undang

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG PROTOKOL

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTAN PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.

6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI,PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11. TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN

PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA

18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN

21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

22. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL


29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA

30. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

31. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

32. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

33. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

34. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

35. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

36. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP

37. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

38. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

40. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA

41. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

42. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

43. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL

44. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

45. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

46. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

47. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

48. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001

49. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

50. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

51. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

52. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

53. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

54. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

55. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

56. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

57. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997

58. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1993

59. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA

60. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA

61. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

62. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

63. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

64. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

65. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

66. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

67. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

68. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

69. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

70. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA

71. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

72. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

73. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP


75. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

76. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDANYA

77. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 16 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA

78. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1994 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

79. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

80. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

81. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM

82. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

83. PERATURAN PEMERINTAH REPBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1993 TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM


85. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1985 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA

86. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

87. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG

88. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK HAK HAKIM AGUNG DAN HAKIM YANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN

89. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA PENSIUN, VETERAN,PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA

90. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

91. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA

92. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

93. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1990 TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN

94. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS

95. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

96. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

97. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRASI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

98. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

99. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

100. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGERA SERTA JANDA/DUDANYA

101. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

102. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1973 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009

2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA – MADURA

7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

8. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

9. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA


11. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008

12. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

14. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

15. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

16. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO

17. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAPIS WICARA, OKUPASI TERAPIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNISI TRANSFUSI DARAH DAN TEKNISI GIGI

18. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN, DAN TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

19. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

20. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

21. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN


23. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007

24. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

25. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

26. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL

27. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK

28. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

29. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

30. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

31. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

32. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

33. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007

34. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

35. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

36. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2006

37. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

38. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN



41. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI

42. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

43. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

44. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2001 TENTANG PENDANAAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

45. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA

46. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

47. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAM DAERAH

48. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

49.50.51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.59.60.61.62.63.64.

undang

Documents