upaya mewujudkan satu data penduduk fakir...

57
Triwulan 2 Buletin Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2017 UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR MISKIN DI PROVINSI BENGKULU Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018 GPembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017 FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu

Upload: lynhu

Post on 27-Apr-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Triwulan

2BuletinMedia Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2017

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018

GPembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Salam Pembuka

Pelindung Gubernur Bengkulu

Penanggung Jawab Plt Kepala Bappeda

Redaktur Wilysa Mardani MMMuhammad Iqbal ST

MNashrullah SE MT MScIndra Gunawan SE

Penyunting Ria Puspita Sp MSi

Andre Mukti SSn Melda AgrippinaOki Sumbogo STSari Novrina SERahmi Wati MSi

Nilawati SPDanella SP

Nurmuyasaroh SE MMNurmizen Ikpiarwanti SIP MMMGS M Rizqi Al Fadli SIP MSi

Desain grafis Oki Sumbogo ST

Dedi IrawanFachrurozi Repado ST

Ririn Amir SKom

SekretariatImawati S SosSumarni SKom

Sri PanitawatiGita Permatasari SE

Indra Dewi Bintang SEErwan Saadiah

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami da-pat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Beng-kulu Triwulan II Tahun 2017 ini Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca seba-gai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini

Selamat Membaca

Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Dr ANZORI TAWAKAL ST MSiPembina Tk I

Nip 19620414 199003 1 008

Daftar Isi Hal 1

Hal 13

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018

Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu

Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu

Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu

Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025

Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017

Hal 32

Hal 11

Hal 16

Hal 25

Media Informasi Pembangunan Daerah

Hal 6

Hal 36

Hal 41

Hal 8

Hal 21

1

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020

Wonderful Bengkulu

Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis

(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan

Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri

PPNBappenas Bambang Brodjonegoro

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi

Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH

seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati

se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan

Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi

Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes

Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar

Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah

Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat

dan ulama di Provinsi Bengkulu

2

Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro

Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak

Prof DrBambang Brojonegoro Dalam

kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas

memaparkan tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di

Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP

2018 yaitu

- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority

Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik

Tematik Integratif dan Sapasial)

- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah

dengan fokus 3 sektor adalah Industri

Pengolahan Pertanian dan Pariwisata

- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas

Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018

- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP

Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi

Bengkulu difokuskan infrastruktur

konektivitas)

- Dapat mengusulkan program yang terkait

adalah konektivitas dan pemberantasan

kemiskinan

- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu

melalui laut (Pengembangan Pelabuhan

Pulau Baai) maupun melalui darat

(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)

- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu

meningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur dasar

- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong

lingkaran kemiskinan dari sektor

infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan

infrastruktur yang berkaitan dengan tempat

tinggal)

- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP

Tahun 2018 Provinsi Bengkulu

- Beberapa Proyek Priotas Nasional di

Bengkulu Tahun 2018

1 Proyek Pendukung Konetivitas dan

Aksesbilitas

2 Proyek Pendukung Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Salam Pembuka

Pelindung Gubernur Bengkulu

Penanggung Jawab Plt Kepala Bappeda

Redaktur Wilysa Mardani MMMuhammad Iqbal ST

MNashrullah SE MT MScIndra Gunawan SE

Penyunting Ria Puspita Sp MSi

Andre Mukti SSn Melda AgrippinaOki Sumbogo STSari Novrina SERahmi Wati MSi

Nilawati SPDanella SP

Nurmuyasaroh SE MMNurmizen Ikpiarwanti SIP MMMGS M Rizqi Al Fadli SIP MSi

Desain grafis Oki Sumbogo ST

Dedi IrawanFachrurozi Repado ST

Ririn Amir SKom

SekretariatImawati S SosSumarni SKom

Sri PanitawatiGita Permatasari SE

Indra Dewi Bintang SEErwan Saadiah

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami da-pat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Beng-kulu Triwulan II Tahun 2017 ini Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca seba-gai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini

Selamat Membaca

Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

Dr ANZORI TAWAKAL ST MSiPembina Tk I

Nip 19620414 199003 1 008

Daftar Isi Hal 1

Hal 13

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018

Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu

Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu

Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu

Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025

Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017

Hal 32

Hal 11

Hal 16

Hal 25

Media Informasi Pembangunan Daerah

Hal 6

Hal 36

Hal 41

Hal 8

Hal 21

1

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020

Wonderful Bengkulu

Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis

(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan

Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri

PPNBappenas Bambang Brodjonegoro

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi

Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH

seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati

se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan

Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi

Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes

Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar

Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah

Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat

dan ulama di Provinsi Bengkulu

2

Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro

Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak

Prof DrBambang Brojonegoro Dalam

kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas

memaparkan tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di

Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP

2018 yaitu

- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority

Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik

Tematik Integratif dan Sapasial)

- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah

dengan fokus 3 sektor adalah Industri

Pengolahan Pertanian dan Pariwisata

- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas

Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018

- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP

Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi

Bengkulu difokuskan infrastruktur

konektivitas)

- Dapat mengusulkan program yang terkait

adalah konektivitas dan pemberantasan

kemiskinan

- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu

melalui laut (Pengembangan Pelabuhan

Pulau Baai) maupun melalui darat

(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)

- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu

meningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur dasar

- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong

lingkaran kemiskinan dari sektor

infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan

infrastruktur yang berkaitan dengan tempat

tinggal)

- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP

Tahun 2018 Provinsi Bengkulu

- Beberapa Proyek Priotas Nasional di

Bengkulu Tahun 2018

1 Proyek Pendukung Konetivitas dan

Aksesbilitas

2 Proyek Pendukung Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

Daftar Isi Hal 1

Hal 13

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2017

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi Bengkulu

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi E-Planning DAK Fisik Tahun 2018

Upaya Mewujudkan Satu Data Penduduk Fakir Miskin Di Provinsi Bengkulu

Rencana Pengembangan Wisata Pantai Panjangdi Kota Bengkulu

Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Menuju Visit 2020 Woderful Bengkulu

Mencari Solusi Untuk Kebangkitan Ekonomi Indonesia Di Tahun 2025

Menguatkan Konektivitas Pedesaan Melalui Pembangunan Infrastruktur Terpadu Guna Mening-katkan Perekonomian Dan Akses Pelayanan Publik Pada Masyarakatrdquo

Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017

Hal 32

Hal 11

Hal 16

Hal 25

Media Informasi Pembangunan Daerah

Hal 6

Hal 36

Hal 41

Hal 8

Hal 21

1

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020

Wonderful Bengkulu

Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis

(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan

Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri

PPNBappenas Bambang Brodjonegoro

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi

Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH

seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati

se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan

Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi

Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes

Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar

Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah

Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat

dan ulama di Provinsi Bengkulu

2

Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro

Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak

Prof DrBambang Brojonegoro Dalam

kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas

memaparkan tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di

Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP

2018 yaitu

- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority

Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik

Tematik Integratif dan Sapasial)

- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah

dengan fokus 3 sektor adalah Industri

Pengolahan Pertanian dan Pariwisata

- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas

Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018

- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP

Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi

Bengkulu difokuskan infrastruktur

konektivitas)

- Dapat mengusulkan program yang terkait

adalah konektivitas dan pemberantasan

kemiskinan

- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu

melalui laut (Pengembangan Pelabuhan

Pulau Baai) maupun melalui darat

(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)

- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu

meningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur dasar

- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong

lingkaran kemiskinan dari sektor

infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan

infrastruktur yang berkaitan dengan tempat

tinggal)

- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP

Tahun 2018 Provinsi Bengkulu

- Beberapa Proyek Priotas Nasional di

Bengkulu Tahun 2018

1 Proyek Pendukung Konetivitas dan

Aksesbilitas

2 Proyek Pendukung Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

1

Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Menuju Visit 2020

Wonderful Bengkulu

Pemukulan Gong sebagai symbol pembukaan acara MUSRENBANG RKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Bengkulu ndash Provinsi Bengkulu

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) pada Kamis

(134) di Grage Hotel Bengkulu dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo Hadir dalam Pembukaan

Musrenbang RKPD 2018 ini Menteri

PPNBappenas Bambang Brodjonegoro

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kemendagri Teguh Setiabudi

Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti MH

seluruh unsur FKPD Provinsi WalikotaBupati

se-Provinsi Bengkulu Rektor Unib Dr Ridwan

Nurazi Danrem 041 Gamas Kolonel Inf Andi

Muhammad dan Kapolda Brigjen Pol Yovianes

Mahar serta Danlanal Letkol Laut (P) Fajar

Rusdianto pejabat jajaran Pemerintah

Provinsi Bengkulu tokoh masyarakat adat

dan ulama di Provinsi Bengkulu

2

Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro

Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak

Prof DrBambang Brojonegoro Dalam

kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas

memaparkan tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di

Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP

2018 yaitu

- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority

Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik

Tematik Integratif dan Sapasial)

- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah

dengan fokus 3 sektor adalah Industri

Pengolahan Pertanian dan Pariwisata

- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas

Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018

- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP

Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi

Bengkulu difokuskan infrastruktur

konektivitas)

- Dapat mengusulkan program yang terkait

adalah konektivitas dan pemberantasan

kemiskinan

- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu

melalui laut (Pengembangan Pelabuhan

Pulau Baai) maupun melalui darat

(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)

- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu

meningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur dasar

- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong

lingkaran kemiskinan dari sektor

infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan

infrastruktur yang berkaitan dengan tempat

tinggal)

- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP

Tahun 2018 Provinsi Bengkulu

- Beberapa Proyek Priotas Nasional di

Bengkulu Tahun 2018

1 Proyek Pendukung Konetivitas dan

Aksesbilitas

2 Proyek Pendukung Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

2

Pembukaan acara 2018 oleh Menteri PPNBappenas Bapak Prof DrBambang Brojonegoro

Acara dibuka oleh Menteri PPNBappenas Bapak

Prof DrBambang Brojonegoro Dalam

kesempatan tersebut Menteri PPNBappenas

memaparkan tentang Arah Kebijakan

Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di

Provinsi Bengkulu Dalam Rancangan Awal RKP

2018 yaitu

- Perkuatan Kebijakan Money Follow Priority

Program dengan Pendekatan HTIS (Holistik

Tematik Integratif dan Sapasial)

- Skenario Kerangka Makro dan Wilayah

dengan fokus 3 sektor adalah Industri

Pengolahan Pertanian dan Pariwisata

- Rancangan Tema RKP 2018 Prioritas

Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018

- Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP

Tahun 2018 (Permasalahan Provinsi

Bengkulu difokuskan infrastruktur

konektivitas)

- Dapat mengusulkan program yang terkait

adalah konektivitas dan pemberantasan

kemiskinan

- Membuka konektivitas Provinsi Bengkulu

melalui laut (Pengembangan Pelabuhan

Pulau Baai) maupun melalui darat

(Konektifitas dengan Provinsi tetangga)

- Dua hal mengatasi kemiskinan yaitu

meningkatan pelayanan dasar dan

infrastruktur dasar

- Provinsi Bengkulu harus dapat memotong

lingkaran kemiskinan dari sektor

infrastruktur dasar (sanitasi air bersih dan

infrastruktur yang berkaitan dengan tempat

tinggal)

- Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP

Tahun 2018 Provinsi Bengkulu

- Beberapa Proyek Priotas Nasional di

Bengkulu Tahun 2018

1 Proyek Pendukung Konetivitas dan

Aksesbilitas

2 Proyek Pendukung Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

3

- Rancangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2018 (DAK Reguler DAK Afirmasi dan

DAK Penugasan)

- Sasaran prioritas pembangunan nasional

harus dijabarkan ke semua tingkat

pemerintahan sesuai dengan kewenangan

Sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri RI

Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri

RI Bapak Drs Teguh SetyabudiMPd dalam

sambutannya memaparkan tentang

- Nawacita Tahun 2014-2019

- Kedudukan Peran dan Fungsi RKPD

- Keterkaitan dan Hubungan Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata

Ruang Daerah

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Daerah Dengan Pembangunan Nasional

Tahun 2018

- Proporsi Komponen Belanja Daerah

Agregat APBD Provinsi Bengkulu Tahun

2016

- Total usulan pada Rakortek Berdasarakan

Kewenangan Usulan di Bengkulu

- Isu Kementerian Dalam Negeri

Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

dalam sambutannya memaparkan 5 (lima)

Program Prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

1 Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan

2 Penguatan Komoditas Unggulan Agro-

maritim dan Hilirisasi

3 Pengembangan Infrastruktur strategis

dan Industrialisasi

4 Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasisi IT

5 Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

4

Sambutannya Gubernur Bengkulu Bapak Dr Ridwan Mukti

Selain itu Gubernur Bengkulu juga

menyampaikan bahwa data perencanaan

untuk Provinsi Bengkulu di Kementerian PU

tidak up date hampir seluruh Desa di

KabupatenKota yang terisolir namun

berdasarkan Kepres No 6 Tahun 2015 hanya 1

Kabupaten yang masuk yaitu Kabupaten

Seluma Gubernur Bengkulu Dr Ridwan Mukti

menyampaikan angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu sangat tinggi yaitu 18 diatas rata-

rata nasional dengan angka gini rasio Provinsi

Bengkulu sebesar 044

Laporan Ketua Panitia Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri Suyanto SEMSocSc

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu H Gotri

Suyanto SEMSocSc selaku Ketua Panitia

dalam laporannya menyampaikan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu 2018 yang

bertema ldquoPembangunan Infrastruktur untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful

Bengkulurdquo bertujuan untuk membuat

kesepakatan bersama mengenai

1 Sinergitas dalam rangka mendukung

program Prioritas Daerah yaitu Visit 2020

Wonderful Bengkulu

2 Optimalisasi dukungan pengamanan dalam

pelaksanaan program Prioritas Daerah Visit

2020 Wonderful Bengkulu

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

5

3 Berpartisipasi dengan melaksanakan event

yang mendukung program Prioritas Daerah

Visit 2020 Wonderful Bengkulu

4 Pengamanan dan partisipasi untuk

kesuksesan program Visit 2020 Wonderful

Bengkulu sebagai berikut

Event Garden Flowers 2020 di Danau

Mas Harun Bastari Kabupaten Rejang

Lebong

Event River Lake Festival Tahun 2019

di Danau Tes Kabupaten Lebong

Event Mountain Valley Festival Tahun

2019 di Kabawetan Kabupaten

Kepahiang

Event Marine Festival (Sail Enggano

2020) untuk KabupatenKota di

wilayah pesisir yaitu Kabupaten

Mukomuko Bengkulu Utara

Bengkulu Tengah Seluma Bengkulu

Selatan Kaur dan Kota Bengkulu

Event Bencoolen Festival di Kota

Bengkulu

Sebelumnya Bappeda Provinsi Bengkulu telah

menyelenggarakan Pra Musrenbang RKPD (5

sd 7 April 2017) Rancangan awal RKPD 2018

juga dilengkapi dengan masukan dari hasil

Musrenbang KabupatenKota se-Provinsi

Bengkulu yang berlangsung dari tanggal 15

Maret sd 04 April 2017 (Sari-JFPP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

6

Pra Musyawarah Rencana Pembangunan

Nasional 2017

Persiapan Provinsi Bengkulu untuk pembahasan program prioritas

pada Pra Musrenbangnas

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan

Nasional telah melaksanakan acara Pra-Musrenbangnas 2017 pada Bulan Mei 2017 di Hotel

Bidakara Jakarta Untuk pembahasan Musrenbangnas tahun 2017 ini mengangkat tema

ldquoMemacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataanrdquo

Pra musrenbangnas ini merupakan wadah untuk membahas sinergi antara Kementerian

dan Lembaga dengan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran agenda Prioritas

Nasional yang masuk dalam Visi dan Misi pemerintahan Prioritas Nasional ini juga telah

disenergikan terhadap masing-masing program yang ada di setiap KementerianLembaga

dalam pencapaian sasaran pembangunan yang diterjemahkan dalam RPJMN 2015 ndash 2019 yang

telah di susun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan

Pembangunan Nasional

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

7

Berbeda dengan penyelanggaraan Pra Musrenbangnas Tahun sebelumnya tahun ini

pembahasan dilaksanakan tidak berdasarkan desk KementerianLembaga Tetapi pembahasan

dilaksanakan berdasarkan kelompok pembahasan 10 Prioritas Nasional yang terdiri dari

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Perumahan dan Permukiman

4 Pengembangan Dunias Usaha dan Pariwisata

5 Ketahanan Energi

6 Ketahanan Pangan

7 Penanggulangan Kemiskinan

8 Infrastruktur konektivitas dan Kemaritiman

9 Pembangunan Wilayah

10 Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

Provinsi Bengkulu mendapatkan jadwal pembahasan Pra Musrenbangnas Pada hari

Kamis- jumat tanggal 4 - 5 Mei 2017 Pembahasan ini dilaksanakan dengan melibatkan OPD di

tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki program - program strategis dalam

pembangunan dengan menggunakan pendanaan dari APBN Pada sesi pembahasan ini Tim dari

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala badan Bappeda Provinsi Bengkulu

selain itu beberapa OPD di tingkat Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung dibahas dengan

melibatkan dinas badan yang bersangkutan untuk mengawal usulan-usulan yang telah

dimasukkan beserta justifikasi yang disampikan dari hasil rakortek di Batam pada bulan

Februari yang lalu

Untuk tahapan Pra Musrenbangnas 2017 OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

memasukan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) melalui sistem yang

telah dibuat oleh Kementerian PPN Bappenas Dalam masing-masing pembahasan kelompok

yang dilaksanakan ini terdapat beberapa KL terkait yang berhubungan dengan kelompok

pembahasan tersebut Bappenas dan Pemerintah daerah

Hasil Pra Musrenbangnas 2017 akan ditindaklanjuti dengan dua langkah penting untuk

pembangunan Pertama Kementerian dan Lembaga (KL) menindaklanjuti kesepakatan dalam

pembahasan selama Pra Musrenbangnas untuk digunakan sebagai bahan utama penyusunan

rencana kerja Kedua pemerintah daerah menggunakan hasil serupa untuk bahan

pertimbangan utama penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

8

Sementara itu bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menindaklanjuti hasil Pra

Musrenbangnas ini dengan berkoordinasi antar OPD dan Eksekutif Selain itu hasil pembahasan

pra musrenbangnas 2017 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2018(Andre PP3)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

9

FGD Penyusunan RAD Pengembangan KKNS Provinsi

Bengkulu

Oleh

Danella SP ( Perencana Muda )

Nurmuyasaroh SE MM ( Perencana Pertama )

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dengan tenaga ahli

camat dan Kades lokasi KKNS

Sebagai salah satu provinsi yang berada pada hamparan garis pantai barat pulau

sumatra tentulah Provinsi Bengkulu memiliki peluang dalam agenda besar menuju

pembangunan berbasis kemaritiman Dengan luas wilayah daratan sebesar 1979515 hektar

Provinsi Bengkulu memiliki panjang garis pantai sepanjang 525 kilometer atau secara

teritorial luas wilayah laut di Provinsi Bengkulu setara dengan 1166760 hektar Jika kita

melihat dari zona ekonomi ekslusif indonesia total luas perairan laut yang dapat di akses oleh

Provinsi Bengkulu adalah 19446000 hektar atau 98 kali luas daratan Sungguh ini

merupakan anugerah yang luar biasa untuk Provinsi Bengkulu yang tentunya wajib untuk kita

manfaatkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu sebagai poros kemaritiman dunia

dalam rangka pencapaian visi Provinsi Bengkulu pembangunan kemaritiman terwujud dalam

misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan pembangunan

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

10

kemaritiman yang integratif Upaya perwujudan misi tersebut merupakan penjabaran dari visi

kemaritiman pemerintah yang tercermin dalam misi dan nawacita Presiden Joko Widodo dan

wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman dalam dimensi yang

luas sebagai sumber kemapanan

Sebagai salah satu wujud pembangunan kemaritiman untuk mensejahterakan

masyarakat pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki agenda pembangunan dan

pengembangan 7 (tujuh) kawasan kampung nelayan sejahtera yang tersebar di 7 (tujuh)

kabupatenkota sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu

nomor v463xxvii tahun 2016 tentang lokasi kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi

Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera ini merupakan bagian besar dari

pembangunan kemaritiman yang berbasiskan agro-maritim yakni perpaduan antara produksi

perikanan tangkap dan budidaya dengan aktivitas dibidang pertanian dalam arti luas dan

berada dalam sebuah kawasan

Posisi kawasan kampung nelayan sejahtera dalam kerangka pembangunan

kemaritiman ini perlu dipahami secara integratif oleh setiap stakeholder untuk menghindari

pembangunan yang terkotak-kotak dan parsial Pengembangan kawasan kampung nelayan

sejahtera ini dilakukan melalui 3 (tiga) arah kebijakan yaitu Pemenuhan infrastruktur dasar

dibidang pendidikan kesehatan dan perekonomian Peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur strategis kawasan kampung nelayan sejahtera seperti kelistrikan industri

pengolahan produk ikan tangkap dan budidaya dan sarana serta prasarana lainnya dan

Pemberdayaan masyarakat nelayan perempuan nelayan anak dan remaja dalam keluarga

nelayan

Selain permasalahan tersebut pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

juga didasari pada kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2017 perekonomian di Provinsi Bengkulu

secara year on year tumbuh sebesar 521 dan berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi

nasional Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tersebut merupakan pertumbuhan

ekonomi kedua tertinggi di pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung yang sebesar

642

Struktur perekonomian di Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha pada

triwulan I tahun 2017 didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan yaitu

sebesar 2944 dan sektor perikanan hanya mampu menyumbang PDRB sebesar 696

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

11

Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan potensi kemaritiman yang kita

miliki Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah laut 98 kali luas wilayah daratan Namun

sektor perikanan hanya mampu berkontribusi pada PDRB sebesar 696 Seharusnya

dengan potensi kemaritiman yang kita miliki sektor perikanan bisa lebih besar menyumbang

PDRB di Provinsi Bengkulu

Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Bengkulu ternyata belum

mampu menurunkan tingkat kemiskinan Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi

belum bersifat inklusif masih terdapatnya ketimpangan belum menyentuh pada segmen

perkonomian kerakyatan dan masih didominasi oleh sektor permodalan yang besar yang tidak

dapat di akses oleh masyarakat pada level grassroots Oleh karena itu sangatlah penting jika

kemudian kita bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari segala level pembangunan

secara bersinergi mulai dari pembangunan perekonomian kerakyatan hingga kepada

pembangunan infrastruktur yang mapan

Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan tim ahli akademisi dari Universitas

Bengkulu menyusun rencana aksi daerah pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera

di Provinsi Bengkulu Program pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera akan

dilaksanakan secara bertahap mengikuti tahapan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun

2016-2021 Sebagai sebuah program unggulan dan prioritas Provinsi Bengkulu

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera diharapkan mampu memberikan

multifier effect dalam peningkatan kesejahteran nelayan di Provinsi Bengkulu

Pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu harus

mampu mengentaskan kemiskinan nelayan melalui penguatan komoditas unggulan agro-

maritim yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis Kondisi

ini tentunya hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh stakeholder pembangunan di

Provinsi Bengkulu

Focus group discussion penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kawasan

kampung nelayan sejahtera diharapkan dapat menjadi acuan dan feed back terhadap matrik

rencana aksi bagi setiap stakeholder untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

pengembangan kawasan kampung nelayan sejahtera di Provinsi Bengkulu Sehingga setiap

program kegiatan dapat dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkelanjutan

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

12

Forum Tindak Lanjut Pengisian Aplikasi

e-Planning DAK Fisik Tahun 2018

(Melda Agrippina Perencana Muda)

Paparan progress pengusulan kegiatan DAK

melalui aplikasi e-planning DAK oleh Direktur

Otonomi Daeran Bappenas

Menindaklanjuti telah dimulainya pengisian

aplikasi e-planning DAK sebagai portal

pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 oleh

Pemerintah Daerah dan banyaknya kendala

pengisian yang disampaikan kepada

Pemerintah Pusat maka Bappenas

mengundang perwakilan dari 34 provinsi

untuk menghadiri forum diskusi tindak lanjut

pengisian e-planning DAK yang dilaksanakan

di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas tanggal 17

Mei 2017 Dalam forum ini diharapkan

kehadiran dan partisipasi aktif perwakilan dari

provinsi untuk mendiskusikan permasalahan

kabupatenkota dalam mengisi aplikasi

e-planning DAK

Forum diskusi tindak lanjut pengisian

e-planning DAK diselenggarakan dengan

tahapan sebagai berikut

- Paparan progress pengusulan kegiatan

DAK melalui aplikasi e-planning DAK

oleh Direktur Otonomi Daeran Bappenas

- Paparan aplikasi e-planning DAK oleh

Direktur Pengembangan Wilayah dan

Kawasan Bappenas

- Paparan pemanfaatan data usulan dalam

e-planning DAK untuk pengalokasian

DAK 2018 oleh Direktur Bina

Perimbangan Kemenkeu

- Paparan percepatan dalam pengusulan

kegiatan DAK tahun 2018 oleh Sesditjen

Bina Bangda Kemendagri

- Pembahasan per-provinsi

Perkembangan usulan daerah melalui aplikasi

e-planning DAK yang dipaparkan dalam

Forum diskusi tindak lanjut pengisian e-

planning DAK yaitu

Terdapat 1 provinsi yang belum

mengusulkan DKI Jakarta

Masih ada 3 daerah kabupatenkota

yang melakukan pemetaan usulan di

aplikasi DAK KabBandung Barat

KabLamongan dan KabManokwari

Masih terdapat 3462 usulan dengan

pagu usulan dana 0 Rupiah 3

diantaranya KabNagan Raya Pesisir

Selatan dan Biak Numfor

Ada beberapa usulan yang pagunya ada

tetapi target output-nya 0 unit 6

diantaranya Bekasi Banjarnegara

Sitaro Gowa Ambon Raja Ampat

Total usulan daerah untuk DAK

Reguler Rp 1496303735969 juta

Tota usulan daerah untuk DAK

Penugasan Rp 293223046424 juta

Total usulan daerah untuk DAK

Afirmasi Rp 147127076741 juta

Masih terdapat 502 usulan dengan nilai

pagu usulan dana gt 1 Trilyun dan 467

usulan dengan nilai pagu usulan dana

antara 100 Milyar ndash 1 Trilyun

Kemungkinan terjadi kesalahan

pengisian pagu dana

Urutan 10 urusan terbanyak diusulkan

oleh daerah ialah Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Pendidikan

Kesehatan Pertanian Perumahan dan

Permukiman Kelautan dan Perikanan

Perhubungan Pariwisata Lingkungan

Hidup serta Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

13

Masih terdapat 50343 usulan yang

menunggu verifikasi Bangda dengan

komposisi terbanyak berturut-turut

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kesehatan Pendidikan dan Perumahan

dan Permukiman

Temuan-temuan dalam pengisian aplikasi e-

planning DAK menurut sudut pandang analis

sistem dibagi berdasarkan kelemahan Pemda

(user ndash SKPD) dan kelemahan Pemda

(verifikator ndash Bappeda) Kelemahan Pemda

yaitu SKPD kabupatenkota sebagai user

meliputi

bull Pengusulan Proyek Daerah belum

berbasis Prioritas dan masih berupa

ldquoDaftar Keinginanrdquo (wish list)

bull Banyak usulan yang kurang relevan

(misalnya berupa kegiatan non ndash fisik)

dan tidak jelas keterkaitannya dengan

Perencanaan Pembangunan Daerah serta

Prioritas Nasional dan Bidang DAK

bull Masih banyak kesalahan pengisian pagu

dana usulan atau mengusulkan sebesar-

besarnya (tanpa analisa kewajaran satuan

biaya)

Kelemahan Pemda yaitu Bappeda sebagai

verifikator meliputi

bull Verifikasi oleh Bappeda ProvKabKota

masih belum optimal (ada

bull Verifikasi masih diloloskan karena

Faktor Kapasitas SDM Banyaknya

Usulan yang harus di Verifikasi dan

Faktor Tekanan dari Pemda KabKota

(human error)

bull Verifikasi masih meloloskan kegiatan

Non Fisik salah urusan bahkan salah

pagu dana

Kendala lainnya dalam pengusulan daerah

yaitu

bull Tidak semua Bappeda provinsi

memahami pengisian aplikasi dengan

baik dan kurang mengkomunikasikan

dengan Bappeda KabKota serta OPD

bull Bappeda Provinsi dan KabKota kurang

memperhatikan panduan dan arahan dari

tim teknis Contoh meminta Pemerintah

Pusat ldquomemetakan usulan daerahrdquo

bull Kebijakan antardaerah yang berbeda

dalam pengisian (Bappeda dan OPD)

bull Banyak daerah yang menyampaikan

kendala penandatanganan Surat Pengantar

dari Kepala Daerah dikarenakan sedang

tidak berada di tempat

bull Adanya aplikasi pengusulan DAK dari

KL lain (seperti Kementerian Pertanian

dan Kementerian ESDM) yang

membingungkan daerah

bull Server yang ldquodownrdquo karena tingginya

load pengusulan dari Pemda serta koneksi

internet yang kurang stabil

Jumlah usulan yang lolos verifikasi Bappeda

Provinsi hingga 16 Mei 2017 sebanyak

140000 usulan Peran verifikasi Bangda telah

mencapai 65 sekitar 90000 usulan masih

tersisa 35 sekitar 50000 usulan yang belum

diverifikasi (dengan berbagai alasan) Total

dana usulan DAK 2018 yang telah masuk

sebanyak 18 juta Trilyun

Saran untuk menangani kendala pengisian

aplikasi e-planning DAK yakni percepatan

verifikasi Ditjen Bina Bangda dengan tetap

memperhatikan kesesuaian usulan daerah

dengan regulasi Peran aktif Bappeda Provinsi

dalam memverifikasi usulan Pemerintah

KabKota mendiseminasikan informasi dari

Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah

KabKota (terkait kewajaran dan kesesuaian

usulan) serta berkoordinasi secara aktif

dengan Pemerintah Pusat Peran aktif Pemda

pengusul dalam mengecek usulan yang telah

diinput terutama dalam hal alokasi dan output

(adanya usulan dengan output ataupun alokasi

bernilai ldquo0rdquo yang harus diupdate datanya)

Sedangkan peran aktif KL (pusat) untuk

berkoordinasi dengan pemda terutama lokasi

prioritas yang belum mengusulkan

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

14

UPAYA MEWUJUDKAN SATU DATA PENDUDUK FAKIR

MISKIN DI PROVINSI BENGKULU

Penandatanganan MOU Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Provinsi Bengkulu

Bengkulu - Seperti yang kita ketahui bersama saat ini Provinsi Bengkulu masih menghadapi

permasalahan pembangunan yang cukup serius yaitu dari aspek kesejahteraan masyarakat Kondisi

kemiskinan dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan

berdasarkan data Susenas BPS pada bulan September Tahun 2016 persentase kemiskinan di Provinsi

Bengkulu mencapai 1703 dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan persentase

kemiskinan tertinggi se-Pulau Sumatera Hal ini disebabkan salah satunya karena program

pengentasan kemiskinan belum dilakukan secara maksimal Program Pengentasan Kemiskinan dan

Peretasan Ketertinggalan yang dilaksanakan selama ini di Provinsi Bengkulu belum efektif dalam

mengurangi kemiskinan dan melepaskan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan dikarenakan

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terpadu dan tidak fokus ketidaktepatan data penduduk

fakir miskin yang digunakan sebagai sasaran program ketidakpaduan lokasi dan waktu pelaksanaan

program dan koordinasi antar program yang belum selaras

Untuk menyelesaikan salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan Program

Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dari aspek data maka Bappeda Provinsi

Bengkulu melalui Surat Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 401115B12017 tanggal 21 Februari

2017 telah menyampaikan permintaan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

kepada TNP2K RI selaku Pokja Pengelola Data Terpadu Fakir Miskin Data Terpadu untuk Program

Penanganan Fakir Miskin merupakan data individu dan rumah tangga dengan nama alamat dan NIK

berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan demografi dengan status kesejahteraan 40 terendah di

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

15

Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 32HUK2016 tentang Penetapan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu tersebut kemudian diserahterimakan kepada oleh TNP2K RI kepada Bappeda

Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2017 Untuk memaksimalkan pemanfaatan data tersebut

maka Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia selaku Sekretariat TKPK Provinsi Bengkulu

menginisiasikan penandatanganan Pengelolaan Data Terpadu Untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu sebagai aksi dalam mewujudkan SATU DATA penduduk Fakir Miskin

antara Bappeda Dinas Dukcapil Dinas Sosial dan BPS Penandatanganan Nota Kesepahaman

tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 bertempat di Bappeda Provinsi Bengkulu dengan

disaksikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua

TKPK Provinsi Bengkulu dan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Penandatanganan Nota

Kesepahaman Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan

serta pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin sebagai data tunggal

penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 terendah di Provinsi Bengkulu agar penanganan fakir

miskin dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan dapat

dilakukan secara terarah terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan data sasaran individu dan

rumah tangga yang valid dan terukur

Wakil Gubernur Bengkulu Bapak DR H Rohidin Mersyah MMA selaku Ketua TKPK Provinsi Bengkulu dan

Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Menyaksikan Penandatanganan MOU

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

16

Dengan telah dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tersebut

maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Instansi Vertikal Perguruan Tinggi Organisasi

Kemasyarakatan dan Masyarakat dapat memanfaatkan Data Terpadu untuk Program Penanganan

Fakir Miskin untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

dengan mengajukan permohonan kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu terkait perwujudan

SATU DATA Fakir Miskin adalah menyampaikan Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor

400176BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin sebagai Data Tunggal Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan

Ketertinggalan di Provinsi Bengkulu kepada seluruh OPD agar setiap OPD dapat memanfaatkan data

tersebut sebagai sasaran pelaksanaan program strategis pengentasan kemiskinan dan peretasan

ketertinggalan Selain itu juga telah disampaikannya juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor

400177BAPPEDA2017 tentang Pemanfaatan Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir

Miskin Provinsi Bengkulu kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu

Diharapkan setelah dilakukan berbagai upaya tersebut Program Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan Ketertinggalan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan

data fakir miskin dengan nama dan alamat yang valid dan bersumber dari satu data (Rizki-BidIII)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

17

RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PANTAI PANJANG

DI KOTA BENGKULU

Nilawati SP (Perencana Muda)

Kondisi Pantai Panjang Provinsi Bengkulu

Pantai merupakan salah satu kawasan rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat

dari data yang ada tercatat bahwa Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia

setelah Kanada dengan panjang garis pantai lebih dari 450 km yang memanjang menghadap

Samudera Indonesia Sementara kota Bengkulu sendiri memiliki panjang garis pantai mencapai

lebih dari 20 km serta memiliki situs-situs purbakala seperti rumah Bung Karno rumah

Fatmawati Kampung Cina Thomas Parr Benteng Malborough makam Sentot Ali Basa serta

mempunyai budaya khas yang dapat menyedot wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu

membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

18

Selain memiliki pantai yang sangat indah dan merupakan pantai terpanjang di Indonesia

serta memiliki situs-situs purbakala serta mempunyai budaya khas yang dapat menyedot

wisatawan Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai jakat pantai tapak paderi dan

pantai panjang termasuk kawasan sepanjang muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii

Oleh karena itu saat ini Bengkulu sedang dalam proses pembangunan jalan lingkar yang akan

menghubungkan ke 6 (enam) fokus wisata tersebut bahkan pembangunan akan diteruskan

sampai kejalan sepanjang pantai Kota Bengkulu yang akan dihubungkan dengan pembangunan

yang akan dapat membantu pengembangan wisata pantai bengkulu

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang Kota Bengkulu telah disadari oleh

pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh Gubernur

Bengkulu yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan

mampu menyedot bukan saja wisatawan local tetapi juga wisatawan nasional serta manca

Negara Terdapat 6 (enam) fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai wisata

urban wisata rakyat wisata air wisata ekoturism dan wisata pelabuhan Pengembangan wisata

kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan kesejahteraan masyarakat kota Bengkulu dan sekitarnya Selain yang terletak di

daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu juga memiliki objek wisata yang perlu dibenahi dan

diperjuangkan kenyamananya untuk meningkatkan pendapatan daerah Dimana pantai yang

sudah dikenal oleh masyarakat untuk rekreasi adalah pantai panjang dan pantai jakat Oleh

karena itu Bengkulu sebagai kota pantai juga memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur

wisata pantai yang dipadukan dengan kawasan kota lama dimana terdapat bangunan-bangunan

bekas kolonial Inggris seperti Benteng Marlborough serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya

sebagai bagian strategi pengembangan wilayah

Ketika semuanya berkembang resort-resort dipantai Bengkulu ini akan tetap merangkul

alam Dengan membangun area pejalan kaki dan area joging yang dilindungi oleh pohon-pohon

mangrove sepanjang 21 km Untuk memenuhi pasar global kawasan ini akan berkembang

dengan cukup pesat seperti dibangunnya hotel butik resort tradisional resort urban heritage

warisan budaya lapangan golf marina kebun binatang terbuka taman hiburan dan daerah

ekowisata

Kawasan pantai panjang Kota Bengkulu ini memiliki wilayah campuran atau merupakan

pertemuan antara laut dan daratan yang memiliki perubahan ekologi yang tinggi dan berbeda-

beda antara kawasan satu dengan lainnya Kawasan pantai Kota Bengkulu memiliki pembagian

beberapa zona yang terdiri dari zona lindung zona penyangga dan zona budidaya Pada kawasan

pantai kota Bengkulu ini mengalami pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang

meningkat dengan pesat tanpa ada pengedalian sehingga perkembangannya menjadi tidak

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

19

teratur Pemanfaatan yang tidak direncanakan dapat merugikan dan mangakibatkan degradasi

sistem di kawasan pantai

Berdasarkan jenis ekosistemnya maka Kawasan pesisr kota Bengkulu ini memiliki 4

(empat) jenis ekosistem yaitu

1 Estuaria

Estuaria (muara sungai) adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan

bebas dengan laut dan menerima masukan air tawar dari daratan Kondisi muara sungai

biasanya berbatu juga tidak terdapat manggrove mengakibatkan kawasan ini kurang produktif

Ekosistem muara sungai ini terdapat di kawasan Air Bengkulu dan Air Jenggalu

2 Pantai Berpasir

Pantai berpasir merupakan karakter yang dominan di pesisir Kota Bengkulu relatif

memanjang di antara muara sungai yang satu dengan yang lainnya Diantara pantai berpasir

tersebut ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang terdapat

di Pantai Jakat Pantai Panjang dan Pulau Baai

3 Mangrove

Hutan mangrove (hutan Bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi

oleh beberapa spesies pohon bakau yang tumbuh dan berkembang pada area pasang surut

pantai berlumpur Pada Kawasan pesisir Kota Bengkulu ekosistem hutan bakau yang

signifikan telah teridentifikasi yaitu di Pantai Panjang Pulau Baai Pohon-pohon hutan bakau

ini merupakan bagian dari kawasan Hutan Wisata Alam Pantai Panjang yang dilindungi

karena berfungsi juga sebagai penahan abrasi dan tsunami

4 Terumbu Karang

Total luasan terumbu karang di Propinsi Bengkulu cukup luas mencapai 8076 Ha tersebar di

13 (tiga belas) lokasi wilayah pesisir Kondisi terumbu karang di kawasan pesisir ini cukup

baik sehingga keberadaannya harus di pelihara dan dijaga dengan baik Kawasan terumbu

karang ini merupakan salah satu kawasan yang dilindungi dan di konservasi keberadaannya

selain sebagai habitat tempat ikan hidup juga sebagai salah satu objek wisata bahari (olah raga

menyelam)

5 Sumberdaya Perikanan

Sumber daya perikanan Kota Bengkulu terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu sumber daya

perikanan laut teritorialpantai (0-12 mil laut) dan sumberdaya perikanan laut ZEE (12-200

mil laut) Potensi sumberdaya perikanan laut Kota Bengkulu belum dapat dimanfaatkan

secara optimal hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi perikanan tangkap masih

rendah begitu juga keberadaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pelabuhan tempat perahu

nelayan masih belum memadai seperti di Pasar BengkuluPantai Jakat Tapak Paderi dan

Pulau Baai

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

20

Jaringan jalan eksisting koridor Pantai Panjang memiliki karakteristik yaitu jalur jalan

utama yang merupakan koridor perencanaan ruas jalan berfungsi sebagai jalur sirkulasi daerah-

daerah sekitar dengan kawasan lain di Kota Bengkulu Jalur jalan di kawasan perencanaan masih

belum dilengkapi dengan salurandrainse trotoar sempadan jalan bahu jalan dan jalur hijau

Sarana angkutan umum yang melalui kawasan pantai saat ini terdapat beberapa tetapi

relatif masih sedikit jumlah armadanya Selain angkutan umum terdapat jenis angkutan

penumpang yang bersifat informal yaitu rdquoojegrdquo yang melayani pergerakan sampai ke lokasi-

lokasi permukiman Umumnya lokasi pangkalan ojeg di persimpangan jalan atau gang

Sedangkan untuk pelayanan dan kebutuhan air bersih penduduk sekitar kawasan pesisir Kota

Bengkulu sebagian besar diperoleh dari air tanah (sumur) dan air sungai Belum terdapatnya

pelayanan air bersih untuk seluruh kawasan pesisir ini Diharapkan untuk kedepannya dilakukan

pengembangn sistem pemipaan instalasi air bersih yang terdidtribusi keseluruh kawasaan pesisir

pantai Untuk jaringan listrik dan telepon sudah terdapat dalam kawasan tampak pada sepanjang

jalan di pesisr Kota Bengkulu terdapat tiang listrik dan telepon tetapi di beberapa bagian masih

belum terpasang sehingga ada beberapa bagian di kawasan pesisir pantai Bengkulu ini masih

belum terlayani listrik

Untuk sistem drainase hanya berupa saluran alamiah dan saluran buatan Saluran alamiah

adalah saluran air yang berupa sungai-sungai atau kali yang secara alamiah sudah ada dan

disebut sebagai drainase makro Sedangkan saluran buatan dapat berupa kanal-kanal selokan

atau pipa yang dipasang di bawah tanah dan sering disebut dengan drainase mikro Sedangkan

untuk masalah persampahan yang ada dalam kawasan belum dikelola secara baik baik itu dari

pemerintah daerah maupun dari masyarakat setempat

Untuk rencana pengembangan kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu (dalam

hal ini Gubernur Bengkulu) sudah dua kali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan pihah

Group Ciputra Dari hasil pertemuan tersebut dengan kondisi Pantai Panjang saat ini maka

Gubernur Bengkulu menginginkan agar konsep pembangunan pantai panjang sama seperti pihak

Group Ciputra membangun Pantai Ancol yang ada di Jakarta

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

21

Rapat pembahasan rencana pengembangan pembangunan pantai panjang

bersama Group Ciputra

Dalam rencana pembangunan Pantai Panjang yang akan dilaksanakan oleh Group Ciputra

nantinya maka ada beberapa rencana yang akan dibangun didalan kawasan Pantai Panjang

yaitu

1 Penataan kembali kawasan yang ada didalam kawasan pantai

2 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang

3 Pembangunan gedungterminal tsunami yang nantinya juga berfungsi sebagai gedung tempat

pertunjukan dan kios-kios untuk pedagang

4 Akan dibangun Sky Lift yang akan menghubungkan antara Tapak Padri dengan Pasir Putih

yang memanfaatkan gedungterminal tsunami sebagai stasiunterminal sky Liftnya

5 Agar dalam pembangunan pantai panjang nantinya untuk selalu memperhatikan kearifan

lokal berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pantai

6 Dalam waktu dekat agar pihak Group Ciputra untuk segera membuat Land Scape

pembangunan Pantai Panjang agar dapat dianggarkan dalam APBD-P Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

22

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI

BENGKULU

MENUJU VISIT 2020 WODERFUL BENGKULU

Disusun oleh

Nilawati SP (PFP Muda)

Di Provinsi Bengkulu pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh adanya berbagai

kebijaksanaan pemerintah daerah yang mengacu pada RPJP dan RPJM Propinsi Bengkulu

Sasaran pembanguan pariwisata Bengkulu dalam RPJP adalah meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan baik manca negara maupun nusantara sehingga dapat membuka lapangan kerja dan

kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat Bengkulu

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam arahan

pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu (RPJMD 2016-2020) dan di Kota Bengkulu

(Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Bengkulu 2007 ndash 2027)

Sumber daya alam dan lingkungan dengan karateristiknya yang khas seperti keindahan pantai

kebudayaan dan tradisinya Pantai merupakan objek wisata andalan Kota Bengkulu yang

selama ini cukup banyak daerah berkeinginan besar untuk mengembangkan sektor pariwisata

menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian daerah Akan

tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum mendapat sambutan dari pihak investor

Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas seberapa

besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana dukungan

pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

23

Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat

dikembangkan untuk menarik wisatawan datang dan menikmati kekayaan alam dan budaya

Provinsi Bengkulu Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya

tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata

dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik

Kondisi pariwisata Provinsi Bengkulu sendiri saat ini masih membutuhkan sangat

banyak pengembangan Beberapa isu strategis yang perlu ditangani segera adalah mengenai

kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta belum

optimalnya promosi kepariwisataan

Semua ini mencerminkan betapa pemerintah daerah berkeinginan besar untuk

mengembangkan sektor pariwisata menjadi sektor ekonomi yang berperan besar dalam

pertumbuhan perekonomian daerah Akan tetapi keinginan besar pemerintah daerah ini belum

mendapat sambutan dari pihak investor Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh

belum diketahuinya secara jelas seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi

Bengkulu dan sejauh mana dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan

pariwisata

Peluang Provinsi Bengkulu untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau

Sumatera sangat besar sebab di Provinsi Bengkulu banyak terdapat objek wisata yang sangat

menarik dan spesifik yang jarang ditemukan di daerah lainnya Objek-objek wisata ini sangat

potensial dikembangkan diantaranya wisata pantai wisata agro dan wisata danau dan sungai

Objek wisata yang sangat potensial dikembangkan serta memiliki kemampuan untuk

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata pantai danau dan lain-lain

Di Provinsi Bengkulu terdapat 80 (delapan puluh) objek wisata yang telah teridentifikasi serta

memiliki daya tarik yang khas Objek wisata tersebut tersebar di kabupatenkota yang ada di

Provinsi Bengkulu Objek wisata yang telah berhasil diidentifikasi di Provinsi Bengkulu terdiri

dari 14 (empat belas) obyek wisata pantai 8 (delapan) obyek wisata tirta 22 (dua puluh dua)

obyek wisata tempat bersejarah dan 36 (tiga Puluh enam) obyek wisata panorama

Beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Kota

Bengkulu diantaranya yitu Pantai Panjang Danau Dendam Tak Sudah Tapak Padri amp Pantai

Jakat Benteng Marlborough Rumah peninggalan Bung Karno Monumen Parr amp Hamilton

Makam Sentot Ali Basya Masjid Jamik Objek wisata di Kabupaten Rejang lebong yaitu

Telaga 7 warna Air terjun amp air panas Suban Bukit kaba Objek wisata di Kabupaten Lebong

yaitu Danau Tes Objek wisata di Kabupaten Bengkulu Utara diantaranya Pantai Lais Pantai

Sungai Suci Air Terjun Kemumu Taman Nasional Kerinci Seblat Air terjun 9 tingkat Danau

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

24

Gedang Peninggalan kerajaan Balai Buntar Objek wisata di Kabupaten Bengkulu selatan

diantaranya Pantai pasar bawah Danau ulu seginim Pantai Muara Kedurang Pantai Gunung

Perak Mutiara Kedurang Air sungai Manna Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

diantaranya Pantai indah Bendungan air manjunto Objek wisata di Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Kaur Pantai linau Objek wisata di Kabupaten Seluma diantaranya Air terjun batu

bekinyau Bendungan seluma Pantai Seluma Objek wisata di Kabupaten Kepahiang

diantaranya Air terjun curug embun kabawetan Kebun teh kabawetan Cagar alam bunga

Rafflesia

Laju Investasi di Sektor Pariwisata mengalami penurunan seperti yang dapat dilihat

pada grafik laju investasi di Propinsi Bengkulu dari tahun 2011-2015

Sumber BDA 2016

Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan

menyeluruh tersebut membuat Provinsi Bengkulu dalam konteks daerah tujuan wisata dapat

dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu

untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara

lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas instansi terkait melalui program multi years

seperti penataan kawasan wisata pantai panjang berupa pembuatan jalan dua jalur jogging

track sea wall sunset deck gazebo revitalisasi objek wisata sejarah panggung terbuka sport

center view tower mess pemda marina dan lain-lain

2011 2012 2013 2014 2015

Target Minimum 10 10 125 15 175

Target Maksimum 1617 125 15 175 20

Realisasi 2043 39 2105 122

05

1015202530354045

Targ

et

dan

Re

alis

asi (

)

Tahun Tinjauan

LAJU INVESTASI

Target Minimum

Target Maksimum

Realisasi

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

25

1) Potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan

sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum

dikelola dengan baik

2) Kondisi dari obyek-obyek wisata itu sendiri infrastruktur yang kurang menunjang serta

belum optimalnya promosi kepariwisataan

3) Rendahnya minat investor ini banyak disebabkan oleh belum diketahuinya secara jelas

seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu dan sejauh mana

dukungan pemerintah secara nyata terhadap pengembangan pariwisata

4) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan

terintegrasi

5) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan

promosi wisata belum optimal

6) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya

7) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah

tangga

8) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha

mikro dan kecil

Dalam Upaya untuk meningkatkan nilai investasi (PMDNPMA) beberapa langkah yang

dapat dilakukan antara lain

Menyederhanakan proses perijinan investasi dengan persyaratan yang seminimal

mungkin

Meningkatkan kegiatan promosi potensi dan peluang investasi

Mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan jembatan pelabuhan bandara listrik

air dll) yang menunjang kegiatan dunia usaha

Menyederhanakan dan memudahkan pemberian kredit untuk usaha UMKM

Meningkatkan jangkauan layanan perbankan ke daerah perdesaan

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

26

MENCARI SOLUSI UNTUK KEBANGKITAN EKONOMI INDONESIA

DI TAHUN 2025

I Gambaran Perekonomian Provinsi Bengkulu di Masa Lalu

Sebelum krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia perkembangan ekonomi

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi

periode 1993-1997 sebesar 547 Namun dampak krisis ekonomi telah menyebabkan

perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi bahkan pertumbuhan ekonomi

menjadi negatif (-627) pada tahun 1998 Kondisi ini menunjukkan bahwa fundamen

perekonomian daerah cukup rapuh terhadap pengaruh eksternal Dampak krisis ekonomi

menyebabkan jumlah pengangguran meningkat dari 379 pada tahun 2000 menjadi 799 pada

tahun 2004

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000 ndash 2004 menunjukan

perkembangan yang signifikan Pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar

535 meningkat 112 dibandingkan dengan tahun 2003 (423) Peningkatan kegiatan

ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti

sebelum krisis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh

meningkatnya konsumsi masyarakat Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah

permasalahan berkenaan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah

investasi diantaranya praktik-praktik ekonomi biaya tinggi dan lemahnya daya saing daerah

terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antar daerah Lemahnya daya saing

tersebut disamping dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas SDM rendahnya penguasaan

teknologi dan penerapan dalam proses produksi juga disebabkan oleh terbatasnya kapasitas

infrastruktur untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi

Perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu bertumpu pada kegiatan pertanian

rakyat di perdesaan dengan produktivitas yang rendah Dua faktor utama yang menyebabkan

rendahnya produktivitas sektor pertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia

(SDM) dan kurangnya infrastruktur baik fisik (sarana dan prasarana produksi transportasi dan

komunikasi) maupun non fisik (kelembagaan pemasaran) Rendahnya Produktivitas sektor

pertanian secara keseluruhan berakibat pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di

perdesaan Kondisi ini akan menghadapi tantangan secara eksternal yaitu situasi persaingan

ekonomi antar provinsi yang semakin runcing akibat makin pesat dan meluasnya proses

globalisasi Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang

murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan Oleh

karena itu ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan produk yang

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

27

mempunyai nilai tambah sehingga ekspor bahan mentah bisa dikurangi dan beralih ke ekspor

barang jadi Oleh karena itu pembangunan perlu difokuskan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan meraih nilai tambah produk di

sektor pertanian

Produktivitas di sektor pertanian masih sangat rendah karena kontribusi PDRB

sebesar 4202 tersebut disumbangkan melalui serapan tenaga kerja 7059 Sektor pertanian

di Provinsi Bengkulu mencakup tanaman pangan peternakan holtikultura perkebunan

perikanan dan kehutanan Pada tahun 2003 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 4202

terhadap PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku Kontribusi tersebut jauh

meningkat dibandingkan pada tahun 2000 2001 dan 2002 yang semuanya berada di bawah

angka 41

II Kondisi Makro Perekonomian di Provinsi Bengkulu

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir telah menunjukkan

pencapaian yang positif dalam beberapa aspek seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar 6806 meskipun masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (6890) Berdasarkan

pada IPM kabupaten hanya Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki

IPM di atas rata-rata provinsi masing-masing 7649 dan 6828

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 5034 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 269 Juta menduduki urutan 28

dari 34 provinsi yang ada Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2015 tumbuh 514 persen

melambat dibanding tahun 2014 sebesar 548 persen

Sementara itu hasil analisis pembangunan wilayah yang diterbitkan Bappenas tahun

2015 persebaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kabupaten dapat

dideskripsikan sebagai berikut Pertama Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi Kondisi ini

menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-

growth pro-job) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum

pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang

menyerap tenaga kerja seperti pertanian perkebunan kelautan dan perikanan Kedua

Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk

kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata -rata tapi pengurangan

pengangguran di atas rata-rata (low growth prondashjob) Hal ini mengindikasikan bahwa

perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

28

pertanian dan perikanan Ketiga Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur terletak di kuadran

III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

provinsi (low growth less prondashjob) Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus

bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu

menyerap tenaga kerja secara lebih besar Keempat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota

Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata tapi

pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth lessndashpro job) Hal ini menunjukan

bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tetapi tidak dapat

menurunkan jumlah pengangguran

Sepanjang tahun 2015 Perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat mengalami

pertumbuhan sebesar 514 (angka sangat sementara) Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan yang terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir serta tercatat melambat bila

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 548 pada tahun 2014

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu relatif tinggi bila

dibandingkan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 479 (angka sangat sementara) pada

periode yang sama Besaran PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku pada tahun

2015 mencapai Rp 5034171769 Faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi

Provinsi Bengkulu dari sisi penawaran adalah melambatnya pertumbuhan sektor pertanian

yang merupakan sektor ekonomi utama di Provinsi Bengkulu

Perbandingan PDRB Provinsi Bengkulu dan

PDB Nasional Tahun 2012 ndash 2015

Tahun

PDRB Provinsi Bengkulu (dalam rupiah) PDB Indonesia (dalam rupiah)

Harga berlaku Harga Konstan

2010

Pertumbu

han

()

Harga berlaku

Harga

Konstan

2010

Pertumbuh

an

()

2012 3620767697 3236303783 683 861570450 772708340 603

2013 4056549015 3432637168 607 954613400 815649780 556

2014 4539275077 3620667891 548 1056581730 856627120 502

2015 5034171769 3806750198 514 1154078980 897693150 479

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi Bengkulu 2015

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2010-2015 kinerja perekonomian

Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Dari PDRB menggambarkan

kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi

lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian

disuatu daerah

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

29

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Bengkulu hingga tahun 2015

masih sangat dominan Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam

perekonomian Provinsi Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya Fenomena itu

terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Provinsi Bengkulu atas

dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya Nilai nominal PDRB sektor pertanian

atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 15436356 Juta Rupiah dan peranannya dalam PDRB

Provinsi Bengkulu sebesar 3066 Kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran

dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 6719759 Juta Rupiah

dengan peran sebesar 1335 Sedangkan sektor terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas

dimana PDRB atas harga berlaku untuk sektor tersebut adalah 30460 Juta Rupiah dan perannya

dalam PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 006

III Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Bengkulu Dalam Jangka Panjang

Didalam RPJM 2016-2021 arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan

akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar Proporsi

pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada

kabupatenkota Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali

gaji ASN sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan

mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada

pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Bengkulu antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan pengurangan kemiskinan eksplorasi potensi

pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa Besarnya dana

yang dikeluarkan untuk masingndashmasing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat

Sementara itu khusus untuk belanja modal pengeluaran belanja modal pada 5 (lima) tahun

mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung

tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

Pembangunan Provinsi Bengkulu pada rentang waktu 2005-2025 harus berlandaskan

kepada kondisi yang ada dan arah pembangunan di masa yang akan datang Untuk mewujudkan

proses pembangunan yang demikian tersebut maka harus diketahui tantangan Provinsi

Bengkulu di masa yang akan datang mulai dari kehidupan sosial budaya sampai dengan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan ekonomi sampai saat ini

meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan masih jauh dari cita-citanya untuk

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat

Persaingan ekonomi secara global baik regional nasional maupun internasional akan terjadi

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

30

pada tahun 2025 Oleh karena itu tantangan besar pada 20 tahun yang akan datang adalah

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan

untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi

ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju

Pembangunan Perekonomian di Provinsi Bengkulu untuk 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran pokok terwujudnya perekonomian yang berdaya saing

tinggi yaitu meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro diupayakan melalui langkah-

langkah sebagai berikut

Pembangunan ekonomi makro diarahkan pada upaya tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar

Rp 833 juta dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak

lebih dari 5 Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif masing-masing daerah menjadi perekonomian yang berkeungggulan

kompetitif Interaksi dengan daerah lain perlu didorong dengan membangun keterkaitan

sistem produksi distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan

dengan prinsip-psinsip dasar mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas

melalui penguasaan penyebaran penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju

ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang

melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik dan mengelola secara

berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor

penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas pariwisata

kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara

efisien modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang

tangguh

investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang

menarik mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian

daerah serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai

sektor jasa termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan

kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar ampu mendukung secara efektif peningkatan

produksi dan daya saing global dengan menerapkan system dan standar pengelolaan sesuai

dengan praktik terbaik internasional yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta

nilai tambah ekonomi daerah dan mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

31

pengembangan SDM dan keprofesian penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan

pengembangan keprofesian tertentu

perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien efektif dan

menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya kelembagaan

perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat

(b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan

produksi dalam negeri (c) meningkatnya perdagangan antar wilayahdaerah dan (d)

terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau

kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal serta perluasan kesempatan kerja Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan

alam budaya dan potensi daerah serta mengembangkan jasa pariwisata

Agenda memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah

dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya memayungi semua kebijakan program

dan kegiatan pembangunan perekonomian yang bertumpu pada industri rakyat dengan

menggali dan mengoptimalkan resource base pertanian perkebunan peternakan perikanan

dan kelautan kehutanan peertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan

akses market baik lokal regional nasional maupun internasional

Perekonomian yang akan dibangun bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat

sedangkan pemerintah berperan sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-

usaha yang dikembangkan oleh rakyat Pembangunan perekonomian tersebut akan mendorong

tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan dan kebutuhan

pokok masyarakat di semua daerah Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu

mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri dan mampu menjamin keberlanjutan usaha

yang dikembangkan

Daya saing perekonomian Provinsi Bengkulu semakin meningkat terutama industri

rakyat berbasiskan sumber daya lokal meliputi pertanian kelautan dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh

mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha makin selarasnya pembangunan

pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan

kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi produktivitas penguasaan dan

penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing

perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri pertanian

kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi

dengan baik Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

32

peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang

efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka

peningkatan perekonomian daerah Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin

berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun

2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang

berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

yang makin rendah Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya

jaringan transportasi pos dan telematika yang handal tercapainya elektrifikasi perdesaan dan

elektrifikasi rumah tangga serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan efisien dan akuntabel sehingga

terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi

hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia terwujudnya rasa adil dan demokratis aman

dan damai bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu terwujudnya tata kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan

netral terwujudnya masyarakat sipil masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang

mandiri dan kokoh menuju Provinsi Bengkulu yang sejahtera adil dan demokratis bertumpu

pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

33

MENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN

PUBLIK PADA MASYARAKAT

Pemukulan Dol dalam Rangka Peresemian Gedung Raflesia dan Acara Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah

Musrenbang Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017

pukul 0900 di Aula Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah dibuka Langsung oleh Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Bapak Ir Fery

Ramli dengan tema ldquoMENGUATKAN KONEKTIVITAS PEDESAAN MELALUI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU GUNA MENINGKATKAN

PEREKONOMIAN DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKATrdquo Musrenbang

Kabupaten Bengkulu Tengah dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah

Pemilihan Kabupaten Bengkulu Tengah Kepala OPD Provinsi Bengkulu atau yang mewakili

Bappeda Provinsi Bengkulu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu

TengahPara Asisten dan Staf Ahli di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala DinasBadanKantor CamatLurah Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah Organisasi

Wanita Perwakilan Kades BPD dan Perempuan Tokoh Masyarakat AsosiasiKadin LSM

BUMD

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

34

Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah

1 Adapun Inti Sambutan dan Arahan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai

berikut

a) bahwa Kabupaten Bengkulu Benteng membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar

untuk mengakomodir seluruh usulan yang masuk Baik itu usulan yang

terangkum dari Musrenbang tingkat kecamatan ataupun usulan

kegiatanprogram yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

se-Kabupaten Benteng

b) Dalam Musrenbang kemarin usulan total diperkirakan membutuhkan anggaran

sebesar Rp 900 miliarrdquo Dari seluruh usulan yang terdata pihak Kabupaten

Bengkulu Tengah akan berupaya keras agar semuanya terakomodir ldquoPada

tahun 2016 APBD Kabupaten Benteng menembus angka Rp 850 miliar dan

mengalami penurunan secara nasional pada tahun 2017 hingga mencapai

Rp760 miliar rupiah Kita harap APBD kembali meningkat dan mampu

mengakomodir berbagai usulan yang masuk

c) Hasil dari Musrenbang inilah yang nantinya akan disusun dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Diprediksi penyusunan RKPD ini

akan tuntas pada bulan Mei 2017 untuk selajutnya menjadi bahan dalam rapat

pembahasan bersama TAPD

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

35

d) Pembangunan jalan-jalan kabupaten dan jalan desa terus dilakukan secara

bertahap Hanya saja pada jalan provinsi memang masih banyak yang

mengalami kerusakan Selain itu kami juga meminta agar dilakukan

pemasangan lampu jalan sepanjang jalan provinsi Selain menekan lakalantas

penerangan jalan akan memperkecil aksi pencurian dan begal

Penyerahan Usulan Program Kegitan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Tahun 2018 pada Gubernur Bengkulu

2 Inti Sambutan dan Arahan Gubernur Bengkulu

1) Tema RKP Tahun 2018 adalah ldquoMemacu Investasi Dan Memantapkan

Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitasrdquo

2) Arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyusunan RKP DAN RKPD

2018 adalah sebagai berikut

A Bahwa dalam penyusunan RKP tahun 2018 ini lebih cepat lebih

berkualitas lebih baik dan kritikal dalam mengejar target RPJMD

B Pada RKP 2018 agar lebih fokus pada 10 prioritas nasional

C Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi

pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

D Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow

function tetapi money follow priority programs Sehingga tidak semua

tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

36

E Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada

manfaatnya bagi rakyatsemua nomenklatur proyek harus jelas misalnya

membeli jaring membeli benih dan seterusnya

3) Visi Gubernur Bengkulu adalah Mewujudkan Bengkulu Yang Maju Sejahtera

Bermartabat Dan Berdaya Saing Tinggi dengan MISI sebagai berikut

A Mewujudkan pemerintahan yang baik bersih transparan dan akuntabel

melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik

B Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

C Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

D Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan

sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

berbasis keunggulan lokal

E Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

F Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan

H Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis berbudaya berkesadaran

wisata dan demokratis

4) Dalam mewujudkan Visidan Misi Gubernur diharapkan terciptanya sinergitas

pembangunan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Provinsi Bengkulu yang

tercermin melalui dukungan atas prioritas Provinsi Bengkulu yaitu

A Bengkulu sehat

B Bengkulu cerdas

C Bengkulu maju

D Bengkulu mapan

E Bengkulu bersih dan profesional

F Bengkulu berbudaya dan berkesadaran wisata

G Bengkulu beriman

3 Seluruh usulan yang disampaikan dan dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten

Bengkulu Tengah Tahun 2018 akan dibahas pada Forum OPD Provinsi Bengkulu

dan akan berlangsung Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 pada

bulan April 2017 mendatang serta akan menjadi acuan proses pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap

hasil rencana pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

37

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Oleh Ria Puspita SP MSi

Peserta sedang mendengarkan materi Rapat Koordinasi Bidang perekonomian dan SDA

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain

pertumbuhan ekonomi Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Berbicara tentang inflasi tentunya kita akan di hadapkan dengan yang

namanya kenaikan harga komoditi-komoditi pokok (daging sapi telur sayur mayur cabai bawang

dan tomat serta beberapa komoditi lainnya ) terutama dalam menjelang bulan ramadhan konsumsi

masyarakat Indonesia akan meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelum atau sesudah

Ramadhan dengan tingginya permintaan akan barang-barang komoditi tersebut tentunya fenomena

inflasi pasti akan terjadi pada setiap bulan Ramadhan tiba

Maka berkenaan dengan hal tersebut bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA Provinsi

Bengkulu mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA pada tanggal 26 April 2017

bertempat diruang rapat bappeda provinsi Bengkulu Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rilis

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

38

BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi Bengkulu untuk menghadapi

inflasi yang akan terjadi pada bulan Ramadhan

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak

Ediarsyah SSos dan di pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE

MSi adapun Peserta yang hadir berasal dari OPD terkait antara lain Biro Administrasi

Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi

Bengkulu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Dinas

Perindustrian dan Perdangangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi

Bengkulu

Arahan dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah SSos

Materi disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapak Drs SULAKSONO

MSi dengan Materi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Pada paparanya di jelaskan

bahwa bulan Maret 2017 Kota Bengkulu mengalami Inflasi sebesar 023 persen Berdasarkan

pemantauan Badan Pusat Statistik di 82 kota di Indonesia 33 kota IHK mengalami inflasi selebihmya

sebanyak 49 kota mengalami deflasi Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 124 persen dan

inflasi terendah di Banjarmasin sebesar 0 01 persen

Inflasi terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

39

Kesehatan mengalami inflasi 062 persen

Bahan Makanan sebesar 059 persen

Perumahan Air Listrik dan Gas sebesar 022 persen

Sandang sebesar 015 persen

Transportasi Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 005 persen

Makanan Jadi Minuman rokok dan tembakau sebesar 004 persen

Dengan inflasi 023 persen pada bulan Maret 2017 ini maka besarnya inflasi tahun kalender

sebesar 143 persen dan juga inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 601 persen

Perkembangan harga barang dan jasa di kota Bengkulu selama bulan Maret 2017 secara umum

tercatat mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari naiknya IHK pada bulan Maret 2017 (IHK

2012=100) sebesar 023 persen angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami

inflasi sebesar 021 persen Tanpa memperhitungkan inflasi angkutan udara maka inflasi kota

Bengkulu di bulan Maret hanya sebesar 023 persen

Diskusi pandu oleh Plt Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Bapak Taupiq Adun SE MSi

NTP Provinsi Bengkulu bulan Maret 2017 tercatat sebesar 9537 yang berarti daya beli petani

di provinsi Bengkulu masih defisit sebesar 463 persen Angka ini lebih tinggi dari NTP bulan

Februari 2017 sebesar 9587 persen atau naik sebesar 052 persen Penurunan nilai tukar pertanian

(NTP) terjadi pada semua subsector kecuali subsector perikanan budidaya

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

40

Total Ekspor Provinsi Bengkulu Februari 2017 mencapai nilai sebesar US$ 3445 juta Nilai

ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 7513 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2017

yang sebesar US$ 1967 juta (month to month) dan mengalami peningkatan sebesar 35226 persen

apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2017 yang mencapai US$ 762 juta (year on year)

Arahan dari Staf Ahli Bidang ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Ediarsyah

SSos Bahwa perlu adanya Kebijakan Pemerintah daerah yang lebih baik untuk menangani masalah

inflasi karena inflasi ini tidak selamanya berakibat buruk salah satunya penyebab Provinsi Bengkulu

miskin karena hanya mengandalkan impor sehinga diharapkan untuk menekan hal ini masyarakat

Bengkulu harus mencintai produk pangan lokal

Dari hasil diskusi Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yang bertujuan untuk

menindaklanjuti rilis BPS bulan April 2017 dalam rangka pengedalian laju inflasi di Provinsi

Bengkulu maka OPD terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi inflasi yang akan

terjadi pada bulan Ramadhan adapun langkah-langkah yang akan dilakukan OPD sebagai berikut

A Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perdangan Dalam Negeri)

Dinas Perdagangan dan Industri telah mengambil langkah untuk menekan inflasi menghadapi

bulan puasa dan lebaran tahun 2017 antara lain

a Menyelenggarakan pasar murah di 10 titik 6 titik di Kota Bengkulu 2 titik di KabSeluma 2

titik di KabBengkulu Tengah

b Pasar Murah Harian Setiap hari sabtu dan minggu 1 kali satiap bulan bertempat di depan

kantor perindustrian dan perdagangan

Program ini berkerjasamaberkoordinasikan dengan Dinas Ketahanan Pangan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP PPI dan Diskop UKM

B Dinas Ketahanan Pangan

a Memantau kebutuhan bahan pokok ketersediaan dan harga (seminggu 2 kali)

b Melakukan bazarpasar murah setiap hari jumat (didepan Kantor DTP)

c Melakukan gerakan tanam cabe

d Kawasan Rumah Pangan Lestaro

e Pekarangan terpadu

f Difersikasi pangan

C Biro Ekonomi

a Biro ekonomi memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah adapun Program TPID sidak pasar

program pasar murah

b Menghimbau agar TPID KabupatenKota Melaksanakan Pasar Murah

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

41

D Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika

a Mengelola WEB yakni wwwbengkuluprovgoid yang berfungsi untuk menyebarkan

informasipublikasi harga pasar

b Untuk publikasi diharapkan dapat merangkul media center sehinga informasi harga pasar

dapat diterima oleh masyarakat

E Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

a Pasar murah yang akan dilakukan H-14 (10 Juni 2017)

b Kebijakan mengatur pola tanam untuk tanaman Cabe dan Padi sehinga diharapkan untuk

menekan harga di ramadhan

c Tambahan Luas Tanaman Cabe 8000 Ha

d Bantuan Polibag

Tanya Jawab Perserta Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Sda

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

42

RAPAT KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

(SIPD) DENGAN KABUPATENKOTA SE-PROVINSI BENGKULU TAHUN

ANGGARAN 2017

Sambutan Sekretaris Bappeda Dra Noni Yuliesti MM sekaligus membuka acara rapat koordinasi

sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda menyampaikan bahwa penggunaan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi yang

valid dan terukur akan memudahkan dilakukannya evaluasi hasil pembangunan dan

pemetaan permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan

pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hal ini

dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi

keuangan daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

43

Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 4 (empat) aspek

informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup tentang kondisi geografis dan

demografi kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan

dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Oleh karena itu Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Namun sejalan dengan telah terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kedepannya SIPD diarahkan untuk (1) Adanya

dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai

legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (2) Peran Provinsi

kepada kabupatenkota dalam mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru

dan (3) Masukan dari Pemerintah Daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka

penyempurnaan elemen data

Narasumber rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Terkait dengan Peningkatan kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional maka SIPD diharapkan sebagai alat

sinkronisasi dan pengendalian serta evaluasi antar dokumen perencanaan antara dokumen

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

44

perencanaan dan penganggaran dan dokumen perencanaan antar level pemerintahan

Sedangkan dalam upaya membangun rumah legal database pembangunan dan menjadi

salah satu instrumen dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk itu dihimbau kepada para peserta

Rakor agar menjadikan SIPD sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan single entry

dan single database pembangunan daerah secara nasional

Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Provinsi

dan KabupatenKota dalam pengelolaan SIPD serta dalam rangka merumuskan elemen data

perurusan agar menjadi dasar penyempurnaan SIPD sekaligus untuk melakukan identifikasi

elemen data SIPD yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah Elemen data

SIPD dimaksud adalah elemen data SIPD saat ini dan elemen data masukan hasil koordinasi

dengan KementerianLembaga teknis terkait yang dibagi ke dalam 32 urusan pemerintahan

Agenda kedepan dengan disempurnakannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

dengan Elemen Data berbasis urusan Pemerintah Daerah Provinsi maupun KabupatenKota

dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sehingga yang

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu saja dengan terus berupaya

meningkatkan sumber daya yang ada melalui bimbingan teknis di Provinsi maupun

KabupatenKota yang diantaranya

1 Laporan realisasi penetapan dokumen rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan

KabupatenKota

2 Melakukan koordinasi melalui forum data Provinsi dan KabupatenKota dengan

melibatkan pejabat terkait untuk memetakan kebutuhan elemen data untuk

perencanaan yang berbasis kepada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan daerah

pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

3 Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

yang membidangi data dan informasi pembangunan daerah di Bappeda dapat

membentuk Unit Pelayanan Teknis Badan Daerah (UPTD) sesuai peraturan perundang-

undangan

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

45

4 Pengunggahan dokumen rencana pembangunan daerah dilakukan melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan untuk pemetaan elemen data

perencanaan berbasis 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintah daerah melalui website

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam

penyamaan persepsi dalam rangka meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan

informasi pembangunan daerah

Peserta rapat koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tahun 2017

Tujuan utama pengelolaan SIPD adalah

1 Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat

mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan

2 Mengoptimalkan pengumpulan pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan

informasi pembangunan daerah dan

3 Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah sebagai dasar

input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

46

Output yang dihasilkan dari pengelolaan SIPD adalah data pembangunan dan

informasi pembangunan Adapun data pembangunan mencakup elemen data provinsi dan

kabupatenkota sementara itu informasi pembangunan memuat 249 analisis yang terdapat

dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan keterisian elemen data Adapun

tugas dari provinsi sebagai pembina dan pengawas kabupatenkota yang berada

diwilayahnya adalah mengkoordinasikan dan membantu kabupatenkota agar dapat

menginput data sesuai dengan kelompok dan jenis data semaksimal mungkin

Materi dari Narasumber

1 Materi Bina Bangda tentang ldquoPenyempurnaan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerahrdquo

Penyempurnaan Database dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 32

urusan data konkuren

A Data Umum

1 Demografi

2 Geografi

3 Pemerintahan

B Sosial Budaya

1 Kesehatan

2 Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

3 Kesejahteraan Sosial

4 Agama

C Sumber Daya Alam

1 Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Peternakan Perkebunan

2 Pertambangan dan Energi

3 Lingkungan Hidup Tata Ruang dan Pertanahan

D Infrastruktur

1 Perumahan dan Pemukiman

2 Pekerjaan Umum

3 Pariwisata POS Telekomunikasi dan Informatika

4 Perhubungan dan Transportasi

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

47

E Ekonomi

1 Industri Perdagangan Pengembangan Usaha Nasional Lembaga Keuangan dan

Koperasi

2 BUMD Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah

F Keuangan Daerah

1 Pengelolaan ASET atau Barang Daerah

2 Ekspor Produk Domestik Regional Bruto

3 Ringkasan APBD

4 Dana Perimbangan

5 Pinjaman Daerah

6 Pajak Daerah

7 Retribusi Daerah

G Politik hukum dan Keamanan

1 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

2 Hukum

3 Keamanan Ketertiban Masyarakat

H Insidensial

1 Bencana Alam

2 Penyakit Menular

3 Pencurian Ikan

4 Kebakaran Hutan

5 Pencurian dan Penyelundupan Kayu

Delapan kelompok data yang terdiri dari data umum sosial budaya sumber

daya alam infrastruktur ekonomi keuangan daerah politik hukum dan keamanan

insidensial diuraikan ke dalam 31 jenis data dan 2691 elemen data SIPD menampung

data numerik terutama yang terkait dengan Pembangunan daerah dan mengolahnya

menjadi informasi pembangunan dan Diolah ke dalam Aspek Informasi

1 Geografi dan Demografi

2 Kesejahteraan Masyarakat

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

48

3 Pelayanan Umum

4 Daya Saing Daerah

Diolah ke dalam Aspek Informasi sesuai Pasal 392 UU 232014 dan di entry berdasarkan

Urusan

1 Kondisi Geografis

2 Demografi

3 Potensi Sumber Daya

4 Ekonomi dan Keuangan Daerah

5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

6 Aspek Pelayanan Umum

7 Aspek Daya Saing Daerah

Awalnya sebanyak 1084 elemen data Tahun 2012 berubah menjadi 3034

elemen data kemudian Tahun 2015 berubah lagi menjadi 2691 elemen data dan Tahun

2017 menjadi 3077 elemen data Penyempurnaan Database Existing terdiri dari 8

kelompok data 31 jenis data dan 2691 Elemen Data sedangkan current terdiri dari 3

Kelompok Data yaitu Urusan Wajib Urusan Pilihan dan Data Umum 34 Jenis data

terdiri dari 32 jenis data urusan pemerintahan 1 jenis data umum geografi dan 1 jenis

data umum administrasi pemeritahan serta elemen data sebanyak 1527 Variabel Data

1081 Elemen Data 335 Sub Elemen Data 134 Sub-Sub Elemen dengan Total sebanyak

3077 elemen data

Penyempurnaan Aplikasi

Desain Tampilan

Dalam penyempurnaan desain tampilan SIPD tampilan SIPD tahun 2017 sudah

menggunakan teknologi responsive web design untuk mendukung kebutuhan akses dari

mobile device

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

49

Tampilan halaman dashboard Aplikasi SIPD yang baru

Pembatasan Otoritas Akses

bull Pada SIPD 2013 pembatasan akses hanya pada halaman input data

bull Pada SIPD 2017 hampir semua halaman di batasi akses yang tidak di batasi akses

hanya beberapa halaman seperti Partisipasi masyarakat Agenda Kegiatan dan FAQ

Manajemen User

bull Pada SIPD 2013 untuk user di bagi menjadi 3 level user diantaranya level Admin

level Propinsi dan Level Kabupaten

bull Pada SIPD 2017 untuk user di bagi menjadi 5 level user diantaranya level Admin

level Propinsi Level Kabupaten level SUPD serta level SKPD

Validasi Inputan Data

Untuk menghindari dalam kesalahan penginputan data SIPD tahun 2017 di

lengkapi dengan sistem validasi data jenis data yang bisa dimasukkan di batasi 0-9

koma () dan na Kini penginputan data dilakukan per elemen data agar data yang

diinput lebih valid dan mendetail

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

50

Pada halaman utama SIPD tahun 2013 terdiri dari 10 menu yaitu

1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Data Pembangunan

3 Informasi Pembangunan

4 Analisa Elemen

5 Capaian Pembangunan

6 Emonev SIPD

7 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

8 Partisipasi Masyarakat

9 Pemetaan Urusan

10 Agenda

Pada halaman utama SIPD tahun 2017 terdiri dari 4 menu

1 Menu Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada menu ini terdiri dari 3 sub

menu yaitu Input data Data analisa dan perbandingan data

2 Menu Perencanaan Pembangunan Daerah pada Menu ini berisikan 4 Sub menu

yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah E ndash Planning E - Budgeting dan E -

Monev

2 Menu Partisipasi Masyarakat

3 Menu Forum Layanan

Harapan Penyelenggaraan SIPD ke Depan adanya dukungan dan komitmen

Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legal database dalam perencanaan

pembangunan daerah dan nasional peran Provinsi kepada kabupatenkota dalam

mensosialisasikan elemen data pada aplikasi SIPD yang baru dan masukan dari

pemerintah daerah terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen

data

2 Materi dari BPS tentang ldquoData dan informasi statistik bagi perencanaan

pembangunan daerahrdquo

Peran data dan informasi statistik pembangunan data amp informasi statistik

pembangunan sebagai one stop service

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

51

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan

dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana resiko dan hambatan yang

dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan

Data yang dibutuhkan adalah data yang bersifat resmi konsep kualitas yang

jelas terdapat ukuran kualitas yang jelas solusi peningkatan kualitas data menjelaskan

tanggung jawab dan fungsi prosedur yang jelas dan dapat digunakan secara

berkesinambungan

Solusinya adalah adanya data yang berbentuk legal menetapkan dimensi

kualitas data indikator dan metrik yang sama adanya nilai batas menetapkan

pelaksana manajemen kualitas data dijelaskan dalam dokumen policy tersedia

formulir input dan output yang dapat digunakan kembali

Tiga jenis statistik menurut UU No 16 Tahun 1997 adalah Statistik Dasar yaitu

Statistik yang pemanfaatannya ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas baik

bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala

nasional makro (Pasal 1 butir 5) Statistik Sektoral yaitu Statistik yang

pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam

rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Pasal 1 butir

6) Statistik Khusus yaitu Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dunia usaha pendidikan sosial budaya dan kepentingan lain

dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 butir 7)

Indikator yang terdapat didalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) seperti angka partisipasi sekolah rasio gurumurid angka putus

sekolah (APS) SDMI Rasio dokter per satuan penduduk Rasio permukiman layak

huni Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tangga pengguna listrik Rasio

KDRT maka data data strategis dari BPS yang dapat digunakan adalah data

kemiskinan Inflasi PDRB Indek Pembangunan Manusia

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

52

Atau data yang dihasilkan BPS melalui Survei BPS Selain Sensus yaitu

1 Potensi Desa (Podes)

2 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan Modul yang berbeda setiap 3

tahun sekali (Modul Pendidikan Perumahan dan Konsumsi)

3 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

4 Survei Industri Besar Sedang

5 Survei Harga Konsumen Kota IHK

6 Survei Harga Pedesaan

7 Survei Niaga dan Jasa

8 Survei Perilaku Anti Korupsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimput data di SIPD yaitu

Sumber data harus jelas dan gunakan secara berkesinambungan Samakan satuan

yang digunakan antara sumber data dan SIPD Perhatikan penggunaan titik atau

koma dalam sistem program entry SIPD dan jangan salah menginput data

Hasil evaluasi pada data tahun 2010

Data luas kabupatenkota jika dijumlahkan seharusnya sama dengan luas

provinsi

Belum seluruh kabupatenkota menginput data kecuali Kota Bengkulu

Bengkulu Selatan Bengkulu Utara

1 Tanya jawab

Bappeda Kepahiang

Pertanyaan Apakah akun yang diakses bisa secara keseluruhan untuk semua urusan

ada data perurusan yang sudah tidak termasuk ke dalam urusan kabupatenkota

Sedangkan jumlah elemen data yang diakses sudah bukan menjadi kewenangan

kabupatenkota lagi jadi untuk keterisian data agak cendrung menurun karena

proses pengaksesan data terkendala dengan adanya perpindahan kewenangan

Tanggapan untuk satu akun satu urusan jadi passwordnya cuma Bappeda Provinsi

yang bisa merubah sedangkan admin cuma satu dipegang oleh masing-masing OPD

Pada tahun 2017 SIPD menekankan penggunaannya lebih mengarah terhadap

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

53

perencanaan bukan untuk tingkat keterisian data lagi seperti tahun-tahun

sebelumnya Kalau masalah kewenangan memang menjadi kendala sekarang karna

lagi dalam penyusunan RPP dengan keluarnya RPP ini nanti akan ada regulasi untuk

kewenangan

Bappeda Bengkulu Utara

Pertanyaan Terkait dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 masalah keterkaitan

data bukan lagi sektoral tapi sudah perurusan Dengan dilema data dari satu sisi susah

untuk mendapatkan data dari OPD Terkait dengan data yang sifatnya series ketika

diseris 2 tahun saja susah apa lagi kalau diseris selama 5 tahun sekali Terkait dengan

masalah data dari BPS yang dibutuhkan selalu terlambat dirilis padahal Bappeda

sangat membutuhkan untuk penyusunan RKPD jadi dimohon kepada BPS untuk bisa

lebih cepat sharing data dengan Bappeda

Tanggapan Bangda kalau masalah Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 sekarang lagi

dalam masa revisi jadi sambil menunggu revisi selesai kita melakukan pengembangan

terhadap aplikasi Data tidak semuanya harus diisi kalau memang datanya tidak ada

Apa yang menjadi dilema didaerah juga menjadi dilema di Bina Bangda

Tanggapan BPS Untuk kabupaten kota harus sering melihat di website Untuk 2017

data BPS lebih kepada tahun 2016 atan N-2 data kondisi di tahun 2016 Data PDRB

triwulan hanya provinsi yang dapat di hitung lebih dahulu karena untuk

kabupatenkota harus dilakukan perhitungan sendiri terlebih dahulu Invlasi dan data

PDRB selalu update untuk data lain masih data 2016 Bappeda kabupatenkota harus

lebih banyak berkomunikasi dengan BPS Jika ada permasalahan dalam berkomunikasi

dengan BPS kabupatenkota dapat langsung berkomunikasi dengan BPS Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pertanyaan sudah beberapa kali data perdagangan dalam dan luar negeri khususnya

mengenai ekspor impor disaat BPS mencetakmerilis data dari Dinas terjadi perbedaan

angka antara yang dikeluarkan Dinas Perindag dengan data yang dirilis oleh BPS

perbedaan dari angka tersebut sangat jelas terlihat antara Perindag dengan BPS

Tanggapan BPS secara umum data pada BPS selalu di upload di website jika telah rilis

Jika melihat dari data yang dirilis sudah selalu sesuai dengan data yang ada selalu

melakukan forum data di forum data tersebut kita dapat mengundang dan melakukan

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)

54

pertemuan melalui website dan teknologi pertemuan dengan OPD BPS memang

tidak menyediakan data yang terkonvensi sesuai dengan format SIPD tetapi data yang

ada di BPS dapat di konversikan sesuai dengan format SIPD Jika kabupatenkota lain

dapat terisi maka kabupatenkota seharusnya dapat terisi juga karena di Bengkulu

Dalam Angka itu mencakup se-provinsi Bengkulu Harus dapat mengoptimalkan

website BPS

Foto bersama dengan Narasumber Bapak Bagus Agung Herbowo ST MT Kasubdit Partisi Masyarakat

dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Binda Bangda

2 Langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan

Pengumpulan data dan Penginputan data yang telah dibagikan pada OPD paling

lambat disampaikan 2 (dua) minggu setelah rapat Koordinasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) dengan KabupatenKota Se-Provinsi Bengkulu Tahun

2017

Akan dilaksanakannya Sosialisasi SIPD pada KabupatenKota dalam rangka

Penyempurnaan dan Pemahaman dalam penggunaan Aplikasi SIPD

(Oki Sumbogo JFP)