uu 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana...
TRANSCRIPT
![Page 1: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/1.jpg)
UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
![Page 2: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/2.jpg)
Sistem Perlindungan Anak Nasional
• Bertujuan memperkuat lingkungan protektif guna melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, penelantaran dan kekerasan;
• Terdiri dari komponen-komponen yang saling berkait.
• Memberikan pelayanan yang mencegah dan merespons semua permasalahan perlindungan anak secara terpadu;
• Mempromosikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.
UNICEF
2 Adapted from CP SBA Training developed by UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal Centre
![Page 3: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/3.jpg)
• PERLINDUNGAN ANAK• Segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (UU No. 23 tahun 2002).
Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012
![Page 4: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/4.jpg)
Siapa Anak ? Dan Siapa ABH ?• Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Ps.1 UU PA).
• Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),yakni :• Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku• Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak
Korban) dan • Anak yg menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi ).
![Page 5: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/5.jpg)
PENANGANAN ABH
• Diperlukan PERUBAHAN PARADIGMA• Penyelesaian kasus ABH harus merupakan
bagian dari perlindungan anak dan merupakan bagian integral proses pembangunan nasional.
• Kewajiban negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.
• Perlindungan ABH harus merupakan keseluruhan proses, dimulai dari pencegahan, penyelesaian kasus, program rehabilitasi dan reintegrasi ABH ke Masyarakat.
![Page 6: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/6.jpg)
Pergeseran Paradigma Dalam Hukum Pidana perubahan Pola Pikir Tentang KEADILAN
• Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihankeadaan
• Berorientasi pada korban• Memberi kesempatan pada
pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab
• Memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian
• Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
• Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan 6 6
RetributiveJustice
RestitutiveJustice
RestorativeJustice
Menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi
Menekankan keadilan pada pembalasan
Anak di posisi sebagai objek
Penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang
![Page 7: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/7.jpg)
UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak
• Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012• Mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan 31 Juli 2014
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
![Page 8: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/8.jpg)
RUANG LINGKUPRuang lingkup pengaturan ,
Undang-Undang ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
![Page 9: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/9.jpg)
Perubahan Utama
Filosofi sistem peradilan anak Cakupan ‘anak’ Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak
Sipil Restorative Justice dan Diversi Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai
measure of the last resort
![Page 10: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/10.jpg)
MASYARAKAT
LPKAPOLISI JAKSA HAKIM
ADVOKAT, BAPAS,PEKSOS.TEKSOS
TINDAKAN
ABH
Proses pasDIVERSI
L P AS, LPKS, LPSK, RPS/RPSA
R E I N T E G R A S I
MASYARAKAT
![Page 11: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/11.jpg)
Asas Sistem Peradilan Pidana Anak• perlindungan; • keadilan; • nondiskriminasi; • kepentingan terbaik bagi Anak; • penghargaan terhadap pendapat Anak; • kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
Anak;• pembinaan dan pembimbingan Anak; • proporsional; • perampasan kemerdekaan dan pemidanaan
sebagai upaya terakhir; dan • penghindaran pembalasan.
![Page 12: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/12.jpg)
Prinsip Perlindungan Anak Apong Herlina-Dirjenpas-19 Juli 2012
Kelangsungan Hidupdan tumbuh Kembang
Nondiskriminasi
Partisipasi
Kepentingan terbaik bagi anak
![Page 13: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/13.jpg)
Sasaran PengaturanSasaran Pengaturan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH ), yakni :
• Anak yang berkonflik dengan hukum/ Pelaku • Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak
Korban) dan • Anak yg menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi ).
![Page 14: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/14.jpg)
Usia Pertanggung Jawaban Pidana 1. Usia pertanggung jawaban pidana Anak
sekurang-kurangnya 12 tahun2. batasan usia anak yang bisa dikenakan
penahanan sekurang-kurangnya 14 tahundan
3. Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah sekurang-kuarangnya 14 tahun.
![Page 15: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/15.jpg)
Anak belum berumur 12 Pelaku TP
• Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing , dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;b. mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
• Keputusan tsb ditetapkan oleh Pengadilan
![Page 16: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/16.jpg)
• Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
![Page 17: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/17.jpg)
Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak • Wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif (Ps.5)• Wajib diupayakan Diversi (Ps.5)
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
![Page 18: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/18.jpg)
Keadilan Restoratif
• adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Ps. 1 UUSPPA)
![Page 19: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/19.jpg)
• UN Resolution on Basic Prinsiples on the use of Restorative Justice Program in Criminal Matters (2002), menekankan 2 aspek penting dalam mendefinisikan Keadilan Restoratif yakni :
1. Proses 2. Capaian / hasil
![Page 20: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/20.jpg)
Keadilan Restoratif
1. Proses dimaknai bahwa dalam setiap penyelesaian perkara harus melibatkan korban dan pelaku, dan apabila perlu setiap orang atau anggota masyarakat yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, berpartisifasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.
2. Hasil atau capaian / outcomes ,dimaknai proses tersebut menghasilkan kesepakatan yang dicapai untuk membina pelaku, memulihkan keadaan korban dan memulihkan hubungan pelaku, korban dan masyarakat .
![Page 21: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/21.jpg)
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluuarganya , kecuali :
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran• b. Tindak pidana ringan• c. Tindak pidana tanpa korban• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
![Page 22: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/22.jpg)
Diversi
• Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Ps.1 UUSPPA)
• Diversi wajib diupayakan :• Pada tingkat penyidikan, • penuntutan, dan • Pemeriksaan di pengadilan negeri
SANKSI ADMTIF DAN PID PENJARA 2 TH ATAU DENDA 200 JT
![Page 23: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/23.jpg)
Tujuan Diversia. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
(pelaku); b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses
peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan
kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Syarat diversia. Tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
![Page 24: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/24.jpg)
Proses Diversi wajib memperhatikan: (Ps.8)a. kepentingan korban; (apabila korbannya anak ,
Ps.89-91)b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;c. penghindaran stigma negatif; d. menghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
![Page 25: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/25.jpg)
Pertimbangan Diversi (Ps.9)• Kategori tindak pidana• Usia Anak • Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas• Laporan sosial anak saksi dan anak korban dari Peksos
atau Teksos (Ps.27) hak saksi dan korban (Ps. 89, 90,91)• Kerugian yang ditimbulkan;• Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
![Page 26: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/26.jpg)
Proses Diversi
• Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional / Tenaga Kesejateraan Sosial berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Ps. 8)
![Page 27: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/27.jpg)
Penyidikan (Ps.27)
• Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
• Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
• Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan apabila ada Anak Korban dan Anak Saksi,.
![Page 28: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/28.jpg)
Upaya Diversi (12,29)• Penyidik wajib mengupayakan Diversi
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
• Proses Diversi / musyawarah dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
• Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.(29)
![Page 29: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/29.jpg)
Diversi berhasil mencapai kesepakatan
• Apabila berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 hari setelah ada kesepakatan .
• dalam 3 hari Pengadilan Negeri membuat penetapan.
• penetapaan disampaikan kepada PK bapas, Penyidik, JPU atau Hakim dalam waktu 3 hari sejak ditetapkan.
• Penyidik menerbitkan Penetapan penghentian penyidikan , JPU menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
![Page 30: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/30.jpg)
• Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
• (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
• Di JPU atau Pengadilan Proses hampir sama.
![Page 31: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/31.jpg)
Diversi oleh Kepolisian
Tindak pidana
Upaya Diversi
Para pihak setuju Diversi
Proses diversi
Kesepakatan Diversi
Penetapan Pengadilan
Pelaksanaan Diversi
![Page 32: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/32.jpg)
Diversi oleh KejaksaanTindak pidana
Upaya Diversi
Para pihak tidak setuju
DiversiPenyidikan berlanjut
Diserahkan ke
Kejaksaan
Kejaksaan upayakan
DiversiPara pihak
setuju
Proses Diversi
Kesepakatan Diversi
![Page 33: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/33.jpg)
Diversi oleh Pengadilan
Tindak pidana
Upaya Diversi
Gagal di Penyidikan & Penuntutan
Ke Pengadilan
Diversi di Pengadilan
KesepakatanDiversi
Penetapan Pengadilan
Implementasi Diversi
![Page 34: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/34.jpg)
Kesepakatan Diversi (ps.9)
• Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali :
• a. Tindak pidana berupa pelanggaran• b. Tindak pidana ringan• c. Tindak pidana tanpa korban• d. Nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat
![Page 35: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/35.jpg)
Hasil Kesepakatan Diversi (ps11)• Antara lain dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan
di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
![Page 36: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/36.jpg)
Pengawasan Diversi
• Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan dan PK Bapas (ps.14)
![Page 37: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/37.jpg)
Pendampingan,Pembimbingan
• Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial wajib melakukan pendampingan, pembimbingan (Ps.14, Ps.68)
![Page 38: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/38.jpg)
Tugas Peksos dan Teksos (ps.68)• Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan
Sosial bertugas: a. membimbing, membantu, melindungi, dan
mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat
Anak dan menciptakan suasana kondusif; d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku
Anak; e. membuat dan menyampaikan laporan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
![Page 39: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/39.jpg)
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
• Juga berlaku bagi Anak korban dan Anak saksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi
dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
![Page 40: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/40.jpg)
Penanganan ABH
variabel Penanganan ABH, yaitu :1. Penyelesaian perkara anak2. Perlindungan dari kerentanan anak
(vulnerability),3. Rehabilitasi dan reintegrasi anak4. Pemenuhan kebutuhan dasar akan
pemeliharaan (care)
![Page 41: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/41.jpg)
Penahanan (Ps. 32)• Penahanan terhadap Anak tidak boleh
dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
• Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
• Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS
![Page 42: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/42.jpg)
Lama Penahanan
Lembaga Jumlah hari
POLISI 7 + 8
JPU 5 + 5
HAKIM PN 10 + 15
HAKIM BANDING 10 + 15
HAKIM KASASI 15 + 20
![Page 43: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/43.jpg)
Penahanan• Pasal 39 Dalam hal jangka waktu penahanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.
• Sanksi : Petugas LPAS SANKSI ADMTIF JPU Pidana penjara maksimal 2
tahun
![Page 44: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/44.jpg)
Sanksi Pidana
(1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:A. Pidana peringatan;B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat; atau3. Pengawasan.
C. Latihan kerja;D. Pembinaan dalam lembaga; danE. Penjara.
(2) pidana tambahan terdiri atas:A. Perampasan keuntungan yang diperolehB. Pemenuhan kewajiban adat
![Page 45: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/45.jpg)
Tindakan
a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;b.penyerahan kepada pemerintah;c. penyerahan kepada seseorang;d.perawatan di rumah sakit jiwa;e. perawatan di lembaga;f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/
atau latihan yang diadakan oleh pem/badan swasta;g. pencabutan surat izin mengemudi;h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/ataui. pemulihan.
![Page 46: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/46.jpg)
PENDIDIKAN DAN LATIHAN▫ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT SECARA TERPADU.
▫ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DILAKUKAN PALING SINGKAT 120 jam.
▫ PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM.
![Page 47: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/47.jpg)
PERAN SERTA MASYARAKAT
Masyarakat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial:a.menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak
Anak kepada pihak yang berwenang;b.mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan Anak;c.melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak
melalui Diversi dan dan pendekatan Keadilan Restoratif;e.berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial
Anak melalui organisasi kemasyarakatan;f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat
penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; ataug.melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
![Page 48: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/48.jpg)
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI• KOORDINASI DILAKUKAN DALAM RANGKA
SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN MENGENAI LANGKAH PENCEGAHAN, PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI SOSIAL.
• PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DILAKUKAN OLEH KPP&PA DAN KPAI
![Page 49: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/49.jpg)
IMPLIKASI SARANA DAN PRASARANA• REGISTER KHUSUS UNTUK ABH DISETIAP
INSTANSI • RUANG PENEMPATAN KHUSUS ANAK• LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS)• LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA
(LPAS)• RUANG SIDANG DAN RUANG TUNGGU SIDANG
ANAK• LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)• BAPAS
![Page 50: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/50.jpg)
INFRASTRUKTUR• DALAM WAKTU PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN
SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI:
– SETIAP KANTOR KEPOLISIAN WAJIB MEMILIKI PENYIDIK;– SETIAP KEJAKSAAN WAJIB MEMILIKI PENUNTUT UMUM;– SETIAP PENGADILAN WAJIB MEMILIKI HAKIM;
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB MEMBANGUN KANTOR BAPAS DI KABUPATEN/KOTA;
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIB MEMBANGUN LPKA DAN LPAS DI PROVINSI; DAN
– KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WAJIBMEMBANGUN. LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KAB/KOTA)
• KEWAJIBAN PEMBENTUKAN KANTOR BAPAS DAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKECUALIKAN DALAM HAL LETAK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BERDEKATAN
![Page 51: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/51.jpg)
Mahkamah Agung R.I.
a. Persiapan SDM ; Hakim (berminat, mampu, perhatian,
dedikasi,bersertifikasi) Panitera Ketua Pengadilan Tinggi melakukan bimbingan
dan pengawasan Mengadakan diskusi rutinpendidikan/pelatihan Sosialisasi internal Menerbitkan SEMA, PERMA, SOP,Juklak/Juknis Membentuk Pokja Penanganan ABH dng
Pendekatan Keadilan Restoratif
b. Sarana/PrasaranaMenyiapkan fasilitas (Ruang tunggu, ruang sidang,ruang saksi anak)
![Page 52: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/52.jpg)
Kejaksaan Agung R.I.
Persiapan SDMa. Jaksa (berminat, mampu, perhatian, dedikasi,
bersertifikasi)b. Tenaga Administratifc. Kajati melakukan bimbingan dan pengawasand. Mengadakan diskusi rutin, pendidikan/pelatihane. Sosialisasi internalf. Menerbitkan panduan/pedoman , SEJA, SOP,
Juklak/Juknisg. Membentuk Pokja Penanganan ABH dng
Pendekatan Keadilan Restoratif
Sarana/PrasaranaMenyiapkan fasilitas (RPK)
![Page 53: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/53.jpg)
Kepolisian Negara R.I.
Persiapan SDMa. Penyidik (berminat, mampu, perhatian,
kan diskusi rutin, pendidikan/pelatihan
e. Sosialisasi internald. Menerbitkan panduan/pedoman , SOP, Juklak/Juknise. Membentuk Pokja Penanganan ABH dng Pendekatan Keadilan
Restoratif
Sarana/PrasaranaMeningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan RPK (Mabes dan Jajaran Kewilayahan)
![Page 54: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/54.jpg)
Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Persiapan SDMa. Pembimbing Kemasyarakatan (berminat, mampu,
perhatian, dedikasi,bersertifikasi) di Pemasyarakatanb. Petugas Kemasyarakatan (berminat, mampu,
perhatian, dedikasi,bersertifikasi) di LP dan Rutanc. Psikolog, Tenaga Pendidik, Tenaga Medisd. Menerbitkan panduan/pedoman , SOP, Juklak/Juknise. Membentuk Pokja Penanganan ABH dengan pendekatan
Keadilan Restoratif
Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan danpemenuhan hak ABH
![Page 55: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/55.jpg)
. Kementerian Sosial R.I.
1. Persiapan SDMa. Pekerja sosial (berminat, mampu, perhatian, dedikasi, dan
bersertifikasi) b. Menerbitkan panduan/pedoman , SOP, Juklak/Juknis perlindungan
dan rehabilitasi sosial ABHc. Membentuk Pokja Penanganan ABH dengan Pendekatan Keadilan
Restoratifd. Sosialisasi internal
2. Sarana/PrasaranaFasilitasi penyediaan Panti Sosial Marsudi Putra, Rumah PerlindunganSosial, Pusat Trauma Bagi ABH
3. OperasionalMendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat, Orsos/Ormasdan LSM untuk peduli terhadap ABH dan pencegahan.
![Page 56: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/56.jpg)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak R.I.
1. Merumuskan Kebijaksanaan ABH2. Koordinasi, sinkronisasi dengan instansi, lembaga terkait3. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi4. Pendidikan/pelatihan5. Membentuk Pokja Internal6. Sosialisasi Internal7. Mengembangkan panduan/pedoman, SOP8. Pemantauan, evaluasi, analisa dan pelaporan
![Page 57: UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakkik.pasca.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Sistem-Peradilan... · PERLINDUNGAN ANAK • S egala kegiatan untuk menjamin](https://reader031.vdocuments.site/reader031/viewer/2022041510/5e276d1b182c7712a654f88b/html5/thumbnails/57.jpg)
Selanjutnya, nasib mereka ada di tangan kita semua………