tujuan pemilu
DESCRIPTION
PemiluTRANSCRIPT
Tujuan Pemilu
Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2003 menyebutkan tujuan Pemilu adalah
untuk memilih wakil rakyat daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang
demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dalam UU itu juga
dijelaskan tentang Pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, berbagai
literatur pemilu menunjukkan, tiga tujuan pemilu yaitu keterwakilan politik,
integritas politik dan pemerintahan efektif, masing-masing tidak saling
memperkuat, tapi justru saling menegasikan. Artinya kalau suatu negara
memprioritaskan keterwakilan politik sebagai tujuan, pemilu sulit menghasilkan
pemerintahan efektif, bisa-bisa malah menimbulkan perpecahan politik.
Jika negara mengedepankan integritas politik, pemilu bisa menjaga stabilitas
politik, tetapi banyak kelompok terdiskriminasi. Pemerintahan bisa saja kuat,
tetapi kontrol tidak terjadi, sehingga korupsi merajalela. Demikian juga
pengutamaan tujuan pemerintahan efektif, akan menimbulkan ketidakpuasan
banyak kelompok yang tidak terwakili, sehingga stabilitas politik pun sangat
rentan.
Melihat implikasi politik dari setiap tujuan yang ditetapkan, maka para
perancang pemilu atau pembuat undang-undang pemilu, harus membahas serius
upaya menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari pemilu yang dirancangnya.
Pembahasan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan
satu tujuan yang jadi prioritas. Dalam menentukan tujuan utama tersebut, mereka
harus mendasarkan diri pada realitas politik saat ini, mempertimbangkan
1
ketentuan-ketentuan konstitusional, dan yang tak kalah penting menetapkan visi
politik yang hendak dicapai di hari depan.
Bagaimana pengalaman Indonesia? Presiden Soeharto yang sangat konsern
pada masalah stabilitas politik saat berkuasa, sadar sesadar-sadarnya, bahwa
pemilu bisa digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik. Oleh
karena itu, dia tidak memaksakan diri untuk menggunakan sistem mayoritarian
sebagaimana diusulkan oleh perwira militer lainnya. Soeharto mengakomodasi
tuntutan partai-partai politik untuk menggunakan sistem proporsional, dengan
kompensasi militer mendapatkan kursi gratis di parlemen. Namun yang lebih
penting adalah putusan Soeharto untuk menyerentakkan pemilihan perlemen
nasional dan daerah dalam satu waktu, sehingga pemilihan DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kotamadya bareng waktu pelaksanaannya.
Dengan membarengkan pelaksanaan pemilu DPR, DPR provinsi dan DPRD
kabupaten/kota, Soeharto tidak hanya menghemat biaya pemilu, tetapi yang lebih
penting adalah terciptanya stabilitas politik nasional, karena konstelasi politik
hasil pemilu di setiap daerah, cenderung sama dengan konstalasi politik nasional.
Artinya, dengan hanya mengendalikan pimpinan partai nasional, Soeharto berhasil
menstabilkan politik lokal.
Lain lagi dengan pemilu pasca-Orde Baru. Pengabaian partai dalam
perpolitikan nasional pada era Orde Baru, mendorong semua kekuatan politik
untuk bisa tampil (kembali) di arena politik. Akibatnya isu keterwakilan politik
menjadi prioritas ketika hendak menggelar Pemilu 1999. Pengedepanan isu
keterwakilan itu terus menguat pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Hasilnya
memang terlihat jelas: hampir semua partai politik mempunyai wakil di parlemen;
jika tidak di tingkat nasional, mereka bisa tampil di parlemen lokal.
2
Kaitan Antara Tujuan Pemilu Dengan Politik Dinasti
Politik dinasti tidak sesuai dengan tujuan pemilu yang demokratis, sebab pada
kenyataannya, seringkali seseorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri
menjadi seorang pemimpin di suatu daerah memiliki hubungan keluarga dengan
pemimpin sebelumnya dan lebih jauh lagi, seringkali calon pemimpin yang
mencalonkan diri tidak memiliki kapabilitas dalam hal kepemimpinan. Tentu saja
hal ini telah menodai prinsip demokrasi pancasila yang mengutamakan
kesejahteraan rakyat. Jika seorang calon pemimpin tidak memiliki kapabilitas
dalam memimpin dan hanya mengandalkan sokongan dari keluarga yang
sebelumnya telah menjadi pemimpin di suatu daerah, maka kehidupan rakyat di
daerah tersebut tidak akan sejahtera.
3
Sumber:
1. http://www.detiknews.com/read/2010/09/07/120252/1436659/103/
menetapkan-tujuan-pemilu?nd993303605
2. http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel2/310504netralitas.htm
4