upaya badan narkotika nasional provinsi sulawesi …
TRANSCRIPT
i
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI
SELATAN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DIWILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Oleh :
Nurlinda
105431102016
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2020
i
i
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
iv
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : NURLINDA
NIM : 105431102016
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi
Selatan
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji
adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila
pernyataan ini tidak benar.
Makassar, November 2020
Yang membuat pernyataan
Nurlinda
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
v
SURAT PERJANJIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : NURLINDA
NIM : 105431102016
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi
Selatan
Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:
1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan
menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan
pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia
menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Demkian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.
Makassar, November 2020
Yang membuat pernyataan
Nurlinda
Mengetahui
Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Dr.Muhajir,M.Pd
NBM.998861
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Jangan pernah menunggu waktu besok untuk menyelesaikan sesuatu karena
waktu tidak akan menunggumu”
Kupersembahkan karya ini untuk :
Kedua orang tuaku, saudaraku, dan sahabatku,
Yang telah memberikan Motivasi dan doanya dalam mendukung penulis
mewujudkan harapan menjadi kenyataan.
Almamaterku Tercinta Universitas Mhammadiyah Makassar
vii
ABSTRAK
Nurlinda, 2020. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar. Di Bimbing Oleh Bapak A.Rahim Sebagai Pembimbing I dan
Bapak Auliah Andika Rukman Sebagai Pembimbing II.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk
mengetahui kendala apakah yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber
data dari penelitian ini adalah Kabid pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,
kasi pencegahan bidang P2M, penyidik pemberantasan, penyuluh narkoba dan plt
kasubag perencanaan. Dan Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan
analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Badan
Narkotika Nasional selama ini sudah maksimal namun masalah narkoba
disulawesi selatan sangat kompleks sehingga aparat Badan Narkotika Nasional
Provinsi sebagai garda terdepan kurang efektif didalam melakukan tugasnya
dikarenakan maraknya penyalahguna narkoba saat ini. Sedangkan proses dalam
mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan penyuluhan dan
memberikan edukasi pemahaman tentang bahaya narkoba, melakukan sosialisasi
baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi seperti youtube, dan
media cetak.
Kata Kunci : Narkotika, Pencegahan, penyalahguna, BNN
viii
ABSTRACT
Nurlinda, 2020. The Role of the National Narcotics Agency of South Sulawesi
Province on Drug Abuse Prevention in South Sulawesi Province. Thesis,
Pancasila and Citizenship Education Department, Teacher Training and Education
Faculty, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Mr. A. Rahim as
Supervisor I and Mr. Auliah Andika Rukman as Supervisor II.
The purpose of this study was to determine and analyze the efforts of the National
Narcotics Agency of South Sulawesi Province to prevent drug abuse in the South
Sulawesi Province and to find out what obstacles the South Sulawesi Province
National Narcotics Agency encountered in preventing drug abuse.
This type of research is a qualitative descriptive study. The data sources of this
study were the Head of Prevention and Community Empowerment, the P2M
section prevention section, eradication investigators, drug instructors and Plt Head
of Planning Subdivision. And the method of data collection is done by means of
interviews, observation and documentation. Then, the data processing and
analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction,
data presentation, and conclusion drawing.
The results of this study indicate that the efforts made by the National Narcotics
Agency have been maximized but the drug problem in South Sulawesi is very
complex so that the Provincial National Narcotics Agency officials as the front
line are less effective in carrying out their duties due to the prevalence of drug
abusers today. Meanwhile, the process of preventing drug abuse is by providing
education and understanding about the dangers of drugs, conducting socialization
both face to face and through information media such as YouTube and print
media.
Keywords: Narcotics, Prevention, abusers, BNN
ix
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala
karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
penyususnan Skiripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah
cerahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam, Kepada
keluarganya, para sahabatnya hingga kepada ummatnya yang senantias aselalu
berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana pada program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Judul yang penulis
ajukan adalah “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan”.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa
kepada kedua Orang tua saya Ayahanda Muhammad dan Ibunda Sanna tercinta
atas segala Doa dan dukungan yang tak terhingga yang selalu tercurah untuk
keberhasilan ananda. Dr. A. Rahim, S.H.,M.Hum dan Auliah Andika Rukman,
S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing II Skeipsi penulis,
terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan
dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
Terima kasih juga kepada Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rector
Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, M,Pd., Ph.D. Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
x
memberikan pengetahuan pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis
sebagai bekal untuk menyonsong masa depan. Dr. Muhajir, M,Pd. Selaku Ketua
Prodi Ketua Prodi Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), staf Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Teruntuk kedua kakakku tercinta Muliana S.Kom dan
Nursyamsi S.Farm yang selalu memeberi motivasi sera mendoakan
keberhasilanku. Dan teruntuk teman-temanku Tenri Sannah S.Pd, Indri Pratiwi,
Aprilia Wulandari tercinta, yang telah bersedia mendoakan, menjadi penyemangat
dan menjadi bahu sandaran ketika penulis terbentur batu sandungan dan tdak
menemukan titik terang dan doa yang senangtiasa dipanjatkan peneliti.
Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik
secara langsung maupun tidak langsung yang turut memberikan dukungan dan
doa dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala
memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan
Selanjutnya saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang
hati.Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu Wata’ala penulis serahka
nsegalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umunya
bagi kita semua.
Makassar, November 2020
Nurlinda
x
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... ................. i
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ................. ii
LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................... ................. iii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................ ................. iv
SURAT PERJANJIAN ............................................................................... ................. v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................. ................. vi
ABSTRAK ................................................................................................... ................. vii
KATA PENGANTAR ................................................................................. ................. ix
DAFTAR ISI ................................................................................................ ................. xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... ................. xiii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... ................. xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................... ................. 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ ................. 6
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. ................. 6
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... ................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori ..................................................................................... ................. 8
1. Pengertian Narkotika .................................................................... ................. 8
2. Penyalahgunaan Narkoba ............................................................................... 15
3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ......................................... ................. 18
4. Badan Narkotika Nasiona ............................................................. ................. 27
xii
B. Kerangka Pikir ................................................................................. ................. 30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian .................................................................................. ................. 32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................. ................. 32
C. Sumber Data ...................................................................................... ................. 33
D. InformanPenelitian ............................................................................ ................. 33
E. Instrumen Penelitian .......................................................................... ................. 34
F. TeknikPengumpulan Data ................................................................. ................. 35
G. TeknikAnalisis Data .......................................................................... ................. 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitia .................................................... ................. 40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan...................................................... ................. 47
1. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ........................................ ................. 47
2. Kendala-Kendala yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi ..................................................................................... ................. 53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ....................................................................................... ................. 58
B. Saran .................................................................................................. ................. 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir .................................................................................. 31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNNP ......................................................................... 47
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.1 Surat Keterangan Selesai Penelitian ............................................... 63
Lampiran 1.2 Surat Keterangan Wawancara ........................................................ 64
Lampiran 1.3 Lembar Observasi .......................................................................... 65
Lampiran 1.4 Pedoman Wawancara ..................................................................... 66
Lampiran 1.5 Lampiran Nama-Nama Informan ................................................... 67
Lampiran 1.5 Kantor BNNP Sulawesi Selatan ..................................................... 68
Lampiran 1.6 Visi dan Misi BNNP Sulawesi Selatan........................................... 68
Lampiran 1.7 Stuktur Organisasi BNNP Sulawesi Selatan ................................. 69
Lampiran 1.8 Tugas, Fungsi dan Wewenang BNNP ........................................... 69
Lampiran 1.9 Wawancara dengan Plt Kasubag Perencanaan ............................... 70
Lampiran 1.10 Wawancara dengan Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat ....................................................................................... 71
Lampiran 1.11 Wawancara dengan Kasi Pencegahan ......................................... 72
Lampiran 1.12 Wawancara dengan Penyidik Pemberantasan .............................. 73
Lampiran 1.13 Wawancara dengan Penyuluh Narkoba ........................................ 74
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan
pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan
apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan
seksama. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu
permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat
menyebabkan rusaknya moral bangsa.
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman bagi
masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk
badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan
bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba
dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang
Nomor 9 tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-
Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian di revisi
kembali dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.
Salah satu permasalahan serius saat ini adalah masalah
penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan
narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 13 UU
Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau
1
2
Menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah
kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara
terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang
sama dan apabila penggunaan dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Provinsi Sulawesi Selatan salah satu wilayah yang tingkat
penyalahgunaan menempati peringkat ke enam secara nasional dalam hal
peredaran di tiga kabupaten yaitu kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Pare-Pare.
Dari catatan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang peneliti dapatkan yang
menjalani rehabilitasi sejak 3 Tahun terakhir di mana 2017 sebanyak 198
klien, 2018 sebanyak 1.336 klien, dan tahun 2019 sebanyak 1.334 klien.
Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkotika tersebut maka
diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam
menangani permasalahan narkotika tersebut. Masalah penyalahgunaan
narkotika di Sulawesi selatan saat ini sudah sangat memprihatinkan, hal ini
terlihat dengan semakin banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika
dari semua kalangan yang terus meningkat. Jika dilihat dari tingginya kasus
penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Sulawesi selatan yang
bahkan diketahui pemerintah telah mendirikan badan yang bertugas langsung
dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan bahkan telah bekerja sama
dengan pihak pemerintah terkait.
Pemerintah terus berupaya dalam penanggulangan kejahatan yang
mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkotika
3
Nasional, pendidikan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang
telah ditetapkan yang tercantum dalam keputusan presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional.
Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-
kementrian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab
kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di
Ibu kota Negara, sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih
baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika.
Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak
pidana narkotika sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional terdapat didalam pasal 2 ayat (1) yang
salah satu perannya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prokusor narkotika. (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional).
Perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan
semakin serius, maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak dapat bekerja
optimal dan kurang mampu menghadapi permasalahan narkotika di berbagai
daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan
nomor 83 tahun2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK),
4
yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN,
BNNP,BNNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi
dan Kabupaten/Kota yang masing-masaing bertanggungjawab kepada
Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Terkait dengan maraknya kasus narkotika di Sulawesi Selatan maka
diperluka perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam
menangani permasalahan narkotika tersebut. Keberadaan BNN Provinsi
Sulawesi Selatan diharapkan menjadi Badan Narkotika yang mampu
menanggulangi dan dapat menjadi wadah berbagai masalah narkotika yang
dapat diperhatikan lebih fokus. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika memerlukan pemecahan bersama, melibatkan seluruh
pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat yang merupakan
ancaman bagi kita semua.
Dari observasi yang peneliti lakukan di Badan Narkotika Nasional
Provinsi (BNNP) pada bulan Juni 2020 yang sempat peneliti lakukan bahwa
Badan Narkotika Nasional Provinsi sendiri telah melakukan tugas pokoknya
menanggulangi permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi
pencegahan narkoba dilingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi,
maupun di lingkungan masyarakat umum,serta mengadakan kerja sama
dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi
permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi yang dilakukan Badan Narkotika
Nasional Provinsi masih belum secara optimal dikarenakan masih banyak
pengguna atau pengedar gelap yang masih banyak di luar sana yang belum
sadar apa yang mereka lakukan.
5
Adapula penelitian yang dilakukan oleh Imran (2014) yang berjudul
“Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dikalangan Remaja
Kota Makassar”.Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana upaya program
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika (P4GN) walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun
secara kuantitas belum efektif.
Melihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang telah
diangkat untuk diteliti dan juga tingkat kriminalitas di Provinsi Sulawesi
Selatan sangat tinggi dan juga memungkinkan banyaknya pihak-pihak tidak
bertanggung jawab dalam penyalahgunaan narkoba, pada kasus-kasus
sebelumnya sudah banyak meringkus mengenai pengedar narkoba diwilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik akan isu
fenomena penyalahgunaan narkoba maka dari itu peneliti tertarik mengangkat
sebuah judul “UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DIWILAYAH PROVINSI SELAWESI SELATAN”
6
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis
merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencegahan penyalahgunaan
narkoba?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba
di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk Mengetahui kendala apakah yang ditemui oleh Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Masyarakat
dan Pembangunan.
2. Secara Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada
semua pihak termasuk termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi
7
Sulawesi Selatan dan kalangan akademis serta masyarakat yang memiliki
perhatian serius dalam bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Khususnya
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Narkoba
1. Pengertian Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam
pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik
sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penururnan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.
“Narkoba hanyalah istilah yang menjelaskan Narkotika (Nar),
Psikotropika (Ko), dan bahan adiktif (Ba). Selain narkoba, sering
disebut pula sebagai Napza (Narkotika,Psikotropika dan Zat adiktif).”
(Awet, 2016:9).
NAPZA adalah singkatan dari narkotika psikotropika dan zat adiktif
lainnya.NAPZA ini kadang kala disebut juga dengan istilah NARKOBA”
singkatan dari narkotika dan obat berbahaya.NAPZA maupun NARKOBA
dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang
masyarakat kita tanpa mengenal umur dan pekerjaan.
Narkoba atau NAPZA adalah zat atau bahan yang berbahaya yang
mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran,
perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari pengguna obat
ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau
bahan ini. Adapun beberapa yang termasuk narkoba atau NAPZA yaitu:
8
9
a. Narkotika
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun
bukan dari tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat
menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU
RI NO.22/1997). Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu:
Golongan I : Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi
ketergantungan sangat tinggi, contohnya cocain, Ganja, dan Heroin.
Golongan II : Narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan
sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi contohnya, morfin, petidin
Golongan III : Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya
banyak dipergunakan untuk terapi serta dipergunakan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan
ringan contohnya, codein.
b. Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan
khas pada aktifitas mental dan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:
Golongan I : Psikotropika yang di pergunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom
ketergantungan kuat, contoh: Extasi
10
Golongan II : Psikotropika yang di pergunakan untuk pengobatan dan
dapat dipergunakan sebagai terapi serta tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh:
Amphetamine
Golongan III : Psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak
digunakan sebbagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan memiliki sidrom ketergantungan sedang, contoh:
Phenobarbital
Golongan IV : Psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan
banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan ringan, contoh:
Diazepem, Nitrazepam
c. Zat Adiktif
Zat Adiktif adalah zat yang berpengaruh psikoaktif diuar narkotika dan
psikotropika meliputi:
1) Minuman beralkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang
berfunsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan
secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika maka
akan memperkuat pengaruh didalam tubuh. Ada tiga golongan
minuman beralkohol yaitu:
Golongan A : Kadar etanol 1-5%
Golongan B : Kadar etanol 5-20%
Golongan C : Kadar etanol 20-45%
11
2) Inhalasi : Adalah gas hirup dan solven (zat pelarut ) mudah
menguap berupa senyawa organik yang dapat diberbagai
barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagainya
3) Tembakau : Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung
nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat.
Pengguna narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang dapat
menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan
terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak.
Gangguan pada sistem neuro transmitter akan menyebabkan terganggunya
fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan, mood dan emosi),
psikomotor (perilaku) dan aspek sosial.
Seseorang pecandu narkoba semakin lama pengguna narkoba akan
membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi dapat merasakan efek yang
sama. Inilah yang membuat pecandu narkoba ingin lagi dan ingin lagi
karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung
bersifat pasif karena secara tidak sengaja narkoba memutus saraf-saraf
dalam otak. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan maka lambat laun
organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka
pengguna akan overdosis dan akhirnya kematian
.(https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/)
Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa yunani narkoun, yang
berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.Pada dasarnya narkotika
memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan
dan pengobatan serta berguna bagi penelitian, ilmu pengembangan farmasi atau
12
farmakologi itu sendiri.Sedangkan, dalam bahasa Inggris Narcotic lebih mengarah
ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.
Bahaya menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan
dapat menyebabkan adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).Adiksi adalah
suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga menderita
kehilangan kontrol terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah
terlibat pada penyalagunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran
(dosis) yang normal, lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan setelah
biasa menggunakan narkotika, kemudian menimbulkan efek yang sama
diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini
berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.
Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu:
1) Narkotika Golongan I
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada
pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yaitu narkotika Golongan I dilarang
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah
terbatas Narkotika Golonga I dapat dipergunakan untuk kepentingan
perkembangan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta
reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan mentri atas
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.Antara lain sebagai
berikut :
1) Tanaman Papaver Somniferum L dan bagian-bagiannya termasuk
buah dan jeraminya, kecuali bijinya
13
2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari
buah tanamanPapaver Somniferum L yang hanya mengalami
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa
memperhatikan kadarmorfinnya.
3) Opium masak terdiri dari :
a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu
rentetan pengolahan khususnya pelarutan, pemanasan dan
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain,
dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok
untuk pemadatan.
b. Jicing,sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxlyondari keluarga
Erythroxylaceaetermasuk buah dan bijinya.
5) Daun koka, dan yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxlyon dari keluarga
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau
melalui perubahan kimia.” (Syahrizal 2013).
2) Narkotika Golongan II
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku,
baik alami maupun sisntesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur
dengan praturan mentri.
“Narkotika yang berhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: Alfasetilmetdaol,
Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfetanil, Alliprodina,
Anileredina, Asetilmetadol, Benzetedin, Benzilmorfina, Morfi,
Morfina-N-Oksida, Morfin metobromida dan turunan morfina
nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-
oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.” (Syahrizal
2013).
a. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam
terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.Antara lain seperti :
Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etimorfina
14
(3-etil morfina), Kodeina (3-metil morfina), Nikodikodina, (6-
nikotinildihidrokodeina), Nikokodina ( 6-nikotinideina), Norkodeina ( N-
demetilkodeina), Polkodina Morfoliniletilmorfina, Propiram ( N-1-metil-2-
iperidinoetil-N-2piridilpropionamida), uprenorfina, Garam-garam dan
Narkotika dalam golongan tersebut diatas, campuran atau sediaan
difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika, campuran atau sediaan
difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.
Pengaruh pemakaian narkoba berbeda pada setiap orang tergantung
berapa banyak yang digunakan, cara pemakaian, berapa sering menggunakan
dan bagaimana kondisi badan yang bersangkutan. Pengaruh yang dapat
ditimbulkan :
1) Jangka Pendek
a. Kenikmatan sesaat: Menghilangkan stress, perasaan gembira terus dan
bebas
b. Menghilangkan rasa sakit: narkoba bias menghilangkan rasa sakit,
rasa lapar, dan keinginan bercinta.
c. Penurunan fungsi tubuh: sulit bernafas, tekanan darah dan jantung
menjadi lemah, pupil mata mengecil.
d. Mengantuk: jika dosis meningkat, pemakai merasa hangat, berat dan
sering mengantuk
2) Jangka Panjang
a. Narkotik: Gangguan haid, kekebalan tubuh menurun, masa bodoh,
mengganggu pertumbuhan janin dalam kandungan.
b. Ekstasy: denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak, stoke
15
2. Penyalahgunaan Narkoba
Pasal 1 ayat (15) dalam Undang-Undang Narkotika Penyalahguna
adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan
hukum.Penyalagunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku
dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika,
psikotoropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya.Penyalagunaan
NAPZA umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang
kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalagunaan NAPZA pada diri
seseorang juga bsa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan
pecandu NAPZA, Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan
atau menyalahgunakan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1
ayat (13) Undang-Undang Narkotika). (LN.2009/NO.143,LTN NO. 5062, LL
SETNENG:58)
Penyalagunaan NAPZA Jika tidak dihentikan dapat menyebabkan
kecanduan, ketika kecanduan dialami juga tidak mendapat
penanganan, hal itu menyebabkan kematian akibat overdosis.
Penanganan penyalagunaan NAPZA terutama yang sudah mencapai
fase kecanduan akan lebih baik dilakukan segera. Dengan mengajukan
rehabilitas atas kemauan dan kehendak sendiri, pasien yang telah
mengalami kecanduan NAPZA tidak akan terjerat tindak
pidana.Bentuk penyalagunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA
dalam jumlah yang berlebihan, secara berkala atau terus menerus,
berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani,
mental dan kehidupan sosial.(Irwan 2007).
Ketergantungan NAPZA dapat ditandai dengan :
a) Keinginan kuat untuk memakai NAPZA
b) Tidak dapat mengendalikan pemakaiannya
c) Toleransi dosis makin tinggi
d) Gejala putus zat
16
e) Tidak dapat menikmati kesenangan hidup lain
Para pengguna obat terlarang mempunyai alasan sederhana, yakni
ingin mencoba karena tergiur dengan tawaran-tawaran yang datang dari
sesame teman yang usianya lebih tua dari yang calon korban (narkoba)
mereka ini jarang karena ada unsure paksaan atau ancaman. Masa yang paling
kritis untuk pertama kali pakai terdapat beberapa pendekatan masalahnya :
1) Legal Appoach
Ada dua jenis NAPZA yaitu legal dan illegal.Menjual atau
mengomsumsi kopi, tembakau atau minuman keras adalah legal.Sedangkan
menjual atau mengomsumsi ganja, kokain, herion, shabu-shabu, dan ecstasy
merupakan barang ilegal .Obat penenang atau obat tidur, morfin hanya legal
bila diperoleh melalui resep dokter untuk tujuan pengobatan.
2) Noral Approach
Menggunakan NAPZA tertentu adalah perbuatan yang tidak sesuai
dengan ajaran agama.Oleh karena itu penggunaan NAPZA tertentu dinilai
imannya kurang kuat, dan karenanya harus diperkuat dengan menekuni
agamanya masing-masing.
1) Public healt/medical approach
Penyalagunaan NAPZA mirip dengan penyakit menular dimana ada
tiga unsur penting sampai bias terjadinya penularan yaitu, adanya faktor
lingkungan keluarga dan pergaulan (factor kebersihan lingkungan pada
penyakit menular). Oleh karena itu pencegahannya ditunjukan kepada
pembinaan individu, pemusnahan jalur ilegal atau NAPZA, dan membina
17
lingkungan keluarga, sekolah dan tempat kerja supaya sehat mental, sejahtera
dan harmonis.
2) Psychosocial approach
Penyalagunaan NAPZA lebih sebagai masalah manusia faktor manusia
adalah yang sentral dan karenannya pencegahannya lebih dititik beratkan pada
pembinaan individu dengan memahami lebih dulu apa makna NAPZA bagi
setiap individu pemakai NAPZA.
3) Socio-cultural approach
Penyalagunaan NAPZA dipandang sebagai suatu penyimpangan
perilaku yang merugikan pengguna itu sendiri maupun masyarakat
sekitarnya.Penyimpangan perilaku ini sebagai akibat kondisi socio cultural
tertentu seperti urbanisasi, industrialisasi, perumahan kumuh, dan
pengangguran.
Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik,
psikis dan sosial seseorang.Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling
berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan
mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak
mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa
keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini
juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang
tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan perilaku-perilaku menyimpang
lainnya.Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan,
persepsi, dan kesadaran.Pemakaian narkoba secara umum dan juga
18
psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang
membahayakan tubuh.
Berdasarkan efek yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba
dibedakan menjadi 3 (Budianto, 1989), yaitu:
1) Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi
aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa
membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa
mengakibatkan kematian.
2) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta
kesadaran.
3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau
mengakibatkan halusinasi. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan
narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu
diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai
tujuan yang diharapkan. Pencegahan dan penanggulangan narkoba banyak
yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu
remaja yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tanggung
jawab pemerintah
3. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu
permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat
menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat
memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.Di
negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama
semakin meningkat.Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga
semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba
merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.Penyalah guna
adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus,
maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah
19
kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara
terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang
sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-
tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.(http://pn-
karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencgahan-
penyalahgunaan-narkotika)
Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya
yang terpadu dan komprenhensif yang meliputi upaya preventif, represif,
terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba
disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain,
yaitu:
a) Faktor letak geografi Indonesia;
b) Faktor ekonomi;
c) Faktor kemudahan memperoleh obat;
d) Faktor keluarga dan masyarakat;
e) Faktor kepribadian;
f) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.
(Junaedi 2019) Metode pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode
promotif dan preventif.Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif
dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.
20
a. Promotif
Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif
atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran
pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau
bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh
program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat
agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama
sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara
menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawrkan antara lain pelatihan,
dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni
budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat
adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh
pemerintah.
b. Preventif
Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan
dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali
belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk
beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk
menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga
sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain
termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya
masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan
agenda kegiatan dalam program preventif ini:
21
c. Kuratif
Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana
program ini ditujukan kepada para peakai narkoba.Tujuan dari program ini
adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit
sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian
narkoba.Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini,
hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang
diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba
ini.Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala
menjalaninya.Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang
baik antara dokter, pasien dan keluarganya.
Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:
a) Penghentian secara langsung;
b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan
pemakaian narkoba (detoksifikasi);
c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian
narkoba;
d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama
narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.
Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat
mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah
besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini
tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang
dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai,
22
kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan
penderita dengan sindikat pengedar.
Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut
mempengaruhi, walaupun biasa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi
apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan
berhasil.
d. Rehabilitatif
Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa
dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama
menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa
bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian
narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam
HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba.Itulah
sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah
bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi
oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan
merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangit penyakit macam
HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri.
Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini
adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan
yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain
yang biasa digunakan untuk bunuh diri dalah dengan melompat dari
ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar
dirinya untuk ditbrakkan pada kendaraaan yang sedang lewat. Banyak
23
upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada
sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini,
kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja
sama antara penderita, keluarga dan lembaga.
Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk
dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah
penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan
kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual.Cara yang
paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan
rehabilitasi secara mental dan fisik.Untuk pemakaipsikotropika biaanya
tingkat keberhasilan setlah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan
ada yang bisa sembuh 100 persen.
e. Represif
Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para
produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum.Program
ini merupakan instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan
mengendalikan produksi aupun distribusi narkoba.Selain itu juga berupa
penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang
narkoba. Instansi yang terkain dengan program ini antara lain polisi,
Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),
Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan
peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat,
termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi
membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus
24
berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan
dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba
dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut,
polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke
polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.Cantumkan pula
nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak
kebingungan bila hendak melapor.
Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja
secara tidak langsung ikut mebahayakan keselamatan si pelapor, karena
sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui
oleh aparat.Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi
keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah
penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada
umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor
lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa
pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan
secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan
tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir.
Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di
masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a) Pelatihan dan Pendidikan
Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai
kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat,
25
kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan
mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.
b) Kebijakan dan Peraturan
Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang
penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.
c) Kegiatan Kemasyarakatan
Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan
masyarakat terutama para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan
yang positif fan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti,
pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.
d) Promosi Hidup Sehat
Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang
mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan,
lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.
e) Sistem Rujukan
Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau
yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan,
perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara
yang disepakati. (Rosdiana 2018).
Pencegahan dapat diartikan proses, cara, perbuatan mencegah,
penegahan, penolakan. Sebelum membahas tentang pencegahan dari
penyalagunaan narkoba, terlebi dahulu perlu mengetahui teori-teori
pencegahan yang ada. Teori pencegahannya adalah:
26
1) Teori Pencegahan umum/ Algemene Preventi TheorieenFeuerbach
memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan
paksaan psikologis. Teori pencegahan ini semata-mata menitip
beratkan pada pemberian efek jera atau bertujuan untuk membuat jera
setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dalam
hal ini penyalagunaan narkoba.
2) Teori pencegahan khusus/ Bijzondere preventie Theorien
Teori pencegahan khusus ini bertujuan untuk membuat jera, dengan
memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi
tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.
Pencegahan penyalagunaan narkotika berarti proses atau cara perbuatan
mencegah menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan
dokter atau orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan
hukum.Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkotika di masyarakat, yaitu
kita harus mampu bekerja sama dengan semua pihak termasuk orangtua,
dosen, dan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman
narkotika dilingkungan masyarakat.
Adapun upaya kongkret yang dapat dilakukan adalah bekerjasama
dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya
narkotika, atau dengan mengadakan razia mendadak secara rutin dilingkungan
kampus.Yang tak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagamaan
harus lebih ditekankan kepada mahasiswa.Karena salah satu penyebab
terjerumusnya para mahasiswa kedalam lingkaran setan ini adalah kurangnya
27
pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan
tercela seperti inipun akhirnya mereka jalani.
Oleh sebab itu, semua pihak harus sigap dan waspada akan bahaya
narkotika yang sewaktu-waktu dapat menjerat para mahasiswa. Dengan
berbagai upaya tersebut, mari kita jaga dan awasi para mahasiswa dari bahaya
narkotika, sehingga harapan kita untuk memerlukan generasi yang cerdas dan
tangguh dimasa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.
4. Badan narkotika Nasional
Badan Narkotika Nasional (BNN) Adalah sebuah lembaga pemerintah
Non kementrian (LPKN) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan
peredaran gelap psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
a. Dasar Hukum
Dasar hukum BNN adalah undang-undang nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural
yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002 yang
kemudian diganti dengan peraturan presiden republik Indonesia nomor 83
tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi,
dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota yang kemudian diatur juga
diperaturan presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional.
28
b. Kedudukan
Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non
kementrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
presiden melalui koordinasi kepala kepolisian Negara republik
Indonesia.Badan narkotika nasional dipimpin oleh kepala yang bertanggung
jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi kepala kepolisian
Negara Republik Indonesia.
c. Tugas dan Wewenang
Badan Narkotika Nasional mempuyai wewenang:
a) Menyususn dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai
pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekusor Narkotika
b) Mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan prekusor Narkotika
c) Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara republik Indonesia
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekusor narkotika
d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi sosial pecandu
narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat.
e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalagunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika
29
f) Memantau mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat
dalam pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekusor narkotika
g) Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik ragional maupun
internasional, guna mencegahan memberantas peredaran gelap
narkotika dan prekusor narkotika
h) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekusor narkotika
i) Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidik terhadap perara
penyalagunaan dan peredaran gelp narkotika dan perkusor narkotika
j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan
wewenang.
Dalam melakukan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran
gelap narkotika dan perkusor narkotika, Badan narkotika nasional
berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekusor Narkotika.
d. Pengangkatan dan pemberhentian
a) Kepala BNN Diangkat dan diberhentikan oeh presiden
b) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala BNN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BNN.
30
B. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran
dari penelitian yang disistensikan dari fakta-fakta, observasi dan kajian
keperpustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau
konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Didalam kerangka
pemikiran variable-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan
relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar
untuk menjawab permasalahan penelitian. (Ismail, 2019:125)
Kerangka berfikir dalam penelitian ini berawal dari semakin
meningkatnya kasus-kasus narkoba, pemerintah Indonesia mengeluarkan
Undang-undang Narkotika no. 35 tahun 2009, yang didalamnya mengatur
semua tentang narkoba. Pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa ada
upaya untuk menangani permasalahan narkoba diantaranya pencegahan
terhadap masyarakat sehat, dan pemberantasan terhadap pengedar maupun
bandar narkoba.Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pemerintah
membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam upaya memerangi
narkoba pemerintah membuat kebijakan nasional dibidang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba.
Keberadaan BNN Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan menjadi
Badan Narkotika yang mampu menanggulangi dan dapat menjadi wadah
berbagai masalah narkotika dapat diperhatikan lebih fokus.Permasalahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan pemecahan
bersama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen
masyarakat yang merupakan ancaman bagi kita semua.
31
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir
UU Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
Kendala Badan
Narkotika Nasional
Terhadap Pencegahan
dan penyalahgunaan
Narkoba
Upaya Badan Narkotika
Nasional Terhadap
Pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Mengurangi
penyalahgunaan
Narkoba
32
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualita
Deskriptif. (Tanjung, 2019: 75) menyatakan, penelitian kualitatif dapat
diartikan sebagai prosedur penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan
data diskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian dan
peilaku objek yang dapat diamati. Teknik penelitian diskriptif diartikan
sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dan mengambarkan
keadaan objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang
terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan)
yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.
Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek kualitas.artinya,
mengelaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah di ukur dengan
angka untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya.Data penelitian
kualitatif biasanya bersifat deskriftif atau naratif.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan di lakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN),
Jl. Manunggal 22, Maccini Sombala. Kec. Tamalate, Kota Makassar yang
berada di provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi
penelitian tersebut yaitu berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan,
kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Penelitian
33
ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan yaitu pada bulan Juni-Agustus
2020.
C. Sumber Data
Sumber Data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini
adalah data primer dan sekunder.
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang
meliputi wawancara terhadap narasumber. cara mengumpulkan data
primer yaitu dengan melakukan observasi,dokumentasi, dan hasil
wawancara oleh informan yang telah penulis tetapkan.
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data
primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang
terkait dalampermasalahan yang diteliti.
D. Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan
utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Seperti yang
telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang
sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini
mengkaji tentang Peranan badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut gambaran informan dalam penelitian
ini.
34
1. Informan I, dengan inisial AI 42 tahun, selaku Plt Kasibug Perencanaan.
Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020
2. Informan II, dengan inisial AS 56 tahun, selaku Kasi Pencegahan, Bidang
P2M. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 gustus 2020.
3. Informan III, dengan inisial IS 52 tahun, selaku Kabid Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat. Wawancara dilakukan pada tanggal 13
Agustus 2020
4. Informan IV, dengan inisial MM 34 tahun, selaku penyidik
pemberantasan. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020
5. Informan V, dengan inisial HA 36 tahun, selaku penyuluh narkoba.
Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2020.
E. Instrumen Penelitian
Adapun cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan
permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam
instrumen penelitian. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini
peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksanan dari
rancangan penelitian yang sudah disusun. Diharapkan proses pengambilan
data tetap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mendapatkan
hasil seperti tujuan yangtelah ditetapkan. Adapun yang digunakan pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lembar Observasi
Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-
langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah,
35
kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan
diobservasi,prosedur dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga
interpretasi.
2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara adalah dapat digunakan sebagai panduan
melakukan wawancara penelitian baik penelitian kualitatif maupun
kuantitatif. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke
dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara,
dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang kerap muncul
pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.
3. Alat / Bahan Dokumentasi
Alat/bahan yang digunakan saat melakukan penelitian adalah tape
recorder sebagai alat perekam wawancara, serta kamera digial untuk
mengambil gambar pada proses penelitian.
F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu
sebagaiberikut;
1. Observasi
Observasi ialah Pengamatan secara langsung oleh objek
penelitian.Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba
untuk turun langsung kelapangan untuk mengidentifikasi situasi dan
kondisi obyek penelitian agar dapat mengetahui dan mendapatkan data
terkait Upaya BNNP terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Peneliti melakukan observasi di Kantor Badan Narkotika Nasional
36
Provinsi dan peneliti mengovservasi bagaimana kinerja dan uapaya BNNP
dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba.
2. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi
yaitu dengan melakukan wawancara mendalam yang akan dilakukan
kepada Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi
Pencegahan, Penyidik Pemberantasan, Penyuluh kemudian Kasubag
Perencanaan untuk mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan Badan
Narkotika Nasional terhadap pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan
Kendala-Kendala yang ditemukan Oleh Badan Narkotika Nasional
terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
3. Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi.Dokumentasi akan
dijadikan data tambahan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang
diperoleh dari observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti akan
menganalisis dokumen berupa foto kegiatan dan foto lingkungan.
G. Teknik Analisis Data
Dalam kaitanyya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan
metode analisis interaksi atau interactive analysis models, dimana
komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan
proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen
analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling
berinteraksi.
37
Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau interactive
analisys models, dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai
berikut :
1. Pengumpulan data (data collection)
Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan data dan
bentuk data yang ada dilapangan, kemudian melaksanakan pencatatan
data di lapangan.
2. Reduksi data (data reduksi)
Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah
mereduksi data. Menurut Sugiyono mereduksi data berarti.
Merangkum, memilih, halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data-data selanjutnya dan mencarinya
apabila diperlukan (Sugiyono, 2009:338). Proses reduksi data dalam
penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: pertama, peneliti
merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian
berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak kedalam bentuk yang
lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendiskripsikan terlebih
dahuluhasil dokumentasi berupa foto-foto dokumentasi pada saat
wawancara di lapangan. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif.
Reflektif merupakan kerangka berfikir dan pendapat atau kesimpulan
dari peneliti sendiri. Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud
38
kalimat factual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah.
Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan
mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. penyusunan
satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kaliamat factual saja tetapi
berupa paragraph penuh. Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti
membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan.
Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.
3. Penyajian data (data display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendiskripsikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat
terorganisasikan tersusun dalam hubungan, sehingga akan mudah
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow
chart dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka
akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks
yang bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-
gambar proses kegiatan selama penelitian berlangsung. Tujuanya
untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.
4. Penarikan kesimpulan atau verification.
Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah
penarikan kesimpulan atau verification ini didasarkan pada redukdi
data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam
39
penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang credibel.
47
40
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Singkat Badan Narkotika Nasional Provinsi
1. Profil BNN Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan
Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan
merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. Manunggal 22 Kel.
Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar. BNNP Sulawesi Selatan
resmi melembaga bersama dengan pelantikan Kepala BNNP, yaitu tanggal
20 April 2011. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, secara resmi Badan
Narkotika Nasional Provinsi (BNP) di bawah pengawasan pemerintah
Provinsi yang bertanggung jawab langsung ke Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia.
2. Visi Misi BNNP Sulawesi Selatan
a. Visi BNNP Sulawesi Selatan
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusung visi yaitu: “menjadi
lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai focal point
Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya di Indonesia”.
41
Adapun visi BNNP Sulawesi Selatan yaitu menjadi perwakilan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional dan
mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat,
instansi pemerintah dan swasta di Provinsi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelak narkoba.
b. Misi BNNP Sulawesi Selatan
Misi BNNP Sulawesi Selatan yaitu: bersama instansi pemerintah
terkait, swasta dan komponen masyarakat diwilayah provinsi Sulawesi
Selatan dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat,
penjangkauan dan pendampingan, pemberantasan serta didukung dengan
tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
3. Tugas dan Fungsi BNNP Sulawesi Selatan
BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksnakan tugas tersebut, BNNP
menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alcohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah
Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, rehabilitas, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
42
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada
BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.
43
4. Struktur Organisasi BNNP Sulawesi Selatan
Struktur organisasi BNNP Sulawesi Selatan ditampilkan pada
gambar berikut.
Kepala Badan
Kepala Bagian
Umum
Kassubbag dan
Prasarana
Kasubbag
Perencanaan Kassubbag
Administrasi
Kasi
Pemberdaya
an
Masyarakat
Kasi
Penguatan
Kelembaga
Rehabilitasi Kasi Pengawasan,
Tahanan, Barang
Bukti
Kasi Pasca
Rehabilitasi Kasi
Pencegahan
Kepala Bidang
Pemberantasan
Kepala Bidang
Rehabilitasi
Kepala
Bidang
Pencegahan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
Kasi Intelijen
Kasi Penyidikan
Kelompok Jabatan
Fungsional
44
Tugas masing-masing Unsur dalam struktur organisasi BNNP
Sulawesi Selatan dijelaskan sebagai berikut.
a. Kepala BNNP mempunyai tugas:
1) Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
BNN dalam wilayah Provinsi.
2) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama
P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen
masyarakat dalam wilayah Provinsi.
b. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN,
evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana
BNNP.
1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan
data dan informasi P4GN, dan penyiapan bahan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan BNNP.
2) Subbagian Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan
pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP.
3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan ata
persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum,
kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi
c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
45
1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN,
pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada bnnk/Kota, dan
evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah
Provinsi.
2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana
strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat
dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan
supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi pelaporan
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah
Provinsi.
d. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
1) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksana koordinasi penyusunan
rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN , asesmen bagi
penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan
kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan
teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan
pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
46
2) Seksi Paskarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan strategis dan rencana
kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan
pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali kedalam
masyarakat dan perawatan lanju, pembinaan teknis dan supervise
P4GN kepada BNNK.Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN
dalam wilayah Provinsi.
e. Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen
teknologi dan kegiatan intelijen teknis, operasional dan produk
dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervise P4GN
kepada BNNK/Kota, da evaluasi dan pelaporan P4GN dalam
wilayah Provinsi.
2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan koordinasi penyusunan strategis dan rencana tahunan
P4GN, administrasi penyidikan dan penyidikan terhadap tindak
pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai
pada pengguna aktif, pembinaan teknis dan supervise P4GN
kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam
wilayah Provinsi.
47
3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan
rencana strategis dan rencana tahunan P4GN, pengawasan tahanan
dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada
BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah
Provinsi.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
berikut ini Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian yang
diperoleh baik dari observasi, wawancara maupun dokumen.
1. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Terhadap
pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Selatan
Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan informan
diantaranya sebagai berikut:
“Upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan
narkoba yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah
atau instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah,
melakakukan kerjasama dengan masyarakat, pemasangan
spanduk tentang bahaya narkoba”.(Hasil Wawancara AS, 13
Agustus 2020).
Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa
aparat dari BNNP sendiri telah melakukan beberapa kerja sama agar
penyalahguna dapat memanimalisisr pemakai narkoba diSulawesi Selatan
saat ini dimana BNNP telah melakukan kersama kepada instansi-instansi
baik kerjasama dengan LSM dn melkukan kerja sama dengan instansi
pemerintah, melakukan kerja sama dengan msyarakat dan melakukan
pemasangan spanduk tentang bahaya narkoba.
48
Kemudian Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan adalah
upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan
narkoba dalam tiga bagian, yakni preventif, adalah upaya pencegahan yang
dilakukan secara dini. Preventif merupakan upaya yang sifatnya strategis
dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun
harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera
dilaksanakan dan represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat
tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen kepolisian
dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, pengrebekan, dan
penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkoba
beserta bukti-buktinya, kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan
perundangan narkoba. Sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik
pemberantasan BNNP Sul-Sel sebagai berikut:
“Tugas Utama BNN yaitu dengan memutus jaringan peredaran
narkoba, pemberantasan dan rehabilitasi, pengguna narkoba,
Kepolisian dengan BNN selalu berkoordinasi saling bertukar
informasi jarindan pengedar, dan saling membackup dalam
melakukan operasi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan
narkoba”.(Hasil Wawancara MM, 25 Agustus 2020)
Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa
BNN selalu berkoordinasi dengan kepolisian dengan saling bertukar
informasi jaringan pengedar, saling membackup dalam artian memberikan
memberikan bantuan satu sama lain pada saat melakukan penindakan
terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba.
BNNP dan Satres Narkoba Polrestabes Makassar memiliki
kewenangan yang sama adalam hal melakukan penyidikan terhadap
49
tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 71
berbunyi”dalam melaksanakan tugasnya pemberantasan penyalahgnaan
dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor narkotika, BNN berwenang
melakukan penyidikan dan pe nyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekusor narkotika “. Lndasan Hukum ini yang
menjadikan BNNP dan satres Narkoba selalu berkoordinasi dalam
melakukan penindakan apabila terjadi kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba.
Selanjutnya Upaya yang dilakukan untuk mencegah
penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan adalah BNNP
dengan melakukan penyuluhan dan selalu memberi edukasi pengetahuan
narkoba, pengetahuan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tentang
bahaya narkoba baik penyuluhan disekolah, kampus dan lingkungan
swasta. Sebagai mana hasil wawancara dengan AI, Kasubag Perencanaan
BNNP Sul-Sel Berikut:
“Upaya yang dilakukan untuk mencegahan penyalahgunaan narkoba
dengan melakukan penyuluhan, penyuluh dibawah bidang
pencegahan dan daya mas, dibidang pencegahan ada penyuluh-
penyuluh yang stiap saat dan stiap hari yang memberikan edukasi
pemahaman tentang bahaya narkoba, baik dari masyarakat,
mahasiswa, lingkungan pendidikandan lingkungan swasta jadi ada 4
target yang ada dipencegahan (Hasil wawancara AI, 6 Juli 2020).’’
Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa BNNP
selalu melakukan penyuluhan stiap hari dan setiap saat kepada masyarakat,
mahasiswa, instansi pendidikan dan pada lingkungan swasta dan penyuuh-
50
penyuluh juga memberikan edukasi pemahaman tentang bahaya narkoba
dan dampak terhadap menyalahgunakan narkoba tersebut.
“Pemberdayaan masyarakat ada dua, dengan bagaimana
memberdayakan masyarakat ikut terlibat dalam lingkungan
masyarakat itu sendiri termasuk pada daerah rawan narkoba seperti
sapiria distu bagaimana pada bidang pemberdayaan masyarakat atau
seksi bidan masyarakat untuk mengajak masyarakat disekitarnya
untuk tidak menggunakan naroba, kalaupun ada daerah yang sudah
rawan narkoba adapun tugas pemberdayaan masyarakat yaitu
pemberdayaan alternatif yang digunakan dengan masuk kedaerah-
daerah rawan kemudian mngajak melalui Rt, Rw, Lurah serta camat
untuk kita berikan keterampilan sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh lingkungan itu misalnya mengajak mereka serta diberikan
pemahaman untuk tidak kembali memakai narkoba. (Hasil
Wawancara AI, 6 Juli 2020)’’
Hasil wawancara menunjukkan bahwa didalam melakukan upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba bidang pemerdayaan masyarakat
menggunakan dua cara yang pertama dengan pemberdayaan masyarakat
mengajak masyarakat setempat yang rawan narkoba untuk mngajak dam
memberikan pengetahuan untuk tidak menyalahgunakan naroba, kemudian
cara kedua yang dilakukan bidang pemberdayaan masyarakat untuk
mencegaha penyalahgunaan narkoba didaerah-daerah rawan narkoba
dengan menggunakan pemberdayaan alternatife yaitu denngan cara seksi
dari bidang pemberdayaan masuk kedaerah-daerah rawan narkoba
kemudian mengajak melalui Rt, Rw, Lurah, dan Camat untuk memberikan
keterampilan serta pemahaman yang diinginkan oleh lingkungan tersebut
dengan memberikan pemahaman untuk tidak kembali menggunakan
narkoba dengan mengajarkan kreatifitas yang yang diaajarkan oleh seksi
bidang pemberdayaan. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan
dengan HA, bidang penyuluhan narkoba.
51
“Penyuluh menggunakan 2 metode dalam mengatasi penyalahgunaan
narkoba yang pertama menyampaikan bagaimana suplay dan
dimanderaksen, bagaimana mengurangi suplay dan menguragi
permintaan. 2 metode ini diterapkan untuk memberantas narkotika
disulsel, metode yang pertama mengurangi permintaan dengan
memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki daya tangkal
terhadap berbagai penyalahgunaan narkoba. Targetnya memiliki
daya tangkal sehingga dia mampu menolak, dengan sudah mampu
menolak berarti sudah tidak mau lagi, dengan mempunyai daya
tangkal dan masyarakat menolak tentunya suplainya akan berkurang
jadi karena tidak adanya permintaan berarti tidak ada pemasokan.
Disini bidang penyuluhan sendiri melakukan penekanan yang
pertama dengan menekan permintaan dan menekan harga pasokan
dengan pemberantasan, penangkapan bandar, pengedar produsen
yang membawa barang itu kesini, yang kedua penyuluh meggunakan
metode menekan permintaan biasanya melakukan penyuluhan
melakukan rehabilitasi sehingga semakin berkurang permintaannya,
prinsip ekonomi jikalau tidak ada pembelinya penjual akan rugi”.
(Hasil Wawancara HA, 25 Agustus 2020).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa bidang penyuluhan
melakukan dua metode yaitu melakukan penekanan harga pasokan dengan
pemberantasan, menangkap bandar, pengedar dan produsen kemudian
yang penyuluh menggunakan melakukan metode menekan permintaan dan
melakukan penyuluhan dengan melakukan rehabilitasi sehingga
permintaan semakin berkurang sehingga jika tidak ada pembelii penjual
akan rugi.
“Bentuk penyuluhan yang diberikan penyuluh kepada masyarakat
adalah dengan melalui media sosial, media cetak, online, media luar
ruang, tatap muka langsung, dan mengikuti trend kekinian. Pada saat
ini, dimana pandemi ini sedang dibatasi untuk melakukan tatap muka
langsung jadi kita menggunakan media-media lain untuk
memberikan penyuluhan kepada masyarakat”.(Hasil Wawancara
HA, 25 Agustus 2020)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluh memberikan
penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak, media sosial, dan
melakukan tatap muka langsung, dimana keadaan pandemi pada saat ini
52
dan sedang dibatasi untuk melakukan tatap muka langsung jadi penyuluh
menggunakan media-media lain untuk memberikan penyuluhan kepada
masyarakat.
Kasibug perencanaan menambahkan bahwa upaya BNNP selama
ini sudah sangat maksimal namun masalah narkoba diSulawesi Selatan
sangat kompleks menurut informan sebagai garda terdepan untuk
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
merasa perlu mengajak elemen bangsa, pemuda dan masyarakat untuk
bersama-sama peduli dengan masalah narkoba. Program P4GN saat ini
berorientasi kepada kementrian dan lembaga negara, instansi pemerintah
untuk membuat rencana aksi dimasing-masing lembaga dan instansi
pemerintahan dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba (P4GN) diantaranya membuat regulasi dan
aturan tentang bahaya narkoba, dan membentuk satgas anti narkoba dan
mengkampanyekan bahaya narkoba dilingkungan instansi mereka dan
bertangungjawab kegiatannya kepada kepala atau pimpinan instansi
dimana mereka bekerja. Satgas-satgas dan relawan yang telah dibentuk di
instansi pemerintah tersebut mempunyai tanggungjawab sebagai individu
mensosialisasikan bahaya narkoba dilingkungan tempat dimana mereka
berdomisili. Bidang pemberantasan dan penyidikan menambahkan bahwa:
“didalam pemberantasan pola komunikasi yang dilakukan dalam
hal penyidikan untuk penangannya lebih ke transparansi
penyidikan ketersangka dan penerakapan hukuman terhadap
bandar yang lebih berat, untuk hubungan masyarakatnya didalam
pemberantasan tidak melakukan penyuluhan mungkin keperasaan
keluarga korban dan tersangka-tersangka dan menyampaiakan
53
bagaimana tahap penanahannya”. (Hasil Wawancara MM, 25
Agustus 2020).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyidik atau bidan
pemberantasan melakukan pola komunikasi dengan melakukan penyidikan
didam penanganannya lebih kepada ketransparansi ketersangka dan
penegakan hukuman kepada bandar yang lebih berat dan kemudian
melakukan komunikasi dengan keluarga korban atau tersangka dan
menyampaikan bagaimana tahap-tahap penyampaian yang akan dilakukan.
“Penyampaian informasi melalui media sosial seperti youtube,
jdi ada beberapa proses-proses untuk penangkapan tersangka
seperti pada instgrm, facebook,” Hasil wawancara MM, 25
Agustus 2020”
Hasil Wawancara didalam bidang pemberantasan media yang
mereka gunakan seperti youtube,fb,instagram, dan mengumpulkan
informasi dari masyarakat kemudian mengecek kelapangan dimana
mereka mendapatkan informasi.
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak
BNNP sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai
permasalahan narkoba yang terjadi di Sulawesi Selatan.
2. Kendala-Kendala Yang di Hadapi Oleh Badan Narkotika Nasional
Provinsi
Kendala yang dialami oleh BNNP dalam menanggulangi
penyalahgunaan narkotika disulawesi selatan adalah diantaranya karena
kurang peran serta masyarakat. Masyarakat kurang memahami tugas dari
BNNP bagi pengguna narkoba dan masih dianggap tabu oleh masyarakat
karena merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan juga
ada beberapa oknum anggota kepolisian yang sudah bekerja sama dengan
54
pelaku juga pengedar sehingga memberikan informasi jika ada razia dari
pada petugas maka sering terjadi kegagalan dalam melakukan razia. Hal-
hal tersebutlah sehingga BNNP terkendala untuk menangkap pengguna
narkoba.
Selain itu kendala BNNP dalam menangani berbagai kasus
penyalahgunaan narkoba disulawesi selatan adalah masyarakat masih
awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan
narkoba, dan sebagian masyarakat masih binging dengan peraturan
pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. (Hasil
wawancara Ii, 13 Agustus 2020).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih belum
mengetahui bagaimana hukum-hukum bagi pengguna yang
menyalahgunakan narkoba dan kebanyakan masyarakat masih binhung
dengan peraturan-peraturan pemerintah tentang penyalahgunaan narkoba
sehingga pihak dari pemberdayaan masih kesusahan terhadap melakukan
penyuluhan atau sosialisasi karena sebagian masyarakat sulit diberikan
pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
“Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkotika di Sulawesi Selatan masih sedikit Karena masih ada
sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk
melapor keluarganya yang memakai narkoba kepada pihak BNNP”.
(Hasil Wawancara IS, 13 Agustus 2020)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa parsipasi masyarakat terhadap
penanggulangan penyalahgunaan masyarakat masih kurang, mereka masa
bodo dan tidak mau peduli dengan maraknya penyalahgunaan narkoba
skarang ini merekapun tidak peduli dan malu untuk melapor pihak
keluarganya atau bagian dari kluarganya yang telah mengomsumsi/
memakai narkoba. Informasi tersebut sejalan dengan apa yang
diungkapkan oleh informan HA Selaku penyuluh narkoba di BNNP
55
“Banyak lingkungan-lingkungan masyarakat yang agak susah
diberikan pemahaman karna penyalah naroba selalu mencari cela
pada saat akan diberikan edukasi pemahamam dari pihak BNNP itu
sendiri”.(Hasil Wawancara HA, 25 Agustus 2020)
Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat atau
lingkungan-lingkungan masyarakat yang agak susah diberikan pemahaman
karena pemakai atau penyalahguna narkoba akan selalu mencari celah
pada saat akan diberikan pemahaman atau diberikan edukasi pemahaman
dari pihak BNNP itu sendiri.
“Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan
narkotika diSulawesi Selatan yaitu kurangnya personil dilapangan,
alokasi dana dalam pelaksanaan dilapangan, alokasi dana dalam
pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya
penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung
terlaksananya upaya penanggulangan tersebut”. (Hasil wawancara
AS, 13 Agustus 2020).
Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan
prasarana menjadikan kendala bagi BNNP dalam menanggulangi pemakai
narkoba dan kurangnya personil yang terjun langsung kelapangan didalam
pelaksanaan penanggulangan, dimana dalam melaksanakan penyuluhan
atau sosialisasi dilapangan pasti perlu adanya sarana prasaranan dan
memerlukan personil agar pelaksanaan tersebut berjalan sesuai yang
diinginkan.
“Kendalanya karena banyaknya peredaran yang dikontrol dari dalam
lapas, jadi para bandar dengan leluasa atau lebih mudah
mengendalikan narkotika dari dalam lapas bukan dari luar jadi pada
saat ditangkap didalam lapas mereka memainkan handpone mereka
megendalikan natrkotika dari dalam sehingga mereka susah tersentuh
oleh kami, karena untuk proses pengampilan seperti bandar didalam
lapas kita melakukan persuratan dahulu, melakukan administrasi
tidak bisa semerta merta dengan cepat mendapatkan alat bukti dari
dalam karena pasti jika kita melakukan administrasi dulu pasti
mereka menghilangkan barang bukti terlebih dahulu seperti
handpone”(Hasil Wawancara MM, 25 Agustus 2020).
56
Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi bidang
pemberantasan penyidik mereka kewalahan mengontrol bandar yang
ditangkap tersebut karena para bandar akan leluasa dan akan lebih muda
mengendalikan barang haram tersebut dari dalam, kemudian para
pemberantas akan sulit menemukan barang bukti dikarekan ada beberapa
administarasi yang mereka lalui seperti melakukan persuratan sehingga
mengambil waktu banyak, sehingga bandar lebih mudah mengontrol
narkotika dari dalam dari pada diluar.
“Di Badan Narkotika Nasional saat ini penyuluh masih terbatas,
sementara cakupan wilayah luas diseluruh Sulawesi Selatan. Jumlah
penyuluh di Provinsi hanya sebanyak 6 orang, diseluruh Sulawesi
Selatan terdapat 24 Kabupaten dan Kota sehingga penyuluh di Badan
Narkotika Nasional Provinsi tidak bisa secara maksimal mencakup
seluruh wilayah diProvinsi”.(Hasil Wawancara HA, 25 Agustus
2020)
Hasil Wawancara menunjukkan bahwa di Badan Narkotika Nasional
penyuluh yang saat ini masih terbatas sehingga pada saat melakukan
penyuluhan tidak secara maksimal dikarenakan diSulawesi Selatan
terdapat 24 kabupaten dan kota sehingga penyuluh diBadan Narkotika
Nasional masih membutuhkan personil yang lebih banyak sehingga
penyuluh dapat menjangkau setiap kabupaten dan kota untuk melakukan
penyuluhan.
“solusi dari menghadapi kendala penyuluh dalam mengatasi
penyalahgunaan narkoba yaitu penyuluh mengajak masyarakat ikut
terlibat untuk menjadi perpanjangan tangan kita, mendorong seluruh
instansi terkait untuk ikut turut serta dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkotika kemudian membangun kerjasama-
kerjasama dengan baik swasta, pemerintah maupun pendidikan untuk
membantu masyarakat Sulawesi Selatan untuk terhindar dari
penyalahgunaan narkotika”(Hasil wawancara HA, 25 Agustus 2020)
57
Hasil Wawancara yang peneliti lakukan bagaimana solusi dari
menghadapi kendala dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dimana
penyuluh merangkul seluruh masyarakat ikut serta ataupun ikut terlibat
dan menjadi perpanjangan tangan dan medorong seluruh instansi terkait
dan membangun kerjasama dengan swasta, pemerintah, maupun
pendidikan untuk membantu msyarakat untuk terhindar dari
penyalahgunaan narkoba.
57
58
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan
dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Kendala dalam menangulangi penyalahgunaan narkoba diBadan
Narkotika Nasional Provinsi adalah kendalanya banyak, yang pertama
kurang perang serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami
tugas dari BNNP, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu
oleh masyarakat dan juga kurangnya pemahaman pada masyarakat
tentang penyalahgunaan narkoba, kemudian kurangnya personil
dibidang penyuluhan sehingga kurang maksimal didalam melakukan
penyuluhan kepada masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam
penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan
penyuluhan dan memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat
terkait dengan penyalahgunaan narkoba di setiap instansi pendidikan,
masyarakat, dan instansi pemerintah.
B. SARAN
Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka penulis
menyampaikan beberapa saran untuk pihak terkait yaitu: Berdasarkan
masalah yang terjadi dimsyarakat mengenai peran Badan Narkotika
Nasional Provinsi terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba,
59
pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kepedulian dan
bekerja sama dalam melakukan upaya didalam mencegah
penyalahguna narkoba, sehingga program-program yang dilakukan
oleh BNNP dapat berjalan lebih maksimal. Kepada Badan Narkotika
Nasional Provinsi agar terus meningkatkan sumber daya baik manusia,
sarana maupun anggaran guna menunjang program P4GN.
59
60
DAFTAR PUSTAKA
Awet Sandi SKM, 2016 Narkoba dari tapalbatas Negara, Bandung,
Mujahidin Press Bandung,
Alfiatu Solikah, 2015 Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada
Sekolah Unggulan, Yogyakarta, CV Budi Utama
Clara R.P Ajisuksmo, 2001 Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk mencegah
penyalagunaan narkoba, Yogyakarta, Media Pressindo.
Darda Syahrizal, 2013 Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya (Undang-
undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika),
Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016 Teori Wawancara Psikodiagnostik, Yogyakarta,
PT Leotika Nauvallitera,
Hariansah, 2019 Metodologi Penelitian suatu tinjauan konsep konstruk,
Porworejo Pasuruan, Jawa Timur Indonesia, Qiara Media Partner,
Irwan Jasa Tarigan,2007. Narkotika dan Penanggulangannya, Yogyakarta,
Cetakan Pertama,
Ismail Nurdin, 2019 Metode Penelitian Sosial, Surabaya, Media Sahabat
Cendekia
Indra Sakti Ginting, 2018. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam
Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi
diBadan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat), Skripsi:
Universitas Sumatera Utara Medan.
Imran, 2014. Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di
Kalangan Remaja Kota Makassar, Skripsi: Universitas Hasanuddin
Makassar.
Junaedi, 2019.Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,
Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
Mahkama Agung, RI. 2015. Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, (Online),
(http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-
pencegahan-penyalahgunaan-narkotika, diakses 21 November 2019).
Rosdiana, 2018 Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan,
Pare-pare Sulawesi Selatan, Cv Kaaffah Learning Center,
61
Syahrul Ramadan. 2018. Sulsel duduki peringkat Enam darurat Narkoba,
(Online),(https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/sulsel-
duduki-peringkat-enam-darurat-narkoba/, diakses 20 November
2019).
Tim Visi Media,2006Mencegah Terjerumus Narkoba, Tanggerang. Cetakan
Pertama,
Tim Penyusun. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika
Republik Indonesia. Inpres RI Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan
Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Petredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015.
Rudianto. 2010. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan
hukum terhadap tindak pidana Narkotika,Skripsi: Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Try Suryadi D.2015.Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi
Selatan.Skripsi:Universitas Negeri Makassar.
Syahrul Ramadan. 2018. Sulsel duduki peringkat Enam darurat Narkoba,
(Online),(https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/sulsel-
duduki-peringkat-enam-darurat-narkoba/, diakses 20 November
2019).
L
A
M
P
I
R
A
N
LEMBAR OBSERVASI UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIWILAYAH PROVINSI
SULAWESISELATAN
NO Pernyataan Ya Tidak
1 Lokasi Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Makassar
√
2 Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya
Narkoba di Sekolah, Perguruan Tinggi dan
Masyarakat
√
3 Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Pecandu
Narkoba
√
4 Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan melaksanakan aturan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009
√
5 Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Pengguna
Narkoba
√
6 Melakukan pencegahan penggunaan
Narkotika Melalui Promosi Kesehatan
√
7 Melaksanakan Penyuluhan Anti Narkoba
Pada Remaja
√
Pedoman Wawancara
1. Bgaimana Peran BNNP terhadap program P4GN apakah sudah berjalan
maksimal atau masih terkendala dibiaya atau terkendala difasilitas?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan BNNP terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba?
3. Sejauh ini apa saja hambatan-hambatan atau kendala yang ditemui BNNP
dalam pemberantasan Narkoba?
4. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba?
5. Apa metode penyuluh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di BNNP
Sulawesi Selatan?
6. Bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan?
7. Apa kendala-kendala yang dihadapi penyuluh ketika penyuluhan?
8. Apa solusi dalam menghadapi kendala-kendala pada penyuluh dalam
mengatasi penyalahgunaan narkoba?
9. Bagaiamana pola komunikasi yang dilakukan dalam pemberntasan
penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat?
10. Sejauh ini apa saja hambatan-hambatan atau kendala yang ditemui BNNP
dalam pemberantasan Narkoba?
Lampiran Nama Informan
No Nama Jabatan Umur
1. AI (Andi Irvan)
Plt Kasubag
Perencanaan
42 Tahun
2. IS ( Ishak Iskandar)
Kabid
Pencegahan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
52 Tahun
3. AS (Asmawati, SKM)
Kasi
Pencegahan,
Bidang P2M
56 Tahun
4. MM ( Muzafir Musa)
Penyidik
Pemberantasan
34 Tahun
5. HA ( Heru Alfianta)
Penyuluh
Narkoba
36 Tahun
DOKUMENTASI
Wawancara dengan AI, Plt Kasubag Perencanan 6 Juli 2020
Wawancara dengan II, Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 13
Agustus 2020
Wawancara dengan AS, Kasi Pencegahan 13 Agustus 2020
Wawancara dengan MM, Penyidik Pemberantasan 25 Agustus 2020
Wawancara dengan HA, Penyuluh Narkoba 25 Agustus 2020
RIWAYAT HIDUP
Nurlinda. Dilahirkan di Teko Kabupaten Bantaeng pada
tanggal 01 Juli 1998 dari pasangan Ayahanda Muhammad
dan Ibunda Sanna. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun
2004 di SD Inpres Kampung Parang dan tamat tahun 2010,
tamat SMP Negeri 1 Eremerasa tahun 2013, dan tamat
SMK Negeri 1 Bantaeng tahun 2016. Pada tahun yang sama (2016), penulis
melanjutkan pendidikan pada program studi strata satu (S1) Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2020.