Materi Ahli K3

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJALembaran Negara No. 1 Tahun 1970(Tambahan Lembaran Negara No. 1918)

Pasal 86Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :a.keselamatan dan kesehatan kerja;b. moral dan kesusilaan; danperlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2)Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

UU Ke-TK-an 13/2003Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan KerjaSuatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera Secara Filosofi :Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien Secara Etimologis :PENGERTIAN K3Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerjaSecara Keilmuan :Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;Pasal 27 ayat (2) UUD 1945Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU KetenagakerjaanUU No.1 Tahun 1970DASAR HUKUM UUD 1945 :

UU No.14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan

DASAR HUKUM Pasal 3 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanTiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaanPemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agamaPasal 10 Pasal 86Cukup jelas(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.(3) Cukup jelas

PenjelasanPasal 87

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaanKetentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 87

Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.Cukup Jelas

PenjelasanPasal 190Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIBagiaan KeduaSanksi AdministratifPasal 190

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;h. pencabutan ijin.(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh MenteriMenjamin Hak Tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan dalam pekerjaannya

Menjamin Orang lain yang berada di tempat kerja berada dalam keadaan selamat dan sehat

Menjamin Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisienTUJUAN KampanyePemasyarakatanPembudayaanKesadaran dan kedisiplinanPembinaanPengawasanUntuk melaksanakan tujuan dengan melalui :Pertimbangan dikeluarkannyaLandasan hukum UU No. 1 Tahun 1970Batang TubuhPenjelasanRUANG LINGKUP UU No. 1 Tahun 1970 16UNDANG-UNDANG NO1 TAHUN 1970TENTANG

KESELAMATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang :

Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional.

Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya ;

Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien;

UU No. 1 Tahun 1970 17UU No. 1 Tahun 1970 18Menimbang :

Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.

e.Bahwa perbinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Mengingat :

1.Pasal-pasal 5,20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945.2.Pasal-pasal 9 dan 10 undang-undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara nomor 2919) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :1.Mencabut veiligheidsreglement tahun 1910 (St bl. No.406);2.Menetapkan : Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja

UU No. 1 Tahun 1970 19PENGESAHANTERBITAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1970 tentang KESELAMATAN KERJA serta TERJEMAHAN dalam BAHASA INGGRIS, DISYAHKAN untuk DIEDARKAN dan DIPAKAI. UU No. 1 Tahun 1970 20Jakarta, 12 januari 1970DEPARTEMEN TENAGA KERJADIREKTORAT PEMBINAAN NORMA-NORMAKESELAMATAN KERJA, HYGIENEPERUSAHAAN dan KESEHATAN KERJA

DIREKTUR

Cap/ttd

(MOHAMMAD ZOER) BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAHPasal 1.1.Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ; UU No. 1 Tahun 1970 21Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Pengurusialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri; tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;

3.Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri;

UU No. 1 Tahun 1970 223. Pengusaha ialah ; a.Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha miliki sendiri untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja; b.Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalan sesuatu usaha bukan miliknya untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.c.Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili berkedudukan diluar Indonesia.

4.Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh MenteriTenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini.UU No. 1 Tahun 1970 23UU No. 1 Tahun 1970 245.Pegawai pengawas ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;

6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga kerja tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditujuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.K3 adalah bagian integral dari kegiatan usaha yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai penerapan dan pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sebagai upaya Pencegahan Kecelakaan.1. PENDAHULUAN MODEL K3 PENCEGAHAN KECELAKAANACCIDENT PREVENTION PENERAPAN DAN PELAKSANAN SYARAT-SYARAT K3 DI TEMPAT KERJA KETENTUAN POKOK K3

DESIGNCONTRUCTIONSTART-UPOPERATIONDEMOLITIONLIFE CYCLE OF SYSTEM peningkatanbrkelanjutan KETENTUAN POKOK K3 TUJUAN K3MENJAMINTENAGA KERJA SELAMAT DAN SEHATPERLINDUNGAN MASYARAKAT LUASPROSES PRODUKSI BERLANGSUNGAMAN DAN EFISIEN productsafety feedback control systemPENCEGAHAN KECELAKAAN forward control systemcounter measure

CONTROL PENCEGAHAN KECELAKAANACCIDENT PREVENTION PENGENDALIAN UNSUR-UNSUR KECELAKAAN Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terpadu sistem (Integrated of System) Konsisten Sepanjang Daur Hidup System (life time of system Risk AssessmentPendekatan PENGENDALIAN UNSUR-UNSUR KECELAKAANPertimbangan Human factor engineering Fail-safe design ReliabiIity engineering TERJADI TIDAKTERJADI PROBABILITAS KECELAKAAN RISIKO RISIKO PROBABILITAS SEVERITAS UKURAN PENYEBAB UKURAN AKIBAT TIGA FAKTOR SASARAN & TARGET UNSAFE CONDITION UNSAFE ACTION LACK OF CONTROL MANAGEMENT MANUSIA HARTA BENDA LINGKUNGAN REPUTASI BAHAYA PENAKARANRISIKO KRITERIAPENERIMAANRISIKODAPAT DITERIMA STANDARD PER-UU-AN DLL KUANTIFIKASITIDAK DAPAT DITERIMA RISKCONTROL PENAKARANRISIKO RISKCONTROL RISKMANAGEMENTBAB IIRUANG LINGKUPPasal 21. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan Hukum Republik Indonesia;

2.Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana:UU No. 1 Tahun 1970 37a.Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.

b.Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, di-perdagangkan, diangkut atau disimpan, bahan atau barang yang; dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;

c.Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiaapan;dilakukan usaha; pertanian, perkebunan, pembuakaan tanah, pengerjaan tanah, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

UU No. 1 Tahun 1970 38UU No. 1 Tahun 1970 39d.Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan; emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;

Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalaui terowonagn, dipermukaan air, dalam air maupun udara;

Dikerjakan bongkar muat barang muatan di-kapal, perahu, dermaga, dok, station atau gudang.

Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;

Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;

j.Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;

k.Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh dan terperosok, hanyut atau terpelanting;

l.Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;

m.Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara atau getaran.

n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah.

o.Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerima radio, radar, televisi, atau telepon;

p.Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat tehnis.

UU No. 1 Tahun 1970 40UU No. 1 Tahun 1970 41q.Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disim-pan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak, atau air;

r.Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

r.3.Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai temapat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).BAB IIISYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJAPasal 3Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamat kerja untuk;

a.Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

b.Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;

c.Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d.Memberi kesempatan tau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

e.Memberi pertolongan pada kecelakaan.

f.Memberi alat-alat perlindungan dari pada pekerja;UU No. 1 Tahun 1970 42g.Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;h.Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi, dan penu-laran;i.Memperoleh peneranagn yang cukup dan sesuai;j.Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik; k.Menyelanggarakan penyegaran udara yang cukup;l.Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;m.Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.UU No. 1 Tahun 1970 43n.Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;o.Mengamankan dan memelihara segala jenis bengunan.p.Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;q.Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;r.Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya pekerjaannya menjadi bertambah tinggi;UU No. 1 Tahun 1970 44(2)Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnik dan technologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.Pasal 4(1)Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatn kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdaganagn, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk tehnis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan dan bahaya kecelakaan.UU No. 1 Tahun 1970 45UU No. 1 Tahun 1970 46(2)Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembukusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dengan keselamatan umum.(3)Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) ;dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat -syarat keselamatan tersebut.UU No. 1 Tahun 1970 47BAB IVPENGAWASANPasal 5(1)Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

UU No. 1 Tahun 1970 48(2)Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.(1)Barang siapa yang tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding.(2)Tata cara permohonan banding menerima, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.(3)Keputusan Panitia banding tidak dapat dibanding lagi.Pasal 6Pasal 7UU No. 1 Tahun 1970 49Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.(1)Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 8Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. UU No. 1 Tahun 1970 50BAB VPEMBINAANPasal 9 Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

a.Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. b.Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. c.Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;d.Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannnya.UU No. 1 Tahun 1970 51Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.

Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4)Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. UU No. 1 Tahun 1970 52BAB VIPANITIA PEMBINA KESELAMATANKESEHATAN KERJAPasal 10(1)Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka memperlancar usaha produksi.

(2)Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. UU No. 1 Tahun 1970 53BAB VIIKECELAKAANPasal 11.(1)Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2)Tata cara pelaporan dan pemeriksaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. UU No. 1 Tahun 1970 54BAB VIIIKEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAPasal 12.Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas -pengawas atau ahli keselamatan kerja;

Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan

d.Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

UU No. 1 Tahun 1970 55UU No. 1 Tahun 1970 56e.Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. BAB IXKEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJAPasal 13Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. UU No. 1 Tahun 1970 57BAB XKEWAJIBAN PENGURUSPasal 14Pengurus diwajibkan :

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja ; Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

c.Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat perlindungan diri diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. UU No. 1 Tahun 1970 58UU No. 1 Tahun 1970 59BAB XIKETENTUAN-KETENTUAN PENUTUPPasal 15Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3)Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran Pasal 17.UU No. 1 Tahun 1970 60Pasal 16Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. UU No. 1 Tahun 1970 61Pasal 18.Undang-undang ini disebut Undang-undang keselamatan kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di JakartaPada tanggal 12 Januari 1970Presiden Republik Indonesia

Ttd

SOEHARTOJenderal T.N.IDiundangkan di JakartaPada tanggal 12 Januari 1970Sekretaris Negara Republik IndonesiaTtd

ALAMSJAHMayor Jenderal T.N.ILembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1970 Nomor 1UU No. 1 Tahun 1970 62PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 - 3 Secara sektoral

- PP No. 19/1973 - PP No. 11/ 1979- Per.Menaker No. 01/1978K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu- Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi BangunanPERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 Pembidangan Teknis

- PP No. 7/1973 - Pestisida- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan-Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut

Pembidangan Teknis- Per.Kepmenaker & Trans No.75/2002 PUIL 2000- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 Pendekatan SDM- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Paramedis- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi Juru Las- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat UapPERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 Pendekatan SDM

- Per.Menaker No. 09/2010 - Operator Angkat dan Angkut- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/1999 Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran - KepMenaker No. 187 /1999 Kompetensi Petugas Kimia. - Kep Dirjen No. 311/BW/M/2002 Kompetensi teknisi Listrik. PERATURAN PELAKSANAANUU No. 1 Tahun 1970 Pendekatan Kelembagaan dan Sistem

- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3- PP NO 50 TAHUN 2012 - SMK3- Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan02/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAgggggggggggPERATURAN-PERATURAN PELAKSANA K3UU NO. 1 TAHUN 1970 PASAL 17VR 1910Peraturan Khusus AA s/d M dstBila belum ada penggantinya masih dapat diberlakukanUU No.1 Thn 1970Keselamatan Kerja02/21/116902/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAgggggggggggPERATURAN PELAKSANA VR 1910 Peraturan Khusus AA= P3KPeraturan Khusus BB= ListrikPeraturan Khusus CC= Pabrik gulaPeraturan Khusus DD= Bejana tekanPeraturan Khusus EE= Pabrik Mudah TerbakarPeraturan Khusus FF= Botol bajaPeraturan Khusus G= Bioskop02/21/117002/21/11Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAgggggggggggPERATURAN PELAKSANA VR 1910 LanjutanPeraturan Khusus HH= Timah PutihPeraturan Khusus II= Las KarbitPeraturan Khusus K= Pabrik Mudah MeledakPeraturan Khusus L= Tangki ApungPeraturan Khusus N= Pabrik Gelas02/21/1171SEKIAN DAN TERIMA KASIH