upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten katingan provinsi kalimantan tengah
DESCRIPTION
LOUISE THERESIATRANSCRIPT
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 84
LATAR BELAKANG MASALAH
Kebakaran hutan merupakan salah
satu bentuk gangguan yang makin sering
terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan
oleh kebakaran hutan cukup besar
mencakup kerusakan ekologis,
menurunnya keanekaragaman hayati,
merosotnya nilai ekonomi hutan dan
produktivitas tanah, perubahan iklim
mikro maupun global, dan asapnya
mengganggu kesehatan masyarakat serta
mengganggu transportasi baik darat,
sungai, danau, laut dan udara. Gangguan
asap karena kebakaran hutan Indonesia
akhir-akhir ini telah melintasi batas
negara. Kebakaran hutan merupakan
ancaman tersendiri bagi kabupaten
Katingan dan masyarakat secara khusus.
Hutan memegang peranan yang penting
bagi keseimbangan hidup di bumi.
Keberlangsungan dan keberlanjutan akan
hutan bukanlah sebuah pilihan tapi
merupakan keharusan. Namun, pada
kenyataannya beberapa tahun belakangan
UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Oleh: Louise Theresia
Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
e-mail: [email protected]
Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang rutin terjadi di
Indonesia setiap musim kemarau. Di masyarakat masih timbul persepsi bahwa timbulnya
asap di berbagai wilayah di Indonesia seluruhnya disebabkan oleh kebakaran hutan dan
lahan. Bencana yang diakibatkan oleh praktik pembakaran hutan dan lahan adalah
timbulnya polusi asap yang mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat,
baik nasional maupun global, serta menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup. Gambut dan hutan di satu sisi merupakan anugerah bagi Kabupaten Katingan,
dan oleh karenanya keberadaannya perlu untuk dijaga melalui komitmen bersama dan
memanfaatkannya dengan bijak utamanya menghindarkan kerusakan yang lebih parah
dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Katingan hampir setiap tahunnya adalah
terjadinya kebakaran hutan yang pada umumnya perubahan kualitas udara mempunyai
pengaruh yang berarti terhadap kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan yang cukup
besar menimbulkan dampak yang sangat luas disamping kerugian material kayu, non
kayu dan hewan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan terjadi hampir tiap
tahun pada musim kemarau dan telah mengakibatkan bencana kabut asap yang
menimbulkan kerugiaan ekonomi, kerusakan ekosistem maupun pencemaran lingkungan.
Dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan perlu dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Lintas Instansi di Kabupaten Katingan.
Kata Kunci: Penanggulangan, Kebakaran, Hutan dan Lahan, Kabupaten Katingan.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 85
ini kerusakan dan pencemaran akibat dari
kebakaran hutan di Kabupaten Katingan
semakin meningkat. Angka statistik
menunjukkan fakta semakin berkurangnya
areal hutan hari demi hari. Salah satu
penyebabnya adalah kebakaran, baik itu
terjadi secara alamiah maupun karena
campur tangan manusia. Kabupaten
Katingan sebagai salah satu Kabupaten
yang memiliki kawasan gambut terluas
536.312,844 Hektar dan 1.315.241,367
Hektar hutan yang merupakan suatu
anugerah sekaligus juga menuntut
komitmen untuk menjaga dan
memanfaatkan hutan serta sumber
dayanya dengan bijak. Utamanya
menghindarkan kerusakan yang lebih
parah dari bencana kebakaran hutan dan
lahan.1
Di dalam alinea ke-IV Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan,
Negara Republik Indonesia berkewajiban
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Amanat pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam
hal melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, dalam
hal perlindungan terhadap kehidupan dan
penghidupan termasuk perlindungan atas
bencana. Pernyataan ini menguatkan
bahwa rasa aman dan terlindungi dari
bencana adalah hak warga negara.
Kebakaran Hutan merupakan salah satu
1 Sambutan Bupati Katingan, 2014, Pada Workshop
Inter-Stakeholder Pencegahan dan Penanganan
Kebakaran Hutan serta Lahan, Menuju Zero Fires.
bentuk gangguan yang makin sering
terjadi di Kabupaten Katingan. Dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran
hutan cukup besar mencakup kerusakan
ekologis, menurunnya keanekaragaman
hayati, merosotnya nilai ekonomi Hutan
dan produktivitas tanah, perubahan iklim
mikro maupun global dan asapnya
mengganggu kesehatan masyarakat serta
mengganggu transportasi baik darat,
sungai, danau, laut dan udara.
Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat .
Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut di atas bahwa
yang termasuk kekayaan alam mempunyai
arti yang sangat penting di dalam
kehidupan makhluk hidup sehinga hutan
merupakan sumber daya alam yang harus
dilindungi dan mempunyai manfaat yang
besar bagi seluruh kehidupan makhluk
hidup di bumi khususnya bagi manusia,
karena manusia pun tidak dapat hidup
tanpa hutan mempunyai fungsi dan
manfaat untuk kehidupan manusia.
Pembangunan yang memadukan
lingkungan hidup, termasuk sumber daya
alam, menjadi sarana untuk mencapai
keberlanjutan pembangunan dan menjadi
jaminan bagi kesejahteraan dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi
masa depan. Pembangunan yang bijaksana
harus dilandasi wawasan lingkungan,
sebagai sarana mencapai kesinambungan
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 86
dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan
generasi sekarang dan mendatang.2
Pada prinsipnya pengelolaan hutan
melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan ini bersifat
sentralistik, walaupun terdapat penyerahan
kewenangan operasional kepada Daerah.
Disamping bersifat sentralistik,
implementasi pengelolaan kehutanan
dalam Undang-Undang ini juga dilakukan
secara sektoral oleh Departemen
Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa
penguasaan hutan oleh negara itu
dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal
ini Menteri Kehutanan (sektoral).
Pengurusan hutan mulai dari perencanaan
kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian
dan pengembangan, pendidikan dan
latihan, serta penyuluhan kehutanan,
sampai kepada pengawasan, semuanya
dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.3
Pada dasarnya penanggulangan
kebakaran hutan telah diatur dengan jelas
di dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Kabupaten Katingan Melalui Surat
Keputusan Bupati Nomor
660/87/KPTS/III/2012 juga telah
menunjuk Sususnan Keanggotaan Pos
Simpul Komando Terpadu Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pekarangan di Kabupaten Katingan.
2 Otto Soemarwoto. Atur Diri Paradigma Baru
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta), hlm. 85. 3 Maria SW Sumardjono. April 2009. Makalah
Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia: Sistem
atau Subsistem, Disampaikan Di Depan Dosen dan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Hal. 14-16.
Mengingat pencemaran udara akibat
kebakaran hutan di wilayah Kabupaten
Katingan cukup meningkat, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan
Nomor : 050/383/EKSDA Tahun 2014
tentang Siaga Tanggap Darurat Api dan
Asap di Wilayah Kabupaten Katingan.
Dimana sebaran titik api berdasarkan
pantauan satelit NOAA18 pada tanggal 17
September 2014 terdapat titik Hot Spot di
wilayah Kabupaten Katingan sebanyak 342
titik, Data kasus ISPA semakin meningkat
setiap bulannya, terakhir untuk bulan
Agustus 2014 berjumlah 1.205 kasus dan
untuk bulan September 2014 sampai
dengan tanggal 17 September 2014
berjumlah 690 kasus yang terdata.4
Berbagai upaya penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Katingan yaitu salah satunya
mengefektifkan perangkat hukum dengan
dikeluarkannya Keputusan Bupati
Katingan Nomor 660/105/KPTS/III/2014
tentang Pembentukan Tim Koordinasi
terpadu Pencegahan, Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan
dan Pekarangan Kabupaten Katingan,
Surat Pernyataan Bupati Katingan Nomor
050/383/EKSDA tentang Siaga Tanggap
Darurat Api dan Asap Bencana Kebakaran
Lahan dan Hutan di wilayah Kabupaten
Katingan, dan Instruksi Bupati Katingan
Nomor 050/397/EKSDA tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pemadam
Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten
Katingan Tahun 2014 yang bertugas untuk
4 Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan, dan Pekarangan Kabupaten Katingan, 2014,
Laporan Evaluasi Tim Satuan Tugas
Penanggulangan Kebakatan Hutan, Lahan dan
Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan
Tahun 2014.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 87
melakukan upaya penanggulangan
kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di
wilayah Kabupaten Katingan dimana
melibatkan dari Unsur TNI, POLRI dan
Instansi yang terkait. untuk membantu
pelaksanaan serta menginventarisasi
keadaan dan kondisi bisa teratasi secara
baik. Dengan diefektifkannya beberapa
perangkat peraturan yang dikeluarkan
dalam upaya pengendalian kebakaran
hutan di Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah akibat dari kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi tersebut dapat
dilakukan secara responsif dan
termanajemen sehingga kebakaran hutan
dan lahan tidak meluas ke daerah-daerah
yang rawan kebakaran dan dapat ditangani
oleh pihak-pihak yang terkait dengan baik
dan cepat.
Berdasarkan latar belakang tersebut
diatas, maka penulis ingin mengangkat
permasalahan ini dengan judul Upaya
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan di Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana kendala-kendala penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan di Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah ?
PEMBAHASAN
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan di Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Kabupaten Katingan sebagai salah
satu Kabupaten yang memiliki kawasan
konservasi gambut terluas di Indonesia di
dalamnya terdapat lahan gambut yang
menjadi Taman Nasional, yaitu Taman
Nasional Sebangau yang ditunjuk sebagai
taman nasional berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK. 423/Kpts-
II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan
luasan 568.700 Hektar dan hampir seluruh
kawasannya adalah kawasan ekosistem
gambut yang terletak di antara Sungai
Sebangau dan Sungai Katingan. 5 Didalam
kawasan Taman Nasional Sebagau terdapat
ribuan kanal yang bisa mengganggu
keseimbangan air di dalam gambut pada
saat musim kemarau karena sebagian
gambut akan mudah terbakar bila
kandungan air di dalamnya terus menurun.
Kebakaran hutan dan lahan gambut selama
musim kering dapat disebabkan atau dipicu
oleh kejadian alamiah dan kegiatan atau
kecerobohan manusia. Kejadian alamiah
seperti terbakarnya ranting dan daun
kering secara serta-merta (spontan) akibat
panas yang ditimbulkan oleh batu dan
benda lainnya yang dapat menyimpan dan
menghantar panas, dan pelepasan gas
metana (CH4) telah diketahui dapat
memicu terjadinya kebakaran.6
Perubahan tata guna lahan kehutanan
di Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun
telah tercatat dalam hutan konversi yang
telah menjadi kegunaan lain seperti Hutan
Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan
besar telah menghasilkan suatu sistem
vegetasi homogen yang sangat rawan
5 WWF, Prosiding Workshop Inter-Stakeholder
Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan
serta Lahan, Menuju Zero Fires. Kasongan 2
Desember 2013. 6 Abdullah, M.J.,M.R. Ibrahim dan A.R. Abdul
Rahim. 2002. The Influenceof Forest Fire in
Peninsular Malaysia: History, Root Causes,
Prevention, and Control. Makalah disajikan pada
Workshop on Prevention and Control of Fire in
Peatlands, Tanggal 19-21 Maret 2002, Kuala
Lumpur, Malaysia.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 88
terhadap kebakaran. Hal ini diperparah lagi
karena metode pembersihan lahan hutan
(land clearing), dalam rangka konversi
tersebut, dilakukan dengan cara
pembakaran secara sengaja yang seakan
memperoleh legitimasi secara ekonomis
dan formal. Faktor-faktor ketidakjelasan
hak dan kepemilikan (property rights)
serta jaminan kepastian (tenurial security)
atas sumber daya alam juga menjadi salah
satu pemicu pembukaan lahan dengan cara
pembakaran sengaja dalam skala besar.7
Kebakaran hutan di Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
permasalahan yang rutin terjadi pada setiap
musim kemarau yang pada umumnya
disebabkan oleh faktor manusia, baik
disengaja maupun karena kelalaian.
Dimana dampak dari kebakaran hutan
tersebut akan menimbulkan asap yang
merupakan kerugian bagi masyarakat
Kalimantan Tengah. Hal ini salah satu
penyebab pencemaran udara, degradasi
hutan dan terganggunya fungsi hutan di
Provinsi Kalimantan Tengah. Kerugian
yang ditimbulkan dari kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan di wilayah
Kabupaten Katingan pada musim kering
cukup besar yang mengakibatkan
degradasi hutan dan mengakibat
perekonomian masyarakat terganggu oleh
kabut asap yang pekat. Dampak Kebakaran
Hutan, Lahan dan Pekarangan di wilayah
Kabupaten Katingan menimbulkan
dampak yang sangat luas disamping
kerugian material kayu, non kayu dan
hewan. Dampak negatif yang sampai saat
ini dirasakan adalah kabut asap dari sisa
pembakaran selain menimbulkan kabut
juga mencemari udara dan meningkatkan
gas rumah kaca. Dampak lain dari
7 Bustanul Arifin. 2001. Pengelolaan Sumber Daya
Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan
Praksis Kebijakan, Erlangga, Jakarta, Hal. 92.
kerusakan hutan setelah terjadi kebakaran
dan hilangnya margasatwa, hutan yang
terbakar berat akan sulit dipulihkan karena
struktur tanahnya mengalami kerusakan,
hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan
lahan terbuka, sehingga mudah tererosi dan
tidak dapat menahan banjir.8
Kebakaran hutan dan lahan gambut
dapat berakibat langsung dan tidak
langsung atas lingkungan di dalam tapak
kejadian (on site effect) atau di luar tapak
kejadian (off site effect). Akibat kebakaran
hutan dan lahan gambut antara lain adalah
kehilangan lapisan serasah dan lapisan
gambut, stabilitas lingkungan, gangguan
atas dinamika flora dan fauna, gangguan
atas kualitas udara dan kesehatan manusia,
kehilangan potensi ekonomi, dan gangguan
atas sistem transportasi dan komunikasi.
Dampak utama kebakaran hutan dan lahan
gambut adalah asap yang mempengaruhi
jarak pandang dan kualitas udara.
Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Katingan terhadap
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan.
Dalam rangka menjalankan amanat
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan seperti yang diatur di
dalam Pasal 51, 77 dan Pasal 80 yang
selanjutnya diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan
dalam rangka pelaksanaan atas Peraturan
Pemerintah tersebut khususnya Pasal 22
s/d Pasal 25, maka telah diterbitkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian
8 Tim Satgas Penanggulangan Hutan, Lahan dan
Pekarangan Kabupaten Katingan, 2014, Laporan
Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanggulangan
Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di
Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2014.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 89
Kebakaran Hutan. Pada hakekatnya
penanggulangan kebakan hutan telah diatur
dengan jelas di dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan ini dimaksudkan untuk
memberikan pedoman dan arahan dalam
kegiatan pengendalian kebakaran hutan,
sehingga dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Ruang lingkup kebijakan ini
meliputi (1) Pencegahan; (2) Pemadaman;
(3) Penanganan Pasca yang dilakukan di :
(1) Tingkat Nasional; (2) Provinsi; (3)
Kabupaten/Kota; (4) Unit/KPH; dan (5)
Tingkat Pemegang Izin. Dalam hal
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan dalam Pasal 15 dan Pasal 16
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan yaitu dengan melakukan
Pemadaman yang terdiri dari (1)
Pemadaman Awal; (2) Pemadaman
Lanjutan; (3) Pemadaman Mandiri; (4)
Pemadaman Gabungan; (5) Pemadaman
dari Udara. Upaya penanggulangan
kebakaran hutan ini tentunya harus sinkron
dengan upaya pencegahan. Sebab walau
bagaimanapun, pencegahan jauh lebih baik
dari menanggulangi. Ada beberapa cara
yang bisa dilakukan dalam rangka
mencegah kebakaran hutan khususnya
yang disebabkan oleh perbuatan manusia,
yaitu :
a. Memberdayakan sejumlah posko yang bertugas menanggulangi kebakaran
hutan di semua tingkatan.
Pemberdayaan ini juga harus disertai
dengan langkah pembinaan terkait
tindakan apa saja yang harus dilakukan
jika kawasan hutan telah memasuki
status siaga I dan siaga II;
Mengoptimalkan segala macam
sumber daya baik itu manusia,
perlengkapan serta dana pada semua
tingkatan mulai dari jajaran
Kementerian Kehutanan hingga
instansi lain bahkan juga pihak swasta;
b. Memantapkan koordinasi antara sesame instansi yang saling terkait.9
Melalui Instruksi Bupati Katingan
Pemerintah Nomor 050/397/EKSDA
tentang Pembentukan Satuan Tugas
Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kabupaten Katingan Tahun 2014, dengan
instruksi Bupati Katingan tersebut
merupakan dasar pembentukan Tim Siaga
Darurat Penanggulangan Kebakaran
Hutan, Lahan dan Pekarangan di wilayah
Kabupaten Katingan. Ada beberapa hal
yang dipersyaratkan menjadi pertimbangan
untuk menentukan prinsip pencegahan
dini, antara lain:10
a. Ancaman kerusakan lingkungan yang sangat serius dan bersifat tidak dapat
dipulihkan;
b. Ketidakpastian pembuktian ilmiah; c. Upaya pencegahan kerusakan
lingkungan;
Upaya pencegahan dan
penanggulangan yang telah dilakukan
selama ini ternyata belum memberikan
hasil yang optimal dan kebakaran hutan
masih terus terjadi pada setiap musim
kemarau. Kondisi ini menurut penulis
disebabkan oleh berbagai faktor antara
lain:
9 Sambutan Bupati Katingan Pada Pembukaan
Workshop Inter-Stakeholders Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan Serta Lahan,
Menuju Zero Fires, Kasongan 2 Desember 2013. 10 Mas Ahmad Santosa, 1996, Aktualisasi Prinsip-
prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem
dan Praktik Hukum Nasional, Artikel Jurnal
Hukum Lingkungan, ICEL , Jakarta, Hal. 11.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 90
(a) Kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam
kawasan hutan;
(b) Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih
rendah;
(c) Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi,
memberikan penyuluhan untuk
kesadaran masyarakat, dan melakukan
upaya pemadaman kebakaran semak
belukar dan hutan masih rendah;
(d) Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan
kebakaran hutan belum memadai.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
diperlukan upaya diperlukan diantaranya
dengan cara pelestarian fungsi atmosfir
melalu upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim. Untuk efektifitas upaya
pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau
lahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 10
Tahun 2010 tentang Mekanisme
Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup yang
berkaitan dengan Kebakaran Hutan
dan/atau lahan. Sejak tahun 1980-an
agenda politik lingkungan mulai
dipusatkan pada paradigma pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development).
Mulai pertama, istilah ini muncul dalam
World Conservation Strategy dari the
International Union for the Conservatioan
of Nature, lalu dipakai oleh Lester R.
Brown dalam buku Building a Sustainable
Society (1981). Istilah tersebut kemudian
menjadi sangat populer melalui Laporan
Brundtland, Our Common Future.11 Dengan diberlakukannya Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-
II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan, peraturan Menteri Kehutanan ini
terbilang peraturan yang terbilang lengkap
secara vertikal termasuk menyangkut
masalah kelembagaan yang khas/spesifik
dalam mengendalikan kebakaran hutan dan
lahan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah diantaranya telah mengundangkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan, pada Tanggal 20 Desember
2006 semua pimpinan daerah juga telah
menandatangani Deklasi Palangka Raya tentang Pencegahan, Penanggulangan dan
Penindakan terhadap Pelaku Pembakaran
Hutan, Lahan dan Pekarangan. Di dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5
menyebutkan, bahwa :
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan
bencana, baik sebelum pada saat
maupun sesudah terjadinya kebakaran
hutan dan lahan . Berdasarkan pasal tersebut, maka terbitnya
Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :
660/105/Kpts/III/2014 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu
Pencegahan Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan
dan Pekarangan Kabupaten Katingan yang
merupakan bentuk dan langkah dari
pemerintah daerah dalam memberikan
11 A.Sonny Keraf. Etika Lingkungan:
Teori-Teori Etika, Etika Lingkungan, Politik
Lingkungan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kembali ke Kearifan Lokal, (Kompas, Jakarta,
2006), hlm. 166.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 91
perlindungan kehidupan dan penghidupan
bagi segenap masyarakat yang ada di
dalamnya termasuk perlindungan atas
dampak-dampak dari kebakaran hutan dan
lahan sebagaimana yang diharapkan di
dalam konstitusional yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Mengingat pencemaran udara
akibat kebakaran hutan, lahan dan
pekarangan di wilayah Kabupaten
Katingan cukup meningkat, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan
Nomor : 050/383/EKSDA tentang siaga
tanggap Darurat Api dan Asap di Wilayah
Kabupaten Katingan. Dimana sebaran titik
api berdasarkan pantauan satelit NOAA18
pada tanggal 17 September 2014 terdapat
titik Hot Spot di wilayah Kabupaten
Katingan sebanyak 342 titik, Data kasus
ISPA semakin meningkat setiap bulannya,
terakhir untuk bulan Agustus 2014
berjumlah 1.205 kasus dan untuk bulan
September 2014 sampai dengan tanggal 17
September 2014 berjumlah 690 kasus yang
terdata. Surat Keputusan Bupati
Katingan Nomor : 360/454/KPTS/X/2014
Tanggal, 08 Oktober 2014 tentang
Pembentukan tim dan sekretariat satuan
tugas penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan di Kabupaten
Katingan Tahun 2014 agar Tim Satuan
Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan dan Pekarangan di Wilayah
Kabupaten Katingan di perpanjang
terhitung dari tanggal 08 Oktober 2014 s/d
20 Oktober 2014. Dengan melibatkan dari
Unsur TNI, POLRI dan Dinas, Badan yang
terkait. untuk membantu Pelaksanaan serta
menginfentarisasi keadaan dan kondisi bisa
teratasi secara baik dan efektif.
Personil Gabungan dan Penempatan
Pasukan untuk Tim Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kabupaten Katingan.
Mengerahkan pasukan Gabungan
yang berjumlah 210 orang dari unsur TNI,
POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja,
Anggota Pemadam Kebakaran, Polisi
Kehutanan dan TAGANA untuk
membantu Kecamatan yang intensitas
kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi.
Melakukan patroli 1 x 24 jam bersama
memantau ke lokasi rawan kebakaran,
melaksanakan penyuluhan kepada
masyarakat dan menindak pelaku yang
dengan sengaja membakar lahan. Adapun
Personil gabungan untuk Tim Satuan
Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan dan Pekarangan untuk wilayah
Kabupaten Katingan yang berjumlah 210
orang terdiri dari TNI, POLRI, Badan
Kesbang, Pol dan Linmas kabupaten
Katingan, Dinas Kehutanan, Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan,
Dinsoskestran Kabupaten Katingan dan
dibantu Satgas Kecamatan yang terdiri
dari :
Tabel 1. Personil gabungan untuk Tim
Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran
Hutan, Lahan dan Pekarangan untuk
wilayah Kabupaten Katingan.
NO UNSUR JUMLAH
1. POLRI
- Kecamatan Katingan
Hilir
- Polres
- Polsek
- Kecamatan Tewang
Sangalang
5 orang
6 orang
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 92
Garing
- Polres
- Polsek
- Kecamatan Pulau Malan
- Polres
- Polsek
- Kecamatan Katingan
tengah
- Polres
- Polsek
- Kecamatan Kamipang
- Polres
- Pospol
- Kecamatan Tasik
Payawan
- Polres
- Polsek
4 orang
2 orang
5 orang
3 orang
5 orang
6 orang
2 orang
1 orang
4 orang
2 orang
Jumlah
Personil 45 Personil
2. TNI
- Kecamatan Katingan
Hilir
- Antang
- Anggota Pa Bung
1015/Sam
pit
- Koramil
1 orang
4 orang
4 orang
- Kecamatan Tewang
Sangalang
Garing
- Antang
- Koramil
- Kecamatan Pulau Malan
- Antang
- Koramil dibantu
dari Kec.
Twg. S.
Garing
- Kecamatan Katingan
Tengah
- Antang
- Koramil
- Kecamatan Kamipang
- Antang
- Koramil
- Kecamatan Tasik
Payawan
- Antang
5 orang
2 orang
5 orang
1 orang
5 orang
2 orang
2 orang
1 orang
2 orang
Jumlah
Personil 34 Personil
3. Badan
Kesbang, Pol
Dan Linmas
Kab.
Katingan
- Kecamatan Katingan
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 93
Hilir
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
- Anggota Damkar
Kasongan
- Anggota Pemadam
Kereng
Pangi
- Kecamatan Tewang
Sangalang
Garing
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
- Anggota Damkar
Pendahara
- Kecamatan Pulau Malan
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
- Kecamatan Katingan
Tengah
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
- Anggota Damkar
Tumbang
33 orang
29 orang
3 orang
5 orang
5 orang
4 orang
3 orang
10 orang
Samba
- Kecamatan Kamipang
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
- Kecamatan Tasik
Payawan
- Anggota Satpol PP
Kab.
Katingan
5 orang
4 orang
Jumlah
personil
101 Personil
4. Tim Tagana
- Kecamatan Katingan
Hilir
- Kecamatan Tewang
Sangalang
Garing
- Kecamatan Pulau Malan
- Kecamatan Katingan
Tengah
- Kecamatan Kamipang
- Kecamatan Tasik
Payawan
6 orang
2 orang
2 orang
2 orang
Nihil
1 orang
Jumlah
personil
13 Personil
5. Dinas
Kehutanan
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 94
Kab.
Katingan
- Kecamatan Katingan
Hilir
18 Orang
Jumlah
personil
18 Personil
6 Dinas
Kesehatan
Kab.
Katingan
- Kecamatan Katingan
Hilir
4 orang
Jumlah
personil
4 orang
7. Satgas
Kecamatan
- Kecamatan Katingan
Hilir
- Kecamatan Tewang
Sangalang
Garing
- Kecamatan Pulau Malan
- Kecamatan Katingan
Tengah
- Kecamatan Kamipang
- Kecamatan Tasik
Payawan
31 orang
4 orang
2 orang
4 orang
4 orangl
4 orang
Jumlah 49 orang
personil
Jumlah
Personil
keseluruhan
264 personil
Sumber Laporan Evaluasi Tim Satuan
Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan, dan Pekarangan di Wilayah
Kabupaten Katingan Tahun 2014.
Dengan penempatan pasukan
disetiap Posko Tim Satuan Tugas
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
lahan sebagai Berikut :
1. Kecamatan Katingan Hilir dengan jumlah pasukan 144 orang yang
ditempatkan di Pos Pemadam
Kebakaran Kasongan, terdiri dari :
a. Polres (6 orang).
b. Polsek (5 orang).
c. Antang (1 orang).
d. Anggota Perwira Penghubung
Katingan (4 orang).
e. Koramil (4 orang)
f. Satuan Polisi Pamong Praja (33
orang).
g. Anggota Pemadam Kabakaran (29
orang).
h. Anggota Pemadam Kebakaran
Kereng Pangi (3 orang).
i. Polisi Kehutanan (18 orang).
j. Taganan (6 orang).
k. Kesehatan (4 orang).
l. Satgas Kecamatan (31 orang).
2. Kecamatan Tewang Sangalang Garing jumlah Pasukan 29 orang yang
ditempatkan di Rumah Jabatan Camat,
terdiri dari :
a. Polres, 4 orang.
b. Polsek, 2 orang.
c. Antang, 5 orang.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 95
d. Koramil, 2 orang.
e. Satuan Polisi Pamong Praja,
5 orang.
f. Anggota Pemadam
Kabakaran, 5 orang.
g. Taganan, 2 orang.
h. Satgas Kecamatan, 4 orang.
3. Kecamatan Pulau Malan Jumlah Pasukan 24 orang yang
ditempatkan di Rumah Jabatan
Camat Pulau Malan, terdiri dari ;
a. Polres, 5 orang.
b. Polsek, 3 orang.
c. Antang, 5 orang.
d. Koramil Pendahara, 1
orang.
e. Satuan Polisi Pamong Praja,
4 orang.
f. Taganan, 2 orang.
g. Satgas Kecamatan, 2 orang.
4. Kecamatan Katingan Tengah jumlah Pasukan 37 orang yang
ditempatkan di Pos pemadam
Tumbang Samba dan Rumah
Dinas UPTD Kehutanan, terdiri
dari :
a. Polres, 5 orang.
b. Polsek, 6 orang.
c. Antang, 5 orang.
d. Koramil, 2 orang.
e. Satuan Polisi Pamong Praja,
3 orang.
f. Anggota Pemadam
Kebakaran, 10 orang.
g. Taganan, 2 orang.
h. Satgas Kecamatan, 4 orang.
5. Kecamatan Kamipang jumlah Pasukan 15 orang yang ditempatkan di
Penginapan CIKIA Baun Bango, terdiri dari :
a. Polres, 2 orang. b. Pospol, 1 orang. c. Antang, 2 orang. d. Koramil, 1 orang. e. Satuan Polisi Pamong Praja, 5
orang.
f. Taganan, Nihil. g. Satgas Kecamatan, 4 orang.
Untuk Pasukan dari Kecematan Tasik
Payawan Pasukan yang berjumlah 11
orang telah ditarik ke Kabupaten untuk
membantu Pasukan yang ada di Kasongan,
dikarenakan intensitas kebakaran hutan
dan lahan di Kecamatan Tasik Payawan
sudah berkurang.
6. Kecamatan Tasik Payawan jumlah Pasukan 17 orang yang ditempatkan di
Aula Kecamatan Tasik payawan,
terdiri dari :
a. Polres , 4 orang. b. Pospol, 2 orang. c. Antang, 2 orang. d. Satuan Polisi Pamong Praja, 4
orang.
e. Taganan, 1 orang. f. Satgas Kecamatan, 4 orang.
Jumlah titik api yang ada di Kabupaten
Katingan dari bulan Juli sampai dengan
September 2014.
Adapun titik api berdasarkan
pantauan Hot Spot di Kabupaten Katingan
berjumlah 378 titik api yang terdiri dari :
1. Untuk Bulan Juli 2014 jumlah titik Api terpantau di Kabupaten Katingan ada
12 titik api yang terpantau yang
diantaranya ;
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 96
a. Kec. Sanaman Mantikei ada 4 titik api
b. Kec. Katingan Tengah ada 3 titik api
c. Kec. Pulau Malan ada 2 titi api d. Kec. Tasik Payawan ada 3 titik api
2. Untuk Bulan Agustus 2014 dengan jumlah titik api yang terpantau di
Kabupaten Katingan ada 61 titik api
yang terdiri dari :
a. Kec. Katingan Hulu ada 3 titik api b. Kec. Marikit ada 3 titik api c. Kec. Sanaman Mantikei 3 titik api d. Kec. Katingan Tengah 5 titik api e. Kec. Pulau Malan ada 7 titik api f. Kec.Tewang Sangalang Garing ada
3 titik api
g. Kec. Katingan Hilir ada 7 titik api h. Kec. Tasik Payawan ada 13 titik
api
i. Kec. Kamipang ada 10 titik api j. Kec. Mendawai ada 1 titik api k. Kec. Katingan Kuala 6 titik api
3. Untuk Bulan September 2014 dengan jumlah titik api yang terpantau di
Kabupaten Katingan ada 305 titi api
yang terdiri dari :
a. Kec. Katingan Hulu ada 3 titik api b. Kec. Marikit ada 7 titik api c. Kec. Sanaman Mantikei 6 titik api d. Kec. Katingan Tengah 30 titik api e. Kec. Pulau Malan ada 66 titik api f. Kec.Tewang Sangalang Garing ada
15 titik api
g. Kec. Katingan Hilir ada 31 titik api h. Kec. Tasik Payawan ada 49 titik
api
i. Kec. Kamipang ada 63 titik api j. Kec. Mendawai ada 10 titik api k. Kec. Katingan Kuala 25 titik api
Hasil pantauan di lapangan luasan
Hutan dan lahan yang terbakar di wilayah
Kabupaten Katingan dengan intensitas
kebakaran hutan dan lahan paling tinggi di
beberapa Kecamatan mencakup Kec.
Katingan Hilir, Kec. Tewang Sangalang
Garing, Kecamatan Pulau Malan,
Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan
Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan
950 Hektar.
Sarana dan Prasarana yang digunakan
oleh Tim Satuan Tugas Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah
Kabupaten Katingan.
Adapun sarana dan Prasarana yang
digunakan oleh Tim Penanggulangan
Kebakaran Hutan dan Lahan diwilayah
Kabupaten Katingan yang tersebar di
beberapa Kecamatan, terdiri dari :
1. Untuk Kecamatan Katingan Hilir peralatan yang digunakan, sebagai
berikut :
a. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe HINO PS 190 dengan
Kapasitas 5000 Liter
b. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe Izusu Ps 120 dengan
Kapasitas 3000 Liter
c. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe Mitsubishi Ps 120 dengan
Kapasitas 4000 Liter
d. 1 unit Mobil Ranger e. 2 unit Mesin Fortibel Penyuplai air f. 2 unit mesin Sedot tipe ROBIN g. 28 Rol selang tembak h. 3 buah Cabang penyambung selang
kondisi tidak dapat melekat
dengan baik (bocor)
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 97
i. 3 buah stik/Nozzle kondisi tidak dapat melekat dengan baik
(bocor)
j. 3 buah mesin apung kerusakan di bagian mesin
2. Untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing peralatan yang digunakan,
sebagai berikut :
a. 1 unit mobil Pemadam Kebakaran Tipe HINO dengan 120 dengan
kapasitas 3000 Liter
b. 2 buah Mesin Sedot jenis Robin 1 Unit mesin Robin tidak berfungsi
dengan baik diakibatkan klip
bocor
c. 3 rol selang tembak jenis gabang d. Selang spiral 2 in, panjang
20 m
e. 1 lembar terpal sebagai penampung air
f. 1 buah slang penghisap 3. Untuk Kecamatan Pulau Malan
peralatan yang digunakan,
sebagai berikut :
a. 1 unit mobil truk Box milik Dinas Sosial tenaga Kerja
dan Transmigrasi
b. 2. Unit mesin Robin kondisi 1 unit mesin tidak berfungsi
dengan baik dikarenakan tali
stater putus
c. 1 buah tong dengan kapasitas 1200 liter
d. 2 rol Slang pompa air 3 in e. 2 rol slang pompa air 1 in f. 3 unit stik pompa air g. 2 buah slang spiral ukuran 3
in
h. 1 buah saringan spiral i. 1 buah terpal
4. Untuk Kecamatan Katingan Tengah peralatan yang digunakan, sebagai
berikut :
a. 2 unit mobil Pemadam Kebakaran merk Hino Ps. 120 dengan
kapasitas masing-masing 3000
liter
b. 2 Unit mesin sedot Robin c. 6 rol slang tembak jenis Gambang d. 2 rol selang plastic ukuran 50 meter
5. Untuk Kecamatan Kamipang peralatan yang digunakan, sebagai
berikut :
a. 2. Unit mesin Robin b. 2 rol Slang pompa air 3 in c. 2 rol slang pompa air 1 in d. 3 unit stik pompa air e. 2 buah slang spiral ukuran 3 in f. 1 buah saringan spiral g. 1 buah terpal
6. Untuk Kecamatan Tasik Payawan peralatan yang digunakan, sebagai
berikut ;
a. 2. Unit mesin Robin b. 2 rol Slang pompa air 3 in c. 2 rol slang pompa air 1 in d. 3 unit stik pompa air e. 2 buah slang spiral ukuran 3 in f. 1 buah saringan spiral g. 1 buah terpal
Jumlah titik api yang ada di Kabupaten
Katingan dari tanggal 01 Oktober 2014
s/d 20 Oktober 2014.
Tabel 2. Titik api berdasarkan pantauan
Hot Spot di Kabupaten Katingan
berjumlah 500 (lima ratus) titik api.
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Kec. Katingan Hulu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
2 Kec. Marikit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
3 Kec. Sanaman Mantikei 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 7
4 Kec. Katingan Tengah 3 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 10
5 Kec. Pulau Malan - 6 2 - - - - - - - - - - - - - - - 8
6 Kec. Twg. S Garing 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
7 Kec. Katingan Hilir 3 5 - - - - 4 - - - - - - - - - - - - 12
8 Kec. Tasik Payawan 6 6 4 - - - 5 - - - - - - - - - - - - 21
9 Kec. Kamipang 9 9 12 1 - - 13 2 - - - 3 - - - 2 51
10 Kec. Mendawai 2 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 5
11 Kec. Katingan Kuala 9 11 5 - - - 1 2 7 7 1 2 - - - - - - - 45
12 Kec. Petak Malai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
13 Kec. Bukit Raya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
34 53 24 1 0 0 23 4 7 7 1 6 0 0 0 2 0 0 0
162Jumlah Titik Hot Spot
No KecamatanTanggal
Jumlah
Jumlah Titik Hot Spot Perhari
Sumber : Laporan Evaluasi tim satuan
tugas penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan di wilayah
Kabupaten Katingan tahun 2014.
Hasil data dan pantauan di lapangan
luasan hutan, lahan dan pekarangan yang
terbakar di wilayah Kabupaten Katingan
kususnya di wilayah Kecamatan Katingan
Hilir 500 (lima ratus) Hektar.
Pendanaan Tim Satuan Tugas
Penanggulangan Kebakaran Hutan,
lahan dan Pekarangan di Kabupaten
Katingan.
Harus disadari bahwa ongkos sosial
kerusakan lingkungan menjadi bagian
penting dalam proses pengambilan
keputusan untuk mewujudkan memperoleh
keuntungan ekonominya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang.12
Berkaitan dengan Penganggaran
atau pendanaan, dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
diatur sebagai berikut :
1. Biaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan
dibebankan pada APBN, APBD dan
12 Ibid.
sumber dana lain yang tidak mengikat
sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Kementerian Kehutanan wajib mengalokasikan dana dari APBN dan
sumber dana lain sesuai dengan
peraturan perundangan untuk
pengendalian kebakaran hutan yang
dilakukan oleh Brigdalkarhut
Manggala Agni;
3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah
administrasinya rawan kebakaran hutan
wajib mengalokasikan dana dari APBD
dan sumber dana lain sesuai dengan
peraturan perundangan untuk
pengendalian kebakaran yang
dilakukan oleh aparat Pemerintah
Daerah, pihak terkait dan masyarakat
di wilayahnya.
Pendanaan untuk Tim Satuan Tugas
penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan
dan Pekarangan di Kabupaten Katingan
bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja daerah (APBD) Kabupaten
Katingan Tanggap Darurat Siaga Bencana
Kebakaran Hutan, Lahan dan pekarangan
Kabupaten Katingan Tahun 2014.
Kendala-kendala yang Dihadapi dalam
Upaya Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Katingan Nomor : 660/105/Kpts/III/2014
tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Terpadu Pencegahan Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan
dan Pekarangan Kabupaten Katingan
Koordinator Penanggulangan dan
Pemadaman Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pekarangan mempunyai tugas :
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 99
a. Menyusun rencana dan strategi penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan berdasarkan
permintaan Ketua Tim Koordinasi;
b. Mempersiapkan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana
penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan melalui
koordinasi dengan Camat dan
Kepala Desa;
c. Melaksanakan Pemadaman kebakaran di lapangan;
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.
Kendala yang dihadapi oleh Tim
Penanggulangan Kabakaran Hutan dan
lahan dilapangan jarak dari lahan terbakar
ke sumber air tidak terjangkau mengingat
sekarang musim kemarau, sehingga Tim
harus bekerja lebih extra. Adapun kendala
yang dihadapi dibeberapa Kecamatan
sebagai berikut :
1. Untuk Kecamatan Katingan Hilir kendala yang dihadapi keterbatasan
peralatan Pemadam Kebakaran serta
jauhnya lokasi hutan dan lahan yang
terbakar sehingga menyulitkan tim
bekerja untuk memadamkan secara
efektif;
2. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kecamatan Tewang Sangalang Garing
sulitnya mendapatkan sumber air,
mengingat sekarang musim kemarau
membuat sumber air yang terdekat
mengering dan melalui Dinas PU
Kabupaten Katingan membantu
menurunkan 1 unit mobil tangki
penyuplai air dengan kapasitas 8000
liter untuk memudahkan dalam
pemadaman dan jauhnya jarak yang
ditempuh mengingat keterbatasan
peralatan yang di gunakan saat ini;
3. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kecamatan Pulau Malan yang dihadapi
sama halnya dengan Kecamatan
Tewang Sangalang Garing sulitnya
menjangkau sumber air dari lokasi
lahan yang terbakar cukup jauh dan
dari Tim mendapatkan bantuan dari
Dinas Sosial Kabupaten Katingan 1
unit mobi truck box untuk mengangkut
tong air dengan kapasitas 1200 liter
yang dibantu dari salah Perusahaan
yang berada diwilayah Kecamatan
Pulau Malan untuk memudahkan Tim
melakukan Pemadaman;
4. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kecamatan Katingan Tengah kendala
yang dihadapi cukup jauhnya lokasi
titik api sehingga tidak terjangkau
dengan peralatan pemadam Kebakaran;
5. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kecamatan Kamipang kendala yang
dihadapi cukup jauhnya lokasi titik api,
sehingga tidak terjangkau dengan
peralatan pemadam kebakaran yang
digunakan;
6. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di
Kecamatan Tasik Payawan kendala
yang dihadapi adalah jauhnya lokasi
titik api mengingat keterbatasan
peralatan pemadam serta jauhnya
lokasi titk api dengan sumber air cukup
jauh.
Di dalam alenia ke-IV Pembukaan
UUD 1945 diamanatkan bahwa Negara
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 100
Republik Indonesia berkewajiban
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Bahwa amanat Undang-
Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut
diatas, khususnya untuk melindungi
segenap dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dala hal perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan termasuk
perlindungan atas bencana. Ini menguatkan
bahwa rasa aman dan terlindungi dari
bencana adalah hak warga negara. Pada
Tahun 2007 telah diundangkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana yang cenderung
mengatur tentang bencana yang sifatnya
mendadak (bencana geologi). Beberapa
pertimbangan diundangkannya kebijakan
ini antara lain :
1. Kewajiban Negara melindungi bangsa Indonesian dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan termasuk
perlindungan atas bencana, dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan
umum, dan
2. Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan
demografis serta klimatologi yang
memungkinkan terjadinya bencana,
baik yang disebabkan oleh faktor alam,
faktor non-alam maupun faktor
manusia yang menyebabkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis yang dalam
keadaan tertentu dapat menghambat
pembangunan nasional.
Strategi yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
untuk mengatasi kendala-kendala yang
dihadapi dalam melakukan
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan di Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah yaitu dengan
melaksanakan semangat Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana diantaranya
adalah :
1. Dengan mencegah kejadiannya, yaitu
dengan sama sekali menghilangkan
atau secara signifikan mengurangi
kemungkinan dan peluang terjadinya
fenomena yang berpotensi merugikan
tersebut;
2. Kalau tidak dapat dicapai, maka
strategi kedua adalah dengan
melakukan berbagai cara untuk
mengurangi besarnya dan keganasan
kejadian tersebut dengan merubah
berbagai karakteristik ancamannya,
meramalkan atau mendeteksi potensi
kejadian, atau mengubah sesuai unsur-
unsur structural dan non-struktural dari
masyarakat;
3. Kalau keniscayaan kejadian memang
tidak dapat dihindarkan atau dikurangi,
maka strategi ketiga adalah dengan
mempersiapkan pemerintah dan
masyarakat untuk menghindari atau
merespon kejadian tersebut secara
efektif sehingga kerugian dapat
dikurangi;
4. Strategi yang terakhir adalah dengan
secepatnya memulihkan masyarakat
korban bencana dan membangun
kembali sembari menguatkan mereka
untuk menghadapi kemungkinan
bencana masa depan. Jadi strategi
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 101
penanggulangan bencana bukan dan
tidak terbatas pada respon kedaruratan
saja.
Untuk menyelenggarakan
penanggulangan bencana di daerah dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana Pemerintah juga
telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPB
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat
(1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang dinyatakan bahwa setiap
Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan
disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk
BPBD. Artinya pembentukan BPBD di
Provinsi adalah wajib sementera di
Kabupaten/Kota merupakan pilihan (tidak
wajib). Dan pada ayat (2) dinyatakan
bahwa pembentukan BPBD Provinsi dan
BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi
Kalimantan tengah telah membentuk
BPBD dengan mengundangkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah dan untuk
operasionalisasi lebih lanjut telah
diterbitkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan
Kepala BPBD disebutkan, bahwa dalam
hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota,
maka tugas fungsi penanggulangan
bencana diwadahi dengan organisasi yang
mempunyai fungsi yang bersesuaian
dengan fungsi penaggulangan bencana.
Untuk mengatasi kendala-kendala yang
dihadapi dalam rangka penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Katingan maka perlu menyandingkan Surat
Keputusan Bupati Nomor
660/105/KPTS/III/2014 dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/Menhut-
II/2009 dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008
agar mandat dari UUD 1945 dalam
perlindungan warga dari bencana yang
menjadi kewajiban pemerintah tidak ada
yang terlewatkan.
Kesimpulan
a. Kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Indonesia terutama di
pulau Kalimantan dan Sumatra sering
terjadi sehingga menimbulkan dampak
negatif berupa Kerusakan hutan yang
menimbulkan kerugian tidak ternilai,
menimbulkan awan asap, kerusakan
keaneka-ragaman hayati (flora,fauna),
musnahnya sejumlah species, hutan
gundul, banjir, kekeringan, mengubah
ekosistem, mempengaruh panas global.
Dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Bupati Katingan Nomor :
660/105/Kpts/III/2014 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu
Pencegahan Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan dan Pekarangan Kabupaten
Katingan, yang merupakan bentuk dan
langkah dari pemerintah daerah dalam
memberikan perlindungan kehidupan
dan penghidupan bagi segenap
masyarakat yang ada di dalamnya
termasuk perlindungan atas dampak-
dampak dari kebakaran hutan dan
lahan sebagaimana yang diharapkan di
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 102
dalam konstitusional yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Mengingat
pencemaran udara akibat kebakaran
hutan, lahan dan pekarangan di wilayah
Kabupaten Katingan cukup meningkat,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Katingan mengeluarkan pernyataan
Bupati Katingan Nomor :
050/383/EKSDA tentang siaga tanggap
Darurat Api dan Asap di Wilayah
Kabupaten Katingan. Dimana sebaran
titik api berdasarkan pantauan satelit
NOAA18 pada tanggal 17 September
2014 terdapat titik Hot Spot di wilayah
Kabupaten Katingan sebanyak 342
titik, Data kasus ISPA semakin
meningkat setiap bulannya, terakhir
untuk bulan Agustus 2014 berjumlah
1.205 kasus dan untuk bulan
September 2014 sampai dengan
tanggal 17 September 2014 berjumlah
690 kasus yang terdata. Surat
Keputusan Bupati Katingan Nomor :
360/454/KPTS/X/2014 Tanggal, 08
Oktober 2014 tentang Pembentukan
tim dan sekretariat satuan tugas
penanggulangan kebakaran hutan,
lahan dan pekarangan di Kabupaten
Katingan Tahun 2014 agar Tim Satuan
Tugas Penanggulangan Kebakaran
Hutan, Lahan dan Pekarangan di
Wilayah Kabupaten Katingan di
perpanjang terhitung dari tanggal 08
Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014.
Dengan melibatkan dari Unsur TNI,
POLRI dan Dinas, Badan yang terkait.
untuk membantu Pelaksanaan serta
menginfentarisasi keadaan dan kondisi
bisa teratasi secara baik dan efektif.
b. Kendala yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kabakaran Hutan dan
lahan dilapangan, Sulitnya sumber air
dan jauhnya lahan yang terbakar.
Sehingga Tim harus bekerja
lebih extra. Adapun kendala lain yang
dihadapi Tim Penggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan dilapangan
disamping keterbatasan peralatan
pemadam kebakaran
sehingga menyulitkan tim bekerja
untuk memadamkan secara efektif.
Tim Penanggulangan Kebakaran
Hutan, Lahan dan pekarangan di
Wilayah Kabupaten Katingan sejak di
perpanjang dari tanggal 06 Oktober
2014 s/d 20 Oktober 2014 sudah
bekerja dengan semaksimal mungkin
untuk pemadaman api, akan tetapi
karena lahan yang terbakar cukup luas
dan bergambut disamping keterbatasan
peralatan pemadam kebakaran serta
jauhnya lokasi hutan dan lahan yang
terbakar sehingga menyulitkan tim
untuk memadamkan api.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M.J.,M.R. Ibrahim dan A.R. Abdul Rahim. 2002. The Influenceof Forest
Fire in Peninsular Malaysia: History,
Root Causes, Prevention, and Control.
Makalah disajikan pada Workshop on
Prevention and Control of Fire in
Peatlands, Tanggal 19-21 Maret 2002,
Kuala Lumpur, Malaysia.
Arifin Bustanul. 2001. Pengelolaan Sumber Daya
Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi,
Etika, dan Praksis Kebijakan, Erlangga,
Jakarta.
Santosa Ahmad Mas, 1996, Aktualisasi Prinsip-
prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Dalam Sistem dan Praktik Hukum
Nasional, Artikel Jurnal Hukum
Lingkungan, ICEL , Jakarta.
Sumardjono. SW Maria. April 2009. Makalah
Pengaturan Sumberdaya Alam di
Indonesia: Sistem atau Subsistem,
Disampaikan Di Depan Dosen dan
-
Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103
ISSN : 2085-4757 103
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Keraf Sonny. A. Etika Lingkungan: Teori-Teori
Etika, Etika Lingkungan, Politik
Lingkungan dari Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kembali ke Kearifan Lokal,
(Kompas, Jakarta, 2006),
Sambutan Bupati Katingan Pada Pembukaan
Workshop Inter-Stakeholders
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan Serta Lahan, Menuju
Zero Fires, Kasongan 2 Desember 2013.
Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan, dan Pekarangan Kabupaten
Katingan, 2014, Laporan Evaluasi Tim
Satuan Tugas Penanggulangan
Kebakatan Hutan, Lahan dan
Pekarangan di Wilayah Kabupaten
Katingan Tahun 2014.
Soemarwoto Otto. Atur Diri Paradigma Baru
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta).
WWF, Prosiding Workshop Inter-Stakeholder
Pencegahan dan Penanganan
Kebakaran Hutan serta Lahan, Menuju
Zero Fires. Kasongan 2 Desember 2013.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup:
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan;
Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.12/Menhut-II/2009 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan;
Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan;
Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :
660/105/Kpts/III/2014 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu
Pencegahan Pengendalian dan
Penanggulangan Kebakaran Hutan,
Lahan dan Pekarangan Kabupaten
Katingan;
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
mengeluarkan pernyataan Bupati
Katingan Nomor : 050/383/EKSDA
Tahun 2014 tentang tentang Siaga
Tanggap Darurat Api dan Asap Bencana
Kebakaran Lahan dan Hutan di wilayah
Kabupaten Katingan;
Instruksi Bupati Katingan Nomor 050/397/EKSDA
tentang Pembentukan Satuan Tugas
Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten Katingan;
Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :
360/454/KPTS/X/2014 Tanggal, 08
Oktober 2014 tentang Pembentukan tim
dan sekretariat satuan tugas
penanggulangan kebakaran hutan, lahan
dan pekarangan di Kabupaten Katingan
Tahun 2014.