Upload File

uu no 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial_status

  • Home
  • Documents
  • UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial_status
2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 Dengan ketentuan: Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22 ayat (1) huruf e; Pasal 22 ayat (5); Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Upload: apiz-pedan

Post on 05-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial_status

8/16/2019 UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial_status

http://slidepdf.com/reader/full/uu-no-22-tahun-2004-tentang-komisi-yudisialstatus 1/1

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006,tanggal 23 Agustus 2006

Dengan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”; Pasal20; Pasal 21; Pasal 22 ayat (1) huruf e; Pasal 22 ayat (5); Pasal 23 ayat (2), ayat (3),dan ayat (5); Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau MahkamahKonstitusi”; Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau MahkamahKonstitusi”; Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau MahkamahKonstitusi”, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …jdih.bps.go.id/files/produk_hukum/uu/P02200230.pdfundang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan

Surat terbuka tentang uu desa

 · UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan

Perubahan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Perubahan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (bahan paparan terlampir). Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada

Uu No_19_2003 Tentang Bumn

UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI …

Putusan MK Tentang JR UU BHP Dan UU Sisdiknas

TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG WEWENANG KOMISI ...eprints.radenfatah.ac.id/431/1/Ari Bakti_SyarJinSiy.pdf · TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM

Anti Kuropsi -Wamenkumham Kuropsi -Wamenkumham.pdf · • uu mahkamah konstitusi • uu komisi yudisial • uu mla • perpres no 55/2012 tentang stranas pemberantasan korupsi •

KOMISI PEMILIHAN UMUM · tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

UU Tentang BPJS

2013 - bappeda.sumselprov.go.id · UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN …

UU Tentang Peradilan Agama

2 juknis... · 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum… - 5 - Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

UU No 10_2009 Tentang Kepariwisataan

 · PAKET UU BIDANG KEUANGAN NEGARA UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UU NO 15 TAHUN 1004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG - kab-sleman.kpu.go.id

 · PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN NON APBN-P a. b. C. d. 2. 3. ... UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU tentang APBN PP 90/2010 tentang Penyusunan

UU tentang IT

laporan kunjungan kerja luar negeri komisi ix dpr ri (uu

TERHADAP RUU USUL INISIATIF KOMISI XI DPR RIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180409... · 2018. 4. 9. · 1. Alasan adanya pembuatan ~UU tentang perbankan syariah dalam

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KOMISI PEMBERANTASAN … · Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 10 g. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10 h. UU No.20 Tahun 2001

UU 13-2003 tentang KETENAGAKERJAAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA · korupsi di Indonesia. KPK dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan ... dengan hakikat perkara yang diadili oleh

SEKILAS TENTANG BPK · UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan DASAR HUKUM BPK. UUD 1945 MPR DPR DPD BPK Mahkamah Konstitusi Mahkamah Presiden Agung Komisi ... pemeriksaan

1970 UU No.12 Tahun 1970 Tentang Perubahan & Tambahan UU No

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA … Hasil tes... · Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen ... Tentang Rapat Pleno Penetapan

UU-2002-30-Komisi Pemberantasan Tindak …. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN · PDF fileUU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan Kerangka regulasi (iii) penyusunan regulasi ... Jumlah provinsi mencapai

UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Tentang Minerba