undang-undang republik indonesia tentang...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakannegara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yangaman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuaidengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perludilakukan perubahan;

c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastianhukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitaspelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatandan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitandengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaranarus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasanatas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerahpabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalamdaerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkanpencegahan dan penindakan penyelundupan, perlupengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaankepabeanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUndang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat : . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995, Nomor 3612);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubahsebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah danditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19,angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyisebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan pengawasan atas lalu lintasbarang yang masuk atau keluar daerah pabean sertapemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Daerah . . .

- 3 -

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesiayang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu diZona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.

3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atautempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barangyang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai tempatdipenuhinya kewajiban pabean sesuai denganketentuan Undang-Undang ini.

5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yangdigunakan oleh pejabat bea dan cukai untukmelakukan pengawasan terhadap lalu lintas barangimpor dan ekspor.

6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidangkepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhiketentuan dalam Undang-Undang ini.

7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yangdibuat oleh orang dalam rangka melaksanakankewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yangditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan RepublikIndonesia.

9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea danCukai.

10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsurpelaksana tugas pokok dan fungsi DepartemenKeuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatantertentu untuk melaksanakan tugas tertentuberdasarkan Undang-Undang ini.

12. Orang adalah orang perseorangan atau badanhukum.

13. Impor . . .

- 4 -

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.

14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang daridaerah pabean.

15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkanUndang-Undang ini yang dikenakan terhadap barangyang diimpor.

15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkanUndang-Undang ini yang dikenakan terhadap barangekspor.

16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunandan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakandengan itu di kawasan pabean untuk menimbunbarang, sementara menunggu pemuatan ataupengeluarannya.

17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan,tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratantertentu yang digunakan untuk menimbun barangdengan tujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan bea masuk.

18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunandan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakandengan itu, yang disediakan oleh pemerintah dikantor pabean, yang berada di bawah pengelolaanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai untukmenyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai,barang yang dikuasai negara, dan barang yangmenjadi milik negara berdasarkan Undang-Undangini.

19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan olehinstansi teknis terkait sebagai barang yangpengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaanlaporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yangmenjadi bukti dasar pembukuan, surat yangberkaitan dengan kegiatan usaha termasuk dataelektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalamrangka pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan.

21. Tarif . . .

- 5 -

21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan beamasuk atau bea keluar.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabeandiperlakukan sebagai barang impor dan terutang beamasuk.

(2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkutuntuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barangekspor.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukanmerupakan barang ekspor dalam hal dapatdibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untukdibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaituPasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.

(2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspordengan tujuan untuk:

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;b. melindungi kelestarian sumber daya alam;c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup

drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaraninternasional; atau

d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu didalam negeri.

(3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadapbarang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

4. Ketentuan . . .

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehinggaPasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaanpabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi penelitian dokumen danpemeriksaan fisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan secara selektif.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

5. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimanaditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasanpengangkutannya dalam daerah pabean.

(2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yangmembidangi perdagangan, memberitahukan jenisbarang yang ditetapkan sebagai barang tertentukepada Menteri.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutanbarang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan pemerintah.

7. Ketentuan . . .

- 7 -


Pasal 5

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantorpabean atau tempat lain yang disamakan dengankantor pabean dengan menggunakan pemberitahuanpabean.

(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabatbea dan cukai di kantor pabean atau tempat lainyang disamakan dengan kantor pabean.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhankewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean,kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.

(4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pospengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.


Pasal 5A

(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalambentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentukdata elektronik.

(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaianpemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronikdilakukan oleh Menteri.

(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan peraturan menteri.

9. Ketentuan . . .

- 8 -

9. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlakusegala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barangtertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait,pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.


Pasal 6A

(1) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajibanpabean wajib melakukan registrasi ke DirektoratJenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomoridentitas dalam rangka akses kepabeanan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) orang yang melakukanpemenuhan kewajiban pabean tertentu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan peraturan menteri.

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagaiberikut:

BAB IIPENGANGKUTAN BARANG, IMPOR,

DAN EKSPOR

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB IIBagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian PertamaPengangkutan Barang

13. Judul . . .

- 9 -

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehinggaBAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagaiberikut:

Paragraf 1Kedatangan Sarana Pengangkut

14. Pasal 7 dihapus.

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyisebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akandatang dari:

a. luar daerah pabean; atau

b. dalam daerah pabean yang mengangkut barangimpor, barang ekspor, dan/atau barang asaldaerah pabean yang diangkut ke tempat laindalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,

wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut, kecuali saranapengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammanifesnya.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datangdari luar daerah pabean atau datang dari dalamdaerah pabean dengan mengangkut barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenyerahkan pemberitahuan pabean mengenaibarang yang diangkutnya sebelum melakukanpembongkaran.

(4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran,kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan:

a. paling . . .

- 10 -

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejakkedatangan sarana pengangkut, untuk saranapengangkut yang melalui laut;

b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangansarana pengangkut, untuk sarana pengangkutyang melalui udara; atau

c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuksarana pengangkut yang melalui darat.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuhpaling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidakmelakukan pembongkaran barang.

(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaandarurat, pengangkut dapat membongkar barangimpor terlebih dahulu dan wajib:

a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantorpabean terdekat pada kesempatan pertama; dan

b. menyerahkan pemberitahuan pabean palinglambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudahpembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministrasi berupa denda paling sedikitRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atauayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa dendapaling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan peraturan menteri.


Paragraf 2Pengangkutan Barang

17. Pasal 8 . . .

- 11 -


18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, danPasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pengangkutan barang impor dari tempatpenimbunan sementara atau tempat penimbunanberikat dengan tujuan tempat penimbunansementara atau tempat penimbunan berikat lainnyawajib diberitahukan ke kantor pabean.

(2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurangdari yang diberitahukan dalam pemberitahuanpabean dan tidak dapat membuktikan bahwakesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,wajib membayar bea masuk atas barang impor yangkurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasiberupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan paling banyakRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah).

(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dariyang diberitahukan dalam pemberitahuan pabeandan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahantersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenaisanksi administrasi berupa denda paling sedikitRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah).

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata carapengangkutan barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan menteri.

Pasal 8B . . .

- 12 -

Pasal 8B

(1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gasuntuk impor atau ekspor dapat dilakukan melaluitransmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenisbarangnya didasarkan pada hasil pengukuran ditempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.

(2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronikuntuk impor atau ekspor dapat dilakukan melaluitransmisi elektronik.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata carapengangkutan barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan menteri.

Pasal 8C

(1) Barang tertentu wajib diberitahukan olehpengangkut baik pada waktu keberangkatanmaupun kedatangan di kantor pabean yangditetapkan.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilindungi dokumen yang sah dalampengangkutannya.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapijumlahnya kurang atau lebih dari yangdiberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwakesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan palingbanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksiadministrasi berupa denda paling sedikitRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

19. Judul . . .

- 13 -


Paragraf 3Keberangkatan Sarana Pengangkut


21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1(satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 9A

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akanberangkat menuju:

a. ke luar daerah pabean;

b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barangimpor, barang ekspor, dan/atau barang asaldaerah pabean yang diangkut ke tempat lain didalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,

wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atasbarang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammanifesnya.

(3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministrasi berupa denda paling sedikitRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan menteri.

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB IIBagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian KeduaImpor

23. Pasal 10 ...

- 14 -


24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaituParagraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang berbunyisebagai berikut:

Paragraf 1Pembongkaran, Penimbunan,

dan Pengeluaran

Pasal 10A

(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajibdibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar ditempat lain setelah mendapat izin kepala kantorpabean.

(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapatdibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut danbarang tersebut wajib dibawa ke kantor pabeanmelalui jalur yang ditetapkan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahbarang impor yang dibongkar kurang dari yangdiberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidakdapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadidi luar kemampuannya, wajib membayar bea masukatas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenaisanksi administrasi berupa denda paling sedikitRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahbarang impor yang dibongkar lebih banyak dari yangdiberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidakdapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadidi luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasiberupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang . . .

- 15 -

(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannyadari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempatpenimbunan sementara.

(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun ditempat lain yang diperlakukan sama dengan tempatpenimbunan sementara.

(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabeanatau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

a. diimpor untuk dipakai;b. diimpor sementara;c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di

kawasan pabean lainnya;e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atauf. diekspor kembali.

(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasanpabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud padaayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapibelum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabatbea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan peraturan menteri.

Paragraf 2Impor Untuk Dipakai

Pasal 10B

(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabeandengan tujuan untuk dipakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabeanuntuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yangberdomisili di Indonesia.

(2) Barang . . .

- 16 -

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang imporuntuk dipakai setelah:

a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasibea masuknya;

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

c. diserahkan dokumen pelengkap pabean danjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awaksarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalamdaerah pabean pada saat kedatangannya wajibdiberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasatitipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuanpejabat bea dan cukai.


(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barangimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf batau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkanmenurut Undang-Undang ini wajib membayar beamasuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasiberupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari beamasuk yang wajib dilunasi.

Pasal 10C

(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahanatas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telahdiserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadikarena kekhilafan yang nyata.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditolak apabila:

a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea

dan cukai; atauc. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan

cukai.

(3) Ketentuan . . .

- 17 -

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan menteri.

Paragraf 3Impor Sementara

Pasal 10D

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang imporsementara jika pada waktu importasinya benar-benardimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3(tiga) tahun.

(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembaliberada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Beadan Cukai.

(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasanatau keringanan bea masuk.

(4) Barang impor sementara yang diberikan keringananbea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk palingtinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar.

(5) Orang yang terlambat mengekspor kembalibarang impor sementara dalam jangka waktu yangdiizinkan dikenai sanksi administrasi berupa dendasebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar.

(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang imporsementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajibmembayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasiberupa denda 100% (seratus persen) dari bea masukyang seharusnya dibayar.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan menteri.

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB IIBagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetigaEkspor

26. Pasal 11 . . .

- 18 -


27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal,yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukandengan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadipenumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabeandan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasanpabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat ditempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbundi tempat penimbunan sementara atau tempat laindengan izin kepala kantor pabean.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dieksporsebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornyadibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dancukai.

(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan eksporsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).


28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyisebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yangbesarnya berbeda dengan yang dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) terhadap:

a. barang . . .

- 19 -

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masukberdasarkan perjanjian atau kesepakataninternasional; atau

b. barang impor bawaan penumpang, awak saranapengangkut, pelintas batas, atau barang kirimanmelalui pos atau jasa titipan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan peraturan menteri.


Pasal 14

(1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar,barang dikelompokkan berdasarkan sistemklasifikasi barang.

(2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan menteri.

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) danayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehinggaPasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalahnilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

(2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilaipabean untuk penghitungan bea masuk ditentukanberdasarkan nilai transaksi barang dari barangidentik.

(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), nilai pabean untuk penghitungan beamasuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi daribarang serupa.

(3a) Dalam . . .

- 20 -

(3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitunganbea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan padaayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali ataspermintaan importir, urutan penentuan nilai pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapatdigunakan mendahului ayat (4).

(4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitunganbea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.

(5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimanadimaksud pada ayat (4), nilai pabean untukpenghitungan bea masuk ditentukan berdasarkanmetode komputasi.

(6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan beamasuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilaitransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksudpada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5), nilai pabean untukpenghitungan bea masuk ditentukan denganmenggunakan tata cara yang wajar dan konsistendengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diaturpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)berdasarkan data yang tersedia di daerah pabeandengan pembatasan tertentu.

(7) Ketentuan mengenai nilai pabean untukpenghitungan bea masuk diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan peraturan menteri.

31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 16 . . .

- 21 -

Pasal 16

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarifterhadap barang impor sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilaipabean barang impor untuk penghitungan beamasuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabeanatau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpemberitahuan pabean.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkankekurangan pembayaran bea masuk kecuali importirmengajukan keberatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi beamasuk yang kurang dibayar sesuai denganpenetapan.

(4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk penghitungan bea masuk sehinggamengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yangkurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribupersen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihanpembayaran bea masuk, pengembalian bea masukdibayar sebesar kelebihannya.

(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

32. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyisebagai berikut:

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarifdan nilai pabean untuk penghitungan bea masukdalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejaktanggal pemberitahuan pabean.

(2) Dalam . . .

- 22 -

(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderalmemberitahukan secara tertulis kepada importiruntuk:a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; ataub. mendapatkan pengembalian bea masuk yang

lebih dibayar.

(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalianbea masuk yang lebih dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai denganpenetapan kembali.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud padaayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahannilai transaksi yang diberitahukan sehinggamengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk,dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yangkurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribupersen) dari bea masuk yang kurang dibayar.


Pasal 17A

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapatmenetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atasbarang impor sebagai dasar penghitungan bea masuksebelum diajukan pemberitahuan pabean.

34. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagaiberikut:

BAB IVBEA MASUK ANTI DUMPING,

BEA MASUK IMBALAN,BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN,

DAN BEA MASUK PEMBALASAN



37. BAB IV . . .

- 23 -

37. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga,Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyisebagai berikut:

Bagian KetigaBea Masuk Tindakan Pengamanan

Pasal 23A

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakanterhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakanbarang impor baik secara absolut maupun relatifterhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis ataubarang yang secara langsung bersaing, dan lonjakanbarang impor tersebut:

a. menyebabkan kerugian serius terhadap industridalam negeri yang memproduksi barang sejenisdengan barang tersebut dan/atau barang yangsecara langsung bersaing; atau

b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadapindustri dalam negeri yang memproduksi barangsejenis dan/atau barang yang secara langsungbersaing.

Pasal 23B

(1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesarjumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugianserius atau mencegah ancaman kerugian seriusterhadap industri dalam negeri.

(2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan daribea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat(1).

Bagian KeempatBea Masuk Pembalasan

Pasal 23C

(1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barangimpor yang berasal dari negara yang memperlakukanbarang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

(2) Bea . . .

- 24 -

(2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tambahan bea masuk yangdipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Bagian KelimaPengaturan dan Penetapan

Pasal 23D

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata carapengenaan bea masuk antidumping, bea masukimbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan beamasuk pembalasan diatur lebih lanjut denganperaturan pemerintah.

(2) Besar tarif bea masuk antidumping, bea masukimbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan beamasuk pembalasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 25

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:a. barang perwakilan negara asing beserta para

pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkanasas timbal balik;

b. barang untuk keperluan badan internasionalbeserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

c. buku ilmu pengetahuan;d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan

ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaanatau untuk kepentingan penanggulangan bencanaalam;

e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang,dan tempat lain semacam itu yang terbuka untukumum serta barang untuk konservasi alam;

f. barang untuk keperluan penelitian danpengembangan ilmu pengetahuan;

g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetradan penyandang cacat lainnya;

h. persenjataan . . .

- 25 -

h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dankepolisian, termasuk suku cadang yangdiperuntukkan bagi keperluan pertahanan dankeamanan negara;

i. barang dan bahan yang dipergunakan untukmenghasilkan barang bagi keperluan pertahanandan keamanan negara;

j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau

abu jenazah;l. barang pindahan;m. barang pribadi penumpang, awak sarana

pengangkut, pelintas batas, dan barang kirimansampai batas nilai pabean dan/atau jumlahtertentu;

n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakananggaran pemerintah yang diperuntukkan bagikepentingan masyarakat;

o. barang yang telah diekspor untuk keperluanperbaikan, pengerjaan, dan pengujian;

p. barang yang telah diekspor kemudian diimporkembali dalam kualitas yang sama dengan kualitaspada saat diekspor;

q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, danbahan penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentangpembebasan bea masuk yang ditetapkan menurutUndang-Undang ini wajib membayar bea masuk yangterutang dan dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen)dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan palingbanyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar.

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 26 . . .

- 26 -

Pasal 26

(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapatdiberikan atas impor:a. barang dan bahan untuk pembangunan dan

pengembangan industri dalam rangka penanamanmodal;

b. mesin untuk pembangunan dan pengembanganindustri;

c. barang dan bahan dalam rangka pembangunandan pengembangan industri untuk jangka waktutertentu;

d. peralatan dan bahan yang digunakan untukmencegah pencemaran lingkungan;

e. bibit dan benih untuk pembangunan danpengembangan industri pertanian, peternakan,atau perikanan;

f. hasil laut yang ditangkap dengan saranapenangkap yang telah mendapat izin;

g. barang yang mengalami kerusakan, penurunanmutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atauberat karena alamiah antara saat diangkut kedalam daerah pabean dan saat diberikanpersetujuan impor untuk dipakai;

h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintahdaerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor olehinduk organisasi olahraga nasional;

j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yangdibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luarnegeri;

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, ataudipasang pada barang lain dengan tujuan untukdiekspor.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang . . .

- 27 -

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasanatau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurutUndang-Undang ini wajib membayar bea masuk yangterutang dan dikenai sanksi administrasi berupadenda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen)dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan palingbanyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yangseharusnya dibayar.


Pasal 27

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atausebagian bea masuk yang telah dibayar atas:

a. kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat(3), atau karena kesalahan tata usaha;

b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 dan Pasal 26;

c. impor barang yang oleh sebab tertentu harusdiekspor kembali atau dimusnahkan di bawahpengawasan pejabat bea dan cukai;

d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuanimpor untuk dipakai kedapatan jumlah yangsebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayarbea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan,atau berkualitas lebih rendah; atau

e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusanPengadilan Pajak.

(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua)ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yangterutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atasimpor.

(2) Bea . . .

- 28 -

(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarifyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atasImpor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalamPasal 15.

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yangdigunakan untuk penghitungan dan pembayaran beamasuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

42. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu)ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 32

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementarabertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atasbarang yang ditimbun di tempat penimbunansementara.

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskandari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal barang yang ditimbun di tempatpenimbunan sementaranya:a. musnah tanpa sengaja;b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai,

atau diimpor sementara; atauc. telah dipindahkan ke tempat penimbunan

sementara lain, tempat penimbunan berikat atautempat penimbunan pabean.

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapatdidasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yangbersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untukgolongan barang yang tertera dalam pemberitahuanpabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempatpenimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkanoleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

43. Judul . . .

- 29 -

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagaiberikut:

BAB VIIPEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG,

DAN JAMINAN

44. Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VIIBagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

Bagian PertamaPembayaran


Pasal 36

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yangterutang kepada negara menurut Undang-Undang ini,dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lainyang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Bea masuk, denda administrasi, dan bungasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkanjumlahnya dalam ribuan rupiah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,penerimaan, penyetoran bea masuk, dendaadministrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud padaayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut denganatau berdasarkan peraturan menteri.

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu)ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 37

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambatpada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

(2) Kewajiban . . .

- 30 -

(2) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaandalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkalaatau menunggu keputusan pembebasan ataukeringanan.

(2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuksebagaimana dimaksud pada ayat (2):a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya

ditetapkan secara berkala;b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan

atau keringanan ditolak.

(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1(satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 37A

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau dendaadministrasi yang terutang wajib dibayar palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Atas permintaan orang yang berutang, DirekturJenderal dapat memberikan persetujuan penundaanatau pengangsuran kewajiban membayar bea masukdan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/ataudenda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

(4) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu),yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .

- 31 -

Pasal 38

(1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkanUndang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayardikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulandihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai haripembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu)bulan.

(2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negaramenurut Undang-Undang ini dibulatkan jumlahnyadalam ribuan rupiah.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebagai berikut:a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang

terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggalpenetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37Aayat (1);

b. dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepadanegara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suratkeputusan pengembalian oleh Menteri.

49. Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi sebagaimanaditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalamUndang-Undang ini.

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaituayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat,atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempatpenimbunan berikat dengan mendapatkanpenangguhan bea masuk untuk:

a. menimbun barang impor guna diimpor untukdipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunanberikat lainnya atau diekspor;

b. menimbun barang guna diolah atau digabungkansebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;

c. menimbun . . .

- 32 -

c. menimbun barang impor, dengan atau tanpabarang dari dalam daerah pabean, gunadipamerkan;

d. menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjualbarang impor kepada orang dan/atau orangtertentu;

e. menimbun barang impor guna dilelang sebelumdiekspor atau diimpor untuk dipakai;

f. menimbun barang asal daerah pabean gunadilelang sebelum diekspor atau dimasukkankembali ke dalam daerah pabean; atau

g. menimbun barang impor guna didaur ulangsebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

(1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan,tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatukegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunanberikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirianpenyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahanbentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjutdengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.


Pasal 45

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunanberikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:a. diimpor untuk dipakai;b. diolah;c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau

tempat penimbunan sementara;e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian

dimasukkan kembali ke tempat penimbunanberikat dengan persyaratan yang ditetapkan olehMenteri; atau

f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang . . .

- 33 -

(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimporuntuk dipakai berupa:a. barang yang telah diolah atau digabungkan;b. barang yang tidak diolah; dan/atauc. barang lainnya,dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilaipabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempatpenimbunan berikat sebelum diberikan persetujuanoleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksudmengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah).

(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidakdapat mempertanggungjawabkan barang yangseharusnya berada di tempat tersebut wajib membayarbea masuk yang terutang dan dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar 100% (seratuspersen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 49

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunansementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusahapengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.


Pasal 50

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajibmenyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dandokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, suratyang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk dataelektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatandi bidang kepabeanan untuk kepentingan auditkepabeanan.

(2) Dalam . . .

- 34 -

(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkanlaporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yangmenjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitandengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidangkepabeanan beralih kepada yang mewakili.

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat,yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49wajib diselenggarakan dengan baik agarmenggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yangsebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri daricatatan mengenai harta, kewajiban, modal,pendapatan, dan biaya.

(2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesiadengan menggunakan huruf latin, angka Arab, matauang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan matauang asing dan bahasa asing yang diizinkan olehmenteri.

(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yangmenjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitandengan kegiatan usaha termasuk data elektronik,surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidangkepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh)tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraanpembukuan diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan peraturan menteri.

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayatsehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

(2) Orang . . .

- 35 -

(2) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat(3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagaiberikut:

BAB XLARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR

ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPORATAU EKSPOR BARANG HASIL

PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAANINTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS

BARANG YANG TERKAIT DENGANTERORISME DAN/ATAU

KEJAHATAN LINTAS NEGARA

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubahsehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaanketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknisyang menetapkan peraturan larangan dan/ataupembatasan atas impor atau ekspor wajibmemberitahukan kepada Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasanperaturan larangan dan/atau pembatasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidakmemenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jikatelah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean,atas permintaan importir atau eksportir:

a. dibatalkan ekspornya;b. diekspor kembali; atauc. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea

dan cukai

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lainberdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(4) Barang . . .

- 36 -

(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimporatau diekspor yang tidak diberitahukan ataudiberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagaibarang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksudditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 54

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merekatau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapatmengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dancukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaranbarang impor atau ekspor dari kawasan pabean yangberdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasilpelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi diIndonesia.


Pasal 56

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

a. memberitahukan secara tertulis kepada importir,eksportir, atau pemilik barang mengenai adanyaperintah penangguhan pengeluaran barang impor danekspor;

b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barangimpor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasanpabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintahtertulis ketua pengadilan niaga.

60. Ketentuan . . .

- 37 -


Pasal 57

(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untukjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapatdiperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh)hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilanniaga.

(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaranbarang impor atau ekspor sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.


Pasal 58

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atasmerek atau hak cipta yang meminta perintahpenangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberiizin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut gunamemeriksa barang impor atau ekspor yang dimintapenangguhan pengeluarannya.

(2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niagasetelah mendengarkan dan mempertimbangkanpenjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilikbarang impor atau ekspor yang dimintakanpenangguhan pengeluarannya.


Pasal 59 . . .

- 38 -

Pasal 59

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuandari pihak yang meminta penangguhan pengeluaranbahwa tindakan hukum yang diperlukan untukmempertahankan haknya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku telah dilakukandan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjangsecara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dancukai wajib mengakhiri tindakan penangguhanpengeluaran barang impor atau ekspor yangbersangkutan dan menyelesaikannya sesuai denganketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undangini.

(2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankanhak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dalam jangkawaktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pihak yang meminta penangguhanpengeluaran barang impor atau ekspor wajibsecepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dancukai yang menerima perintah dan melaksanakanpenangguhan barang impor atau ekspor.

(3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (2) telah diberitahukan dan ketuapengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulisperintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiritindakan penangguhan pengeluaran barang imporatau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannyasesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkanUndang-Undang ini.


Pasal 60 . . .

- 39 -

Pasal 60

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilikbarang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaankepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkansecara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agarmengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.


Pasal 61

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwabarang impor atau ekspor tersebut tidak merupakanatau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atauhak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhakuntuk memperoleh ganti rugi dari pemilik ataupemegang hak yang meminta penangguhanpengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.

(2) Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmemerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagaipembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yangharus dibayarkan.

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian,yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetigaPenindakan Atas Barang yang Terkait denganTerorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

Pasal 64A

(1) Barang yang berdasarkan bukti permulaan didugaterkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatanlintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabatbea dan cukai.

(2) Ketentuan . . .

- 40 -

(2) Ketentuan mengenai tata cara penindakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.


Pasal 75

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakanpengawasan terhadap sarana pengangkut di laut ataudi sungai menggunakaan kapal patroli atau saranalainnya.

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan olehpejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yangjumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturanpemerintah.


Pasal 76

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat memintabantuan Kepolisian Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepolisian Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajibanuntuk memenuhinya.


Pasal 78

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci,menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yangdiperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lainyang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yangberada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atautempat lain.

69. Ketentuan . . .

- 41 -

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3),ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyisebagai berikut:

Pasal 82

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukanpemeriksaan pabean atas barang impor atau barangekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir,eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunansementara, pengusaha tempat penimbunan berikat,atau yang mewakilinya menyerahkan barang untukdiperiksa, membuka sarana pengangkut ataubagiannya, dan membuka setiap bungkusan ataupengemas yang akan diperiksa.

(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak dipenuhi:a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan

tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasrisiko dan biaya yang bersangkutan; dan

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasiberupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah).

(4) Dihapus.

(5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenisdan/atau jumlah barang dalam pemberitahuanpabean atas impor yang mengakibatkan kekuranganpembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasiberupa denda paling sedikit 100% (seratus persen)dari bea masuk yang kurang dibayar dan palingbanyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yangkurang dibayar.

(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenisdan/atau jumlah barang dalam pemberitahuanpabean atas ekspor yang mengakibatkan tidakterpenuhinya pungutan negara di bidang ekspordikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak1.000% (seribu persen) dari pungutan negara dibidang ekspor yang kurang dibayar.

70. Di antara . . .

- 42 -

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal,yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dancukai berwenang melakukan pemeriksaan karenajabatan atas fisik barang impor atau barang eksporsebelum atau sesudah pemberitahuan pabeandisampaikan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atauberdasarkan peraturan menteri.

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu)ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 85

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuanimpor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yangtelah memenuhi persyaratan diterima dan hasilpemeriksaan barang tersebut sesuai denganpemberitahuan pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menundapemberian persetujuan impor atau ekspor dalam halpemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.

(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolakmemberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orangyang bersangkutan belum memenuhi kewajibankepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1(satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 85A

(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukanpemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yangdiangkut dalam daerah pabean.

(2) Pemeriksaan . . .

- 43 -

(2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanpada saat pemuatan, pengangkutan, dan/ataupembongkaran di tempat tujuan.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadapbarang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturanmenteri.

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaituayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3)sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan auditkepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49.

(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukaiberwenang:a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan

dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,surat yang berkaitan dengan kegiatan usahatermasuk data elektronik, serta surat yangberkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dariorang dan pihak lain yang terkait;

c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangantempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku,catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasarpembukuan, dan surat-surat yang berkaitandengan kegiatan usaha, termasuk sarana/mediapenyimpan data elektronik, dan barang yang dapatmemberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usahayang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandangperlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanandokumen yang berkaitan dengan kegiatankepabeanan.

(2) Orang . . .

- 44 -

(2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yangmenyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapatmenjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenaisanksi administrasi berupa denda sebesarRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan auditkepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturanmenteri.

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu)pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukanadanya kekurangan pembayaran bea masuk yangdisebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlahdan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masukyang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasiberupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat(5).


Pasal 88

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkanUndang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenangmemasuki dan memeriksa bangunan atau tempatyang bukan rumah tinggal selain yang dimaksuddalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barangyang ditemukan.

(2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ataspermintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yangmenguasai bangunan atau tempat tersebut wajibmenyerahkan surat atau dokumen yang berkaitandengan barang yang berada di tempat tersebut.

76. Ketentuan . . .

- 45 -


Pasal 90

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkanUndang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenanguntuk menghentikan dan memeriksa saranapengangkut serta barang di atasnya.

(2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukumlain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuanpabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3) berwenang untuk menghentikan pembongkaranbarang dari sarana pengangkut apabila ternyatabarang yang dibongkar tersebut bertentangan denganketentuan yang berlaku.

(4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentianpembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesarRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian,yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian KeempatKewenangan Khusus Direktur Jenderal

Pasal 92A

(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau ataspermohonan dari orang yang bersangkutan dapat:a. membetulkan surat penetapan tagihan

kekurangan pembayaran bea masuk yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahanhitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapanketentuan Undang-Undang ini; atau

b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasiberupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakanpada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafanatau bukan karena kesalahannya.

(2) Ketentuan . . .

- 46 -

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan,pembetulan, pengurangan, atau penghapusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagaiberikut:

BAB XIIIKEBERATAN DAN BANDING

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), danayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1(satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyisebagai berikut:

Pasal 93

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapanpejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilaipabean untuk penghitungan bea masuk dapatmengajukan keberatan secara tertulis hanya kepadaDirektur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) harisejak tanggal penetapan dengan menyerahkanjaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakwajib diserahkan dalam hal barang impor belumdikeluarkan dari kawasan pabean.

(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanyapengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkanuntuk membayar bea masuk dan/atau sanksiadministrasi berupa denda yang ditetapkan, danapabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (2) DirekturJenderal tidak memberikan keputusan, keberatanyang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminandikembalikan.

(5) Apabila . . .

- 47 -

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa uang tunai dan pengembalian jaminansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikanbunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.


Pasal 93A

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabatbea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabeanuntuk penghitungan bea masuk dapat mengajukankeberatan secara tertulis hanya kepada DirekturJenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan.

(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran beamasuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihanyang harus dibayar.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakwajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.

(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanyapengajuan keberatan.

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkanuntuk membayar bea masuk dan/atau sanksiadministrasi berupa denda yang ditetapkan, danapabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(6) Apabila . . .

- 48 -


(7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa uang tunai dan pengembalian jaminansebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak keberatan diterima, pemerintah memberikanbunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.

(8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

81. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat,yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupadenda dapat mengajukan keberatan secara tertulishanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan denganmenyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasiberupa denda yang ditetapkan.

(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangkawaktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanyapengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkanuntuk membayar sanksi administrasi berupa dendayang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan,jaminan dikembalikan.


(5) Apabila . . .

- 49 -

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa uang tunai dan pengembalian jaminansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikanbunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.


Pasal 95

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan DirekturJenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2),Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapatmengajukan permohonan banding kepada PengadilanPajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelahpungutan yang terutang dilunasi.







89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus.


Pasal 102 . . .

- 50 -

Pasal 102

Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalammanifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabeanatau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalampemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalamPasal 7A ayat (3);

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masihdalam pengawasan pabean di tempat selain tempattujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

e. menyembunyikan barang impor secara melawanhukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikankewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau daritempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabatbea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinyapungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunansementara atau tempat penimbunan berikat yang tidaksampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapatmembuktikan bahwa hal tersebut di luarkemampuannya; atau

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlahbarang impor dalam pemberitahuan pabean secarasalah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidangimpor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat)pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal102D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A . . .

- 51 -

Pasal 102A

Setiap orang yang:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuanpabean;

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlahbarang ekspor dalam pemberitahuan pabean secarasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat(1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutannegara di bidang ekspor;

c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpaizin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11A ayat (3);

d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabeantanpa izin kepala kantor pabean; atau

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengandokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuanpabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidangekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 danPasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah).

Pasal 102C . . .

- 52 -

Pasal 102C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan olehpejabat dan aparat penegak hukum, pidana yangdijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidanadalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidaksampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapatmembuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannyadipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).


Pasal 103

Setiap orang yang:

a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ataudokumen pelengkap pabean yang palsu ataudipalsukan;

b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalampemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidakbenar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajibanpabean; atau

d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual,menukar, memperoleh, atau memberikan barang imporyang diketahui atau patut diduga berasal dari tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

93. Di antara . . .

- 53 -

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu)pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistemelektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/ataupengawasan di bidang kepabeanan dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun danpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negaraberdasarkan Undang-Undang ini dipidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan/atau pidana denda paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).


Pasal 104

Setiap orang yang:

a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A,atau Pasal 102B;

b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, ataumembuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;

c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalampenghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean,dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau

d. menyimpan . . .

- 54 -

d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko fakturdagang dari perusahaan yang berdomisili di luarnegeri yang diketahui dapat digunakan sebagaikelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).


Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmembuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tandapengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukaidipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimanaditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.


Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidanamenurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atasnama suatu badan hukum, perseroan atauperusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi,tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidanadijatuhkan kepada:

a. badan . . .

- 55 -

a. badan hukum, perseroan atau perusahaan,perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;dan/atau

b. mereka yang memberikan perintah untukmelakukan tindak pidana tersebut atau yangbertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikanpencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukanjuga oleh atau atas nama badan hukum, perseroanatau perusahaan, perkumpulan, yayasan ataukoperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukanoleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungankerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindakdalam lingkungan badan hukum, perseoran atauperusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasitersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebutmasing-masing telah melakukan tindakan secarasendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukanterhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan,perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktupenuntutan diwakili oleh pengurus yang secarahukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuaibentuk badan hukum yang bersangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atauperusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasiyang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang ini, pidana pokok yangdijatuhkan senantiasa berupa pidana denda palingbanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancamdengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskanpidana denda apabila atas tindak pidana tersebutdiancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaituayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109 . . .

- 56 -

Pasal 109

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a,barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana,dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakanuntuk melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampasuntuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal102D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 73.

100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab,yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV APEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 113A

(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Beadan Cukai terikat pada kode etik yang menjadipedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diaturdalam Undang-Undang ini.

(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawaiDirektorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan olehKomisi Kode Etik.

(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjutdengan peraturan menteri.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tatakerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut denganperaturan menteri.

Pasal 113B . . .

- 57 -

Pasal 113B

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung ataumenetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuaidengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkanbelum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dancukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113C

(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeananyang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksainternal di lingkungan Departemen Keuangan untukmelakukan pemeriksaan pegawai guna menemukanbukti permulaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 113D

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unitkerja yang berjasa dalam menangani pelanggarankepabeanan berhak memperoleh premi.

(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50%(lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupadenda dan/atau hasil lelang barang yang berasal daritindak pidana kepabeanan.

(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yangdilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku tidak bolehdilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitunganpremi ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan peraturan menteri.

101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal,yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C yangberbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A . . .

- 58 -

Pasal 115A

(1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dandari serta berada di kawasan yang telah ditunjuksebagai daerah perdagangan bebas dan/ataupelabuhan bebas dapat diawasi oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkanperaturan pemerintah.

Pasal 115B

(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, DirekturJenderal memberikan informasi yang dikelolanya,kecuali informasi yang sifatnya tertentu.

(2) Ketentuan mengenai pemberian informasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebihlanjut dengan peraturan menteri.

Pasal 115C

(1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidilarang memberitahukan segala sesuatu yangdiketahuinya atau diberitahukan kepadanya olehorang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untukmenjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepadapihak lain yang tidak berhak.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk olehDirektur Jenderal untuk membantu pelaksanaanketentuan Undang-Undang ini.

(3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkanpegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenagaahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)agar memberikan keterangan dan memperlihatkanbukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untukkeperluan pemeriksaan keuangan negara.

(4) Untuk . . .

- 59 -

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalamperkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteridapat memberi izin tertulis kepada pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untukmemberikan bukti dan keterangan yang ada padanyakepada hakim.

Pasal II

Ketentuan Peralihan

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidangkepabeanan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan/atau belum diatur denganperaturan pelaksanaan yang baru berdasarkanUndang-Undang ini;

b. urusan kepabeanan yang pada saat berlakunyaUndang-Undang ini belum dapat diselesaikan,penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuanperundang-undangan di bidang kepabeanan yangmeringankan setiap orang.

2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaanUndang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu)tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,

M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn

undang-undang republik indonesia tentang...

Documents