Tugas

Konstitusi dan Amandemen

Soal1. A. Pengertian konstitusi menurut para ahliB. Tujuan konstitusiC. Isi konstitusiD. Fungsi konstitusi

2. Alasan UUD harus diamandemenkan

Jawab:1. A. Pengertian konstitusi menurut para ahli K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan. C.F. Strongkonstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk Negara; James Bryce:konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisasiisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. L.j Van Apeldoorn:konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Koernimanto soetopawiro:konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

B. Tujuan konstitusi Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

C. Isi konstitusiIsi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hana memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asng lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui, maupun dicabut.Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusimemuat ketentuan-ketentuan sebagai berikt : Organisasi Negara. Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal dengan pemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara. Hak-hak asasi manusia. Prosedur mengubah Undang-undang dasar. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.

D. Fungsi konstitusi Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga Negara. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara lembaga dengan warga Negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelnggaraan kekuasaan Negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identitu of nation) serta sebagai center of ceremony. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

2. Alasan UUD diamandemenBulan Mei 1998, rezim Orde Baru jatuh dan masyarakat mulai merasakan kondisi yang lebih bebas termasuk menyampaikan pendapat. Pancasila dan UUD 1945 yang disakralkan dan telah menjadi hegemoni rezim Orde Baru, sesuai hukum alam, apabila rezim jatuh maka jatuh pula hegemoninya. Di awal reformasi, Orde baru sempat distigmakan sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945.Mengingat sejarah masa lalu, dimana dua presiden pertama dan kedua dengan masa pemerintahan yang relatif lama, dan dimanfaatkan untuk membangun kekuasaan otoriter serta melanggar konstitusi, maka mulai dipikirkan untuk membatasi masa jabatan Presiden. Selama pemerintahan Orde Baru pemikiran seperti ini tidak tersuarakan karena UUD 1945 disakralkan.Era reformasi telah memunculkan angin segar untuk mengamandemen pasal dalam UUD 1945 yang mengatur jabatan Presiden dan Wakil Presiden agar sejarah masa lalu tidak terulang kembali. Pada saat penyusunan UUD 1945, Founding Fathers memberikan kekuasaan yang amat besar pada Presiden, dimana dari semua hak progresif hanya disaat menyatakan perang dan damai serta perjanjian dengan negara lain yang meminta persetujuan DPR. Kekuasaan Presiden harus dibatasi melalui control lembaga tinggi lainnya. Lembaga Tinggi seperti Mahkamah Agung harus lebih diberdayakan agar terbangun check and balances diantara lembaga tinggi yang ada.Sistem MPR model UUD 1945 ada untung dan rugi sekaligus bahayanya. Sistem ini memberikan posisi yang sangat kuat kepada Presiden bila Presiden mendapat dukungan Partai yang kuat di DPR dan Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang merupakan para loyalis Presiden. Namun sebaliknya, bila Presiden kurang mendapat dukungan dari partai yang kuat dan tidak memiliki loyalis di utusan daerah dan utusan golongan, maka posisi Presiden menjadi labil. Sehingga pemerintah menjadi kurang stabil dan partai oposan akan berupaya mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan Presiden.Amandemen tidak diharamkanDalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sudah diatur mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar, sehingga bukan sesuatu yang haram jika ada keinginan untuk merubah UUD. Memang ada kelemahan dalam pasal 37, karena UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan, dimana perubahan Undang-Undang Dasar akan memungkinkan untuk merubah Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Perubahan pada Pembukaan bukan sekedar amandemen, tapi akan merubah negara, karena esensi berdirinya negara ada di Pembukaan Undang-Undang Dasarnya.Para pemikir/ ahli tata negara mulai mencanangkan perubahan dalam UUD 1945, dan hal ini ternyata mengundang dukungan sekaligus reaksi dari para cendekiawan, ilmuwan, politisi dan masyarakat. Banyak juga dukungan yang diberikan mulai darihanya mengamandemen MPR sampai dengan mengamandemen pasal-pasal yang kurang sesuai bahkan ada yang mengusulkan mengganti Undang-Undang yang baru.Suasana era Reformasi memang telah memungkinkan pengungkapan seperti itu, namun yang mendapat respon positif hanyalah pada tingkat amandemen dan bukan mengganti Undang-Undang secara keseluruhan. (DP)

Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan Negara maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya maka UUD 1945 diamandemen oleh MPR. Perubahan UUD 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sacral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa orde baru. Karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya atau melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Karena perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demoktrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga Negara, badan badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi. Karena perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, system pemerintahan dIsentralisasi dan otonomi. Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Karena perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, social budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.