ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016. Rencana kerja ini merupakan
penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu rencana kerja yang
setidaknya memuat visi, misi, strategi dan program serta menyediakan
ukuran/ indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu
sepenuh hati dalam penyusunan rencana kerja ini. Seandainya ada
kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan ini, maka
kritik, saran dan pendapat sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya
di masa akan datang. Tindakan perbaikan di masa mendatang atas
kekurangan saat ini adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi
mengarah pada penyempurnaan rencana kerja berikutnya.
Akhirnya kami berharap semoga laporan ini memberikan manfaat
bagi pembangunan daerah, khususnya dalam rangka penyusunan program
dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang
akan datang.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Februari 2016SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Said Akhmad, MMNIP. 19641225 199209 1 002
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..
DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………………………..
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………………..
1.1 Latar belakang ………………………………………………….
1.2 Landasan hukum…………………………….…………………
1.3 Maksud dan tujuan …………………………………………
1.4 Sistematika penulisan ………………………………………….
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………........
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ………………..
2.2. Analisa kinerja pelayanan SKPD …………………………
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD …
2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD ………….
2.5. Penelaahan Usulan Prigram dan Kegiatan Masyarakat...…
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional . ………………….
3.2 Tujuan dan sasaran Renja…………….…………………….
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………….
BAB IV : PENUTUP ..................................................................
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Renja Bagian
Perenonomian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan yang berdaya guna dan
berhasil guna, yang akan dapat dicapai apabila dilaksanakan
secara bertahap dan berkesinambungan dengan mekanisme yang
diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta
evaluasi secara terpadu. Evaluasi berbagai kegiatan tersebut di
atas, baik kegiatan pemerintah, swasta maupun kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat merupakan cerminan dari partisipasi
semua pihak dalam pembangunan. Wujud setiap pembangunan
tersebut ada dalam renstra SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu, dan dilaksanakan setiap tahun yang
perencanaannya tertuang dalam Renja SKPD
Rencana kerja Sekretariat Daerahmerupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, yang akan dilaksanakan
Sekretariat Daerahdi mana Renja merupakan implementasi dari
Renstra Sekretariat Daerah untuk lima tahun kedepan.
Renja ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan,
dimana Sekretariat Daerahbisa memberikan pelayanan prima
serta mampu memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat
dengan basis ekonomi kerakyatan yang bermuara pada
peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 disusun
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RENCANA KERJA TAHUN 2016
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu;
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2015
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja adalah untuk memberikan arah,
pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah
khususnya Sekretariat DaerahSekretariat Daerah dalam rangka
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perkonomian di tahun 2015.
Kemudian dengan adanya arah, pedoman dan landasan
operasional tersebut diharapkan dapat terwujud penyusunan
program perekonomian yang berkualitas, efektif dan efisien.
Melalui rencana kerja dapat diketahui kebutuhan riil untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan serangkaian
kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di
dalam mencapai tujuan dan sasaran.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan rencana kerja pada Sekretariat
DaerahSekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan ini berisi latar belakang penyusunan
Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
2015
Dalam evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015
mencakup evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
2015 dan capaian Renstra SKPD, analisa kinerja
pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal
RKPD, serta penelahan usulan program dan kegiatan
masyarakat.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam bab ini mencakup telaahan terhadap
kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja
Bagian Perekonomian.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab penutup memuat kesimpulan dari Renja
Sekretariat Daerahserta tindak lanjut yang akan
diambil untuk perbaikan ke depan
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan CapaianRenstra SKPD
Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2015
berjalan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah seperti berikut :
Uraian Target RealisasiProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik 100.00 100.00
- Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor 100.00 -
- Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional 100.00 100.00
- Penyediaan jasa administrasi keuangan100.00 79.28
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor100.00 76.35
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja100.00 100.00
- Penyediaan alat tulis kantor100.00 97.22
- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 100.00 84.72
- Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor 100.00 100.00
- Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 100.00 74.78
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga100.00 100.00
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 100.00 -
- Penyediaan makanan dan minuman100.00 95.88
RENCANA KERJA TAHUN 2016
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 100.00 72.02
- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)100.00 80.99
- Penyediaan jasa sewa gedung kantor danrumah jabatan 1.00 1.00
- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)100.00 70.64
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor
1.00 1.00- Pengadaan Mebeleur
59.00 59.00- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan
Gedung Kantor 12.00 12.00- Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung
Kantor 9.00 9.00- Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 12.00 12.00- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /
Perlengkapan Kantor 12.00 12.00- Pengadaan Tanah Kantor
100.00 56.00Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya 5,000.00 5,000.00- Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya 100.00 100.00- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu 100.00 100.00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 700.00 420.00- Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber
Daya 70.00 70.00- Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik
Kecamatan *) 100.00 100.00- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.00 1.00
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.00 100.00- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.00 100.00- Penyusunan Laporan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) *) 68.00 68.00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah 100.00 60.00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah- Penyusunan Standar Satuan Harga
100.00 100.00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- Koordinasi Kerjasama PermasalahanPeraturan Perundang-undangan 45.00 2.00
- Legislasi Peraturan Perundang-undangan5.00 2.00
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.00 -
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 700.00 560.00
- Publikasi Peraturan Perundang-undangan4,500.00 4,500.00
- Pembinaan, Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan Perangkat Daerah 9.00 8.00
- Penyuluhan Hukum700.00 415.00
- Fasilitasi Ranham1.00 1.00
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Program Penataan Daerah Otonomi Baru- Fasilitasi Percepatan Penyelesaian,
Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antarKecamatan dan Desa
100.00 90.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
PNS 384.00 384.00- Analisa dan Review standart operasional
prosedur *) 48.00 -Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat- Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah
Haji Daerah 2.00 2.00- Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
9.00 11.00- Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*)
20.00 20.00- Pendidikan dan pelatihan keterampilan
keagamaan*) 3.00 3.00Program Peningkatan Wawasan Pendidikan *)- Koordinasi dan Kosultasi Unsur Lembaga
dan Organisasi Keagamaan *) 100.00 -Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 50.00 30.00Program perencanaan pembangunan ekonomi- koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi 1.00 1.00- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.00 1.00Program kerjasama informasi dengan mas media- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah 1.00 1.00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan- Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa 1.00 1.00
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan
Secara garis besar, indikator kinerja pelayanan Sekretariat
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :
1. Pemberian pelayanan dalam bidang hukum kepada semua
unsur pemerintahan dan masyarakat.
2. Menyediakan, menyajikan, memberikan dan menerbitkan
Informasi kepada publik tentang kegiatan pembangunan
pemerintah daerah, serta mendokumentasikannya menuju
masyarakat Tanah Bumbu yang informatif.
3. Penciptaan iklim yang kondusif sekaligus mendorong
pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan program strategi
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah sebagai upaya mengurangi tingkat
kemiskinan.
4. Peningkatan kevalidan data dan informasi melalui
koordinasi, kooperatif, sinkronisasi dan pemanfaatan sumber
daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi yang
tepat guna.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan
tugas fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu adalah meliputi :
a. Pengembangan kegiatan yang bersifat edukasi melalui bidang
pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
b. Peningkatan mutu pendidikan agama.
c. Permasalahan ke depan bagaimana meningkatkan mutu
pendidikan agama sehingga menghasilkan kafilah-kafilah
RENCANA KERJA TAHUN 2016
yang berkualitas dan mampu bersaing pada MTQ baik tingkat
Kota, Propinsi maupun Tingkat Nasional.
d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
e. Kesejahteraan masyarakat berhubungan dengan
berkurangnya rumah tangga miskin, tersedianya sarana dan
prasarana serta pelayanan kesehatan, bantuan rumah ibadah
dan kegiatan keagamaan, penyediaan bea siswa pendidikan
dan bantuan uang duka bagi keluarga yang kurang mampu?.
f. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu
koordinasi dengan SKPD terkait yaitu bidang kesehatan,
pendidikan, sosial, agama dan budaya.
g. Bidang Pertanian, untuk membangun Pertanian tidak bisa
hanya Dinas Pertanian sendiri yang melaksanakannya,
diperlukan sinergi antar berbagai sub sektor dan stakeholder
(masyarakat dan Pemerintah) terutama dalam hal produksi
dan pemasaran. Untuk itu diperlukan rumusan kebijakan
dan koordinasi.
h. Bidang Koperasi dan UKM, perkembangan Koperasi dan UKM
sebagai sokoguru pembangunan perekonomian masyarakat
perlu dipacu agar dapat meningkatkan roda perekonomian
daerah. Untuk itu perlu dicari akar permasalahan dan solusi
dengan rumusan kebijakan.
i. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, untuk mewujudkan
Visi Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Pusat Perdagangan
dan Industri pembangunan prasarana dan sarana belum
maksimal, perlunya penataan pedagang K5, belum ada
komoditi Kabupaten Tanah Bumbu yang mampu bersaing di
tingkat regional maupun nasional.
j. Penataan dan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah.
k. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
RENCANA KERJA TAHUN 2016
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
Pemerintah Daerah agar melakukan diagnose secara
komprehensif terhadap tugas dan fungsi SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta melakukan
analisis beban kerja yang komprehensif sebagai dasar dalam
penataan kembali struktur organisasi pemerintahan daerah.
l. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengkaji beberapa
perubahan yang mendasar pada struktur kelembagaan
perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana
petunjuk pelaksanaan Undang-Undang, agar terbentuknya
organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai
dengan kebutuhan riil daerah.
m. Penataan dan Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
serta administrasi kepegawaian.
n. Dalam konteks reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah
Daerah diharapkan secara konsisten, bertahap dan
berkelanjutan melakukan analisis secara komprehensif
terhadap pola tatalaksana dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah serta
pola sistem ketatalaksanaan dalam rangka terciptanya
pelayanan publik secara optimal. Dengan ditetapkannya
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, banyak peraturan perundang-undangan dibidang
kepegawaian yang sebelumnya dikeluarkan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
o. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu berupaya mewujudkan sistem ketatalaksanaan yang
baik untuk mendukung reformasi birokrasi dan
RENCANA KERJA TAHUN 2016
terlaksananya manajemen kepegawaian Sekretariat Daerah
yang efektif dan professional.
p. Pelaksanaan Analisis Jabatan SKPD.
q. Dalam konteks reformasi birokrasi Bidang Sumber Daya
Aparatur khususnya terkait Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan terjadi
perubahan mindset sehingga dapat diwujudkan pegawai ASN
yang profesional, efisien, efektif dan produktif, berkinerja
tinggi, akuntabel dan sejahtera.
r. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu berupaya mewujudkan tersedianya standar
kompetensi jabatan sebagai dasar penetapan kebijakan
bidang kepegawaian, menyusun secara komprehensif profil
kompetensi pegawai, melaksanakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja yang profesional berdasarkan kompetensi
jabatan serta melaksanakan evaluasi jabatan terhadap
struktur jabatan.
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Di lihat dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu serta
rancangan awal RKPD yang memuat visi dan misi Bupati Tanah
Bumbu, dan salah satu misinya adalah meningkatkan daya saing
daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan
jaringan distribusi lokal, regional dan nasional. Adapun tujuan dari
misi tersebut adalah mewujudkan daerah berdaya saing dengan
basis perekonomian masyarakat dan memanfaatkan sumber daya
lokal dan posisi geografis Kabupaten Tanah Bumbu sebagai
subkoridor pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, serta
mewujudkan persiapan pengembangan daerah, industri dan
perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Untuk sasaran ditinjau dari misi ekonomi diantaranya
adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang
berkualitas, meningkatkan sinergi dalam penyiapan pengembangan
industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan,
meningkatkan sinergi dalam penyiapan Tanah Bumbu sebagai
pusat pelabuhan, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan untuk
sasaran dari misi bidang ekonomi ini adalah memperkuat basis
pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa perdagangan dan
transportasi yang berdaya saing, serta meningkatkan pemerataan
pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang
luas, kepastian dalam berusaha keberpihakan pada ekonomi
rakyat, dan peningkatan profesionalitas SDM.
Arah kebijakan ekonomi yang termuat dalam RPJMD
diantaranya adalah Pengembangan klaster industri sebagai
landasan bagi penguatan daya saing komuditas unggulan,
pengembangan kawasan industri dan perdagangan berbasis agro
industri, penguatan kemitraan strategis antara pengusaha besar
dan kecil, mengembangkan sektor industri.
Dari review dokumen RPJM dan rancangan awal RKPD yang
dapat di analisis kebutuhan ditinjau dari bidang ekonomi, maka
kebutuhan masyarakat sangatlah penting akan peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan ketaraf hidup yang lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah
menyikapinya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang
langsung menyentuh ke lingkungan masyarakat.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Sekretariat Daerahmerupakan salah satu turunan dari kebijakan
nasional dalam penguatan ekonomi kerakyatan, yang bertujuan
untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari keinginan
Pemerintah untuk lebih meningkatkan ekonomi kerakyatan ini,
serta ditinjau dari kegiatan masyarakat dalam meningkatkan
perekonomiannya dengan berbagai usaha mikro kecil menengah di
berbagai sektor.
Usaha dan kegiatan masyarakat khususnya di Kabupaten
Tanah Bumbu yang perlu di kembangkan dalam usaha mikro kecil
menengah perlu diadakan koordinasi serta pembinaan dengan
bekerja sama dengan unsur-unsur yang terkait baik dilingkungan
pemerintahan maupun swasta.
Berdasarkan penelaahan kondisi tersebut maka Sekretariat
Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan untuk tahun
2016 yang berkaitan dengan masyarakat.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
merupakan bagian dari Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan Keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilandasi
oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya
disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan
administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara
lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib
dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan
baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam
penyusunan anggaran daerah antara lain adalah : (1) Pendapatan
yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi
pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus
RENCANA KERJA TAHUN 2016
didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang
cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum
tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam
APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran
daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum
Daerah.
Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah
penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan
penganggaran (budget) antara pemerintah dan pemerintah daerah
agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya
bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan
sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara
tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi
bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.
Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang
diinginkan adalah:
1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang
bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat
dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk
kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk
pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis,
transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah
secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan
daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen
dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja
anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada
publik.
5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik
melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan
eksternal yang melibatkan masyarakat.
Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk
menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen
pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi
anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur
serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan
Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2016.
3.2 Tujuan
Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas,
Sekretariat Daerah memiliki tujuan yaitu Terjalinnya KoordinasiDan Fasilitasi Dengan Lintas Sektor sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu. Dan sebagai indikator tujuan adalah Meningkatnya
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Koordinasi dan Fasilitasi Antar Semua Sektor dari SKPD
dikarenakan Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta
pelayanan administratif.
3.3 Sasaran
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan
seperti diatas berkualias, maka sasaran Sekretariat Daerah yaitu
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Antar Semua Sektor.Adapun penjabaran dari sasaran tersebut dapat dilihat dari
indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu :
1. Peresentase kerjasama ekonomi dan investasi daerah
2. Persentase kerjasama dengan media
3. Persentase Sarana dan Prasarana keperluan kantor dan
rumah tangga pimpinan lingkup Sekretariat Daerah
4. Persentase produk hukum daerah kabupaten Tanah Bumbu
5. Pesentase Dokumen dan tata kelola pemerintahan
6. Persentase kepuasan layanan publik dibidang kesra dan
layanan pengadaan
3.4 Strategi
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di
semua bidang ekonomi
2. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dengan
program peningkatan kualitas dalam mendukung pelayanan
publik dengan memberikan kualitas pelayanan informasi
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan
sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur
pemerintah.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat
dengan program peningkatan kesadaran hukum
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
aparatur daerah dengan program peningkatan
penyelenggaraan tertib administrasi, khususnya dalam
pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi.
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang
kesra dan layanan pengadaan dengan cara memberikan
pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
dan peningkatan layanan pengadaan (LPSE) yang transfaran.
3.5 KebiJakan
Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,
sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan
Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, adalah sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan peningkatan koordinasi dan kerjasama di semua
bidang ekonomi.
2. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dengan
program peningkatan kualitas dalam mendukung pelayanan
publik dengan memberikan kualitas pelayanan informasi.
3. Peningkatan kinerja aparatur daerah, dengan pemenuhan
sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur
pemerintah
4. Peningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat
dengan program peningkatan kesadaran hukum
5. Pelaksanaan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
aparatur daerah dengan program peningkatan
RENCANA KERJA TAHUN 2016
penyelenggaraan tertib administrasi, khususnya dalam
pengelolaan keuangan daerah peduli data dan informasi
6. Pelaksanaan peningkatan kepuasan layanan publik dibidang
kesra dan layanan pengadaan dengan cara memberikan
pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
dan peningkatan layanan pengadaan (LPSE) yang transfaran.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
RENCANA KERJA TAHUN 2016
BAB III
P E N U T U P
Kesimpulan
1. Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2016 yang
telah disusun, dan merupakan suatu perencanaan dan
pembangunan yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah harus
dilaksanakan dengan kaidah, petunjuk atau pedoman prosedur
yang jelas, sehingga hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan
mempunyai manfaat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan
menuju masyarakat yang sejahtera.
3. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
masih memiliki berbagai keterbatasan sumber daya aparatur,
dana, dan sarana, khususnya kualitas sumber daya aparatur
yang merupakan bagian dari birokrasi, dalam melaksanakan
program dan kegiatannya Sekretariat Daerah perlu melakukan
peningkatan dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi
kerakyatan.
4. Renstra sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang
akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja
pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan
dengan Sekretariat Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja
dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta
secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh
masyarakat Kab. Tanah Bumbu.
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. Said Akhmad, MMPembina Utama Muda
NIP. 19641225 199209 1 002