urgensi sertifikat produk halal perspektif hukum … · untuk melakukannya,4 atau perbuatan...
TRANSCRIPT
0
1
URGENSI SERTIFIKAT PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM1
Oleh: Zulham2
A. Pendahuluan
Hart menjelaskan, bahwa struktur yang telah dihasilkan dari kombinasi
primary rules of obligation dengan secondary rules of recognition, change dan
adjudication disebut dengan the elements of law. Tidak hanya inti dari sistem hukum
saja, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis berbagai persoalan bagi para ahli
hukum dan ahli politik.3 Tentu saja pandangan Hart tentang primary rules dan
secondary rules tersebut, berbeda dengan al-h}ukm al-takli>fi> dan al-h}ukm al-wad}‘i> yang
lebih complex.
Al-h}ukm al-takli>fi> adalah hukum yang menuntut subyek hukum (mukallaf)
untuk melakukan perbuatan dalam berbagai bentuk, baik perbuatan yang diperintah
untuk melakukannya,4 atau perbuatan terlarang yang dituntut untuk meninggalkannya,
5
maupun perbuatan yang diberikan pilihan diantara keduanya yakni antara melakukan
atau meninggalkannya,6 maka al-h}ukm al-takli>fi> hanya berkaitan dengan subyek hukum
1Disampaikan pada Seminar Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 09 Mei 2014. 2Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dan Mahasiswa Program S3 Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. 3H.L.A. Hart, The Concept of Law, (Oxford: The Clarendon Press, 1970), h. h. 95
4QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172. QS. Al-Nah}l [16]: 114. Ketiga ayat tersebut, memerintahkan
untuk memakan makanan yang h}ala>l dan t}ayyib dengan kalimat perintah (fi‘lu al-amr) kulu> yang berarti
“makanlah”. Secara tegas, ayat ini meminta subyek hukum (mukallaf) untuk memakan makanan yang
h}ala>l dan t}ayyib, dimana perbuatan tersebut harus dilakukan. Bahwa perintah untuk melakukan suatu
perbuatan dapat berbentuk tegas (wa>jib) dan tidak tegas (mandu>b atau sunnah). Pengambilan contoh ayat
dan penjelasannya dari penulis, dengan menyesuaikan terhadap kajian penelitian. 5QS. Al-Baqarah [2]: 173. QS. Al-Ma>’idah [5]: 3. Ayat-ayat tersebut mengandung makna
larangan untuk mengkonsumsi makanan haram (bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang
disembelih atas nama selain Allah), dengan kalimat larangan h}arrama dan h}urrimat yang berarti
“mengharamkan” dan “diharamkan”. Kata h}ara>m mengandung makna larangan, dan menuntut subyek
hukum (mukallaf) untuk meninggalkan suatu perbuatan. Bahwa larangan terhadap suatu perbuatan, dapat
berbentuk tegas (h}ara>m) dan tidak tegas (makru>h}). Contoh ayat berikut dengan penjelasannya dari
penulis, dengan menyesuaikan terhadap kajian penelitian. 6Bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah h}ala>l dan muba>h} (QS. Al-Baqarah
[2]: 29), tidak ada yang haram kecuali yang disebutkan oleh Al-Qur’a>n dan H{adi>s\, karena itu pula “yang
halal itu jelas dan yang haram itu jelas.” Ima>m Mahyuddin Abi> Zakariya> Yahya> bin Syaraf al-Nawa>wi>,
S}ah}ih} Musli>m bi al-Syarh}i al-Nawa>wi>, (Kairo: Da>r al-Mana>r, 2003), h. 209. Lihat juga Mah}mu>d
Muh}ammad Mah}mu>d Hasan Nas}ar, S}ah}ih} Bukha>ri>, (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 2004), h. 25.
Terkait mengenai sesuatu yang tidak terdapat dalam nas} (baik yang menghalalkan maupun yang
mengharamkan), berarti tetap pada hukum asalnya yaitu muba>h}, dan termasuk dalam wilayah yang
dimaafkan Allah. Diriwayatkan dari Salma>n al-Fari>si>: Rasulullah SAW. ditanya tentang mentega, keju,
dan keledai liar, lalu beliau menjawab: “Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya,
dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, sedang apa yang didiamkan oleh-
2
(mukallaf). Kategori ini disebut dengan al-h}ukm al-takli>fi, karena subyek hukum
(mukallaf) bertanggung jawab atas perbuatan yang dibebankan atau ditetapkan
kepadanya.7
Selanjutnya al-h}ukm al-wad}‘i> adalah hukum yang menetapkan sesuatu menjadi
hubungan antara sebab dan kewajiban serta konsekuensinya, atau hubungan antara
kondisi tertentu dengan tindakan terkait, maupun karena adanya pengecualian8 (seperti
sebab, syarat, dan hambatan). Kategori ini disebut dengan al-h}ukm al-wad}‘i> karena
membutuhkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan tindakan terkait.9
Menurut mayoritas ulama Islam (Muslim jurists) al-h}ukm al-takli>fi> terbagi
kepada lima kategori, yakni; (1) wa>jib (obligatory), (2) mandu>b atau sunnah
(recommended), (3) muba>h} (permissible), (4) makru>h (reprehensible), dan (5) h}ara>m
(prohibited).10
Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang membaginya kepada tujuh bagian,
yakni; (1) fard}u (obligatory), (2) wa>jib (obligatory), (3) mandu>b atau sunnah
(recommended), (4) muba>h} (permissible), (5) makru>h al-tah}ri>m (abomination), (6)
makru>h al-tanzi>h (disapproval), dan (7) h}ara>m (prohibited).11
Selain itu terdapat al-
h}ukm al-wad}‘i> yang terdiri kepada enam kategori, yakni; (1) sebab (al-sabab), (2) syarat
(al-syart}), dan (3) penghalang (al-ma>ni‘), (4) hukum asal (al-‘azi>mah) dan keringanan
(al-rukhs}ah), serta (5) sah (al-s}ih}h}ah) dan batal (al-bat}l).12
Nya berarti dimaafkan untukmu”. (H.R. Tarmiz\i dan Ibn Ma>jah). Lihat juga Yusu>f al-Qard}a>wi>, Halal dan
Haram dalam Islam, Terj. Abu Sa’id al-Falahi, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), h. 20. Sesungguhnya
H{adi>s\ tersebut memberikan pilihan kepada subyek hukum (mukallaf), baik untuk mengkonsumsi maupun
tidak mengkonsumsi bahan panganan yang kehalalan dan keharamannya tidak tercantum dalam nas}. Dengan demikian, hukum yang memberikan pilihan kepada mukallaf, untuk melakukan atau
meninggalkan suatu perbuatan adalah muba>h}. Contoh dan penjelasannya dari penulis, dengan
menyesuaikan terhadap kajian penelitian. 7Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>lu al-Fiqhi al-Isla>mi>, (Bairu>t: Da>r al-Fikri, 1986), h. 42
8QS. Al-Baqarah [2]: 173. Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang” (garis bawah ditandai oleh penulis). Situasi ini, keadaan terpaksa (sebagai kondisi tertentu),
menyebabkan seseorang boleh (tidak ada dosa) mengkonsumsi makanan haram (sebagai tindakan yang
dipengaruhi kondisi tertentu dengan pengecualian). Contoh ayat berikut dengan penjelasannya dari
penulis, dengan menyesuaikan terhadap kajian penelitian. 9Wahbah al-Zuh}aili>, Op. Cit., h. 43.
10Ibid, h. 44-45
11Ah}mad Sa‘i>d Hawa>, Al-Madkhal ila> Maz\hab al-Ima>m Abi> Hani>fah al-Nu‘ma>n, (Jeddah: Da>r
al-Andalu>s, 2002), h. 128-129 12
‘Abd al-Waha>b al-Khalla>f, ‘Ilmu Us}u>lu al-Fiqhi, (Al-Azhar: Maktabah Da‘wah al-Isla>miyah,
2002), h. 117-127
3
Bahwa hukum Islam sangat berkaitan erat dengan tauhid, keyakinan akan
keesaan Tuhan merupakan hal pertama dan terpenting dalam iman, bahkan menjadi
syarat mutlak (sine qua non) dalam Rukun Islam. Setiap pembahasan tentang hukum
Islam harus bertolak dan berawal dari tauhid. Pengaruh tauhid terhadap hukum Islam
berlangsung secara mendalam, sehingga tauhid mendominasi pandangan dasar hukum
Islam. Tanpa integrasi tauhid kedalam ajaran Islam, maka segala tindakan kesalehan
dan ritual menjadi kosong tanpa makna. Untuk tujuan penegakan hukum Islam tersebut,
maka diberikan tingkat perbedaan antara aspek hukumnya, yakni dengan skema dasar
dan skala nilai-nilai yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan manusia, yaitu wa>jib,
mandu>b, muba>h}, makru>h, dan h}ara>m.13
Dengan demikian, untuk menggali konsep halal
dan haram dalam hukum Islam, maka kajian pada bab ini, fokus pada al-h}ukm al-takli>fi>
sebagai mana menurut mayoritas ulama (muslim jurists), yang disebut juga dengan al-
ah}ka>m al-khamsah (lima kaedah hukum),14
atau the five values.15
B. Konsep Halal dan Haram
Asyqar menjelaskan, bahwa dalil-dalil yang menyatakan muba>h} adalah; (1)
Kata (lafaz}) yang menyatakan kehalalan, perizinan, tidak bersalah, tidak berdosa, dan
lainnya mengacu kepada makna muba>h} dan h}ala>l. (2) Perbuatan Rasulullah yang
menunjukkan tidak ada perintah untuk melakukannya dan meninggalkannya. (3)
Perkataan (iqra>r) Rasulullah yang disaksikan atau yang disampaikan kepada para
sahabat, dan tidak mengandung unsur wa>jib maupun sunnah. (4) Setiap perbuatan yang
didiamkan syari’at, dengan tidak menuntut untuk meninggalkannya yang disebut
dengan boleh secara akal (al-iba>h}ah al-‘aqliyyah), dan perbuatan yang dibolehkan
dalam syari’at yang disebut dengan boleh secara syari’at (al-iba>h}ah al-syar‘iyyah),
dimana keduanya termasuk dalam kategori halal.16
Selanjutnya Asyqar mengajukan
kaidah-kaidah tentang dengan muba>h}, yaitu:17
13
Kamali menjelaskan hubungan yang erat antara hukum Islam dengan agama sebagai berikut,
“We noted that Shari'ah is a path in religion; it is not a separate path but one which is a part of it.
Religion is thus the larger entity and Shari'ah only a part. Its source of reference, its objectives and
values are a part of mainstream Islam.” Lihat Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law, an
Introduction, (Oxford: Oneworld Publications, 2008), h. 14-18 14
Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 10, 15
Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Kuala Lumpur: Ilmiah
Publisher Sdn., 1998), h. 33 16
Al-Asyqar, Al-Wa>d}ih} fi> Us}u>li al-Fiqh, (Da>r Al-Sala>m, 2004), h. 35-36 17
Ibid, h. 43-46
4
1. Kaidah “muba>h} termasuk ke dalam al-h}ukm al-takli>fi>” (dukhu>lu al-muba>h} tah}ta
al-takli>fi>); Memang sebagian ulama mengatakan, bahwa muba>h} tidak termasuk ke
dalam al-h}ukm al-takli>fi> dengan membagi hukum kepada tiga bagian, yakni al-
h}ukm al-takli>fi>, al-h}ukm al-takhyi>ri>, dan al-h}ukm al-wad}‘i>. Berbeda dengan
sebagian ulama lainnya berpandangan, segala sesuatu yang ditetapkan dengan teks
(nas}) bahwa perbuatan tersebut muba>h} dan h}ala>l atau diizinkan, maka dia termasuk
ke dalam al-h}ukm al-takli>fi> dari sisi keharusan meyakini kehalalannya, hal ini juga
disebut dengan “boleh secara syari’at” (al-iba>h}ah al-syar‘iyyah). Lain halnya
dengan segala sesuatu yang didiamkan syari’at, karena segala sesuatu yang
didiamkannya adalah boleh, dan hal ini pada dasarnya tidak termasuk kedalam al-
h}ukm al-takli>fi> yang disebut juga dengan “boleh secara akal” (al-iba>h}ah al-
‘aqliyyah).
2. Kaidah “muba>h} dapat menjadi wa>jib dari sisi asalnya” (al-muba>h} qad yaku>nu
wa>jiban min h}ais\u al-as}l); Mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang halal
hukumnya boleh (muba>h}) jika dilihat dari sisi individu, dimana manusia bebas
memilih dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau meninggalkannya dan
mengkonsumsi makanan yang lain. Tetapi pada dasarnya makan hukumnya wajib,
karena meninggalkan makanan secara keseluruhan akan menyebabkan kepunahan
manusia dan membunuh diri sendiri, maka diwajibkan bagi manusia untuk
menghidupi dirinya sendiri. Kaidah ini tentu saja sesuai dengan tujuan syari’at
(maqa>s}id al-syari>‘ah) dimana salah satunya manusia wajib menjaga hidupnya (h}ifz}
al-nafs).
3. Kaidah “perubahan muba>h} menjadi sunnah, wa>jib, h}ara>m atau lainnya karena
perbedaan niat dan kondisi” (inqila>bu al-muba>h} mustah}abban au wa>jiban au
muh}arraman au gairu z\a>lika bi ikhtila>fi al-niyyati wa al-ah}wa>li); Mengkonsumsi
makanan hukumnya boleh, tetapi mengkonsumsi makanan dengan niat agar kuat
beribadah maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Pada sisi lain, sesuatu yang
muba>h} hukumnya dapat berubah menjadi h}ara>m, jika perbuatan diperuntukkan
kepada yang h}ara>m, seperti mengkonsumsi sesuatu agar dapat berbuat maksiat,
karena kaidah ini sangat berkaitan dengan niat.
4. Kaidah “asal segala sesuatu dalam ibadah adalah haram, dan asal segala sesuatu
selain ibadah adalah boleh” (al-as}lu fi> al-‘iba>dati al-tah}ri>m, wa al-as}lu fi> gairiha> al-
5
iba>h}ah). Bahwa ibadah hanya kepada Allah dan bersumber dari-Nya berikut rukun,
syarat dan tata caranya, maka tidak seorangpun boleh melakukan sesuatu dengan
tujuan menyembah-Nya kecuali jika telah ditetapkan dalam dalil syar’iat. Selain
bidang ibadah, manusia boleh melakukan setiap perbuatan karena asal hukumnya
boleh, dan segala sesuatu yang diciptakan-Nya diperuntukkan untuk kemashlahatan
manusia, hingga ada dalil syar’iat yang melarang perbuatan tersebut.
Mengacu kepada salah satu kaidah yang diajukan Asyqar, bahwa muba>h} dapat
menjadi wa>jib dari sisi asalnya, dimana setiap orang boleh mengkonsumsi jenis
makanan halal yang dia sukai. Sesungguhnya secara keseluruhan, mengkonsumsi
makanan hukumnya wajib, karena berkaitan dengan tujuan syari’at yang bersifat primer
(al-d}aruriyya>t), yakni menjaga kehidupan manusia dari kepunahan. Demikian juga
mengkonsumsi makanan halal, secara keseluruhan hukumnya menjadi wajib, karena
disebutkan dengan rumusan perintah (lafaz} al-amar).18 Berdasarkan pemikiran tentang
konsep halal dalam hukum Islam tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa sesuatu
yang halal jika disebutkan dengan rumusan dan lafaz} perintah (amar), maka hukumnya
menjadi wajib. Sebagaimana halnya mengkonsumsi makanan yang halal, dirumuskan
dalam dalil-dalil syar’iat dengan lafaz} perintah (amar),19 maka hukum mengkonsumsi
makanan halal adalah wajib.
Berdasarkan rumusan dan formulasi yang dijelaskan oleh Namlati dan Asyqar,
penulis menyimpulkan bahwa rumusan dan formulasi dalil yang menyatakan wajib
adalah keseluruhan dalil yang menyatakan perintah baik secara bahasa maupun makna,
serta dalil-dalil yang menyatakan acaman dan hukuman terhadap suatu perbuatan agar
ditinggalkan. Zuh}aili> mengklasifikasi hukum wajib kepada empat bagian, yakni; (1)
Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; (2) Wajib ditinjau dari segi ketentuan
kadarnya Sya>ri‘; (3) Wajib ditinjau dari segi yang tuntun pelaksanannya; dan (4) Wajib
ditinjau dari segi spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya, dengan
perinciannya sebagai berikut:
1. Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; yang dapat dibagi menjadi dua
bagian yaitu, wajib mutlak (al-wa>jib al-mut}laq) dan wajib terbatas (al-wa>jib al-
muqayyad atau al-mu’aqqat). Al-wa>jib al-mut}laq adalah setiap perbuatan yang
18
QS. Al-Baqarah [2]: 172 19
QS. Al-Baqarah [2]: 168, Al-Nah}l [14]: 114
6
dituntut Sya>ri‘ dengan pasti dan tegas yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya,
atau tidak terikat waktu.20
Berbeda dengan al-wa>jib al-muqayyad atau al-mu’aqqat
adalah setiap perbuatan yang dituntut Sya>ri‘ dengan tegas dan pasti pada waktu
yang telah ditentukan, atau terikat waktu.21
Bagi mayoritas ulama yang terdiri atas Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali, al-
wa>jib al-mu’aqqat terbagi atas dua bagian, yakni wajib dalam waktu sempit (al-
wa>jib al-mud}ayyaq) dan wajib dalam waktu luas (al-wa>jib al-muwassa‘). Al-wa>jib
al-mud}ayyaq adalah setiap perbuatan wajib yang dilaksanakan dengan estimasi
waktu yang sempit bagi mukallaf, seperti hari jika dibandingkan dengan ibadah
puasa, sedangkan al-wa>jib al-muwassa‘ adalah setiap perbuatan wajib yang
dilaksanakan memiliki waktu yang leluasa, seperti waktu shalat.22
Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi yang berpendapat, bahwa al-wa>jib al-
muqayyad atau al-mu’aqqat terbagi atas tiga jenis, yakni; (1) Al-wa>jib al-
muwassa‘, dimana waktu pelaksanaan perbuatan wajib disediakan oleh Sya>ri‘
dengan waktu yang leluasa, seperti shalat zuhur adalah waktu yang luang dan dapat
melakukan perbuatan shalat lainnya. (2) Al-wa>jib al-mud}ayyaq, dimana waktu
pelaksanaannya hanya terbatas untuk perbuatan wajib jenis itu saja, dan tidak dapat
melakukan perbuatan wajib dalam jenis yang sama, seperti puasa Ramadhan
dimana seseorang tidak dapat melaksanakan jenis puasa lain pada waktu yang
sama. (3) Wajib yang memiliki kesamaan di antara keduanya (al-wa>jib z\awi> al-
syibhaini), dimana perbuatan wajib tidak dapat dilaksanakan pada waktu lain dan
harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, seperti haji yang tidak dapat
dilakukan kecuali pada bulan haji, dan mukallaf tidak dapat melakukannnya kecuali
20
Seperti menebus kafa>rat bagi orang yang bersumpah dan mengingkarinya, maka tidak ada
ketentuan waktu pelaksanaan atas perbuatan ini. Jika dia mampu dan bersedia, dapat melakukannya
segera setelah mengingkarinya, atau dapat dilakukannya pada waktu yang lain setelah dia
mengingkarinya. Lihat Wahbah al-Zuh}aili>, Op. Cit., h. 49 21
Seperti shalat wajib, puasa bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji yang telah ditentukan
waktu pelaksanannya, dimana perbuatan tersebut tidak menjadi wajib jika belum masuk waktunya. Dalam
al-wa>jib al-mu’aqqat, mukallaf yang dengan sengaja menunda perbutan tersebut akan mendapatkan
punnishment, karena terdapat dua kewajiban sekaligus dalam al-wa>jib al-muqayyad, yaitu perbuatan
wajib itu sendiri dan perbuatan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, setiap orang yang
melaksanakan perbuatan wajib setelah waktunya, sesungguhnya dia telah melaksanakan salah satu dari
perbuatan wajib tersebut, yaitu perbuatan yang dituntut Sya>ri‘ seperti shalat. Apabila dia telah
meninggalkan perbuatan wajib lainnya, yaitu melaksanakannya pada waktunya, maka bagi siapa saja
yang meninggalkan kewajiban yang kedua ini tanpa ada hambatan atau alasan akan mendapatkan
punnishment. Ibid, h. 49. 22
Ibid, h. 51-52
7
hanya satu kali pada dalam satu tahun, walaupun mukallaf mampu
melaksanakannya namun dia tidak dapat melakukannya setiap bulan di luar bulan
haji.23
2. Wajib ditinjau dari segi ketentuan kadarnya; wajib dari sisi ketentuan, kadar dan
batasannya yang ditetapkan oleh Sya>ri‘,24 hal ini terbagi atas dua bagian, yakni; (1)
wajib dengan ketentuan dan kadarnya dibatasi (al-wa>jib al-muh}addad), adalah
setiap perbuatan wajib yang kadar dan ketentuannya telah ditetapkan Sya>ri‘,
dimana kadar dan ketentuan tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh
mukallaf, kecuali hanya melakukan apa yang telah ditetapkan Sya>ri‘.25 (2) wajib
dengan ketentuan yang tidak dibatasi (al-wa>jib gairu al-muh}addad), adalah setiap
perbuatan wajib yang kadarnya belum ditetapkan Sya>ri‘, atau perbuatan yang
dituntut Sya>ri‘ kepada mukallaf tanpa batasan kadar dan ketentuan, namun
perbuatan tersebut diwajibkan oleh Sya>ri‘ dimana mukallaf bebas menentukan
kadarnya.26
3. Wajib ditinjau dari segi yang dituntun melaksanakannya; dibagi menjadi dua
bagian, yakni: (1) Al-wa>jib al-‘aini> adalah setiap perbuatan yang dituntut Sya>ri‘
untuk melakukannya kepada setiap orang mukallaf, yang tidak boleh diwakilkan
pelaksanaannya kepada orang lain.27
(2) Al-wa>jib al-kafa>’i> atau kifa>yah adalah
setiap perbuatan yang diwajibkan, dengan tidak melihat kepada siapa individu yang
23
Ibid, h. 50 24
Baik merupakan hak Allah seperti shalat, puasa, dan haji maupun yang menjadi hak manusia
memenuhi janji, membayar hutang, dan memberi nafkah. Ibid, h. 59 25
Seperti; shalat yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya, zakat yang telah ditetapkan
nisabnya, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya, dan membayar upah sesuai dengan
kesepakatannya. Hukum al-wa>jib al-muh}addad adalah wajib bagi agama yang ditetapkan pelaksanaannya,
dan kebenaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dikurangi atau berdasarkan keridaan individu, namun
mukallaf hanya boleh melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan syari’at. Ibid, h. 59 26
Seperti; menolong orang susah, infaq, sedekah, dan memberi makan orang kelaparan adalah
perbuatan wajib yang tidak dibatasi Sya>ri‘ kadar dan jumlahnya hanya tergantung kepada hajat dan
kondisinya. Dengan demikian, hukum al-wa>jib gairu al-muh}addad adalah wajib bagi agama yang tidak
ditentukan kadar pelaksanaannya, perbuatan tersebut juga berdasarkan kemampuan, keikhlasan dan
keridhaan mukallaf. Ibid, h. 60 27
Seperti; shalat, zakat, haji, dan menghindari perbuatan yang diharamkan, maka hukum al-wa>jib al-‘aini> adalah wajib bagi setiap mukallaf, dan perintahnya tidak dijatuhkan kepada sekelompok
mukallaf. Terkait dengan mewakilkan perbuatan kepada orang lain, jumhur ulama berpadangan; (1)
Boleh mewakilkan perbuatan mukallaf dalam hal dan bidang harta. (2) Tidak boleh mewakilkan
perbuatan mukallaf dalam bidang ibadah badaniah seperti shalat dan puasa. Dan (3) Boleh mewakilkan
perbuatan mukallaf bagi yang sudah uzur, baik dari hartanya maupun dari badaniahnya, seperti ibadah
haji. Ibid, h. 60-61
8
melakukannya, tetapi dituntut pelaksanaannya kepada seluruh mukallaf dalam arti
kelompok atau masyarakat.28
4. Wajib ditinjau dari spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya; dalam hal
ini dibagi kepada dua jenis, yaitu: (1) Al-wa>jib al-mu‘ayyan adalah perbuatan wajib
yang dituntut pelaksanaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan atau dikhususkan
sifat dan zatnya, tanpa adalah pilihan dengan ataupun terhadap perbuatan lainnya.29
(2) Al-wa>jib al-mukhayyar adalah setiap perbuatan wajib yang dituntut Sya>ri‘
pelaksanaannya, dengan diberikan pilihan untuk melaksanakan salah satu di antara
perbuatan tersebut.30
Zuh}aili> mengklasifikasikan hukum haram kepada dua jenis, yaitu;
1. Haram dari sisi zatnya (al-h}ara>m li z\a>tihi), adalah segala sesuatu yang ditetapkan
Sya>ri‘ keharamannya sejak awal, karena perbuatan tersebut menimbulkan
kehancuran, kebinasaan, kerugian, dan bahaya bagi pelakunya. Seperti zina,
mencuri, membunuh, memakan bangkai, meminum khamar, memakan harta orang
lain dengan tidak sah (ba>t}il). Keseluruhan perbuatan tersebut mengandung
kerusakan dan bahaya, dimana jika dilakukan mukallaf maka dia akan terjebak
pada kebatilan karena bukan perbuatan terpuji, serta tidak memiliki dampak
terhadap kemanfaatan (al-mas}lah}ah) sebagaimana yang diinginkan.31
Konsep pembagian hukum haram dari sisi zatnya ini, memiliki keterkaitan dengan
tujuan syari’at sebagaimana yang dijelaskan oleh Sya>t}ibi>. Bahwa salah satu cara
mencapai tujuan syari’at dilakukan dari sisi peniadaannya (negation), yaitu melalui
larangan dan pengharaman atas suatu perbuatan. Hal ini dapat diuraikan sebagai
berikut; (1) Larangan syirik karena akan membatalkan keimaanan, hal ini bertujuan
28
Seperti; mencari orang yang hilang, membangun rumah sakit, memandikan hingga
menguburkan janazah, membalas salam, dan amar ma’ruf nahi munkar. Dimana keseluruhan perbuatan
yang dituntut tersebut harus diwujudkan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Ibid, h. 62 29
Seperti; shalat, zakat, puasa, mengembalikan harta curian dan perbuatan wajib lainnya yang
sejenis. Hukum al-wa>jib al-mu‘ayyan adalah perbuatan wajib yang tidak dapat dikurangi, diganti atau
dihilangkan mukallaf kecuali hanya melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan jenis, sifat, zat dan
kekhususannya. Ibid, h. 65 30
Seperti; dalam menebus kafa>rat bagi orang yang mengingkari sumpahnya, Sya>ri‘ mewajibkan bagi mereka untuk memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba
sahaya, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan salah satu diantara pilihan tersebut. Hukum al-wa>jib
al-mukhayyar adalah perbuatan yang wajib dilakukan mukallaf dengan memilih salah satunya yang
diberikan Sya>ri‘ pilihannya, jika dia tidak melakukan salah satu diantara keduanya maka dia akan
mendapatkan punnishment. Ibid, h. 65 31
Ibid, h. 81.
9
untuk menjaga agama (h}ifz} al-di>n); (2) Larangan membunuh karena menghilangkan
jiwa, larangan ini bertujuan untuk menjaga jiwa dan hidup (h}ifz} al-nafs); (3)
Larangan mengkonsumsi segala yang memabukkan karena akan menghilangkan
ingatan, larangan ini bertujuan untuk menjaga akal dan fikiran (h}ifz} al-‘aql); (4)
Larangan berbuat zina karena dapat mengacaukan keturunan, larangan bertujuan
untuk menjaga keturunan (h}ifz} al-nasl); (5) Larangan mencuri karena mengacaukan
dan mengganggu kepemilikan orang lain, larangan ini bertujuan untuk menjaga
harta (h}ifz} al-ma>l).32
2. Haram dari sisi lainnya (al-h}ara>m li gairihi), adalah segala sesuatu atau setiap
perbuatan yang disyari’atkan pada awalnya atau pada zatnya, namun dilakukan
dengan cara yang salah atau cara yang diharamkan. Perbuatannya dapat saja
hukumnya wajib, sunnah, atau boleh, namun karena perbuatnnya dilakukan dengan
disertai sesuatu diluar aturannya, atau bahkan perbuatan yang dilarang atau
diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Seperti; puasa pada hari Idul Fitri,
jual beli pada shalat jum’at dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi zat dan sifatnya,
perbuatan tersebut disyaria’tkan tanpa ada bahaya dan kerusakan di dalamnya,
namun karena diikuti dengan sesuatu atau perbuatan yang dilarang, menjadi
penyebab (al-sabab) pengharamannya.33
Sebagaimana dengan pembagian hukum haram yang dibagi kepada dua bagian,
yaitu haram dilihat dari sisi zatnya dan haram dilihat dari sisi lainnya. Demikian juga
dengan produk haram, dapat dilihat dari sisi zatnya dan juga dapat dilihat dari sisi
lainnya. Dilihat dari sisi zatnya, makanan haram adalah keseluruhan makanan yang
ditetapkan haram dari zat atau bahan makanannya sebagaimana yang ditetapkan dengan
dali-dalil syari’at. Dilihat dari sisi lainnya, makanan tersebut dapat saja halal dari sisi
zat atau bahannya, namun dapat menjadi haram ketika cara memproduksinya atau
32
Sya>t}ibi> mengemukakan cara untuk menjaga al-d}aru>riya>t al-khamsah melalui dua cara, yaitu:
Pertama, dari segi mengadakannya (min niha>yati al-wuju>d), yaitu dengan cara manjaga dan memelihara
hal-hal yang dapat mewujudkan keberadaannya. Kedua, dari segi peniadaanya (min niha>yati al-‘adam)
yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m al-Sya>t}ibi>,
selanjutnya disebut Al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah, Juz II, (Bairu>t: Da>r Kutub al-‘Ilmiyah,
tt,), h. 16-25 33
Kondisi ini sesuai dengan kaidah, “apa saja yang membawa kepada yang haram adalah
haram” (ma> ‘adda ila> al-h}ara>mi fahua h}ara>mun). Lihat Yusu>f al-Qard}a>wi>, Halal dan Haram dalam Islam,
Op. Cit., h. 33-34. Wahbah al-Zuh}aili>, Op. Cit., h. 82.
10
pengolahannya serta tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan
syari’at.34
C. Urgensi Sertifikasi Produk Halal
Maqa>s}id al-syari>‘ah, bertujuan untuk (1) menjaga agama; (2) menjaga hidup;
(3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; dan (5) menjaga harta. Itu berarti, bahwa
makanan haram dapat mempengaruhi konsistensi sebagian atau bahkan kelima tujuan
maqa>s}id al-syari>‘ah tersebut. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan
menjaga agama. Seperti larangan mengkonsumsi mengkonsumsi hewan yang tidak
disembelih atas nama Allah; larangan mengkonsumsi makanan yang
dipersembahkan untuk berhala. Keduanya dilarang karena meniatkan konsumsi atas
nama selain Allah, dan itu merusak dan membahayakan akidah. Demikian juga
dengan larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, karena mengacaukan
akal fikiran dan akhirnya mengacaukan ibadah, dan itu tentu saja mengacaukan
tujuan menjaga agama.
2. Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan
menjaga hidup. Seperti larangan mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan
khamar. Seluruhnya dilarang karena membahayakan bagi kesehatan sebagaimana
hasil penelitian dan penjelasan sebelumnya, bahaya tersebut bahkan dapat
mengancam keselamatan jiwa seperti over dosis mengkonsumsi narkoba misalnya.
Sebaliknya, untuk menjaga tujuan hidup ini, Islam menghalalkan seseorang
mengkonsumsi makanan haram jika dalam keadaan terpaksa dan darurat. Ini adalah
wujud perhatian hukum Islam atas tujuan menjaga hidup sebagaimana dimaksud.
3. Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan
menjaga akal. Seperti larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, karena
akan mengacaukan fikiran dan menghilangkan kesadaran dalam bertindak, ini
berarti pemabuk bertindak tidak atas kesadarannya. Kajian tentang larangan mabuk
ini, sesunguhnya tidak hanya berhenti sampai mempengaruhi tujuan menjaga akal
saja. Tetapi juga mempengaruhi tujuan maqa>s}id al-syari>‘ah yang lainnya, seperti
mengacaukan tujuan menjaga agama, mengacaukan tujuan menjaga hidup karena
34
Jari>bah bin Ah}mad al-Hari>ts\i>, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, Terjemahan Asmuni
Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2008), h. 138.
11
pemabuk bertindak di luar kesadarannya dan membahayakan jiwanya,
mengacaukan tujuan menjaga keturunan karena pemabuk bagi wanita
mempengaruhi janin, dan terakhir mengacaukan tujuan menjaga harta dimana
pemabuk selalu memanfaatkan hartanya dengan cara yang salah karena bertindak di
luar kesadarannya.
4. Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan
menjaga keturunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan akan membahayakan pada janin yang
ada dalam kandungan. Demikian juga dengan makanan haram lainnya sebagaimana
telah disebut di atas, memang pada dasarnya bahaya tersebut menimpa kesehatan,
jiwa dan hidup konsumennya. Bahkan lebih jauh lagi, tentu makanan akan
mempengaruhi kualitas keturunan, karena sejatinya orang yang sehat secara fisik,
jiwa dan akal akan melahirkan keturunan yang fit pula, sebagaimana benih yang
sehat akan melahirkan tumubuhan yang sehat pula.
5. Larangan mengkonsumsi makanan haram karena alasan mempengaruhi tujuan
menjaga harta. Sama seperti larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan,
seorang pemabuk tentu mempergunakan hartanya di luar kesadarnnya. Lain hal
lagi, bahwa pemabuk yang sudah kecanduan selalu membelanjakan hartanya untuk
mabukan juga. Pada perkembangan selanjutnya, pemabuk dapat saja merampas hak
milik orang lain karena bertindak di luar kesadarannya, dan itu mengacaukan
kepemilikan harta orang lain, sehingga mutlaklah bahwa mabuk mengacaukan
tujuan menjaga harta.
Singkatnya, penulis berpendapat bahwa ‘illah larangan mengkonsumsi
makanan haram karena mengganggu, mengacaukan, bahkan merusak sebagian ataupun
kelima tujuan primer syari’at (five primary goals of shari’ah/al-d}ara>riyah al-khamsah
dalam maqa>s}id al-syari>‘ah) tersebut di atas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sya>t}ibi>.
Tetapi pada perkembangannya, sejumlah makanan haram tersebut memang dapat diurai
dengan teknologi, sehingga seakan-akan beberapa diantaranya tidak lagi
membahayakan. Berdasarkan hal tersebut Fathurrahman Djamil berpendapat, bahwa
ketentuan makanan haram dari sisi zatnya (al-h}ara>m li z\a>tihi) memiliki karekteristik
hukum bersifat ta‘abbudi> (irrasional). Pendapat ini sesungguhnya didukung dengan QS.
12
Al-Nah}l [16]: 114, bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah ibadah, demikian juga
sebaliknya meninggalkan makanan haram adalah ibadah.
Sya>t}ibi> menekankan kebebasan individu yang fundamental, yaitu kebebasan
menjaga agama, hidup, akal/pikiran, keturuan, serta kekayaan dan kehormatan,35
maka
segala upaya yang diatribusikan untuk mewujudkan tujuan syari’ah (maqa>s}id al-
syari>‘ah) tersebut adalah d}aru>riya>t, walaupun kelima tujuan tersebut disebut juga
dengan al-d}ara>riya>t al-khamsah. Ini berarti, setiap perbuatan yang ditujukan untuk
melaksanakan tujuan yang d}aru>riya>t, berarti perbutan tersebut juga al-d}aru>riya>h al-
khamsah.
Muhammad Akbar Khan berpendapat, bahwa setiap negara wajib berperan
untuk melindungi semua hak dan kebebasan individu yang fundamental tersebut, yang
diderivasikan dari al-d}ara>riya>t al-khamsah, yaitu: (1) Negara harus menjamin setiap
Muslim melaksanakan Agamanya, sesuai dengan tujuan pertama. (2) Negara harus
menjamin keamanan dan kesejahteraan semua manusia di bawah pemerintahannya, hal
ini dilakukan dengan menyediakan sandang, pangan dan papan guna menjamin
kehidupan dan keselamatan semua manusia, sesuai dengan tujuan kedua. (3) Negara
harus menyediakan dan memfasilitasi kondisi untuk pertumbuhan pikiran yang sehat,
seperti dengan memberikan kebebasan berekspresi dan pendidikan universal, sesuai
dengan tujuan ketiga. (4) Negara harus menciptakan kondisi untuk sistem keluarga yang
sehat, sesuai dengan tujuan keempat. (5) Akhirnya, negara harus menjamin
kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan, yang dapat dipergunakan untuk
mengimplementasikan empat tujuan yang pertama, sesuai dengan tujuan kelima.36
Memang, penjelasan Akbar Khan dari perspektif filosofis tersebut, masih jauh
dari persoalan peran negara terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, namun
tujuan pertama dan tujuan kelima dapat dijadikan pegangan, untuk diderivasikan lebih
lanjut, guna menguraikan peran negara terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal.
Bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan perbuatan untuk menjalankan agama,
dan kebebasan menjalankan agama merupakan hak fundamental individu,37
sedangkan
35
Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah, Juz II, Op. Cit., h. 16-25 36
Muhammad Akbar Khan, The Role of Islamic State in Consumer Protection, (Pakistan
Journal of Islamic Research, Vol 8, 2011), h. 33 37
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes
freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”
13
konsumen Muslim tidak dapat memastikan kehalalan makanan mereka pada produk
yang bersifar mass production dan berkarakteristik credence tanpa adanya informasi
melalui sertifikasi dan labelisasi. Demikian pula dengan jaminan kesejahteraan ekonomi
bagi konsumen Muslim, bahwa dengan sertifikasi dan labelisasi tesebut konsumen
Muslim akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi dengan efisiensi dan pengurangan
biaya pencarian produk halal yang bersifat mass production dan berkarakteristik
credence.38
Dari perspektif hukum Islam, bahwa salah satu kaidah muba>h} yang diajukan
Asyqar adalah “muba>h} dapat menjadi wa>jib dari sisi asalnya” (al-muba>h} qad yaku>nu
wa>jiban min h}ais\u al-as}l).39 Setelah merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur’a>n tentang ayat-
ayat makanan halal, jelas bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah perintah yang
hukumnya wajib.40
Hal ini karena, ayat-ayat yang menjadi dalil mengkonsumsi
makanan halal tersebut diformulasikan dalam bentuk perintah (amr/order), dan setiap
perintah bertujuan untuk mewajibkan (al-amru li al-wuju>b), sedangkan sebaliknya
larangan bertujuan untuk mengharamkan (al-nahyu li al-tah}ri>m).41
Article 18, The Universal Declaration of Human Rights. Walaupun Lerner mengungkapkan kesulitannya
untuk mendefinisikan agama dan kepercayaan untuk menghindari kontroversi filosofis, sebangaimana
disebutkan, “Modern human rights law has sought to avoid much philosophical controversy by asserting
that the terms religion and belief are meant to refer to both theistic views of the universe, as well as
atheistic, agnostic, rationalistic and other convictions where religion and belief are absent. Because
religion, in general, has been too hard to define, the United Nations has adopted instead a catalog of
rights in the sphere of religion, under the heading of freedom of thought, conscience, and religion. The
same approach has been followed in regional human rights instruments. None of the international and
regional instruments addressing the freedom of rights of religion has attempted to define religion.” Natan
Lerner, Religion, Secular Beliefs and Human Rights, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), h. 5 38
Anthony I. Ogus, Regulation Legal Form and Economic Theory, (Oregon: Hart Publishing,
2004), h. 126-149 39
Al-Asyqar, Op. Cit., h. 43-46 40
Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172, QS. Al-A‘ra>f [7]: 31, dan QS. Al-Nah}l [16]: 114. 41
Lihat Ibn al-‘Arabi>, Ah}ka>mu al-Qur’a>n, Juz II, (Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h.
164-165. Bandingkan dengan law as coercive orders sebagaimana yang diajukan Hart dalam H.L.A. Hart,
Op. Cit., h. 20. Ini berarti, manusia boleh memilih dan mengkonsumsi makanan halal yang tersedia (dari
sisi jenis makanannya yang berbeda, seperti ayam, kambing, sapi atau buah-buahan yang halal), karena
memilih di antara makanan halal yang tersedia hukumnya boleh. Akan tetapi jika pilihannya antara
makanan yang halal dan haram, maka seseorang diwajibkan untuk memilih makanan yang halal, namun
secara keseluruhan, mengkonsumsi makanan pada dasarnya hukumnya wajib, karena meninggalkan
panganan secara keseluruhan akan menyebabkan kematian, kepunahan manusia dan membunuh diri
sendiri, sedangkan manusia diwajibkan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebagaimana yang tercantum
dalam kerangka tujuan syari’at (maqa>s}id al-syari>‘ah), dimana salah satunya manusia wajib menjaga
kehidupannya (h}ifz} al-nafs). Lihat Abu> Ish{a>q Ibra>hi>m al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah, Op.
Cit., Juz II, h. 16-25. Sebagaimana kaidah-kaidah yang diajukan Asyqar tentang hukum wajib, jika dilihat
dari sisi haknya maka mengkonsumsi makanan halal dapat dilihat dari dua sisi hak sekaligus, yaitu hak
Allah dan hak hak hamba (manusia). Disebut dengan hak Allah, karena mengkonsumsi makananan halal
adalah ibadah sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah [2]: 172. Disebut sebagai hak manusia,
karena mengkonsumsi makanan halal secara keseluruhan bertujuan untuk mempertahankan menjaga
14
Ibnu Qayyim dalam karyanya I‘la>mu al-Muwaqqi‘i>na ‘an Rabbi al-‘A@lami>na
mengajukan kaidah “perubahan fatwa (hukum) dan perbedaannya terjadi menurut
perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat istiadat” (tagayyuru al-fatwa> wa
ikhtila>fuha> bih}asbi tagayyuri al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwa>li wa al-‘awa>’idi).
Bahwa kaidah ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (utility/benefit) bagi
kehidupan manusia, dimana hukum dapat berubah berdasarkan zaman, tempat, kondisi
dan kebiasaannya agar manusia dapat keluar dari kemafsadatan dan mudaratnya (risk).42
Selanjutnya Silmi> dalam karyanya, menggunakan kaidah dasar us}u>liyah yang
banyak dirujuk oleh Islamic jurists lainnya, yaitu bahwa “segala sesuatu yang tidak
menyempurnakan wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib” (ma> la>
yatimmu al-wa>jib illa> bihi fahua wa>jib).43
Namlati juga melakukan kajian terhadap
kaidah ini, lebih lanjut dia mengatakan bahwa kaidah ini terkadang disebut juga dengan
“penghantar wajib” (muqaddimatu al-wa>jib), atau “sarana wajib” (was}i>latu al-wa>jib).
Untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, Namlati
memodifikasi kaidah tersebut dengan menyatakan bahwa kaidah ini juga disebut dengan
hidup manusia, bahkan menjaga akal dan fikiran manusia dari makanan dan minuman yang dapat
mempengaruhinya, sebagaimana konseptualisasi tujuan syari’at yang disistematisasi Sya>t}ibi>. Al-Asyqar,
Op. Cit., h. 26-27. Lihat juga pembagian hak menurut Nyazee, yaitu; (1) The right of Allah; (2) The right
of the individual; (3) The right of Allah lying side by side with the right of individual; (4) The collective
rights of the individuals or of the community, also referred to as haqq al-sultan. Imran Ahsan Khan
Nyazee, Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002), h.
59 42
Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Abu> Bakr bin Ayyu>b yang dikenal dengan Ibn Qayyim Al-
Jauziyah, I’la>mu al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabbi al-‘A<lami>n, (Riya>d}: Da>r Ibnu Jauzi>, 1423 H), h. 41-54. Lihat
Abu> ‘Abd al-Rahma>n ‘Abd al-Maji>d Jum‘ah al-Jazairi>, Al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah min Kita>b I’la>mu al-Muwaqqi‘i>n li> ibn Qayyim al-Jauziyyah, (Da>r Ibn al-Qayyim: Rasa>’il Jami‘iyyah, tt),
373-382. Lihat juga Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Panduan Hukum Islam, Terjemahan Asep Saifullah FM,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 459-460 43
Oleh Silmiy, pembahasan kaidah ini dibagi kepada bagian; (1) Segala sesuatu yang tidak
menyempurnakan wajib kecuali dengannya. Seperti syarat, rukun dan sebab perbuatan wajib dimana
perbuatan tersebut bukanlah tujuannya, namun jika syarat, rukun dan sebab tersebut termasuk kedalam
perbuatan yang menyempurnakan wajib, maka hukumnya adalah wajib. (2) Segala sesuatu yang tidak
dimungkinkan bagi syari’at, akal, dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan wajib secara sempurna,
kecuali dengan melakukannya. Bagian kedua ini terbagi kepada dua jenis, yakni; (a) Setiap perbuatan
wajib yang tidak dapat dilakukan oleh mukallaf; seperti ruku’ dan sujud bagi orang sakit atau uzur yang
tidak dapat dia laksanakan secara sempurna, maka dapat dilakukan dengan memberi tanda atau bahkan
menggunakan mulut. (b) setiap perbuatan wajib yang dapat dilakukan oleh mukallaf; seperti menahan
puasa selama satu hari penuh (24 jam), hal tersebut dapat saja dilakukan oleh mukallaf namun tidak
dimungkinkan bagi akal dan syari’at. Iya>d} bin Na>mi> al-Silmi>, Us}u>lu al-Fiqhi Lizi> la> Yasa‘u al-Faqi>hi Jahlahu, (Riya>d}: Da>r al-Tadmuriyyah, 1426 H), h. 40-41
15
“segala sesuatu yang tidak menyempurnakan perintah kecuali dengannya, maka dia
menjadi diperintahkan” (ma> la> yatimmu al-amru illa> bihi yaku>nu ma’mu>ran bihi).44
Hingga pada titik ini, penulis ingin menguraikan sejumlah kaidah tersebut yang
langsung dapat diterapkan terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, dengan
penjelasan sebagai berikut: (1) Memang halal memiliki pengertian yang sama dengan
muba>h}. (2) Dalam konsteks mengkonsumsi makanan halal, hukumnya menjadi wajib
sebagaimana kaidah yang diajukan Asyqar, yaitu al-muba>h} qad yaku>nu wa>jiban min
h}ais\u al-as}l. (3) Hal ini didukung dengan ayat-ayat mengkonsumsi makanan halal
dengan formulasi perintah (order), dan perintah bertujuan untuk mewajibkan (al-amru li
al-wuju>b). (4) Perkembangannya dengan kemajuan zaman, kondisi dan teknologi,
konsumen tidak lagi dapat menguji dan mengevaluasi kehalalan produk secara visible
(dengan search characteristic), karena produk sudah diciptakan secara massif dan
berkarakteristik credentials pula. Pada situasi seperti ini, maka hukum Islam harus
melakukan perubahan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan,
sebagaimana dengan kaidah yang diajukan oleh Ibnu Qayyim, yaitu tagayyuru al-fatwa>
wa ikhtila>fuha> bih}asbi tagayyuri al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwa>li wa al-
‘awa>’idi. (5) Perubahan dimaksud, karena konsumen tidak dapat menjalankan perintah
yang wajib akibat dari mass production dan credence characteristic food, maka
sertifikasi dan labelisasi yang berfungsi sebagai informasi, untuk memastikan konsumen
Muslim menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Sertifkasi dan
labelisasi, pada posisi ini hukumnya menjadi wajib, karena tanpanya konsumen Muslim
tidak akan dapat memastikan kehalalan makanan yang akan dikonsumsinya pada produk
panganan yang mass production dan credence characteristic. Kewajibannya di sini
terletak pada kewajiban mengkonsumsi makanan halal, bukan kewajiban pada
sertifikasi dan labelisasi halal tersebut, namun karena ketidakmampuan konsumen
Muslim memastikan kehalalan produk panganan yang akan dikonsumsinya pada mass
production dan credence characteristic food, kecuali hanya dengan informasi melalui
sertifikasi dan labelisasi tersebut, maka sertifikasi dan labelisasi saat itu menjadi wajib.
Hal ini sesuai dengan kaidah yang diajukan Silmi> yaitu ma> la> yatimmu al-wa>jib illa> bihi
44
Lihat Namlati, Al-Muhazzab fi> ‘Ilmi Us}u>li al-Fiqhi al-Muqa>ran, (Riya>d}: Maktabah Rusydi,
1999), h. 220
16
fahua wa>jib, dan juga kaidah yang diajukan oleh Namlati yaitu ma> la> yatimmu al-amru
illa> bihi yaku>nu ma’mu>ran bihi.
Demikian juga dengan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, memang
dapat dipahami bahwa membentuk lembaga sertifikasi dan labelisasi halal hukumnya
bukanlah wajib dalam hukum Islam, karena membentuk lembaga tersebut bukanlah
tujuan. Tujuannya adalah kewajiban mengkonsumsi makanan halal, namun karena
peredaran produk makanan yang massive45
dan credential,46
maka konsumen Muslim
hanya dapat memberikan signal credentials terhadap produsen. Dimana konsumen
Muslim tidak dapat menyempurnakan perbuatan wajib tersebut (mengkonsumsi
makanan halal), karena tidak dapat mengevaluasi, memvalidasi, dan menguji kehalalan
produk walaupun setelah dikonsumsi. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka
membentuk kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal, hukumnya menjadi wajib,
karena perubahan zaman dan kondisi, yaitu peredaran produk pangan yang bersifat mass
production dan credence characteristic.
Pada sisi lain, ketiadaan lembaga sertifikasi dan labelisasi juga meniadakan
sertifikasi dan labeliasasi itu dengan sendirinya, karena mayarakat tidak mampu
mensertifikasi dan melalbelisasi dengan sendirinya. Berdasarkan perkembangan dan
kondisi zaman yang ada, kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk dapat disebut
sebagai “penghantar wajib” (muqaddimatu al-wa>jib) atau “sarana wajib” (was}i>latu al-
wa>jib), sebagaimana yang diungkap oleh Namlati, untuk menjamin konsumen Muslim
mengkonsumsi produk halal. Jika demikian, maka kaidah “segala sesuatu yang tidak
menyempurnakan wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib” (ma> la>
yatimmu al-wa>jib illa> bihi fahua wa>jib) dapat dipergunakan dalam hal kelembagaan
sertifikasi dan labelisasi produk. Bahwa hanya dengan kelembagaan tersebut konsumen
Muslim dapat menyempurnakan mengkonsumsi produk halal, yang mass production
dan credence characteristic berdasarkan zaman dan kondisinya.
Berdasarkan klasifikasi dan pembagian konsep hukum wajib, salah satunya
adalah wajib ditinjau dari sisi pelakunya (subjek hukum),47
yang terdiri atas al-wa>jib al-
45
Lihat kembali Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan
Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 30 46
Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, Fair Trading in Markets for Credence Goods, An
Analysis Applied to Agri-Food Products, (Intereconomics, Vol. 36, No. 4, 2001), h. 208-209. 47
Selain dari sisi pelakunya, klasifikasi konsep hukum wajib dalam Islam terdapat juga wajib
ditinjau dari sisi: (1) watunya; (2) zatnya; dan (3) batasan atau kadarnya. Keseluruhan konsep klasifikasi
17
‘aini> dan al-wa>jib al-kafa>’i>. Jika diterapkan pada kewajiban mengkonsumsi produk
halal, maka mengkonsumsi makanan halal hukumnya al-wa>jib al-‘aini>, karena perintah
mengkonsumsi makanan halal diwajibkan dan berlaku bagi semua mukallaf secara
individu. Hal ini terbukti dari dalil-dalil tentang makanan halal, dalam kaidah bahasa
Arab disebut menggunakan kata perintah untuk semua orang (jama’),48
yaitu “makanlah
kamu semuanya” (kulu>).49 Selanjutnya terkait kelembagaan sertifikasi dan labelisasi
halal, hukumnya menjadi al-wa>jib al-kafa>’i> (collective responsibility),50
karena
kelembagaannya harus ada dalam kelompok masyarakat, untuk memastikan kehalalan
makanan ummat Islam melalui sertifikasi dan labelisasi tersebut, sebagai informasi.
Wahbah al-Zuh}aili memang memberikan contoh al-fard}u al-kifa>yah seperti
membangun rumah sakit, memandikan hingga menguburkan janazah, membalas salam,
amar ma’ruf nahi munkar dan mencari orang yang hilang. Dimana keseluruhan
perbuatan yang dituntut tersebut, harus diwujudkan dengan tujuan menciptakan
wajib tersebut dapat diterapkan pada kewajiban mengkonsumsi makanan halal, sebagai berikut: (1)
Ditinjau dari sisi waktunya adalah wa>jib gairu mu’aqqat atau wa>jib mut}laq, dimana kewajiban
mengkonsumsi makanan halal tidak ditentukan oleh waktu, sehingga manusia dapat kapan saja
mengkonsumsi makanan halal tersebut selama dia membutuhkannya. (2) Ditinjau dari sisi zatnya adalah
wa>jib mu‘ayyan dan wa>jib mukhayyar sekaligus. Disebut wa>jib mu‘ayyan, karena mengkonsumsi
makanan ditetapkan untuk mempertahankan hidup yang merupakan unsur primer (d}aruriyya>t) dari teori
tujuan syari’at (maqa>s}id al-syari>‘ah), sedangkan mengkonsumsi makanan halal telah ditentukan wilayah
zatnya yaitu; makanan yang tidak dilarang, makanan yang dibolehkan, dan makanan yang didiamkan atau
tidak disebutkan kehalalannya dan keharamannya. Ini membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan halal
hukumnya adalah wajib yang ditentukan zatnya (wa>jib mu‘ayyan). Disebut wa>jib mukhayyar, karena
memang subyek hukum (mukallaf) diwajibkan dengan diberi pilihan untuk mengkonsumsi salah satu
makanan diantara jenis makanan halal tersebut. (3) Ditinjau dari sisi batasan atau kadarnya adalah wa>jib gairu muh}addad, karena mengkonsumsi makanan halal tidak dibatasi oleh Sya>ri‘ dan mukallaf bebas
menentukan kadar yang dia konsumsi dari makanan halal tersebut. Kendatipun demikian, Sya>ri‘ memberikan batasan dalam mengkonsumsi untuk tidak berlebihan. Lihat Wahbah al-Zuh}aili>, Op. Cit., h.
49. Iya>d} bin Na>mi> Al-Silmi>, Op. Cit., h. 32, 53-54. Namlati, Al-Ja>mi‘u al-Masa>’ilu Us}u>lu al-Fiqhi wa Tat}bi>qiha> ‘ala> al-Mazhabi al-Ra>jih}, (Riya>d}: Maktabah Rusydi, 1420), h. 25, 41-44. Namlati, Op. Cit., h.
156, 274-278. Al-Asyqar, Op. Cit., h. 35-36. QS. Al-Baqarah [2]: 168. QS. Al-A‘ra>f [7]: 31. 48
Kata “kulu>” (كلوا) berasal dari kata “akala” (أكل), dilihat dari jenis kata kerjanya termasuk
dalam kelompok kata kerja yang lengkap (s}ah}i>h) dengan huruf hamzah di awal kata kerjanya (mahmu>zu al-fa>’i). Jika kata kerja tersebut dirubah menjadi kata perintah, maka berubah menjadi “kul” (كل) yang
artinya “makanlah,” namun jika kata perintah tersebut diperuntukkan bagi banyak orang (jama>‘), maka
berubah menjadi “kulu>” (كلوا) yang artinya “makanlah kamu semuanya.” Penjelasan tentang bentuk kata
kerja ini dapat dilihat dalam ‘Abdullah Sulaima>n al-Jarbu>’, dkk., Ta’li>mu al-‘Arabiyyah li al-Nat}iqi>n Bigairiha>, Juz II, (Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘u>diyyah: Ja>mi‘ah Ummu al-Qura>, 2007), h. 466.
Muhammad Muh}yi> al-Di>ni ‘Abdu al-Hami>d, Duru>su al-Tas}ri>f, (Bairu>t: Al-Maktabah al-‘As}riyyah,
1995), h. 151 49
QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172. QS. Al-A‘ra>f [7]: 31. QS. Al-Nah}l [16]: 114. 50Fard}u kifa>yah adalah kewajiban yang jika telah dilakukan oleh sebagian ummat Islam, maka
terbebaslah ummat Islam seluruhnya dari dosa. Lihat Yusu>f al-Qard}a>wi>, dkk., Kebangkitan Islam dalam
Perbincangan Para Pakar, Terjemahan Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 72
18
kemaslahatan bagi masyarakat luas51
(public interest). Terkait konteks penelitian ini,
Wahbah al-Zuh}aili tidak mengklasifikasikan bentuk-bentuk al-fard}u al-kifa>yah yang
dapat dilaksanakan hanya oleh warga, juga tidak mengklasifikasikan bentuk-bentuk al-
fard}u al-kifa>yah yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga, kecuali dengan intervensi
negara.
Bagi penulis, beberapa al-fard}u al-kifa>yah dapat dilaksanakan oleh masyarakat
secara mandiri, namun beberapa lainnya membutuhkan peran dan intervensi negara
untuk melaksakannya.52
Untuk menentukan dan mengukur al-fard}u al-kifa>yah yang
membutuhkan peran dan intervensi negara, penulis berargumentasi pada pendapat
Anthony I. Ogus dan Myriam Senn, bahwa al-fard}u al-kifa>yah tersebut benar
merupakan kepentingan umum (public interest), dan itu sudah menjadi bukti kuat
(prima facie) bagi negara untuk melakukan intervensi,53
dan sepanjang masyarakat tidak
dapat melakukannnya secara mandiri. Sebagaimana contoh yang diajukan oleh Wahbah
al-Zuh}aili>, seperti; Membangun rumah sakit tentu saja membutuhkan regulasi standar
(standard regulation) dan regulasi persetujuan terlebih dahulu (prior approval
regulation) yang membutuhkan intervensi negara. Menguburkan janazah memang
merupakan public interest, namun masyarakat dapat melakukannya secara mandiri dan
bergotong royong, dalam hal ini tentu tidak sepenuhnya membutuhkan intervensi
negara, kecuali nanti berkaitan dengan sistem administrasi dan area perkuburannya.
Berbeda halnya dengan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi, sebagai al-fard}u
al-kifa>yah, yang bertujuan untuk menciptakan informasi yang simetris bagi konsumen
Muslim tentang kehalalan produk makanan. Tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat
Muslim secara mandiri, karena masyarakat Muslim (sebagai konsumen Muslim), tidak
memiliki keahlian teknis untuk melakukan sertifikasi dan labelisasi guna menguji dan
memvalidasi kehalalan produk makanan yang bersifat mass production dan
berkarakteristik credence tersebut.54
Pada posisi tersebut, maka untuk mendirikan dan
51
Wahbah al-Zuh}aili>, Op. Cit., h. 62 52
Muhammad Izzuddin Taufiq menjelaskan, bahwa fard}u kifa>yah ada yang bersifat permanen;
seperti dalam banyak kitab fiqh dan us}u>l al-fiqh dicontohkan seperti shalat jenazah (ibadah) dan
menduduki jabatan hakim (muamalah), namun ada juga fard}u kifa>yah yang bersifat fleksibel; hukum
yang tergantung pada situasi dan kondisi zaman. Lihat Muhammad Izzuddin Taufiq, Panduan Lengkap
dan Praktis Psikologi Islam, Terjemahan Sari Narulita, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 118 53
Lihat kembali Anthony I. Ogus, Op. Cit., h. 30. Lihat juga Myriam Senn, Non-State
Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation, Op. Cit., h. 7-10 54
Gilles Grolleau dan Sandos BenAbid, Op. Cit., h. 209. Jim Hawkins, Financing Fertility,
(Harvard Journal on Legislation, Vol. 47, Winter 2010), h. 128. Aurora Paulsen, Catching Sight of
19
menjalankan lembaga sertifikasi dan labelisasi halal, yang merupakan al-fard}u al-
kifa>yah tersebut, membutuhkan peran negara.55
D. Penutup
Hingga pada titik ini, penulis berpandangan, bahwa keseluruhan uraian tersebut
di atas, yaitu uraian tentang kaidah-kaidah us}u>liyah yang disistematisasi sedemikian
rupa dan diterapkan pada sertifikasi dan labelisasi produk halal, menjustifikasi dan
membenarkan adanya peran negara terhadap sertifikasi dan labelisasi guna menguji dan
memvalidasi kehalalan produk pangan.56
Penjelasan tersebut di atas, menjadi alasan
yang membenarkan (justification) dan urgensi mengapa negara harus berperan terhadap
sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif hukum Islam, guna melindungi
konsumen Muslim57
dari produk yang diharamkan.
Credence Attributes: Compelling Production Method Disclosures on Eggs, (Loyola University of
Chicago School of Law, Loyola Consumer Law Review, Vol. 24, 2011), h. 284. Tracey M. Roberts,
Innovations in Governance: A Functional Typology of Private Governance Institutions, (Duke
Environmental Law and Policy Forum, Vol. 22, 2011), h. 84, 108. 55
Untuk mendukung pendapat tersebut, Sa’id Hawa menetapkan kaidah-kaidah umum untuk
menetapkan definisi operasional al-fard}u al-kifa>yah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan samannya,
sebagai berikut: (1) Semua hal yang dibutuhkan untuk tegaknnya agama dan juga kehidupan di dunia,
maka hukumnya adalah al-fard}u al-kifa>yah. (2) Semua hal yang dibutuhkan aplikatifnya dalam
memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka hukumnya adalah al-fard}u al-kifa>yah.
(3) Semua hal yang membuat semua yang wajib tidak akan terealisasi kecuali tanpanya, maka hukumnya
adalah wajib, dan demikian pula dengan fard}u kifa>yah. Semua perantara yang butuh dilakukan untuk
merealisasikan suatu hal yang bersifat al-fard}u al-kifa>yah, maka hukumnya adalah al-fard}u al-kifa>yah
pula. Lihat Sa’id Hawa, Fard}u ‘Ain wa Fard}u Kifa>yah, (Da>r al-Sala>m, 1984), h. 7 dikutip dari
Muhammad Izzuddin Taufiq, Op. Cit., h. 119 56
Sebagaimana Brunei Darussalam, menganut pandangan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal
adalah tanggung jawab bersama secara kafa>’i>. Dalam case study Brunei Halal Brand, Paul Temporal
menyebutkan “Undertaking the obligation of fard}u kifa>yah means that the acclamation to provide pure
halal food in accordance with the best Islamic standards is not just to the population of Brunei, but to the
wider world”. Lihat Paul Temporal, Islamic Branding and Marketing; Creating A Global Islamic
Business, (Singapore: John Wiley and Sons, 2011), h. 27. 57
Kendatipun tidak sepenuhny sesuai dengan konteks peran negara terhadap sertifikasi dan
labelisasi produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen Muslim, namun secara umum masih terkait
dengan upaya perlindungan konsumen dalam Islam. Muhammad Akbar Khan mengajukan beberapa
alasan yang menjustifikasi peran negara dalam perlindungan konsumen dengan menyatakan, bahwa untuk
membangun keadilan ekonomi guna melindungi hak-hak konsumen, di antaranya negara berwenang
mengintervensi dalam perdagangan terkait masalah sebagai berikut: (1) Negara dapar memaksa seseorang
menjual komoditas yang dimilikinya, atas dasar kepentingan umum, kepada masyarakat yang
membutuhkannnya agar terhindar dari bahaya. (2) Negara dapat mengontrol harga pasar untuk
kepentingan masyarakat, jika harga pasar tidak stabil. (3) Negara dapat mengintervensi pasar jika terjadi
penipuan perdagangan barang. (4) Negara berwenang memberikan hukuman kepada pelaku pasar yang
melakukan penipuan terhadap konsumen. Lihat Muhammad Akbar Khan, Op. Cit., h. 35-37
20
DISAMPAIKAN PADASEMINAR LKIHI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA09 MEI 2014
OLEH:Z U L H A M
URGENSI SERTIFIKAT PRODUK HALALPERSPEKTIF HUKUM ISLAM
PENDAHULUAN
21
KONSEP HALAL HARAM
Muhammad Sulaiman „Abdullah Al-Asyqar, Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh, h. 43-46
KONSEP HALAL HARAM
22
KONSEP HALAL HARAM
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang
telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat
Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
(Q.S. An-Nahl 16: 114)
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu. (QS. Al-Baqarah 2: 168)
KONSEP HALAL HARAM
Wahbah Zuhaili, Al-Silmi, Al-Namlati
23
KONSEP HALAL HARAM
KONSEP HALAL HARAM
Diriwayatkan dari Salman al-Farisi: Rasulullah SAW.
ditanya tentang mentega, keju, dan keledai liar, lalu
beliau menjawab: “Yang halal ialah apa yang
dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram
ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya,
sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti
dimaafkan untukmu”. (HR. Tarmizi dan Ibn Majah).
Asal segala sesuatu adalah mubah... (Qardhawi)
24
URGENSI SERTIFIKASI PRODUK
AL-MASHLAHAH
Al-Mu’tabarah
Perintah Mengkonsumsi Produk Halal
Al-Mulghah
Larangan Mengkonsumsi Produk Haram
Al-Mursalah
Sertifikasi Produk
MAQASHID SYAR’I(TUJUAN SYARI’AT)
Al-Hajiyat(Skunder)
Al-Dharuriyat(Primer)
Al-Tahsiniyat(Tersier)
Min Nihayati al-Wujud
(Penyelenggaraan)
Min nihayati al-’Adam
(Peniadannya)
Menjaga AkalMenjaga
KeturunanMenjaga HartaMenjaga Hidup
Menjaga
Agama
AL-MASHLAHAH
25
URGENSI SERTIFIKASI PRODUK
Tagayyuru al-fatwa wa ikhtilafuha bihasbi
tagayyuri al-azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa
al-„awa‟idi
(Ibnu Qayyim)
Ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahua wajib
(Al-Namlati – Al-Silmi)
URGENSI SERTIFIKASI PRODUK
26
SERTIFIKASI PRODUK HALAL/HARAM
SERTIFIKASI PRODUK HALAL/HARAM
Sertifikasi Produk Halal
Produk Bersertifikat Halal:
Sudah Pasti Halal
Produk Tidak Bersertifikat Halal:
Belum pasti halal/haram
Sertifikasi Produk Haram
Produk Bersertifikat
Haram:
Sudah Pasti Haram
Produk Tidak Bersertifikat
Haram:
Belum Pasti Halal/Haram
Informasi Produk
Halal/Haram
Informasi Produk Halal memastikan kehalalan produk
Informasi Produk Haram
memastikan keharaman produk
27
PERAN NEGARA
Diyãni
(Religiosity)
Qadhã‟i
(Regulation)
State
PENGATURAN PRODUK HALAL
REGULASI PRODUK HALAL
UU 8/1999 Perlindungan Konsumen
Pasal 8-h
Voluntary
UU 18/2009 Peternakan &
Kesehatan Hewan
Pasal 58
ayat (4)
Mandatory
UU 18/2012 Pangan
Pasal 69, 95, 97
Mandatory Jika Dipersyaratkan
28
WASSALAM
TERIMA KASIH
29