RumusanRevisi

TATA SINODE AM GEREJA- SEQ CHAPTER \h \r 1 GEREJA DI WILAYAH SULAWESI BAGIAN UTARA DAN TENGAHPEMBUKAANBahwa sesungguhnya orang-orang percaya di semua tempat dan dari segala zaman mengakui adanya satu gereja yang esa, kudus, am dan rasuli, seperti keesaan Allah Bapa, Anak dan Rohkudus (Yohanes 17; Efesus 4:1-16; 1 Korintus 12:27; Roma 12:4-5).

Pengakuan ini harus diwujudkan agar dunia percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus AnakNya yang tunggal demi kasihNya kepada dunia ini. Inilah yang telah mendorong dan mengantar gereja-gereja di Indonesia Bagian Timur, memasuki sejarah dan perjalanan bersama, melalui pembentukan Majelis Usaha Bersama Gereja-gereja Di Indonesia Bagian Timur dalam Konperensi Malino pada tahun 1947, selanjutnya telah menyatukan diri dengan gereja-gereja di wilayah Indonesia lainnya melalui pembentukan Dewan Gereja-gereja Di Indonesia (DGI) pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta, yang kemudian berubah menjadi Persekutuan Gereja-gereja Di Indonesia (PGI) dalam Sidang Raya DGI pada bulan Oktober 1984 di Ambon.

Dalam semangat pengakuan di atas, maka pada tanggal 17 September 1951, 4 (empat) gereja anggota pendiri DGI di Sulawesi Utara - waktu itu melingkupi wilayah yang sekarang disebut Sulawesi Utara dan Tengah- membentuk Dewan Daerah DGI Sulawesi Utara (DD DGI SU). Dewan DaerahGerejawi ini telah berkembang dan mengalami perubahan nama sebagai berikut: Dewan Gereja-gereja Sulawesi Utara (DGSU)tahun1954, Dewan Gereja Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah (DGW Sulutteng) tahun1964, Majelis Persekutuan Gereja-gereja Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah (MPWG Sulutteng) tahun1976, Persekutuan Gereja-gereja di Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah (PGW Sulutteng) tahun1980, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah (PGIW Sulutteng) tahun1984, dan menjadi Sinode Am Gereja-gereja di Sulawesi Utara dan Tengah (SAG Sulutteng)tahun 1989.

Perubahan nama menjadi SAG Sulutteng ini dilandaskan pada pemahaman Sidang Am Istimewa PGI Wilayah Sulutteng tanggal 12-14 Mei 1989 di PPWG Kaaten Tomohon bahwa Sinode Am adalah wujud perjalanan bersama Gereja-gereja di Sulutteng, dalam rangka melaksanakan amanat Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah berdasarkan Dokumen Keesaan Gereja (DKG) di Indonesia; sebagai persekutuan gerejawi yang berupaya meningkatkan penampakkan GKYE dan sebagai satu tatanan baru perjalanan bersama Gereja-gereja di Sulutteng dalam upaya mewujudkan panggilan bersama Gereja Kristen Yang Esa di Sulutteng.

Setelah berjalan bersama kurang lebih 20 tahun maka dalam Sidang V SAG Sulutteng 18-21 Juni 2009 di Jemaat GPIG Imanuel Kaaruyan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Gereja-gereja anggota SAG Sulutteng menyatakan: kembali mempertegas bahwa SAG Sulutteng adalah satu bentuk Gereja Kristen Yang Esa di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, dan menyatakan tekad untuk terus menerus meningkatkan penampakan GKYE melalui pelayanan dan kerja bersama sebagai panggilan Sinodal.Sebagai tanda kesediaan dan kesetiaan untuk mewujudkan panggilan sinodal serta dalam rangka keteraturan penatalayanan dan pelayanan, maka ditetapkanlah perubahan pertama TATA SINODE AM GEREJA-GEREJA DI WILAYAHSULAWESI BAGIANUTARA DAN TENGAH, sebagai berikut:

Usulan Perubahan :1. GPIBT

1. Tentang nama MUBG (dalam alinea kedua) di Indonesia bagian timur (1947) terkait dengan pengakuan akan keesaan Allah Bapa, Anak dan Rohkudus memasuki sejarah dan perjalanan bersama yang dikatakan telah menghasilkan dibentuknya DGI dgh(1950) lalu menjadi PGI (1984) pada tingkat Nasional ternyata belumlah mewujudkan apa yang dikatakan GKYE. Tentu hal ini menjadi catatan penting mengingat akan pengakuan yang dikatakan mendasari cita-cita terwujudnya GKYE di Indonesia.

Jadi khusus menyangkut pengakuan dalam Alinea pertama dengan sangat jelas masih tetap merupakan cita-cita yang belum dapat terwujud hingga perubahan nama menjadi PGI dan bukan sebagai Gereja.

2. Namun demikian dalam konteks local di gereja-gereja wilayah Sulawesi bagian utara dan tengah justru mengalami lonjakan yang cukup berarti dengan mengubah nama lebih maju dengan menyebut dirinya SINODE AM GEREJA DI SULAWESI UTARA DAN TENGAH (1989). Pertanyaan kritis disini ialah adakah Sinode Am Gereja Sulutteng yang dimaksud telah menjadi Gereja yang mengesa sebagaimana dimaksud GKYE?

3. Ternyata belum menjadi Gereja. Hal ini menjadi jelas dalam alinea (4) bahwa SAG masih merupakan upaya mewujudkan panggilam menjadi GKYE di Sulutteng. Ini akan menyulitkan kita memahami apa yang dikatakan dalam alinea (5) yang merumuskan bahwa SAG Sulutteng adalah SATU BENTUK GEREJA KRISTEN YANG ESA di wil. Sulawesi bagian Utara dan tengah.4. Kekuatiran mendalam terkait dengan nama Sinode Am adalah hanya merupakan suatu wadah pertemuan para Ketua-ketua Sinode yang belum tentu menjadi representative Sinode/Gereja yang sesungguhnya pada tingkat local. Karena itu seharusnya jika Gereja-gereja di Sulutteng lebih mempertegas bahwa SAG Sulutteng adalah Gereja, maka namanya pun otomatis berubah secara konsisten menjadi GEREJA KRISTEN YANG ESA DI SULAWESI UTARA DAN TENGAH. Maksudnya untuk mempertegas bentu TATA GEREJA yang akan segera dirumuskan. Jadi bukan lagi merumuskan Tata Sinode Am yang ternyata masih berpedoman pada DKG di Indonesia yang masih mempertahankan nama persekutuan yang berarti bahwa sangat sulit bagi gereja-gereja di Indonesia untuk mengesa menjadi satu Gereja dalam arti yang sebenarnya.

5. Jika tidak menunjuk pada arti gereja yang sebenarnya, maka kalimat dalam alinea (5) tidak dapat dikatakan bahwa SAG Sulutteng adalah satu bentuk Gereja Kristen Yang Esa sebaliknya akan berbunyi bahwa SAG Sulutteng adalah suatu upaya menuju pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di wilayah Sulawesi bagian Utara dan .6. Rumusan alinea (6) sangat jelas mengatakan bahwa SAG Sulutteng bukanlah satu bentuk GKYE melainkan sebagai tanda kesediaan dan kesetiaan untuk mewujudkan panggilan sinodal yakni masih tetap melangkah secara bersama diantara gereja-gereja di Sulutteng untuk menuju pada pembentukan GKYE.

Dengan demikian rumusan pasal (1) akan mengalami perobahan mendasar yang dapat secara konsisten menata dirinya menuju pembentukan GKYE sebagaimana dinyatakan dalam rumusan pasal (2)

7. Jika konsisten bahwa SAG Sulutteng adalah benar Gereja maka pada BAB I seharusnya merumuskan tentang hakekat yang dimaksud dengan namanya sebagai yang dikatakan satu bentuk GKYE. Tetapi karena memang SAG Sulutteng masih merupakan upaya menuju ke GKYE maka secara konsisten pula rumusan nama menjadi berubah sesuai makna dari terbentuknya SAG Sulutteng sebagaimana hal itu diproklamirkan pada tahun 1989.

8. Akan tetapi, jika benar rumusan pasal (5) bahwa 20 tahun perjalanan dengan nama SAG Sulutteng seharusnya menjadi kekuatan bagi Gereja-gereja di Sulutteng untuk memproklamirkan terbentuknya GKYE sebagaimana keputusan 2009 yang merumuskan mempertegas bahwa SAG Sulutteng adalah satu bentuk GKYE di Sulutteng. Dengan demikian redaksinya akan menjadi:

Setelah berjalan bersama kurang lebih 20 tahun maka dalam Sidang V SAG Sulutteng 18-21 Juni 2009 di Jemaat GPIG Imanuel Kaaruyan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Gereja-gereja anggota SAG Sulutteng menyatakan: kembali mempertegas bahwa SAG Sulutteng adalah satu bentuk Gereja Kristen Yang Esa di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, dan menyatakan tekad untuk terus menerus meningkatkan penampakan GKYE melalui pelayanan dan kerja bersama secara* Sinodal.Pada ketegasan ini SAG Sulutteng mengalami peningkatan status menjadi Gereja Kristen Yang Esa (GKYE) di Sulawesi Utara dan Tengah yang sekaligus mendorong perwujudannya pada tingkat Nasional yakni GKYE di Indonesia.

*(kata secara mau mempertegas tentang wujudnya dan menghilangkan makna yang terkandung dalam istilah panggilan sinodal yakni upaya mewujudkan GKYE dengan berdasar pada DGK di Indonesia sebagaimana dalam alinea 5).9. Jika rumusan alinea (5) dapat diterima secara konsisten sebagaimana dimaksud dengan diproklamirkannya GKYE Sulutteng maka dengan demikian alinea (6) akan berubah rumusannya sebagai berikut:

Bahwa untuk menjawab panggilan bersama secara sinodal dan dalam rangka keteraturan, ketertiban serta keterarahan penatalayanan dan pelayanan, Gereja Kristen Yang Esa di Sulutteng menetapkan perubahan pertama TATA SINODE AM GEREJA-GEREJA DI WILAYAN SULAWESI BAGIAN UTARA DAN TENGAH menjadi TATA GEREJA KRISTEN YANG ESA (GKYE) DI SULAWESI UTARA DAN TENGAH.

2. GKLB.

Pembukaan : diusulkan redaksi . Sebagai imlementasi dari keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan Didalam kuasa Roh Kudus demi kasihnya kepada dunia dst. Dan juga pada alinea ke 3, harus dicantumkan nama pembentuk wadah ini, berapa gereja, supaya nilai historisnya diketahui.3. GMIST Alinea ke 4 bagian terakhir Pembukaan dikaitkan dengan Bab V : Status dan fungsi. Perlu diperdalam lagi soal keterpanggilan GKYE. Perlu diperdalam lagi soal keterpanggilan GKYE . apakah Esa dalam hal ajarannya, organisasinya atau teritorialnya?Bukankah yang harus dikedepankan adalah sebuah Gerakan oikoumenis yang dinamis. 4. GMIBM :

Pembukaan alinea ke 4 : perlu ada sanksi bagi Gereja Gereja yang melanggar komitmen keterpanggilan berjalan bersama sebagai penampakkan GKYE

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NamaDi Sulawesi bagian Utara dan Tengah terdapat satu bentuk Gereja Kristen Yang Esa, yang bernama Sinode Am Gereja-gereja di WilayahSulawesi bagianUtara dan Tengah, disingkat SAG Sulutteng.

Usulan GPIBT :

(Konsekuensi menjadi SATU GEREJA YANG ESA DI SULUTTENG maka BAB I seharusnya merumuskan hakekat dari dirinya sebagai Gereja yakni:

BAB I

GEREJA KRISTEN YANG ESA DI SULAWESI UTARA DAN TENGAH

Gereja Kristen Yang Esa di Sulawesi Utara dan Tengah adalah terdiri dari Gereja-gereja yang bersinode di masing-masing kabupaten/kota dalam propinsi Sulawesi utara dan tengah, mengakui dan menerima ajaran masing-masing sinode gereja dengan karakteristiknya, dan dalam keesaan terus menerus melaksanakan pembangunan Tubuh Kristus sehingga dapat memberikan pelayanan dan kesaksian tentang Kerajaan Allah di dalam dunia.

Rumusan ini akan memberi perubahan atas beberapa hal lebih lanjut.)

(TETAPI JIKA PADA PEMAHAMAN SEBAGAI SAG SULUTTENG MAKA REDAKSINYA SBB:)BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NamaDi Sulawesi bagian Utara dan Tengah terdapat suatu wadah bersama gereja-gereja yang secara terus menerus menyatakan tekat untuk mewujudkan satu Gereja Kristen Yang Esa, yang bernama Sinode Am Gereja-gereja di WilayahSulawesi bagianUtara dan Tengah, disingkat SAG Sulutteng.(cocok dengan rumusan sbgm tujuan berdirinya dlm pasal (2) serta pasal (5), (7 ay.1 butir b),(8), dan (9), ).

(kecuali jika ada keberanian memproklamirkan peningkatan menjadi GKYE)

Pasal 3

KedudukanSAG Sulutteng berkedudukan di kantor pusatnya, yakni di Kota Manado.

Usulan Perubahan :

1. GPIBT dan GPIDGPIBT, langsung melihat pasal 3, kedudukan. Dan mengusulkan redaksi : SAG Sulutteng berkedudukan di Kota manado.2. GKLB

Pasal 3, kedudukan mendukung usul GPIBT, dengan redaksi yang sama. Sag Sulutteng berkedudukan di Kota Manado.

Pasal 5

TujuanTujuan SAG Sulutteng ialah meningkatnya pewujudan Gereja Kristen Yang Esa di Sulawesi bagian Utara dan Tengah.

Usulan Perubahan

1. GPIBT :

Pasal 5, Usul redaksi Tujuan SAG Sulutteng ialah Pewujudan Gereja Kristen Yang Esa di Sulawesi Bagian Utara dan Tengah.BAB III

AZAS BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pasal 6

Dalam terang pengakuan dan tujuan seperti yang tercantum pada pasal 4 dan 5 Tata SAG ini, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, SAG Sulutteng berazaskan Pancasila.

Usulan Perubahan

(Bab dan Pasal ini sebaiknya dihilangkan untuk tetap menjaga dan memelihara eksistensi gereja atas pengakuannya sebagai dasar utama dalam melaksanakan panggilan tugas gerejawi dengan otoritas kelembagawiannya di dalam dunia, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab mensejahterakan negeri tanpa perumusan tertulis)BAB V

STATUS DAN FUNGSI

Pasal 8

StatusSAG Sulutteng adalahgerakan bersama Gereja-gereja untuk lebih mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Sulawesi bagian Utara dan Tengah.

USULAN PERUBAHAN : GPID :

Pasal 8, tidak setuju dengan gerakan bersama, mengusulkan wadah bersama, supaya sinkron dengan pasal 5 pewujudan suatu wadah yang mewujudkan GKYE di Indonesia.GKLB : Pasal 8, diusulkan .. langkah bersamagereja-gereja menuju terwujudnya GKYE.

GPIBK : Bab 5, pasal 8. Kata gerakan tidak sesuai dengan hakekat wadah ini. Usul konkrit, kata : wadah

bersamaGMIST : Pasal 8 tentang status, perlu ada pasal khusus atau pasal penjelasan tentang kongkritnya

gerakan kebersamaan BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota dan Calon AnggotaAnggota SAG Sulutteng terdiri dari:

1.Anggota, yaitu

a.Gereja anggota PGI yang kantor sinode/pusatnya berkududukan di Wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah;

b.Gereja bukan anggota PGI yang kantor sinode/pusatnya berkedudukan di Wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, yang menyetujui dan menerima Tata SAG Sulutteng dan telah ditetapkan sebagai anggota SAG Sulutteng.

c.Jemaat/Wilayah bagianGereja anggota PGI yang kantor sinode/pusatnya berkedudukan di luar Wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, yang ditunjuk atau atas persetujuan pimpinan Sinode/Pucuk Pimpinan gereja bersangkutan,serta menyetujui dan menerima Tata SAG Sulutteng, dan telah ditetapkan sebagai anggota.

2.Calon Anggota, yaitu:

a.Gereja yang belum atau bukan anggota PGI yang berkedudukan di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, yang mengajukan permohonan dan sedang diproses menjadi anggota SAG Sulutteng.

b.Jemaat/Wilayah bagianGereja anggota PGI yang kantor sinode/pusatnya berkedudukan di luar Wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tengah, yang mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi / persetujuan pimpinan Sinode / Pucuk Pimpinan gereja bersangkutan, dan sedang diproses menjadi anggota SAG Sulutteng.

USULAN PERUBAHAN : GMIST : Pasal 10 : 1 dan 2 . Perlu dijelaskan tentang Kriteria anggotaPasal 12

Hak dan Kewajiban Anggota1.Gereja anggota berhak menerima pelayanan dari kelengkapan SAG Sulutteng dan gereja anggota lainnya dalam rangka tugas panggilan bersama.

2.Setiap Gereja anggota berhak mengembangkan dan meningkatkan kemandiriannya sesuai karunia masing-masing.

3.Gereja anggota berkewajiban melaksanakan semua keputusan dan kesepakatan bersama dalam berbagai tingkatan persidangan SAG Sulutteng.

4.Gerejaanggotaberkewajiban menempatkan tugas panggilannya dalam rangka pelaksanaan Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) SAG Sulutteng.

5.Gereja anggota bertanggungjawab atas pembiayaan semua program bersama SAG Sulutteng Hal iuran, sebagaimana gereja anggota menyetor apa kewajiban dr SAG kepada gereja anggota.6.Perwujudan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 pasal ini, di atur dan ditetapkan setiap tahun dalam persidangan SAG Sulutteng.

USULAN PERUBAHAN : GMIBM :

Pasal 12 ayat 5 : perlu di tambah penjelasan tentang (pembiayaan yang seperti apa, memikirkan tanggung jawab gereja anggota SAG dalam hal pembiayaan, besaran kewajiban gereja anggota berbeda-beda).Hal iuran, sebagaimana gereja anggota menyetor apa kewajiban dr SAG kepada gereja anggota. Pasal 12 ketambahan satu ayat : ayat 7 Gereja anggota bertanggungjawab

melaksanakan semua keputusan dan kesepakatan bersama menuju Gereja

Kristen Yang Esa.Pasal 14

SidangSinode Am1.Sidang Sinode Am (SSA) adalah persidangan perutusan gereja-gereja anggota, sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

2.Sidang Sinode Am diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun di tempat yang ditentukan oleh SSA atau oleh Sidang MPL atas undangan Majelis Pekerja Harian.

3.Tugas Sidang Sinode Am ialah:

a.Membahas dan memperdalam hidup gerejawi dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, dengan bersama-sama menelaah Firman Allah.

b.Menetapkan Tata Sinode Am.

c.Menilai, membahas dan menetapkan pertanggungjawaban Majelis Pekerja Lengkap dan Majelis Penatalayan dan Perbendaharaan serta Majelis Pertimbangan/ Penggembalaan SAG Sulutteng.

d.Membahas dan mengevaluasi perkembangan pewujudan Gereja Kristen Yang Esa di Sulawesi bagian Utara dan Tengah.

eMenyusun dan menetapkan Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) SAG Sulutteng.

f.Menetapkan anggota-anggota Majelis Pekerja Lengkap SAG Sulutteng.

g.Memilih dan menetapkanMajelis Pekerja Harian, Majelis Penatalayanan Perbendaharaan, dan Majelis Penggembalaan SAG Sulutteng. 4.Peserta Sidang Sinode Am ialah:

a.Utusan gereja anggota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, pasal 10, Bab VI Tata SAG ini, yang terdiri dari:

(1).3 (tiga) orang unsur pimpinan,1 (satu) orang wakil unsur perempuan dan 1 (satu) orang wakil unsur pemuda.

(2).1 (satu) orang dari jemaat/wilayah bagian gereja anggota PGI yang kantor pusat/sinodenya di luar wilayah Sulutteng.b.Majelis Pekerja Lengkap (MPL);

c.Majelis Pekerja Harian (MPH);

d.Majelis Penatalayanan Perbendaharaan (MPP);

e.Majelis Penggembalaan (MP);

f.Majelis PelaksanaSinode Am Gereja-gereja Daerah/Sinode Am Gereja-gereja Setempat (MP-SAGD/SAGS)

g.Staf MPH (sebagai konsultan);

h.Jemaat/Wilayah bagian Gereja anggota yg kantor pusatnya di luar wilayah SAG Sulutteng.

i.Undangan:

5.Sidang Sinode Am:

a.Dibuka dan ditutup oleh Ketua Majelis Pekerja Harian dalam Ibadah Pembukaan dan Ibadah Penutupan.

b.Dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Persidangan yang dipilih dari peserta sidang yang berhak memutuskanseperti yang dimaksud dalam ayat 4a pasal ini, dan dibantu oleh Sekretaris Persidangan, yakni: SekretarisJenderal Majelis Pekerja Harian.

6.Jalannya persidangan diatur dengan Tata Tertib Sidang yang ditetapkan pada setiap persidangan.

7.Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Sidang Sinode Am Istimewa (SSAI), dengan ketentuan:

a.Bila dianggap perlu oleh Majelis Pekerja Lengkap,

b.Atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari gereja anggota yang dimaksud dalam ayat 1, pasal 10, Bab VI Tata SAG ini.

c.Waktu, tempat dan pokok bahasan Sidang Sinode Am Istimewa, ditetapkan oleh Sidang Sinode Am atau oleh Sidang Majelis Pekerja Lengkap. USULAN PERUBAHAN :

1. GPIBT :

Pasal 14, alat kelengkapan, diusulkan butir 6, dihapus, dengan demikian pasal 19 juga ditiadakan. Karena tidak sesuai dengan hakekat, pasal 5, Tata Sag Sulutteng.2. GPID.

Pasal 14, ditambah satu judul : Pembantu alasannya unsure pembantu dalam system organisasi jelas. Usul sbb :

Departemen

Pokja

Sekber (sekertatiat bersama).

3. GKLB.

Pasal 14, butir 3.a ada usul redaksi yaitu : membahas dan memperdalam pemahaman tentang hidup gerejawi..dst. butir c. diusulkan redaksi Membahas, menilai membahasa dulu baru menilai, bukan sebaliknya.

4. Pasal 14 ketambahan satu ayat : ayat h Menetapkan sanksi bagi Gereja Anggota yang melanggar implementasi PSMSM yaitu mendirikan gereja / jemaat baru di wilayah yang sudah ada gereja anggota SAG.5. Usulan untuk departemen departemen(kalaupun nantinya diputuskan SEKJEN) :

1) Dep. Kemandirian daya dan dana

2) Dep. PWG

3) Dep. Gereja dan Masyarakat (termasuk didalamnya Politik)

4) Dep. Diakonia dan Ketatalayanan

Pasal 15

Majelis Pekerja Lengkap1.Majelis Pekerja Lengkap dibentuk oleh Sidang Sinode Am SAG Sulutteng untuk masa pelayanan 4 (empat) tahun dan bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Am.

2.Keanggotaan Majelis Pekerja Lengkap SAG Sulutteng terdiri dari:

a.Ketua-Ketua Sinode/Pucuk Pimpinan Gereja Anggota atau yang dimandatkan oleh masing-masing gereja.

b.Majelis Pekerja Harian.3.Jika terjadi kelowongan dalam keanggotaan Majelis Pekerja Lengkap yang dimaksud pada ayat 2.a pasal ini, maka pengisian lowong dilakukan dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap atas rekomendasi gereja yang bersangkutan.

4.Majelis Pekerja Lengkap mengadakan sidangsekali dalamsetahun atas undangan Majelis Pekerja Harian.

5.Tugas SidangMajelis Pekerja Lengkap adalah:

a.Membahas dan memperdalam hidup Gerejawi dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, dengan bersama-sama menelaah Firman Allah.

b.Membahas, menilai dan menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahunan oleh Majelis Pekerja Harian.

c.Mempelajari laporan Majelis Penatalayanan Perbendaharaan.

d.Memperhatikan pokok-pokok pertimbangan oleh Majelis Penggembalaan.

e.Menjabarkan PTPB ke dalam program tahunan dan selanjutnya menetapkan program dan anggaran tahunan.

USULAN PERUBAHAN :

1. GKLB. Pada pasal 15, usul kata kelowongan diganti dengan kekosongan

Butir 5.a, ditambah kata memperdalam pemahaman alasannya adalah kita masih perlu memperdalam pemahaman berjalan bersama.

Pasal 16

Majelis Pekerja Harian1.a.Majelis Pekerja Harian (MPH) dibentuk, dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Sinode Am SAG Sulutteng dan bertanggungjawab kepada Sidang Sinode Am melalui SidangMajelis Pekerja Lengkap.

1.b.Pemilihan MPH, dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia,oleh dan dari peserta sidang Sinode Am, untusan gereja anggota.1.c.Syarat-syarat keanggotaan MPH, diatur tersendiri dalam aturan pemilihan yang ditetapkan oleh sidang Sinode Am, berdasarkan usul MPH/MPL, dengan memperhatikan peraturan terkait dalam tata SAG ini.

2.Tugas Majelis Pekerja Harian ialah:

a.Sehari-hari melaksanakan kepemimpinan SAG Sulutteng atas nama Majelis Pekerja Lengkap dan memimpin pelaksanaan keputusan persidangan SAG Sulutteng, serta mempertanggungjawabkannya setiap tahun kepada Sidang Majelis Pekerja Lengkap.

b.Merampungkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul antara dua Sidang Majelis Pekerja Lengkap, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Tata SAG ini dan keputusan-keputusan Sidang SAG Sulutteng, serta mempertanggungjawabkannya kepada Sidang Majelis Pekerja Lengkap.

c.Secara berkala mengadakan kunjungan kerja pelayanan ke gereja anggota.

3.Keanggotaan Majelis Pekerja Harian terdiri dari:

a.Seorang Ketua b.Seorang WakilKetua

c.Seorang Sekretaris Jenderald.SeorangSekretaris

d.Seorang Bendahara

4.MPH yangbekerjapenuhwaktuialahSekretarisJenderal; Ketua, Wakil Ketua, Sekretarisdan Bendahara Majelis Pekerja Harian bekerja bukanpenuh waktu.5.Masa Kerja Majelis Pekerja Harian SAG Sulutteng adalah 4 (empat) tahun atau sama dengan masa di antara 2 (dua) Sidang Sinode Am SAG Sulutteng. 6.Setiap anggota Majelis Pekerja Harian dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa pelayanan berturut.

7.Majelis Pekerja Harian membentuk departemen-departemen disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan, dengan mengikuti pedoman pembentukan departemen yang ditetapkan oleh MPL atas usul MPH.8.Majelis Pekerja Harian meletakkan jabatannya pada saat pelantikan MPH baru dalam Sidang Sinode Am.

9.Serah terima administrasi dari Majelis Pekerja Harian lama kepada MPH barudilakukan paling lambat satu bulan sesudah Sidang Sinode AmSAG Sulutteng.Usulan Perubahan :

1. GPID. Pasal 16, butir 1.b. ditambah berdasarkan mandate dari Sinode masing-masing, yang berhak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 16, 1.b. ini di perkuat oleh GPIBK, KGMPI,GMPU dan Germita.

Tapi GMPU lebih memperjelas dan mengusulkan redaksi : Berdasarkan mandat dari Sinode yang mengikuti sidang untuk berbicara, memutuskan, memilih dan dipilih.

Pasal 16. 2.c, Semua Sinode anggota gereja mengusulkan supaya syarat-syarat MPH harus segera di buat. GPIBT,GPID,GKLB,GPIBK, GMPU,KGMPI, Germita.

2. GKLB. Pada pasal 16, butir 1.a, ditambah dan Sidang Sinode Am.

Dalam butir 2.a, diusulkan kata persiidangan diganti dengan kata sidang. Dan kepada Sidang Sinode Am yang dilaksanakan 4 tahun sekali.

Butir 2.c, usul redaksi : Mengadakan kunjungan kerja secara berkala kegreja-gereja anggota.

Butir 4, usul redkasi.. MPH yang bekerja tidak penuh waktu : wakil ketua dst.

Butir 7, usul ditambah kata yang.sehingga menjadi : yang disesuaikan dengan kebutuhan.

3. GPIBK. Pasal 16, 3 keanggotaan MPH.

Setuju sekjen, sebagai wujud perampingan.4. GMPU.

Langsung pada Pasal 16.1.a Yaitu Pemilihan MPH, tidak perlu rekomendasi khusus, tapi berdasarkan mandat setiap gereja, yang ikut dalam persidangan sebagai utusan yang berhak berbicara, memutuskan dan berhak memilih dan dipilih secara bebas dan rahasia sesuai butir 1.c.5. GMIST

Pasal 16 . Sepakat dari sudut efisiensi pembiayaan. Karena persoalan ini bukan hanya di SAG tetapi juga terjadi dibeberapa Sinode. Malah bukan hanya Sekretaris Jendral tetapi Sekretaris Executive6. GMBIM :

Usulan konkrit tentang Pasal 16 : ada 2 pertimbangan :

1) Kalau yang full time adalah Sekjen kontradiksi dengan pasal 16 : 2a (kata sehari hari). Sebaiknya kalau yang full time adalah sekjen yang kemudian dia yang mengendalikan organisasi dan program, maka tidak perlu ada MPH. soal pertanggungjawaban Sekjen langsung dilakukan saat pelaksanaan MPL setiap tahun. Sekjen bertanggung jawab kepada MPL . dan perlu ada pasal khusus yang menjelaskan tentang tugas sekjen.

2) Kalaupun tetap dipertahankan ada MPH dengan pertimbangan unsur Ketua dalam SAG itu masih sangat perlu, maka bukan Sekjen tetapi tetap Sekum. Tetapi yang full time hanya sekum

Pasal 17

Majelis Penatalayanan Perbendaharaan1.a.Majelis Penatalayanan Perbendaharaan (MPP) dibentuk, dipilihdan ditetapkan oleh Sidang Sinode Am dari antara warga gereja anggota, yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas penatalayanan, untuk masa pelayanan 4 (empat) tahun, antara dua Sidang Sinode Am SAG Sulutteng.

1.b.Pemilihan MPP, dilaksanakan secara langsung,bebas dan rahasia oleh dan dari perserta siidang SinodeAm, utusan gereja anggota.

1.c.Syarat-syarat keanggotaan MPP, diatur tersendiri dalam aturan pemilihan yang ditetapkan oleh Sidang berdasarkan usul dari MPH/MPL, dengan tetap memperhatikan peraturan terkait dalam Tata Sag ini.

2.MPP bertugas mengadakan pendampingan dan pengawasan atas pengelolaan perbendaharaan/harta

milik SAG Sulutteng3. Keanggotaan MPP terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni: seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan seorang Anggota.

4.Keanggotaan MPP tidak dapat dirangkap oleh anggota kelengkapan SAG Sulutteng lainnya.

5.MPP mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Sidang Sinode Am dan memberikan laporan hasil pemeriksaan mengenai penatalayanan perbendaharaan selang setahun kepada Sidang Majelis Pekerja Lengkap SAG Sulutteng.

6.Pelaksanaan tugas MPP mengikuti pedoman penatalayanan perbendaharaan yang ditetapkan oleh Sidang Majelis Pekerja Lengkap SAG Sulutteng.

USULAN PERUBAHAN : 1. GPIBK : Pasal 17,1.c. segra sibuat syarat-syaratnya.2. GERMITA :

Langsung pada struktur perampingan.

Yaitu pasal 17.3 tentang keanggotaan MPH, Setuju Sekjen. Karena itu demi untuk efektifitas, MPH dihapus, tidak ada laHgi Ketua ,wakil, bendahara, yang ada adalah Sekjen sebagai pengelola dan dia mempertanggung jawabkan segala pekerjaan pada Sidang MPL.Dengan dikelolah oleh Sekjen, Wadah ini lebih efektif jadi penggerak untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan yang konkrit.

3. GMIBM Pasal 17 dan 18 tentang kehadiran MPP dan MP ditiadakan. Selama ini MP menggembalakan siapa? Nantinya Soal pemeriksaan keuangan akan dilakukan oleh tenaga audit externalPasal 19

SinodeAmGereja-gerejaDaerah

Dan

Sinode Am Gereja GerejaSetempat

1.Di lingkup provinsi, Kabupatendan Kota dapat dibentuk Sinode Am Gereja GerejaDaerah(SAGD) dan di lingkupkecamatanataudesa/kelurahandapatdibentukSinode Am Gereja GerejaSetempat (SAGS)

2.SAGDdan SAGS di bentukdengantujuanmakinmeningkatkanperwujudankeesaan di Propinsi, Kabupaten/Kota danLingkunganSetempat.

3. SAGD dan SAGS berfungsi sebagai forum komunikasi, koordinasidanprogramaksibersamadalammewujudkanpokok pokokpanggilanmelayanigerejadanmasyarakatdilingkupmasing masing

4. SAGD dan SAGS beranggotakanGereja gerejaanggota PGI dan Non PGI.5. Pembentukan SAGD dan SAGS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 19 ini dilakukan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap dan selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian.

6.Tugas SAGD dan SAGS ialah:

a.Mengkoordinasikan kerjasama dan pelayanan bersama gereja-gereja di lingkup masing - masing,

b.Mengkoordinasikan kerjasama gereja-gereja dengan pemerintah di lingkup masing- masing

c.Sebagai penghubung antara gereja-gereja, persekutuan dan badan/lembaga gerejawi di lingkup masing - masing dengan SAG Sulutteng.

7.SAGD dan SAGS dipimpin oleh Majelis Pelaksana SAGD/SAGS yang terdiri dari sekurang kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 orang anggota, yang dipilih oleh gereja-gereja anggota dalam lingkup masing masing , dan ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian SAG Sulutteng.

8.Majelis Pelaksana SAGD/SAGS bertanggungjawab kepada gereja-gereja anggota di lingkup masing - masing.

9.Kantor SAGD/SAGS berkedudukan di tempatyangdisepakatibersamaolehgereja gerejaanggota. 8.Pembiayaan Kantor SAGD/SAGS ditanggung oleh Gereja-gereja anggota, dan badan oikoumenis/lembaga gerejawi yang bekerja sama di lingkup masing - masing.

9.Tata Kerja SAGD/ SAGS disusun oleh gereja-gereja anggota di lingkup masing masing , dan selanjutnya ditetapkan melalui Sidang Majelis Pekerja Lengkap SAG Sulutteng.

USULAN PERUBAHAN :

1. GPIBT : Di tiadakan

Pasal 22

Pengambilan Keputusan1.Dalam persidangan SAG Sulutteng, setiap peserta mempunyai hak sama dalam mengeluarkan pendapat dan dalam hal pengambilan keputusan.

2.Dalam rapat MPH,Sekretariat Jenderal, MPP dan MP SAG Sulutteng, setiap anggota dan atau peserta mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat dan pengambilan keputusan.

3.Pengambilan keputusan dalam persidangan dan atau rapat-rapat SAG Sulutteng, senantiasa dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

4.Jika tidak terdapat kesepakatan mengenai sesuatu hal dalam persidangan maka pembicaraan dan pengambilan keputusan tentang hal tersebut dilakukan dengan cara pemungutan suara. 5Dalam hal ayat 4pasal ini diberlakukan, maka hak suara hanya ada pada gereja anggota yang dimaksud dalam ayat 1.a dan 1.b pasal 10 Bab VI Tata SAG ini, dan setiap anggota mempunyai haksatu suara.

6Dalam hal terjadi pemungutan suaradalam persidangan, keputusan mengenai sesuatu hal dipandang sahapabila didukung oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota yang hadir ditambah 1 (satu).

USULAN PERUBAHAN : 1. GKLB.

Pasal 22, kata dalam hal.. diusulkan kata apabila. Dengan demikian kalimatnya berbunyi : apabila dst.