BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

DAN SEKRETARIAT DPRK ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang: a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, secara optimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya;b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 38).15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 05).

16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 12).MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAN SEKRETARIAT DPRK ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjut disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjut disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Barat Daya yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

ORGANISASIPasal 2Peraturan ini menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi SEKDA Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya.BAB III

SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama

Susunan dan KedudukanPasal 3(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian.(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

a. Asisten Pemerintahan;

b. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :a. Bagian Pemerintahan Umum;

b. Bagian Hukum;

c. Bagian Humas dan Protokol;

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi;

e. Bagian Administrasi Pembangunan;

f. Bagian Keistimewaan;

g. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;

h. Bagian Umum;

i. Bagian Keuangan; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan Umum;b. Bagian Hukum; danc. Bagian Humas dan protokol.(2) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi;b. Bagian Administrasi Pembangunan; danc. Bagian Keistimewaan.(3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;b. Bagian Umum; danc. Bagian Keuangan.

(4) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.(5) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5SETDA adalah unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6SEKDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan.Pasal 7SEKDA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH Paragraf 1

ASISTEN PEMERINTAHANPasal 8

(1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu SEKDA yang mengkoordinir bidang pemerintahan umum, bidang hukum dan bidang humas dan protokol.

(2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, hukum serta humas dan protokol.Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketertiban, perhubungan, trasportasi dan telekomunikasi;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong, tata batas, pertanahan, pemilu dan pilkada;

c. perumusan kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;

d. perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;

e. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan bidang politik, hukum dan peraturan Perundang-Undangan;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan humas dan protokol; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM(1) Bagian Pemerintahan umum adalah unsur pembantu Asisten Pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum.

(2) Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 12

Bagian Pemerintahan umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, kependudukan, ketenagakerjaan, ketentraman, ketertiban, otonomi daerah, pemerintahan mukim dan gampong, tata batas, pertanahan, pemilu dan pilkada.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pembinaan koordinasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintahan Kecamatan;

b. penyiapan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;

c. pengumpulan bahan dan data pembinaan serta petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah;

d. pengumpulan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten serta melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;

e. penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban serta pemerintahan mukim dan gampong;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 14

(1) Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Otonomi Daerah, Ketentraman dan Ketertiban;

b. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan

c. Sub Bagian Agraria.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Otonomi Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan penataan serta pengembangan wilayah dan otonomi daerah.

(2) Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk dan koordinasi perangkat pemerintahan mukim dan gampong, penataan wilayah mukim dan gampong serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong. (3) Sub Bagian Agraria mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan serta penyelenggaraan pertanahan.

Pasal 16BAGIAN HUKUM(1) Bagian Hukum adalah unsur pembantu Asisten Pemerintahan di bidang hukum.

(2) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 17Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyusunan program dan petunjuk teknis serta pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian, pengawasan, evaluasi produk hukum, penyelenggaraan Perundang-Undangan, penyelenggaraan dan koordinasi bantuan hukum serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).Pasal 18Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;

b. penyiapan telaahan Hukum dan evaluasi pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan serta menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengesahan, penangguhan atau pembatalan Qanun, Peraturan Bupati, serta Keputusan Bupati;

c. penyiapan pertimbangan bantuan hukum kepada semua unsur perangkat daerah;

d. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan publikasi hukum serta dokumentasi produk-produk hukum; e. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kabupaten;f. pengkajian kebijakan daerah dan fasilitasi penyusunan kebijakan daerah;g. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);h. penghimpunan peraturan Perundang-Undangan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19(1) Bagian Hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-Undangan;

b. Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan dan Dokumentasi; dan

c. Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 20(1) Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi bidang penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, perumusan kebijakan Kepala Daerah, Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta telaahan dan evaluasi pelaksanaannya.

(2) Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan dan Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis bidang Bantuan hukum, Penyuluhan dan Dokumentasi serta mencari solusi atau penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan kedinasan akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;(3) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil. serta melakukan proses terhadap kasus-kasus pelanggaran displin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 21BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL(1) Bagian Humas dan Protokol adalah unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang hubungan masyarakat dan keprotokoleran.(2) Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum. Pasal 22Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan melaksanakan serta melakukan pengawasan, pengendalian dan mengkoordinasikan dalam melakukan pelayanan masyarakat, kelembagaan, keprotokoleran, pelayanan pers, peliputan dan publikasi serta dokumentasi guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten.Pasal 23Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di bidang hubungan kemasyarakatan dan keprotokoleran;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

c. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan program peningkatan pelayanan pers dan peliputan;

d. melaksanakan hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;

e. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;

f. pengumpulan bahan dan petunjuk teknis, penyimpanan, penataan dan pemeliharaan dokumentasi serta mendistribusikan bahan-bahan tertentu untuk dipublikasi; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24(1) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

a. Sub Bagian Pemberitaan, Komunikasi dan Informasi;

b. Sub Bagian Penyiapan Naskah dan Penerbitan; dan

c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas.

Pasal 25(1) Sub Bagian Pemberitaan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan menganalisa informasi serta melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten.

(2) Sub Bagian Penyiapan Naskah dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyiapan naskah dan penerbitan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan program Pemerintah Kabupaten.

(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan protokoler dan acara resmi Pemerintah Kabupaten serta perjalanan dinas pegawai daerah.Paragraf 2

ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYATPasal 26(1) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu SEKDA yang mengkoordinir bidang Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 27Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan atas penyelenggaraan bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.Pasal 28Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bidang infrastruktur pembangunan antar sektor serta pemberian bantuan dan pelayanan sosial;

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang peningkatan produksi pertanian, industri pertambangan dan energi, koperasi, perusahaan;

c. pelaksanaan koordinasi dalam melakukan penyusunan program dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan pelayanan di bidang kesehatan, transmigrasi dan lingkungan hidup;d. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan administrasi pembangunan; dane. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA dengan bidang tugasnya.

Pasal 29BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN EKONOMI(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi adalah unsur pembantu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di bidang kesejahteraan rakyat.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 30Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan ekonomi.Pasal 31Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi mempunyai fungsi :a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;

b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial;

c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran pertimbangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat;

d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat; dane. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 321) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bagian Pembinaan Fakir Miskin;

b. Sub Bagian Bantuan Sosial dan Kesehatan Masyarakat; dan

c. Sub Bagian Perkonomian.

2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi.Pasal 33(1) Sub Bagian Pembinaan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan terhadap fakir miskin serta telaahan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Sub Bagian Bantuan Sosial dan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bantuan Sosial dan peningkatan pelayananan kesehatan masyarakat dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perekonomian masyarakat dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian;

Pasal 34BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN(1) Bagian Administrasi Pembangunan adalah unsur pembantu Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Administrasi Pembangunan.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 35Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan dan melaksanaan pengawasan, pengendalian bidang penyelenggaraan Administrasi Pembangunan dan infrastruktur. Pasal 36Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Administrasi Pembangunan;

b. pelaksanaan koordinasi dan memantau pelaksanaan Tata Ruang Pengembangan Wilayah;

c. penyusunan bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa konstruksi;

d. penyusunan/pengumpulan dan mengolahan data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam rangka peningkatan evaluasi dan Pelaporan;

e. pelaksanaan/pengumpulan dan mengolahan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian pembangunan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.Pasal 37(1) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;

b. Sub Bagian Tata Ruang Pengembangan Wilayah; dan

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.Pasal 38(1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Pembangunan dan mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan serta melakukan perumusan, penyusunan rencana dan dokumen pelaksanaan anggaran setdakab;(2) Sub Bagian Tata Ruang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi dan pengendalian bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata ruang;(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;Pasal 39BAGIAN KEISTIMEWAAN(1) Bagian Keistimewaan adalah unsur pembantu Asisten Pemerintahan di bidang keistimewaan Aceh.

(2) Bagian Keistimewaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

Pasal 40Bagian Keistimewaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan agama dan peran ulama, pendidikan, adat, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.Pasal 41Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Keistimewaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang agama, peran ulama, pendidikan dan adat istiadat;

b. penyiapan telaahan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang agama, peran ulama, pendidikan dan adat istiadat;

c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang agama, peran ulama, pendidikan dan adat istiadat; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42(1) Bagian Keistimewaan terdiri dari :

a. Sub Bagian Agama;

a. Sub Bagian Adat Istiadat; dan

b. Sub Bagian Pendidikan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keistimewaan.Pasal 43(1) Sub Bagian Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang agama dan peningkatan peran ulama serta melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; (2) Sub Bagian Adat Istiadat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan di bidang adat istiadat serta membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;(3) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan serta telaahan dan evaluasi pelaksanaannya.Paragraf 3

ASISTEN ADMINISTRASI UMUMPasal 44(1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur pembantu SEKDA yang mengkoordinir bidang Organisasi dan Kepegawaian, Umum serta Keuangan.

(2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada SEKDA sesuai dengan bidang dan tugasnya. Pasal 45Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang kelembagaan organisasi perangkat kabupaten, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, urusan tata usaha, rumah tangga sekretariat dan rumah tangga pimpinan, sistem informasi menajemen, keuangan sekretariat.

Pasal 46Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum;b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang kelembagaan, pembinaan perpustakaan dan kearsipanc. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan;d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang kinerja dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang pembinaan dan pendayagunaan aparatur;f. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang ketatausahaan, rumah tangga sekretariat dan pimpinan;g. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan di bidang administrasi keuangan ;h. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang;

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian adalah unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang Organisasi dan Kepegawaian.

(2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum.

Pasal 48Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kelembagaan organisasi perangkat kabupaten, , ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan pendayagunaan aparatur.Pasal 49Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungsi :a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang Organisasi dan Kepegawaian, penataan kelembagaan aparatur dan pengolahan data kepegawaian serta menyiapkan bahan penataan kelembagaan perangkat kabupaten;

b. penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyusunan analisis jabatan;

c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis penyusunan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. penyiapan bahan pengelolaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan dibidang kepegawaian;

e. pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian, dan penyiapan bahan penyusunan program perencanaan serta pengembangan karier pegawai negeri sipil;

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50(1) Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian;

b. Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan

c. Sub Bagian Kelembagaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.Pasal 51(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pengembangan, kesejahteraan, administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pembinaan aparatur serta membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.(2) Sub Bagian Tatalaksana dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penataan sistem, metode dan prosedur kerja, tata naskah dinas, pembinaan dan fasilitasi pelayanan publik dan penyusunan data instansi pemerintah serta penyusunan LAKIP dan melaksanakan pemantauan evaluasi kinerja SKPK.(3) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang penataan, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan klarifikasi kelembagaan organisasi perangkat kabupaten, melakukan penyusunan standar pelayanan minimal serta membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 52BAGIAN UMUM(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang umum.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum.

Pasal 53Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan, mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan surat-menyurat, serta menyiapan fasilitas untuk kebutuhan sekretariat, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya,

Pasal 54Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Umum mempunyai fungsi :a. penyusunan bahan pedoman, petunjuk teknis bidang perlengkapan dan rumah tangga sekretariat;b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan, pemeliharaan aset yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten;

d. penyiapan pengadaan dan pemeliharaan barang di lingkungan SETDA;e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 55(1) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Umum; dan

c. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 56(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penataan arsip dan surat menyurat, perawatan kendaraan dinas pimpinan daerah dan sekretariat daerah, penataan akomodasi dan konsumsi ruang kerja, rumah jabatan, memelihara kebersihan kantor, perkarangan rumah dinas serta keamanan Bupati, wakil Bupati dan SEKDA.(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan koordinasi bidang ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan dan perlengkapan. (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan terhadap seluruh kekayaan di lingkungan SETDA yang meliputi gedung, rumah dinas dan kenderaan bermotor serta barang inventaris lainnya.Pasal 57BAGIAN KEUANGAN(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Asisten Administrasi Umum di bidang keuangan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum.

Pasal 58Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta melakukan pengendalian terhadap realisasi anggaran serta membina administrasi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan. Pasal 59Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan di bidang keuangan;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melakukan koordinasi dalam penerbitan SPM;

c. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan sekretariat;d. pelaksanakan kegiatan verifikasi keuangan sekretariat;e. penyiapan laporan administrasi keuangan; danf. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh SEKDA melalui Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 60(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Verifikasi;

b. Sub Bagian Penerbitan SPM; dan

c. Sub Bagian Akuntansi.

(2) Masing Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 61(1) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian kebenaran penagihan SPM-UP, GU, TU, LS dan salinan SPJ sesuai ketentuan keuangan yang berlaku dan realisasi anggaran serta pembinaan penatausahaan keuangan sekretariat daerah;(2) Sub Bagian Penerbitan SPM mempunyai tugas melakukan Penerbitan SPM yang telah di verifikasi dan kelengkapan dokumen;(3) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas Sekretariat dan Kepala Daerah. BAB IV

STAF AHLI

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 62

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;

(2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;

(4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.Pasal 63

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pertanian;

b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;

c. Staf Ahli Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh; dan

e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 mempunyai tugas :

a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai peningkatan/pengembangan ekonomi rakyat dan pertanian;

b. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai peningkatan kesejahteraan raktyat;c. Staf Ahli Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Inpormatika mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai peningkatan infrastruktur sarana perhubungan, komunikasi dan informatika;d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan Keistimewaan Aceh; dane. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.Pasal 65Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Staf Ahli mempunyai fungsi :

a. pengkajian, analisa dan perumusan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;b. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang ekonomi dan pertanian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;c. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;d. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;e. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;f. pengkajian, analisa dan Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang Hukum dan Politik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten; dang. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.Pasal 66

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli, SEKDA dapat memperbantukan pegawai atas permintaan Staf Ahli atas pelimpahan kewenangan dari Bupati

BAB VSekretariat DPRKBagian PertamaSusunan dan Kedudukan

Pasal 67(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari :

a. Bagian Umum;b. Bagian Keuangan;c. Bagian Persidangan dan Risalah; dand. Bagian Hukum dan Humas

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRK.

Pasal 68(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK; dan(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.Pasal 70Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Sekretaris DPRK mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;

c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRK;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1BAGIAN UMUMPasal 71(1) Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang kepegawaian, fasilitas dan inventaris sekretariat.(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

Pasal 72Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK, mengurus rumah tangga, rumah-rumah jabatan, gedung DPRK, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor dan melaksanakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRK, serta melaksanakan urusan adminisrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 73Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Umum mempunyai fungsi :a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dan keamanan dalam;

c. penyiapan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK.

Pasal 74(1) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 75(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, penggandaan dan administrasi kepegawaian;

(2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, acara dan perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRK, administrasi rumah tangga Sekretariat dan keamanan di lingkungan sekretariat DPRK;

Paragraf 2BAGIAN KEUANGANPasal 76(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

Pasal 77Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRK.

Pasal 78Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan;

b. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan;

c. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan pembayaran;

d. penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;e. pelaksanaan penyusunan anggaran Sekretariat DPRK;f. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;g. pelaksanaan penyusunan daftar gaji dan tunjangan;h. pembuatan laporan keuangan dan administrasi keuangan DPRK; dani. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK.Pasal 79(1) Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 80(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang program dan pelaporan keuangan DPRK dan Sekretariat DPRK.

(2) Sub Bagian Verifikasi dan perbendaharaan mempunyai tugas memeriksa dokumen-dokumen penunjang, surat-surat penagihan/penerimaan, bukti tagihan, kelengkapan administrasi keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRK.Paragraf 3BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAHPasal 81(1) Bagian Persidangan dan Risalah adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang pelaksanaan persidangan dan risalah.(2) Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

Pasal 82Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat dan urusan administrasi persidangan DPRK.

Pasal 83Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyiapan rancangan penyelenggaraan kegiatan rapat dan persidangan;

b. pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat dan penyiapan urusan administrasi persidangan;c. penyiapan persidangan dan tata tempat;d. pendokumentasian hasil rapat atau persidangan DPRK; e. penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRK; f. penyiapan bahan dan kelengkapan rapat yang dibutuhkan; dang. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK.Pasal 84(1) Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :

a. Sub Bagian Persidangan;

b. Sub Bagian Risalah.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.

Pasal 85(1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, daftar absensi, melakukan urusan administrasi persidangan dan tata tempat;(2) Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil sidang DPRK.Paragraf 4BAGIAN HUKUM DAN HUMASPasal 86(1) Bagian Hukum dan Humas adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

(2) Bagian Hukum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

Pasal 87Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan melakukan pengkajian, penelitian perancangan Qanun yang diusulkan eksekutif dan legislatif serta menyiapkan data yang diperlukan dalam pembahasan produk Perundang-Undangan DPRK.Pasal 88Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

(1) penyiapan bahan koordinasi serta petunjuk teknis perumusan Rancangan Qanun Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK;(2) pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancangan qanun, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK;(3) penyiapan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum kepada semua unsur terkait di lingkungan DPRK;(4) penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan hubungan masyarakat;(5) pelaksanaan hubungan kerja antara DPRK dengan Bupati dan Masyarakat;(6) pengumpulan dan pengolahan data serta bahan pengkajian bahan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan tugas DPRK; dan

(7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK sesuai bidang tugasnya.

Pasal 89(1) Bagian Hukum dan Humas terdiri dari :

a. Sub Bagian Hukum;

b. Sub Bagian Humas.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Humas.Pasal 90(1) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan, penyiapan rancangan Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan pembahasan rancangan qanun serta melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Rancangan Qanun yang di usulkan Eksekutif(2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pidato/sambutan Pimpinan DPRK, publikasi pers dan media massa serta pelaksanaan kegiatan protokoler di lingkungan Sekretariat DPRK.BAB VIKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 91Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 92(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 91, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.BAB VIISEKRETARIAT KECAMATAN

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 93Unsur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Camat;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;

c. Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

(1) Camata. Sekretariat;a) Sub Bagian Umumb) Sub Bagian Keuanganc) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong dan Kesejahteraan Rakyat

d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum;e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan

Paragraf 1

Camat

Pasal 95(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-Undangan;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan

g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan gampong.

Pasal 96(1) Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, penetapannya dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.(2) Sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 97Camat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong di wilayahnya;

d. pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perizinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.

e. perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya;

f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya;

g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada, Pemilihan Keuchik serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya;

h. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang di limpahkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretaris Kecamatan

Pasal 98Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.

Pasal 99Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;

c. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

f. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan;c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;Pasal 100(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Kecamatan.(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kecamatan.(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, perencanaan anggaran yang bersumber dari APBK, APBN dan sumber lainnya serta melakukan pemantauan, evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kecamatan. Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum

Pasal 101Kepala Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 102Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan masyarakat Gampong dan lembaga-lembaga gampong, melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Paragraf 5

Seksi Keistimewaan Aceh

Pasal 103

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan urusan Keistimewaan Aceh dan pelayanan administrasi lainnya.

Paragraf 6

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 104Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga serta melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga di wilayah kecamatan.

Paragraf 7

Seksi Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 105Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Pendidikan dan Kesehatan di wilayah kecamatan.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 106(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VIIITATA KERJA

Pasal 107(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRK, Camat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.(2) SEKDA, Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan pengawasan melekat.Pasal 108(1)Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.(2)Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.(3)Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang kepala Bagian untuk mewakilinya.(4)Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 109Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.BAB IXPEMBIAYAAN

Pasal 110Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 111Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 112Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 113Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal

2014 M

1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal 2014 M

1436 H

SEKRETARIS DAERAH,RAMLI BAHARBERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 1PAGE 29