UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha kuasa, oleh karena

atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan

disertasi yang berjudul: “KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI TIMOR-

LESTE.” Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna

memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Udayana. Walaupun penulisan ini belum mencapai kesempurnaan

yang diharapkan, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan

keterbatasannya, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran

yang konstruktif terhadap penulisan ini, terutama metode penulisan, struktur bahasa, dan

sistimatika penulisan. Penulis menyadari bahwa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang

Penulis miliki masih sangat terbatas dalam penulisan karya ilmiah. Atas kekurangan dan

keterbatasan tersebut maka, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari

berbagai pihak terhadap penulisan Disertasi ini, untuk kesempurnaan pada penulisan

berikutnya. Penulisan Disertasi ini tidak mungkin tanpa bantuan dan motivasi dari

berbagai pihak, terutama tim promotor yang berperan aktif dalam proses bimbingan

dan penulisan Disertasi ini, dan juga pihak-pihak yang turut serta, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Penulis tak lupa

mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat dan amat

sangat terpelajar:

1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., M.H. selaku k e tu a t im Promotor,

dengan segala kesabaran dan kearifannya telah memberikan arahan, bimbingan,

koreksi, serta kesempatan untuk berkomunikasi, tanpa mengenal batas waktu, bahkan

ketulusannya memberikan dukungan bahan refrensi yang dibutuhkan dalam

penulisan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan

balasan sebagai amal yang tak terhingga;

2. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum selaku Ko-Promotor I, yang dengan segala

kesabaran dan kearifan dalam membangun konstruksi berfikir dari penyusunan latar

belakang masalah, tujuan, manfaat dan teori-teori serta pada metode penulisan

Disertasi ini dengan penuh semangat dan tidak mengenal waktu untuk

memberikan motivasi dan mengarahkan serta memberikan bimbingan, koreksi

pada penulisan Disertasi ini dengan baik. Atas segala kebaikannya, semoga Tuhan

Yang Maha Esa memberikan perlindungan serta amal yang tak terhingga;

3. Dr. I Nyoman Suyatna, SH., M.H. selaku Ko-Promotor II, yang dengan penuh

kesabaran dan kearifannya, telah memberikan dukungan, motivasi serta bimbingan

yang penuh dengan tanggung jawab, tanpa mengenal lelah dan waktu walaupun

banyak pekerjaan yang bertubi-tubi, namun Beliau tetap memiliki semangat yang

tinggi untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan dorongan dan

arahan yang sangat konstruktif dalam penulisan disertasi ini dengan baik. Atas segala

kebaikannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan serta amal

yang tak terhingga.

4. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing Akademik

dan Pengasuh mata kuliah Pendukung Disertasi (MKPD-2), yang mendampinggi

penulis selama proses perkuliahan, hingga pada penulisan Disertasi ini. Atas

kesabaran dan dorongan serta motivasinya kepada penulis selama ini, Semoga Tuhan

Yang Maha Esa memberikan amal yang tak terhingga.

5. Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp. S (K), selaku Rektor Universitas Udayana (Unud)

Denpasar Bali, beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada

peneliti untuk melanjutkan pendidikan pada program studi Doktor Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar;

6. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Udayana yang telah memberikan dukungan moral dan fasilitas selama dalam proses

perkuliahan hingga pada penulisan disertasi ini;

7. Prof. Dr. Ibrahim R. SH., MH, selaku ketua koordinator program studi Doktor

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan kesabaran dan

dorongan serta motivasinya kepada penulis selama ini, semoga Tuhan Yang Maha

Esa memberikan amal yang tak terhingga;

8. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS, selaku mantan koordinator Program studi

Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, dan Dr.

I Gede Artha, SH., M.H. sebagai m a n t a n Sekretaris Program s t u d i Doktor

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, atas kesabaran dan

dorongan serta motivasinya kepada penulis selama ini, semoga Tuhan Yang Maha

Esa memberikan amal yang tak terhingga.

9. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH., MS; sebagai penguji external, yang telah

meluangkan waktu untuk menguji penulis dari proposal hingga pada Disertasi ini;

10. Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Drs. SH., M. Hum, sebagai pengasuh Mata Kuliah

Pendukung Disertasi (MKPD-1), sekaligus sebagai penguji dalam Disertasi ini;

11. Prof. Dr. I Made Subawa, SH., MS, sebagai pengasuh Mata Kuliah sekaligus sebagai

penguji dari proposal disertasi hingga pada Disertasi ini;

12. Dr. Gede Yusa, SH., MH., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

pengujian terhadap penulis mulai dari ujian Proposal himgga disertasi.

13. Prof Dr. Lucas da Costa, SE., M.Si. sebagai Rektor Universitas d a P a z

(UNPAZ) Timor Leste, beserta struktur dan seluruh staf baik tenaga pengajar

maupun administrasi di lingkungan Universitas da Paz, yang telah memberikan

dukungan baik materil maupun moril kepada penulis untuk menunjang ilmu

pengetahuan dari Strata dua (S2) hingga pada program Doktor Ilmu Hukum program

pascasarjana Universitas Udayana. Dengan segala dukungannya semoga

mendapatkan amal yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa; Pemerintah Timor-

Leste, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis unuk melanjutkan pendidikan pada program Doktor Ilmu

Hukum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali-

Indonesia;

14. Julio da Costa Sarmento “Meta Malik” yang telah memberi dukungan baik materil

maupun Spiritual kepada Penulis hingga selesainya studi ini;

15. Anggota Yayasan Nicolau Lobato; yang telah memberi motivasi serta dorongan baik

secara moril maupun materil untuk penulis dalam menunjang pendidikan program

Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar Bali-

Indonesia;

16. Ayahanda Orlando Ati Lopes dan Ibunda Gulhermina da Costa Barros, beserta

keluarga Besar Uma Lulik Acu Bei dan keluarga Besar Uma Lulik Lica Ubu, semoga

dengan segalah susahpayah yang diberikan kepada Penulis selama ini, mendapatkan

pahala dan rahmat yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa;

17. Istriku tercinta, Imaculada de Fatima Costa, dan Putra-putri-putriku tersayang; Nilton,

Noni, Nadia dan Jimy, beserta semua s a u d a r a / i P e n u l i s , yang tidak sempat

sebutkan namanya satu persatu, dalam penulisan ini, semoga Tuhan menyertai kita

semua pada setiap langkah dalam melaksanakan aktivitas masing-masing.

18. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan pertama Tahun 2012, angkatan kedua Tahun

2013 dan angkatan ketiga Tahun 2014 pada program s t u d i Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Udayana, semoga perjuangannya dapat dianugerahi oleh

Tuhan Yang Maha Esa;

19. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang dengan penuh kesabaran

untuk memberikan pelayanan administrasi akademik baik secara langsung maupun

tidak langsung kepada Penulis selama dalam proses perkuliahan hingga sekarang.

Akhir kata semoga pelayanan yang diberikan kepada Penulis dibalaskan oleh Tuhan

Yang Maha Kuasa dan selalu memberkati kita semua Amin.

Denpasar Juni 2018

Penulis

Lourenco de Deus Mau Lulo

ABSTRAK

KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK

DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam

pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste

(RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan

konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang terkandung cita negara

hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan

perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada

lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya.

Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan

hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam

pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu

hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian

kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian

kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan

Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,

dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelititan dan penulisan disertasi ini, terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi

Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan

kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan

penyalahgunaan kekuasaan.

2. Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antara Parlemen Nasional dan

Pemerintah adalah:

a) Materi muatan Undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Tata

Tertib Parlemen Nasional, kewenangan Parlemen Nasional Pasal 95 ayat 2

Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional

b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat

(3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen

Nasional.

3. Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada:

a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik

membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut

tidak dapat dilajutkan dan atau, bilamana rancangan undang-undang perijinan

legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen

Nasional.

b) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden

Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka

usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.

ABSTRACT

AUTHORITY OF COUNTRY INSTITUTIONS IN ESTABLISHMENT

LAWS BASED ON THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DEMOCRATIC TIMOR-LESTE

This dissertation deals with the authority of state institutions in the

formulation of laws under the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste

(RDTL). Philosophically, the opening of the Constitution of the RDTL constitutes a

constitutional basis containing the aspirations of the State of Timor-Leste which

embodies the ideals of the rule of law to ensure legal certainty, legal justice in order to

provide protection to human rights, and also to authorize the legislative body, executive

and judicial, to organize his government. In the research and writing of this dissertation,

using three (3) layers of legal science that is legal philosophy, legal theory and legal

dogmatic, in its disclosure seen the existence of legal philosophy aspect, aspects of legal

theory, and aspects of dogmatic legal science. The problems in this research are: The

philosophical basis of the division of authority of state institutions in the formation of

laws; The division of authority on the content of the formulation of laws between the

National Parliament and the Government; and the enforcement of proposed under the

Constitution of RDTL.

The research method used is normative legal research, and approach of

legislation, historical approach, and comparative approach. The legal substances used

in the research and writing of this dissertation consist of primary legal materials,

secondary law materials and tertiary legal materials.

The results of this study, can be summarized as follows:

1. The philosophical consideration of the division of the authority of the state institution,

in the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste, is to avoid the

accumulation of authority in any of the state institutions, which may lead to acts of

abuse of power.

2. Basic consideration of the Constituent Assembly of 2002 permitting the Government

to establish laws are: a) The National Parliament's Procedural Procedure is too

complicated; b) The Government has professional human resources in the field of

legislation; c) Providing an opportunity for the Government to form a bill in

accordance with the vision and mission of its government.

3. The enforcement of the proposed draft law on legislative permits depends on:

a) The term of office of the legislature, meaning when traveling; The President of

the Republic dissolved the National Parliament, then the proposed draft law can

not be woven and or, when the legislative licensing bill proposed by the

Government is rejected twice by the National Parliament in a row.

b) The term of office of the Government, that is, in the course of government; The

President of the Republic dissolved the Government and dismissed the Prime

Minister, so the proposed draft legislation permit law could not proceed.

Keywords: Authority, State Institution, Act.

RINGKASAN DISERTASI

Disertasi ini, membahas tentang: Kewenangan Lembaga Negara dalam

Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-

Leste. Penulisan disertasi ini, diuraikan secara lengkap ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri

atas:

Bab I menguraikan latar belakang mengenai lembaga kedaulatan negara, yaitu

adanya ketidakjelasan dalam pembagian kekuasaan pembentukan undang-undang yang

ditetapkan dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste. Hal ini berkaitan dengan

kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang, yang di lakukan oleh

2 (dua) lembaga negara yaitu; lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Kedua lembaga

ini, masing-masing memperoleh kewenangan pembentukan undang-undang secara

langsung dari konstitusi, sehingga perlu dikaji secara ilmiah untuk menghindari

terjadinya penafsiran, tumpang tindih kewenangan pada lembaga negara, dan

penyalahgunaan kewenangan, yang berdampak terhadap keadilan dan kepastian hukum

dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup dan melekat pada warga negara. Penelitian

untuk penulisan disertasi ini, didasari oleh beberapa pemikiran dalam ilmu hukum, yaitu

filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Menurut D.H.M Meuwissen, bahwa

aspek keilmuan hukum dalam arti luas meliputi, aspek filsafat hukum, aspek teori hukum,

dan aspek ilmu hukum dogmatik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam bab ini, diuraikan

mengenai rumusan masalah, yang terdiri atas 3 (tiga) masalah yaitu: Landasan filosofis

Kewenangan Lembaga Negara Dalam Pembentukan Undang-undang; Pembagian

Kewenangan Materi Muatan Pembentukan Undang-undang antara Parlemen Nasional

dan Pemerintah; dan Keberlakuan Usulan Rancangan Undang-undang dari Pemerintah.

Tujuan penelitian untuk penulisan Disertasi ini, untuk menganalisis secara

holistik dan kritis terhadap dasar pemikiran filosofis, teoritis dan yudisial terhadap

kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang. Manfaat penelitian

ini, adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya pada hukum tata negara dan hukum administrasi negara, disamping

itu, memberikan pemikiran dan pengetahuan tentang asas-asas pembentukan undang-

undang negara RDTL.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

hukum normatif, yang berpijak dari adanya norma kabur dan norma kosong.

Bab II menguraikan tentang landasan teoritis, yang berkaitan dengan kewenangan

lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik

Demokratik Timor-Leste. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri

atas: teori trias politika, teori kewenangan, teori perundang-undangan, teori sistem

pemerintahan, konsep negara hukum dan asas-asas serta landasan pembentukan undang-

undang, yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan

penelitian.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah

pertama dan masalah kedua yaitu mengenai, landasan filosofis pembagian kewenangan

lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; dan pembagian kewenangan materi

muatan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah

yang ketiga yaitu mengenai, keberlakuan usulan rancangan undang-undang dari

pemerintah.

Bab V merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran sebagai

berikut:

1. Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi

Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan

kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan

penyalahgunaan kekuasaan. Mengingat Negara Republik Demokratik Timor-Leste

(NRDTL) adalah negara hukum, maka untuk memperoleh, menggunakan

kewenangan serta batas-batasnya, harus diatur secara jelas supaya dapat

dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan, dan selain itu, agar

adannya saling kontrol antara lembaga negara satu sama lain, guna menjamin sistem

check and balances.

2. Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antara Parlemen Nasional dan

Pemerintah adalah:

a) Materi muatan Undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal

95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional

b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat

(3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen

Nasional

3. Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada:

a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden

Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-

undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau

b) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden

Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka

usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa

dilanjutkan.

c) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan

Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran kepada pihak-pihak yang

berperan dalam pembentukan undang-undang Negara Timor-Leste, baik yang terlibat

secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan undang-undang,

untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Perlu dilakukan Amandemen terhadap konstitusi, untuk memperjelas pembagian

kewenngan lembaga negara berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan atau

pembagian kekuasaan, agar dalam melaksanakan fungsinya, dapat menghindari

adanya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin adanya prinsip check and

balance. Ketidak-jelasan pembagian kewenangan lembaga negara dalam

melaksanakan fungsinya, sehingga kalimatnya menjadi, ketidak jelasan yang bisa

berdampak terhadap penyalahgunaan kewenangan, kesewenang-wenangan, hingga

pada akhirnya terjadi praktek tindak pidana korupsi; dan tumpang tindih kewenangan

yang berdampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

2) Perlu dilakukan Amandemen terhadap perijinan legislasi dari Parlemen Nasional

kepada Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang materi muatan yang

ditetapkan dalam Pasal 96 ayat (1) Konstitusi RDTL agar Pemerintah dalam

melaksanakan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dengan maksud:

a) Untuk mengatur secara jelas materi muatan undang-undang yang diberikan

kepada pihak ekseutif, supaya dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga

pembentuk undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

b) Perlu dibentuk undang-undang tentang hierarki peraturan perundang-undangan,

guna menentukan materi muatan masing-masing tingkatan peraturan perundang-

undangan yang dibentuk, guna menghindari adanya konflik norma, kekaburan

norma, dan kekosongan norma.

c) Perlu dibentuk badan legislasi nasional untuk merancang RUU tentang materi

muatan yang menjadi kewenangan Parlemen Nasional maupun Pemerintah,

sehingga terdapat pembagian kewenangan yang jelas untuk mengajukan materi

muatan RUU antara Parlemen Nasional dan Pemerintah dapat dibentuk.

Denpasar, Juni 2018

Penulis

Lourenço de Deus Mau Lulo

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................... i

Halaman Sampul ............................................................................................................... ii

Halaman Pernyataan Gelar .............................................................................................. iii

Halaman Pengesahan Tim Promotor ............................................................................... iv

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .......................................................................... v

Halaman Ucapan Terima Kasih ....................................................................................... vi

Abstrak .............................................................................................................................. x

Abstract ............................................................................................................................ xi

Ringkasan Disertasi ........................................................................................................ xii

Daftar isi ......................................................................................................................... xv

Daftar Table ................................................................................................................. xviii

Daftar Bagan .................................................................................................................. xix

Daftar Singkatan ............................................................................................................. xx

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 32

1.3 Ruang Lingkup Masalah .............................................................................. 33

1.4. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 33

1.4.1 Tujuan Umum ................................................................................... 33

1.4.2 Tujuan Khusus .................................................................................. 34

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 34

1.5.1 Manfaat Teoritis ............................................................................... 35

1.5.2 Manfaat praktis ................................................................................. 35

1.6 Orisinalitas Penelitian ................................................................................... 35

1.7 Kerangka Berfikir ......................................................................................... 39

1.8 Metode Penelitian ......................................................................................... 42

1.8.1 Jenis Penelitian ................................................................................. 43

1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................................................... 45

1.9 Sumber Bahan Hukum .................................................................................. 50

1.9.1 Bahan Hukum Primer ........................................................................ 50

1.9.2 Bahan Hukum Sekunder ................................................................... 51

1.9.3 Bahan Hukum Terser ........................................................................ 51

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................ 52

1.9.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ......................................................... 52

1.10 Sistematika Penulisan ................................................................................... 53

BAB II LANDASAN TEORITIS .................................................................................. 55

2.1 Teori Trias Politika ....................................................................................... 55

2.2 Teori Kewenangan ........................................................................................ 72

2.2.1 Pengertian Kewenangan ...................................................................... 79

2.3 Teori Perundang-Undangan ....................................................................... 106

2.3.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan ................................... 110

2.3.2 Pengertian Undang-Undang ............................................................ 128

2.3.3 Peraturan Perundang-Undangan Negara RDTL ............................. 129

2.3.4 Pembentukan Undang-Undang ....................................................... 145

2.3.5 Landasan Pembentukan Undang-Undang....................................... 151

2.4 Asas-asas Pembentukan Undang-Undang .................................................. 154

2.5 Teori Sistem Pemerintahan ......................................................................... 177

2.5.1 Sistem Pemerintahan Parlementer .................................................. 185

2.5.2 Sistem Pemerintahan Presidensil .................................................... 193

2.5.3 Sistem Pemerintahan Semi-Presidensil .......................................... 195

2.5.4 Konsep Sistem Pemerintahan Negara Republik

Demokratik Timor-Leste ................................................................ 201

2.6 Konsep Negara Hukum ............................................................................... 204

BAB III PEMBAGIAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ANTARA PARLEMEN

NASIONAL DAN PEMERINTAH .............................................................. 236

3.1 Landasan Filosofis Kewenangan Lembaga Negara

Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan

Konstitusi RDTL ....................................................................................... 237

3.2 Pembagian Kewenangan Materi Muatan Pembentukan

Undang-Undang Antara Parlemen Nasional Dan Pemerintah .................... 242

3.2.1 Kewenangan Parlemen Nasional .................................................... 246

3.2.2 Kewenangan Pemerintah ................................................................ 254

3.2.3 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan .......................... 260

3.2.4 Pembagian Materi Muatan Undang-undang ................................... 284

3.2.4.1 Materi Muatan Undang-Undang Dari Parlemen

Nasional .............................................................................. 285

3.2.4.2 Materi Muatan Undang-undang Dari Pemerintah ............. 291

BAB IV KEBERLAKUAN USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK DEMOKRATIK

TIMOR-LESTE ............................................................................................. 305

4.1 Keberlakuan Usulan Rancangan Undang-Undang .................................... 305

4.2 Pengesahan dan Pengundangan Undang-Undang oleh

Presiden Republik Demokratik Timor-Leste .............................................. 314

BAB V PENUTUP ....................................................................................................... 340

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 340

5.2 Saran ................................................................................................................ 341

DAFTAR KEPUSTAKAAN ........................................................................................ 343

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang tertinggi dari organisai yang lain dalam

suatu negara dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat kelengkapan negara

yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja dimana melukiskan hubungan serta

pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu,

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain negara adalah organisasi yang

dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua

golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan

bersama itu.1 Negara yang berdasarkan atas hukum atau rechtsstaats pada umumnya

bercirikan demokrasi konstitusionil, dimana Undang-Undang Dasar merupakan landasan

yang membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan

kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.2

Pembukaan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2002

merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita bangsa Timor-Leste yang

didalamnya terkandung cita negara hukum yaitu untuk menjamin keadilan hukum, dan

kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia,

untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara yang ditetapkan pada Pasal 6 Konstitusi

Republik Demokratik Timor-Leste, sehingga memberikan kewenangan kepada lembaga

1 Miriam Budiardjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta: h. 38-39. 2 Miriam Budiardjo, Ibid. h. 96

legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk menyelenggarakan pemerintahannya, salah satu

kewenangan diantaranya adalah kewenangan untuk membentuk undang-undang yang

dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Berkaitan dengan pembagian kewenangan lembaga negara menurut ketentuan

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, adanya ketidakjelasan pembagian

kewenangan lembaga negara, karena kewenangan lembaga negara dalam pembentukan

undang-undang dimiliki oleh lembaga legislatif dan eksekuitf. Hal ini berdampak

terhadap interpertasi dan multi penafsiran dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Disertasi yang berjudul “Kewenangan Lembaga Negara dalam Pembentukan

Undang-undang Berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste” ini

dilakukan pengkajian terhadap permasalahan, berdasarkan keilmuaan hukum yaitu:

filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum.

Aspek filosofis, kewenangan pembentukan undang-undang merupakan

kewenangan atribusi yang diperoleh melalui konstitusi. Dari segi ontologi, dalam konteks

negara hukum, sumber dan batas-batas kekuasaan ditentukan oleh hukum dan harus

dipergunakan dalam koridor hukum. Secara epistemologis, supaya terhindar dari

penumpukan kekuasaan yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan,

maka dalam konsep negara hukum juga disyaratkan adanya pemisahan atau pembagian

kekuasaan. Dari aspek aksiologis, kekuasaan yang bersifat menentukan tidak semata-

mata karena diperoleh dengan cara menundukkan pihak yang lemah melalui kekuatan

fisik, melainkan terletak dalam kekuasaan terhadap suara hati nurani manusia.

Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Konstitusi Negara Timor-Leste, pada alinea

ketiga berisikan hakekat lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Timor-

Leste bahwa, “perlu membangun suatu budaya demokratis dan kelembagaan yang sesuai

untuk suatu Negara Hukum, di mana penghormatan bagi UUD dan bagi lembaga-

lembaga yang terpilih secara demokratis, merupakan landasan yang tidak dapat

dipertanyakan. Alinea ke empat, berisikan nilai-nilai, keadilan, kepastian, dan

kemanfaatan hukum dalam masyarakat, yang menyatakan bahwa “Dengan sungguh-

sungguh menegaskan kembali tekadnya untuk melawan segala bentuk tirani, penindasan,

penguasaan dan pemisahan sosial, budaya dan keagamaan, untuk mempertahankan

kemerdekaan nasional, menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak

asasi warga negara, untuk menjamin asas pemisahan kekuasaan dalam penataan Negara,

dan untuk menetapkan aturan-aturan inti yang mendasar dari demokrasi multi-partai,

dengan tujuan untuk membangun suatu negara yang adil dan makmur dan

mengembangkan masyarakat yang bersatu dan bersahabat.”

Aspek teoritis, kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-

undang dan pengembangan hak asasi manusia, demokrasi dan pembagian kekuasaan,

dapat dibenarkan melalui beberapa teori yaitu: Teori trias politika, teori kewenangan, dan

teori perundang-undangan. Berdasarkan teori trias politika yang dikemukakan oleh

Montesquieu bahwa, disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang

diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan

Yudikatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum dan undang-undang Negara.

Teori kewenangan, mengatakan bahwa, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

dimiliki oleh pejabat atau institusi, oleh karena itu, kewenangan merupakan suatu hak

yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan

kewenangannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,

teori perundang-undangan, merupakan salah satu kajian hukum dalam lapisan teori

hukum yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-

undang.

Berkaitan dengan penelitian dan penulisan Disertasi ini, maka teori trias

Politika, teori kewenangan, dan teori perundang-undangan tersebut di atas, digunakan

sebagai pisau analisis, untuk menjustifikasi terhadap kewenangan lembaga negara dalam

pembentukan undang-undang, yang berkaitan dengan landasan filosofis kewenangan

lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi RDTL, dan

pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antara Parlemen Nasional dan

Pemerintah, dalam konteks hakekat lembaga negara dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara Timor-Leste. Teori sistem pemerintahan dan konsep negara hukum

digunakan dalam Disertasi ini, untuk menjelaskan sistem pemerintahan yang berkaitan

dengan kewenangan Pemerintah dalam membentuk undang-undang, dan konsep negara

hukum digunakan untuk menjelaskan konsep negara hukum yang di adopsi dalam

Konstitusi RDTL Tahun 2002, berkaitan dengan landasan filosofis kewenangan lembaga

negara dalam pembentukan undang-undang, dan pembagian kewenangan materi muatan

undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah. Selain itu, landasan dan asas-

asas pembentukan undang-undang digunakan dalam Disertasi ini, yang berkaitan dengan

keberlakukan usulan rancangan undang-undang dari Pemerintah mengenai perijinan

legislatif tidak dapat digunakan lebih dari satu kali, dan tidak berlaku lagi ketika

Pemerintah diberhentikan.

Aspek yuridis (dogmatik), pembagian kewenangan lembaga negara dalam

pembentukan undang-undang, dalam ketentuan Pasal 69 Konstitusi RDTL Tahun 2002

menyatakan bahwa, lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan fungsinya masing-

masing harus mengikuti asas pemisahan kekuasaan, dan asas pemisahan kekuasaan yang

dimaksud, bahwa lembaga-lembaga kedaulatan negara, harus dipisahkan baik bentuknya

maupun dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Formulasi kalimat “saling

ketergantungan” dapat diartikan bahwa, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

negara, adanya saling mempengaruhi antara satu lembaga negara terhadap lembaga lain,

artinya diantara lembaga negara dalam melaksanakan fungsi kewenangannya tidak secara

terpisah, karena ada kalimat interpendensia (ketergantungan), hal demikian akan

berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, karena adanya intervensi

kepentingan politik antara lembaga negara yang saling menjatuhkan satu sama lain.

Berdasarkan pemaparan di atas maka, kewenangan lembaga negara dalam

pembentukan undang-undang merupakan salah satu syarat negara hukum, dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara, guna mewujudkan nilai-nilai kepastian, keadilan

dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, maka dalam ketentuan Pasal 96 Konsititusi

RDTL Tahun 2002, menentukan Parlemen Nasional dapat mengijinkan Pemerintah untuk

mengusulkan RUU berdasarkan materi muatan yang diatur dalam ayat (1) huruf (a)

sampai huruf (l) dan selain itu, Pasal 97 mengatur tentang inisiatif undang-undang berasal

dari anggota Parlemen, fraksi-fraksi dalam Parlemen Nasional dan Pemerintah.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Konstitusi RDTL

tersebut maka, kewenangan pembentukan undang-undang, bukan hanya dimiliki oleh

lembaga legislatif (Parlemen Nasional) namun, Pemerintah juga mempunyai kewenangan

untuk membuat undang-undang, dalam bentuk usulan rancangan undang-undang.

Secara substansial dalam Konstitusi RDTL menentukan penerapan sistem

pemisahan sebagaimana dalam ajaran teori trias politika, namun dalam praktek

ketatanegaraan Republik Demokratik Timor-Leste tidak secara mutlak menerapkan

sistem pemisahan kekuasaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 tentang asas

pemisahan kekuasaan, melainkan lebih cenderung menerapkan sistem pembagian

kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan, karena adanya kalimat “asas pemisahan

kekuasaan” dan “saling ketergantungan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

69 Konstitusi negara RDTL Tahun 2002.

Kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang, dimiliki

oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 92

menyatakan bahwa, “Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik

Demokratik Timor-Leste yang mewakili semua warga negara Timor-Leste dan diberikan

wewenang legislatif, pengawasan, dan pengambilan keputusan politik.” Selanjutnya,

dalam Pasal 95 ayat (1) Konstitusi Negara RDTL Tahun 2002 yang menyatakan,

“Parlemen Nasional berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang

mengenai persoalan-persoalan dasar yang menyangkut kebijakan dalam dan luar negeri.”

Selain itu, Parlemen Nasional dapat mengijinkan Pemerintah untuk mengusulkan RUU

terhadap materi muatan yang ditetapkan dalam Pasal 96 ayat (1) Konstitusi RDTL bahwa,

Parlemen Nasional dapat mengijinkan Pemerintah untuk membuat undang-undang

mengenai hal-hal, sebagaimana huruf (a) samapai dengan huruf (l), dan ayat (2) Pasal 96

Konstitusi RDTL menentukan bahwa, undang-undang mengenai perijinan legislatif akan

menentukan pokok, pengertian, ruang lingkup dan masa berlakunya perijinan tersebut,3

dan selanjutnya ayat (3) mengatur undang-undang tentang perijinan legislatif tidak dapat

digunakan lebih dari satu kali dan tidak berlaku lagi ketika Pemerintah diberhentikan,

dengan berakhirnya masa legislatif atau dengan pembubaran Parlemen Nasional.

Berkaitan dengan materi muatan undang-undang yang diusulkan oleh

Parlemen Nasional dan Pemerintah, yang ditentukan dalam konstitusi maka, penggunaan

teori perundang-undangan, landasan pembentukan undang-undang, dan asas-asas

pembentukan undang-undang yang digunakan dalam Disertasi ini, untuk menjustifikasi

serta menjelaskan masalah kedua, dalam ketentuan Konstitusi RDTL Parlemen Nasional

dapat mengijinkan Pemerintah untuk mengusulkan rancangan undang-undang

berdasarkan materi muatan yang ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) Konstitusi RDTL

Tahun 2002. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf (c) menentukan bahwa,

3 Lihat Pasal 96 Konstitusi RDTL Tahun 2002, (Perijinan Legislatif) ayat (1) Parlemen Nasional

dapat mengijinkan Pemerintah untuk membuat undang-undang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

visi dan misi Pemerintah.

Pemerintah memiliki kewenangan inisiatif undang-undang. Selain undang-undang

perijianan dan inisiatif legislasi dari Parlemen Nasional, Pemerintah juga secara eksklusif

memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata

cara penyelenggaraan pemerintahannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila dilihat dari aspek sosiologis, kewenangan Pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik tidak efisien, karena pemerintah

sebagai lembaga eksekutif sekaligus sebagai lembaga legislatif, hal ini akan berdampak

terhadap penyalahgunaan kewenangan dan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan

fungsinya. Selain itu, kepentingan Pemerintah lebih dominan dalam konsep RUU

tersebut, ketimbang anggota Parlemen Nasional, maka hak-hak warganegara secara

demokrasi tidak dijalankan secara efisien, oleh lembaga yang mewakili rakyat secara

konstitusional, dan hal demikian berdampak terhadap asas kepastian hukum, keadilan,

dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Konsekuensinya, pengaturan kewenangan lembaga yang berwenang dalam

membentuk undang-undang tidak jelas, dan hal tersebut, sangat mempengaruhi kebijakan

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara oleh karena:

1) Ketidakjelasan pengaturan ketentuan kewenangan lembaga Negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

2) Ketidakjelasan pengaturan ketentuan fungsi-fungsi lembaga Negara dalam

pelaksanaan tindakan pemerintahan.

3) Ketidakjelasan prosedur pengambilan keputusan tindakan Pemerintah.

4) Pertanggungjawaban terhadap tindakan sewenang-wenang dengan cara saling

menunjuk jari (tuduh-menuduh) di antara lembaga negara, artinya

pertanggungjawabannya tidak jelas. Atas dasar tindakan pemerintahan atau

lembaga yang berwenang tersebut berakibat terhadap tidak terlaksananya hak-hak

warganegara secara konstitusional.

Ketidak-jelasan pengaturan pembagian kewenangan lembaga negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak terhadap proses penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan konsekuensi:

1) Tidak adanya jaminan terhadap asas legalitas (kepastian hukum);

2) Tidak adanya jaminan terhadap keadilan sosial bagi masyarakat;

3) Tidak adanya jaminan terhadap hak-hak warga Negara secara konstitusional.

4) Tidak adanya jaminan prinsip check and balance; dan

5) Tindakan sewenang-wenang tidak mencerminkan asas pemisahan kekuasaan

dalam konstitusi.

Apabila ditelaah dalam pembentukan undang-undang Negara RDTL, justru

Pemerintah lebih dominan dalam melaksanakan fungsi legislasi (membentuk undang-

undang), daripada melaksanakan fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang). Hal

ini secara yuridis menunjukkan adanya tumpang tindih fungsi kewenangan pada lembaga

eksekutif. Maksud tumpang tindih kewenangan pada lembaga eksekutif, artinya,

kewenangan Pemerintah adalah sebagai lembaga melaksanakan undang-undang,

sedangkan pembentukan undang-undang adalah kewenangan lembaga legislatif, namun

dalam Konstitusi RDTL, Pemerintah memperoleh kewenangan secara atribusi untuk

membentuk usulan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan visi dan

misinya, oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian secara ilmiah untuk

memperjelas kewenangan lembaga Negara, baik secara teoritis maupun secara yuridis,

karena kewenangan lembaga Negara dalam pembentukan undang-undang sangat

mempengaruhi cita Negara hukum yang demokratis dan asas legalitas untuk menjamin

kepastian hukum dan keadilan sosial. Guna mewujudkan keinginan rakyat dan

kehormatan atas martabat manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Konstitusi

RDTL bahwa “Republik Demokratis Timor-Leste adalah Negara yang demokratis,

berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan

kehormatan atas martabat manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut merupakan dasar

penyelenggaraan pemerintahan negara dan Pasal 6 Konstitusi RDTL mengatur tentang

tujuan-tujuan Negara yang menurut ketentuan ayat (1), tujuan Negara adalah:

a) Untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan Negara;

b) Untuk menjamin dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi

warga negara serta kehormatan bagi asas-asas Negara demokratis yang

berdasarkan kekuatan hukum;

c) Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik serta keikutsertaan

rakyat dalam penyelesaian masalah-masalah negara;

d) Untuk menjamin pembangunan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

e) Untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat yang berlandaskan

keadilan sosial, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga

negara;

f) Untuk melindungi lingkungan hidup serta melestarikan sumber daya alam;

g) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi watak dan warisan budaya rakyat

Timor-Leste

h) Untuk memajukan pendirian dan pengembangan hubungan persahabatan

serta kerjasama antara semua Bangsa dan Negara;

i) Untuk memajukan pembangunan yang rukun dan terpadu dari sektor-sektor

dan daerah- daerah serta pemerataan pembagian hasil nasional secara adil;

j) Untuk menciptakan, memajukan dan menjamin persamaan kesempatan yang

nyata antara orang perempuan dan laki-laki.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara bertujuan untuk memberi perlindung

an terhadap hak-hak rakyat secara konstitusional maka, pembagian kewenangan

pembentukan undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang

mewakili rakyat untuk melaksanakan fungsi membuat undang-undang diseluruh

territorial Negara Timor-Leste. Lembaga legislatif tidak serta-merta membuat semua

undang-undang dengan sendirinya, karena secara konstitusional Parlemen Nasional

memberikan sebagian kewenangan pembentukan undang-undang kepada Pemerintah

untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemerintahan. Pengaturan kewenangan pembentukan undang-undang, bukan hanya

dibentuk oleh lembaga legislatif semata, tetapi lembaga eksekutif (Pemerintah) juga

mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam

Konstitusi RDTL Pasal 97 ayat (1) huruf (c) tentang inisiatif undang-undang dan Pasal

96 yang mengatur tentang perijinan legislatif dari Parlemen Nasional kepada Pemerintah

tentang materi muatannya sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf (a) sampai huruf (l).

Pengaturan kewenangan Pemerintah yang diatur pada Pasal 115 ayat (3)

menyatakan bahwa, E da exclusiva competencia legislativa do Governo a materia

respeitante a sua propria organização e funcionamento, bem como a da administração

directa e indirecta do Estado (Pemerintah mempunyai wewenang legislatif eksklusif atas

urusan yang menyangkut penataan dan tata kerjanya sendiri, serta atas penyelenggaraan

negara, baik secara langsung maupun tidak langsung). Kemudian Pasal 103 menyatakan

bahwa o Governo e o orgão de sobrania respolsavel pela conducão e execucão da

politica géral do país e o orgão superior da administracão pública (Pemerintah adalah

badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan

umum Negara dan merupakan badan pemerintahan tertinggi). Pasal 104 ayat (1)

menyatakan bahwa o Governo e constituido pelo primeiro ministro, pelo ministro e de

pelo secretaries de Estado (Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para menteri, dan

para Sekertaris Negara).

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa Negara Republik Demokratik Timor-

Leste menganut sistem pembagian kekuasaan walaupun secara konstitusional

menegaskan bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi lembaga Negara harus tunduk pada

prinsip asas pemisahan kekuasaan, namun dalam implementasi kewenangan tersebut

lebih cenderung ke pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kewenangan lembaga

negara dalam pembentukan undang-undang, bersentuhan dengan sistem koordinasi dan

pengawasan antar lembaga yang satu terhadap lembaga yang lain guna menjamin

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) atau pemerintahan yang

baik (good governance).

Kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang,

merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan

dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam

masyarakat. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga Negara

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Demokratik Timor-Leste

(RDTL) yakni:

Pertama, Pemerintah di pimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala

pemerintahan, dapat diberhentikan (dibubarkan) oleh Presiden Republik, apabila

program yang diajukan ditolak oleh Parlemen Nasional dua kali berturu-turut. Hal

ini diatur pada Pasal 86 huruf (g) yang menentukan bahwa “Presiden Republik

dapat membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, apabila

programnya ditolak dua kali secara berturut-turut oleh Parlemen Nasional” dalam

perspektif politik legislasi tidak mengatur tentang syarat-syarat yang menjadi

dasar lembaga legislatif untuk menolak program yang diajukan oleh Pemerintah.

Guna menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang maka perlu adanya

undang-undang yang mengatur mengenai syarat-syarat penolakan program

Pemerintah oleh Parlemen Nasional. Dalam Negara yang berasaskan negara

hukum maka, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan

asas legalitas, bukan berdasarkan atas kepentingan politik belaka.

Kedua, Kewenangan Presiden Republik untuk membubarkan Pemerintah atau

memberhentikan Perdana menteri yang diatur pada Pasal 86 huruf (g) menyatakan

bahwa, “dibubarkan Pemerintah dan diberhentikan Perdana Menteri apabila

programnya ditolak dua kali secara berturut-turut oleh Parlemen Nasional”

bertentangan dengan Pasal 67 lembaga-lembaga kedaulatan Negara, yang terdiri

dari Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Empat

(4) lembaga tersebut yang mendefinisikan sistem ketatanegaraan negara Timor-

Leste, dan ketika Presiden membubarkan Pemerintah, maka secara otomatis

ketiga lembaga negara tersebut (Parlemen Nasional dan Yudisial) ikut bubar

dengan sendirinya, karena untuk mencerminkan ciri dari suatu sistem harus

memiliki bagian-bagian yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya,

(saling ketergantungan) dan apabila salah satu bagian dari sistem tersebut tidak

ada, maka ciri khas dari suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Akibat dari pembubaran Pemerintah terhadap hak-hak rakyat secara

konstitusional, oleh karena secara politik, Perdana Menteri ditunjuk oleh

mayoritas Anggota Parlemen Nasional yang dipilih melalui pemilihan umum

untuk membawa aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara.

Ketiga, Prosedur pemberhentian dan atau pembubaran Pemerintah tidak menentukan

syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan Parlemen Nasional, untuk

mengajukan usulan mosi tidak percaya kepada Presiden Republik, untuk

membubarkan Pemerintah sesuai dengan Pasal 111 Konstitusi RDTL ayat (1)

bahwa, O Parlamento Nacional pode votar mocoes de censura ao Governo sobre

a execução do seu programa ou assunto de relevante interesse nacional, por

iniciativa de um quarto dos Deputados em efectividade de funçoes (atas usulan

seperempat anggota yang sedang bertugas, Parlemen Nasional dapat mengajukan

mosi tidak percaya pada Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan programnya,

atau atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara) dan ayat (1) dan Pasal

112 Konstitusi RDTL menyatakan bahwa, Implicam a demissao do Governo

(Pemerintah diberhentikan bila):

a) O inicio da nova legislatura (Masa pembuatan undang-undang yang baru

mulai);

b) A aceitacao pelo Presidente da Republica do pedido de demissao apresentado

pelo Primeiro-Ministro (Presiden Republik menerima pengunduran diri dari

Perdana Menteri);

c) A morte ou impossibilidade fisica permanente do Primeiro-Ministro (Perdana

Menteri mangkat atau menyanggang kecacatan tetap);

d) A rejeicao do programa do Governo pela segunda vez consecutiva (Program

Pemerintah ditolak untuk kedua kali secara berturut-turut);

e) A nao aprovação de um voto de confianca (tidak dikabulkan suatu mosi

percaya);

f) A aprovação de uma moção de censura por uma maioria absoluta dos

Deputados em efectividade de funçoes (mosi tidak percaya disetujui oleh

mayoritas mutlak dari para anggota yang sedang bertugas).

Ke empat, Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala kksekutif,

kewenangan Pemerintah diatur dalam Pasal 115 Konstitusi RDTL ayat (1) sampai

dengan ayat (3) dan Pasal 117 ayat (1) dan masa jabatan sangat ditentukan oleh

Presiden Republik dan Parlemen Nasional, pembubaran Pemerintah dilakukan

oleh Presiden Republik, karena Pemerintah mendapat mosi tidak percaya dari

Parlemen Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 112 huruf (e) dan (f) serta

Pasal 110 dan Pasal 111 Konstitusi RDTL.

Ke lima, Pemerintah juga diberikan kewenangan legislasi, sebagaimana diatur pada Pasal

96 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (l) dan Pasal 97 mengenai inisiatif

undang-undang. Selanjutnya kewenangan Pemerintah dalam ketentuan Pasal 115

ayat (3) bahwa Pemerintah mempunyai wewenang legislatif eksklusif, atas urusan

penataan tata kerjanya sendiri. Persoalannya, lembaga eksekutif diberikan

kewenangan untuk membentuk undang-undang menurut konstitusi. Berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan secara normatif kewenangan

pembentukan undang-undang masih menimbulkan beberapa permasalahan

sebagai berikut:

1) Hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan salah satu hal yang

penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu,

hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting bagi negara-negara berkembang,

salah satunya adalah Negara Republik Demokratik Timor-Leste, yang hingga saat ini

belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-

undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan, menjadi kewenangan

lembaga/badan yang berwenang maka sering terjadi kesulitan bagi penyelenggaraan

negara dan pejabat pemerintahan dalam menentukan peraturan perundang-undangan

yang tepat. Hal inilah yang acapkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Negara

Republik Demokratik Timor-Leste.

2) Ketidakpastian hukum;

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum

tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-

olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.4

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa

hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum

dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-

masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga

ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya

ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhältnis).5

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu

digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini

disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan

kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar

tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan

dengan urutan sebagai berikut: 6

a) Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

b) Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis,

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

c) Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility).

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka

sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

4 Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember. Dalam Tesis

Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta, h. 11 5 Ibid. h.12 6 Ibid

Bertitik tolak dari uraian asas-asas di atas bahwa, tujuan hukum yang

mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme

lebih menekankan pada kepastian hukum. Sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa

injuria, summa lex, summa crux” yang artinya, bahwa hukum yang keras dapat melukai,

kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif

adalah keadilan.7 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara

terhadap individu.8

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini,

hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain

dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

7 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang

Pressindo, Yogyakarta, h.59. 8 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung,

h.23.

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk

kepastian.9 Sedangkan ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the

rule of law) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban

bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (subject

to the law). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above to the law).10 Atas dasar

pernyataan diatas maka, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang

(arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power) baik pada

negara berbentuk kerajaan maupun Republik.

Negara hukum yang demokrasi, hukum merupakan alat untuk membatasi

kekuasaan, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara, lembaga negara

yang berwenang harus tunduk pada hukum, tunduk pada hukum mengandung

pengertian, pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian

kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan

atau pembagian kekuasaan.11 Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara

yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara

dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia

9 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit

Toko Gunung Agung, Jakarta, h.82-83 10 Bagir Manan, 2003, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Jakarta, h. 11 dalam konsep teori

dalam sistem kelembagaan negara (suatu tinjauan legal standing Mahkamah Konstitusi terkait kasus

sengketa Mahkamah Agung dan komisi yudisial) 11 Ibid.

agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut

Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga

negaranya, maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan

“pikiran yang adil.” Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.12

Sedangkan Kelsen, menyatakan bahwa, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah

produk dan aksi manusia yang deliberatif. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat,

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.13

Timor-Leste merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RDTL Tahun 2002

ditentukan bahwa, Republik Demokratis Timor-Leste adalah Negara hukum.14 Artinya,

dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan

12 Aristoteles, 2008, Politik “La Politica” diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin

Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua,

Visimedia, Jakarta, h 43 13 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h.158. 14 Lihat Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2002 Republik

Demokratis Timor-Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan

kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.

pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat

melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Muhammad Yamin

menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law.15

Atas dasar negara hukum rechtssaat atau government of law, bahwa yang menjadi

dasar bagi negara hukum adalah, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua

orang sama di hadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya

dilakukan di bawah kekuasaan hukum.16 Terkait dengan prinsip negara hukum adalah

adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia, dan tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum

haruslah diatas kekuasaan.17

Dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RDTL Tahun 2002

bahwa, Republik Demokratis Timor-Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat,

merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan

atas martabat manusia. Negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas

kekuasaan. Hukum justru membuat kekuasaan menjadi sah dengan menunjukkan

15 Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia,

Jakarta h. 72, menguraikan, “Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law)

tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan

prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat

tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 16 Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa

Kini dan Masa Yang Akan Datang, makalah, Jakarta, h. 1-2 17 Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi,

Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema Insani Press, Jakarta, h. 90

mekanisme penyelenggaraan dan batas suatu tindakan. Peradilan haruslah merdeka

dari pengaruh Pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia dijalankan. 18

Berdasarkan uraian Pasal 1 ayat (1) di atas, dapat disimpulkan bahwa,

ketidakpastian hukum sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan

negara, oleh karena itu, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-

undang, dalam hal ini, Parlemen Nasional dan Pemerintah Republik Demkratik Timor-

Leste, perlu memperhatikan undang-undang mengenai proses pembentukan peraturan

perundang-undangan, dan hierarki peraturan perundang-undangan serta materi muatan

peraturan perundang-undangan Negara Republik Demokratik Timor-Leste, guna

mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Oleh

karena konsekuensi dari ketidakpastian hukum akan berdampak terhadap proses

penyelenggaraan pemerintahan negara, maka perlu diperhatikan tujuan-tujuan negara

sebagaimana ketentuan dalam konstitusi yaitu:

Pertama; Sebagai konsekuensi belum adanya undang-undang tentang hierarki dan materi

muatan Peraturan Pemerintah yang mengalami kesulitan dalam membuat

kebijakan maupun keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum

ada undang-undang tentang hierarki dan materi muatan peraturan perundang-

undangan. Padahal undang-undang tersebut berfungsi sebagai landasan hukum

bagi penyelenggaraan negara dan pejabat pemerintahan dalam membuat peraturan

dan menetapkan kebijakan-kebijakan Nasional dan Internasional.

18 Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,

edisi Revisi, Alumni Bandung, h. 79

Kedua; Menimbulkan konflik norma hukum (antinomy) antara peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tingkatannya dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya, secara vertikal maupun horizontal

antara satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-

undangan lain yang sama tingkatannya.

Ketiga; Menimbulkan konflik kewenangan karena kewenangan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan kemungkinan tidak jelas atau saling

bertentangan. Dengan demikian menimbulkan kesulitan bagi penyelenggara

negara dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik

dalam fungsi pembentukan keputusan, fungsi perbuatan materil maupun dalam

fungsi pelayanan umum (servisu publiku). Sistem koordinasi antara lembaga-

lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya.

Keempat; Menimbulkan multi interpretasi dari masing-masing penyelenggara negara dan

pejabat pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan maupun

peraturan kebijakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik

Demokratik Timor-Leste kadang-kadang masih menimbulkan tumpang tindih

kewenangan antar penyelenggara negara dan pejabat pemerintahan. Hal ini

disebabkan karena adanya kesamaan dalam pengaturan kewenangan.

Kelima; sumber (referensi) peraturan perundang-undangan negara lain, tidak sama

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat negara pengadopsinya, sebagaimana

Negara Republik Demokratik Timor-Leste, sumber hukum yang digunakan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya berasal

sumber dari negara-negara berbahasa Portugis seperti; dari hukum Portugal,

Barsil, Mosambique, Cabo Verde, Regulasi UNTAET, dan hukum Indonesia.

Kadang sumbernya, secara filosofis, tidak sesuai kondisi masyarakat Timor-

Leste, sehingga pengaturan yang bersifat pluralistik ini cenderung saling

bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menimbulkan kesulitan

dalam penerapannya.

Ke enam; Belum adanya undang-undang tentang hierarki peraturan perundang-undangan

dan materi muatan peraturan perundang-undangan menimbulkan konsekuensi

lain yaitu, tidak adanya suatu standar mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan, karena undang-undang tentang hierarki dan materi muatan

peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam

membentukan peraturan perundang-undangan, sangat penting bagi Negara-

negara yang baru berkembang, untuk menghindari adanya konfilk norma yang

satu terhadap norma yang lain.

Ketujuh; Bahasa merupakan alat komunikasi anggota masyarakat yang satu terhadap

masyarakat yang lainnya, dengan demikian Bahasa yang digunakan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan Bahasa yang

sederhana dan mudah dimengerti semua warganegara. Konsekuensi penggunaan

Bahasa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Negara

Republik Demokratik Timor-Leste pada umumnya, menggunakan Bahasa

Portugis, sedangkan masyarakat Timor-Leste pada umumnya tidak mengerti

Bahasa Portugis, dengan demikian sering terjadi ketidakadilan dan

ketidakpastian dalam proses peradilan terhadap hak-hak warganegara secara

Konstitusional.

Konsekuensi ketidakpastian hukum di atas, Herlien Budiono19 mengatakan

bahwa, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Selanjutnya, Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu

dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti

pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal

tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam

kesewenangan hakim20

Berkaitan dengan asas kepastian hukum, undang-undang yang dibentuk oleh

lembaga Negara yang berwenang, sering dirubah-rubah sesuai dengan masa peiode

Pemerintah dan berakhirnya masa pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif.

Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut oleh Negara, dan apabila

19 I.H. Hijmans, 2006, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas

Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 208 20 A. Madjedi Hasan, 2009, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian

Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta: tanpa hlm.

ditelusuri dari segi moral politik, terdapat empat alasan utama negara diselenggarakan

berdasarkan hukum antara lain: 21

1) Hanya dengan berdasarkan hukum dapat tercapai kepastian hukum yang

merupakan kebutuhan masyarakat untuk dapat memperhitungkan tindakan

negara.

2) Hanya melalui penyelenggaraan negara berdasarkan hukum kesamaan nilai-

nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, serta hak-hak warga Negara

yang hakiki dapat diwujudkan.

3) Hukum yang dibuat lembaga legislatif merupakan bentuk legitimasi

demokratis bahwa penggunaan kekuasaan didasarkan pada persetujuan warga

negara.

4) Alasan utama negara hukum tersebut, dipandang sebagai tuntutan akal budi

sebagai penata kehidupan bermasyarakat yang membedakan manusia dengan

binatang. Hukum dibuat dan dijalankan secara rasional, bukan atas dasar

dorongan irasional atau istingtual.

Dalam doktrin ilmu hukum sebagaimana dikemukakan Fuller22, terdapat

delapan prinsip yang meliputi: (1) general; (2) made known or available to the affected

party (promulgation); (3) prospective, not retroactive; (4) clear and understandable; (5)

free from contradictions; they should not (6) require what is impossible; (7) be too

frequently changed; finally (8) there should be congruence between the law and official

action. Pendapat Fuller diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut23:

a) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti, bahwa tidak ada

tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang

bersifat arbiter;

b) Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan secara layak;

c) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;

d) Perumusan-perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia

harus dapat dimengerti oleh rakyat;

e) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;

21 Franz Magnis Suseno, 1991, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,

Gramedia, Jakarta, h. 295. 22 H.L.A Hart, 1983, Essays in Jurisprudence and Philosophy, Clarendon, Oxford, h. 347. 23 Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung. h. 78.

f) Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;

g) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;

h) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan

peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Keberlakuan usulan rancangan undang-undang yang dibentuk Pemerintah

melalui perijinan legislatif oleh Parlemen Nasional kepada Pemerintah, bertentangan

dengan syarat ke-7 yakni peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah.

Ketentuan Pasal 96 ayat (3) Konstitusi RDTL ini juga menjadi problematika yuridis

dimana suatu hukum yang baik dengan menghindari frekuensi perubahan aturan.

Perijinan legislatif sendiri juga tidak sesuai dengan sistem pemisahan kekuasaan

(separation of power). Pemisahan kekuasaan tidak menghendaki adanya koordinasi

antara lembaga penyelenggaan negara. Namun dalam konstitusi terdapat kalimat “saling

ketergantungan dan interpendensi” antar lembaga-lembaga Negara sebagaimana diatur

dalam Pasal 67 Konstitusi RDTL Tahun 2002.

Secara politik, keberlakuan suatu undang-undang yang tergantung dari

periode pemerintahan menimbulkan tendensi untuk saling menjatuhkan antara lembaga

Negara. Misalnya, dalam perjalanan pemerintahan, Parlemen Nasional tidak lagi

sependapat dengan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah atau menganggap bahwa

undang-undang yang di buat oleh Pemerintah menghalangi tujuan Parlemen Nasional

maka, Parlemen Nasional akan berupaya menggulingkan Pemerintah, melalui mosi tidak

percaya pada Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan programnya atau atas hal-hal

yang menyangkut kepentingan negara.

Berkaitan dengan keberlakuan undang-undang hanya 1 (satu) periode, dapat

menyebabkan ketidakstabilan dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Undang-

undang yang dibuat melalui perijinan legislatif menyangkut masalah perekonomian, dan

masalah tersebut mencakup sistem moneter; sistem perbankan dan keuangan, definisi

dasar-dasar kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan yang

berkesinambungan, aturan dan peraturan umum untuk penyiaran radio dan televisi dan

media massa lainnya.

Perubahan undang-undang yang bergantung pada periode pemerintahan akan

menimbulkan ketidakstabilan di bidang ekonomi, investor akan sangat menimbang-

nimbang untuk menanamkan modalnya di Negara RDTL. Kebijakan ekonomi yang

sangat bergantung pada kebijakan politik, di satu sisi dapat menguntungkan pelaku usaha

namun di sisi lain, dapat merugikan pelaku usaha jika Pemerintah tidak responsif terhadap

kepentingan dunia usaha. Kondisi ini, secara umum dapat merugikan Negara RDTL

sebagai negara yang baru membangun, undang-undang yang dibentuk melalui perijinan

legislatif juga mencakup definisi kejahatan, hukuman, upaya pengamanan dan masing-

masing persyaratannya, definisi prosedur hukum perdata dan hukum pidana, penataan

kehakiman dan kedudukan kehakiman, aturan dan peraturan umum untuk kepegawaian

negeri, kedudukan pegawai negeri dan tanggung jawab Negara, pengabdian militer atau

kewajiban warga negara, aturan dan peraturan umum bagi penuntutan resmi dan

penyitaan atas kepentingan umum serta cara dan bentuk intervensi, penyitaan,

nasionalisasi dan pengswastaan serta dasar-dasar umum untuk penataan pemerintahan

umum. Perubahan undang-undang ini tentu akan melanggar hak asasi yang seharusnya

dilindungi.

Bertitik tolak dari perijinan legislasi dari Parlemen Nasional kepada

Pemerintah dan disamping itu, Pemerintah juga secara eksklusif mempunyai kewenangan

untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan

pemerintahannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kewenangan

Pemerintah untuk membentuk undang-undang sebagai lembaga legislatif, dan disisi lain,

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, sebagai

lembaga eksekutif.

Logika sederhananya, bahwa kalau RUU itu berasal dan merupakan inisiatif

dari pihak eksekutif, maka sedikit banyak mewarnai kepentingan dari pihak eksekutif itu

sendiri, sementara eksekutif sebagai pihak pelaksana undang-undang bukan pembuat

undang-undang, sehingga kalau pihak pelaksana sudah masuk dan ikut campur ke ranah

membuat dan yang nantinya dia sendiri akan melaksanakan, bukankah ini menjadi sebuah

lelucon yang tak lucu, membuat sekaligus juga melaksanakan. Di samping logika di atas,

kalau berbicara masalah profesionalitas, bahwa yang dikatakan profesional secara singkat

dan sederhana adalah bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Dalam kaitannya dengan logika sederhana di atas, maka secara doktriner dapat

dijelaskan bahwa, kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang bertugas membuat

peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan lembaga

yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh

lembaga legislatif, namun menurut ketentuan Konstitusi RDTL Parlemen Nasional

memberikan ijin kepada Pemerintah untuk membentuk undang-undang tentang materi

muatan yang telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) bagian huruf

(c) tentang inisiatif undang-undang dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh

lembaga legislatif dan eksekutif, menimbulkan tumpang tindih kewenangan kepada

lembaga eksekutif. Apabila Pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk

undang-undang maka, fungsi utama dalam pelaksanaan undang-undang tidak efektif.

Artinya lembaga pelaksana (eksekutif) tidak boleh ikut campur tangan dalam proses

“membuat” undang-undang, meskipun ada kewenangan dalam membuat peraturan

perundang-undangan, namun harus dibatasi atau cukup membuat peraturan internal yang

mengatur tatacara kerjanya pemerintahan, demikian pula sebaliknya, lembaga legislatif

tidak boleh ikut campur dalam proses “melaksanakan”.

Dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan, Lord Acton telah

memperingatkan bahwa “power tends to corrupt; and absolute power tends to corrupt

absolutely” (semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula kecenderungan untuk

disalahgunakan),24 sehingga dalam konsep negara hukum, sumber untuk memperoleh dan

menggunakan kekuasaan serta batas-batasnya, harus secara jelas diatur dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24 Miriam Budiardjo, 1993, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, h. 53

Penggunaan kekuasaan Pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-

batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan.25

Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Kehendak

pembuat undang-undang (lawgiver) harus diwujudkan lewat peraturan-peraturan umum.

Pembuat undang-undang (legislator) tidak dapat menghukum ataupun memihak

individu-individu tertentu secara langsung, sehingga terhindar pula dari melakukan

kontrol personal secara langsung.

Pelaksanaan undang-undang (administrator) berurusan dengan individu

hanya sebatas aturan-aturan yang ditentukan. Berdasarkan pemikiran ini, pelaksana

undang-undang menghindari upaya penggunaan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan

pribadi, sebab untuk bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang,

harus ada orang lain dengan kewenangan terakhir untuk menentukan makna hukum, dan

dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang berbeda dengan metode administratif.

Pejabat ini adalah hakim (judge).26 Jika pelaksana hukum juga merangkap sebagai hakim,

maka mungkin saja makna aturan-aturan hukum yang wajib dilaksanakannya malah

“dipelintir” sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan-tujuan pribadinya. Selain itu, bisa

pula timbul kekacauan dalam metode administratif dan metode peradilan, sebab masing-

masing metode memiliki keutamaan sendiri dan tidak bisa diabaikan demi

penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan kesejahteraan

25 Roberto M., 2007, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Nusamedia,

Bandung, h. 234 26 Ibid. h. 235

rakyat sesuai dengan tujuan negara maka semestinya, Parlemen Nasional, cukup

mengawasi atau mengontrol atas pelaksanaan program Pemerintah sesuai dengan

kewenangannya. Selain itu, Pemerintah melaksanakan programnya sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, inilah yang dinamakan bekerja secara

profesional, yaitu bekerja menurut bidang masing-masing. Seorang wasit bekerjalah

sesuai dengan bidang perwasitan, demikian pula sebaliknya dengan pemain. Hal

demikian secara yuridis normatif, terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari

eksekutif memang ada proses pembahasan di tingkat legislative, namun perlu diingat

bahwa, kalau suatu rancangan undang-undang (RUU), konsepnya berasal dari eksekutif

maka ini artinya, Ide dasar dan philosofisnya maupun unsur “kepentingan” telah diwarnai

oleh eksekutif.

Apabila Pemerintah diberikan wewenang untuk membentuk undang-undang

maka logika sederhananya, bahwa bagaimana mungkin bisa obyektif manakala “pemain

sekaligus berposisi sebagai wasit”, baik itu dalam ranah “membuat” maupun dalam

tataran “melaksanakan.” Kekuasaan eksekutif cukup membentuk peraturan hanya sebatas

aturan pelaksana, seperti peraturan Pemerintah, keputusan Pemerintah, keputusan

Presiden (sistem pemerintahan presidensil) dan sebagainya. Sebagai aturan pelaksana

teknis dari sebuah undang-undang hasil “produksi” dari lembaga legislatif, yang memang

secara teknis pelaksanaan pihak eksekutif yang lebih tahu “medan” yang harus dihadapi.

Perlu juga diketahui bahwa, apabila Pemerintah yang merancang undang-undang, mulai

dari tingkat undang-undang dimana ide dasar dan philosofisnya sudah secara otomatis

melibatkan secara penuh pihak eksekutif yang walaupun ada pembahasan di tingkat

legislatif, dan setelah disahkan. Selanjutnya serahkan kepada Pemerintah untuk

menjalankan (melaksanakan) artinya, konsep dasar dari Pemerintah setelah itu, kembali

kepada kekuasaan Pemerintah (eksekutif) untuk membuat aturan pelaksana seperti

peraturan Pemerintah, dan sebagainya, lalu dimana letak kekuasaan legislatif yang telah

disepakati untuk mengembangkan fungsinya sebagai legislator.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka, dalam penelitian penulisan Disertasi

ini, hanya fokus pada kewenangan lembaga Negara dalam pembentukan undang-undang

yang dibatasi pada kewenangan lembaga legislatif dan kewenangan lembaga eksekutif

dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi RDTL. Formulasi judul

penelitian sebagai berikut: “Kewenangan Lembaga Negara Dalam Pembentukan

Undang-Undang Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi

permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1) Landasan filosofis kewenangan lembaga Negara dalam pembentukan undang-

undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste

2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antara Parlemen Nasional

dan Pemerintah.

3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik

Demokratik Timor-Leste

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Melakukan pengkajian terhadap landasan filosofis kewenangan lembaga

negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik

Demokratik Timor-Leste.

2) Melakukan pengkajian terhadap pembagian kewenangan materi muatan

undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah

3) Melakukan pengkajian terhadap keberlakuan usulan rancangan undang-

undang dari Pemerintah mengenai perijinan legislatif.

1.4. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan-tujuan yang

hendak dicapai, oleh karena itu, dalam penulisan ini dapat dikemukakan tujuan umum

dan tujuan khusus sebagaimana uraian di bawah.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara holistik dan kritis

terhadap dasar pemikiran filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis terhadap kewenangan

lembaga Negara dalam pembuatan undang-undang baik lembaga legislatif maupun

lembaga eksekutif, serta menganalisis keberlakuan usulan undang-undang dari Parlemen

Nasional dan Pemerintah.

Tujuan dasar dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi

pelaksanaan fungsi legislasi oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah Republik

Demokratik Timor-Leste, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan fungsi legislasi serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan

untuk mencari solusinya. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Secara

teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara khususnya hukum

Pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi legislasi Pemerintah dan secara praktis

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada Parlemen Nasional

dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi legislasi Negara Republik

Demokratik Timor-Leste.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, ada tujuan

khusus sebagai berikut:

a) Melakukan analisis terhadap landasan filosofis kewenangan lembaga negara

dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi negara Republik

Demokratik Timor-Leste.

b) Melakukan analisis terhadap hakikat pembagian kewenangan materi muatan

undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah berdasarkan Konstitusi

negara Republik Demokratik Timor-Leste

c) Melakukan analisis terhadap pentingnya ketentuan yuridis keberlakuan undang-

undang yang dibentuk oleh lembaga eksekutif berdasarkan konstitusi serta dalam

penyelenggarakan Pemerintahan Negara Republik Demokratik Timor-Leste.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah tentu bermanfaat bagi setiap instutisi akademik,

Pemerintah, peneliti maupun individu yang membutuhkannya. Oleh karena itu, dalam

penulisan ini manfaat yang dicapai dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat

praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada Teori Hukum Tata Negara

dan Hukum Administrasi Negara, di samping itu, memberikan pemikiran dan

pengetahuan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Negara

RDTL. Oleh karena itu, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum tata

negara dan Hukum Adminstrasi negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran ilmu pengetahuan pada umumnya dan khusunya Hukum Tata Negara dan

Hukum Administrasi Negara, dan penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan

masalah-masalah yang sering dihadapi oleh lembaga Negara, terutama kewenangan

lembaga Negara dalam pembentukan undang-undang pada umumnya dan khususnya

Negara Republik Demkratik Timor-Leste.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Disertasi ini merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian yang

diartikan sebagai pengetahuan yang rasional, hasil berpikir kritis secara sistematis, teratur

dengan mengunakan metode-metode tertentu, melalui penalaran (Induktif atau Deduktif)

upaya untuk menguak misteri-misteri di seputar kehidupan duniawi sebagaimana adanya

demi pemecahan berbagai masalah kemanusian atau demi pembangunan ilmu itu sendiri.

Sebagai suatu ilmu, penelitian hukum menuntut sifat-sifat keilmiahan. Bernard Arief

Sidharta,27 memperjelas istilah ilmu menunjuk pada kegiatan intelektual yang memiliki

struktur dan unsur-unsur yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

a) Pra anggapan yang berfungsi sebagai titik tolak dan asas yang membimbing;

b) Bangunan sistimatis yang mencakup metode, substansi (perangkat

pengertian/konsep dan perangkat teori);

c) Keberlakukan intersubyektif; dan

d) Tanggung jawab etis.

Terkait dengan tanggungjawab etis suatu karya ilmiah sebagaimana

disebutkan oleh Bernard Arief Sidharta di atas, seorang peneliti wajib untuk memberikan

pertanggungjawaban ilmiah terhadap hasil karyanya, salah satunya dengan menjamin

keaslian (orisinalitas) dari penelitian yang dilakukan. Terkait dengan orisinalitas,

penelitian ini pada dasarnya terfokus pada kajian mengenai wewenang lembaga negara

dalam pembentukan undang-undang. Pada umumnya kajian terhadap wewenang lembaga

negara dalam pembentukan undang-undang bukan merupakan sesuatu hal yang baru

sama sekali namun fokus kajian terhadap wewenang lembaga Negara dalam

27 I Nyoman Suyatna, 2011, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pembentukan

Peraturan Daerah, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 26

pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi RDTL, dalam penelitian ini akan

menunjukan keaslian dari penelitian ini sendiri.

Beberapa penelitian dan penulisan tentang wewenang lembaga Negara dalam

pembentukan undang-undang dapat ditemukan sebagai berikut:

1) Anis Ibrahim, Judul Disertasi28 “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi:

Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Poses Pembentukan Peraturan

Daerah di Jawa Timur, pada Program doktor ilmu hukum Universitas

diponegoro Semarang, yang dipertahankan pada tanggal 6 Maret 2008, dalam

Disertasinya tersebut mengkaji 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah

interaksi politik Berlangsung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah

(legislasi Perda) di Jawa Timur, ditinjau dari perspektif demokrasi? dan (2)

Bagaimanakah konsep ideal proses pembentukan Peraturan Daerah (legislasi

Perda) dalam perspektif demokrasi ke depan?

2) I Nyoman Suyatna,29 Judul Disertasinya: “Asas-asas Umum Pemerintahan

yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah” pada Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Brawijaya Malang 2011. Permasalahan yang dikaji ada 3

(tiga) masalah yaitu: (1) Mengapa Asas-asas umum pemerintahan yang baik

harus dijadikan landasan dalam pembentukan Perda? (2) Bagaimanakah

bentuk penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam

28 Anis Ibrahim, 2008, Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan

Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur, Disertasi, Program Doktor Ilmu

Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, h.54 29 I Nyoman Suyatna, Op. Cit, h. 550-551.

pembentukan perda? Ketiga (3) Bagaimanakah konsep pengaturan asas-asas

umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan perda?

3) Yuliandri, dengan judul Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Berkelanjutan. Dalam disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum

(perundang-undangan), pada Program Studi Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2007, Yuliandri merumuskan

masalahnya sebagai berikut:

a) Mengapa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak menghasilka

n undang-undang yang berkualitas sesuai dengan tujuan pembentuka

nnya?

b) Apakah azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik dalam pembuatan undang-undang?

c) Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar pembentukan undang-

undang memiliki kharakteristik berkelanjutan?

4) Febrian, dengan judul Disertasinya, “Hirarki Aturan Hukum di Indonesia”

pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2004.

Febrian merumuskan masalahnya sebagai berikut:

a) Apakah bentuk dari aturan Hukum?

b) Siapakah yang memiliki wewenang membentuk aturan Hukum?

c) Bagaimanakah pengujian aturan (Norma) Hukumnya?

5. Tesis Soimin, yang berjudul Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia, pada program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah

Malang, Tahun 2009, yang kemudian dibukukan dan mengkaji lembaga

Negara yang berwenang merumuskan kebijakan dalam penyunan naskah

peraturan perundang-undangan, baik lembaga Negara yang berada pada

pemerintah pusat maupun yang berada di Pemerintah daerah. Kemudian

analisa pembahasan mengetengahkan kajian politik hukum berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Mencermati berbagai hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

judul disertasi kewenangan lembaga pembentukan undang-undang yang penulis susun

memiliki karakteristik (keaslian penelitian) tersendiri. Oleh karena itu, justifikasi

orisinalitas penelitian merupakan bentuk etika keilmuan penulis untuk menjunjung

kejujuran akademis dalam penulisan karya ilmiah dengan tidak melakukan plagiarism

terhadap karya orang lain dengan cara mencantumkan setiap kutipan atau pemikiran yang

penulis tuangkan kembali dalam bahasa penulis sendiri dengan mencantumkan sumber

kutipan di catatan kaki. Lengkapnya, judul disertasi penelitian yang penulis lakukan yaitu

“Kewenangan Lembaga Negara Dalam Pembentukan Undang-undang Berdasarkan

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste”

Focus kajian penelitian ini, kewenangan lembaga negara dalam pembentukan

undang-undang dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dikaitkan dengan

kewenangan pembentukan undang-undang. Berdasarkan perbandingan dengan ke lima

penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesamaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini.

1.7 Kerangka berfikir

Kewenangan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk

melakukan sesuatu berdasarkan hak yang diperolehnya. Dalam literatur ilmu politik,

ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan,

dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain

yang diperintah” (the rule and the ruled).30

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van

Maarseven disebut sebagai “blote match,” 31 sedangkan kekuasaan yang berkaitan

dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni

wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-

kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh

Negara. Lembaga kedaulatan Negara Republik Demokratik Timor-Leste, terdiri atas:

Presidente da Repúblika (Presiden Republik), Parlamento Nasional (Parlemen

Nasional); Governo (Pemerintah); dan Tribunal (Pengadilan).

Negara Republik Demokratik Timor Leste, merupakan negara hukum yang

30 Miriam Budiardjo,1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 35-36 31 Suwoto Mulyosudarmo, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,

Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga,

Surabaya, h. 30

demokratis. Sistem pemerintahan semi Presidensial dan lembaga kedaulatan Negara

dalam pelaksanaan fungsinya harus mengikuti asas pemisahan kekuasaan. Dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan, Parlemen Nasional selaku lembaga legislatif

memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dan selain itu,

Parlemen Nasional mengijinkan Pemerintah untuk membentuk undang-undang,

terhadap materi muatan undang-undang ditentukan pada Pasal 96 ayat (1) Huruf (a)

sampai (l) Konstitusi RDTL. Selain perijinan Legislasi dari Parlemen Nasional,

pemerintah juga secara eksklusif mempunyai wewenang untuk membentuk undang-

undang atas urusan penataan tata cara kerjanya sendiri, sebagaimana diuraikan pada

Pasal 115 ayat (3) di atas. Adapun kerangka pemikiran disertasi ini dapat dilihat dalam

bagan berikut:

Bagan 1

Kerangka Berpikir

P. Filososfis:

Ketidakjelasan pembagian

kewenangan pembentukan UU

yg akan menimbulkan tendensi

untuk saling menjatuhkan

antara Lembaga Negara.

.

Teori Sistem

pemerintahan,

Konsep

negara hukum

Hasil penelitian 1) Kewenangan

lembaga

pembentuk

undang-undang

2) Masa

pemberlakuan

UU perijinan

legislasi

Parlemen kepada

Pemerintah

Metode

Penelitian

Landasan

Teoritis

Rumusan

Masalah

L. Belakang

Masalah

Penelitian

Hukum

Normatif yg

menjustifikasi

terhadap

norma, kabur

dan norma

kosong

Pembagian

kewenangan materi

muatan UU antara

Parlemen Nasional

dan Pemerintah

Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier

Keberlakuan UU yg

diusulkan

Pemerintah dgn

sendirinya berakhir

bersamaan

berakhirnya masa

pemerintah

Kesimpulan

Dalam penelititan

dan penulisan

disertasi ini,

disimpulkan

terhadap kedua

masalah yang

dirumuskan pada

latar belakang

masalah.

Pendekatan

perundang-

undangan,

Pendekatan

komparatif,

Pendekatan

konseptual

KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

BERDASARKAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK DEMOKRASI TIMOR LESTE

Teori Trias

politica,

Teori

kewenangan,

Teori

Perundang-

undangan

P. Yuridis

a)Kekaburan norma Psl. 69, Psl.

96, Psl. 97 dan Psl. 115 ayat (3)

b)Kekosongan norma; belum

adanya hierarki peraturan Per-

UU-an

P. sosiologis:

Keberlakuan UU yg bergantung dari

masa jabatan, politis bertentangan

dengan asas-asas pembentukan

peraturan per-uu-an yang baik yg

berdampak thdp asas kepastian dan

kemanfaatan hukum dalam

masyarakat

Saran

Menyarankan

kepada pihak-

pihak yang

berkepentingan

terhadap kedua

masalah yang

dikemukakan

dalam penelitian

penulisan

disertasi ini.

Landasan filosofis

kewenangan

lembaga negara

dalam pembentukan

undang-undang

1.8 Metodelogi Penelitian

Bagian ini, menguraikan metode penelitian yang digunakan, untuk

menganalisis terhadap “kewenangan lembaga negara dalam membentuk undang-undang,

berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste”.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan

kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara

atau menuju suatu jalan. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang teliti,

penyelidikan.32 Jadi metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan

termasuk keabsahannya.33 Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses

pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat

kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif

maupun non interaktif.34

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu

cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan

32 Subarso & Ana Retnoningsih, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi lux, widya Karya-

Semarang, h.546 33 Rosady Ruslan, 2003, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Jakarta: Rajawali

Pers, h. 24 34 Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Rosda Karya, h. 5

dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi Sugiyono,35

menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data

yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan,

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dari berbagai upaya mencari kebenaran tersebut, hanya penelitian yang

dilakukan secara sistimatis, menggunakan metode, dan memegang konsistensi keilmuan

yang tinggi. Penelitian sebagai upaya mencari kebenaran adalah suatu kegiatan ilmiah

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui proses.36 Sebagai sebuah

karya ilmiah, penelitian ini juga didasarkan atas metode yang digunakan sebagaimana

uraian di bawah ini.

1.8.1 Jenis penelitian

Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

yang berusaha menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya.37 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad, menyatakan bahwa penelitian

hukum normatif, adalah penelitain hukum yang menguji hukum tertulis, dari berbagai

aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup

dan materi. Konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan

35 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

Alfabeta: Bandung, h. 6 36 Abdulkadir Muhamad., Loc.Cit. 37 Jhony Ibrahim, 2005, Metode & Ilmu penelitian hukum Normatif, Bayu Media, Cet. 1, h. 57

mengikatnya suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan38. Atas dasar

pendapat tersebut di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif yaitu untuk memperoleh kejelasan secara normatif atas

permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh terkait dengan kewenangan

lembaga Negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi RDTL

Tahun 2002.

Penelitian untuk penulisan Disertasi ini, focus kajiannya terhadap

permasalahan dari adanya norma kabur antara Pasal 69 Konstitusi RDTL Tahun 2002,

Asas pemisahan kekuasaan, dan Pasal 97 Konstitusi RDTL Tahun 2002, tentang inisiatif

undang-undang. Selanjutnya, Pasal 96 tentang perijinan legislatif oleh Parlemen Nasional

kepada Pemerintah dan materi muatan perijinan legislatif kepada Pemerintah

sebagaimana diatur pada Pasal 96 ayat (1) Huruf (a) sampai (l) sebagai berikut:

a) Definisi kejahatan, hukuman, upaya pengamanan dan masing-masing

persyaratannya;

b) Definisi prosedur hukum perdata dan hukum pidana;

c) Penataan kehakiman dan kedudukan kehakiman;

d) Aturan dan peraturan umum untuk kepegawaian negeri, kedudukan pegawai

negeri dan tanggung jawab Negara;

e) Dasar-dasar umum untuk penataan pemerintahan umum;

f) Sistem moneter;

g) Sistem perbankan dan keuangan;

h) Definisi dasar-dasar kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan

pembangunan yang berkesinambungan;

i) Aturan dan peraturan umum untuk penyiaran radio dan televisi dan media

massa lainnya;

j) Pengabdian militer atau kewajiban warga negara;

38 Abdulkadir Muhamad, Op.Cit. h.101-102

k) Aturan dan peraturan umum bagi penuntutan resmi dan penyitaan atas

kepentingan umum;

l) Cara dan bentuk intervensi, penyitaan, nasionalisasi dan pengswastaan sarana

penghasilan dan tanah atas alasan kepentingan umum, serta persyaratan untuk

penetapan ganti rugi berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Menurut Pasal 96 ayat (3) menyatakan bahwa, undang-undang mengenai

perijinan legislatif tidak dapat digunakan lebih dari satu kali dan tidak berlaku lagi ketika

Pemerintah diberhentikan, dengan berakhirnya masa legislatif atau dengan pembubaran

Parlemen Nasional, selanjutnya Pasal 115 tentang wewenang Pemerintah dalam

ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa, “Pemerintah mempunyai wewenang legislasi

eksklusif atas urusan yang menyangkut penataan dan tata cara kerjanya sendiri, serta atas

penyelenggaraan pemerintahannya, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 69

Konstitusi RDTL, asas pemisahan kekuasaan dan Pasal 97 Konstitusi RDTL Tahun 2002

tentang inisiatif undang-undang dari Pemerintah masih menimbulkan kekaburan norma,

oleh karena itu, perlunya penjelasan secara jelas tentang kewenangan lembaga Negara

dalam pembentukan undang-undang, agar tidak terjadinya multi tafsir dan atau

interprestasi terhadap kewenangan Parlemen Nasional dan Pemerintah dalam

pembentukan undang-undang.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Jhony Ibrahim menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat

digunakan beberapa model pendekatan yaitu39: Pendekatan peraturan perundang-

39 Jhony Ibrahim, Op. Cit, h. 246

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) pendekatan

perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach),

pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendakatan konseptual (conceptual

approach). Oleh karenanya dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan

adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

sedang dilakukan. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

undang ini, akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara undang-undang dan

regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan

isu hukum yang dihadapi. Bagi penelititan untuk kegiatan akademis, penulis perlu

mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang,40 sehingga

dalam penelitian untuk penulisan Disertasi ini, diacu juga pemikiran-pemikiran

ataupun pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkait dengan norma-norma

hukum, yang dipersoalkan dalam penelitian ini yakni, Pasal 67 Konstitusi RDTL

Tahun 2002 tentang lembaga Negara, Pasal 69 Konstitusi RDTL Tahun 2002 asas

pemisahan kekuasaan, Pasal 95 Konstitusi RDTL Tahun 2002, kewenangan

lembaga legislatif dan Pasal 97 K-RDTL Tahun 2002 tentang inisiatif undang-

40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif, Edisi Pertama, Cetakan ke 2, Kencana

Prenada Media Group, Surabaya.h, 93

undang, dan Pasal 115 K-RDTL Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah,

serta Undang-Undang RDTL Nomor 17 Tahun 2005 tentang perijinan legislasi

Parlemen Nasional kepada Pemerintah untuk membentuk undang-undang

mengenai materi muatannya, hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,

UU-RDTL Nomor 13 Tahun 2008 tentang perijinan legislasi kepada Pemerintah

untuk membentuk undang-undang mengenai materi muatannya yaitu Codigo

Penal Timor-Leste (Hukum Pidana Timor-Leste). Selanjutnya, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2012 tentang perijinan legislatif kepada Pemerintah untuk

membentuk undang-undang tentang lingkungan hidup, Undang-Undang RDTL

Nomor 6 Tahun 2013 menyatakan bahwa Autorização legislativa em matéria de

execução de penas e medidas privativas e não privativas da liberdade A presente

lei de autorização legislativa resulta da exigência de consagração de um regime

de execução de penas e medidas aplicadas em virtude de uma decisão penal, ao

abrigo do disposto no Código Penal e no Código de Processo Penal (Otorisasi

legislatif untuk pelaksanaan hukuman dan penahanan dan non-penahanan.

undang-undang otorisasi legislatif ini mengikuti persyaratan konsekrasi rezim dan

langkah-langkah hukuman yang diterapkan sesuai dengan keputusan pidana di

bawah ketentuan hukum pidana dan Hukum Acara Pidana), serta peraturan

pemerintah Konstitusional ke VI dan peraturan Tata Tertib Parlemen Nasional.

b) Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan yanag telah mempunyai kekuatan yang tetap.

c) Pendekatan perbandingan (Comparative approach) dilakukan dengan

mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, bahwa

perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukumdengan

uraian: 41

Comparative law is becoming increasingly important , partially due to the

globalisation of society and the ever – increasing process europeanisation

Comparative law can involve an attempt to find new ideas for solving exixting

legal problems in ones own jurisdition (or another jurisdiction that has been

researched). Another aim of comparative law can be the harmonisation or

unification of the law (pendekatan Perbandingan hukum menjadi semakin

penting, sebagian karena globalisasi masyarakat dan pernah-meningkatkan

proses penelitian. Perbandingan hukum dapat melibatkan upaya untuk

menemukan ide-ide baru untuk memecahkan masalah hukum yang ada di

wilayah hukum itu sendiri (atau yurisdiksi lain yang telah diteliti).

Tujuan lain dari perbandingan hukum dapat menjadi harmonisasi atau

unifikasi hukum).42 Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan untuk

memperoleh informasi mengenai fungsi pembentukan undang-undang (legislasi)

dalam Sistem Pemerintahan yang terdiri atas: Fungsi legislasi dalam Sistem

Pemerintahan Parlementer, fungsi legislasi dalam Sistem Pemerintahan

Presidensiil, dan fungsi legislasi dalam Sistem Pemerintahan semi-Presidensiil

41 Ibid. h.172 42 Ibid.

(campuran) untuk membandingkan fungsi legislasi dalam sistem Pemerintahan

negara Timor-Leste.

d) Pendekatan historis (historical approach) dilakukan dengan menelaah latar

belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang

dihadapai. Telaah demikian diperlukan oleh Penulis untuk mengunkapkan

filofofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

e) Pendekatan filsafat (philosophical approach) dalam penelitian ini, digunakan

untuk menjustifikasi dan melakukan evaluasi terhadap hakekat, fungsi serta

tujuan dari pembagian kewenangan pembentukan undang-undang antara

Parlemen Nasional dan Pemerintah berdasarkan Konstitusi Timor-Leste, dan

menganalisis terhadap problematik yuridis normatif keberlakuan undang-undang

yang di bentuk oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah berdasarkan Konstitusi

RDTL. Penyelenggaraan pemerintahan Negara secara legitimasi kewenangan

lembaga Negara untuk melaksanakan fungsi kewenangannya harus di dasarkan

pada peraturan perundang-undangan guna terciptanya keadilan, kepastian hukum

dan kemanfaatan hukum, sebagaimana pada tujuan Negara, tentu harus

diformulasikan melalui suatu aturan atau peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh pejabat atau lembaga Negara yang berwenang.

f) Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam

ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

yang dihadapi.43

1.9 Sumber Bahan Hukum

Pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-undang sering disebut

sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini, hukum hanya dipahami sebagai norma

umum, mengabaikan norma individual yang bagaimanapun juga merupakan bagian dari

hukum seperti yang lainnya. Dalam penelitian hukum normatif selalu digunakan sumber

bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (primary source or authorities)

seperti undang-undang, keputusan pengadilan dan bahan hukum sekunder (secondary

sources or authorities) misalnya buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan barbagai

panelitian pembentukan hukum (law reform organization) dan lain-lain44. Selanjutnya

menurut Morris L. Cohen:45 bahwa “sumber bahan hukum primer akan terdiri dari:

1) Berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan

2) sumber bahan hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan di

bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya

3) Pandangan-pandangan dari para pakar hukum”.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, sumber

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

43 Ibid. h. 95 44 C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian hokum di Indonesia pada akhir abad ke 20, Alumni

Bandung, h.141 45 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 1968, Legal Reserach in A Nutshell, West Publishing

Company, St. Paul Minnesota, h. 1-3.

1.9.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang–undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni:

Konstitusi RDTL, Undang-Undang RDTL Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perijinan

Legislasi Dari Parlemen Nasional Kepada Pemerintah untuk membentuk undang-undang

Mengenai Materi Muatannya, Codigo Penal (Hukum Pidana) dan Codigo Prosesu Penal

(Hukum Acara Pidana) dan UU RDTL Nomor 5 Tahun 2011 tentang Usulan Rancangan

Undang-Undang Dari Pemerintah, Undang-Undang RDTL Nomor 17 Tahun 2005

tentang Perijinan Legislasi Parlemen Kepada Pemerintah Mengenai Materi Muatan

Codigo Civil (Hukum Perdata) dan Codigo Prosesu Civil (Hukum Acara Perdata),

Undang-Undang RDTL Nomor 6 Tahun 2015 tentang pemerintahan Konstitusional yang

ke VI.

1.9.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur, majalah, maupun

informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian

ini. Data sekunder ini terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya

ilmiah, journal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk

artikel-artikel yang didapatkan lewat penelusuran internet.

1.9.3 Bahan Hukum Terser

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas

bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum

primer maupun sekunder. Pengumpulan atau inventarisasi bahan hukum ini terlebih

dahulu dengan mengklarifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang

dibahas, yaitu bahan hukum mengenai kewenangan lembaga Negara dan hukum tata

Pemerintahan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut

kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang

utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder

yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-

teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan

hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini46.

1.9.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan hasil atas permasalahan yang diteliti maka, bahan-bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan-bahan

hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis “deskripsi, interpretasi,

46 Ibid. h. 35.

evaluasi, argumentasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi adalah suatu kondisi atau posisi

dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

Dalam penelitian untuk penulisan Disertasi ini, diuraikan permasalahan dari

ketidakcermatan pembentukan undang-undang yang dampak pada ketidakpastian hukum,

dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat. Penggunaan interpretasi, pada penelitian ini,

guna mencari kaidah hukum di balik suatu aturan melalui upaya penafsiran dengan

mengedepankan pendekatan hermeneutika. Teknik evaluasi yang merupakan penilaian

tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh

peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan,

baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan sekunder. Teknik digunakan

sebagai upaya untuk membatasi pemikiran Penulis tentang tema penelitian ini, agar tidak

meluas dikarenakan banyaknya pandangan para sarjana. Disamping itu teknik evaluasi

digunakan untuk menentukan posisi Penulis terhadap beberapa pandangan sarjana yang

diuraikan.

Menurut Van Hoecke yang dikutip Arief Sidharta, teknik evaluasi terbagi

dalam 3 tingkatan, yakni:47

a) Tataran teknis yaitu kegiatan yang semata-mata menghimpun dan menata

materi aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum

b) Tataran teleologis yang berupa sistematisasi berdasarkan substansi atau isi

hukum

c) Tataran sistematisasi eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka

mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang.

47 Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang

fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional

Indonsesia, CV Mandar Maju, Bandung h. 151

Upaya sistematisasi digunakan dalam penyusunan penelitian ini, agar lebih

memudahkan pengkajian terhadap berbagai permasalahan hukum yang menjadi

pembahasan.

1.10 Sistematika Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan desain penelitian

sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini disajikan dalam sistimatika yang

terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I Berupa bab pendahuluan terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat

penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian; BAB II

Membahas tentang landasan teoritis. Dalam bab ini, menguraikan beberapa teori, konsep,

dan asas-asas yang berhubungan dengan permasalahan di atas baik secara umum maupun

secara khusus tentang kewenangan lembaga Negara dalam pembentukan undang-undang;

BAB III Berupa pembahasan terhadap 2 (dua) masalah yaitu, pertama, landasan filosofis

pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang

berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste; dan yang kedua, pembagian

kewenangan materi muatan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah;

BAB IV Berupa pembahasan masalah ke 3, menguraikan tentang keberlakuan usulan

undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste; dan yang

terakhir adalah Bab V Penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.