undangan pengajuan proposal - mca … w3a id.pdf · apabila terdapat perbedaan pengertian dari...

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

Jendela Hibah 3A

CfP Ref No: CFP/GP-W3A/001/2014

UNDANGAN PENGAJUAN PROPOSAL

UNTUK

HIBAH PROYEK ENERGI TERBARUKAN

NON-JARINGAN PLN BERBASIS MASYARAKAT

29 NOVEMBER 2014

Catatan Penting:

Apabila terdapat perbedaan pengertian dari terjemahan Undangan Pengajuan Proposal (“CfP”) dalam Ba-

hasa Indonesia ini dengan versi asli yang menggunakan Bahasa Inggris, maka “CfP” yang menggunakan

Bahasa Inggris lah yang akan menjadi acuan.

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA

1

Akronim dan Singkatan

AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan APR “Annual Progress Report”, Laporan Akhir Tahun CCOP “Communications and Community Outreach Plan”, Komunikasi dan Rencana Penjangkauan

Masyarakat CfP “Call for Proposal”, Undangan Pengajuan Proposal CLO “Community Liaison Officer”, Petugas Penghubung Masyarakat COD “Commercial Operation Date”, Tanggal Operasi Komersil DFS “Detailed Feasibility Study”, Studi Kelayakan Terinci DRA “District Readiness Assessment”, Penilaian Kesiapan Kabupaten ERR “Economic Rate of Return”, Tingkat Pengembalian Ekonomi EPC “Engineering, Procurement & Construction”, Enjineering, Pengadaan & Konstruksi ESIA “Environmental and Social Impact Assessment”, Penilaian Lingkungan dan Implikasi Sosial ESMS “Environmental and Social Management System”, Sistem Lingkungan dan Manajemen Sosial FA “Financial Agent”, Agen Finansial FEED “Front End Engineering & Design”, Enjineering dan Perancangan Tahap Awal FS “Feasibility Study”, Studi Kelayakan GHG “Green House Gas”, Gas Rumah Kaca GOI “Government of Indonesia”, Pemerintah Indonesia GP “Green Prosperity”, Kemakmuran Hijau GP Facility “Green Prosperity Facility”, Fasilitas Kemakmuran Hijau GK “Green Knowledge”, Pengetahuan Hijau H&S “Health and Safety”, Kesehatan dan Keamanan IC “Investment Committee”, Komite Investasi IST “Implementation Support Team”, Tim Pendukung Implementasi LOE “Level of Effort”, Tingkat Pencapaian MCA-Indonesia Millennium Challenge Account – Indonesia MCC Millennium Challenge Corporation MCCIE Millennium Challenge Corporation Independent Engineer”, Insinyur Independent Millennium

Challenge Corporation MOU “Memorandum of Understanding”, Nota Kesepahaman MPR “Monthly Progress Report”, Laporan Kemajuan Bulanan NDA “Non-Disclosure Agreement”, Perjanjian Kerahasiaan NREL National Renewable Energy Laboratory NRM “Natural Resource Management”, Sumber Daya Alam O&M “Operation & Maintenance”, Operasional & Pemeliharaan PA “Procurement Agent”, Agen Pengadaan PCS “Project Control Strategy”, Strategi Pengawasan Proyek PFS “Pre-Feasibility Study”, Studi Kelayakan Awal PLN Perusahaan Listrik Negara PLUP “Participatory Land Use Planning”, Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif PMC “Project Management Consultant”, Konsultan Proyek Manajemen

2

Daftar Isi

I. PENGANTAR .......................................................................................................................................... 3

II. INFORMASI KELAYAKAN ....................................................................................................................... 6

III. GAMBARAN PROSES PEMBERIAN HIBAH ........................................................................................... 11

IV. KELAYAKAN NOTA KONSEP DAN PENGKAJIANNYA ............................................................................ 13

V. APLIKASI LENGKAP DAN KRITERIA PENILAIAN .................................................................................... 15

VI. DOKUMEN APLIKASI, BATAS WAKTU, DAN INSTRUKSI PENGAJUAN .................................................. 17

Lampiran 1 | Kelayakan Pengusul ............................................................................................................... 21

Lampiran 2 | Kelayakan Proyek .................................................................................................................. 24

Lampiran 3 | Surat Pengantar ..................................................................................................................... 26

Lampiran 4 | Nota Konsep – Daftar Isi ........................................................................................................ 27

Lampiran 5 | Aplikasi Lengkap – Daftar Isi .................................................................................................. 33

Lampiran 6 | Pedoman Kinerja Lingkungan & Sosial .................................................................................. 44

Lampiran 7 | Pedoman Kajian Sosial & Gender .......................................................................................... 49

Lampiran 8 | Pedoman Pengawasan dan Evaluasi ..................................................................................... 53

Lampiran 9 | Fiskal, Pajak dan Pedoman Lainnya ....................................................................................... 55

Lampiran 10 | Pedoman Biaya Kelayakan Proyek ...................................................................................... 56

Lampiran 11 | Struktur Pengusul dan Kepemilikan Proyek ........................................................................ 59

Lampiran 12 | Surat Dukungan Masyarakat ............................................................................................... 62

3

Millennium Challenge Account – Indonesia

Undangan Pengajuan Proposal:

Hibah Proyek Energi Terbarukan Non-Jaringan PLN Berbasis Masyarakat

I. PENGANTAR

Pada tanggal 19 November 2011, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation (MCC), menandatangani perjanjian (yang disebut Compact) dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia mendirikan Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) untuk mengatur dan menerapkan Perjanjian Compact dalam tiga proyek atas nama Pemerintah Indonesia. Lima Tahun Perjanjian Compact tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 April 2013. Di antara tiga proyek Compact tersebut adalah Proyek Kemakmuran Hijau (“Green Prosperity/GP”) yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

(1) Meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara memperluas pembangkitan listrik yang berasal dari energi terbarukan; dan

(2) Meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara meningkatkan praktek penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Proyek Kemakmuran Hijau (“GP”) dan empat kegiatannya dapat dilihat di http://gp.mca-indonesia.go.id. Fasilitas Kemakmuran Hijau (“Green Prosperity Facility/GPF”) adalah satu dari empat aktifitas yang berada di bawah Proyek Kemakmuran Hijau (“GP”). Salah satu prioritas utama dari Fasilitas Kemakmuran Hijau (“GPF”) adalah mempromosikan energi terbarukan bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan yang terletak di dalam Provinsi Kemakmuran Hijau (lihat Tabel 2 dan Gambar 1) yang memiliki keterbatasan dalam akses pelayanan listrik melalui penyediaan Hibah Energi Terbarukan.

Di bawah Fasilitas Kemakmuran Hijau (“GPF”), MCA-Indonesia meluncurkan sebuah Undangan Pengajuan Proposal (“Call for Proposals/CfP”) untuk mengidentifikasi para peminat yang tertarik terhadap Hibah Energi Terbarukan yang akan melakukan perancangan, pengembangan, pembangunan, serta pengoperasian pembangkit listrik dan proyek pendistribusian listrik berbasis masyarakat (yang disebut sebagai Proyek). Para peminat harus mengirimkan Aplikasi sebagai balasan dari “CfP” sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disebutkan di bawah ini.

Melalui “CfP” ini, MCA-Indonesia akan menyediakan Tiga Puluh Juta Dolar Amerika (US$ 30,000,000) dalam bentuk Hibah Energi Terbarukan untuk beberapa jenis proyek non-jaringan PLN. Otoritas MCA-Indonesia untuk penyaluran hibah kepada proyek yang memenuhi syarat sesuai dengan dengan Perjanjian Compact dan tetap berlaku sesuai komitmen, namun perlu diingat bahwa MCA-Indonesia tidak bisa mencairkan dana setelah tanggal 1 April 2018. Proyek-proyek melalui “CfP” ini harus memiliki kapasitas antara 300 kW dan 3 MW1. Pengusul dapat menggabungkan beberapa proyek (aggregasi) dengan persyaratan kapasitas minimum 300 kW dan

4

pembangkit listrik tersebut tidak kurang dari 50 kW. Semua fasilitas energi terbarukan yang diagregasi tersebut harus terletak pada Kabupaten yang sama yang termasuk di dalam Kabupaten Kemakmuran Hijau.

A. Latar Belakang dan Tujuan dari CfP

Mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia hidup dengan kemiskinan dengan rasio elektifikasi yang rendah. Pembangkitan listrik dengan menggunakan bahan bakar solar yang mahal dan tidak ramah lingkungan telah menjadi sumber listrik utama di daerah pedesaan. Selain itu, banyaknya masyarakat terpencil memiliki akses listrik yang kurang memadai dan memiliki sedikit harapan dari penyediaan listrik oleh PLN. Untuk masyarakat yang terisolasi, pembangkitan listrik menggunakan energi terbarukan yang dikembangkan dan dibangun dengan terencana dan berkesinambungan, dapat menjadi suatu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup pada komunitas tersebut. Fasilitas ini harus dapat dimiliki, dikelola, dan dipelihara oleh masyarakat pedesaan tersebut. Untuk merealisasikannya, kurangnya permodalan untuk membangun fasilitas tersebut membutuhkan investasi dan dukungan teknis dari pihak ketiga.

Tujuan utama dari “CfP” ini adalah untuk mempercepat pembangunan fasilitas tenaga listrik

berkapasitas kecil yang menggunakan energi terbarukan, yang nantinya dimiliki, dikelola,

dipelihara, serta dioperasikan oleh masyarakat untuk komsumsi lokal di wilayah pedesaan

tersebut yang biasanya merupakan daerah-daerah terpencil.”CfP” ini juga akan dipergunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian hibah lainnya, yaitu Hibah Bantuan Teknis dan

Persiapan Project (“Technical Assistance and Project Preparation/TAPP”). Hibah “TAPP” akan

diberikan dalam bentuk pendanaan keuangan bagi Pengusul yang memenuhi persyaratan

untuk mempersiapkan proyeknya sesuai standar-standar yang ditetapkan oleh MCA-

Indonesia. Hibah “TAPP” untuk “CfP” ini dapat mencapai US$ 250,000 per proposal.

B. Undangan

Para peminat diundang untuk dapat mengirimkan aplikasinya sehingga dapat memanfaatkan dana hibah dari MCA-Indonesia, di bawah Fasilitas Kemakmuran Hijau (“GPF”). Dana hibah ini dapat digunakan untuk merancang, mengembangkan, membangun, serta mengoperasikan proyek energi terbarukan berbasis masyarakat (non-jaringan PLN) sesuai persyaratan “CfP”. “CfP” ini juga tersedia dalam versi Bahasa Indonesia tetapi dalam hal ambiguitas maka yang berlaku adalah versi Bahasa Inggris. “CfP” dan dokumen-dokumen yang terkait dapat diunduh dari http://gp.mca-indonesia.go.id setelah melalui prosedur pendaftaran. Semua Aplikasi harus tertulis dalam Bahasa Inggris, kecuali untuk Nota Konsep dan Surat Dukungan

Masyarakat dapat ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Sebagai preferensi MCA-Indonesia, semua dokumentasi yang menggunakan Bahasa Indonesia seperti izin dan lisensi harus memiliki terjemahan Bahasa Inggris yang ditambahkan ke versi Bahasa Indonesia. Kami mengharapkan Pengusul memiliki (1) Pengalaman pelaksanaan proyek dengan teknologi tertentu (2) Surat perjanjian dan kerjasama dengan masyarakat.

1) W pada “CfP” ini lebih mengarahkan kepada W listrik (We). Semua kapasitas berhubungan dengan keluaran bersih setelah beban parasitik dan kerugian internal. Pembangkit listrik mini hidro yang didefinisikan dalam “CfP” memiliki kapasitas bersih ≥ 1 MW & ≤ 3 MW dan mikro hidro < 1 MW. Untuk non energi listrik akan digunakan angka yang setara dengan We tersebut di atas.

5

Proses aplikasi melalui dua tahapan sebagai berikut:

• TAHAP 1 – Pengiriman Nota Konsep Tahap 1 ini mengharuskan Pemohon yang mengajukan Nota Konsep seperti yang tercantum pada Lampiran 4, menyelesaikan daftar pelingkupan dan penjajakan yang terdapat pada Lampiran 6

dan Lampiran 7 dan, jika tersedia, Studi Kelayakan Lengkap (“Detailed Feasibility Study/DFS”) untuk proyek tersebut. Bahan materi ini nantinya digunakan MCA-Indonesia untuk menentukan apakah Pengusul dan Proyek memenuhi semua persyaratan dan kebutuhan penilaian. Proposal-proposal tersebut yang memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian dan telah mengirimkan “DFS” yang memenuhi persyaratan akan dipromosikan ke Tahap 2 dan diundang untuk mengirimkan Aplikasi Lengkap melalui Panggilan A (“Call A”). Pengusul-pengusul yang memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian namun tidak memiliki “DFS” atau memiliki “DFS” yang tidak memenuhi persyaratan MCA-Indonesia, akan dipromosikan ke Tahap 2 dan diundang untuk mengirimkan Aplikasi Lengkap melalui Panggilan B (“Call B”) seperti yang tercantum pada Tabel 3. Karena Panggilan B memiliki tenggat waktu lebih lama, maka diharapkan waktu yang berlebih dapat digunakan oleh Pengusul untuk memperbaiki “DFS” yang ada atau membuat “DFS” baru. Pengusul yang tidak memiliki “DFS” atau, didalam penilaian MCA-Indonesia, membutuhkan perbaikan terhadap “DFS”-nya, dapat memungkinkan untuk mendapatkan Hibah Bantuan Teknis dan Persiapan Project (“Technical Assistance and Project

Preparation/TAPP”). Aplikasi yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian akan ditolak.

• TAHAP 2 – Pengiriman Aplikasi Lengkap

Tahap 2 ini membutuhkan “DFS” dan Aplikasi Lengkap untuk proyek yang diusulkan dengan menggunakan arahan seperti tercantum pada Lampiran 5. Aplikasi Lengkap ini akan dinilai, diurutkan, dan juga direkomendasikan untuk disetujui oleh Komite Investasi (“Investment

Committee/IC”) berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada Bagian V dari “CfP” ini, atau pun ditolak bila tidak memenuhi persyaratan.

Mohon dilihat Bagian III, Tabel 3 pada “CfP” ini untuk jadwal yang terkait.

C. Informasi Tambahan

Pada tahapan Nota Konsep diutamakan bagi Pemohon untuk memilih dan memberitahukan konsultan handal yang sesuai yang nantinya akan bertanggung jawab untuk persiapan “DFS” untuk proyek yang diusulkan, agar Nota Konsep tersebut dapat terpilih untuk mengajukan Aplikasi Lengkap. Pengusul harus telah menentukan konsultan untuk persiapan “DFS” ini segera setelah Pengusul dipromosikan ke tahapan Aplikasi Lengkap. Dalam hal Pengusul memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hibah “TAPP”, maka Perjanjian Hibah “TAPP” akan diselesaikan berdasarkan daftar pelayanan konsultan dan pembiayaan yang akan dipublikasikan oleh MCA-Indonesia. Konsultan yang terpilih harus mendapatkan status Tidak

Keberatan dari MCA-Indonesia. MCA-Indonesia menyadari bahwa pengetahuan, keterampilan, dan ketersediaan serta pengalaman yang dibutuhkan untuk kesuksesan dalam pengembangan suatu proyek energi terbarukan mungkin saja tidak dimiliki oleh satu organisasi. Oleh karena itu, Pengusul dianjurkan untuk membentuk kemitraan yang strategis atau konsorsium yang mana anggota-anggotanya dan fokus bisnisnya dapat memberikan

6

perhatian yang lebih besar di dalam pengembangan proyek pembangkit energi terbarukan berbasis masyarakat. Sebagai catatan, “CfP” ini adalah salah satu dari serangkaian permintaan untuk pengajuan proyek energi terbarukan yang dikeluarkan oleh MCA-Indonesia. Informasi Lebih Jauh Mengenai Hibah “TAPP”

Hibah “TAPP” akan diberikan dalam bentuk hibah finansial kepada Pengusul yang memenuhi persyaratan untuk mendukung persiapan proyek yang berkualitas tinggi dan akan dipergunakan untuk jasa profesional seperti di bawah ini, namun tidak terbatas kepada:

• Studi Kelayakan (“Feasibility Study/FS”) dan Studi Kelayakan Lengkap (”Detailed Feasibility

Study/DFS”) serta Studi Perancangan; • Studi spesifik untuk menjembatani antara perancangan-perancangan yang kurang sempurna yang

teridentifikasi pada Studi “FS/DFS” yang ada. Hal ini termasuk survey teknis dan investigasi; perancangan enjineering; analisis ekonomi dan finansial; kajian lingkungan, sosial dan gender, serta ruang lingkup kehidupan;

• Peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan staf, dan jasa supervise yang dibutuhkan untuk kesuksesan persiapan implementasi proyek;

• Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan standar-standar lingkungan dan kinerja sosial, ekonomi, dan analisis ruang lingkup kehidupan yang ditetapkan oleh IFC.

II. INFORMASI KELAYAKAN

A. Kriteria Kelayakan Pengusul

Sebelum mengirimkan aplikasi, Pengusul sangat dianjurkan untuk memeriksa Persyaratan Pengusul yang tercantum pada Lampiran 1. Sebagai tambahan Pengusul diharuskan memeriksa bahwa proyek yang diusulkan tidak tereliminasi dari Persyaratan Proyek seperti yang disebutkan pada Lampiran 2 dan semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh Perjanjian Compact telah terpenuhi. Ringkasan dari Kelayakan

Utama Pengusul tercantum di bawah ini namun Pengusul harus mengacu pada Lampiran 1 untuk dapat melihat seluruh persyaratan secara lengkap sebagai tanggapan terhadap “CfP” ini. Kelayakan Utama

Pengusul tersebut adalah:

• Pengusul dapat menunjukkan, melalui beberapa contoh pengalaman yang disampaikan dalam aplikasinya, keberhasilnya di dalam pengembangan, perancangan, pembangunan dan melakukan komisioning untuk dua atau lebih proyek energi terbarukan di wilayah Asia Tenggara yang memiliki persamaan ukuran, ruang lingkup, dan teknologi dengan Proyek yang diusulkan;

• Pengusul memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan Proyek, baik dalam bentuk utang, sumbangan sponsor, kontribusi ekuitas, cadangan dana, sumbangan masyarakat dan lainnya selain semua hibah yang diberikan berdasarkan “CfP” ini;

• Pengusul dapat menunjukkan melalui beberapa contoh pengalaman di dalam aplikasinya, kemampuannya untuk:

(a) Bernegosiasi melalui kontrak EPC yang dapat memitigasi risiko penyelesaian pekerjaan seperti pembengkakan biaya pembangunan dan wan-prestasi kontraktor EPC;

7

(b) Bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintahan dalam konteks regulasi sosial dan lingkungan di Indonesia;

(c) Memastikan memiliki akses bebas ke lokasi Proyek tersebut; dan (d) Menyelesaikan Proyek tersebut sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditetapkan.

• Pengusul merupakan pengembang proyek yang memiliki badan usaha tunggal atau konsorsium dari beberapa badan usaha, baik sendiri (maupun bersama-sama, bila dalam bentuk konsorsium), memiliki kemampuan, struktur, dan permodalan finansial untuk bertindak atau mengatur kontraktor EPC dan terlibat di dalam kontrak EPC termasuk kontrak lainnya yang berhubungan; dan

• Pengusul memiliki permodalan dan keahlian untuk mengoperasikan Proyek dan melatih sumber daya lokal dengan keahlian “O&M” untuk Proyek tersebut.

B. Kriteria Kelayakan Proyek

Daftar lengkap dari kriteria Kelayakan Proyek tercantum pada Lampiran 2. Ringkasan dari Kelayakan

Utama Proyek disebutkan di bawah ini sesuai tipe tematik namun Pengusul harus mengacu pada Lampiran 2 ketika mempersiapkan Nota Konsep:

• Geografis: Proyek harus terletak di salah satu dari tiga belas provinsi yang sudah ditetapkan oleh Proyek Kemakmuran Hijau yang tercantum pada Tabel 2 & Gambar 1.

• Tipe Proyek: Proyek harus menggunakan teknologi energi terbarukan (lihat jenis teknologi yang ditargetkan pada Tabel 1).

• Pengurangan Gas Rumah Kaca: Proyek harus memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

• Biaya Proyek Favorit sebagai Rasio Manfaat: Proyek harus menunjukkan bahwa masyarakat telah terlayani dan menjadi penerima dari manfaat ekonomi yang dapat terukur dan Proyek tersebut memiliki nilai yang bagus dalam mencapai tujuan-tujuan Proyek Kemakmuran Hijau.

• Waktu Penyelesaian: Proyek diharapkan memiliki jadwal komisioning yang masuk akal dan dapat dilaksanakan sebelum 1 April 2018.

• Kepemilikan: Proyek harus memiliki struktur kepemilikan melalui sebuah Special Purpose Vehicle

(SPV) yang dibentuk untuk kepemilikan proyek tersebut, sehingga selamanya masyarakat memiliki ekuitas saham mayoritas di Proyek tersebut. Silahkan mengacu pada Bagian II.F pada “CfP” ini untuk informasi lebih jauh.

• Kontribusi Masyarakat: Proyek harus memiliki struktur modal dengan minimum kontribusi masyarakat sebesar 4% dari Total Biaya Proyek (“Total Project Cost/TPC”) dimana 1% dari “TPC” harus dalam bentuk uang tunai; sisanya bisa dalam bentuk kontribusi in-kind yang sepenuhnya akan dihargai/dikapitalisasi dalam “DFS”.

8

• Pengelolaan & Pemeliharaan: Proyek harus berkesinambungan melalui penyedian sumber daya lokal berupa tenaga ahli Pengelolaan & Pemeliharaan (“O&M”). Pendapatan dari penjualan tenaga listrik harus mencukupi untuk mendukung semua biaya “O&M” untuk kelangsungan proyek. Semua Pengusul harus dapat menunjukan bagaimana keberlanjutan dari “O&M” akan tercapai termasuk pelatihan lokal operator. Demikian pula dengan operasional Proyek harus dirancang untuk memaksimalkan keahlian dengan biaya minimum dan aplikasi harus dapat menunjukan bagaimana cara terbaik untuk mencapai hal ini.

• Lingkungan dan Kinerja Sosial (“Environmental and Social Performance/ESP”)/Kajian Sosial dan

Gender (“Social and Gender Assesment/SGA”): Proyek harus memenuhi tujuan utama untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial melalui kepatuhan terhadap ESMS, termasuk standar-standar kinerja IFC (lihat Lampiran 6), dan standar-standar SGA (lihat Lampiran

7). Sebagai contoh, Proyek harus menyediakan akses yang setara untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di dalam Proyek atau manfaat-manfaatnya dan harus mengusahakan untuk memberikan listrik yang memadai, dapat diandalkan dan terjangkau atau pasokan energi lainnya untuk setiap rumah tangga pada daerah tertentu.

• Kontrak EPC: Pada tahapan Nota Konsep, Proyek harus memiliki “turnkey” kontraktor Enjineering, Pengadaan, dan Konstruksi (“EPC”) yang kompeten, yang mampu menerima kontrak “EPC” atau kontrak kontruksi yang setara lainnya yang ditentukan berdasarkan tanggal tertentu, lump sum, harga tetap dan dengan ganti rugi yang sesuai untuk menutupi pinalti bila wan-prestasi. Kontraktor-kontraktor EPC harus mengirimkan pembayaran muka dan jaminan kinerja untuk memastikan penyelesaian Proyek. Pengusul harus menunjukkan manfaat terbaik yang akan dicapai dari dana hibah energi terbarukan.

• Rancangan Masa Proyek/Keberlangsungan: Masa Proyek harus dapat mencapai minimum 20

tahun rancangan masa proyek dengan metodologi yang dapat diterima.

C. Kategori Teknologi Energi Terbarukan

MCA-Indonesia bermaksud untuk menyediakan spektrum yang luas untuk teknologi-teknologi energi terbarukan yang praktis dalam suatu portfolio proyek energi terbarukan berbasis masyarakat saat mengakomodir berbagai jenis bentangan. Harap dicatat bahwa semua proyek yang berbasis masyarakat dituntut untuk terkoneksi pada non-jaringan PLN dengan kemampuan terhubung pada jaringan PLN di kemudian hari apabila terdapat kesempatan tersebut.

Contoh-contoh berikut ini diberikan hanya sebagai ilustrasi dan telah dianggap sebagai jenis

proyek dan jenis teknologi yang mungkin akan dilaksanakan dalam jangka waktu Compact

yang terbatas. Pengusul dapat mengusulkan teknologi-teknologi selain yang tercantum di

bawah ini selama teknologi tersebut dan proyek tersebut memenuhi semua persyaratan yang

telah di tetapkan dalam “CfP” ini.

Walaupun dokumen ini memiliki fokus kepada pembangkit tenaga listrik, namun prinsip-prinsip dasar tersebut dapat digunakan untuk pembangkit energi non-listrik seperti produksi, persiapan, dan aplikasi bioenergi/bahan bakar nabati. Pengajuan aplikasi untuk Proyek yang menggabungkan satu atau lebih ilustrasi kategori-kategori tidak akan menjamin keberhasilan aplikasi tersebut.

9

Tabel 1. Contoh-contoh Kelayakan Teknologi

KATEGORI

TEKNOLOGI

Biomasa

Biomasa melalui teknologi termal atau gasifikasi dari sumber-sumber yang berkelanjutan.

Proyek-proyek bioenergi yang menggunakan Palm Oil Mill Effluent (POME) atau sumber pertanian yang lainnya untuk pembakaran pada pembangkit listrik atau kompresi gas untuk konsumsi rumah tangga dari sumber-sumber yang berkelanjutan.

Biogas dari kotoran hewan, bahan sampah organik atau sampah kota (“Municipal

Solid Waste/MSW”) untuk pembangkit listrik.

Tenaga Surya

Sistem tenaga surya “photovoltaic” yang terhubung dengan non-jaringan PLN termasuk inverter, batrai, atau bentuk penyimpanan lainnya.

“Mini-grid” yang terhubung ke fasilitas pembangkit listrik “photovoltaic”.

Teknologi-teknologi tenaga surya berbasis termal atau dengan sistem terkonsentrasi.

Tenaga Air

Mikro hidro terkelompok (≥ 300 kW ≤ 3 MW non-jaringan PLN dengan pembangkit listrik individual yang besarnya ≥ 50 kW). Proyek-proyek mikro hidro yang terpisah, yang mana masing masing memiliki jaringan “mini-grid” secara individual, dapat dikelompokkan yang ditentukan oleh pendekatan relatif dari sebuah Kabupaten dan diatur dari sebuah lokasi.

Mini hidro (≥1 MW tapi ≤ 3 MW).

Tenaga Angin Sistem tenaga angin berbasis masyarakat termasuk aplikasi-aplikasi hibrid dengan “photovoltaic”.

Sistem Hibrid

Hibrid “photovoltaic” atau tenaga angin dengan hidro, biomasa atau sistem kapasitas batrai. Catatan: sistem hibrid dengan penyediaan mesin diesel baru yang saat ini belum tersedia akan menjadi proyek yang tidak layak.

D. Fokus Geografis untuk Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kemakmuran Hijau pada awalnya telah mengidentifikasi dan melakukan seleksi terhadap dua belas Provinsi (Provinsi Kemakmuran Hijau) yang memenuhi persyaratan untuk hibah energi terbarukan berbasis masyarakat yang didanai oleh Fasilitas Kemakmuran Hijau. Jumlah provinsi yang memenuhi persyaratan ini berubah menjadi tiga belas provinsi pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan adanya pemekaran Kalimantan Utara yang dulunya adalah bagian dari Kalimantan Timur. Daftar provinsi-provinsi yang ditargetkan oleh Kemakmuran Hijau ini disediakan pada Tabel 2 dan diilustrasikan pada Gambar 1

di bawah ini. Semua proyek harus berada dan dibangun di dalam provinsi-provinsi Proyek Kemakmuran Hijau.

10

Tabel 2. Provinsi yang Layak untuk Proyek Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat

Figure 1. Provinsi Kemakmuran Hijau dan Kabupaten Kemakmuran Hijau

Sebagai suatu persyaratan dari MCA-Indonesia untuk Kabupaten Kemakmuran Hijau yang terpilih, Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal yang tercantum pada sebuah Nota Kesepahaman (“Memorandum of Understanding/MoU”) dengan MCA-Indonesia yang menyatakan bahwa kabupaten tersebut bersedia untuk memberikan jaminan tertentu misalnya untuk penerbitan izin-izin terkait secara terbuka dan transparan, dan lainnya. Sejumlah Kabupaten Kemakmuran Hijau telah melaksanakan “MoU” yang dapat diunduh dari website. Jika aplikasi yang diterima terdapat pada kabupaten yang belum melaksanakan “MoU”, maka hal ini akan dijadikan persyaratan sebelum pemberian hibah dapat dilakukan.

Provinsi Kemakmuran Hijau Provinsi Kemakmuran Hijau

1 Jambi 8 Sulawesi Barat 2 Sumatra Barat 9 Sulawesi Selatan 3 Bengkulu 10 Sulawesi Tenggara 4 Riau 11 Kalimantan Barat 5 Sumatra Selatan 12 Kalimantan Utara 6 Nusa Tenggara Barat 13 Kalimantan Timur 7 Nusa Tenggara Timur

11

Pengusul harus dapat memahami bahwa meskipun mereka telah berhasil mendapatkan hibah, hibah tersebut akan tergantung pada pelaksanaan MoU tersebut. Dengan demikian akan menjadi resiko bagi Pengusul untuk kehilangan hibah tersebut apabila kabupaten yang terkait gagal melaksanakan “MoU”.

E. Contoh Proyek MCA-Indonesia

Pada tahun 2012, National Renewable Energy Laboratory (NREL) telah ditugaskan untuk mempelajari potensial proyek untuk pengelolaan sumber daya alam dan energi terbarukan yang dapat memenuhi persyaratan MCA-Indonesia dan telah dilakukan Studi Kelayakan Awal (“Pre-Feasibility Studies/PFS”) pada contoh-contoh proyek tersebut. Studi-studi ini tersedia dan dapat diunduh setelah pendaftaran. Studi-studi tersebut dapat memberikan latar belakang informasi kepada Pengusul mengenai jenis-jenis potensial proyek dan parameter-parameter yang terkait.

F. Kepemilikan Proyek, Struktur, dan Kepegawaian

Sebuah perusahaan khusus untuk proyek ini (“Special Purpose Vehicle/SPV”) akan didirikan sebagai pemiliki dari Proyek ini dan semua hal yang berhubungan dengan kontrak dan perizinan. “SPV” ini menjadi milik suatu organisasi masyarakat tertentu (seperti Koperasi atau pun lainnya) yang memungkinkan memiliki konjungsi dengan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah (seperti BUMD). Apabila terdapat partisipasi BUMD, maka dipersyaratkan BUMD tersebut memiliki saham maksimum 49% di dalam struktur saham “SPV” tersebut. “SPV” tersebut berperan sebagai pemilik Proyek setelah dilakukan serah terima dari MCA-Indonesia pada saat “Commercial Operation Date” (”COD”). Dalam kontraknya, “SPV” akan memegang kontrak EPC, jaminan garansi, lisensi-lisensi & izin-izin terkait dan kontrak “O&M” untuk Proyek setelah berakhirnya masa garansi kontruksi. Rincian lebih lanjut tentang Pengusul dan Kepemilikan Proyek dapat ditemukan pada Lampiran 11. “SPV” juga akan bertindak sebagai pihak yang memegang semua perjanjian penyediaan energi dengan pelanggan untuk daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dari Proyek tersebut. Untuk pengelompokan Proyek yang mencakup beberapa pembangkit listrik, kecuali dengan bukti kuat untuk menyatakan sebaliknya, “SPV” tunggal akan menjadi pemiliki semua pembangkit listrik tersebut. “SPV” harus dibentuk setelah penganugrahan hibah tetapi sebelum dimulainya segala pekerjaan pada Proyek tersebut.

Perlu dicatat bahwa bukan lah menjadi tanggung jawab dari MCA-Indonesia untuk

mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan lisensi dan perizinan maupun pembentukan

“SPV”. Tanggung jawab ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi Pengusul dalam

hubungannya terhadap masyarakat dan “SPV”.

III. GAMBARAN PROSES PEMBERIAN HIBAH

MCA-Indonesia akan menyediakan pendanaan hibah energi terbarukan untuk Kelayakan Biaya Proyek seperti yang tercantum pada Lampiran 10. Sumber dana berasal dari MCA-Indonesia dalam bentuk hibah

tunai yang tidak melebihi 96% dari Total Biaya Proyek (“Total Project Costs/TPC”) dan sisanya harus berasal dari swadaya masyarakat, baik dalam bentuk kontribusi tunai dan jenis kontribusi lainnya (baik

12

berupa dana masyarakat/koperasi atau dalam bentuk ekuitas dari investor social) yang jumlahnya tidak kurang 4% dari “TPC” untuk melengkapi 100% dari “TPC”. Gambaran skema dan jadwal untuk “CfP” ini dapat dilihat pada Tabel 3.

MCA-Indonesia memiliki hak untuk memperpanjang waktu yang tercantum pada proses hibah di bawah ini tergantung kepada reaksi pasar, kompleksitas dari proses evaluasi, atau hal-hal lainnya.

Undangan Pengajuan Proposal yang kedua mungkin dilakukan pada tahun 2015, tergantung

kepada jumlah proposal yang masuk pada “CfP” ini dan ketersediaan dana setelah Hibah

Energi Terbarukan pada “CfP” ini tersalurkan.

Setelah Aplikasi Lengkap dinilai, Proyek yang melewati ambang batas dengan nilai 70 (70%) akan dipresentasikan kepada Komite Investasi (“Investment Committee/IC”) untuk mendapatkan persetujuan awal, yang tergantung kepada Persyaratan Kondisi (“Conditions Precedent/CP”), seperti penyelesaian perizinan dan lisensi, penyelesaian rancangan konstruksi dan perhitungan biaya EPC. Apabila proposal disetujui, Perjanjian Hibah dalam kondisi bersyarat akan dikeluarkan. Perjanjian Hibah akan dinegosiasikan dan dilengkapi setelah Persyaratan Kondisi tersebut di atas terpenuhi berdasarkan target-target yang tercantum di dalam Perjanjian Hibah.

Pada tahap ini perangkat finansial diperlukan untuk mengamankan kontruksi dan garansi dari Proyek yang akan dilengkapi sewaktu melakukan kontruksi dan pengoperasian, rancangan kontrak perjanjian akan dilengkapi, dan Perjanjian Hibah telah dipastikan.

Tabel 3. Skema dan Jadwal untuk Hibah Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat

Tahapan Proses Indikasi Rentang Waktu Batas Waktu

Pengajuan Nota Konsep

Penerbitan “CfP” - 29-November 2014 Penyampaian Pertanyaan 2 hari 1-Desember 2014

Pertanyaan akan dikumpulkan setiap minggu dan akan dijawab pada minggu berikutnya hingga

waktu yang dialokasikan untuk pertanyaan ditutup.

Waktu Penutupan Pertanyaan 7 minggu 19-Januari 2015 Waktu Terakhir Penyampaian Jawaban 1 minggu 26-Januari 2015 Pengusul mengajukan Cover Letter, Nota Konsep dan dokumen-dokumen yang mendukung. 3 minggu 16-February 2015

Evaluasi Nota Konsep dan Penilaian oleh “Technical Appraisal Panel” (“TAP”)

Nota Konsep dikaji dan dinilai oleh MCA-Indonesia. Pengusul yang lolos akan dipromosikan untuk mengirimkan Aplikasi Lengkap. Pengusul yang tidak lolos akan ditolak.

• Pengusul yang mengajukan “DFS” yang lolos akan mengikuti proses Panggilan A (“Call A”)

• Pengusul yang membutuhkan persiapan untuk “DFS” akan mengikuti proses Panggilan B (“Call B”) dan memungkinkan untuk mendapatkan dana Hibah “TAPP”.

4 minggu 16-March 2015

13

Pengajuan Aplikasi Lengkap, Evaluasi oleh “TAP”, Penerimaan atau Penolakan dari Komite Investasi dan

Negosiasi Hibah. Call A Call B Call A Call B

Penganugrahan Hibah “TAPP” kepada Pengusul yang berhasil untuk pengembangan “DFS” baru atau perbaikan “DFS” yang ada.

N/A 3 minggu N/A 6-April 2015

Pengusul yang berhasil lolos mempersiapkan/ mengajukan Aplikasi Lengkap dengan “DFS” yang telah sempurna. Dimulainya pengkajian untuk ESMS yang lengkap.

6 minggu 16 minggu 27-April

2015 27-July 2015

Aplikasi Lengkap dinilai oleh MCA-Indonesia. Konfirmasi studi kelayakan/persyaratan atau pun penolakan.

4 minggu 25-May

2015 24-August

2015

Negosiasi kondisi-kondisi dan ketentuan dari Hibah Energi Terbarukan.

2 minggu 8-June 2015 7-

September 2015

Komite Investasi melakukan penilaian dan memberikan persetujuan komitmen bersyarat untuk pemberian hibah.

2 minggu 22-June

2015

21-September

2015

Aplikasi yang lolos akan melewati proses persiapan Perjanjian Hibah, yang tidak lolos akan ditolak.

1 minggu 29-June

2015

28-September

2015 Persiapan Dokumen Transaksi dan Melaksanakan Perjanjian Hibah

Mempersiapkan dokumen transaksi 3 minggu 20-July 2015 19-October

2015

Pelaksanaan Perjanjian Hibah 1 minggu 27-July 2015 26-October

2015 Penyaluran Perjanjian Hibah

Melakukan pengawasan terhadap segala persyaratan dan memastikan semua persyaratan terpenuhi. Memulai penyaluran Hibah Energi Terbarukan

IV. KELAYAKAN NOTA KONSEP DAN PENGKAJIANNYA

Proses dan Undangan

Pengajuan: masing masing Pengusul diminta untuk mengajukan Nota Konsep yang menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran 4. MCA-Indonesia akan mengkaji setiap Nota Konsep yang masuk untuk menentukan apakah pengajuan tersebut memenuhi persyaratan dari “CfP” atau tidak. Evaluasi: MCA-Indonesia akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah Pengusul telah memenuhi persyaratan dan Kelayakan Pengusul dan Kelayakan Proyek seperti yang tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Kajian ini khususnya akan memastikan bahwa Proyek atau Pengusul:

1. Berlokasi dalam satu atau lebih dari provinsi yang ditentukan Program Kemakmuran Hijau (lihat Tabel 2 & Gambar 1);

2. Menggunakan teknologi energi terbarukan (lihat area teknologi yang ditargetkan di Tabel 1); 3. Memberikan kontribusi secara langsung atau pun tidak langsung untuk mengurangi emisi gas

rumah kaca;

14

4. Mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil sebagai sumber energy; 5. Akan dijalankan sebelum 1 April 2018; 6. Memiliki modal kerja yang cukup untuk melaksanakan Proyek; 7. Meningkatkan akses listrik; 8. Dapat menunjukan keberlangsungan Proyek dalam hal, antara lain namun tidak terbatas pada,

pasokan energi dan Operasional & Pemeliharaan.

Apabila Aplikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada “CfP”, maka akan dinilai berdasarkan informasi yang tersedia di dalam Nota Konsep melalui kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan organisasi dan pendekatan teknis yang diusulkan; 2. Keuangan dan keberlangsungan Proyek secara keseluruhan; 3. Tujuan Proyek Kemakmuran Hijau, kesiapan untuk melanjutkan, dan logika Proyek; 4. Dampak lingkungan dan social; 5. Nilai secara keseluruhan.

Bagian V di bawah ini menjelaskan gambaran secara rinci dari setiap kategori yang telah disebutkan di atas, dengan memperhatikan rincian informasi belum diperlukan pada tahapan Nota Konsep. Proyek yang diusulkan pada Nota Konsep harus memenuhi SEMUA persyaratan, yang akan dinilai oleh

“Technical Appraisal Panel” (“TAP”). “TAP” akan menentukan apakah Proyek yang diusulkan Pengusul (i) menjamin undangan untuk pengajuan Aplikasi Lengkap (ii) membutuhkan Hibah “TAPP” untuk pengembangan atau perbaikan “DFS” yang ada (iii) harus ditolak. Nota Konsep akan memberikan penjelasan mengenai Proyek, informasi teknis, ekspektasi dampak lingkungan dan sosial yang diharapkan, latar belakang informasi mengenai pengelolaan, strategi pendanaan, dan perkembangan terakhir dari jadwal utama. Informasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan secara umum baik kesiapan Proyek untuk melakasanakan dalam rentang waktu dari Perjanjian Compact ini. Kegagalan di dalam memenuhi persyaratan akan mengakibatkan penolakan dari aplikasi kecuali Pengusul dapat memberikan informasi tambahan dalam rentang waktu yang wajar untuk mengurangi kekurangan tersebut. MCA-Indonesia dan “TAP”-nya akan mengevaluasi setiap Nota Konsep berdasarkan faktor-faktor dan pembobotan yang terangkum pada Bagian V, namun MCA-indonesia dapat mewajibkan Pengusul untuk menyediakan sertifikasi tambahan atau pun dokumen pendukung sebagai bagian dari proses penilaian.

Contoh-contoh bagaimana nilai keseluruhan dapat dinilai termasuk estimasi biaya per MWh;

pergantian bahan bakar penyebab polusi yang mahal, jumlah rumah tangga yang terhubung;

dan biaya jaringan per rumah tangga.

Bersamaan dengan Nota Konsep, Pengusul harus menyerahkan salinan dari setiap dan semua “PFS” dan/atau “DFS” yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk Proyek yang diusulkan. Jika Pengusul mengajukan Nota Konsep tetapi pada saat aplikasi belum mempersiapkan Studi Kelayakan, maka Hibah “TAPP” dapat disediakan untuk mendanai pengembangan “DFS”, setelah dipromosikan untuk pengajuan Aplikasi Lengkap melaui proses seleksi. Deskripsi mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat didanai melalui Hibah “TAPP”, akan ditentukan oleh MCA-Indonesia. Hibah “TAPP” akan diatur oleh MCA-Indonesia berdasarkan prosedur yang digariskan di dalam Perjanjian Hibah “TAPP” antara MCA-Indonesia dan Pengusul. Penyaluran hibah akan dilakukan melaui negosiasi termin pembayaran pada setiap Perjanjian Hibah “TAPP”. Setiap Perjanjian Hibah akan terdiri dari Kriteria Biaya-biaya Proyek, dan penerima hibah harus mendokumentasikan bagaimana dana hibah tersebut dibelanjakan sesuai dengan petunjuk-

15

petunjuk tertentu. Untuk setiap tugas utama di dalam Perjanjian Hibah, deskripsi kerja dan pencapaian akan ditentukan. Pengusul diharapkan untuk mematuhi deskripsi kerja dan rancangan biaya sewaktu menunjuk konsultan-konsultannya. Sebelum penyaluran dana pertama dari Hibah “TAPP”, Pengusul harus mendapatkan “No Objection” dari MCA-Indonesia yang termasuk di dalam Tim Konsultan dan di dalam ketentuan kontrak dan kondisi. Aplikasi yang telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria penilaian, yang telah selesai dan yang memiliki “DFS” dapat mengajukan Aplikasi Lengkap sebelum batas waktu pertama dari Aplikasi Lengkap seperti yang dijelaskan oleh Tabel 3. Apabila terdapat perbedaan materi antara Aplikasi Lengkap dan informasi yang diberikan di dalam Nota Konsep, Pengusul harus memperbaharui dan memberitahukan MCA-Indonesia. Pengusul dapat mengirimkan lebih dari satu aplikasi dan dengan demikian akan mengajukan lebih dari satu Nota Konsep tetapi setiap pengajuan diharuskan terpisah. Pengecualian dalam hal pengelompokkan atau penggabungan Proyek mikro, meskipun rincian dari setiap fasilitas individu harus terdapat pada Nota Konsep yang berbeda, berkas ini harus diajukan sebagai aplikasi tunggal dengan tambahan Nota Konsep secara keseluruhan yang dapat menjelaskan alasan dibalik pengelompokkan fasilitas tersebut. Pengusul yang memenuhi persyaratan “CfP” disarankan dan diundang untuk mengajukan Aplikasi Lengkap. Pengusul yang ditolak akan diberitahukan dan dijelaskan mengenai alasan dari penolakan tersebut. Pengusul boleh mengajukan kembali pada “CfP” berikutnya, bila ada, setelah melakukan perbaikan terhadap alasan-alasan penolakan.

V. APLIKASI LENGKAP DAN KRITERIA PENILAIAN

Pengusul yang diundang untuk mengirimkan Aplikasi Lengkap diminta untuk mengikuti arahan yang telah disediakan pada Lampiran 5. MCA-Indonesia akan meninjau setiap pengajuan untuk menentukan apakah pengajuan tersebut responsif terhadap persyaratan “CfP” atau tidak. Sebagai bagian dari proses pengkajian, MCA-Indonesia akan mengadakan tinjauan terhadap semua kriteria keuangan, teknis, hukum/program dan kriteria dampak lingkungan/social seperti terdapat di dalam uraian di bawah. Pedoman Kerja Lingkungan dan Social (Lampiran 6) dan Pedoman Penilaian Sosial & Gender (Lampiran 7) memberikan penjelasan dan struktur dari persyaratan MCA-Indonesia tersebut. Apabila terdapat perbedaan materi dari informasi yang diberikan kepada MCA-Indonesia dalam tahapan Nota Konsep, maka Pengusul harus menginformasikan kepada MCA-Indonesia secara tertulis, menggambarkan secara jelas dan mendiskusikan alasan-alasan dari perbedaan tersebut. MCA-Indonesia nanti akan meninjau perubahan tersebut dan memberikan pendapatnya, dalam kebijakan tunggal dan mutlak, apakah aplikasi boleh dilanjutkan atau ditolak. Sebagai bagian dari proses ulasan, MCA-Indonesia akan mangadakan kajian menyeluruh terhadap Aplikasi Lengkap dan menggunakan bobot dan poin maksimal per kategori untuk kriteria yang diberikan dalam aspek-aspek yang tertera dibawah ini.

16

Proyek harus memiliki skor dengan rating minimum 70% secara keseluruhan sebagai bagian

dari skor akhir. Pelamar yang tidak mencapai batas ambang skor tersebut akan ditolak. Sebagai bagian dari evaluasi, “TAP” akan menilai:

1. Kemampuan Organisasi dan Pendekatan Teknis yang Diusulkan

• Kewajaran batas waktu proyek; • Pengalaman kontraktor EPC; • Ketersediaan peralatan dan tenaga kerja untuk Proyek; • Status perizinan dan persetujuan peraturan; • Resiko “force majeure”, asumsi resiko kinerja, perhitungan manajemen resiko yang akan

diterapkan oleh Pengusul, rincian kualitas dan level spesifikasi kontraktor, kondisi lokasi, prosedur pemantauan proyek, pengujian dan prosedur penerimaan;

• Kekuatan dari kontrak EPC untuk mengurangi resiko di dalam penyelesaian serta terjadinya pembengkakan biaya;

• Ketersedian tenaga kerja, pengelolaan kelompok operasional, rencana “O&M”, lingkungan, sosial, pemantauan & evaluasi pegawai, dan pelatihan dan penyediaan staf lokal untuk “O&M”;

• Infrastruktur lokasi, kebutuhan air limbah, kebutuhan limbah padat, kebutuhan air; • Transportasi logistik untuk perlengkapan konstruksi Proyek & material, termasuk kebutuhan

pelabuhan, kebutuhan jalan raya, kebutuhan perpipaan, persyaratan fasilitas penyimpanan/penanganan dan dukungan pemerintah untuk perbaikan infrastruktur;

• Distribusi dan transmisi dari sisi ruang “Right of Way” (“RoW”).

2. Keuangan dan Keberlanjutan Proyek secara Keseluruhan

• Kontribusi Ekuitas Masyarakat-tingginya level biaya serta berbagi resiko melalui tingginya kontribusi ekuitas masyarakat akan dinilai lebih di dalam tinjauan penilaian;

• Kualitas kontraktor EPC, kekuatan keuangan dan kelayakan kredit; • Perhitungan pengelolaan resiko yang akan diterapkan oleh Pengusul, mitigasi pembengkakan

biaya, dan kuatnya kontrak EPC untuk mengurangi resiko di dalam penyelesaian serta terjadinya pembengkakan biaya;

• Sumber pendanaan jangka panjang, kualitas, kecakapan, ketersediaan, dan keberlanjutan dari teknologi yang diusulkan di dalam Proyek serta penyediaan sumber energi. Untuk pembangkit listrik tenaga air harus mencakup pertimbangan perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk biomasa/biogas harus mencakup keberlanjutan dan pengaturan dari sumber energi;

• Keterjangkauan listrik dan kemampuan masyarakat untuk membayar biaya listrik tersebut, ketersediaan pasar, resiko yang harus diambil oleh penerima manfaat serta kepastian permintaan dari output yang dihasilkan;

• Pemasukan, termasuk apakah total pendapatan tahunan dari penjualan listrik akan melampaui biaya kontrak “O&M” tahunan (termasuk asuransi) serta menyediakan kontribusi yang berarti untuk cadangan pendanaan.

3. Sasaran Proyek Kemakmuran Hijau, Kesiapan Menjalankan dan Logika Proyek

• Tujuan dan Sasaran Proyek Kemakmuran Hijau, sebagaimana tertera pada Compact, apakah telah terpenuhi oleh Proyek yang diusulkan;

• Kesiapan untuk menjalankan termasuk konfirmasi pengawasan lokasi, kelengkapan perizinan, dan evaluasi dari resiko hambatan;

• Logika Proyek, apakah Proyek tersebut wajar atau tidak secara ekonomis dan teknis, termasuk apakah Proyek ini akan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat atau tidak, berapa

17

banyak penerima manfaat dan apakah dengan masukan-masukan dari dana hibah akan memberikan keluaran yang terukur atau tidak berdasarkan tujuan yang ditetapkan melalui Proyek Kemakmuran Hijau dan “CfP” ini.

4. Manfaat Lingkungan dan Sosial

• Dampak positif terhadap lingkungan dan sosial dari Proyek termasuk kesetaraan sosial dan gender berdasarkan protokol Tier 1 dan Tier 2 ESMS (lihat Lampiran 6) dan Rencana Integrasi Sosial dan Gender (“Social and Gender Integration Plan/SIGP”, lihat Lampiran 7). Pengusul yang dapat menunjukkan mekanisme yang jelas yang mendukung inklusi yang lebih baik dan/atau kesempatan-kesempatan untuk perempuan di dalam mengatur dan mengoperasikan Proyek akan diberikan nilai yang lebih tinggi berdasarkan elemen tersebut.

5. Manfaat Umum

• Kewajaran biaya yang diajukan untuk biaya-biaya konstruksi EPC, jadwal kontruksi dan pembayaran serta jaminan-jaminan untuk menyelesaikan Proyek dengan rincian-rincian dan asumsi-asumsi yang mendukung;

• Cadangan rencana yang mencukupi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kontruksi berlangsung;

• Apakah proyek sudah terdokumentasi dengan baik, dasar integrasi Proyek dengan rincian data-data biaya pendukung termasuk pembiayaan pengelola;

• Penyetaraan biaya listrik untuk proyek-proyek yang serupa dengan menggunakan teknologi yang sebanding.

VI. DOKUMEN APLIKASI, BATAS WAKTU, DAN INSTRUKSI PENGAJUAN

A. Dokumen Aplikasi

Pengajuan harus menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Surat Pengantar yang menyatakan keinginan Pengusul untuk melaksanakan sebuah Proyek sebagai bagian dari “Hibah Proyek Energi Terbarukan Non-Jaringan PLN Berbasis Masyarakat” di bawah mekanisme Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat menggunakan format yang terdapat pada Lampiran 3. Dokumen ini harus ditulis dalam Bahasa Inggris.

B. Nota Konsep yang menjelaskan organisasi Pengusul, Proyek itu sendiri dan pendekatannya untuk mendapatkan Proyek tersebut, menggunakan format yang tersedia pada Lampiran 4. Dokumen ini dapat ditulis dalam Bahasa Inggris atau pun Bahasa Indonesia.

C. Dokumen Pendukung yang memadai untuk menunjukkan kemampuan, pengalaman, struktur dan pendanaan yang cukup agar Pengusul dapat menyelesaikan Proyek yang diusulkan. Dokumen in harus ditulis dalam Bahasa Inggris.

D. Sebagai tambahan untuk Nota Konsep, Latar Belakang Informasi yang memadai seperti peta, salinan perizinan, lisensi, Surat Dukungan Komunitas dan keinginan masyarakat sekitarnya untuk menyediakan minimum kontribusi terhadap Total Biaya Proyek (“Total Project Costs/TPC”, lihat

18

rujukannya di Lampiran 12), dan lainnya yang semuanya mendukung Nota Konsep tersebut. Surat Dukungan Komunitas dapat ditulis dalam Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia.

E. Apabila tersedia, “DFS” meliputi (dokumen ini harus ditulis dalam Bahasa Inggris):

1. Kajian terhadap sumber energi terbarukan yang akan dimanfaatkan, termasuk ketersediaan sepanjang tahun dan kapasitas yang tepat serta faktor intermiten;

2. Rincian dari gambaran Proyek yang diusulkan; 3. Kajian terhadap dampak lingkungan dan sosial dari Proyek yang diusulkan; 4. Analisa partisipatif bentang kehidupan yang menyediakan informasi kepada masyarakat,

penerima manfaat yang ditargetkan, mata pencaharian penerima manfaat dan potensi untuk peningkatan peluang-peluang ekonomi;

5. Rincian teknis dan keuangan dari Proyek yang diajukan meliputi rencana bisnis dari Proyek tersebut;

6. Perencanaan lokasi dengan data topografi yang tepat yang terkonfirmasi melalui survei serta semua kontruksi yang diusulkan untuk mencapai hasil, termasuk jaringan distribusi listrik yang diusulkan sampai ke pengguna akhir;

7. Skema jaringan listrik untuk Proyek yang diusulkan; 8. Perhitungan yang mendukung (seperti data aliran hidrologi, sistem peralatan hidrolik, dan lain

sebagainya) dan data penyelidikan, termasuk kondisi geoteknis sebagaimana yang terverifikasi dari investigasi yang sesuai;

9. Data penerima manfaat yang telah ada dan yang akan diusulkan (dipilah berdasarkan gender) untuk mendukung logika dari Proyek yang diusulkan;

10. Spesikasi yang dibayangkan untuk rangkaian konstruksi dan perlengkapan yang diusulkan termasuk contoh katalog produk untuk turbin yang diusulkan;

11. Perkiraan “Bill of Quantities” yang digunakan oleh kontraktor EPC untuk menentukan harga.

B. Batas Waktu Aplikasi dan Instruksi Pengajuan

Pengusul harus mengacu pada Tabel 3 untuk Jadwal Proses Pemberian Hibah. Dalam rangka mendorong pengajuan Aplikasi yang lengkap sedini mungkin, batas waktu berikut ini telah ditentukan. Apabila tidak ditentukan sebaliknya, Aplikasi harus sudah diterima pada jam 12.00 siang, waktu Jakarta, pada batas waktu yang disebutkan seperti di bawah ini. Nota Konsep

Aplikasi “CfP” yang lengkap (Surat Pengantar, Nota Konsep, Dokumen Pendukung dan Latar Belakang Informasi seperti tersebut di atas) harus dikirimkan dalam bentuk salinan document tercetak dan dokumen elektronik, yang harus diterima oleh MCA-Indonesia selambat lambatnya tanggal 16 Februari

2015. Aplikasi akan ditinjau secara sistematis langsung setelah diterima. Namun, seleksi akhir dari Pengusul yang memenuhi persyaratan tidak akan terjadi sebelum semua Aplikasi diterima sesuai dengan batas waktunya. Aplikasi tersebut akan dibandingkan dengan semua Aplikasi yang masuk. Aplikasi yang diterima setelah waktu dan tanggal yang telah ditetapkan akan ditolak dan

Aplikasi akan dikembalikan tanpa dibuka terlebih dahulu.

19

Jadwal yang telah ditentukan tertera di bawah ini, Pengusul yang berhasil akan dipromosikan untuk mengajukan Aplikasi Lengkap. Aplikasi Lengkap

Untuk Aplikasi dengan “DFS” yang memuaskan yang telah diselesaikan sebelum penyerahan Aplikasi, Aplikasi Lengkap harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2015 (disebut Panggilan

A/”Call A”). Untuk Pengusul lainnya yang telah memenuhi syarat namun “DFS” harus diperbaiki, maka Aplikasi Lengkap harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 27 July 2015 (disebut Panggilan

B/”Call B”). Dalam hal Pengusul diundang oleh MCA-Indonesia untuk mengajukan Aplikasi Lengkap, maka Aplikasi Lengkap harus dapat diserahkan dalam bentuk salinan dokumen tercetak dan dokumen elektronik sebelum batas waktu seperti tersebut di atas.

Format Pengajuan

1. Salinan dokumen tercetak (1 set dokumen asli dan 3 set salinannya) dari Nota Konsep dan segala dokumen yang terkait dengan mencantumkan judul “CfP Community-RE GRANT” pada bagian kanan atas dari paket pengajuan dan ditujukan kepada:

Grant Administrative Support Team

MCA-INDONESIA

MR21 Building, 6th Floor,

Jl. Menteng Raya No. 21

Jakarta 10340, Indonesia

Salinan dokumen elektronik dari aplikasi “CfP” lengkap dan semua lampiran yang diperlukan juga harus diserahkan ke alamat tersebut di atas dalam bentuk “portable memory drive” dan diserahkan bersamaan dengan salinan dokumen tercetak.

MCA-Indonesia berhak untuk memperpanjang tanggal penyelesaian pada TAHAP 2, TAHAP 3 dan

TAHAP 4 dalam Tabel 3 dari Bagian III dan untuk membatalkan “CfP” kedua tergantung pada level aplikasi dan pertimbangan lainnya.

2. Untuk pengajuan lainnya yang terkait dengan “CfP” ini, batas waktu dan “CfP” tambahan, bila ada, akan diumumkan dalam website MCA-Indonesia segera jika tersedia.

Pertanyaan Tertulis dan Jawaban Tertulis

1. MCA-Indonesia hanya menerima Pertanyaan Tertulis dan akan memberikan Jawaban Tertulis. Semua Pertanyaan dan Jawaban akan dipublikasikan dalam website MCA-Indonesia.

2. Pertanyaan tertulis, permintaan klarifikasi atau balasan yang berhubungan dengan “CfP” ini harus ditujukan kepada [email protected], selama periode 1 Desember 2014 hingga 19

Januari 2015.

20

3. MCA-Indonesia akan membalas semua pertanyaan dan tanggapan dan akan dipublikasikan setiap minggu dalam periode tersebut di atas melalui daftar jawaban yang dapat dilihat pada http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community/questions-and-answers dan jawaban terakhir akan dipublikasikan pada tanggal 26 Januari 2015.

21

Lampiran 1 | Kelayakan Pengusul

1.1. Pengusul Yang Memenuhi Syarat

(1) Entitas perusahaan, konsorsium, firma, korporasi, kemitraan, asosiasi, perkumpulan masyarakat, organisasi, joint venture, perusahaan joint stock, atau entitas bisnis lainnya yang telah mengirimkan aplikasi kepada MCA-Indonesia, memiliki otoritas untuk mendapatkan Perjanjian Hibah dengan MCA-Indonesia di bawah Perjanjian Compact dan memiliki hak untuk berpartisipasi, menjalankan dan mengoperasikan proyek energi terbarukan di Indonesia.

(2) Entitas yang secara hukum terdaftar di Indonesia atau tempat lain, memiliki hak untuk merancang, mengembangkan, membangun, melakukan komisioning dan mengoperasikan proyek energi terbarukan di Indonesia.

(3) Entitas yang tidak mengadvokasi, mempromosikan atau mendukung kebijakan anti-demokrasi atau aktivitas illegal di bawah hukum Indonesia.

(4) Organisasi yang tidak memiliki individu atau entitas yang termasuk dalam daftar hitam untuk berpartisipasi dalam pengadaan bantuan Bank Dunia atau yang dicegah atau ditangguhkan untuk berpartisipasi dalam pengadaan yang dibiayai oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat atau dilarang oleh hukum Amerika Serikat atau Perintah Eksekutif atau kebijakan Amerika Serikat termasuk di bawah kebijakan anti-terorisme yang berlaku.

(5) Entitas yang tidak beranggotakan Pihak Kunci yang terlibat dalam proses seleksi, juga termasuk anggota keluarga atau mitra bisnis yang memiliki kepentingan finansial. Yang dimaksud dengan Pihak Kunci adalah karyawan MCA-Indonesia, MCC, anggota MWA atau staff atau afiliasi dari PMC, PPF, GM and Komite Investasi.

(6) Entitas yang telah bekerja dengan komunitas untuk merancang, mengembangkan, membangun, melakukan komisioning pembangkit listrik energi terbarukan di Asia Tenggara dalam ukuran dan jenis yang sama dengan proyek yang diusulkan. Pengalaman tersebut termasuk pengurusan perizinan yang kompleks di Indonesia. Apabila Pengusul tidak dapat memenuhi kriteria ini, Pengusul harus menyertakan minimal dua CV dari Senior Management untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan proyek yang diusulkan, untuk meyakinkan MCA-Indonesia.

1.2. Pengusul Yang Tidak Memenuhi Syarat

(1) Individu.

(2) Partai politik, kelompok atau institusi, atau cabang dan afiliasi.

(3) Entitas yang mengadvokasi, mempromosikan atau mendukung kebijakan anti-demokrasi atau aktivitas illegal di bawah hukum Indonesia.

(4) Individu atau entitas yang termasuk dalam daftar hitam untuk berpartisipasi dalam pengadaan bantuan Bank Dunia atau yng dicegah atau ditangguhkan untuk berpartisipasi dalam pengadaan yang dibiayai oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat atau dilarang oleh hukum Amerika Serikat

22

atau Perintah Eksekutif atau kebijakan Amerika Serikat termasuk di bawah kebijakan anti-terorisme yang berlaku.

(5) Entitas yang tidak memiliki Pihak Kunci dalam proses seleksi, juga termasuk anggota keluarga atau mitra bisnis yang memiliki kepentingan finansial. Yang dimaksud dengan Pihak Kunci adalah karyawan MCA-Indonesia, MCC, anggota MWA atau staff atau afiliasi dari semua konsultan GP atau entitas yang akan mengimplementasikannya.

1.3. Kemampuan Finansial

Pengusul harus memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan pekerjaan yang diusulkan pada Surat Pengantar dan Nota Konsep berdasarkan permintaan Hibah Energi Terbarukan dari MCA-Indonesia sesuai dengan target yang dihasilkan berdasarkan pembagian hibah. Apabila Pengusul merupakan sebuah organisasi komunitas pedesaan, perusahaan swasta (seperti penyedia teknologi, filantrofi, dsb.) dapat bertindak sebagai penjamin dengan menyediakan dokumen finansial yang dibutuhkan. Pengusul harus menyertakan dokumen pajak terbaru. Apabila Pengusul merupakan organisasi komunitas pedesaan, maka dokumen pajak ini tidak perlu disertakan.

1.4. Keahlian Teknis

Pengusul harus dapat menunjukkan pengalaman atau kemampuan untuk menjalankan cakupan yang tercantum dalam persyaratan Aplikasi Lengkap, terutama: (1) Kemampuan untuk mengarahkan pengembangan proyek dan manajemen yang sedang

berlangsung untuk jangka waktu yang telah disepakati; (2) Kemampuan untuk merancang, melakukan pengadaan dan membangun Proyek sesuai dengan

standar yang ditetapkan di dalam “CfP”; (3) Kemampuan untuk mengoperasikan dan memelihara Proyek dalam jangka waktu yang telah

disepakati; (4) Kemampuan untuk mendirikan atau mendukung transfer teknologi kepada komunitas pedesaan;

(5) Kemampuan untuk bekerjasama dengan komunitas pedesaan dan pemerintah lokal untuk menyelesaikan perselisihan selama pengembangan, pembangunan dan pengoperasian Proyek.

Pengusul harus memahami persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk Proyek yang diimplementasikan.

1.5. Syarat-Syarat Pengusul Lainnya

(1) Pengusul bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) namun dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Kabupaten terkait dengan kepemilikan saham tidak melebihi 49%.

(2) Pengusul tidak diijinkan memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi validitas proses “CfP”. Seluruh dokumen pendirian harus disertakan.

(3) Apabila Pengusul merupakan sebuah Konsorsium atau bentuk asosiasi lainnya yang diperbolehkan, maka Perjanjian Kemitraan harus ditunjukkan. Salah satu entitas dalam Kemitraan tersebut harus bertindak sebagai Mitra Utama dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menjalankan proyek yang diusulkan.

(4) Pengusul harus menyertakan pengesahan yang diminta oleh MCA-Indonesia dari masyarakat di lokasi Proyek akan dilaksanakan. Organisasi masyarakat pedesaan (misalnya koperasi, kelompok

23

tani, dsb) harus dilibatkan selama persiapan dan pengumpulan Proposal. Organisasi tersebut dapat bertindak sebagai Pengusul langsung (dengan dukungan tambahan dari pihak lain) atau sebagai anggota Konsorsium dengan tugas dan peran utama dalam Proyek yang diusulkan.

(5) Untuk entitas yang didirikan di luar yuridiksi Republik Indonesia, dokumen pendirian harus dilegalisir secara lengkap di Indonesia; LSM Internasional atau Yayasan Nirlaba lainnya harus memiliki kantor sendiri atau kantor perwakilan di Indonesia sesuai dengan Peraturan

Presiden/Perpres No. 80/2011.

24

Lampiran 2 | Kelayakan Proyek

2.1. Gambaran Umum Proyek

Pengusul dapat mengirimkan aplikasi untuk satu atau lebih teknologi energi terbarukan yang terdapat pada Tabel 1, namun seluruh Proyek harus memenuhi Persyaratan Kelayakan Proyek.

2.2. Proyek Yang Layak

(1) Proyek dimiliki, dikelola dan dirawat oleh masyarakat. Pengusul harus menggambarkan struktur, manajemen dan operasi Perusahaan Proyek/”SPV” yang diusulkan, yang nantinya akan bertindak sebagai pemilik Proyek;

(2) Proyek berlokasi di salah satu Provinsi yang layak dalam lingkup Proyek Kemakmuran Hijau sebagaimana terdaftar dalam Tabel 2 dan Gambar 1 pada “CfP” ini;

(3) Proyek bersifat baru atau perbaikan/revitalisasi/pengembangan dari proyek yang telah ada; (4) Proyek menggunakan salah satu dari teknologi energi terbarukan yang terdapat pada Tabel 1 atau

teknologi lain yang diterima oleh MCA-Indonesia; (5) Proyek terdiri dari fasilitas tunggal atau gabungan beberapa fasilitas dengan batasan kapasitas

seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 1 dan informasi lain pada “CfP” ini; (6) Proyek berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan emisi gas

rumah kaca; (7) Proyek menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya O&M untuk

keberlangsungan proyek; (8) Proyek diharapkan untuk dirancang, dikembangkan, dibangun serta dijalankan sebelum 1 April

2018. 2.3. Persyaratan Tambahan (jika memungkinkan)

(1) Memiliki tujuan utama yang selaras dengan tujuan resmi dari Proyek Kemakmuran Hijau dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada Perjanjian Compact dan “CfP” ini;

(2) Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara mengembangkan energi terbarukan;

(3) Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara memperbaiki praktek penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam;

(4) Memiliki tujuan utama untuk memperbaiki lingkungan dan menyediakan bukti adopsi pemeliharaan lingkungan dan perlindungan sosial dan mekanisme penyertaan sosial dan gender sebagaimana terlampir dalam Standar Kinerja IFC dan sejalan dengan dokumen ESMS MCA-Indonesia Tiers 1, 2, & 3, Framework dan Rencana SGIP (lihat Lampiran 6 dan Lampiran 7);

(5) Menyediakan akses yang setara untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di dalam proyek dan juga akses setara untuk manfaat yang didapatkan dari proyek tersebut;

(6) Didukung oleh masyarakat setempat; (7) Meningkatkan rasio kelistrikan; (8) Untuk pembangkit listrik, tujuan secara umum adalah untuk memberikan penyediaan listrik atau

bio-energi yang dapat diandalkan, bersifat terus-menerus dan berkelanjutan dari fasilitas yang direncakan dan dikonstruksikan dengan baik yang dapat beroperasi lebih dari dua puluh tahun, dengan level minimal tingkat penyediaan dengan kualitas yang hampir sama dengan yang dihasilkan oleh PLN;

25

(9) Untuk proyek non-listrik, harus dapat mengurangi penggundulan hutan dan harus dapat mengurangi pemakaian bahan bakar fosil;

(10) Harus memiliki keberlanjutan dari sisi bahan baku sumber energi dan keberlanjutan dari proyek melalui penggunaan keahlian O&M setempat;

(11) Harus mudah dan cepat di dalam pembangunan dan komisioning melalui penjelasan status yang ada saat ini dan rencana/jadwal untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial (“Commercial

Operation Date/COD”) dari Proyek; (12) Memiliki perencanaan pelibatan pemangku kepentingan dan dapat memberikan salinan dokumen

lingkungan dan perijinan, atau perencanaan tersebut atau dokumen tersebut dinyatakan sedang dalam pengurusan;

(13) Memiliki perencanaan kompensasi apabila pengambilan lahan dan dislokasi ekonomi tidak terhindarkan;

(14) Menyediakan rencana pemeliharaan warisan budaya, pada tempat-tempat yang berlaku; (15) Membutuhkan jumlah hibah yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada “CfP” ini; (16) Menyediakan alokasi resiko yang sesuai di antara para pihak.

2.5. Proyek Yang Tidak Memenuhi Syarat

(1) Segala proyek yang melanggar persyaratan yang ada di Perjanjian Compact; (2) Segala proyek yang berlokasi di luar wilayah Program Kemakmuran Hijau; (3) Segala proyek yang melanggar hukum di Indonesia atau akan melanggar pembatasan

penggunaan Pendanaan MCC yang tertulis pada Bagian 2.7 di Perjanjian Compact; (4) Segala proyek yang dapat menimbulkan bahaya signifikan terhadap lingkungan, kesehatan atau

keselamatan sebagaimana tertulis dalam Pedoman Kinerja Lingkungan dan Sosial (lihat Lampiran 6);

(5) Segala proyek yang berpotensi signifikan untuk menciptakan, memperburuk, atau memperkuat kesenjangan sosial dan gender yang saat ini telah ada;

(6) Segala proyek yang beresiko terlalu tinggi untuk dilaksanakan (misal konflik dan perselisihan kepemilikan tanah yang tidak dapat diselesaikan);

(7) Segala proyek dimana Pihak Kunci memiliki konflik kepentingan; (8) Segala proyek yang melibatkan buruh paksa atau buruh anak; (9) Segala proyek yang melibatkan kegiatan pengrusakan hutan alami untuk membuka lahan

perkebunan atau pertanian; (10) Segala proyek yang melibatkan aktivitas yang merebut hak atau klaim atas tanah dan hutan milik

komunitas adat atau komunitas setempat, tanpa disertai dokumentasi perijinan dari komunitas tersebut;

(11) Segala proyek yang berkaitan dengan perdagangan spesies langka atau produk margasatwa yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Langka, atau produk-produk yang berasal dari spesies tersebut;

(12) Segala proyek yang terlibat dalam produksi atau perdagangan rokok; (13) Segala proyek yang menudukung pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara atau bahan

bakar lainnya yang menggunakan fosil sebagai bahan utama; (14) Segala proyek yang memiliki persyaratan dan resiko terlalu tinggi untuk dijalankan.

26

Lampiran 3 | Surat Pengantar

Kepada:

Millennium Challenge Account-Indonesia

MR21 Building, 11th Floor Jalan Menteng Raya No. 21 Jakarta 10340, Indonesia

Attn. Director - Green Prosperity

Perihal: Menanggapi Undangan Pengajuan Proposal Hibah untuk Proyek Energi Terbarukan

Berbasis Komunitas

[Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun]

Yang terhormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, [nama organisasi, termasuk anggota-anggota konsorsium, jika

ada] adalah [jenis organisasi] bertempat di [alamat lengkap organisasi, termasuk lokasi].

[Mohon pula diinformasikan mengenai latar belakang organisasi/konsorsium Anda dalam satu atau

dua paragraf]

Dengan ini kami menyampaikan keinginan kami untuk mengirimkan aplikasi Hibah Energi Terbarukan MCA-Indonesia melalui panggilan pengajuan spesifik: “Proyek Energi Terbarukan Non-Jaringan PLN

Berbasis Masyarakat”. Kami tertarik untuk mengembangkan proyek: [mohon diinformasikan nama

proyek Anda dan mohon pula diinformasikan bagaimana proyek Anda tersebut berkaitan dengan

target proyek kami sebagaimana tertulis pada Tabel 1 dan Tabel 2 pada CfP ini]

Kami bersedia untuk mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan oleh MCA-Indonesia untuk Hibah spesifik ini. Apabila dibutuhkan, kami siap untuk mendiskusikan secara rinci mengenai aplikasi kami.

Hormat kami,

[Tanda tangan dari Perwakilan Pengusul]

[Nama dan Jabatan Perwakilan Pengusul]

27

Lampiran 4 | Nota Konsep – Daftar Isi

Pengusul disarankan untuk mempersiapkan Nota Konsep menggunakan Daftar Isi sebagai berikut. Nota Konsep tidak boleh melebihi 20 halaman (tidak termasuk lampiran seperti CV, peta, dll). Jumlah halaman lazimnnya berjumlah 15-20 halaman kertas A4 dengan menggunakan ukuran huruf 11. Pengusul harus dapat menjelaskan hal-hal yang tercantum di bawah ini. Tidak dicantumkannya informasi di bawah ini dapat mengurangi kualitas Nota Konsep dan dapat menggugurkan usulan Proyek. Untuk usulan fasilitas gabungan (“aggregated”) baik untuk pembangkit listrik atau pun fasilitas gabungan lainnya, Nota Konsep harus disiapkan untuk tiap fasilitas dan disertai dengan Nota Konsep tambahan untuk keseluruhan Proyek. A. Infromasi Pengusul, Kontraktor dan Konsultan

1. Nama Entitas Pengusul

Nama, alamat, detail kontak, website, negara registrasi dan tipe organisasi (Perusahaan Milik Swasta atau Negara, LSM, Koperasi) dari Pengusul harus disebutkan.

Apabila Pengusul merupakan sebuah konsorsium, maka nama dan penjelasan rinci dari masing-masing anggota Konsorsium dan perannya di dalam konsorsium harus disebutkan dan Perjanjian Konsorsium juga disertakan. Organisasi yang menjadi Mitra Utama (“Lead Consortium”) harus dijelaskan. Diagram organisasi dari konsorsium tersebut harus disertakan.

Kontak Yang Harus Dihubungi & Staff Utama • Kontak untuk “CfP” ini: termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax dan email. • Kontak Pimpinan Organisasi: termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax dan email. • Staff Utama: nama lengkap seluruh staff utama yang akan terlibat dalam Proyek. • Bukti Kewenangan: bukti bahwa individu yang menandatangani proposal memiliki

kewenangan untuk mengikat Pengusul untuk mengikuti komitmen dan penjelasan yang disebutkan di dalam Aplikasi dan dapat membuktikan keakuratan informasi yang disediakan dalam proses Aplikasi.

Penjelasan detail mengenai bagaimana dan kenapa Pengusul layak untuk mendapatkan hibah ini harus dijelaskan.

2. Kemampuan Pengusul

Menjelaskan mengenai kemampuan umum dari Pengusul, khususnya: • Kemampuan Pengusul dan pengalaman sebelumnya dalam melaksanakan proyek serupa. Di

dalamnya harus dijelaskan deskripsi lengkap mengenai pengalaman sekarang dan pengalaman sebelumnya dengan Proyek Energi Terbarukan yang dibangun di Indonesia.

• Pengusul harus menunjukkan pengalamannya dalam menyelesaikan proses perijinan di Indonesia.

• Pengusul harus, minimal, menjelaskan (a) setidaknya dua contoh proyek sektor Energi Terbarukan serupa secara karakteristik dengan Proyek yang diusulkan dan telah diselesaikan (dikembangkan, dibiayai dan dikelola) oleh organisasi Pengusul atau pimpinan organisasinya

28

(“Principal”), dan (b) sekurang-kurangnya dua contoh proyek pada sektor Energi Terbarukan di mana organisasi Pengusul bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional dan pemeliharan dari proyek tersebut selama minimal dua tahun. Contoh setiap proyek haruslah sebuah proyek yang telah diselesaikan.

• Pengusul yang tidak dapat menunjukkan contoh dua proyek dalam deskripsi pengalaman sekarang dan pengalaman sebelumnya pada sektor Energi Terbarukan, harus memberikan deskripsi penjelasan yang cukup detail untuk meyakinkan MCA-Indonesia bahwa Pengusul tersebut memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Proyek.

• Apabila Pengusul adalah sebuah Konsorsium, maka kemampuan tiap anggota Konsorsium, sesuai dengan peran yang diusulkan dalam Konsorsium, harus dijelaskan.

3. Kontraktor Teknik, Pengadaan dan Konstruksi

Pengusul harus mencalonkan kontraktor “turnkey” dari “Engineering”, “Procurement” dan “Construction” (“EPC”) yang kompeten dan mampu menerima Kontrak “EPC” atau kontrak konstruksi yang sejenis baik yang memiliki tanggal pasti, lump-sum, harga tetap dan dengan ganti rugi yang sesuai untuk membayar penalti karena wanprestasi.

• Informasi lengkap dari Kontraktor “EPC” harus disertakan, termasuk di dalamnya kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek yang serupa dengan Proyek yang diusulkan.

• Apabila Kontraktor “EPC” adalah sebuah konsorsium, maka kemampuan dan pengalaman dari tiap anggota konsorsium dan peran masing-masing di dalam konsorsium harus dijelaskan.

• Kontraktor “EPC” harus menyertakan jaminan terhadap Pembayaran Awal dan Performa untuk memastikan penyelesaian Proyek.

4. Konsultan untuk Studi Kelayakan Lengkap (“DFS”)

Apabila Konsultan untuk Studi Kelayakan Lengkap (“DFS”)/Perancangan Teknis (”Engineering”) telah dipilih dan/atau “DFS” telah dipersiapkan dan dikirimkan bersama dengan aplikasi, maka setiap anggota Konsultan tersebut harus dapat dijelaskan dan diidentifikasi berdasarkan kemampuan dan pengalamannya. Apabila Konsultan adalah bagian dari sebuah konsorsium maka kemampuan dan pengalaman dari tiap anggota di dalam konsorsium harus dapat dijelaskan.

Apabila Aplikasi mengirimkan Aplikasi Lengkap tanpa penjelasan awal mengenai Konsultan “DFS”,

maka Konsultan harus diidentifikasi oleh Pengusul dan “Tidak Ada Penolakan” (“No Objection”) akan dibutuhkan dari MCA-Indonesia.

B. Deskripsi Proyek

1. Lokasi Proyek Usulan

• Lokasi Proyek harus diinformasikan, yang menjelaskan secara rinci tentang kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa termasuk penjelasan di peta yang rinci dan Koordinat GPS dan harus dapat menunjukkan bahwa Proyek tersebut berada dalam lokasi Provinsi Kemakmuran Hijau.

• Penjelasan mengenai mengenai infrastruktur yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan Proyek harus disebutkan.

29

• Rute transportasi yang tidak rinci (termasuk maksimum beban dan ukuran jalan) harus disertakan dengan dimensi komponen-komponen terbesar dan ukuran terberat dari material Proyek.

• Aplikasi harus menjabarkan elemen-elemen apa saja yang menghalangi pelaksanaan pembangunan dan rencana Pengusul untuk mengatasi hal ini.

2. Ringkasan Eksekutif: Penjelasan mengenai Proyek, termasuk teknologi, lokasi, sumber daya

lingkungan yang terkena imbas, tujuan, ukuran, kapasitas, perencanaan desain, penerima manfaat, insfrastruktur yang dibutuhkan, pengukuran utama dan target utama dari Proyek harus dijelaskan.

3. “SPV” dan Sktruktur Kontrak: Pemilik saham dan struktur kontraktual dari Perusahaan Proyek

(“Special Purpose Vehicle”/”SPV”) yang diusulkan, yang akan dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai pemilik Proyek, harus dijelaskan secara rinci oleh Pengusul.

4. Desain Teknis dan Kelayakan: Kelayakan, keberlanjutan dan rancangan teknis & konstruksi harus dapat menjamin umur fasilitas hingga dua puluh tahun, menjamin ketersediaan bahan bakar dan sumber energi dan pengoperasian yang akan diterapkan serta implementasinya harus diterangkan. Pada kasus pembangkit listrik, hal ini termasuk beberapa persyaratan minimum seperti tersebut di bawah ini: • Sumber energi harus berkelanjutan dan berada dalam kontrol Perusahaan Proyek/“SPV”; • Pembangkit harus memiliki kontrol aliran beban otomatis (“automatic load flow control”); • Penyediaan listrik harus dapat tersedia untuk 24 jam per hari dan sepanjang tahun2; • Tiap rumah tangga harus memiliki 900 W MCB terpasang sebagai pembatas listrik. Pengusul

harus mengusahakan melakukan perancangan pembangkit listrik untuk menyediakan minimal 450 W per rumah tangga, sesuai dengan koneksi minimum PLN, dan apabila diperlukan, mengurangi arus ke tiap rumah tangga pada waktu-waktu sibuk;

• Jumlah rumah tangga yang dihubungkan dengan tiap pembangkit and rasio kelistrikan dinyatakan untuk setiap area yang ditentukan;

• Terutama, apabila Proyek terdiri dari kumpulan pembangkit listrik (“aggregate”), prosentase seluruh rumah tangga pada seluruh area yang akan dialiri listrik dari Proyek yang diusulkan harus dinyatakan dengan beban yang terhubung.

5. Jadwal: Jadwal Proyek harus dicantumkan, berdasarkan target di dalam evaluasi dan Perjanjian

HIbah yang dijelaskan pada Tabel 3 dari Bagian III di “CfP” ini.

6. Keberlanjutan: Penjelasan mengenai keberlanjutan Proyek harus dicantumkan. Termasuk di dalamnya adalah pembicaraan mengenai penyediaan energi, pengelolaan, pengoperasian & pelatihan untuk personel O&M setempat. Perlu dicatat bahwa Pengusul harus memberikan pelatihan yang cukup kepada masyarakat setempat sebelum proyek diselesaikan agar komunitas dapat mengoperasikan dan menjaga proyek untuk jangka waktu panjang.

7. Kelayakan Proyek: Penjelasan rinci mengenai bagaimana dan apa yang menjadikan Proyek

tersebut menjadi suatu proyek yang layak harus diberikan. MCA-Indonesia akan mempertimbangkan sebuah Proyek sebagai Proyek yang layak berdasarkan informasi yang dijabarkan oleh Pengusul dalam aplikasinya.

2) Kami memahami akan adanya “shut-downs” untuk perawatan yang terencana maupun tidak terencana dan variasi-variasi musiman dan beberapa sumber tidak akan mencapai 100% dari faktor kapasitas.

30

Pengusul dianjurkan untuk teliti dalam penjelasan terkait kualifikasi Proyek sebagai suatu proyek yang layak, termasuk pembahasan mengenai persyaratan yang semula telah disepakati pada Perjanjian Compact, dan Lampiran 4 serta Lampiran 5 dari “CfP” ini.

8. Total Biaya Proyek: Memberikan estimasi rinci mengenai Total Biaya Proyek sesuai dengan

Lampiran 10.

• Mencantumkan penjelasan terperinci mengenai kategori biaya, tahun pengeluaran, dan dasar perhitungan, disertai dengan penjelasan mengenai metodologi dan asumsi utama yang digunakan dalam tiap estimasi.

• Membedakan biaya yang layak dan tidak layak yang telah ditetapkan pada Lampiran 10. • Apabila Proyek adalah pembangkit listrik, biaya estimasi distribusi dan biaya retikulasi & jarak

dan “metering” yang terkait untuk dapat memberikan listrik yang aman dan tahan lama bagi tiap rumah tangga. Distribusi, retikulasi dan “metering” harus sesuai dengan standar teknologi dan keamanan dari PLN.

9. Biaya O&M: Menyediakan estimasi rinci terkait biaya tahunan O&M

• Biaya satu tahun untuk O&M dimasukkan dalam Total Biaya Proyek yang disusun sebagai salah satu bagian biaya.

• Asuransi-asuransi untuk pembangunan Proyek dan operasional pada Tahun 1 harus dimasukkan dalam penyusunan Total Biaya Proyek sebagai salah satu bagian biaya.

• Biaya O&M untuk Tahun 2 hingga Tahun 20 harus dapat diperkirakan, dan juga harus dapat menjelaskan waktu-waktu “overhaul” utama dan/atau pergantian komponen dan bagaimana hal ini berdampak pada biaya estimasi O&M.

10. Penjualan Listrik: Berdasarkan pada ke-8 biaya di atas, membuat estimasi P&L dari Proyek

tersebut berdasarkan estimasi biaya O&M untuk Tahun 2 dari fasilitas tersebut dan mencantumkan harga listrik terkini dari PLN untuk koneksi listrik ke 900 W dan menetapkan harga balik modal dari produksi listrik tersebut. Asumsi produksi listrik yang disalurkan harus ditetapkan sesuai dengan Sub-Klausa 3 di atas.

11. Dukungan Provinsi dan Dukungan Lokal: Menjelaskan status potensial dan bentuk nyata, jumlah

dan kondisi dukungan provinsi dan lokal terhadap Proyek. Menyediakan batasan waktu untuk dukungan tersebut.

Pengusul diminta untuk mengirimkan surat dukungan dari masyarakat untuk Pengusul dan

Proyek. Konsep surat tersebut dilampirkan pada Lampiran di “CfP” ini. Dokumen tambahan seperti surat-surat dan perijinan dari Kabupaten juga dapat disertakan.

12. Usulan Lokasi Proyek atau Fasilitas: Memperkenalkan usulan lokasi di Provinsi Proyek

Kemakmuran Hijau dengan menjelaskan Kabupaten yang terkait, kecamatan, kelurahan dan desanya serta alasan pemilihan lokasi tersebut. Pengusul yang yang mengajukan lebih dari satu lokasi harus menyebutkan di bagian awal Aplikasi alasan pemilihan lebih dari satu lokasi. Pengusul harus memastikan bahwa (a) lokasi tersebut terletak di Provinsi Kemakmuran Hijau; dan (b) terletak di pedesaan dengan tugas dan peran utama diberikan kepada anggota masyarakat tertentu baik di dalam perancangan, pengembangan, konstruksi dan operasional proyek.

31

C. Manfaat dan Dampak Proyek

1. Penerima Manfaat

• Penjelasan mengenai penerima manfaat yang dipisahkan berdasarkan gender dan grup sosial/etnis yang berbeda;

• Jaminan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang mendapatkan resiko tidak setara pada investasi dan akitivitas yang diajukan;

• Pembahasan mengenai dampak proyek pada kesempatan kerja bagi masyarakat lokal untuk gender dan yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda;

• Pembahasan mengenai aktivitas yang diusulkan untuk mendukung partisipasi yang setara bagi perempuan, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya dalam proses.

2. Dampak Lingkungan dan Sosial

• Penjelasan bagaimana dan apa saja yang menjadi tolak ukur di dalam perencanaan proyek terhadap pengurangan gas rumah kaca dan emisi polusi udara dibandingkan dengan metodologi yang ada.

• Penjelasan bagaimana Proyek ini memenuhi persyaratan lingkungan yang tercantum dalam Pedoman Lingkungan MCC pada Lampiran 6, termasuk bagaimana mengukur dan memverifikasi manfaat-manfaat tersebut;

• Penjelasan mengenai bagaimana dan apa saja yang menjadi tolak ukur di dalam Proyek untuk mencapai prioritas utama dan menjelaskan resiko-resiko yang terkait seperti yang tercantum pada Kerangka Kerja Sistem Lingkungan dan Pengelolaan Sosial dari MCA-Indonesia, ESMS Proyek Kemakmuran Hijau, dan Rencana Intergrasi Sosial dan Gender dari MCA-Indonesia, termasuk identifikasi studi-studi yang dibutuhkan untuk memahami dan mengidentifikasikan resiko-resiko, mitigasi dan pilihan kesempatan terkait kepada isu-isu lingkungan dan social. Melengkapi dan mengirimkan Daftar Pengecekan (“Checklist”) Pemantauan dan Penyeleksian yang tercantum pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. Dokumen-dokumen ini, bersama-sama dengan dokumen Pedoman Kinerja IFC (yang menekankan ESMS) dapat dilihat pada www.gp.mca-indonesia.go.id/re/community.

Menggunakan temuan dari pelacakan social dan gender untuk menggambarkan penerima manfaat yang ditargetkan pada lokasi proyek dan mengidentifikasikan kelompok-kelompok yang berbeda dan lingkungannya, dan mengidentifikasikan bagian dari target penerima manfaat mulai dari perempuan, laki-laki, dan kelompok marjinal. Menggambarkan institusi local utama yang aktif di target lokasi proyek dan bekerja dengan target populasi yang diusulkan pada aktivitas-aktivitas GP juga harus disertakan. Khususnya, berapa besar prosentase dari jumlah perumahan dan perusahaan yang akan dilistriki dengan sumber energi terbarukan di lokasi target sebagai capaian dari Proyek. Penjelasan potensi pertumbuhan aktivitas ekonomi (dengan berbagai tipe) dan produktivitas di dalam lokasi proyek, khususnya proporsi dari perempuan yang memiliki perusahaan, dan dukungan terhadap rantai produksi, jika ada. Pedoman tambahan dapat dilihat pada Lampiran 7.

3. Masukan bagi Analisa Biaya-Manfaat Sosial

Informasi yang disediakan akan digunakan untuk menguji kelayakan akan digunakan untuk melakukan analisa biaya-manfaat sosial untuk tahapan Aplikasi Lengkap. Analisa tersebut akan digunakan untuk menghitung Economic Rate of Return (ERR) dari proyek, mengingat bahwa proyek akan berlangsung selama 20 tahun. Minimum 10% ERR dibutuhkan agar proyek dianggap

32

layak untuk dijalankan. Penghitungan ERR akan dilakukan oleh MCA-Indonesia saat Proyek dipromosikan ke tahap kedua, yaitu Aplikasi Lengkap. Data dan asumsi yang diserahkan oleh Pengusul akan diverifikasi, serta data dan asumsi yang tidak dapat diverifikasi atau keliru dapat mengakibatkan proyek dianggap tidak memenuhi syarat. Informasi lebih lanjut mengenai ERR dapat ditemukan di Portal GP (http://gp.mca-indonesia.go.id/re/community).

D. Pengawasan dan Evaluasi Proyek

Pembicaraan mengenai bagaimana proyek ini akan diawasi dan dievaluasi harus dijelaskan di dalam Perencanaan Pengawasan dan Evaluasi (lihat Lampiran 5, Bagian L dan Lampiran 8).

33

Lampiran 5 | Aplikasi Lengkap – Daftar Isi

Lampiran ini disediakan sebagai contoh dari hal-hal yang dianjurkan untuk dicantumkan dalam Aplikasi

Lengkap. Persyaratan tambahan dan elemen dalam Aplikasi dapat ditambahkan setelah tahapan Nota

Konsep terlewati dan pada saat melakukan tinjauan penilaian. Pengusul akan diberitahu mengenai hal

ini.

Pengusul dianjurkan untuk menyiapkan aplikasi menggunakan Daftar Isi di bawah ini. Tidak dicantumkannya informasi seperti di bawah ini akan dapat mengurangi kualitas Nota Konsep dan dapat menggugurkan proyek.

C. Informasi Umum Pengusul

Nama, alamat, detil kontak, website dan negara tempat pendaftaran dan jenis organisasi (perusahaan milik swasta atau pemerintah, LSM, Koperasi) dari Pengusul harus dituliskan. Apabila ada perubahan dari tahapan Nota Konsep, perbedaan atau perubahan tersebut harus dapat dijelaskan.

Apabila Pengusul adalah sebuah konsorsium, maka nama individu dan rincian tiap anggota Konsorsium dan peran dalam Konsorsium tersebut harus dijelaskan dan juga Kesepakatan Konsorsium yang disahkan oleh para anggota harus disertakan. Organisasi yang menjadi pemimpin anggota konsorsium harus dinyatakan. Diagram organisasi harus disertakan. Apabila ada perubahan pada tahapan Nota Konsep, perbedaan atau perubahan tersebut harus dijelaskan. Kontak & Staff Kunci:

• Kontak untuk pengajuan proposal: Termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax dan email. • Kontak Pimpinan Organisasi: Termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax dan email. • Staff Kunci: Tuliskan nama lengkap seluruh staff kunci yang akan terlibat dalam Proyek. • Bukti Kewenangan: Menyertakan bukti bahwa individu yang menandatangi proposal memiliki

kewenangan untuk mengikat Pengusul dalam berkomitmen dan mewakili di dalam Aplikasi serta membuktikan keakuratan informasi yang disediakan dalam proses Aplikasi.

Penjelasan detail mengenai bagaimana dan apa yang menyebabkan Pengusul layak menerima hibah harus dijelaskan.

D. Kemampuan Pengusul

Menjelaskan kemampuan Pengusul dan “Principal”, kemampuan finansial, investasi pada usaha hingga saat ini dan antisipasi selama konstruksi dan tahap operasional usaha (misalnya melanjutkan bantuan finansial) dan mengajukan investasi ekuitas di dalam Proyek, serta strategi signifikan di dalam Proyek untuk tiap Sponsor Proyek dan “Principal”.

E. Infromasi Umum pada “Special Purpose Vehicle (SPV)”

1. Ekspektasi nama “SPV” dan ekspektasi lokasi pendirian dan domisili.

34

2. Ekspektasi struktur “SPV” dan rincian pemegang saham, termasuk nama, alamat, detil kontak, dan struktur manajemen.

3. Peran tiap pemegang saham dan penjelasan mengenai keahlian sebelumnya. 4. Tipe organisasi pemegang saham (perusahaan milik swasta atau negara, LSM, Koperasi,

Konsorsium). 5. Alamat lokasi proyek.

D. Kontak Pengusul

1. Kontak untuk CfP: Termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax dan email. 2. Kontak Pemimpin Organisasi: Termasuk nama, posisi, alamat, telepon, fax, dan email. Pemimpin

ini harus mampu mengikat Pengusul untuk tunduk pada kontrak kesepakatan MCA-Indonesia dan Sponsor Proyek.

E. Organisasi (Perusahaan dan Anggota)

1. Bagan Organisasi: Memberikan bagan organisasi perusahaan yang menunjukkan hubungan Pengusul dengan cabang perusahaan, afiliasi, organisasi induk, atau joint venture yang berkaitan dengan Proyek. Penjelasan hubungan Pengusul dengan tiap “Principal”. Dalam CfP ini, “Principal”

adalah orang yang memiliki atau akan memiliki Proyek sebanyak lima persen atau lebih.

2. Staff Kunci: Daftar seluruh nama (termasuk nama depan dan nama tengah) dan CV tiap staff utama yang akan terlibat dalam proyek (lihat Lampiran 11).

3. Bukti Kewenangan: Menyerahkan bukti bahwa individu yang menandatangi proposal memiliki kewenangan untuk mengikat Pengusul untuk mengikuti komitmen dan perwakilan di Aplikasi dan membuktikan keakuratan informasi dalam proses Aplikasi.

F. Deskripsi Proyek

1. Ringkasan Eksekutif: Menyediakan penjelasan mengenai karateristik Proyek, termasuk teknologi, lokasi, sumber daya alam yang terkena dampak, tujuan, ukuran, kapasitas, fitur desain, pengukuran utama dan pencapaian utama. Menjelaskan kelayakan komersial teknologi dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan pada Proyek. Termasuk tanggal target untuk:

I. Penyelesaian finansial untuk kontribusi Hibah Energi Terbarukan dan kontribusi komunitas

II. Peresmian persiapan lokasi dan konstruksi III. Operasi komersial V. Diseminasi hasil

2. Kelayakan Proyek: Menyediakan penjelasan mengenai bagaimana dan kenapa Proyek tersebut

memenuhi persyaratan Proyek yang Layak. MCA-Indonesia akan mempertimbangkan kelayakan Proyek berdasarkan informasi yang disertakan oleh Pengusul dalam aplikasi. Pengusul disarankan untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai kualifikasi Proyek, termasuk persyaratan yang ditulis pada Lampiran 2.

35

3. Surat Pernyataan Minat: Menyediakan surat pernyataan minat dari semua pihak yang disebutkan pada Bagian A di atas.

4. Rincian Total Biaya Proyek: Menyediakan estimasi rinci mengenai Total Biaya Proyek sesuai dengan praktik dan pedoman akuntasi pada umumnya, Termasuk di dalamnya adalah penjelasan rincian kategori biaya, tahun pengeluaran, dasar jumlah dan penjelasan metode dan asumsi utama yang digunakan pada tiap estimasi biaya. Pembedaan biaya yang memenuhi syarat dengan biaya yang tidak memenuhi syarat tercantum pada Lampiran 10.

5. Dukungan Lokal dan Provinsi: Menjelaskan mengenai status potensi dan bentuk dukungan, jumlah dan kondisi dari provinsi dan dukungan lokal untuk proyek atau fasilitas tersebut. Juga memberikan penjelasan mengenai batasan waktu untuk bantuan tersebut.

6. Usulan Lokasi Proyek atau Fasilitas: Mengidentifikasi lokasi di satu dari dua puluh empat kabupaten yang memenuhi syarat di Indonesia dan alasan untuk memilih lokasi tersebut. Pengusul yang yang mengajukan lebih dari satu lokasi harus menyebutkan di bagian awal Aplikasi alasan pemilihan lebih dari dua lokasi. Pengusul harus memastikan bahwa situs bertempat di provinsi di Indonesia yang telah diatur di dalam Perjanjian Compact.

G. Informasi Teknis

1. Deskripsi Rancangan Proyek: Penjelasan mengenai proses dasar yang terlibat di dalam desain proyek.

2. Deskripsi Mengenai Teknologi: Penjelasan mengenai teknologi yang akan digunakan dalam

Proyek, dan penjelasan mengenai bagaimana teknologi ini memenuhi persyaratan yang tertulis pada Lampiran 2.

3. Sketsa: Gambaran konseptual dan rincian yang menjelaskan mengenai susunan tata letak

pembangkit, aliran proses dan aliran material, dan parameter operasi dalam proses utama. 4. Status Kesepakatan “Critical Path”: Status “critical path” kontrak dan perjanjian, seperti

Perjanjian Front-end Engineering, lisensi teknologi and perjanjian tim, kontrak Teknik, Perjanjian Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi (“EPC”), kontrak jangka panjang, perjanjian bahan baku,

dan plant off-take atau perjanjian penjualan. 5. Dokumen Perencanaan: Dokumen perencanaan utama untuk Proyek seperti rencana konstruksi,

rencana operasional dan pemeliharaan, rencana pengolahan limbah, dan rencana manajemen resiko awal.

6. Strategi Akusisi: Strategi akusisi dari bahan mentah, peralatan, dan komponen rantai persediaan 7. Perjanjian dan Kontrak Utama: Memberikan penjelasan umum, jadwal, status terbaru, dan

konsep atau salinan dari seluruh kontrak yang “critical path” dan perjanjian yang terkait dengan

36

investasi, rancangan, enjineering, pendanaan, konstruksi, “startup”, komisioning, “shakedown”, pengoperasian dan pemeliharaan Proyek, termasuk:

i. Kontrak Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi (“EPC”); ii. Kontrak jangka panjang untuk material, komponen dan peralatan yang akan

digunakan di dalam Proyek; iii. Segala kontrak sewa-menyewa, operasional atau pemeliharaan; iv. Segala kesepakatan atau komitmen yang relevan; v. Jika konsep atau salinan eksekusi dari kontrak yang sedang berlangsung tidak

tersedia, tuliskan deskripsi mengenai kontrak dan kesepakatan tersebut, termasuk semua butir kesepakatan dan pihak yang terlibat, dan berikan informasi kapan kontrak tersebut akan tersedia.

8. Rencana Enjineering dan Konstruksi: Deskripsi rinci mengenai kontraktor enjineering dan

perancangan, kontraktor “EPC”, penyedia peralatan, dan jadwal konstruksi untuk Proyek.

i. Penjelasan seluruh aktivitas terkait biaya spesifik untuk pencapaian dan jaminan kinerja tiap kontraktor enjineering dan perancangan, kontraktor “EPC” dan penyedia peralatan yang akan terlibat di Proyek. Perlu disertakan pula jaminan kinerja,

“performance bonds”, pencairan dana kompensasi dan garansi peralatan. ii. Penjelasan hal berikut:

1. Sejauh mana keterkaitan antar kontraktor; dan 2. Sejauh mana rancangan pra-konstruksi telah diselesaikan.

iii. Penjelasan pengalaman dan kualifikasi tiap kontraktor dan penyedia terkait Proyek. Konsep kontrak “EPC” untuk Proyek yang berbasis Studi Kelayakan Lengkap (“DFS”) harus disertakan. Apabila Proyek bersifat gabungan beberapa proyek, maka tiap fasilitas harus memiliki kontrak konstruksi yang terpisah dalam keseluruhan kontrak “EPC” yang mana tiap fasilitas tersebut memiliki biaya masing-masing dan kesepakatan jaminan kinerja dibuat terpisah untuk tiap fasilitas dan juga dicantumkan untuk secara keseluruhan. Kontrak “EPC” ini akan diperiksa oleh MCA-Indonesia dan dapat menjadi bahan rundingan dalam Persyaratan & Ketentuan, mengarah kepada kontrak yang disetujui melalui pertimbangan Komite Investasi.

9. Komponen Utama dari Lokasi: Menjelaskan komponen utama dari lokasi Proyek dan resiko terkait ketersediannya (misalnya air, listrik, gas, atau fasilitas pendukung lainnya). Menjelaskan akses lokasi (jalan, jalan utama, dan rel kereta) termasuk “rights-of-way”, kenyamanan dan pertimbangan logistik.

10. Biaya Operasional: Menjelaskan estimasi biaya operasional per tahun.

11. Rencana Proyek: Menyediakan rencana komprehensif Proyek yang akan memandu perancangan, enjineering, dan konstruksi Proyek, termasuk deskripsi mengenai:

i. Keberhasilan pelaksanaan proyek serupa di masa lampau oleh Pengusul atau Sponsor Proyek (Pengusul yang tidak dapat menunjukkan contoh proyek sukses saat ini dan masa lampau yang sejenis dengan Proyek yang diusulkan, harus memberikan deskripsi detail untuk meyakinkan MCA-Indonesia bahwa Pengusul tersebut memiliki

37

kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Proyek. MCA-Indonesia akan mempertimbangkan penilaian keselurahan dan akhir, apakah pengalaman yang disebutkan telah menunjukkan keahlian yang cukup);

ii. Tiap tahap pada proses yang diusulkan; iii. Sumber atau material yang digunakan dan neraca energi, termasuk simulasi sistem

untuk berbagai proses, menggunakan standar “software” industri; iv. Proses untuk memilih perusahaan “EPC”, jika memungkinkan, atau sumber internal

lainnya untuk mengisi fungsi ini; v. Persyaratan perlengkapan;

vi. Hak atau lisensi untuk menggunakan proses yang diusulkan; vii. Jadwal yang terintegrasi atau Rencana Kerja Proyek yang mencakup periode waktu

untuk perancangan (termasuk pengadaan jangka panjang), konstruksi (termasuk mobilisasi, pengujian, dan “startup”) dan komisioning. Proyek harus mengidentifikasi segala kebergantungan Proyek seperti pemilihan waktu untuk kesepakatan penggunaan lahan, perijinan lingkungan, atau lisensi lingkungan, atau perbaikan fisik seperti penyambungan fasilitas pendukung;

viii. Rancangan spesifikasi minimum dimana diagram alir proses disandingkan dengan estimasi biaya awal;

ix. Manajemen perlengkapan proyek, termasuk diagram Gantt, jadwal berdasarkan sumber daya atau metode lain untuk mengkaji dan menjajaki perkembangan;

x. Rencana kepegawaian, termasuk identifikasi biaya dan sumber daya untuk merancang, membangun, mengkonstruksi dan mengoperasikan Proyek;

xi. Resiko Proyek dan strategi mitigasi, termasuk resiko terkait dengan konstruksi, kinerja, dan lainnya serta potensi dampak Proyek dan penyelesaian resiko tersebut;

xii. Rencana kontigensi untuk menghadapi pembengkakan biaya dan jadwal yang tidak sesuai.

12. Rencana Operasi dan Pemeliharaan: i. Rencana operasional dari fasilitas tersebut, penyedia teknologi yang diusulkan,

persyaratan perekrutan pegawai, antisipasi bagian inventori, jadwal pemeliharaan utama, estimasi penghentian mesin per tahun, dan jaminan kinerja dan pencairan dana kompensasi;

ii. Penjelasan mengenai perencanaan untuk komisioning dan operasional awal, termasuk jadwal konstruksi, pembuatan rantai suplai material, penyewaan, pelatihan tenaga manajemen dan operasional, logistik, potensi penghambat dan penundaan, pendanaan untuk kontigensi dan modal kerja;

iii. Penjelasan mengenai rencana untuk memperluas kapasitas dibanding kapasitas awal dan pengalaman Pengusul atau pengalaman Sponsor Proyek dengan potensi “ramp-

up” yang setara; dan iv. Penjelasan mengenai rencana operasional dan pemeliharaan untuk Proyek, termasuk

akusisi cadangan kritis, sumber inventaris, prosedur operasional dan pemeliharaan serta resiko terkait.

13. Rincian Laporan Studi Kelayakan Lengkap/Laporan Enjineering: Menyediakan laporan Konsultan/Laporan Enjineering yang mencakup sebuah ulasan, evaluasi, analisa dan rekomendasi pada area seperti di bawah ini:

38

i. Teknologi Dasar; ii. Studi Kelayakan Proyek;

iii. Rancangan Enjineering dan Pendekatan Proyek; iv. Rancangan Keselamatan Kerja dalam Proses dan Rencana Keselamatan Fasilitas; v. Jadwal Proyek yang terintegrasi, termasuk jadwal untuk penyelesaian;

vi. Estimasi biaya dan masukan teknis untuk model finansial; vii. Persyaratan dan Kesepakatan Kontrak;

viii. Rantai persediaan (“supply chain”) yang diusulkan; ix. Resiko Proyek, termasuk aktivitas mitigasi dan pencapaian; x. Persyaratan buruh langsung saat konstruksi dan operasi;

xi. Perijinan; xii. Pengetesan dan komisioning;

xiii. Operasional dan Pemeliharaan; dan xiv. Rencana dan biaya de-komisioning.

H. Informasi Legal

1. Laporan Opini Legal/Materi Legal: Menyediakan salinan seluruh opini legal dan laporan materi lainnya, analisa dan ulasan menyangkut Proyek.

2. Perijinan dan Persetujuan: Menyediakan daftar lengkap mengenai ijin, lisensi, dan persetujuan nasional, regional, provinsi, dan lokal yang dibutuhkan untuk membangun, melaksanakan dan mengoperasikan proyek, termasuk kewenangan lingkungan, atau ulasan yang penting untuk menjalankan konstruksi. Untuk ijin dan persetujuan yang telah diterima, perlu disertakan bukti dan tanggal persetujuan dari pihak yang terlibat. Untuk semua perijinan dan persetujuan lainnya yang masih dibutuhkan, perlu disertakan dokumentasi yang memvalidasi tanggal pengisian dan tanggal yang diharapkan untuk mendapatkan perijinan dan persetujuan tersebut dan disertakan semua aktivitas tambahan yang dibutuhkan. Jelaskan apakah pemerintah perlu untuk menyetujui aktifitas Pengusul seperti yang dijelaskan dalam Aplikasi. Perlu diketahui bahwa MCA-Indonesia tidak berkewajiban dalam melakukan hal-hal yang

diperlukan untuk mengurus ijin dan lisensi apapun. Kewajiban ini sepenuhnya menjadi

tanggung jawab Pengusul bersama-sama dengan “SPV” yang dibentuk.

3. Latar Belakang dan Struktur Hukum:

i. Penjelasan mengenai sejarah organisasi, rantai kepemilikan, dan struktur legal (misalnya perusahaan, kemitraan atau LLC) dari Pengusul dan setiap Sponsor Proyek.

ii. Menyertakan salinan surat kewenangan di mana Pengusul dan tiap Sponsor Proyek dididirikan dan salinan sertifikat pendirian tiap entitas.

iii. Penjelasan diagram organisasi terbaru yang menggambarkan hubungan Pengusul dengan setiap Sponsor Proyek, perusahaan tersebut, dan cabang atau afiliasi lain. Mohon diberitahukan apabila akan ada rencana perubahan pada struktur organisasi yang ada saat ini.

39

4. Kewenangan Hukum: Penjelasan kewenangan hukum Pengusul untuk melaksanakan aktivitas Proyek. Mohon disertakan juga dokumen pendukung.

5. Litigasi dan/atau Konflik: Penjelasan segala ancaman (secara tertulis) atau litigasi tertunda yang ada saat ini yang melibatkan Pengusul, “Principal” atau menurut sepengetahuan Pengusul, segala pihak yang terlibat, yang terkait perijinan, keterlibatan publik, isu lingkungan, kerusakan konstruksi, penipuan, penipuan sekuritas, konflik kepentingan, kegagalan dalam melaksanakan kontrak lokal, regional, atau nasional, atau tuntutan lain yang dapat berdampak pada reputasi Pengusul dan “Principal”, atau Sponsor Proyek, posisi financial atau kemampuan untuk menyelesaikan Proyek.

6. Surat Dukungan dan Pengesahan dari Masyarakat di Lingkungan Proyek: Pengusul harus mendapatkan dan menyediakan surat dukungan dan pengesahan dari pemerintahan lokal (Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) yang menyatakan minat mereka pada pembangunan dan pengoperasian Proyek, juga yang menyatakan bahwa ijin dan lisensi akan diberikan pada waktunya berdasarkan aplikasi yang lengkap dan benar dan Pengusul memiliki eksklusifitas ini hingga atau kecuali Pengusul ditolak atau mengundurkan diri dari aplikasi.

7. Dampak Potensi Lingkungan: Menyerahkan laporan yang berisi status dari ulasan dan analisa dampak lingkungan serta resiko dari Proyek yang berasal dari provinsi dan lokal, sehingga memungkinkan bagi MCA-Indonesia untuk mengkaji dampak lingkungan yang signifikan dan resiko terkait sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tingkat ulasan lingkungan yang dibutuhkan. Lihat Lampiran 6 untuk Lembaran Data Kinerja Lingkungan dan Sosial.

I. Perencanaan Bisnis

Menjelaskan bagian-bagian di bawah ini yang terkait rencana bisnis dari Pengusul untuk proyek atau fasilitas:

1. Perencanaan Bisnis: Menyediakan rencana bisnis yang menunjukkan keahlian Pengusul, kekuatan finansial dan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan mengoperasikan proyek yang diusulkan.

2. Keluaran: Memberikan deskripsi rinci mengenai keluaran proyek atau fasilitas. Mohon sertakan seluruh kesepakatan off-take dan kesepakatan penjualan yang telah ditandatangani.

3. Kemampuan Pengusul: Menjelaskan secara rinci kemampuan dan pengalaman dari Pengusul dan setiap Sponsor Proyek, “Principal”, kontraktor dan pihak lain yang dianggap Pengusul diperlukan untuk mensukseskan Proyek.

4. Analisa Pasar:

i. Mencakup analisa pasar terkini dan proyeksi pasar untuk hasil proyek atau fasilitas. Penjelasan trend ekonomi dan demografi di dalam target pasar untuk hasil proyek. Identifikasi kebergantungan pasar pada manfaat pajak (i.e feed-in-tariffs) atau kebijakan pemerintah lainnya. Berikan penjelasan untuk proyeksi pendapatan (harga dan volume) dan biaya. Penjelasan proyeksi pengguna utama dan penyedia untuk

40

proyek terkait. Penerimaan yang didapatkan dari proyek harus cukup untuk membayar seluruh biaya Operasional & Pemeliharaan.

ii. Menjelaskan kompetitor Pengusul saat ini dan potensi kompetitor berdasarkan keluaran proyek atau fasilitas.

iii. Menjelaskan secara rinci segala keuntungan kompetitif.

5. Resiko Terkait dan Strategi Mitigasi dari Operasional dan Pemasaran:

Menjelaskan secara rinci analisa resiko operasional dan pemasaran yang terkait pada Proyek (misalnya faktor-faktor pasar, kerentanan harga) dan strategi mitigasi akan dipergunakan (misalnya kontrak penjualan dan cadangan).

6. Perencanaan Manajemen:

i. Menjelaskan bagan kepagawaian yang mengindikasikan individu (termasuk posisi dan kualifikasi) yang diusulkan untuk melaksanakan proyek. Memberikan deskripsi mengenai rencana manajemen dari operasional yang akan dilakukan untuk melaksanakan proyek, dan informasi mengenai pengalaman manajerial tiap petugas atau personil utama yang berkaitan dengan proyek; dan

ii. Menjelaskan peran manajemen pada operasional dari bisnis lainnya dari Pengusul, jika ada.

7. Perjanjian Suplai dan Penjualan:

i. Menjelaskan secara rinci analisa pasar untuk bahan baku dan keluaran proyek atau fasilitas;

ii. Menjelaskan secara rinci rencana proyek untuk memastikan suplai material yang sesuai, peralatan, dan komponen yang dibutuhkan agar proyek berhasil. Menyertakan konsep atau salinan seluruh kontrak suplai material untuk proyek;

iii. Menjelaskan perkiraan proyek untuk kapasitas penjualan dan bahan baku (ketersediaan dan biaya);

iv. Menyertakan konsep atau salinan seluruh perjanjian bahan baku dan kontrak penjualan atau kesepakatan pendapatan lainnya yang akan menyediakan pemasukan untuk proyek. Menyediakan analisa kelayakan kredit dari pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut; dan

v. Menyertakan salinan dan ringkasan rinci mengenai penjualan materi dan kontrak penerimaan.

8. Tanggungan Asuransi: Menjelaskan tanggungan asuransi untuk proyek, juga bersamaan dengan

laporan dari konsultan asuransi yang menggambarkan kelayakan tanggungan.

9. Perencanaan Pengembangan: Menjelaskan segala proposal yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis di luar proyek.

10. Penciptaan/Penambahan Lapangan Kerja: Menjelaskan secara singkat jumlah dan tipe pekerjaan yang akan diciptakan atau ditambahkan pada provinsi apabila proyek dijalankan sesuai yang diusulkan pada Aplikasi.

41

J. Perencanaan Finansial

1. Rincian Perencanaan Finansial: Menjelaskan elemen berikut dalam rencana rinci Pengusul untuk proyek atau fasilitas yang diusulkan:

i. Daftar seluruh ekuitas atau pendanaan utang yang diharapkan oleh penyedia, jenis dan jumlah gabungan dan menyediakan salinan Daftar Pengecekan (“checklist”) pemenuhan finansial untuk setiap pembiayaan, jika tersedia. Gambarkan pemilihan waktu yang diharapkan untuk kontribusi ekuitas dan pendanaan utang;

ii. Deskripsi penggunaan, pemilihan waktu dan jumlah yang diharapkan, penyediaan kas MCA-Indonesia, ekuitas sponsor, ekuitas strategis/pasif dan pendanaan utang;

iii. Apakah proyek tersebut akan menguntungkan secara langsung atau pun tidak langsung dari bentuk lain dukungan internasional, nasional, provinsi atau lokal seperti hibah, pinjaman, jaminan pinjaman atau kredit pajak untuk mendukung pendanaan, konstruksi dan operasional proyek atau fasilitas. Indikasikan apakah insentif atau bantuan menjadi subyek dari klaim lain dimana penyitaan dan realokasi mungkin terjadi;

iv. Untuk setiap pihak yang terlibat dalam proyek, perlu memberikan penjelasan lengkap mengenai kewajiban mereka untuk persyaratan dalam pendanaan proyek;

v. Rencana pendanaan awal untuk komponen fasilitas utang proyek, termasuk jumlah total untuk (i) pendanaan modal kerja, (ii) pendanaan jangka menengah untuk permesinan dan peralatan, dan (iii) pendanaan jangka panjang untuk lokasi dan fasilitas. Termasuk di dalamnya adalah ringkasan mengenai pendanaan untuk pengadaan melalui penggunaan entitas khusus. Beri ringkasan pada setiap bagian pendanaan (misalnya jumlah, tingkat kematangan, jadwal amortisasi, presentase utang yang diusulkan, dan apakah bagian pendanaan tersebut memiliki kurs tetap atau kurs mengambang);

vi. Sertakan jadwal terkait antisipasi pendanaan jangka pendek atau fasilitas kredit yang dibutuhkan untuk operasi proyek, termasuk fasilitas modal kerja, jaminan kinerja (“performance bond”) dan bentuk pendanaan serupa yang tersedia atau antisipasi yang akan disediakan untuk proyek atau fasilitas. Jelaskan sifat sekuritas atau kolateral yang tersedia untuk mengamankan modal kerja dan fasilitas-fasilitas jangka pendek lainnya.

2. Pernyataan Finansial:

Memberikan pernyataan finansial yang belum diaudit dari Pengusul dalam dua tahun terakhir (atau sejak permulaan apabila Pengusul belum dibentuk selama dua tahun). Mohon disertakan nota-nota yang berkaitan dan penjelasan bisnis dan minat finansial dalam pengawasan atau organisasi atau individu yang biasanya diawasi, termasuk perusahaan induk, cabang dan afiliasi lainnya atau mitra dari Pengusul atau Sponsor.

3. Model dan Analisa Finansial Proyek:

i. Sertakan model finansial kerja (dengan formula) dengan pernyataan finansial pro-forma untuk Proyek. Sebutkan seluruh asumsi utama pada lembar kerja yang berbeda dengan model.

42

ii. Bagi proyek yang menggunakan pendanaan utang sebagai bagian dari struktur modal, sertakan asumsi dan perhitungan untuk tenor utang, ditambahkan dua (2) tahun.

iii. Sertakan rincian pemasukan, “balance sheets”, pernyataan aliran kas dan pernyataan “waterfall”.

iv. Sertakan rasio finansial (misalnya rasio “interest coverage”, rasio “fixed charge

coverage”, rasio “debt-to-capital”, rasio “asset coverage” dan rasio modal kerja (termasuk nilai atas dan bawah)) dan ketentuan terkait lainnya pada term sheet yang diusulkan. Tandai periode tersebut pada saat konstruksi dan operasional yang mana tidak mengikuti rasio finansial yang diusulkan yang sangat mungkin terjadi.

v. Sertakan analisa sensitivitas yang menunjukkan kinerja proyek pada skenario stress yang sesuai, termasuk harga penjualan rendah, kinerja proyek yang berkurang, kehilangan pengguna utama, harga materi input yang mahal, dan dampak kompetisi teknologi.

vi. Sertakan deskripsi lengkap mengenai asumsi operasional dan finansial dan metodologi yang digunakan pada model finansial.

vii. Pada proyek yang yang menggunakan utang sebagai struktur modal, analisa finansial harus dapat menunjukkan bahwa ada prospek yang masuk akal dari Pengusul dalam mengembalikan utang dan bunga obligasi dan utang proyek lainnya. Jelaskan kemampuan pemenuhan kewajiban dari utang yang dimilikinya.

4. Sejarah Kredit: Menjelaskan sejarah kredit Pengusul dan orang atau entitas bisnis yang memiliki

atau mengontrol lima persen (5%) atau lebih di proyek atau Pengusul, the pembeli (“off-taker”), penyedia bahan baku (jika ada), dan kontraktor “EPC”. Berikan nama lengkap individu atau entitas, alamat dan tanggal dibentuknya organisasi, apabila memungkinkan.

5. Informasi Finansial Lainnya: Sertakan informasi lain mengenai Pengusul dan Sponsor Proyek yang menyediakan ringkasan komprehensif dari bisnis dan situasi finansial Pengusul atau Sponsor Proyek, termasuk informasi spesifik mengenai sejarah aliran kas sekuler (material), berdasarkan basis yang dinormalkan.

K. Kinerja Lingkungan dan Sosial dan Rencana Kajian Sosial dan Gender

1. Menyediakan Rencana Kinerja Lingkungan dan Sosial yang memasukkan identifikasi dan mitigasi resiko selama pra-konstruksi, konstruksi, komisioning, serta Operasional & Pemeliharaan.

2. Menjelaskan mengenai target penerima manfaat di area proyek, mengidentifikasi kelompok lain dan lingkungan kehidupannya, serta mengidentifikasi proporsi dari target penerima manfaat yang perempuan, laki-laki dan masyarakat marjinal. Penjelasan mengenai institusi lokal utama yang aktif di target area dan bekerja dengan target penduduk di aktivitas Kemakmuran Hijau juga harus dimasukkan.

L. Perencanaan Pengawasan & Evaluasi

Menyediakan rencana pengawasan dan evaluasi berdasarkan Rasionalisasi & Tujuan Proyek dalam tahapan Aplikasi, termasuk: 1. Pendekatan Pengawasan & Evaluasi: Menjelaskan pendekatan umum untuk melacak dan

melaporkan perkembangan terhadap tujuan proyek dan strategi pengumpulan data. Hal ini

43

termasuk kerangka indikator Rencana Pengawasan & Evaluasi, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 8.

2. Pelacakan Pengembangan dan Kualitas: Penjelasan rencana rinci mengenai mekanisme dari Pengawasan & Evaluasi untuk mengawasi perkembangan dan kualitas dari Proyek yang dapat menjawab dua pertanyaan dasar:

i. Apakah kita telah melakukan hal yang kita janjikan? ii. Bagaimana sebaiknya aktivitas-aktivitas tersebut akan dilaksanakan?

3. Kajian Evaluasi & Pembelajaran: Penjelasan rencana lebih rinci mengenai mekanisme

masukan/lingkaran pembelajaran atau strategi di dalam penggunaan informasi untuk memperbaiki pelaksanaan program. Pertanyaan-pertanyaan riset yang diajukan oleh Pengusul dapat dikolaborasikan dengan MCA-Indonesia yang menjelaskan Pengawasan & Evaluasi.

Mohon mengacu pada Lampiran 8 dari “CfP” ini untuk pedoman lebih lanjut.

M. Sertifikasi

1. Larangan lobby dan sertifikat-sertifikat terkait lainnya serta jaminan-jaminan 2. Pernyataan validasi Pengusul 3. Contoh Surat Komitmen 4. Pernyataan Penalti atau Sumpah Palsu

N. Opsi untuk Pembatasan Pemberitahuan dan Penggunaan Data Tertentu

Pengusul harus menentukan informasi mana, apabila ada, yang bersifat terbatas dan penjelasan dari sifat keterbatasan tersebut. MCA-Indonesia akan mengasumsikan bahwa semua aplikasi dapat dipublikasikan kecuali ada permintaan sebaliknya.

44

Lampiran 6 | Pedoman Kinerja Lingkungan & Sosial

6.1. ESMS - MCA-Indonesia

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (“Environmental and Social Management System/ESMS”) untuk MCA-Indonesia telah dipublikasi pada link berikut ini: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community. Kerangka tersebut dibuat khusus untuk Perjanjian Compact.

6.2. ESMS - Proyek Kemakmuran Hijau

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (“Environmental and Social Management System/ESMS”) untuk Proyek Kemakmuran Hijau telah dipublikasi pada link berikut ini: http://gp.mca-

indonesia.go.id/RE/community. Kerangka tersebut dibuat khusus untuk Proyek Kemakmuran Hijau. 6.3. ESMS Penyeleksian Proyek dan Daftar Pengecekan Cakupan

Pengusul harus melaksanakan kajian mandiri menggunakan daftar di bawah untuk menentukan kelayakan proyek mereka. 6.4. Standar Kinerja dari International Finance Corporation (“IFC PS”)

Seluruh Proyek harus mematuhi Standar Kinerja IFC (“IFC’s Performance Standards/IFC PS”) yang dapat diunduh pada link berikut ini: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community Daftar berikut ini akan membantu Pengusul untuk melaksanakan penilaian dari aktivitas yang diusulkan:

Step 1: Kriteria Kelayakan

Kriteria Pemeriksaan Kelayakan Kelayakan Proyek

Habitat Alami

Habibat alam didefinisikan sebagai wilayah daratan dan perairan di mana komunitas ekosistem biologis terbentuk dari spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan serta aktifitas manusia tidak merubah secara signifikan fungsi ekologis utama dari wilayah tersebut.

Terma-

suk ke da

lamnya?

Ya atau

Tidak?

Apakah Proyek menghilangkan lahan hutan alami yang ada untuk membangun perkebunan, atau peternakan?

Jika ya, maka proyek tidak layak

Akankah Proyek mengakibatkan degradasi atau perubahan wilayah habitat alami dan/atau area hutan, apakah wilayah yang diusulkan termasuk daerah yang dilindungi atau wilayah yang dianggap sebagai wilayah penting untuk spesies ekologis?


Apakah Proyek melibatkan perdagangan spesies atau margasatwa atau produk margasatwa langka yang diatur pada CITES, atau produk turunannya?


Apakah proyek berada dalam sektor sensitif dan lokasi/area yang sensitif (berdasarkan pedoman kajian lingkungan dan sosial MCC)?


45


Apakah Proyek berlokasi di dalam wilayah provinsi atau nasional yang dilindungi?

Jika ya, maka “ESIA” lengkap harus dipersiapkan sesuai de-ngan regulasi peme-rintah Indonesia dan pedoman MCC

Penduduk Asli

Tujuan hal ini ialah untuk mengidentifikasi penduduk asli, berkonsultasi dengan mereka, memastikan bahwa penduduk tersebut berpartisipasi dan mendapatkan manfaat proyek dalam cara yang baik secara adat dan menghindari atau bila memungkinkan, mengurangi atau memitigasi dampak buruk.

Terma-

suk ke da

lamnya?

Ya atau

Tidak?

Apakah penduduk asli bermukim/tinggal di area Proyek? Jika ya, rencana untuk penduduk asli harus dipersiapkan sesuai dengan Ke-rangka Kerja bagi Penduduk Asli (“IP”)

Apakah Proyek melibatkan aktivitas yang terjadi di lahan yang dimiliki, atau diklaim dibawah pengadilan, oleh masyarakat asli atau adat tanpa adanya persetujuan dari penduduk tersebut?

Jika ya, maka proyek tidak layak.

Sumber Budaya Fisik

Sumber budaya fisik termasuk obyek yang bergerak maupun tidak bergerak, lokasi, struktur, struktur kelompok, fitur alami dan bentang lahan yang memiliki nilai arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural, agama, estetika atau budaya lainnya yang signifikan.

Terma-

suk ke da

lamnya?

Ya atau

Tidak?

Akankah Proyek menyebabkan relokasi sementara atau permanen atau dampak lainnya pada sumber daya kebudayaan fisik yang diketahui penting secara lokal, regional atau nasional berdasarkan daftar nasional atau provinsi, diusulkan dalam daftar nasional atau provinsi atau diidentifikasi dalam konsultasi publik bersama kelompok lokal yang terkena dampak?

Jika ya, maka Proyek tidak layak

Apakah ada dampak signifikan terhadap sumber daya kebudayaan fisik, yang dianggap penting atau sensitif khususnya bagi kelompok lokal (misalnya tempat pemakaman)?

Jika ya, maka Proyek tidak layak

Relokasi Non-Sukarela

Relokasi non-sukarela termasuk pada situasi yang melibatkan pengambilan lahan tanpa sukarela dan pelarangan tanpa sukarela terhadap akses yang secara legal merancang taman atau daerah yang dilindungi. Kebijakan ini bermaksud untuk menghindari relokasi non-sukarela menjadi memungkinkan, atau untuk mengurangi dampak ekonomi dan mitigasi perbedaan sosial dan dampak ekonomi.

Terma-

suk ke da

lamnya?

Ya atau

Tidak?

Apakah lahan yang digunakan oleh masyarakat/organisasi akan diambil alih sebagai imbas dari proyek?

Jika ya, Akusisi Lahan dan Rencana Aksi Relokasi (“Land Ac-

quisition and Reset-

tlement Action Plan

Akan kah aktivitas proyek melibatkan pelarangan pemakaian lahan yang bersebelahan?

Apakah kepemilikan lahan berdampak pada proyek?

46


Akan kah ada kehilangan perumahan, aset atau pemasukan dari masyarakat/organisasi setempat?

/LARAP”) harus di-persiapkan sesuai dengan Kerangka Kerja Akusisi dan Kebijaksanaan Relokasi (“Land Ac-

quisition and Reset-

tlement Policy Fra-

mework/LARPF”)

Akan kah aktivitas social atau ekonomi atau mata pencaharian akan mengakibatkan terjadinya perubahan tata guna lahan?

Hutan

Hutan didefinisikan sebagai area lahan yang tidak kurang dari 1.0 hektar dengan puncak pohon menutupi lebih dari 10 persen di mana pohon-pohon tersebut memiliki potensi untuk mencapai tinggi minimal 2 meter pada masa dewasa dan termasuk pula hutan yang didedikasian untuk produksi, perlindungan, penggunaan multi fungsi atau konservasi.

Terma-

suk ke da

lamnya?

Ya atau

Tidak?

Apakah Proyek menyebabkan reduksi atau degradasi sementara atau permanen terhadap fungsi ekosistem dari hutan atau sumber daya yang ada di dalamnya, seperti yang dijelaskan di atas?

Langkah 2: Daftar Pengecekan Penyeleksian Panduan Pengaman

Kriteria Pengecekan Penyeleksian Panduan Pengaman

Termasuk

ke dalam

nya?

Ya atau

Tidak?

EMP mana yang dibutuh-

kan?

Apakah Proyek merupakan pengembangan atau perluasan dari aktivitas/proyek yang telah ada?

Jika ya, Proyek akan tercakup dalam “ESIA” terkini dan/ atau “EMP” sebagai pengem-bangan atau perluasan

Apakah Proyek bertempat pada lokasi yang baru? Jika ya, sebuah “ESIA” dan/atau “EMP” untuk lokasi baru akan dipersiapkan

Apakah Proyek membutuhkan akusisi lahan, relokasi non-sukarela dan/atau kompensasi untuk aset yang hilang?

Jika ya, “LARAP” akan diper-siapkan melalui “LARPF”

Apakah Proyek melibatkan relokasi bagi penduduk lokal? Jika ya, sebuah Rencana “IP“ akan dipersiapkan di bawah Kerangka Kerja “IP”

47

Langkah 3: Daftar Pengecekan Cakupan Dampak Lingkungan dan Sosial

Lengkapi daftar pengecekan cakupan di bawah ini untuk memastikan apakah kerangka standar untuk mitigasi sudah sesuai dengan tiap proyek, atau apakah aturan mitigasi tambahan dibutuhkan.

Cakupan Dampak Lingkungan dan Sosial

Termasuk di

dalamnya?

Ya atau Tidak

Hasil untuk EMP

Apakah Proyek berpotensi mengkontaminasi tanah dengan minyak?

Jika jawaban pada salah satu pertanyaan adalah ya, maka rencana mitigasi standar dan rencana pengawasan harus dipergunakan untuk Proyek ini

Apakah lokasi Proyek memiliki penduduk dalam jarak 50 m dari lokasi pembangunan?

Akan kah Proyek berimbas pada penghilangan vegetasi?

Apakah Proyek melibatkan pekerjaan yang berkaitan dengan penggalian?

Apakah Proyek memiliki prediksi terhadap dampak lingkungan atau sosial yang belum disebutkan di atas?

Jika ya, maka aturan mitigasi tambahan dan aturan penga-wasan tambahan akan dikem-bangkan untuk proyek di dalam “EMP”

Apakah Proyek memiliki aktivitas tambahan seperti peningkatan akses jalan, akses baru jalan, atau infrastruktur terkait lainnya?

Jika ya, maka “EMP” harus memasukkan mitigasi dan pe-ngawasan dampak lingkungan dan sosial sebagai tambahan

6.4. Lembar Data Kinerja ESP

Lembar Data ESP untuk Nota Konsep

Acuan Standar Kinerja IFC

(Mohon mengacu oada ESMS Tier 1 & Tier 2 dari Proyek Kemakmuran Hijau dan Standar Kinerja IFC)

Mohon beri tanda Ya/Tidak pada kotak yang sesuai - Jika kotak “Ya” diisi, mohon berikan penjelasan

Ya

Tidak

PS1. Kajian dan Manajemen mengenai Resiko & Dampak Lingkungan dan Sosial

PS2. Kondisi Buruh dan Suasana Kerja PS3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat PS5. Akusisi Lahan dan Relokasi Non-sukarela PS6. Observasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Ber-kelanjutan dari Sumber Daya Alam yang Hidup

PS7. Penduduk Asli (“Indigenous People/IP”) PS8. Warisan Budaya

48

2. Mohon tuliskan kapa-sitas Pengusul untuk ESP

3. Mohon tuliskan nama dan CV Spesialis ESP

4. Kategori Lingkungan berdasarkan Pedoman MCC dengan penjelasan singkat

49

Lampiran 7 | Pedoman Kajian Sosial & Gender

Pengusul diminta untuk menyertakan ringkasan kajian sosial dan gender serta rencana integrasinya di dalam Proyek mengikuti ketentuan berikut ini.

Kajian Sosial dan Gender: Untuk memenuhi persyaratan dari Rencana Integrasi Sosial dan Gender (“Social

and Gender Integration Plan/SGIP”) dari MCA-Indonesia dan dalam rangka memberi informasi rancangan proyek dan penargetan serta penseleksian penerima manfaat, Pengusul pada Tahap 1 (Tahap Nota Konsep) ini akan melaksanakan kajian partisipasi sosial dan gender, termasuk di dalamnya ialah tinjauan literature mengenai isu sosial dan gender di area target dan konsultasi dengan perempuan dan laki-laki, organisasi berbasis masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka untuk mengidentifikasi halangan dan peluang ekonomi di sektor energi terbarukan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengarahkan penyeleksian penerima manfaat, pelatihan dan dukungan lainnya yang dibutuhkan. “SGIP” adalah berdasarkan kebijaksanaan gender dari MCC, yang mengamanatkan – (a) kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima manfaat dari investasi proyek bagi perempuan dan kelompok marjinal; (b) Analisa bentang kehidupan (kajian sosial dan gender) yang menjadi bagian dari persiapan dan rancangan proyek; (c) pendekatan partisipatif termasuk perempuan, laki-laki dan masyarakat marjinal di dalam persiapan dan implementasi proyek; (d) perempuan, laki-laki dan kelompok marjinal telah teridentifikasi sebagai target penerima manfaat di dalam proyek; dan (e) segala potensi resiko terkait dengan “Trafficking in Person” (“TIP”) seperti buruh paksa, penyiksaan dan/atau perbudakan, dan apabila resiko tersebut ada, bagaimana mengatasinya. Proses ini harus mencakup cara-cara seperti diskusi kelompok terfokus (“FGD”), wawancara informan utama, kajian penerima manfaat, pemetaan partisipatif dari sumber daya alam dengan komunitas dan pemangku kepentingan utama dalam rangka untuk mengidentifikasi target penerima manfaat, pola mata pencaharian mereka saat ini, institusi yang bekerja dengan penerima manfaat, dan kesenjangan dalam layanan (jika ada); mata pencaharian yang tergantung pada sumber daya alam, degradasi berdampak pada mata pencaharian dan bagaimana hubungan antara manusia dengan sumber daya alam yang dapat memperkuat keberlanjutan dan peningkatan perkembangan energi terbarukan dan pengembangan rendah karbon. Kajian awal ini juga untuk mengetahui halangan utama berbasis sosial dan gender, serta peluang dan kontribusi pada rincian perancangan dari proposal, identifikasi penerima manfaat, terutama cara-cara yang adil untuk ikut berpartisipasi dan menerima manfaat; serta pengawasan dan evaluasi terhadap investasi. Identifikasi kelompok rentan: Sebagai bagian dari persyaratan “SGIP” dan bagian dari proses pelaksanaan kajian social partisipatif, Pengusul diminta untuk mengidentifikasi kelompok rentan, jika ada, di area target. Kelompok rentan dan kelompok marjinal didefinisikan sebagai kelompok yang mengalami resiko lebih tinggi dikucilkan dari aspek sosial dan ekonomi yang berimbas pada semakin tingginya tingkat kemiskinan pada kelompok tersebut dibanding dengan penduduk pada umumnya.

50

Standar Kinerja IFC merincikan bahwa status rentan dapat berupa individu atau kelompok, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, baik berasal dari nasional atau pun sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya. Kerentanan secara spesifik mencakup lokasi, sektor dan konteks dan tabel berikut ini menunjukkan daftar indikasi kerentanan pada target penerima manfaat, apabila anggota kelompok rentan dipilih sebagai penerima manfaat, hal ini harus dimasukkan dalam indikator pengawasan.

Potensi Kelompok Rentan Potensi Kerentanan/Pengucilan

1. Perempuan miskin yang tidak memiliki lahan, perempuan yang mengepalai rumah tangga 2. Petani yang tidak memiliki lahan 3. Etnis minoritas dan migran miskin 4. Kasta rendah, kelompok yang khusus bekerja untuk kaum elit

1. Tidak mampu membayar koneksi listrik dan/atau biaya reguler 2. Tidak mampu membayar koneksi listrik dan/atau biaya reguler 3. Pemfavoritan kelompok yang dominan, memiliki kekurangan jaringan sosial dan/atau perwakilannya, tidak dapat mengakses listrik 4. Tidak diijinkan untuk berpartisipasi di dalam aktivitas proyek energi terbarukan dan menerima manfaat dari investasi

Rencana Integrasi Sosial dan Gender dari Pengusul diharapkan mengikuti: 1. Tujuan dan Hasil

Rancangan dan aktivitas proyek harus secara jelas memperlihatkan kontribusi untuk akses dan kesempatan yang setara untuk semua pihak, terutama perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi dan menerima manfaat dari proyek.

2. Penerima Manfaat

Tegaskan karakteristik utama dari target langsung maupun tidak langsung yang menerima manfaat termasuk jenis kelamin, kekayaan/ekonomi dan status rentan.

3. Pelatihan

Masukkan aktivitas pelatihan untuk masyarakat setempat, terutama penggunaan teknologi bagi perempuan, kelompok rentan dan rumah tangga di lokasi terpencil yang dapat meningkatkan kesempatan ekonomi mereka. Penerima hibah dapat mengusulkan untuk bekerja bersama ahli sosial/gender setempat dan organisasi setempat yang dapat mendukung pencapaian inklusi gender dan sosial serta keberlanjutan hasil.

4. Anggaran

Pengusul diharapkan untuk memasukkan anggaran pembiayaan untuk gender dengan aktivitas yang terkait dan inklusi kerentanan. Aktivitas tersebut dapat berupa dukungan aktivitas ekonomi untuk rumah tangga, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan serta promosi rantai produksi, akses pasar, melaksanakan kajian regular dan diseminasi dari keberhasilan praktek gender.

51

5. Tidak Ada “Trafficking in Person” (“TIP”) dan Pekerja Anak

Baik MCC dan MCA-Indonesia tidak memiliki toleransi terhadap “TIP” dan pekerja anak, karena itu Pengusul tidak boleh terlibat dalam kegiatan ini.

Integrasi sosial dan gender di dalam perancangan Proyek dan pendekatan teknisnya akan dievaluasi menggunakan daftar pengecekan sebagai berikut:

Pada tahapan Nota Konsep, kualitas dari proposal dan kajian awal sosial dan gender partisipatif, termasuk penjelasan dan pemetaan dari penerima manfaat dan strategi mata pencaharian, akan dievaluasi bersamaan dengan integrasi sosial dan gender di dalam rancangan proyek dan pendekatan teknisnya.

Area Ya

atau

Tidak

Keterangan

Tahap Pengembangan Kajian Sosial dan Gender Partisipatif

Apakah sewaktu persiapan Proyek, implementasi dan pengawasan mengikutsertakan proses gender dan sosial partisipatif?

Apakah analisa awal untuk sosial dan gender sudah dilakukan?

Apakah aktivitas inklusi dari sosial dan gender disertakan di dalam perancangan Proyek dan menjadi target hasil dari proposal, menggunakan temuan di dalam kajian?

.

Anggaran

Apakah di dalam proposal jelas mencantumkan bagian anggaran pembiayaan untuk kegiatan sosial dan gender serta inklusi kerentanan bersamaan dengan hasil yang akan dicapai?

Penerima Manfaat

Apakah perempuan dan laki-laki miskin, serta komunitas rentan telah jelas teridentifikasi sebagai target penerima manfaat?

Akses dan Kesempatan

Apakah di dalam proposal jelas menyatakan kesetaraan akses dan kesempatan untuk perempuan dan laki-laki miskin, dan komunitas rentan untuk dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dar kegiatan proyek lainnya (pekerjaan, pelatihan, koneksi listrik, dan lainnya) termasuk keluarannya?

Pelatihan

Apakah pelatihan untuk penerima manfaat, terutama perempuan dan kelompok rentan, telah jelas disebutkan di dalam proposal?

Pembagian Keuntungan

Apakah proposal melibatkan pembagian keuntungan untuk kegiatan masyarakat? Apakah ada bagian khusus untuk perempuan dan kelompok rentan di dalam pembagian keuntungan tersebut?

Konfirmasi terhadap peraturan MCA-Indonesia dan MCC untuk tidak terlibat di dalam “TIP” dan memperkerjakan anak-anak.

52

Apabila Aplikasi berhasil lolos ke tahap selanjutnya, maka sewaktu Perjanjian Hibah dilaksanakan dan kegiatan telah dilakukan, maka kualitas dari analisa bentang kehidupan akan dilakukan termasuk penjelasan dan pemetaan penerima manfaat dan potensi peluang ekonomi. Proposal akhir akan mencakup rancangan dari bagian yang menyatakan kesetaraan akses dan kesempatan untuk semua pihak, terutama perempuan dan kelompok rentan. Pengusul diharapkan mempromosikan peluang ekonomi dan wirausaha menggunakan listrik untuk rumah tangga, sehingga pendapatan akan meningkat dan akan mengurangi tingkat kemiskinan.

53

Lampiran 8 | Pedoman Pengawasan dan Evaluasi

Pada tahapan Nota Konsep, Pengusul tidak diminta untuk menyerahkan informasi atau pun perencanaan seperti di bawah ini.

Pada tahapan Aplikasi Lengkap, informasi berikut harus disertakan:

A. Pengawasan Data

Pengusul yang layak diminta untuk menjelaskan Rencana Awal dari Pengawasan & Evaluasi (“Monitoring & Evaluation/M&E”), termasuk indikator keluaran dan hasil serta target yang jelas. Hasil dan keluaran dari Rencana Pengawasan & Evaluasi tersebut harus berkaitan dengan logika dan tujuan program. Pedoman pengembangan Rencana Pengawasan & Evaluasi serta indikator yang telah terkategori dapat diunduh pada:

http://www.mcc.gov/documents/guidance/policy-050112-monitoring-and-evaluation.pdf

Rencana Pengawasan & Evaluasi Proyek akan diselesaikan sewaktu penandatangan kesepakatan Hibah, dan Pemimpin Organisasi diharapkan untuk melakukan pengawasan dari kemajuan proyek hari-per-hari berdasarkan indikator Rencana Pengawasan & Evaluasi tersebut.

Rencana Pengawasan & Evaluasi ini harus selaras dengan Rencana Pengawasan & Evaluasi dari

Compact Indonesia (tersedia di sini http://www.mcc.gov/pages/countries/evaluation/indonesia-compact) di mana data proyek akan dimasukkan pada indikator kinerja Proyek Kemakmuran Hijau yang dikelompokkan berdasarkan kinerja indikator, walaupun harus dicermati bahwa Rencana Pengawasan & Evaluasi 2013 sedang diperbaiki dan versi 2014 akan tersedia secara online pada akhir Desember. Seluruh penerima hibah diharuskan menyerahkan data pengawasan kepada MCA-Indonesia per tiga bulan, sebagai laporan perkembangan terbaru dalam mencapai keluaran.

Khusus untuk tahapan Aplikasi Lengkap, Pengusul harus menyerahkan kerangka berikut untuk mendeskripsikan Rencana Pengawasan & Evaluasi:

Level

Indikator

Nama

Indikator Definisi

Unit

Pengukuran Disaggregasi

Frekuensi

Pelaporan

Baseline

Target

(Tahun)

Hasil terkait tujuan proyek

Keluaran (terkait aktivitas proyek)

Proses (terkait

54

masukan proyek)

Rencana Pengawasan & Evaluasi akan diuji oleh tim Pengawasan & Evaluasi MCA-Indonesia dan akan diselesaikan sebagai

bagian dari kesepakatan hibah. Penerima hibah harus menyetujui untuk menyediakan data yang dibutuhkan untuk indikator

Rencana Perencanaan & Evaluasi per tiga bulan atau kurang apabila disetujui oleh MCA-Indonesia.

B. Dampak Evaluasi dan Pertanyaan Riset

Menguji dan menambahkan pembelajaran mengenai hubungan antara investasi energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi atau pengentasan kemiskinan yang menjadi perhatian khusus bagi MCC dan MCA-Indonesia. Untuk membantu MCA-Indonesia dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan proyek melalui evaluasi dampak proyek, Pengusul yang memenuhi persyaratan dapat mengusulkan pertanyaan riset yang akan digunakan sebagai bagian dari evaluasi dampak pada proyek yang diusulkan, misalnya:

• efektifitas dari satu tipe permodalan konstruksi dibanding tipe lainnya • efektifitas terhadap pendekatan yang berbeda-beda untuk menghubungkan pelanggan • dampak penyediaan listrik untuk konsumsi listrik perumahan dan produksi rumah tangga

Apabila suatu Proyek terpilih untuk evaluasi dampak, tim Pengawasan & Evaluasi MCA-Indonesia akan bekerjasama dengan tim Proyek untuk mengembangkan rencana evaluasi sesuai dengan implementasi. Sebagai catatan Penerima Hibah diharapkan berkoloborasi dengan Tim Pengawasan & Evaluasi untuk memfasilitasi evaluasi yang lebih teliti; termasuk diskusi terkait perancangan strategi implementasi yang membandingkan beberapa perlakuan terhadap kelompok yang menerima intervensi proyek dan yang tidak.

Sama halnya, Penerima Hibah diharapkan menyetujui strategi implementasi dan evaluasi. Penerima Hibah diharapkan menyediakan data administrasi secara rutin untuk mendukung evaluasi dampak, namun tim Pengawasan & Evaluasi akan mengumpulkan seluruh data hasil survey.

55

Lampiran 9 | Fiskal, Pajak dan Pedoman Lainnya

9.1. Standar Prosedur Operasional untuk Fasilitas Pajak dan Bea bagi Program Compact

MCA-Indonesia telah membuat Standar Prosedur Operasional untuk Fasilitas Pajak dan Bea bagi Program Compact. Dokumen ini dapat diunduh pada: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community

9.2. Pedoman Standar Teknis

Proyek energi terbarukan berbasis masyarakat akan mengikuti standar teknis yang dijelaskan dalam Pedoman PLN Nomor 0357.K/DIR/2014. Standar ini dapat diunduh pada: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community

Sebagai tambahan, Standar Distribusi dan Retikulasi PLN juga tersedia pada: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community

9.3. Pedoman Transfer Aset

Transfer asset untuk Proyek energi terbarukan berbasis masyarakat akan mengikuti Pedoman MCA-Indonesia. Dokumen ini akan diselesaikan sewaktu permintaan Aplikasi Lengkap dan dapat diunduh pada: http://gp.mca-indonesia.go.id/RE/community

56

Lampiran 10 | Pedoman Biaya Kelayakan Proyek

Kelayakan Penggunaan Dana Hibah – Yang Diizinkan dan Yang Tidak Diizinkan

Sesuai dengan ketetapan MCC di dalam “Cost Principles for Accountable Entity Operations”, MCA-Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

� Berhubungan langsung dengan tujuan hibah � Masuk akal � Dapat dipertanggung jawabkan dengan baik � Akan dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu hibah � Didokumentasikan dengan baik � Tidak menggunakan biaya yang tidak diperbolehkan

Sebelum masuk ke dalam Perjanjian Hibah, MCA-Indonesia harus menetapkan perkiraan Biaya Proyek untuk proyek yang menjadi subyek perjanjian. Untuk membantu MCA-Indonesia dalam membuat ketetapan tersebut, Pengusul harus dapat memperkirakan, menghitung dan mencatat seluruh biaya yang ada di dalam desain, enjineering, pendanaan, konstruksi, “startup”, komisioning dan “shakedown” dari Proyek sesuai dengan prinsip dan praktik akutansi yang berlaku secara umum. Antara lain, Pengusul harus menghitung jumlah yang diperlukan, masuk akal dan biaya tambahan yang telah dibayarkan dan yang akan dibayarkan, yang secara langsung berhubungan dengan proyek, termasuk biaya eskalasi dan hal tak terduga, untuk memperkirakan biaya proyek secara keseluruhan. Biaya yang diizinkan termasuk biaya langsung proyek yang berhubungan dengan hibah yang dijelaskan secara khusus dalam anggaran dan disetujui sebagai bagian dari Perjanjian Hibah.

A. Biaya Proyek Termasuk:

(1) Biaya akusisi, kontrak, atau sewa properti yang nyata, termasuk biaya enjineering, survei, jenis asuransi, biaya pencatatan, dan biaya hukum yang terjadi sehubungan dengan pembebasan lahan, kontrak atau penyewaan, perbaikan lokasi, restorasi lokasi, akses jalan, dan pagar; (2) Biaya enjineering, arsitektur, biaya legal dan biaya pengikatan, dan asuransi yang telah dibayarkan berkenaan dengan fasilitas konstruksi; dan material, buruh, layanan, perjalanan dan transportasi untuk desain fasilitas, konstruksi, “startup”, komisioning dan “shakedown”; (3) Biaya pembelian peralatan; (4) Biaya untuk pengadaan peralatan, fasilitas, dan jasa yang berhubungan dengan keamanan dan perlindungan lingkungan;

57

(5) Biaya jasa keuangan dan jasa hukum, termasuk pembentukan “SPV” dan setiap jasa profesional lainnya dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi dan izin serta untuk mempersiapkan laporan lingkungan dan data; (6) Biaya yang diperlukan dan asuransi yang pantas serta obligasi dari semua jenis; (7) Biaya perencanaan, enjineering, “startup”, komisioning, “shakedown” dan sekaligus pelatihan Operasional & Pemeliharaan selama konstruksi dan masa garansi; (8) Biaya untuk memperoleh lisensi terhadap kekayaan intelektual yang dibutuhkan untuk merancang, membangun dan mengoperasikan Proyek; (9) Mempersiapkan biaya yang tak terduga selama konstruksi; (10) Pada 12 bulan pertama untuk biaya operasional dan pemeliharaan dari “COD” (bagian dari jaminan kontrak “EPC” sebagai bagian dari jasa pelatihan); (11) Dana dan biaya yang terkait dengan Direktur Pelaksana Proyek selama konstruksi dan untuk masa tiga tahun pertama dan pendanaan & biaya yang terkait dengan Petugas Pendamping Komunitas selama masa konstruksi Proyek dan untuk masa tiga tahun pertama. Apabila Direktur Pelaksana Proyek dan Petugas Pendamping Komunitas sama-sama berada dalam sebuah entitas tertentu, maka hanya satu set pembiayaan yang diizinkan; (12) Biaya konstruksi yang dikeluarkan untuk membangun Pusat Pelatihan Kejuruan dan operasionalnya, antara satu tahun setelah “COD” atau sampai akhir Compact, mana saja yang lebih dahulu. B. Biaya Proyek Tidak termasuk:

Untuk memastikan bahwa dana digunakan secara langsung untuk mendukung tujuan tersebut, Pengusul tidak akan menggunakan segala dana hibah untuk pengeluaran sebagai berikut:

� Militer, penegak hukum atau peralatan pengintai; � Biaya hiburan dan barang-barang promosi tanpa fungsi dan manfaat yang jelas kepada proyek; � Gaji atau pembayaran honor untuk pegawai pemerintah Indonesia atau pemerintah setempat

untuk memasukkan biaya penggantian berlebihan;3 � Hadiah, ucapan terima kasih, donasi; � Segala macam pembayaran kepada organisasi yang berafiliasi politik atau partai, begitu pula biaya

yang terkait untuk kampanye jabatan publik; � Minuman berakohol atau produk-produk tembakau; � Denda, hukuman, atau kredit macet; � Biaya perjalanan internasional kecuali yang terkait dengan mobilisasi tim proyek. Seluruh proyek

yang berkenaan dengan perjalanan udara harus menggunakan tiket kelas ekonomi; � Pembayaran pajak langsung atau dukungan tidak langsung terhadap kewajiban penerima pajak.

Termasuk PPN atau segala jenis pajak lainnya yang tidak termasuk dari Compact termasuk bea masuk dan pembayaran awal dari pajak perusahaan;

� Pembiayaan lainnya, yang tak terdefinisi dan/atau biaya dadakan; � Pengeluaran tidak langsung oleh Penerima Hibah atau biaya administrasi;

58

� Kewajiban yang ada bagi Penerima Hibah sebelum penandatanganan Perjanjian Hibah; � Kompensasi kepada anggota media untuk layanan; � Pembayaran gaji yang tidak masuk akal dan/atau segala macam kompensasi atau distribusi dana

hibah untuk pejabat, staff atau pemegang saham yang mana tidak didukung oleh laporan gaji dan absensi karyawan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan terkait hibah;

� Biaya iklan yang tidak diperlukan sebagai pelengkap hibah untuk maksud tertentu, termasuk periklanan dan hubungan masyarakat yang dirancang khusus untuk mempromosikan organisasi penerima hibah ketimbang menyelesaikan proyek;

� Biaya untuk setiap aktivitas ilegal yang bertentangan dengan hukum penduduk setempat, provinsi atau nasional, serta setiap aktivitas terlarang di bawah MCC “Compact”;

� Biaya dan komisi yang dibebankan kepada Pengusul Hibah, termasuk memberi komisi terhadap calo, demi mendapatkan dana;

� Biaya umum dan administrasi perusahaan induk atau entitas afiliasi lainnya, dan penghitungan non-proyek pada Perusahaan Induk atau entitas afiliasi lainnya termasuk biaya organisasi;

� “Goodwill”, waralaba, perdagangan atau pun nama merek; � Dividen dan bagi hasil untuk pemegang saham, karyawan dan petugas; � Penelitian, pengembangan, dan biaya pertunjukan kesiapan teknologi untuk penerapan dalam

proyek komersil; � Biaya-biaya yang berlebihan atau yang tidak dibutuhkan secara langsung untuk pelaksanaan

proyek, sebagaimana yang ditentukan oleh MCA-Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya “hedging” instrumen;

� Biaya yang dikeluarkan setelah “startup”, komisioning, dan “shakedown” sebelum fasilitas tersebut dioperasikan;

� Biaya operasional yang dikeluarkan sewaktu-waktu setelah 12 bulan dari “COD” atau setelah Compact berakhir, mana pun yang lebih cepat; dan

� Biaya Study Kelayakan Lengkap/Front End Engineering & Design yang dibayarkan oleh Hibah “TAPP”.

Dana yang disediakan di bawah Hibah Proyek Kemakmuran Hijau tidak akan digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh setiap perusahaan atau individu yang namanya muncul di Daftar Pihak yang Dikecualikan. Daftar tersebut dibuat dalam Prosedur Verifikasi Kelayakan termasuk di dalamnya Pedoman Program Pengadaan MCC4. Pengecekan kelayakan harus dilakukan dan didokumentasikan oleh Penerima Hibah untuk semua penghargaan dan pembayaran kontrak hibah yang signifikan.

3 MCA-Indonesia memiliki hak untuk mempertimbangkan aplikasi yang memasukkan biaya langsung terkait pengeluaran gaji

dari pendidik professional yang berkontribusi terhadap program hibah sebagai bagian dari soledaritas atau kesepakatan

sejenis.

4 Mohon dilihat pada Pedoman Program Pengadaan dari MCC, prosedur verifikasi yang layak, (Bagian 10, halaman 72):

https://www.mcc.gov/documents/guidance/mcc-guideliness-programprocurement.pdf

59

Lampiran 11 | Struktur Pengusul dan Kepemilikan Proyek

Lampiran tersebut dibuat hanya sebagai bahan ilustrasi. Susunan kepegawaian, kepemilikan proyek dan struktur keorganisasian dibuat hanya sebagai pedoman Pengusul. Pengusul bisa memilih untuk menggunakan struktur berikut ini atau mengusulkan struktur lain yang lebih efektif dalam mengelola perancangan, pengembangan, konstruksi dan komisioning untuk proyek yang akan diusulkan yang mana setara atau lebih efektif dibanding contoh ini. Penjelasan contoh dari beberapa peran utama disebutkan di bawah:

Direktur Pelaksana Proyek (“Project Managing Director/PMD”) bertanggung jawab untuk seluruh urusan manajerial administratif dari konstruksi, Operasional & Pemeliharaan, distribusi listrik kepada pengguna dan pengumpulan pemasukan dari penjualan listrik. Posisi ini bukanlah posisi teknis tetapi Direktur Pelaksana Proyek (“PMD”) akan melaporkan kepada organisasi kemasyarakatan yang terkait. Direktur Pelaksana Proyek harus bertindak sebaik mungkin demi kepentingan “SPV”.

“PMD” harus memegang posisi tersebut sejak tanggal diberikannya hibah, melalui kontruksi awal proyek hingga ke tahap “Commercial Operation Date” (“COD”) ditambah masa dua tahun. Biaya yang terkait dengan periode awal ini harus dimasukkan ke dalam Total Biaya Proyek. Pada ulang tahun kedua setelah “COD” dari Proyek, “PMD” akan dipilih kembali oleh masyarakat atau digantikan oleh yang lainnya. Sejak tanggal tersebut biaya terkait menjadi tanggungan “SPV”.

Petugas Pendamping Komunitas (“Community Liaison Officer/CLO”) yang mana perannya untuk mendampingi komunitas, melaporkan kepada Direktur Pelaksana Proyek (“PMD”). Petugas Pendamping Komunitas (“CLO”) diharuskan memiliki kemampuan berbahasa/dialek setempat dan memahami budaya serta adat setempat. “PMD” dan “CLO” bisa saja orang yang sama. “CLO” tersebut memiliki masa jabatan sejak tanggal pemberian dana hibah, hingga saat konstruksi dan tanggal operasi komersial dari Proyek (“COD”) plus periode selama dua tahun. Biaya yang terkait dengan periode ini harus dimasukkan ke dalam Total Biaya Proyek. Pada ulang tahun kedua setelah “COD”, “CLO” akan ditunjuk kembali oleh masyarakat atau digantikan oleh yang lainnya yang memiliki peran yang sama. Dari tanggal tersebut biaya terkait akan dibebankan pada “SPV”.

Kontraktor Enjineering, Pengadaan & Konstruksi (“EPC”) yang akan bertanggung jawab terhadap perancangan, pengadaan dan konstruksi dari pembangkit listrik termasuk distribusinya, retikulasi dan koneksinya (dengan atau tanpa meteran mana saja yang dianggap cocok) kepada pengguna. Kontraktor “EPC” tersebut bisa saja satu entitas atau konsorsium atau asosiasi lainnya yang telah disetujui oleh MCA-Indonesia.

Kontraktor Operasional & Pemeliharaan (“O&M”) yang akan bertanggung jawab menyediakan Operasional & Pemeliharaan (“O&M”) Proyek selama satu tahun sejak tanggal operasi komersial dilakukan (“COD”). Biaya operasi tahun pertama dari “COD” dianggap sebagai biaya proyek yang memenuhi syarat.

60

Pusat Pelatihan Kejuruan & Operator (“Vocational Training Centre & Operator/VTCO”) harus dibangun oleh Pengusul selama masa kontruksi dan dipelihara secara finansial dan teknis selama masa pembangunan dan selama untuk masa dua tahun setelah “COD”. Hal tersebut wajib dikelola oleh operator setempat yang terlatih setidaknya memahami teknologi yang diaplikasikan dalam Proyek yang mana operator-operator yang terlatih tersebut nantinya akan mampu melakukan Operasional & Pemeliharaan setelah tahun kedua dari “COD”.

Petugas Lingkungan, Pengawas & Evaluasi dan Petugas Sosial & Gender yang akan didedikasikan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi dari Kinerja Lingkungan & Sosial (“Environmental & Social

Performance/ESP”), Pengawasan & Evaluasi (“Monitoring & Evaluation/M&E”) serta Kajian Sosial & Gender (“Social & Gender Assessment/SGA”) yang berdasarkan standar MCA-Indonesia. Petugas tersebut akan mendukung dan melaporkan kepada tim “ESP”, “M&E” dan “SGA” dari MCA-Indonesia selama pembangunan dan selama masa garansi satu tahun.

Anggota konsorsium dapat mengambil lebih dari satu posisi dengan catatan dapat menunjukkan bahwa anggota memiliki kapasitas dan pengalaman dalam bidang tersebut. Contohnya, “PMD” dan “CLO” bisa dalam satu entitas dan kontraktor “EPC”, kontraktor “O&M” serta “VTCO” dapat berada dalam satu entitas. Skema diagram untuk susunan ini dan susunan “SPV” ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contoh tersebut berdasarkan pada Proyek Pembangkit Listrik. Apabila proyeknya adalah Pabrik Biofuel, maka struktur yang sama dapat digunakan. Tugas Pengusul adalah untuk membantu, mengarahkan dan mengelola “SPV” atas nama Organisasi Komunitas menggunakan metodologi “praktek paling bijaksana” saat pendirian dan pengoperasian “SPV” dan Proyek. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab Pengusul untuk memastikan bahwa seluruh lisensi dan izin yang dibutuhkan untuk merancang, mengembangkan, membangun dan mengoperasikan proyek telah diperoleh bersamaan dengan desain yang aktual, pembangunan dan pengoperasiannya. Perjanjian Hibah akan memerlukan seluruh izin sebelum hibah diberikan. Persyaratan ini akan menjadi prasyarat utama sebelum eksekusi hibah. MCA-Indonesia akan menyediakan dana untuk biaya proyek yang memenuhi syarat dan akan mengkoordinasikan dengan pemerintah setempat dalam upaya mendukung upaya ini.

Diagram berkenaan dengan potensi struktur kepemilikan disediakan di bawah ini hanya untuk tujuan ilustrasi.

61

① “SPV” mengontrak kontraktor “EPC” untuk pembangunan pembangkit, segala distribusi dan retikulasinya.

② Kontraktor “EPC” melakukan Operasional & Perawatan aset hingga 2 tahun setelah “COD”. MCA-Indonesia akan menyediakan pendanaan untuk 12 bulan pertama untuk biaya operasional.

③ Kontraktor “EPC” akan mengkordinasikan dengan “Vocational Training College” sebagai Trainer selama 2 tahun sejak “COD”.

④ “Vocational Training College” tingkat Provinsi akan didirikan untuk menyediakan keahlian bagi masyarakat setempat.

⑤ “SPV” dapat dimiliki oleh pemilik tunggal atau 2 pihak atau lebih. ⑥ Setiap rumah tangga akan membuat Perjanjian Pelanggan. ⑦ Tarif yang diharapkan adalah sesuai tariff PLN untuk meminimalisir komplikasi

⑧ Direktur Pelaksana Proyek (“PMD”) memiliki kontrol operasional terhadap “SPV” untuk 5 tahun; Petugas Pendamping Komunitas (“CLO”) memiliki periode 5 tahun.

⑨ Pengumpulan dan “Waterfall Escrow” oleh pihak ketiga, misalnya bank pedesaan seperti BRI melalui pembacaan meteran jarak jauh.

62

Lampiran 12 | Surat Dukungan Masyarakat

Kepada Yth:

Direktur Program Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Gedung MR21, Lantai 11 Jalan Menteng Raya No. 21 Jakarta 10340, Indonesia

………………….., ………… 20……

Dengan hormat,

Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

• Nama : ………………………….. • No KTP: ……………………………. • Jabatan :……………………………. (Kepala Desa/Kepala Adat/dll)

bertindak mewakili masyarakat Desa ……………., Kecamatan ……………., Kabupaten …………….. Propinsi …………. di Indonesia. Dengan ini Kami menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan pembangkit energi terbarukan di Desa ……………., Kecamatan ……………., Kabupaten …………….. Propinsi …………. yang menggunakan teknologi …………….. yang direncanakan memiliki kapasitas pembangkit sebesar ………….. kW yang diperuntukan untuk masyarakat di daerah kami. Proyek ini direncanakan akan dibangun dengan dana bantuan hibah dari MCA-Indonesia apabila proyek tersebut telah memenuhi persyaratan-persayaratan yang ditentukan oleh MCA-Indonesia. Kami sangat mendukung perusahaan tersebut di bawah ini yang direncanakan akan melakukan pembangunan proyek tersebut:

• Nama Perusahaan: ………………………….. • Pemilik Perusahaan: …………………………… • Alamat Perusahaan: ……………………………. • Akta Pendirian Perusahaan:………………….. • SK Menteri Hukum dan HAM RI:…………………..

Di dalam proyek ini, masyarakat kami telah menyadari dan sepakat akan memberikan kontribusi kepada proyek ini berupa:

1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. ……………………………………….. 4. ………………………………………..

63

Besar harapan kami, MCA-Indonesia dapat menyetujui proyek ini yang sangat memberi manfaat bagi masyarakat di daerah kami. Demikian pernyataan ini kami buat sejujur-jujurnya untuk mendukung keberhasilan proyek tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Kami,

[Kepala Desa/Kepala Adat/dll]

undangan pengajuan proposal - mca … w3a id.pdf · apabila terdapat perbedaan pengertian dari...

Documents