unud-1287-1839543486-tesis.pdf
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
1/128
TESIS
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
(BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM
PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
A.A. GDE AGUNG ARICAHYA
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
2/128
i
TESIS
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
(BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM
PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
A.A. GDE AGUNG ARICAHYA
NIM : 1291461025
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
3/128
ii
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM
PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Universitas Udayana
ANAK AGUNG GDE AGUNG ARICAHYA
NIM 1291461025
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMIPROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
4/128
iii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUITANGGAL 12 JANUARI 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS
NIP. 19540429 198303 1 002
Pembimbing II
Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP
NIP. 19600706 198601 2 001
Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi
Progran Pascasarjana
Universitas Udayana
Prof.Dr.Nyoman Djinar Setiawina,SE,MS NIP.19530730 198303 1 001
Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Udayana,
Prof.Dr.dr.A.A.Raka Sudewi,Sp.S(K). NIP. 19590215 198510 2 001
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
5/128
iv
Tesis Ini Telah Diuji pada
Tanggal 12 Januari 2015
Panitia Penguji Tesis, berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana
Nomor : 4526/UN.14.4/HK/2014
Tanggal : 31 Desember 2014
Ketua : Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS
Anggota :
1. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE., MP
2. Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE., MS
3. Dr. Ketut Djayastra, SE., SU
4. Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., Msi
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
6/128
v
Surat Pernyataan Bebas Plagiat
Yang bertanda tanngan di bawah ini :
Nama : Anak Agungg Gde Agung Aricahya
NIM. : 1291461025
Program Studi : Magister Ilmi Ekonomi
Judul Tesis : Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kota Denpasar Dalam
Pengelolaan Bantuan Kelurahan
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat.
Apabila di kemudian hari terbukti palgiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, Januari 2015
Hormat saya,
Anak Agung Gde Agung Aricahya
NIP. 1291461025
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
7/128
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Berkat Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga Penulis dapat
menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan”.
Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akhir studi
pada program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Prof. Dr. dr Ketut Suastika, Sp.PD.KEMD
Rektor Universitas Udayana atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister. Ibu Prof. Dr. dr. A. A.
Raka Sudewi, Sp. S(K) Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak
Prof.Dr. I Gusti Bagus Wiksuana,SE., MS Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana, Bapak Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE.,MS selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Udayana. Bapak Prof. Dr. Made Suyana
Utama, SE.,MS sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam pembuatan tesis ini. Ibu Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP sebagai
pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam
pembuatan tesis ini. Bapak Prof. Dr. Nyoman Djinar Setiawina, SE.,MS, Bapak Dr. Ketut
Djayastra, SE.,SU dan Bapak Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE.,MSi selaku penguji,
telah membahas dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini. Seluruh staf pengajar Program
Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah
memberikaan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Seluruh staf/Pegawai program
Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pasccasarjana Universitas Udayana, yang telah
membantu dalam kelancaran administrasi selama mengikuti kuliah. Teman-teman ada
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana
Angkatan XXII, Kepala Badan, Sekretaris Rekan Kerja di Badan Pemberdayaan
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
8/128
vii
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dan Para Sekretaris Kelurahan se-Kota
Denpasar yang telah memberikan masukan, bantuan dan semangat yang bermanfaat dalam
pengerjaan tesis ini. Istri tercinta Anak Agung Ayu Juniati, SE., MSi, Ayahda tercinta Drs.
Anak Agung Gde Oka Parmadi, Ibunda tercinta Anak Agung Geria Puspa, Ananda tercinta
A.A. Istri Sintya Cahyani, A.A. Istri Prami Listya Dewi dan A.A. Gde Dalem Satria
Wibawa serta keluarga yang tak putus-putusnya berdoa untuk kesuksesan studi serta
memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan study ini
dengan baik.
Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan
rahmat-Nya. Dan akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang membutuhkan.
Denpasar, 2015
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
9/128
viii
ANALISIS KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA DENPASAR DALAM
PENGELOLAAN BANTUAN KELURAHAN
ABSTRAK
Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi
Daerah akan memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Hal
ini akan berdampak positif bagi masyarakat daerah untuk berkembang dan
menemukan jati dirinya dengan ciri dan kemampuannya masing-masing.
Pemerintah Kota Denpasar mengambil kebijakan pemberdayaan masyarakat
dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan sebagai organisasi
pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang merupakanujung tombak dari pemerintah daerah, dengan cara memberikan bantuan
kelurahan untuk kelurahan dan bagi hasil pajak dan retribusi untuk desa. Beberapa
issue actual di bidang pengelolaan bantuan kelurahan yang perlu mendapat
perhatian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan antara lain
belum optimalnya pengelolaan bantuan kelurahan, belum teraturnya administrasikeuangan karena keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya koordinasi
dengan instansi terkait mengenai pengalokasian bantuan kelurahan dan masih
tingginya sisa penggunaan anggaran di masing-masing kelurahan.
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk
mengetahui kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kota Denpasar yang di ukur dari perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa,
perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, baik
secara parsial maupun secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard .
Hasil analisis menunjukan kinerja BPMPD Kota Denpasar dalam
pengelolaan bantuan kelurahan ditinjau dari perspektif keuangan menunjukan
kinerja dengan kategori baik dengan nilai sebesar 78,47 persen. Kinerja dari
perspektif pengguna jasa menunjukan kinerja kategori baik dengan nilai sebesar
77,08 persen. Kinerja dari perspektif proses internal menunjukan kinerja sangat
baik dengan nilai 100 persen sedangkan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga menunjukan kinerja sangat baik dengan nilai sebesar 100
persen. Kinerja BPMPD secara keseluruhan ditinjau dari empat perspektif dengan
perhitungan indeks komposit berada pada kualifikasi kinerja baik dengan nilai
87,81 persen.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan
disarankan untuk memaksimalkan proses perencanaan, pelaksanaan dan realisasi
anggaran, meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan kelurahan guna
memperlancar proses pencairan bantuan kelurahan.
Kata Kunci : kinerja, perspektif keuangan, pengguna jasa, proses internal,
pemberdayaan dan pertumbuhan, balanced scorecard
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
10/128
ix
PERFORMANCE ANALYSIS OF BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KOTA
DENPASAR MANAGEMENT ASSISTANCE IN KELURAHAN
ABSTRACT
Applicability of Act No. 32 of 2004 on Regional Autonomy will provide
flexibility for local governments to develop the region in accordance with local
revenue capacity. This will positively impact the local community to develop and
finds himself with the characteristics and capabilities of each. Denpasar
government adopted a policy of community empowerment by increasing the role
of the village and the village as government organizations directly in contact with
people who are at the forefront of local government, by providing assistance
village to village and for the results of taxes and levies to the village. Some of theactual issues in the field of management of aid villages that need attention to
improve performance management, among others, yet help villages optimal
management of village assistance, yet orderly financial administration because of
limited personnel resources, urangnya coordination with relevant agencies on the
allocation of aid villages and high residual use budget in each village.
This .Penelitian done on Community Empowerment Board and Village
Government of Denpasar. The goal is to determine the performance of the Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar is measured
from a financial perspective, the perspective of service users, internal process
perspective and learning and growth perspective, either partially or as a whole by
using the Balanced Scorecard approach.
Results of the analysis showed BPMPD performance Kota Denpasar in terms of
the management of village aid financial perspective shows the performance of the
categories with a value of 78.47 percent. Performance from the perspective of
service users showed good performance category with a value of 77.08 percent.
Performance of the internal process perspective shows very good performance
with a value of 100 per cent, while for the learning and growth perspective also
shows very good performance with a value of 100 percent. BPMPD overall
performance in terms of four perspectives with the calculation of the composite
index is at a good qualifying performance with value 87.81 percent.
In order to improve the performance of the management of village assistance areadvised to maximize the planning, implementation and realization of the budget,
increasing the dissemination and coordination with the village in order to expedite
the disbursement of aid wards.
Keywords: performance, financial perspectives, service users, internal processes,
empowerment and growth, balanced scorecard
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
11/128
x
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL …………………..………………………………………………………. i
PRASARAT GELAR ............................................................................................ ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................ ………………………………….. iiiPENETAPAN PANITIA PENGUJI .….……………………………………….. iv
SURAT PERNYATAAN ………………………………………………………. v
UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………………… viABSTRAK ……………………………………………………………………… viii
ABSTRACT .......................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ………………………………………...………………………..… xDAFTAR TABEL ………………………………………………………………. xii
DAFTAR GAMBAR .......................................………………………………… xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG ...………………………………… xv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 1
1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………… 81.3 Tujuan Penelitian ………………………………………………… 8
1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………… 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………………………………….… 10
2.1 Konsep – konsep dan Definisi ………………..…………………… 10
2.1.1 Pengertian kinerja ……………………………………….… 102.1.2 Pengukuran kinerja dalam organisasi …………………… 11
2.1.3 Pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced scorecard 14
2.2 Teori – teori yang Relepan …… …...….…………………………… 23
2.2.1 Teori pembangunan daerah ..……………………………… 232.2.2 Teori pemberdayaan masyarakat …………………………. 25
2.2.3 Bantuan kelurahan ..................…………………………… 27
2.3 Keaslian Penelitian ………………………………………….….… 28
BAB III KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN ……… 34
3.1 Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian ………………………… 34
3.1.1 Kerangka berpikir ………………………………………...… 343.1.2 Konsep penelitian …………………………………………… 35
BAB IV METODE PENELITIAN …………………………………………… 38
4.1 Rancangan Penelitian ……………………………………………… 38
4.2 Lokasi, Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian …………………… 38
4.3 Identifikasi Variabel ....................………………………………… 39
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
12/128
xi
4.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian ………………………… 41
4.5 Jenis dan Sumber Data …………………………………………… 42
4.5.1 Jenis data menurut sifatnya ……………………………… 424.5.2 Jenis data menurut sumbernya …………………………… 43
4.6 Populasi, Sampel dan Metode Penentuan Sampel ………………… 444.6.1 Populasi ……………………………………………………… 44
4.6.2 Sampel .................................………………………………… 45
4.7 Metode Pengumpulan Data ………………………………………… 47
4.8 Instrumen Penelitian ……………………….……………………… 474.8.1. Uji validasi instrumen penelitian ………………………… 47
4.8.2. Uji reliabilitas instrumen penelitian …………………… 48
4.9 Teknik Analisis Data ……………………………………………… 48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ….………………… 525.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..…………………………… 52
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian ………………………………………... 56
5.3 Hasil Analisis Diukur dari Empat Perspektif .....………………….. 62
5.4 Pembahasan ……………………………………………………….. 72
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ……………………….………………… 80
6.1 Simpulan ……………………………..…………………………… 806.2 Saran …………………….………………………………………... 81
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………… xix
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
13/128
xii
DAFTAR TABEL
No Tabel Halaman
1.1 Pemberian Bantuan Kelurahan untuk Kelurahan se – Kota Denpasar dari tahun 2009 – 2013 ..................................................................................... 3
1.2 Data Perkembangan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Denpasar ........... 6
4.1 Jumlah Pegawai BPMPD dan Kelurahan di Kota Denpasar ............................ 44
4.2 Sampel responden pengelola bantuan kelurahan masing-masing kelurahan di
Kota Denpasar .................................................................................................. 45
4.3 Nilai Total Kinerja Perspektif Keuangan, Perspektif Pengguna Jasa,Perspektif Proses Internal dan Pespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ...... 51
5.1 Distribusi Responden Dalam Penelitian Analisis Kinerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan............................................................ 56
5.2 Kelompok Umur Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawaidan Responden Kunci ..................................................................................... 57
5.3 Jenis Kelamin Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai dan Responden
kunci .................................................................... ........................................... 57
5.4 Tingkat Pendidikan Responden Pengguna Jasa, Responden Pegawai
dan Responden Kunci ................................................................................ 58
5.5 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pengguna Jasa .. 60
5.6 Rekapitulasi Hasil Uji Validasi Instrumen Data Responden Pegawai
BPMPD Kota Denpasar .................................................................................. 61
5.7 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data Responden Pengguna
Jasa .................................................................................................................. 62
5.8 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Bantuan Kelurahan Tahun 2013
Pada masing-masing Kelurahan ..................................................................... 63
5.9 Pernyataan Responden untuk Perspektif Pengguna Jasa ................................ 65
5.10 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Pengguna Jasa.. 66
5.11 Pernyataan Responden untuk Perspektif Proses Internal ............................... 67
5.12 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Proses Internal.. 68
5.13 Pernyataan Responden untuk Perspektif Proses Pembelajaran dan
Pertumbuhan ................................................................................................... 69
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
14/128
xiii
5.14 Pernyataan Positif dan Negatif Responden untuk Perspektif Proses
Pembelajaran dan Pertumbuhan ..................................................................... 70
5.15 Hasil In-depth Interview dan Perhitungan Nilai Bobot Kinerja ..................... 71
5.16 Perhitungan Indeks Komposit ......................................................................... 71
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
15/128
xiv
DAFTAR GAMBAR
3.1 Alur Pemikiran Analisis Penelitian ................................................................. 37
3.2 Kerangka Konsep Penelitian ........................................................................... 39
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
16/128
xv
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APPK : Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan
BPMPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BANGKEL : Bantuan Kelurahan
SILPA : Sisa Laporan Penggunaan Anggaran
SOP : Standar Operasional Pelayanan
ADD : Alokasi Dana Desa
IK : Indeks Komposit
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
17/128
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal
yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan
melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lebih memberikan
keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang
melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya
mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing
dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan
penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada. Pada dasarnya di era
otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada
masyarakat ( service); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat
(regulation); dan pemberdayaan (empowering ). Dan tugas pokok pemerintah
yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh
karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan
masyarakat” ( public service). Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi
berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan
kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah.
Pemerintah Kota Denpasar mengambil kebijakan mengenai
pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan.
Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat
dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
18/128
2
keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan
kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian
pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan
berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu
menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan
keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.
Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program
pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami
dan didukung oleh masyarakat.
Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota
Denpasar, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kota
Denpasar, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Di dalam
pelaksanaan visi dan misi Kota Denpasar guna meningktakan kesejahteraan
masyarakat perlunya suatu upaya pemberdayaan masyarakat.
Salah satunya adalah memberikan dana bantuan berupa bagi hasil pajak
dan retribusi diberikan kepada desa dan bantuan kelurahan diberikan kepada
kelurahan untuk melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembangunan. Pemberian bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan kelurahan
ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja pembangunan yang ada di Kota
Denpasar, yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan
program kerja yang telah ditetapkan di masing-masing desa dan kelurahan baik itu
jangka pendek yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
19/128
3
(APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APPK), jangka
menengah dan jangka panjang menyesuaikan dengan program kerja Pemerintah
Kota Denpasar.
Tabel 1.1.
Jumlah Bantuan Kelurahan untuk kelurahan se kota Denpasar
dari Tahun 2009 – 2013.
No. KelurahanJumlah Bantuan Kelurahan Per Tahun Anggaran
(dalam Rp. Ribu)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Tonja 244.457 349.224 602.111 606.111 606.111
2 Peguyangan 309.908 442.726 763.322 764.822 764.822
3 Ubung 217.758 311.083 535.927 540.190 540.190
4. Pemecutan 284.193 405.990 699.983 702.483 702.483
5. Padangsambian 292.063 417.234 719.369 721.369 721.369
6. Dauh Puri 223.355 319.078 550.136 555.136 555.136
7. Panjer 270.833 386.904 667.076 669.076 669.076
8. Sesetan 356.479 509.257 878.029 878.529 878.5299. Pedungan 328.073 468.677 808.063 809.063 809.063
10 Serangan 258.424 369.178 636.514 639.014 639.014
11. Renon 222.971 318.530 549.190 554.190 554.190
12. Sanur 253.571 362.144 624.559 627.559 627.559
13. Dangin Puri 222.261 317.515 547.441 552.441 552.441
14. Sumerta 222.839 318.342 548.866 554.366 554.366
15. Kesiman 251.328 359.040. 619.035 622.035 622.035
16. Penatih 242.938 347.055 598.371 602.871 602.871
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar (2014).
Adapun besarnya bantuan kelurahan dimaksud diberikan berdasarkan
jumlah penduduk, luas wilayah jumlah keluarga miskin dan jumlah fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang dimiliki oleh masing – masing kelurahan yang
ditentukan secara proposional oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Denpasar dan ditetapkan melalui Musrenbang Kota Denpasar. Jumlah bantuan
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
20/128
4
kelurahan yang diberikan kepada kelurahan se kota Denpasar dari tahun 2009
sampai dengan 2013 yang besumber dari APBD Kota Denpasar dapat dilihat
dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1 menunjukan penerimaan bantuan kelurahan setiap tahunnya
cenderung meningkat kecuali tahun 2013 besarnya sama dengan tahun 2012.
Kelurahan yang paling banyak selalu mendapatkan bantuan adalah Kelurahan
Sesetan yaitu sebesar Rp. 878.829.000 dan paling sedikit adalah Kelurahan Ubung
yaitu sebesar Rp. 540.190.000, hal ini disebabkan Kelurahan Ubung memiliki luas
wilayah yang paling sempit disamping itu juga jumlah rumah tangga miskin
tergolong kecil walaupun memiliki kepadatan jumlah penduduk nya. yang
sebagian besar merupakan penduduk pendatang dan tinggal sementara.
Penyusunan dari program kerja kelurahan adalah merupakan suatu proses
awal yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan semua kegiatan dimasa yang
akan datang. Dengan demikian berarti program kerja disusun dan dipergunakan
sebagai pedoman atau alat penentu arah dalam mencapai sasaran yang ingin
dicapai, dalam penyusunan program kerja tersebut guna memudahkan Kepala
Kelurahan dan Aparatnya dalam melakukan aktifitas bersama lembaga-lembaga
yang ada sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Program Kerja yang telah disusun tersebut juga merupakan gambaran
tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan dan juga
diharapkan bisa dipakai sebagai informasi oleh masyarakat kelurahan dan
sekaligus diharapakan agar mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat
dalam pelaksanaan nantinya. Melalui penyusunan program kerja ini juga dipakai
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
21/128
5
sebagai bahan laporan kepada pemerintah atasan. Di mana selanjutnya
dimohonkan pula bimbingan dan pembinaan serta petunjuk dari instansi terkait di
tingkat atasan dalam pelaksanaan program kerja tersebut dan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.
Efektifitas pembangunan dalam mengatasai berbagai permasalahan untuk
merespon dan menuntaskan berbagai tantangan perkembangan di masyarakat
ditentukan oleh sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas
desa/kelurahan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Salah satu
persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan adalah
terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang
merupakan salah satu dokumen penting yang menunjukan arah, tujuan dan
kebijakan pembangunan desa/kelurahan.
Adapun program kerja jangka menengah desa/kelurahan adalah program
pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatan
sarana dan prasara aparatur, pemberdayaan masyarakat dan penataan lingkungan
dan kebersihan. Melalui kegiatan ini pemerintahan kelurahan melaksanakan bedah
rumah, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang merupakan program
unggulan dari pemerintah Kota Denpasar, menata lingkungan pemukiman dan
perbaikan telajakan dan saluran drainase yang biayanya tidak terlalu besar.
Pemberian bantuan kelurahan ini diharapkan mampu tepat sasaran di dalam
pengentasan kemiskinan sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah di
masing – masing kelurahan. Salah satu contoh keberhasilan dari pemberian
bantuan kelurahan kelurahan adalah penurunan ngka kemiskinan di Kota
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
22/128
6
Denpasar. Data perkembangan Rumah Tangga Miskin di Kota Denpasar dari
tahun 2006 – 2012 per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2 jumlah Rumah Tangga Miskin dari tahun 2008 – 2013
cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2008 dan 2009 di Kecamatan
Denpasar Utara dan Denpasar Barat mengalami kenaikan disebabkan karena
wilayah tersebut merupakan tujuan pertama dari penduduk pendatang sehingga
mobilitas penduduk saat itu mengalami bertumbuhan yang sangat pesat dan dari
hasil pendataan ulang yang dilakukan terhadap Rumah Tangga Miskin mengalami
peningkatan.
Tabel 1.2.
Perkembangan Rumah Tangga Miskin ( RTM) di Kota Denpasar
dari Tahun 2008 – 2013 menurut kecamatan
No KecamatanTAHUN
Penurunan
RTM(dari 2008 – 2013)
RTM
Penurunan
RTM(dari 2008 – 2013)
%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
enpasar Utara
enpasar Timur
enpasar Selatan
enpasar Barat
1172
934
653
812
1190
757
562
930
1072
639
458
720
972
580
420
614
854
438
338
476
799
384
268
394
373
550
385
418
31.82
58.88
41.04
48.52
Kota Denpasar 3571 3439 2889 2586 2106 1.845 1.726 48.33
Sumber data : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar (2014).
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi), di dalam pembangunan daerah
dan salah satu yaitu mengelola bantuan kelurahan yang diberikan kepada seluruh
kelurahan yang ada di Kota Denpasar, yang berada di bawah koordinasi Bidang
Pemerintahan Desa. Beberapa issue actual di bidang pengelolaan bantuan
kelurahan (Laporan pertanggung jawaban Kelurahan 2009-2013) yang perlu
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
23/128
7
mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan bantuan kelurahan
antara lain sebagai berikut :
1). Belum optimalnya pengelolaan bantuan kelurahan yang dapat dilihat dari
masih terjadinya keterlambatan pencairan dana yang dimohonkan oleh
masing-masing kelurahan yang diakibatkan oleh lambatnya informasi terkait
dengan besarnya pagu anggaran dan petunjuk teknis penggunaan anggaran
yang diterima oleh kelurahan.
2). Belum teraturnya administrasi keuangan karena keterbatasan sumber daya
aparatur.
3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengalokasian
bantuan kelurahan.
4) Masih tingginya sisa penggunaan anggaran di masing-masing kelurahan.
Kondisi ini sering dirasakan oleh penerima bantuan kelurahan di masing-masing
kelurahn setiap tahunnya. Anggaran yang seharusnya bisa di cairkan pada
triwulan pertama bisa terlambat ke triwulan kedua. Dan ini berdampak pada
kinerja kelurahan dalam rangka ikut membangun infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat. Melihat kondisi permasalahan di atas maka obyek penelitian
ditekankan pada pengelolaan bantuan kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar, sehingga nanti dapat ditemukan solusi
agar pengelolaan bantuan kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kota Denpasar dapat dilakukan dengan optimal dan efektif.
Melihat dari kondisi permasalahan di atas berpengaruh negatif terhadap program
pembangunan masyarakat baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
24/128
8
sumber daya manusia sehingga berdampak pada lambatnya program pemerintah
daerah dalam pengentasan rumah tangga miskin dan penataan lingkungan
pemukiman secara optimal dan kelihatan kumuh.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah
yang akan dianalisis di dalam penelitian ini adalah :
1) Bagaimanakah kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar di dalam pengelolaan bantuan
kelurahan di ukur dari perspektif keuangan, pespektif penggunaan
jasa, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran serta
pertumbuhan.
2) Bagaimanakah kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan
kelurahan diukur dari keseluruhan perspektif.
1.3 Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1) Untuk menganalisis kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan
kelurahan Badan di ukur dari perspektif keuangan, pespektif
penggunaan jasa, perspektif proses internal, serta perspektif
pembelajaran serta pertumbuhan.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
25/128
9
2) Untuk menganalisis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan
kelurahan diukur dari keseluruhan perspektif.
1.4 Manfaat Penelitian.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1. Secara teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pengukuran
kinerja bagi aparat pengelola bantuan kelurahan di Kota Denpasar.
1.4.2 Secara Praktis
1) Hasil – hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota
Denpasar terutama untuk mengetahui sejauh mana efektifitas prosedur
dan mekanisme pengelolaan bantuan kelurahan.
2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
organisasi publik lainya tentang pentingnya Balance Scorecard dipakai
sebagai alat ukur kinerja organisasi publik dilihat dari empat
Perspektif.
3) Dapat dipakai sebagai masukan dan informasi untuk dijadikan acuan
dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar pada khusus dan Organisasi
pelayanan publik pada umumnya.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
26/128
10
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Konsep – Konsep dan Difinisi
2.1.1 Pengertian kinerja
Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja dapat
dikemukakan sebagai berikut : Handoko, (1995) mendefinisikan kinerja
( performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui upaya organisasi
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, (Faustino Cardosa Gomes
1995) yang dikutif (Anwar Prabu, 2005) mengemukakan definisi kinerja
karyawan sebagai : Ungkapan seperti output , efisiensi serta efektivitas sering
dihubungkan dengan produktivitas. Selanjutnya definisi kinerja karyawan
menurut (Anwar Prabu, 2005) bahwa Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya, sedangkan Veithzal Rivai (2006:309) mengatakan bahwa kinerja
merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja
yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan .
Konsep di atas dapat dipahami bahwa kinerja adalah seberapa jauh tingkat
kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.
Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat
kemampuan pegawai yang mengelola bantuan kelurahan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar khusus pada
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
27/128
11
bidang pemerintahan desa dan kelurahan yang berhubungan langsung dengan
pemerintahan kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2.1.2 Pengukuran kinerja dalam organisasi
Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah
suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak, ketepatan pengukuran
seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat
menentukan penilaian akhir kinerja, Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa kinerja
akan diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas yang diberikan.
Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian kinerja di sektor publik antara lain :
1) Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3) Memperbaiki kinerja berikutnya
4) Memberikan pertimbangan yang sistimatik dalam pembuatan keputusan
5) Memotivasi pegawai (meningkatkan motivasi pegawai)
6) Menciptakan akuntabilitas publik.
Selain itu pengukuran kinerja juga merupakan alat untuk menilai
kesuksesan organisasi, melalui penilaian indikator-indikator kinerja dapat
berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi untuk mengambil tindakan-tindakan
tertentu, dan merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas.
Kegiatan atau proses (Mahmudi, 2005), dalam LAN, 2000, menyebutkan
pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri
dan evaluasi kinerja, di mana untukmelaksanakan kedua hal tersebut terlebih
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
28/128
12
dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran
kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas,
sehingga suatu organisasi/instansi yang dapat dikatakan berhasil jika terdapat
bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah
pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis
kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh
mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Penilaian kinerja
organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam
kurun waktu tertentu, dan penilaian tersebut juga dapat dijadikan input bagi
perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
Menurut LAN (2000) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan
indikator kinerja sebagai dasar penetapan pencapaian kinerja. Untuk pengukuran
kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator
didasarkan pada masukan (input ), keluaran (output ), hasil (outcome), manfaat
(benefit ) dan dampak (impact ). Sependapat dengan hal tersebut. Mardiasmo
(2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari
masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator
kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
29/128
13
tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa
indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau
kegagalan) kebijaksanaan program/kegiatan pada akhir kinerja instansi/unit kerja
yang melaksanakan.
Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran
kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
1) Indikator input , mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu
proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output
maupun outcome). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti
anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan
perundang – undangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk
melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu
lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2) Indikator output , adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau nonfisik. Indikator ini
digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
Dengan membandingkan output yang direncanakan dan yang betul-betul
terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai
dengan rencana. Indikator output hanya dapat menjadi landasan untuk menilai
kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran
kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh sebab itu, indikator
output harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
30/128
14
3) Indikator outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi
yang diperlukan untuk mengukur outcome seringkali tidak lengkap dan tidak
mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai
pendekatan untuk mengukur outcome dari output suatu kegiatan. Pengukuran
indikator outcome sering kali rancu dengan pengukuran indikator output .
4) Indikator benefit , menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator
outcome. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak.
Setelah beberapa waktu kemudian. yaitu dalam jangka menengah atau jangka
panjang dari benefit tampak. Indikator benefit menunjukkan hal-hal yang
diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan
optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).
5) Indikator impact memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit
yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit , indikator impact juga baru
dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator
impact menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang
menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara
sektoral, regional dan nasional.
2.1.3 Pengukuran kinerja dengan pendekatan balance scorecard
Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian
manajemen baik organisasi publik maupun swasta. Selain itu pengukuran kinerja
juga merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
31/128
15
organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk
mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, masyarakat akan menilai
kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam
memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas, (Mahmudi,
2010).
Penilaian kinerja umumnya fokus pada sektor privat, tetapi dewasa ini
terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparasi
dan akuntabilitas publik oleh sektor organisasi publik. Organisasi sektor publik
saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya
ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.
Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
tersebut diperlukan penilaian kinerja organisasi publik dengan memadukan secara
komprehensif ukuran dari aspek keuangan dan non keuangan. Metode ini dikenal
dengan Balanced Scorecard yang dapat diterapkan pada perusahaan, baik sektor
privat maupun sektor publik. Balanced Scorecard berfokus pada ukuran yang
mempunyai dampak besar, seimbang dan memberikan penekanan kepada upaya
preventif serta melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu dengan
ukuran pendorong kinerja masa depan.
Menurut Niven 2002, Balanced Scorecard dikembangkan pada tahun 1990
oleh Robert Kaplan dan David Norton, sebagai perkembangan dari konsep
pengukuran kinerja ( performance measurement ) yang mengukur perusahaan.
Robert Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan
suatu pendekatan efektif yang seimbang (balanced ) dalam mengukur kinerja
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
32/128
16
strategi perusahaan. Lebih jauh Niven mengemukakan Balanced Scorecard
dimulai dengan visi dan strategi organisasi dia juga mencoba menerjemahkan visi
dan strategi menjadi ukuran kinerja yang dapat ditelusuri dan digunakan untuk
mengukur kesuksesan dalam keberhasilan implementasi visi dan strategi
perusahaan, ini dicapai dengan menetapkan obyektif dan ukuran dalam masing-
masing dari keempat perspektif scorecard yang saling terkait yaitu perspektif
keuangan, konsumen, proses internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.
Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu scorecard dan balanced .
Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja
seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang
hendak diwujudkan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja
sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas
kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek,
yaitu aspek keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang,
intern dan ekstern. Balanced scorecard merupakan contemporary management
tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam
melipatgandakan kinerja keuangan. Balanced scorecard melengkapi seperangkat
ukuran finansial kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja
masa depan (Mulyadi, 1999).
Lebih lanjut Mulyadi (1999) mengemukakan, bahwa strategic plan yang
komprehensif dapat dihasilkan karena BSC menggunakan empat perspektif yaitu
keuangan, output, proses intern serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
33/128
17
keuangan memberikan target keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi.
Perspektif output memberikan gambaran tentang tuntutan kebutuhan pihak yang
dilayani oleh organisasi dalam mencapai target tertentu. Perspektif proses intern
memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pihak yang
berkepentingan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemacu
untuk membangun kompetisi pegawai dan suasana lingkungan kerja yang
diperlukan untuk mewujudkan target keuangan, output dan proses intern serta
pembelajaran dan pertumbuhan.
Anwar Prabu (2005) menjelaskan bahwa dalam Balance Scorecard , terdapat
empat aspek yang diukur, yaitu perspektif keuangan, perspektif
pelanggan/pengguna jasa, perspektif proses internal serta perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan.
Adapun rincian ke empat perspektif tersebut adalah:
1) Perspektif keuangan
Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukan apakah perencanaan dan
pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan
perusahaan. Perbaikan – perbaikan ini tercermin dalam sasaran – sasaran
yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur,
pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Tujuan dan ukuran finasial
harus memainkan peran ganda yaitu menentukan kinerja financial yang
diharapkan dari strategi dan menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran
perspektif lainnya. Balance scorecard membagi menjadi tiga tahap yaitu
(Sony Yuwono, et al , 2007:31)
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
34/128
18
(1) Pertumbuhan (Growth)
Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus
kas yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah.
Dengan demikian, tolok ukur kinerja yang cocok dalam tahap ini adalah
tingkat pertumbuhan pendapatan atau penjualan segmen pasar yang
telah di targetkan.
(2) Bertahan (Sustain)
Tahapan kedua, dimana perusahaan masih melakukan investasi dan
reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik.
Dalam taha ini, perusahaan mencoba mempertahapkan pangsa pasar
yang ada, bahkan mengembangkannya jika mungkin. Sasaran keuangan
pada tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas
investasi yang dilakukan.
(3) Kedewasaan ( Harvest )
Pada tahap ini dmana perusahaan benar – benar memanen / menuai
hasil investasi yang telah dilakukan pada tahap-tahapan sebelumnya.
Dan juga padaa saat ini tidak ada lagi investasi besar baik ekspansi
maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk
pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam
tahap ini, sehingga di ambil sebagai tolok ukur adalah
memaksimumkan arus kas masuk dan pengurangan modal kerja.
2) Perspektif pelanggan / pengguna jasa
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
35/128
19
Filosofi manajemen menunjukan pentingnya pengakuan atas customer focus
dan customer satisfaction, jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari
produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kinerja yang buruk dari
perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun
saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Dalam penelitian ini pengguna jasa
diartikan petugas pengelola bantuan kelurahan pada masing – masing
Kelurahan di Pemerintah Kota Denpasar. Dalam perspektif ini pengukuran
dilakukan dengan lima aspek utama, yaitu (Sony Yuwono, et al , 2007:33)
(1) Pangsa pasar ( Market share)
Pengukuran ini mencermikan bagian yang dikuasai perusahaan atas
keseluruhan pasar yang ada yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah
penjualan, dan volume unit penjualan.
(2) Pertumbuhan/mempertahankan pelanggan (Customer retention)
Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan
hubungan dengan konsumen. Pengukuran dapat dilakukan dengan
mengetahui besarnya prosentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah
pelanggaan yang saat ini dimiliki perusahaan.
(3) Menarik/perolehan pelanggan baru (Customer acquisition)
Mengukur di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru
atau memenangkan bisnis baru. Pengukuran dapat dilakukan melalui
prosentase jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total
penjualan baru dengan jumlah pelanggan baru yang ada.
(4) Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction)
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
36/128
20
Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kreteria kinerja
spesifik dalam value proposition. Pengukuran dapat dilakukan dengan
berbagai macam teknik, seperti survey melalui surat (pos), interview
melalui telepon atau personal interview.
(5) Keuntungan pelanggan (Customer profitabilitas)
Mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah
dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan
tersebut.
3) Perspektif proses internal
Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui
seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan jasa mereka
sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perusahaan perlu mengembangkan suatu
proses untuk mengantisipasi kebutuhan pengguna jasa atau memberikan
layanan yang berkualitas serta ketepatan waktu pelayanan sebagai upaya
mempengaruhi loyalitas pengguna jasa. Untuk memperbaiki kualitas produk
dilakukan melalui analisis proses internal yang didesain oleh mereka yang
paling mengetahui misi perusahaan. Balance scorecard membaginya dalam
tiga model dari proses bisnis utama yaitu (Sony Yuwono, et al , 2007 : 37-39)
(1) Proses inovasi
Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan
laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka
butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh
bagian R dan D, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
37/128
21
ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat
dikomersialkan (didasarkan pada kebutuhan pasar). Aktifitas R dan D
ini merupakan aktifitas penting dalam menentukan kesuksesan
perusahaan, terutama untuk jangka panjang.
(2) Proses operasi
Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan
produk atau jasa. Aktifitas di dalam operasi terbagi ke dalam dua
bagian : 1) proses pembuatan produk dan 2) proses penyampaian
produk kepada pelanggan. Pengukuran kinerja terkait dalam proses
operasi dikelompokan pada : waktu, kualitas dan biaya.
(3) Proses purna jual
Proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah
penjualan produk atau jasa dilakukan. Aktifitas yang terjadi dalam
tahap ini misalnya penaganan garansi dan perbaikan; penanganan atas
barang yang rusak dan yang dikembalikan serta pemrosesan
pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah upayanya
dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan pelanggan
dengan menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, biaya dan
waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu
perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan
pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan.
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
38/128
22
Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya
manusia, sistem, prosedur organisasi. Perspektif ini menekankan pada : (a)
pentingnya untuk terus memperhatikan karyawannya (b) memantau
kesejahteraan karyawan dan menanamkan investasi bagi masa datang yaitu
terhadap sumber daya manusia yang merupakan pendorong dihasilkannya
kinerja yang baik dalam tiga perspektif lainnya (c) pelatihan dan perbaikan
tingkat keahlian karyawan merupakan salah satu ukuran dalam perspektif ini.
Menurut Niven (2002) langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran
kinerja dengan Balanced Scorecard adalah :
1) Melakukan survey dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada
responden terkait dengan perilaku yang dapat diamati yang terkait dengan
kinerja organisasi, dari perspektif pengguna jasa yang diukur adalah kepuasan
pengguna jasa terhadap pelayanan atau kualitas produk yang dihasilkan, dari
perspektif proses internal yang diukur adalah semua aktifitas yang dilakukan
oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk menciptakan suatu
produk yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur adalah seberapa jauh perusahaan
mengidentifikasikan infrastuktur yang harus di bangun dalam menciptakan
pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang.
2) Memberikan ukuran kinerja atau standar kinerja dalam menentukan tingkatan
atau skor terhadap keempat perspektif sehingga di dapatkan nilai kinerja
dengan kualifikasi baik atau buruk.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
39/128
23
3) Memberikan bobot pada empat perspektif dengan bobot kinerja adalah 100
persen.
Keseluruhan proses pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan percuma
jika tidak diambil tindakan berdasarkan data kinerja yang telah dikumpulkan, jika
kenerja berada pada kualifikasi buruk hendaknya bisa mengambil kesempatan
belajar dari hasil tersebut untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan
jika kinerja berada pada kualifikasi baik agar dipertahankan atau ditingkatkan
lagi.
2.2 Teori – teori yang relepan
2.2.1 Teori Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan
masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Konsepsi pembangunan daerah
sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spesial.
Pembangunan daerah yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam
banyak hal membuktikan keberhasilan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi
masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga
sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan.
Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga
sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
40/128
24
terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam
perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi
kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent
seeking). Demikianlah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh
masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan
waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang
relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan
Rochmin Dahuri, 2004).
Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik
untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat
mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang
pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik
(Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow,
strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan
pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema
pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat
diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang
lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri,
2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu
kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah
terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa
pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
41/128
25
kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan
dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan
adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti
pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-
nilai moral dan etika umat.
Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi
yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa
saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu
dengan daerah lainnya. Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum
ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk
melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat
dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai
akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa
pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement ) dari
aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat
2.2.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat
Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik
ditingkat ideologis maupun praksis. ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan
merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan bottom up antara growth
strategy dan people centered strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif
akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
42/128
26
mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah
garis kemiskinan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar
diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi
pengetahuan, teknologi ketrampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya
manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang
pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal selain itu kelembagaan
pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan
untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan
pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu
memberi nilai tambah usaha sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah
ditingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat
atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran
serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri menurut
Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat Chambers, pemberdayaan
masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan
nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang
bersifat people centered, participatory, empowering dan sustainable dari definisi
diatas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas
daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan
masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber.
pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan
dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia, latar belakang tersebut secara nyata
diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut :
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
43/128
27
1) Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui
pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan
peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial
dimasyarakat.
2) Pemantapan kordinasi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara
institusi lokal yang ada dimasyarakat.
3) Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan
kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan
transparansi.
2.2.3 Bantuan Kelurahan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan
Pertanggung Jawaban Bantuan Kelurahan merupakan salah satu peraturan yang
mengatur tentang tata cara pertanggung jawaban bantuan kelurahan yang diterima
oleh semua kelurahan yang ada di Kota Denpasar. Pengalokasian bantuan
kelurahan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan
Desa dan kelurahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan
kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan juga dan meningkatakan fungsi
kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan. Maksud dan tujuan pemberian
bantuan kelurahan adalah untuk : 1). Membiayai program kelurahan dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan, 2). Meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, 3).
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
44/128
28
Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun kelurahan, 4).
Mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagi partisipasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, 5).
Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat
kelurahan sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat, 6). Meningkatkan kebersihan lingkungan dan penataan lingkungan.
Bantuan kelurahan merupakan pemberian dana kepada seluruh Kelurahan yang
ada di Kota Denpasar yang ditentukan dengan Keputusan Walikota Denpasar
setiap tahun dan dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Denpasar yang besarnya ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan
Daerah. Dalam hal ini peran daripada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar terutama Bidang Pemerintahan Desa adalah
mengatur perencanaan penggunaan anggaran bantuan kelurahan, merealisasikan
anggaran serta memonitoring dan mengevaluasi realisasi daripada bantuan
kelurahan dimaksud.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang
mengatur tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagai perangkat daerah terbawah
dalam Wilayah Kecamatan guna membantu pemerintahan daerah di dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktural di daerah kelurahan.
2.3 Keaslian Penelitian
Astiniasih (2010) melakukan penelitian tentang Kinerja Puskesmas di
Kabupaten Bangli menggunakan model pengukuran balanced scorecard diukur
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
45/128
29
dari empat perspektif. Hasil penelitian kinerja secara komprehensif atas empat
perspektif berada pada kualifikasi kinerja baik dengan nilai indeks komposit
sebesar 96,10 persen. Sedangkan hasil penelitian secara parsial kinerja puskesmas
di Kabupaten Bangli dari perspektif keuangan menunjukkan kategori baik dengan
nilai capaian sebesar 121,65 persen. Kinerja dari perspektif pengguna jasa adalah
baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,50 persen, kinerja dari perspektif
proses internal adalah baik dengan capaian kinerja sebesar 87,36 persen. Tetapi
yang perlu mendapat perhatian dari perspektif ini adalah tingkat absensi, kinerja
dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kualifikasi baik
dengan nilai capaian kinerja sebesar 70,81 persen namun penghargaan uang dan
non uang serta penyediaan sarana dan prasarana perlu mendapat perhatian.
Juniati A.A. Ayu (2011) telah melakukan penelitian tentang Kinerja Pengelolaan
Kearsipan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar dengan
menggunakan Balanced Scorecard dari keempat perspektif dan diukur dari keseluruhan
perspektif, dari perspektif keuangan secara keseluruhan kinerja Pengelolaan Kearsipan
kinerja dengan kategori sangat baik yaitu sebesar 94,96 persen, perspektif Pengguna Jasa
dengan kategori baik yaitu 77,45 persen, perspektif proses internal juga dengan kategori
baik yaitu 76,67 persen dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan kategori
sangat baik yaitu 85,71 persen, sedangkan diukur dari keseluruhan perspektif (indek
komposif) sebesar 84,15 persen dengan kategori sangat baik.
Sri Utari (2006) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Institusi
Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar, menggunakan model pengukuran
balanced scorecard diukur dari empat perspektif, hasil penelitian secara parsial
kinerja institusi pengujian kendaraan bermotor Kota Denpasar dari perspektif
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
46/128
30
keuangan menunjukkan kualifikasi sangat baik dengan capaian sebesar 89,93
persen . Kinerja dari perspektif pengguna jasa berada pada kualifikasi buruk yang
terutama disebabkan oleh rendahnya kinerja variabel ketepatan pelayanan. Kinerja
dari perspektif proses internal berada pada kualifikasi buruk yang terutama
disebabkan oleh rendahnya kinerja variabel keadilan dan persamaan dalam
pelayanan. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada
kualifikasi baik. Kinerja Institusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar
secara menyeluruh ditinjau dari empat perspektif kinerja berada pada kualifikasi
kinerja sedang atau tingkat keberhasilan cukup berhasil. Berdasarkan hasil
penelitian ini ditinjau dari perspektif pengguna jasa disarankan agar
meningkatkan ketepatan pelayanan terutama dalam pemanfaatan alat uji secara
tepat. Ditinjau dari perspektif proses internal disarankan agar tidak membeda-
bedakan pengguna jasa dalam memberikan pelayanan.
Situmorang (2010) melakukan penelitian tentang Kinerja PD Pasar Kota
Denpasar dengan pendekatan Balanced Scorecard . Penelitian kinerja PD Pasar
Kota Denpasar menunjukkan kondisi kinerja perspektif keuangan tahun 2009
pada kualifikasi Cukup dengan nilai capaian kinerja 68 persen. Kinerja
perspektif pelanggan menunjukkan kualifikasi Kurang yaitu 30 persen. Kinerja
perspektif proses bisnis internal menunjukkan kualifikasi “ Baik “ dengan nilai
capaian kinerja sebesar 92,20. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
menunjukkan kualifikasi Cukup dengan nilai capaian kinerja 64 persen . Kinerja
secara menyeluruh dengan menggunakan Indeks Komposit berada pada
kualifikasi Cukup dengan nilai capaian kinerja 80,30 persen .Berdasarkan hasil
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
47/128
31
penelitian ini. PD Pasar Kota Denpasar memperhatikan jangka waktu penagihan,
efektivitas pendapatan dibandingkan dengan anggarannya, efisiensi biaya operasi
dibandingkan dengan anggarannya, upaya menaikkan tarif sewa dan retribusi, dan
juga meningkatakan sarana prasarana pendukung seperti layanan parkir,
kebersihan penyediaan toilet.
Penelitian yang dilakukan oleh Marista (2002) mengenai Analisis
Penelitian Kinerja Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada PT.
Andalan Pasific Samudera Semarang) memperlihatkan hasil dalam perspektif
keuangan terdapat peningkatan profit margin dan rasio operasi, namun dalam ROI
mengalami penurunan. Dalam perspektif konsumen terdapat peningkatan retensi
konsumen, akuisisi konsumen, profitabilitas konsumen, kepuasan konsumen.
Dalam perspektif proses bisnis internal terdapat peningkatan cycle effectivesness,
dan layanan purna jual. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat
peningkatan perputaran karyawan, dan kemampuan sistem informasi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andranik (2008) mengenai
penerapan Balanced Scorecard sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja pada
Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro Lampung
menunjukkan bahwa instrumen kinerja yang ada dalam Balanced Scorecard dapat
diterapkan dalam rumah sakit, khususnya pada rumah sakit pemerintah. Hasil
analisis kinerja yang dinilai pada keempat perspektif melalui pendekatan konsep
Balanced Scorecard di RSUD Ahmad Yani Kota Metro pada tahun 2006-2007
menunjukkan bahwa beberapa perspektif menunjukkan kinerja yang baik, hal
tersebut terlihat dari hasil yang dicapai oleh perspektif tersebut. Penelitian
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
48/128
32
dilakukan dengan membandingkan data sekunder yang ada seperti data realisasi
keuangan, data pengukuran kinerja tradisional yang kemudian dibandingkan
dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian data-data tersebut
dikelompokkan ke dalam perspektif yang ada dan dicari hubungan dari setiap
indikator tersebut.
Suwardika I Nyoman (2011) melakukan penelitian tentang Analisis kinerja
organisasi sector public menggunakan Balance Scorecard pada Badan Pendidikan
dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur dalam perspektif anggaran terjadi
penghematan anggaran dan dalam perspektif proses internal ada beberapa
kegiatan yang belum mencapai hasil 100 persen Dalam Financial Perspective
terjadi penghematan (sisa) anggaran secara keseluruhan 6,23 persen. Tingkat
efisiensi penggunaan anggaran paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar
94 persen dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88
persen. Dalam Employees and Organization Capacity Perspective, pengukuran
kinerja dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi nampak bahwa alat kantor,
alat studio dan alat komunikasi telah mengalami penambahan. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang
ada. Dengan menggunakan pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
kegiatan sebagai bagian dari Internal Bussiness Process Perspective, dari enam
sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Diklat Provinsi Jawa Timur
tahun 2009-2014, ada 2 sasaran yang tidak mencapai 100 persen, yaitu sasaran
meningkatkannya kompetensi aparatur pemerintah baik kompetensi dasar maupun
bidang sebesar 93,33 persen, serta sasaran meningkatnya kontribusi hasil
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
49/128
33
pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alumni sebesar
87,51 persen.
Hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini terkait dengan
kinerja baik perusahaan suasta maupun instansi pemerintah dengan menggunakan
balanced scorecard yang diukur dari empat perspektif menunjukan hasil yang
baik, kebanyakan dari segi perspektif keuangan menunjukan kinerja yang baik,
karena bisa menghemat anggaran untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin,
untuk kinerja perspektif pelanggan ada yang capaian kinerjanya buruk karena
kebanyakan ditentukan karena ketidaktepatan waktu pelayanan, demikian juga
untuk perspektif proses internal ada yang mendapatkan capaian buruk yang
disebabkan oleh keadilan dan persamaan hal sebagai karyawan/pegawai kuranmg
diperhatikan dan untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan hampir
semuannya mendapat capaian kinerja baik dan sangat baik, sedangkan penelitian
ini mengukur kinerja institusi dari keempat perspektif yaitu perspektif keuangan,
perspektif pelanggan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan agar tercapainya kinerja institusi yang bekerja
sesuai dengan SOP sehingga bisa tepat waktu dan tepat sasaran disamping juga
penghematan anggaran dengan menggunakan model pengukuran balance
scorecard.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
50/128
34
BAB III
KERANGKA BERFIKIR DAN KONSEP PENELITIAN
3.1 Kerangka berfikir dan Konsep Penelitian
3.1.1 Kerangka berpikir
Terbentuknya otonomi daerah dapat dilihat dengan diberlakukannya
Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang –
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, maka dengan produk hukum di atas akan membawa
angin segar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Konsekwensinya pemerintah
Daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang mengatur
tentang tugas pokok dan fungsi aparatur kelurahan maka pemerintah Kora
Denpasar mengeluarkan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata
cara pertanggungjawaban bantuan kelurahan.
Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota
Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan perlu di tingkatkan sehingga
pengelolaan bantuan kelurahan dapat berjalan secara optimal. Kinerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam
pengelolaan bantuan kelurahan perlu diukur untuk mengetahui apakah kinerja
pengelolaan bantuan kelurahan dapat dikatakan baik atau buruk, tinggi atau
rendah, meningkat atau menurun, gagal atau berhasil berdasarkan fakta yang
sesungguhnya. Model penilaian kinerja yang diterapkan dalam penelitian ini
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
51/128
35
adalah implementasi model Balanced Scorecard (Niven, 2002). Berdasarkan
uraian tersebut diatas, alur pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar
3.1.
Gambar 3.1
Alur Pemikiran Analisis Penelitian
3.1.2 Konsep Penelitian
Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota
Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan dianalisa dengan menggunakan
U.U.RI No. 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Perwali No. 6 Tahun 2012 tentang Tata
cara dan pertanggungjawaban bantuan
kelurahan
Penilaian Kinerja dengan Balanced
Scorecard pada BPMPD Kota
Denpasar
UU RI No 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintahan Daerah
Kinerja BPMPD Kota Denpasar
Dalam Pengelolaan Bantuan Kelurahan
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
52/128
36
pendekatan melalui empat pengukuran perspektif yaitu : keuangan, pengguna
jasa/staf kelurahan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif
keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kota
Denpasar diukur dengan kemampuan Badan Pemberdayaan Masayarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar di dalam pengelolaan anggaran baik itu jumlah
anggaran yang tersedia dan realisisasi anggaran apakah sudah mencerminkan
pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan setiap akhir tahun, perspektif
pengguna jasa memungkinkan organisasi menyelaraskan berbagai ukuran
pengguna jasa yang penting seperti keramahan petugas yang menangani bantuan
kelurahan, ketepatan waktu di dalam pencairan bantuan kelurahan, prosedur
administrasi yang diminta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
sangat berdampak pada kepuasan pengguna jasa/staf kelurahan, dengan perspektif
proses internal organisasi di dalam pelaksanaan tugas – tugasnya harus sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan harus mengindentifikasi berbagai proses
penting yang sebaiknya dikuasai dengan baik agar mampu memenuhi tujuan dan
sasaran, sedangkan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi
menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan keempat perspektif
lainnya dapat dicapai.
Dengan demikian dapat dijabarkan konsep dari kerangka berpikir yang akan
diteliti dengan pendekatan balance scorecard . Berikut ini disajikan kerangka
konsep Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Bantuan kelurahan pada Gambar 3.2.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
53/128
37
Gambar 3.2
Kerangka Konsep Penelitian
Perspektif Keuangan
1. Target Anggaran
2. Realisasi Anggaran
Perspektif Pengguna Jasa
1. Keramahan Petugas
2. Ketepatan Waktu Pencairan Dana
3. Sarana dan fasilitas
4. Prosedur Administrasi5. Kondisi kebersihan dan lingkungan
6. Lokasi yang strategis
Perspektif Proses Internal
1. Pelaksanaan administrasi sesuai SOP
2. Ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perencanaan sistematis
4. Efektivitas waktu kerja
5. Suasana kerja yang aman dan nyaman
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1. Perasaan bangga & nyaman
2. Tanggung jawab
3. Iklim kepercayaan& kerjasama
4. Peluang yang sama untuk diklat
5. Diklat yang sesuai dengan bidang
tugas
6. Gaji yang sesuai dengan bidang tugas
7. Insentif yang sesuai dengan bidang
tugas.
K
I
N
E
R
J
A
B
P
M
P
D
P
E
N
G
E
LO
L
A
A
N
B
A
N
K E
L
B
A
L
A
N
C
E
D
S
C
O
R
E
C
A
R
D
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
54/128
38
BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Kinerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam
pengelolaan bantuan kelurahan pada penelitian ini berupa data kualitatif dan data
kualitatif yang dianalisis dengan alat analisis Balance Scorecard diukur dari
empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pengguna jasa, perspektif
proses internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur keseluruhan perspektif secara komprehensif dengan
menggunakan indeks komposit sehingga dapat menunjukkan kinerja Pengelolaan
Bantuan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kota Denpasar.
4.2 Lokasi. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar pada tahun 2014 dengan pertimbangan
sebagai berikut :
1) Penelitian tentang kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam pengelolaan bantuan kelurahan
belum pernah dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kota Denpasar.
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
55/128
39
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
merupakan lembaga yang membidangi pemerintahan desa di Kota Denpasar
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola bantuan
keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar kepada Kelurahan
dan dana bagi hasil pajak untuk Desa se – Kota Denpasar, memberikan
petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan tata kelola
keuangan kepada seluruh Desa dan Kelurahan yang terdapat di Pemerintah
Kota Denpasar. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dengan baik maka analisis kinerja pengelolaan bantuan kelurahan pada
instansi ini perlu dilakukan.
3) Sering terlambatnya pencairan anggaran bantuan kelurahan yang diterima
oleh masing-masing kelurahan sehingga berdampak pada keterlambatan
proses pembangunan dan realisasi anggaran.
4.3 Identifikasi Variabel
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Perspektif Keuangan, terhadap pelayanan kantor BPMPD khusus bidang
pemerintahan desa dan kelurahan dengan indikator sebagai berikut :
a. Target anggaran.
b. Realisasi anggaran.
2) Perspektif Pengguna Jasa / petugas pengelola keuangan pada masing-masing
Kelurahan terhadap pelayanan Kantor BPMPD Kota Denpasar dengan
indikator sebagai berikut :
-
8/17/2019 unud-1287-1839543486-tesis.pdf
56/128
40
a. Keramahan petugas.
b. Ketepatan waktu pencairan dana.
c. Sarana dan fasilitas.
d. Prosedur administrasi.
e. Kondisi kebersihan dan lingkungan.
f. Lokasi yang strategis.
3) Perspektif Proses Internal yang dilaksanakan oleh Kantor BPMPD Kota
Denpasar. dengan indikator sebagai berikut :
a. Pelaksanaan administrasi sesuai SOP
b. Ketersediaan sarana dan prasarana.
c. Perencanaan sistematis.
d. Perasaan puas bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan.
e. Suasana kerja yang aman dan nyaman.
4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ba