerlindunganKonsumen,Nasionaldibantu
olehsekretariat.(2) Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpinolehseorangsekretarisyang
diangkatolehKetuaBadanPerlindunganKonsumenNasional.(3) Fungsi, tugas,dantatakerjasekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
dalamkeputusanKetuaBadanPerlindunganKonsumenNasional.
Halaman20
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal40
(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilandiIbuKotaDaerahTingkatIuntukmembantupelaksanaantugasnya.(2) Pembentukanperwakilansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanlebihlanjut
dengankeputusanKetuaBadanPerlindunganKonsumenNasional.Pasal41
Dalampelaksanaan tugas, BadanPerlindunganKonsumenNasional bekerjaberdasarkantatakerjayangdiaturdengankeputusanKetuaBadanPerlindunganKonsumenNasional.
Pasal42BiayauntukpelaksanaantugasBadanPerlindunganKonsumenNasionaldibebankankepadaanggaranpendapatandanbelanjanegaradansumberlainyangsesuaidenganperaturanperundangundanganyangberlaku.
Pasal43Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen NasionaldiaturdalamPeraturanPemerintah.
BABIXLEMBAGAPERLINDUNGANKONSUMEN
SWADAYAMASYARAKAT
Pasal44(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhisyarat.
Halaman21
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untukberperanaktifdalammewujudkanperlindungankonsumen.
(3) Tugaslembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakatmeliputikegiatan:a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ataujasa;
b. memberikannasihatkepadakonsumenyangmemerlukannya;c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhanataupengaduankonsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaanperlindungankonsumen.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdalamPeraturanPemerintah.
BABX
PENYELESAIANSENGKETA
BagianPertamaUmum
Pasal45
(1) Setiapkonsumenyangdirugikandapatmenggugatpelakuusahamelaluilembagayang
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelakuusaha atau melaluiperadilanyangberadadilingkunganperadilanumum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluarpengadilanberdasarkanpilihansukarelaparapihakyangbersengketa.
Halaman22
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(3) Penyelesaiansengketadiluarpengadilansebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidakmenghilangkantanggungjawabpidanasebagaimanadiaturdalamUndangundang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,gugatanmelaluipengadilanhanyadapatditempuhapabilaupayatersebutdinyatakantidakberhasilolehsalahsatupihakatauolehparapihakyangbersengketa.
Pasal46
(1) Gugatanataspelanggaranpelakuusahadapatdilakukanoleh:
a. seorangkonsumenyangdirugikanatauahliwarisyangbersangkutan;b. kelompokkonsumenyangmempunyaikepentinganyangsama;c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnyamenyebutkandengantegasbahwatujuandidirikannyaorganisasitersebutadalahuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatansesuaidengananggarandasarnya;
d. pemerintahdan/atauinstansiterkaitapabilabarangdan/ataujasayangdikonsumsiataudimanfaatkanmengakibatkankerugianmateri yangbesar dan/ataukorbanyangtidaksedikit.
(2) Gugatanyangdiajukanolehsekelompokkonsumen,lembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakatataupemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,hurufc,atauhurufddiajukankepadaperadilanumum.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikerugianmateriyangbesardan/ataukorbanyangtidaksedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan PeraturanPemerintah.
BagianKeduaPenyelesaianSengketadiLuarPengadilan
Halaman23
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal47
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapaikesepakatanmengenaibentukdanbesarnyagantirugidan/ataumengenaitindakantertentuuntukmenjamintidakakanterjadikembaliatautidakakanterulangkembalikerugianyangdideritaolehkonsumen.
BagianKetigaPenyelesaianSengketaMelaluiPengadilan
Pasal48
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentangperadilanumumyangberlakudenganmemperhatikanketentuandalamPasal45.
BABXIBADANPENYELESAIANSENGKETAKONSUMEN
Pasal49
(1) PemerintahmembentukbadanpenyelesaiansengketakonsumendiDaerahTingkatII
untukpenyelesaiansengketakonsumendiluarpengadilan.(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
seseorangharusmemenuhisyaratsebagaiberikut:a. warganegaraRepublikIndonesia;b. berbadansehat;c. berkelakuanbaik;d. tidakpernahdihukumkarenakejahatan;e. memilikipengetahuandanpengalamandibidangperlindungankonsumen;f. berusiasekurangkurangnya30(tigapuluh)tahun.
Halaman24
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsurkonsumen,danunsurpelakuusaha.
(4) Anggotasetiapunsursebagaimanadimaksudpadaayat(3)berjumlahsedikitdikitnya3(tiga)orang,dansebanyakbanyaknya5(lima)orang.
(5) Pengangkatandanpemberhentiananggota badanpenyelesaiansengketa konsumenditetapkanolehMenteri.
Pasal50BadanpenyelesaiansengketakonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal49ayat(1)terdiriatas:a. ketuamerangkapanggota;b. wakilketuamerangkapanggota;c. anggota.
Pasal51(1) Badan penyelesaiansengketa konsumendalammenjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretariat.(2) Sekretariatbadanpenyelesaiansengketakonsumenterdiriataskepalasekretariatdan
anggotasekretariat.(3) Pengangkatan danpemberhentian kepala sekretariat dananggota sekretariat badan
penyelesaiansengketakonsumenditetapkanolehMenteri.
Pasal52Tugasdanwewenangbadanpenyelesaiansengketakonsumenmeliputi:a. melaksanakanpenanganandanpenyelesaiansengketakonsumen,dengancaramelalui
mediasiatauarbitraseataukonsiliasi;b. memberikankonsultasiperlindungankonsumen;
Halaman25
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
c. melakukanpengawasanterhadappencantumanklausulabaku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undangundangini;e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinyapelanggaranterhadapperlindungankonsumen;f. melakukanpenelitiandanpemeriksaansengketaperlindungankonsumen;g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungankonsumen;h. memanggil danmenghadirkansaksi,saksiahli dan/atausetiaporangyangdianggap
mengetahuipelanggaranterhadapUndangundangini;i. memintabantuanpenyidikuntukmenghadirkanpelakuusaha,saksi,saksiahli, atau
setiaporangsebagaimanadimaksudpadahuruf gdanhuruf h, yang tidakbersediamemenuhipanggilanbadanpenyelesaiansengketakonsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain gunapenyelidikandan/ataupemeriksaan;
k. memutuskandanmenetapkanadaatautidakadanyakerugiandipihakkonsumen;l. memberitahukanputusankepadapelakuusahayangmelakukanpelanggaranterhadap
perlindungankonsumen;m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undangundangini.Pasal53
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaiansengketakonsumenDaerahTingkatIIdiaturdalamsuratkeputusanmenteri.
Pasal54(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian
sengketakonsumenmembentukmajelis.
Halaman26
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
(2) Jumlahanggotamajelissebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusganjildansedikitsedikitnya3 (tiga) orangyangmewakili semuaunsursebagaimanadimaksuddalamPasal49ayat(3),sertadibantuolehseorangpanitera.
(3) Putusanmajelisfinaldanmengikat.(4) Ketantuanteknis lebihlanjutmengenaipelaksanaantugasmajelisdiaturdalamsurat
keputusanmenteri.
Pasal55Badanpenyelesaiansengketakonsumenwajibmengeluarkanputusanpalinglambatdalamwaktu21(duapuluhsatu)harikerjasetelahgugatanditerima.
Pasal56(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelakuusahawajibmelaksanakanputusantersebut.
(2) ParapihakdapatmengajukankeberatankepadaPengadilanNegeripalinglambat14(empatbelas)harikerjasetelahmenerimapemberitahuanputusantersebut.
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dianggap menerimaputusan badan penyelesaian sengketakonsumen.
(4) Apabilaketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(3)tidakdijalankanoleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusantersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuanperundangundanganyangberlaku.
(5) Putusanbadanpenyelesaiansengketakonsumensebagaimanadimaksudpadaayat(3)merupakanbuktipermulaanyangcukupbagipenyidikuntukmelakukanpenyidikan.
Pasal57
Halaman27
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 ayat (3) dimintakan penetapaneksekusinyakepadaPengadilanNegeriditempatkonsumenyangdirugikan.
Pasal58(1) PengadilanNegeriwajibmengeluarkanputusanataskeberatansebagaimanadimaksud
dalamPasal 56 ayat (2) dalamwaktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejakditerimanyakeberatan.
(2) TerhadapputusanPengadilanNegerisebagaimanadimaksudpadaayat(1),parapihakdalamwaktupalinglama14(empatbelas)haridapatmengajukankasasikeMahkamahAgungRepublikIndonesia.
(3) MahkamahAgungRepublikIndonesiawajibmengeluarkanputusandalamwaktupalinglambat30(tigapuluh)harisejakmenerimapermohonankasasi.
BABXII
PENYIDIKAN
Pasal59(1) SelainPejabatPolisiNegaraRepublikIndonesia,PejabatPegawaiNegeriSipiltertentu
dilingkunganinstansipemerintahyanglingkuptugasdantanggungjawabnyadibidangperlindungankonsumenjugadiberiwewenangkhusussebagaipenyidiksebagaimanadimaksuddalamUndangundangHukumAcaraPidanayangberlaku.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengantindakpidanadibidangperlindungankonsumen;b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga
melakukantindakpidanadibidangperlindungankonsumen;c. memintaketerangandanbahanbuktidariorangataubadanhukumsehubungan
denganperistiwatindakpidanadibidangperlindungankonsumen;
Halaman28
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
d. melakukanpemeriksaanataspembukuan,catatan,dandokumenlainberkenaandengantindakpidanadibidangperlindungankonsumen;
e. melakukanpemeriksaanditempattertentuyangdidugaterdapatbahanbuktisertamelakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikanbuktidalamperkaratindakpidanadibidangperlindungankonsumen.
f. memintabantuanahlidalamrangkapelaksanaantugaspenyidikantindakpidanadibidangperlindungankonsumen.
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada PenyidikPejabatPolisiNegaraRepublikIndonesia.
(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyampaikanhasilpenyidikankepadaPenuntutUmummelaluiPenyidikPejabatPolisiNegaraRepublikIndonesia.
BABXIII
SANKSI
BagianPertamaSanksiAdministratif
Pasal60
(1) Badanpenyelesaiansengketakonsumenberwenangmenjatuhkansanksiadministratif
terhadappelakuusahayangmelanggarPasal19ayat(2)danayat(3),Pasal20,Pasal25danPasal26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00(duaratusjutarupiah).
(3) Tatacarapenetapansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturlebihlanjutdalamperaturanperundangundangan.
BagianKedua
Halaman29
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
SanksiPidana
Pasal61Penuntutanpidanadapatdilakukanterhadappelakuusahadan/ataupengurusnya.
Pasal62(1) PelakuusahayangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal8,Pasal
9,Pasal10,Pasal13ayat(2),Pasal15,Pasal17ayat(1)hurufa,hurufb,hurufc,hurufe,ayat(2)danPasal18dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahunataupidanadendapalingbanyakRp2.000.000.000,00(duamilyarrupiah).
(2) PelakuusahayangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal11,Pasal12,Pasal13ayat(1),Pasal14,Pasal16,danPasal17ayat(1)hurufddanhuruffdipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyakRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah).
(3) Terhadappelanggaranyangmengakibatkan lukaberat, sakit berat, cacat tetapataukematiandiberlakukanketentuanpidanayangberlaku.
Pasal63
TerhadapsanksipidanasebagaimanadimaksuddalamPasal62,dapatdijatuhkanhukumantambahan,berupa:a. perampasanbarangtertentu;b. pengumumankeputusanhakim;c. pembayarangantirugi;d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;e. kewajibanpenarikanbarangdariperedaran;atauf. pencabutanizinusaha.
Halaman30
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
BABXIVKETENTUANPERALIHAN
Pasal64
Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan melindungi konsumenyang telah ada pada saat undangundang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlakusepanjangtidakdiatursecarakhususdan/atautidakbertentangandenganketentuandalamundangundangini.
BABXVKETENTUANPENUTUP
Pasal65
Undangundang ini mulai berlakusetelah1 (satu) tahunsejakdiundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini denganpenempatannyadalamLembaranNegaraRepublikIndonesia.
DisahkandiJakartaPadatanggal20April1999
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA
ttd.
BACHARUDDINJUSUFHABIBIE
DiundangkandiJakartaPadatanggal20April1999
MENTERINEGARASEKRETARISNEGARAREPUBLIKINDONESIA
Halaman31
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
ttd.
AKBARTANDJUNGLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN1999
NOMOR42
PENJELASANATAS
UNDANGUNDANGREPUBLIKINDONESIANOMOR8TAHUN1999
TENTANGPERLINDUNGANKONSUMEN
I. UMUMPembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidangperindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barangdan/ataujasayangdapatdikonsumsi.Disampingitu,globalisasidanperdaganganbebasyangdidukungolehkemajuanteknologi telekomunikasidaninformatika telahmemperluasruanggerakarustransaksibarangdan/ataujasamelintasibatasbataswilayahsuatunegara,sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupunproduksidalamnegeri.
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karenakebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sertasemakinterbukalebarkebebasanuntukmemilihanekajeniskualitasbarangdan/ataujasasesuaidengankeinginandankemampuankonsumen.
Disisilain,kondisidanfenomenatersebutdiatasdapatmengakibatkankedudukanpelakuusahadankonsumenmenjadi tidak seimbangdankonsumenberadapada posisi yanglemah.Konsumenmenjadiobjekaktivitasbisnisuntukmeraupkeuntunganyangsebesarbesarnyaolehpelakuusahamelaluikiatpromosi,carapenjualan,sertapenerapanperjanjianstandaryangmerugikankonsumen.
Halaman32
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Faktorutamayangmenjadikelemahankonsumenadalahtingkatkesadarankonsumenakanhaknyamasihrendah.Haliniterutamadisebabkanolehrendahnyapendidikan konsumen.Olehkarena itu, UndangundangPerlindunganKonsumendimaksudkanmenjadi landasanhukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan danpendidikankonsumen.
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelakuusaha,yangpadadasarnyaprinsipekonomipelakuusahaadalahmendapatkeuntunganyangsemaksimalmungkindenganmodalseminimalmungkin.Prinsipinisangatmerugikankepentingankonsumen,baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.
Atasdasarkondisisebagaimanadipaparkandiatas,perluupayapemberdayaankonsumenmelaluipembentukanundangundangyangdapatmelindungikepentingankonsumensecaraintegratifdankomprehensifsertadapatditerapkansecaraefektifdimasyarakat.
Pirantihukumyangmelindungikonsumentidakdimaksudkanuntukmematikanusahaparapelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklimberusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalammenghadapipersainganmelaluipenyediaanbarangdan/ataujasayangberkualitas.
Disampingitu,UndangundangtentangPerlindunganKonsumeninidalampelaksanaannyatetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itudilakukanmelaluiupayapembinaandanpenerapansanksiataspelanggarannya.
Undangundang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu padafilosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunanhukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangkamembangunmanusia Indonesia seutuhnyayangberlandaskanpada falsafahkenegaraanRepublik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UndangUndangDasar1945.
Disamping itu, Undangundang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukanmerupakan awal dan akhir dari hukumyang mengatur tentang perlindungan konsumen,
Halaman33
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
sebabsampaipadaterbentuknyaUndangundangtentangPerlindunganKonsumeninitelahadabeberapaundangundangyangmaterinyamelindungikepentingankonsumen,seperti:a. Undangundang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undangundang;
b. UndangundangNomor2Tahun1966tentangHygiene;c. UndangundangNomor5Tahun1974tentangPokokpokokPemerintahandiDaerah;d. UndangundangNomor2Tahun1981tentangMetrologiLegal;e. UndangundangNomor3Tahun1982tentangWajibDaftarPerusahaan;f. UndangundangNomor5Tahun1984tentangPerindustrian;g. UndangundangNomor15Tahun1985tentangKetenagalistrikan;h. UndangundangNomor1Tahun1987tentangKamarDagangdanIndustri;i. UndangundangNomor23Tahun1992tentangKesehatan;j. UndangundangNomor7Tahun1994tentangAgreementEstablishingTheWorldTrade
Organization(PersetujuanPembentukanOrganisasiPerdaganganDunia);k. UndangundangNomor1Tahun1995tentangPerseroanTerbatas;l. UndangundangNomor9Tahun1995tentangUsahaKecil;m. UndangundangNomor7Tahun1996tentangPangan;n. UndangundangNomor12Tahun1997tentangperubahanAtasUndangundangHak
CiptasebagaimanatelahdiubahdenganUndangundangNomor7Tahun1987;o. UndangundangNomor13Tahun1997tentangPerubahanAtasUndangundangNomor
6Tahun1989tentangPaten;p. UndangundangNomor14Tahun1997tentangPerubahanAtasUndangundangNomor
19Tahun1989tentangMerek;q. UndangundangNomor23Tahun1997tentangPengelolaanLingkunganHidup;r. UndangundangNomor24Tahun1997tentangPenyiaran;s. UndangundangNomor25Tahun1997tentangKetenagakerjaan;t. UndangundangNomor10Tahun1998tentangPerubahanAtasUndangundangNomor
7Tahun1992tentangPerbankan.
Perlindungankonsumendalamhalpelakuusahamelanggarhakataskekayaanintelektual(HAK)tidakdiaturdalamUndangundangtentangPerlindunganKonsumeninikarenasudah
Halaman34
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
diatur dalamUndangundangNomor12Tahun1997 tentangHakCipta, UndangundangNomor13Tahun97tentangPaten,danUndangundangNomor14Tahun1997tentangMerek,yangmelarangmenghasilkanataumemperdagangkanbarangdan/atau jasayangmelanggarketentuantentangHAKI.
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalamUndangundang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam UndangundangNomor23Tahun1997tentangPengelolaanLingkunganHidupmengenaikewajibansetiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkunganhidupserta mencegahdanmenanggulangipencemarandanperusakanlingkunganhidup.
Dikemudianharimasihterbukakemungkinanterbentuknyaundangundangbaruyangpadadasarnya memuat ketentuanketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian,Undangundang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yangmengintegrasikandanmemperkuatpenegakanhukumdibidangperlindungankonsumen.
II. PASALDEMIPASALPasal1Angka1
CukupjelasAngka2
Didalamkepustakaanekonomidikenalistilahkonsumenakhirdankonsumenantara.Konsumenakhiradalahpenggunaataupemanfaatakhirdarisuatuproduk,sedangkankonsumenantaraadalahkonsumenyangmenggunakansuatuproduksebagaibagiandari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undangundang iniadalahkonsumenakhir.
Angka3Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,koperasi,BUMN,koperasi,importir,pedagang,distributor,danlainlain.
Angka4Cukupjelas
Angka5
Halaman35
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
CukupjelasAngka6
CukupjelasAngka7
CukupjelasAngka8
CukupjelasAngka9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayaperlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjaditanggungjawabbersamaantarapemerintahdanmasyarakat.
Angka10Cukupjelas
Angka11Badan ini dibentukuntukmenangani penyelesaiansengketakonsumenyangefisien,cepat,murahdanprofesional.
Angka12Cukupjelas
Angka13Cukupjelas
Pasal2
Perlindungankonsumendiselenggarakansebagaiusahabersamaberdasarkan5(lima)asasyangrelevandalampembangunannasionalyaitu:1. Asasmanfaat dimaksudkanuntuk mengamanatkanbahwasegala upayadalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnyabagikepentingankonsumendanpelakuusahasecarakeseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkansecara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelakuusahauntukmemperolehhaknyadanmelaksanakankewajibannyasecaraadil.
Halaman36
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antarakepentingankonsumen,pelakuusahadanpemerintahdalamartimateriilataupunspiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikanjaminanataskeamanandankeselamatankepadakonsumendalampenggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi ataudigunakan.
5. Asaskepastianhukumdimaksudkanagarbaikpelakuusahamaupunkonsumenmenaati hukumdanmemperolehkeadilandalampenyelenggaraanperlindungankonsumen,sertanegaramenjaminkepastianhukum.
Pasal3
Cukupjelas
Pasal4Hurufa
CukupjelasHurufb
CukupjelasHurufc
CukupjelasHurufd
CukupjelasHurufe
CukupjelasHuruff
CukupjelasHurufg
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatifberdasarkansuku,agama,budaya,daerah,pendidikan,kaya,miskindanstatussosiallainnya.
Halaman37
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufhCukupjelas
HurufiCukupjelas
Pasal5
Cukupjelas
Pasal6Cukupjelas
Pasal7Hurufa
CukupjelasHurufb
CukupjelasHurufc
Pelakuusahadilarangmembedabedakankonsumendalammemberikanpelayanan.Pelakuusahadilarangmembedabedakanmutupelayanankepadakonsumen.
HurufdCukupjelas
HurufeYangdimaksuddenganbarangdan/ataujasatertentuadalahbarangyangdapatdiujiataudicobatanpamengakibatkankerusakanataukerugian.
Huruff
CukupjelasHurufg
CukupjelasPasal8Ayat(1)
Halaman38
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufaCukupjelas
HurufbCukupjelas
HurufcCukupjelas
HurufdCukupjelas
HurufeCukupjelas
HuruffCukupjelas
HurufgJangkawaktupenggunaan/pemanfaatannyayangpalingbaikadalahterjemahandarikatabestbeforeyangbiasadigunakandalamlabelprodukmakanan.
HurufhCukupjelas
Hurufi
CukupjelasHurufj
CukupjelasAyat(2)
Barangbarang yang dimaksud adalah barangbarang yang tidak membahayakankonsumenmenurutperaturanperundangundanganyangberlaku.
Ayat(3)
Sediaanfarmasidanpanganyangdimaksudadalahyangmembahayakankonsumenmenurutperaturanperundangundanganyangberlaku.
Halaman39
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Ayat(4)Menteridanmenteriteknisberwenangmenarikbarangdan/ataujasadariperedaran.
Pasal9Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Pasal10
CukupjelasPasal11Hurufa
CukupjelasHurufb
CukupjelasHurufc
CukupjelasHurufd
Yangdimaksuddengan jumlah tertentudan jumlahyangcukupadalah jumlahyangmemadaisesuaidenganantisipasipermintaankonsumen.
HurufeCukupjelas
HuruffCukupjelas
Pasal14
Halaman40
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
CukupjelasPasal15
CukupjelasPasal16
CukupjelasPasal17Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
CukupjelasPasal18Ayat(1)
Larangan inidimaksudkanuntukmenempatkankedudukankonsumensetaradenganpelakuusahaberdasarkanprinsipkebebasanberkontrak.
HurufaCukupjelas
HurufbCukupjelas
HurufcCukupjelas
HurufdCukupjelas
HurufeCukupjelas
HuruffCukupjelas
HurufgCukupjelas
Hurufh
Halaman41
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Pasal19Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Ayat(5)Cukupjelas
Pasal20Cukupjelas
Pasal21Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Halaman42
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal22Ketentuaninidimaksudkanuntukmenerapkansistembebanpembuktianterbalik.
Pasal23
CukupjelasPasal24Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
CukupjelasPasal25Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
CukupjelasPasal26
Cukupjelas
Pasal27Hurufa
CukupjelasHurufb
Cacat timbuldi kemudianhari adalahsesudah tanggalyangmendapat jaminandaripelakuusahasebagaimanadiperjanjikan,baiktertulismaupunlisan.
HurufcYangdimaksuddengankualifikasi barangadalahketentuanstandardisasi yangtelahditetapkanpemerintahberdasarkankesepakatansemuapihak.
Halaman43
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufdCukupjelas
HurufeJangkawaktuyangdiperjanjikanituadalahmasagaransi
Pasal28Cukupjelas
Pasal29Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)
Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Ayat(5)Cukupjelas
Pasal30Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggungjawabsecarateknismenurutbidangtugasnya.
Halaman44
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Ayat(3)Pengawasanyang dilakukan oleh masyarakat dan lembagaperlindungan konsumenswadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasardengancarapenelitian,pengujiandan/atausurvei.
Aspekpengawasanmeliputipemuataninformasitentangrisikopenggunaanbarangjikadiharuskan,pemasanganlabel,pengiklanan,danlainlainyangdisyaratkanberdasarkanketentuanperaturanperundangundangandankebiasaandalampraktikduniausaha.
Ayat(4)Cukupjelas
Ayat(5)Cukupjelas
Ayat(6)
CukupjelasPasal31
CukupjelasPasal32
CukupjelasPasal33
CukupjelasPasal34Ayat(1)Hurufa
Cukupjelas
Halaman45
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufbCukupjelas
HurufcCukupjelas
HurufdCukupjelas
HurufeKeberpihakankepadakonsumendimaksudkanuntukmeningkatkansikappeduliyangtinggiterhadapkonsumen(wiseconsumerism).
HuruffCukupjelas
HurufgCukupjelas
Ayat(2)
CukupjelasPasal35Ayat(1)
Jumlahwakilsetiapunsurtidakharussama.Ayat(2)
Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Ayat(4)
CukupjelasPasal36Hurufa
Cukupjelas
Halaman46
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufbCukupjelas
HurufcCukupjelas
HurufdAkademisadalahmerekayangberpendidikantinggidananggotaperguruantinggi.
HurufeTenagaahliadalahmerekayangberpengalamandibidangperlindungankonsumen.
Pasal37
CukupjelasPasal38Hurufa
CukupjelasHurufb
CukupjelasHurufc
CukupjelasHurufd
Sakitsecaraterusmenerussehinggatidakmampumelaksanakantugasnya.Hurufe
CukupjelasHuruff
CukupjelasPasal39Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
Cukupjelas
Halaman47
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Ayat(3)
Cukupjelas
Pasal40Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasionaladalahkeputusanyangditetapkanberdasarkanmusyawarahanggota.
Pasal41
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasionaladalahkeputusanyangditetapkanberdasarkanmusyawarahanggota.
Pasal42
CukupjelasPasal43
CukupjelasPasal44Ayat(1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui sertabergerakdibidangperlindungankonsumen.
Ayat(2)
CukupjelasAyat(3)
Cukupjelas
Halaman48
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Ayat(4)
CukupjelasPasal45Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
Penyelesaiansengketakonsumensebagaimanadimaksudpadaayatinitidakmenutupkemungkinanpenyelesaiandamaiolehparapihakyangbersengketa.Padasetiaptahapdiusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yangbersengketa.
Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yangdilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen)tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidakbertentangandenganundangundangini.
Ayat(3)Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Pasal46Ayat(1)Hurufa
CukupjelasHurufb
Undangundanginimengakuigugatankelompokatauclassaction.Gugatankelompokatauclassactionharusdiajukanolehkonsumenyangbenarbenardirugikandandapatdibuktikansecarahukum,salahsatudiantaranyaadalahadanyabuktitransaksi.
Halaman49
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
HurufcCukupjelas
HurufdTolokukurkerugianmateriyangbesardan/ataukorbanyangtidaksedikityangdipakaiadalahbesardampaknyaterhadapkonsumen.
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Pasal47Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yangmenerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikankonsumentersebut.
Pasal48
CukupjelasPasal49Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Unsurkonsumenadalah lembagaperlindungankonsumenswadayamasyarakatatausekelompokkonsumen.
Ayat(4)Cukupjelas
Ayat(5)Cukupjelas
Halaman50
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal50Cukupjelas
Pasal51Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Pasal52
Cukupjelas
Pasal53Cukupjelas
Pasal54Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badanpenyelesaiansengketakonsumentidakadaupayabandingdankasasi.
Ayat(4)Cukupjelas
Pasal55Cukupjelas
Halaman51
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal56Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Ayat(5)Cukupjelas
Pasal57
Cukupjelas
Pasal58Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Pasal59Ayat(1)
Cukupjelas
Ayat(2)Cukupjelas
Ayat(3)
Halaman52
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Cukupjelas
Ayat(4)Cukupjelas
Pasal60Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
Cukupjelas
Ayat(3)Cukupjelas
Pasal61Cukupjelas
Pasal62Ayat(1)
CukupjelasAyat(2)
CukupjelasAyat(3)
CukupjelasPasal63
CukupjelasPasal64
Cukupjelas
Halaman53
-
UUPERLINDUNGANKONSUMEN
Pasal65
Cukupjelas
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR3821
Halaman54
TENTANGUNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2Pasal 3BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4Pasal 5
Pasal 6Pasal 7BAB IVPasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12Pasal 13Pasal 14Pasal 15Pasal 16Pasal 17BAB VKETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18BAB VITANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
Pasal 19Pasal 20Pasal 21Pasal 22Pasal 23Pasal 24Pasal 25Pasal 26Pasal 27Pasal 28BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29Pasal 30BAB VIIIBADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Pasal 31Pasal 32Pasal 33Pasal 34Pasal 35Pasal 36Pasal 37Pasal 38Pasal 39Pasal 40Pasal 41Pasal 42Pasal 43BAB IXPasal 44BAB XPENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 45Pasal 46Pasal 47Pasal 48BAB XIBADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49Pasal 50Pasal 51Pasal 52Pasal 53Pasal 54Pasal 55Pasal 56Pasal 57BAB XIIPENYIDIKAN
Pasal 59BAB XIIIS A N K S I
Pasal 60Pasal 63BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN
BAB XVKETENTUAN PENUTUPI.UMUM