1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sejarah media massa televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 ketika pertama kali Televisi Republik Indonesia (TVRI) mengudara yang menyiarkan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta serta dilanjutkan dengan liputan Asian Games IV. Pada awal pendiriannya, TVRI adalah berbentuk yayasan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI. Pada tahun 1974, TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan setingkat Direktorat, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Sebagai alat komunikasi Pemerintah saat itu, tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan Pemerintah kepada rakyat Indonesia dan pada saat yang bersamaan menciptakan lalu lintas komunikasi 2 (dua) arah dari rakyat untuk Pemerintah selama tidak mendiskreditkan program-program dan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada dasarnya, tujan kebijakan Pemerintah dan program-programnya adalah untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang modern dengan masyarakat yang aman, adil, tertin, dan sejahtera, yang bertujuan agar setiap warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan lahiriah dan mental spiritual. Kebijaksanaan Pemerintah beserta program-programnya harus dapat diterjemahkan melalui siaran di studio-studio TVRI saat itu yang berkedudukan di ibukota maupun daerah-daerah. Pada era reformasi, status TVRI berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan. Pada bulan Oktober 1961, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, pembinaan Perjan TVRI berada di bawah Kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan untuk urusan Keuangan. Kemudian pada tahun 2002, dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2002, status TVRI diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) TVRI di

2

bawah pengawasan Departemen Keuangan dan Kantor Menteri Negara BUMN. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara. Semangat yang mendasari lahirnya TVRI sebagai LPP adalah untuk melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, independen, dan tidak komersial. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1.3 PERMASALAHAN Untuk mendukung statusnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI saat ini menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya adalah: a. Kelembagaan Di dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak dikenal bentuk LPP sebagai badan hukum sehigga TVRI mengalami kesulitan dalam dukungan pendanaan dari Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

b. Pendanaan Kekayaan dan pendanaan TVRI berasal dari kekayaan negara yang

tidak dipisahkan dan dikelola sendiri untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber pendanaan terbesar berasal dari APBN yang dianggarkan melalui pos anggaran 69 atau belanja lain-lain, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Sumber Daya Manusia Saat ini kegiatan operasional TVRI mayoritas masih didukung oleh

PNS dimana sebagian besar akan memasuki masa pensiun. Pembinaan personil PNS di TVRI juga tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan TVRI tidak memiliki kewenangan pembinaan PNS, karena

3

sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian bahwa rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian merupakan kewenangan Kementerian teknis.

d. Teknis Kondisi pemancar TVRI saat ini dari 376 satuan transmisi yang

tersebar di seluruh Indonesia, tidak semuanya dapat berfungsi dengan baik, dimana 118 pemancar dalam keadaan tidak dapat beroperasi, 97 pemancar dapat beroperasi tetapi dengan daya dibawah 50%, dan 161 pemancar yang beroperasi dengan daya di atas 50%. Selain kondisi pemancar, sarana dan prasarana seperti gedung dan studio beserta perangkatnya juga sudah dimakan usia.

e. Program Siaran TVRI memang diwajibkan menyajikan program siaran yang

berwawasan kebangsaan, informasi yang bersifat netral dan tidak bombastis, serta hiburan yang sehat bagi masyarakat, namun permasalahannya adalah pengemasan program siaran yang tidak/kurang menarik, kecepatan penyajian, dan minim kreativitas sehingga program siaan LPP TVRI banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena mereka beralih pada siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta.

1.3 TUJUAN Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan masukan-masukan berupa solusi pada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh TVRI sehingga TVRI dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang profesional dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat Indonesia.

4

BAB II TVRI SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PENYIARAN NASIONAL

2.1 SISTEM PENYIARAN NASIONAL Sistem penyiaran nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kemajemukan masyarakat Indonesia maka perlu dikedepankan nilai-nilai luhur bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan asas Bhinneka Tunggal Ika, sehigga tercipta integrasi nasional yang makin kuat, tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Dalam hal ini, LPP yang bersifat nasional dengan dukungan stasiun-stasiun regional dan lokal menyelenggarakan penyiaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia penyiaran Indonesia juga berkembang seiiring dengan perkembangan teknologi serta dinamika di dalam masyarakat. Peran LPP sangat penting dan strategus untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat. Sebagai LPP, TVRI membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (rights to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (rights to express) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri penyiaran semata. TVRI diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya dan hiburan. TVRI harus memiliki prinsip: a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (general geographical availability);

5

b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI juga berperan untuk mendukung arah-arah penyiaran, yaitu: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati

diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan kesatuan bangsa; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif

masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional. Dengan menjaga arah-arah penyiaran tersebut di atas, diharapkan TVRI dapat mengambil peran sebagai berikut: a. penyiaran memiliki peran “nation and characted building”, sumber

informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional serta sarana untuk saling menghubungkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda atau terpencil.

b. penyiaran menjadi cara yang sangat penting dalam ekspresi budaya dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan serta memelihara keanekaragaman budaya dalam masyarakat.

c. penyiaran diadakan untuk memperkuat kesadaran bermasyarakat dan bernegara, mengembangkan terwujudnya demokrasi yang bertanggung jawab, berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, serta menggambarkan pandangan-pandangan dalam masyarakat yang berbeda dengan cara yang berimbang.

d. penyiaran dimaksudkan untuk mewakili nilai-nilai masyarakat Indonesia tentang kesopanan dan selera yang luhur.

6

e. penyiaran memberikan perhatian yang penting bagi pendidikan nasional dengan cara-cara yang inovatif dan dalam bentuk-bentuk yang menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat.

f. penyiaran perlu menunjukkan sikap dan kinerja yang responsif, efisien dan mampu bersaing.

2.2 PROFESIONALITAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK Untuk mendukung sebuah LPP yang profesional, aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah: a. Pendanaan Permasalahan sumber dana untuk pembiayaan kegiatan operasional dan investasi adalah faktor terpenting dalam menuju profesionalisme sebuah organisasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sumber dana yang sah untuk LPP adalah berasal dari: • iuran penyiaran • APBN atau APBD • sumbangan masyarakat • siaran iklan • usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran Saat ini, mayoritas pendanaan TVRI berasal dari APBN. Pada tahun 2010, TVRI menerima Rp. 550 milyar dari APBN dan Rp. 206 milyar yang berasal dari non-APBN. Penerimaan dari Negara masih lebih besar jika dibandingkan dari penerimaan non-APBN. Hal ini tidak sebanding dengan BBC yang menerima 100% sumber dana dari masyarakat melalui license fee dan NHK yang penerimaan iuran dari masyarakatnya mencapai Rp. 60 trilyun dalam 1 (satu) tahun. Kekurangan dana operasional dan investasi menjadi alasan utama bagi tidak baiknya kinerja TVRI saat ini. Ini tentunya sangat ironis, karena TVRI adalah pelopor media televisi di Indonesia dengan segudang pengalaman. TVRI adalah bagai “Universitas Pertelevisian” paling unggul di Indonesia, karena begitu stasiun-stasiun TV swasta bermunculan, TVRI menjadi tempat berguru, dan tak pelak juga banyak pegawai TVRI yang kemudian loncat ke stasiun TV swasta. Hal ini juga menjadi penyebab menurunnya kinerja TVRI, karena banyak pegawai yang pindah adalah pegawai-pegawai yang memiliki kinerja yang baik dengan alasan kesejahteraan yang lebih baik. Karena perannya yang begitu penting dan strategis, Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk

7

menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk dalam mencari kepastian pendanaan bagi LPP. Pemasukan dari iuran masyarakat, sebenarnya memiliki potensi yang baik untuk meningkatkan pendanaan TVRI. TVRI sebelumnya bukan tanpa usaha dalam hal ini, yaitu penarikan iuran melalui PT. Pos dan Giro yang kemudian dialihkan kepada PT. Mekatama Raya. Tetapi pada akhirnya persoalan iuran masyarakat ini menjadi runyam karena persoalan ketidaktranparannya pengurusan iuran tersebut. Belajar dari apa yang dilakukan oleh BBC dan NHK, iuran dari masyarakat merupakan sumber dana yang dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Di Indonesia saat ini ada sekitar 40 juta penduduk yang memiliki pesawat televisi, dan ini merupakan angka yang cukup besar jika dapat dimanfaatkan secara maksimal, meskipun tidak 100% dari seluruh jumlah rumah tangga yang memiliki pesawat televisi membayar iuran. Permasalahannya adalah program siaran TVRI saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak menarik, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki keharusan untuk membayar iuran. Jadi, apabila bermaksud untuk menarik iuran masyarakat, yang pertama kali perlu untuk dibenahi adalah kualitas, kreatifitas dan variasi program siaran. Namun kebijakan iuran masyarakat ini juga memiliki resiko resistensi dari masyarakat sebagaimana mereka dulu menolak pegawai dari perusahaan penarik iuran televisi pada tahun 1990-an. Maka, sumber dana yang paling relevan adalah dari APBN atau APBD. Memang ada sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan adalah pemasukan dari siaran iklan. Tetapi siaran iklan untuk TVRI dibatasi, karena sifat LPP yang tidak komersial, itupun hanya berupa iklan layanan masyarakat. Disinilah letak peran Pemerintah, karena Pemerintah sudah menetapkan TVRI harus bersifat tidak komersial, maka kita tidak bisa mendudukkan TVRI untuk berebut porsi belanja iklan dengan stasiun-stasiun TV swasta. Jika memposisikan TVRI seperti stasiun-stasiun TV swasta lainnya, sedangkan pemasang iklan akan memasang iklan pada siaran yang memiliki rating yang tinggi, padahal rating hanya diukur berdasarkan seberapa besar suatu program siaran disukai oleh pemirsa, maka peran dan kewajiban TVRI sebagai LPP tidak akan tercapai. APBN atau APBD adalah merupakan salah satu sumber dana yang legal untuk menunjang kegiatan LPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TVRI saat ini mendapatkan penerimaan dana yang bersumber dari APBN pada mata anggaran 69 atau belanja lain-lain, dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan perundang-undangan keuangan negara selain menimbulkan ketidakpastian penganggaran dalam APBN. Salah satu pangkal masalahnya adalah tidak jelasnya status LPP, karena memang tidak ada Undang-Undang yang mengenal LPP sebagai sebuah

8

badan hukum. Artinya, untuk memastikan penganggaran dari APBN, yang perlu dilakukan adalah mencari kepastian bentuk/status hukum LPP sehingga dapat diakui di dalam perundang-undangan keuangan negara. Melongok ke negara lain, sumber dana dari Negara tidaklah haram bagi sebuah LPP, misalnya saja ABC Australia yang mendapatkan sumber pendanaan utama dari Negara. Masalah LPP yang paling mendasar memang masalah pendanaan untuk investasi dan biaya operasional. Untuk Indonesia yang memiliki geografis yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, maka bentuk pendanaan berupa Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik harus tersedia dalam jumlah yang memadai/cukup dan dipisahkan setiap tahunnya. b. Sarana dan prasarana yang memadai Sarana dan prasarana penyiaran pendukung kegiatan penyiaran juga sangat penting, terutama adalah sarana dan prasarana studio dan pemancar. Saat ini TVRI memiliki 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak semuanya dapat berfungsi dengan baik, bahkan sudah tidak dapat beroperasi/mati. Dari 376 satuan transmisi tersebut, telah diperbaiki sebanyak 70 satuan transmisi, 30 lokasi dengan sumber dana dari proyek ITTS (Improvement on TV Transmitting Stations) yang merupakan pinjaman lunak dari Pemerintah Spanyol serta 40 lokasi menggunakan dana dari DIPA TVRI. Setelah perbaikan/rehabilitasi tersebut, jangkauan wilayah TVRI kini menjadi 33% dan jangkauan populasi mencapai 60%. Sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010 - 2014, TVRI harus menjangkau populasi sebesar 88% pada akhir tahun 2014. Hal ini tentunya tidak bisa tercapai jika mengandalkan sumber dana dari penerimaan APBN. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merencanakan untuk melaksanakan proyek ITTS tahap ke-2 yang saat ini sudah dalam proses untuk masuk ke dalam blue book Bappenas. Diharapkan dengan pelaksanaan proyek ITTS tahap ke-2, cakupan populasi sebesar 88% pada akhir tahun 2014 dapat tercapai dan cakupan wilayah TVRI mencapai 42%. Untuk menunjang program siaran yang berkualitas, tidak hanya perangkat pemancar yang harus dalam kondisi yang baik, tetapi juga peralatan serta ruang studio. Saat ini kondisi ruang dan peralatan studio yang dimiliki oleh TVRI sudah usang dan ketinggalan zaman, sehingga mempengaruhi kualitas program siaran yang dihasilkan. Dalam hal ini,

9

Pemerintah juga memasukkan pengadaan peralatan studio dalam proyek ITTS tahap ke-2 untuk meningkatkan kualitas program siaran TVRI. Di luar dari proyek tersebut, dana untuk investasi tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehinga hal ini akan kembali pada ketersediaan dan kepastian penganggaran dana untuk TVRI dengan jumlah yang mencukupi/sesuai dengan kebutuhan TVRI. Apalagi dengan adanya momentum migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, TVRI tentunya akan membutuhkan biaya investasi yang sangat besar untuk membeli perangkat pemancar TV digital untuk setiap satuan transmisi yang dimilikinya. c. Manajemen yang efektif dan efisien TVRI yang seolah-olah semakin tersingkir dari hadapan masyarakat Indonesia yang beralih ke siaran-siaran dari TV swasta, bukan hanya disebabkan TV swasta didukung oleh kemampuan keuangan yang besar, tetapi juga manajemen yang profesional yang bekerja secara efektif dan efisien. Manajemen yang profesional adalah kunci pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien. Efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Manajemen dapat berjalan dengan baik apabila ruang konflik tidak terbuka terlalu lebar. Konflik dapat terjadi karena konflik kewenangan yang diakibatkan kewenangan yang telalu besar serta kepemimpinan manajemen yang lemah. Selain itu, kompetensi dan kemampuan SDM juga mengakibatkan tidak efektif dan efiesiennya operasional manajemen di TVRI. Oleh karena itu, pengembangan manajemen TVRI harus berdasarkan prinsip corporate governance bukan berdasarkan mentalitas birokrasi, transparansi, dan kompetensi. Merasionalisasikan jumlah pegawai secara proporsional, realistis, dan rasional sesuai fakta dan kebutuhan. d. Program siaran yang berkualitas dan variatif Program siaran yang berkualitas dan variatif dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu:

10

• Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik. • SDM yang kreatif dan kompeten. Sehingga satu-satunya jalan agar kemasan program siaran TVRI dapat menarik masyarakat untuk menyaksikannya, maka pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung produksi program siaran dan pemancar serta rekrutmen dan pelatihan SDM yang profesional, kreatif, dan kompeten di bidang produksi siaran harus dilaksanakan. Dengan program siaran yang lebih menarik, berkualitas dan variatif, akan meningkatkan kemungkinan masyarakat akan beralih kembali untuk menonton siaran-siaran TVRI. Dengan begitu, selain akan meningkatkan potensi TVRI akan mendapatkan pemasukan dana, tujuan dan peran TVRI sebagai LPP akan mencapai sasarannya.

11

BAB III PENUTUP

Dalam situasi sekarang ini, dimana peran media televisi semakin menentukan dalam perang informasi, maka TVRI seharusnya menjadi barisan terdepan dalam mewakili kepentingan bangsa Indonesia. Karena tujuan itu, maka TVRI mutlak melakukan perombakan manajemen pengelolaan agar lebih profesional dan modern. Di samping itu, TVRI perlu menegaskan kembali perannya sebagai “Nation and Character Building”, misalnya TVRI harus mampu menjadi media informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangkitkan semangat patriotisme rakyat, dan menjadi benteng dalam menghadapi budaya imperialis. Karena tujuan-tujuan mulia di atas, Pemerintah tidak bisa berpangku tangan membiarkan manajemen TVRI bekerja sendirian. Kedepan, Pemerintah harus memberikan dukungan termasuk dukungan anggaran yang jelas dan memadai untuk kegiatan operasional dan pengembangan TVRI. Pengembangan manajemen TVRI harus berdasarkan prinsip corporate governance bukan berdasarkan mentalitas birokrasi, transparansi, dan kompetensi. Merasionalisasikan jumlah pegawai secara proporsional, realistis, dan rasional sesuai fakta dan kebutuhan. Selain itu perbaikan infrastruktur, manajemen pemasaran dan promosi, serta kemasan dan kualitas program siaran menjadi agenda yang juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian.