undang undang
DESCRIPTION
apotekerTRANSCRIPT
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 23 TAHUN 1992
T E N T A N G K E S E H A T A NUndang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain dari pada itu, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu didayagunakan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna.
Pasal 56
1. Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit
umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis,
praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, took obat, apotek, pedagang besar farmasi,
pabrik obat dan bahan obat, laboratorium sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan
kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.
2. Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 91) dapat diselenggarakan oleh
pemerintah dan atau masyarakat.
Pasal 571. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya
kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang.
2. Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat
tetap memperhatikan fungsi social.
3. Sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
Pasal 58
1. Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badanhukum.
2. Sarana kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 91) ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 59
1. Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin.2. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan sarana
kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dengan semangat demokrasi dan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk
menyelenggarakan kepentingan masyarakat (termasuk pembangunan kesehatan)
berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban
(accountability) kepada masyarakat.