tugas hukum keluarga asia tenggara (fahrurrazil baqi s.uran)
DESCRIPTION
hukum Islam di Asia TenggaraTRANSCRIPT
WARIS DAN WASIAT DI NEGARA FILIPINA
Makalah
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Perkuliahan
“Hukum Keluarga Asia Tenggara”
Dosen Pengampu :
DR. Hj. TUTIK HAMIDAH, M.AG
Oleh :
FAHRURRAZIL BAQI S.URAN
13780018
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah
memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kami, sehingga kami dapat
menyelesaikan makalah kami ini.
Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju
jalan kebenaran yakni agama Islam, sehingga pada saat ini kami sebagai
regenerasi dapat merasakan hasil jerih payah beliau yang dapat dibuat pelajaran
dan tauladan bagi kami.
Tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Dr. Hj. Tutik
Hamidah, M.Ag. yang telah membimbing dan memberi semangat kepada kami
dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga Asia Tenggara ini.
Kendatipun segala upaya dan kemauan kami kerahkan semaksimal
mungkin. Namun karena manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan,
maka dengan kerendahan hati, kami mengharapkan saran dan kritik pembaca
khususnya dosen pembimbing, agar dapat menyempurnakan makalah kami dan
menjadi bahan cerminan pada makalah kami yang selanjutnya.
Malang, 20 September 2014
Penulis
ii
DAFTAR ISI
Cover.........................................................................................................................i
Kata Pengantar.........................................................................................................ii
Daftar Isi.................................................................................................................iii
BAB I : PENDAHULUAN.......................................................................1
A. Latar Belakang..........................................................................1
B. Rumusan Masalah.....................................................................1
C. Tujuan Penulisan.......................................................................2
BAB II : WARIS DAN WASIAT ISLAM DI FILIPINA.....................3
A. Profil Negara Filipina.................................................................3
B. Sejarah Islam Di Fili[ina............................................................6
C. Perkembangan Hukum Islam Di Filipina...................................9
D. Latar Belakang Terbitnya Dekrit Presiden Mengenai UU
Keluarga Islam ........................................................................11
E. Konsep Waris dan Wasiat Muslim Moro Filipina...................14
BAB III : PENUTUP.................................................................................18
A. Kesimpulan.............................................................................18
B. Saran.......................................................................................19
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................21
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Filipina merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama
Kristen. Walaupun dalam sejarahnya Islam lebih dulu masuk di daerah Filipina,
namun kenyataan yang didapat bahwa Islam menjadi kaum minoritas sampai
sekarang. Meskipun demikian, dengan perjuangan yang dilakukan masyarakat
muslim, Islam tetap mampu menjaga eksistensinya. Hingga pada akhirnya Islam
diakui sebagai salah satu agama yang memiliki undang-undang sendiri.
Sebagaimana Indonesia, Filipina memiliki Undang-undang Hukum Islam yang
mengatur masyarakat yang beragama Islam dan juga telah dikodifikasi. Kodifikasi
tersebut merupakan hasil dari unifikasi Hukum Islam dari aturan-aturan yang
sebelumnya bersifat sementara. Bentuk dari kodifikasi Hukum Islam Filipina
adalah UU Perseorangan Muslim Filipina yang merupakan Dekrit Presiden No.
1083. UU tersebut memuat serangkaian hukum perdata yang berlaku bagi umat
muslim Filipina. Lebih jelasnya, tulisan ini akan sedikit membahas tentang UU
yang telah disebutkan.
Dalam makalah ini akan menjelaskan mengenai konsep waris dan wasiat
yang diatur dalam undang-undang keluarga Islam Filipina. Dalam makalah ini
juga memaparkan profil negara Filipina, sejarah, perkembangan Hukum Islam
hingga terbitnya dekrit presiden mengenai UU Keluarga Islam serta konsep waris
dan wasiat Islam.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah profil negara Filipina?
2. Bagaimanakah sejarah masuknya Islam ke Filipina?
3. Bagaimanakah perkembangan Hukum Islam di Filipina?
4. Bagaimanakah Latar Belakang Terbitnya Dekrit Presiden Mengenai UU
Keluarga Islam?
1
2
5. Bagaimanakan konsep waris dan wasiat di Filipina?
C. Tujuan Penulisan
1. Memaparkan profil negara Filipina
2. Memaparkan sejarah masuknya Islam ke Filipina
3. Mengetahui perkembangan Hukum Islam di Filipina
4. Mengetahui latar belakang terbitnya dekrit presiden mengenai UU Keluarga
Islam
5. Bagaimanakan konsep waris dan wasiat di Filipina
BAB II
WARIS DAN WASIAT ISLAM DI FILIPINA
A. Profil Negara Filipina
1. Letak geografis Filipina
Filipina tediri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan
300.000 km². Negara ini terletak antara 116° 40' dan 126° 34' BT, dan 4° 40' dan
21° 10' LU. Di timur, berbatasan dengan Laut Filipina, di barat berbatasan dengan
Laut China Selatan, dan di selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Pulau
Borneo terletak beberapa ratus kilometer di barat daya dan Taiwan di utara
Maluku dan Sulawesi di selatan, dan di timur adalah Palau.
Kepulauan ini dibagi menjadi tiga kelompok utama: Luzon (Region I
sampai V + NCR & CAR),Visayas (VI sampai VIII), dan Mindanao (IX sampai
XIII + ARMM). Pelabuhan sibuk Manila, di Luzon, adalah ibu kota negara dan
kota terbesar-kedua setelah Kota Quezon.1
2. Demografi Filipina
Filipina berada di urutan ke-12 di dunia dalam jumlah penduduk dengan
jumlah 86,241,697 jiwa pada tahun 2005. Sekitar dua per tiga penduduk tinggal di
Pulau Luzon dan Manila yang menjadi ibu kota negara, negara ini berada di
urutan ke-11 dalam jumlah penduduk area metropolitan. Orang-orang Filipina
dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan dan
bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan
Spanyol/Amerika. Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolingustik
dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli
Filipina ialah suku Aeta namun sudah terpinggir dan populasinya tinggal 30 ribu
jiwa.
Tiga kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa,
Amerika, dan Asia Selatan. Sisanya adalah orang-orang Eropa, Arab, Indonesia,
1 Dapat dilihat di http://dahlansyuhada25.blogspot.com/2013/11/kondisi-fisikekonomipenduduk-sosial.html. diakses pada tanggal 19 september 2014.
3
4
Korea, dan Jepang. Orang-orang Mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang
berpengaruh. Dalam penelitian dari Universitas Stanford, ditemukan bahwa 3,6%
populasi memiliki turunan dari bangsa Eropa.
Penduduk Filipina sebesar 95,9% bisa membaca, salah satu yang
tertinggi di Asia, dan setara untuk pria maupun wanita. Angka harapan hidup
penduduknya adalah 69,29 tahun; 72,28 untuk wanita dan 66,44 untuk pria.
Pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,1% dan sekarang Filipina sedang
mengalami masalah kepadatan penduduk karena angka kelahirannya tinggi.
Filipina mempunyai kira-kira 92,2 juta penduduk menurut perkiraan sensus 2009.
Memiliki lebih dari 80 suku daerah dengan dialek bahasanya masing-masing.
Bahasa Tagalog merupakan bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris digunakan
dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menjadikan Filipina sebagai satu-satunya
negara di Asia Tenggara yang penduduknya paling banyak menggunakan bahasa
Inggris. Hal tersebut dikarenakan pengaruh budaya Barat di negara ini sangat
kuat. Pemerintah Filipina mengikuti Pemerintah Amerika Serikat. Dia ditata
sebagai sebuah republik, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara,
kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden
dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih sekaligus
mengepalai kabinet. Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar Kongres
terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu.
3. Agama di Filipina
Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik 80%, hal ini disebabkan
Filipina merupakan bekas jajahan Spanyol, dilanjutkan dengan Protestan 10%, hal
ini karena Filipina dijajah Amerika Serikat, dilanjutkan dengan Islam 5% yang
mayoritas berada di Pulau Mindanao, lalu Buddha 2.5% yang merupakan
penduduk pendatang dari Korea Selatan, Republik Rakyat China, Malaysia,
Singapura,Jepang, India, dan Vietnam. Sebanyak 0.4% menyatakan dirinya
Atheis, dan 2.1% beragama lain.
Walaupun katolik menjadi agama mayoritas, tetapi di Filipina terdapat
tiga ribu masjid, terutama di selatan. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap
sebagai pusat keagamaan bagi komunitas muslim. Kitab suci alQur’an telah
5
diterjemahkan oleh dr.Ahmad Domacao Alonto kedalaam bahasa Maranao,
bahasa yang paling utama dikalangan muslim kebanyakan muslim di Moro adalah
petani dan nelayan. Dijabatan tinggi pemerintah Filipina tidak berarti. Asosiasi
Islam yang paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina (Manila), Ansar al Islam
(Kota Marawi), Masyarakat Islam Mualaf (Manila) dan yayasan Islam Sulu (jolo)
dan sebagainya. Tahun 1983, Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk
mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan.
Menurut Majul, ada tiga alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa
Moro berintegerasi secara penuh kepada republik Filipina. Pertama, bangsa Moro
sulit menghargai undang-undang Nasional, khususnya yang mengenai hubungan
pribadi daan keluarga, karena undang-undang tersebut berasal dari Barat dan
Katolik, seperti larangan bercerai dan poligami yang sangat bertentangan dengan
Hukum Islam yang membolehkannya. Kedua, sistem sekolah yang menetapkan
kurikulum yang sama, bagi setiap anak Filipina disemua daerah, tanpa
membedakan perbedaan agama dan kultur, membuat bangsa Moro malas untuk
belajar disekolah yang didirikan pemerintah. Mereka menghendaki dalam
kurikulum itu adanya perbedaan khusus bagi bangsa Moro, karena adanya
perbedaan agama dan kultur. Ketiga, bangsa Moro masih trauma dan memendam
kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang
dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao, karena
program ini telah mengubah posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas
hampir disegala bidang kehidupan.2
4. Budaya filipina
Kebanyakan masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada
setiap kali pesta keramaian. Tarian bambu ini memerlukan pergerakan kaki yang
cocok. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang
dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Terdapat tanglung berbentuk bintang
yang digantung di hadapan rumah yang bernama Parol. Semasa Natal,
kebanyakan masyarakat di sana gemar menjadikan parol sebagai hiasan rumah
2 Asy’ari. Ahm, Akhwan Mukarrom dkk, Pengantar Studi Islam ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2008), hlm 310.
6
mereka. Organ bambu ini menggunakan lebih kurang 1.000 batang bambuh.
Konon ini adalah satu-satunya organ yang dibuat dari bambu di dunia.
B. Sejarah Islam di Filipina
Sejarah Islam di Filipina berkaitan erat dengan kawasan lainnya di Asia
Tenggara. Sulu dengan wilayah semenanjung Melayu dan kepulauan Indonesia
sudah terlibat secara erat dalam perdagangan sejak abad ke-13. Bisa jadi lebih
awal lagi. Bahasa yang umum digunakan para saudagar adalah bahasa Melayu.
Bahasa Melayu ini digunakan di istana Sulu, sebagaimana digunakan di istana
Malaka, Brunei dan wilayah lainnya.
Baru ketika pada abad ke-17 ketika orang-orang Spanyol dan orang-
orang Eropa lainnya datang ke kepulauan Filipina, kepulauan Sulu mulai terisolasi
dari daerah-daerah Melayu lainnya. Sejak itulah penggunaan bahasa Melayu
mulai merosot.3
Tradisi menulis tarsila (berasal dari bahasa Arab Silsilah, rantai atau
hubungan) di kalangan Muslim Filipina, bisa jadi, berasal dari kerajaan-kerajaan
Muslim di kepulauan Indonesia yang bertetangga, yang memiliki sejarah
pengislaman lebih awal. Mengenai tarsila ini walaupun banyak yang dibakar pada
masa Jepang dan pertempuran, kata Majul, namun masih ada yang terselamatkan.
Sultan pertama bernama Sultan Syarif (Abu Bakar), yang makamnya
berada di salah satu lereng Gunung Tumangtangis yang berhadapan dengan
Buansa. Pada makam itu tak tertulis tanggal. Di dalam tarsila Sulu pun tak tertulis
tahun. Ketiadaan tahun itu bukan berarti mereka tidak ada. Menurut suatu sumber
bahwa Raja Baguinda menerima gajah sebagai hadiah dari daerah Kalimantan,
kerajaan Brunai pada tahun 1410 M, yang sudah tidak lagi memberikan upeti
kepada Jawa (Majapahit).
Oleh karena proses sejarah Muslim Filipina terbagi dalam kelompok-
kelompok etno-linguistk, di antaranya: Manguindanao, Maranao dan Iranun,
Tausung, Samal, Yakan, Jama Mapun, Kelompok-kelompok Palawan (Palawan
3 Caesar A Majul, “Suatu Analisa terhadap “Silsilah Sulu” dalam Ahmad Ibrahim, ed. Dkk., Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 99.
7
dan Malbong), Kalagan, Kolibugan, dan Sangil. Mayoritas mereka tinggal di
bagian Selatan Filipina, yaitu di pulau Mindanao dan di kepulauan Sulu. Namun,
walaupun mereka berbeda-beda, “semua orang Islam Filipina mengakui satu sama
lain sebagai anggota dari komunitas agama yang lebih luas, yang melampaui
batas-batas kebahasaan, rasial, kesukuan, dan nasional.”
Wilayah Filipina yang membentang disinggahi para saudagar Muslim,
yang melakukan pelayaran dari Laut Merah ke Laut Cina. Pedagang Muslim pada
abad ke-10 singgah di Kalimantan dan beberapa di antaranya ada yang menetap di
Sulu pada awal abad ke-13. Pada masa itu pula para pendakwah Islam
(mahdumin) dari kepulauan Indonesia yang berdekatan berusaha menyebarkan
agama, yang dipengaruhi sufisme dan masjid-masjid sederhana didirikan.
Ketika Malaka berada pada puncak kejayaannya kota itu menjadi pusat
Islam dan banyak khatib menyebar ke berbagai kepulauan lainnya. Namun pada
tahun 1511 M, pusat perniagaan Islam internasional itu jatuh ke tangan Portugis.
Para anggota kerajaan melarikan diri ke daerah-daerah lainnya dan beberapa di
antara mereka mendirikan kerajaan baru, seperti di pantai barat Mindanao. Para
pendiri dan penerus meluaskan kekuasaan ke wilayah selatan, yang sekarang
termasuk provinsi Cotabato.
Dengan jatuhnya Malaka mendorong Brunei muncul ke pentas sebagai
kekuatan kelautan dan perniagaan terkemuka. Pada tahun 1520 para pedagang dan
khatib yang tiba di Filipina meningkat.
Pada sejarah perkembangan Islam, Filipina mengalami dua periode
dimana merupakan hambatan yang sangat menentukan bagaimana Islam di
Filipina sampai sekarang. Pertama, yakni adanya penjajah dari Spanyol yang
datang kedaratan Filipina. Sejak saat itu penyebaran Islam terbatas sampai ke
kepulauan Sulu dan Mindanao sebelah Barat. Spanyol menyebarkan agama
Kristen dengan berbagai cara, dan sangat tidak senang dengan keberadaan Islam.
Disitulah kemudian terjadi peperangan antara Islam dengan penjajah Spanyol.
Rentetan peperangan yang panjang antara orang-orang Spanyol dan Islam
8
dinamakan Perang Moro.4 Kedua, datangnya kolonial kedua yakni Amerika yang
merebut Filipina dari kekuasaan Spanyol tahun 1898, Ini agak berbeda dengan
Spanyol.
Amerika tidak menganjurkan Kristen-Islam. Namun dengan
mengirimkan beribu-ribu penetap Kristen ke daerah-daerah Islam untuk
menenangkan konflik antara dua komunitas itu. Amerika membiarkan kehidupan
agama orang-orang Islam dan kebiasaan ritual-ritual Islam. Meskipun demikian,
Islam dirasakan sebagai asing dan ganjil. Mereka memandang Islam dengan
penuh kecurigaan dan kebencian. Akan tetapi Amerika tidak sampai memusuhi
dan menjadi peperangan, melainkan tetap menjaga hubungan persahabatan antara
penduduk pribumi.5
Dengan adanya dua periode tersebut, kiranya itulah yang menyebabkan
Islam Filipina merupakan kaum minoritas yang selalu memiliki konflik dengan
Kristen Filipina sampai sekarang. Konflik yang terjadi menjadikan Islam Filipina
membentuk organisasi-organisasi pergerakan guna memperjuangkan Islam.6
Selain berjuang menegakkan Islam, organisasi tersebut juga berjuang untuk
memerdekakan diri. Diantara organisasi tersebut adalah MNLF (Moro National
Liberation Front) dan dua kelompok sebagai pecahan dari MNLF. Moro, adalah
label yang digunakan para nasionalis Muslim Filipina bagi identitas nasional
mereka. Tiga kelompok etnolinguistik yang terpenting menyebar di Filipina
antaralain: Kelompok Maguindanao-Iranun di wilayah Cotabato, kelompok
Tausug-Samal di Kepulauan Sulu dan Kelompok Maranawa di daerah Lanao.7
4 Ketika orang-orang Spanyol datang di Filipina pada paruh ke dua abad ke-16, mereka menggunakan istilah moro untuk menamakan penduduk yang beragama Islam. Disampaikan Caesar A. Majul, Dinamika Islam Filipina, terj. Eddy Zainurry (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 9-14. 5 Dengan seperti itu, perlahan Amerika mampu bekerja sama dengan Kristen Filipina. Dengan demikian, rencana Amerika untuk mengurus kemerdekaan orang-orang Islam diubah dan disesuaikan dengan orang Kristen Filipina. Hal ini terjadi pada tahun 1920, ketika provinsi- provinsi Islam jatuh ke tangan orang Kristen Filipina, yang ingin sekali mewarisi mantel kekaisaran, pada saat kemerdekaan sebagaiman dijanjikan oleh Amerika. Lihat Caesar A. Majul, Dinamika, hlm 14-17. 6 Gerakan-gerakan yang ada antara lain: Moro National Liberation Front (MLNF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf, Organization of the Islamic Conference (OIC). Baca Jhon Gershman, Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina (tk:tp,th), hlm 238. Lihat puladalam kumpulam tulisan Hasbullah Moeflich, Asia Tenggara Kosentrasi Baru Kebangkitan Islam (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm 241-242. 7 John Gresham, Peta dan Prospek, hlm 238.
9
C. Perkembangan Hukum Islam di Filipina
Daerah Filipina yang eksis dengan Islamnya yakni Sulu dan Magindanao.
Masing-masing penguasa Sulu dan Magindanao memberlakukan kitab hukum
Diwan Tousug dan Luwara sa Maguindanao. Dua kitab hukum ini menegaskan
tentang kedudukan kedaulatan dalam masalah-masalah yuridis. Kedua kitab ini
berdasarkan pada kitab fiqh Islam mazhab Syafi’i.8
Pada tahap selanjutnya, masyarakat muslim Filipina sebagaimana
masyarakat muslim negara lain, menginginkan adanya kodifikasi Hukum Islam
sebagai bentuk unifikasi Hukum Islam masyarakat muslim Filipina. Ide kodifikasi
hukum ini telah muncul dalam akta No. 787 Komisi Filipina tahun 1903. Hingga
kurun waktu sampai tahun 1973, belum terdapat kodifikasi Hukum Islam yang
mutlak, masih bersifat peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan selalu
berubah-rubah.9
Pada akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1973, dibentuklah Staf Riset
untuk Kodifikasi UU Islam Filipina. Staf tersebut bertugas menggali,
mengumpulkan, dan menyusun bahan penelitian tentang Hukum Perseorang
Muslim Filipina. Maka pada tanggal 23 Desember 1974, pemerintah
mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 442 yang menetapkan “Komite UU
Kepresidenan untuk Mengkaji Kitab UU Muslim Filipina”. Sebagai hasil dari
kinerja komite ini, setelah diajukan kepada Presiden Filipina saat itu yakni
Presiden Marcos, ditetapkan P.D. No.1083 pada tanggal 4 Februari 1977 yang
dikenal sebagai “Kitab UU Perseorangan Muslim Filipina”.10
Undang-undang ini disusun dalam lima buah buku yang memuat 190
pasal yang meliputi perkara: ketentuan umum, hubungan keluarga dan manusia,
8 Kitab utama rujukan kitab Luwaran adalah Minhaj ath-Thalibin, Minhaj al-‘Arifin, Fathul Qarib, Mirah ath-Thullab. Kiatb Luwaran Lebih konfrehensif dibandingkan kitab Diwan Taosug. Didalamnya terdapat 85 pasal yang membahas masalah-masalah transaksi, kepemilikan, perkawinan dan perceraian, prosedur dan pembuktian, warisan serta pembagian harta. Kitab ini juga memuat persoalan tentang hukuman ta’zir serta mengklasifikasikan diyat ke dalam 12 kategori. Baca Mastura, Legislasi Islam dalam Hubungannya dengan Reformasi Hukum di Filipina, dalam kumpulan tulisan Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 148-149. 9 Sudirman Tebba, Perkembagan, hlm 154-157. 10 Sudirman Tebba, Perkembagan, hlm. 161.
10
pewarisan, penyelesaian pertikaian dan pendapat berkaitan undang-undang,
peruntukan jinayah dan peruntukan peralihan.
Terdapat tiga tujuan dasar dalam pembentukan undang-undang untuk
muslim Filipina. Pertama, sebagai rujukan kepada budaya masyarakat Filipina.
Hal ini merujuk pada orang Filipina yang menganut agama selain Kristen. Seperti
diatur dalam akta republic No 1888 tanggal 22 Juni 1957 dalam pembentukan
“Suruhanjaya Perpaduan Negara” untuk memajukan masyarakat dalam bidang
moral, ekonomi dan politik. Dalam pembukaan undang-undang Islam ditekankan
tentang pemeliharaan “adat, tradisi, kepercayaan” yang merupakan usaha baru
untuk memenuhi keinginan umat Islam yang kembali pada sumber agamanya
sendiri.
Kedua, sebagai rujukan terhadap pembuatan undang-undang. Teks
undang-undang Islam bukan mewujudkan prinsip undang-undang tetapi membuat
sesuatu yang baru. Pada dasarnya jika melihat penjelasan awal mengenai
kenyataan sosial umat Islam, undang-undang untuk orang Islam tidak mungkin
dibentuk. Melihat kenyataan lain bahwa undang-undang ini adalah yang pertama
dibuat, setiap pembentukan undang-undang sulit dilakukan. Seperti dalam
undang-undang ini, bukan sebagai bentuk undang-undang yang ideal tapi sebagian
besar isinya merupakan ringkasan dari mazhab Syafi’i yang berkaitan dengan
perkawinan, perceraian dan nafkah serta warisan.
Ketiga, dalam pembukaan undang-undang merujuk pada persoalan
pengelolaan undang-undang untuk orang Islam dan aturan itu kemudian mengatur
secara rinci tentang pembentukan Mahkamah Syariah. Aturan ini menjadi inovasi
Mahkamah agung yang ada disetiap daerah tapi kurang berfungsi bahkan tidak
ada di beberapa daerah lain. Bagaimanapun juga, mahkamah syari’ah tidak
terpisah dari sistem mahkamah sekuler secara keseluruhan. Terdapat kesamaan
dalam bidang perekrutan pegawai, tugas, dan pembiayaan. Ini pertama kalinya
pengelolaan undang-undang untuk orang Islam yang tersusun rapi dibentuk di
Filipina.
Undang-undang Islam merupakan langkah percobaan menyatukan orang
Moro secara resmi menjadi masyarakat modern Filipina. Undang-undang
11
memberikan batas yang jelas tentang prinsip-prinsip Islam dalam aturan Negara
sekuler. Penerapan ajaran Islam dalam bentuk Undang-undang dan aturan khusus
bagi mahkamah Negara untuk Moro muslim ini menjadikan etika agama diserap
oleh aturan Negara. Perubahan dasar pada peraturan undang-undang bagi muslim
di Filipina ini meletakkan orang Islam Filipina setara dengan umat Islam lainnya
di Malaysia, Indonesia dan Singapura.11
D. Latar Belakang Terbitnya Dekrit Presiden Mengenai UU Keluarga Islam
Negara Filipina diproklamasikan sebagai Republik yang merdeka pada
tanggal 4 Juli 1946. Banyak umat Islam yang mendapatkan posisi-posisi lokal dan
nasional dalam administrasi yang baru. Orang-orang Islam mengikuti pemilihan-
pemilihan, terjun di dunia politik dan menghadapi masalah-masalah nasional.
Meskipun begitu, orang Islam tidak memiliki rasa identitas nasional disebabkan
oleh beberapa hal.
Pertama, orang-orang Islam merasa sulit untuk menghargai undang-
undang nasional, khususnya mengenai hubungan-hubungan pribadi dan keluarga,
karena undang-undang itu jelas berasal dari nilai-nilai moral Barat dan Katolik.
Orang-orang Islam tidak dapat memahami mengapa hukum nasional tidak
memperbolehkan poligami dan perceraian sedangkan Hukum Islam yang suci
membolehkannya bagi orang-orang mukmin. Karena orang-orang Islam tidak
menerima undang-undang nasional yang berasal dari bangsa lain, maka orang
Islam membangun keluarga mereka sendiri sesuai dengan tradisi mereka.
Sementara dalam perihal adat, mereka lebih cenderung mengikuti adat mereka.
Kedua, sistem sekolah umum dibawah Republik tidak berbeda dengan yang
diperkenalkan oleh orang-orang Amerika dan telah dikembangkan oleh
persemakmuran. Para orangtua dari murid-murid yang beragama Islam tidak mau
menyekolahkan anak-anaknya di tempat itu. Selain itu, kurikulum yang digunakan
pun sama disetiap daerah tanpa menghiraukan perbedaan agama atau kultural. Hal
ini menjadikan anak-anak umat Islam Filipina tidak mengenal wilayah dan negara
11 M.B., Hooker, Undang-undang Islam di Asia Tenggara (Kuala Lumpur: Ampang Press, 1992), hlm. 278.
12
mereka karena dalam sekolah madrasah, mereka tidak diajarkan untuk itu. Ketiga,
mengenai ketidakmampuan orang-orang Islam untuk menganggap diri mereka
sendiri sebagai warga negara Republik adalah kebenciannya yang mendalam dan
kemudian menjadi reaksi kekerasan terhadap gelombang kaum penetap yang terus
menerus ke bagian-bagian Mindanao. Di banyak daerah tradisional mereka,
penduduk muslim hampir lenyap pada tahun 1960-an dan terjadi pergeseran
penduduk di bagian utara Lanao.12
Pada tahun 1960-an timbul persaingan di kalangan kaum politisi Islam
pada tingkat-tingkat nasional dan lokal karena perbedaan etno-linguistik dan
penyerapan beberapa pemimpin Islam ke dalam struktur nasional. Rakyat
mencoba memelihara dan meningkatkan agama dan kultur mereka, meskipun ada
semacam rintangan berupa undang-undang nasional yang bertentangan dengan
hukum Islam dan sistem pendidikan nasional yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip agama dan identitas etnik mereka.13
Pada tahun 1970an, Presiden Marcos yang saat menjabat, mengakui
kesalahan-kesalahan yang kronis dari pemerintahan yang lalu, dan menyatakan
bahwa negara itu tidak pernah benar-benar menjembatani jurang kultural antara
orang-orang Filipina dan saudara-saudaranya yang muslim dan sekarang saatnya
untuk menjembatani mereka. Presiden Marcos mulai menyadari bahwa perlunya
merekonstruksi masyarakat Filipina, maka aspirasi-aspirasi Islam dan harapan-
harapannya harus diaplikasikan secara luas sehingga orang-orang Islam akan
mulai merasakan diri mereka sebagai warga negara. Mereka pun memulai
memprakarsai proses perbaikan kondisi-kondisi ekonomi pada tahun 1972.14
Ada banyak hal yang kemudian diubah dan diatur oleh presiden Marcos
untuk umat Islam. Seperti tidak mencabut hak tanah yang merupakan warisan
nenek moyang umat Islam, membangun kembali dan merekonstruksi daerah-
daerah yang sudah hancur, membangun Islamic Centre di Metro, Manila Desa
Maharlika dan asrama bagi mahasiswa dan mahasiswi Islam.15
12 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm. 23-26.13 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm. 33.14 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm. 81.15 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm. 81-83.
13
Meskipun Republik ini adalah negara sekuler, pemerintah mulai
mengeluarkan undang-undang dan dekrit-dekrit dan menciptakan lembaga-
lembaga yang dapat memelihara dan memperkuat Islam di negara itu. Selain itu,
presiden juga menyadari bahwa orang-orang Islam tidak hanya tertarik dengan
hasil-hasil ekonomi tetapi juga memiliki aspirasi-aspirasi pendidikan dan kultural.
Pemerintah lalu memberikan otorisasi untuk menggunakan bahasa Arab di
sekolah-sekolah yang mungkin menghendakinya. Lembaga studi Islam didirikan
di universitas Filipina dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa berpestasi.
Persetujuan presiden mengenai Kode Udang-Undang Pribadi Islam pada
tanggal 4 Februari 1977 merupakan hal yang sangat penting. Pada tanggal 1
agustus 1973 presiden memberikan otorisasi pembentukan staf riset bagi
kodifikasi undang-undang pribadi Islam. Staf yang dibentuk itu kemudian
melaporkan hasil risetnya pada tanggal 4 april 1974 yang kemudian di tanggal 23
Desember ditinjau oleh komisi presiden yang termasuk di dalamnya ahli hukum
Islam dan Ulama. Hasil kerja komisi kemudian disempurnakan pada tanggal 29
Agustus tahun 1975.16
Kode yang disetujui berupa ketetapan-ketetapan Islam yang paling
penting adalah mengenai Perkawinan, Perceraian dan Warisan. Kode itu
menyediakan sistem peradilan Syari’ah yang secara harmonis dan struktural
diintegrasikan kedalam sistem peradilan nasional, yang penasehat hukumnya
diangkat oleh presiden. Persetujuan kode menunjukkan bahwa pemerintah
mengakui Undang-undang Pribadi Islam sebagai bagian dari undang-undang
nasional meskipun undang-undang tersebut hanya berlaku untuk orang Islam.
Berlakunya kode ini selanjutnya digunakan untuk mendidik orang Islam
dalam aspek hukum agama mereka dan pada saatnya mengurangi
pengaruh- pengaruh yang kuat dari adat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Walaupun terlihat masih ada beberapa dalam ketentuan waris yang dipengaruhi
oleh hukum adat tradisional Filipina.17
E. Konsep Waris dan Wasiat Muslim Moro Filipina
16 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm 84. 17 Caesar A. Majul, Dinamika, hlm 84.
14
Aturan mengenai waris terdapat dalam Dekrit Presiden No. 1083 tanggal
4 Februari 1977 buku tiga yang terdiri empat judul (pasal 89-136). Judul I
mengenai ketentuan umum, Judul II mengenai Pewaris dan wasiat, Judul III
mengenai Pewarisan menurut Undang-undang, judul IV tentang penyelesaian
persoalan pembagian harta pusaka. Secara garis besar, peraturan pembagian waris
bagi muslim Filipina sama dengan peraturan waris di Indonesia karena menganut
mazhab yang sama yaitu Syafi’i.
Apa itu Waris ?
Waris adalah satu aturan pembagian apabila harta pusaka dipindahkan
kepada pewaris menurut undang-undang ini. (Pasal 89)
1. Syarat Waris
Kematian orang yang meninggal dipastikan
Ahli waris masih hidup pada saat kematian orang yang meninggal.
Penggantinya tidak didiskualifikasi untuk mewarisi. (Pasal 91)
2. Apa yang dapat diwariskan?
Warisan (Harta Pusaka) adalah harta yang dimilik secara turun
temurun atau dihasilkan sendiri dan harta tersebut bergerak atau tidak
bergerak dan semua hak serta tanggung jawab yang boleh dipindahkan saat
pewaris meninggal. (Pasal 92).
3. Mereka yang terhalang mewarisi
Mereka yang sengaja menjadi sebab langsung atau tidak langsung
kematian pewaris
Mereka yang berlainan agama dengan pewaris
Mereka yang berada dalam kondisi bahwa mereka tidak dapat mewarisi
bawah Hukum Islam. (Art.93)
4. Waris bagi anak tidak sah
Seorang anak yang menjadi penyebab perceraian ibu dengan Li'an
memiliki hak saling mewarisi hanya dengan ibu dan kerabatnya. (Pasal 95)
5. Waris Bagi mereka yang telah bercerai
15
Suami yang menceraikan istrinya harus memiliki hak saling waris
dengan dia selama berada dalam masa 'iddah-nya. Setelah berakhirnya 'iddah,
tidak akan ada hak saling mewarisi di antara mereka. (Pasal 96.1)
Suami yang berada dalam kondisi kematian-penyakit, menceraikan
istrinya tidak akan mendapat bagian darinya, tapi dia berhak untuk
menggantikannya bahkan setelah berakhirnya 'iddah-nya. (Pasal 96.2)
6. Urutan pewarisan diantara Ahli waris
Ahli waris pewaris akan mewarisi dalam urutan sebagai berikut:
Sharers (ashab-ul-furud) berhak atas bagian yang telah ditetapkan
Penerima Ashobah berhak atas sisa harta setelah pembagian
Dzawil arham yang memiliki hubungan darah tetapi tidak termasuk pada
ashabul furudh dan penerima ashobah.
Jika tidak ada tiga golongan di atas maka kerabat yang diketahui seberapa
jauh pun, atau diberikan kepada baitul mal (Pasal 99)
7. Apa yang dimaksud dengan wasiat ?
Surat wasiat didefinisikan sebaga suatu ketetapan untuk seseorang
yang diizinkan dengan aturan melalui hukum untuk mengontrol pembagian
tersebut setelah kematiannya yang tidak lebih dari 1/3 hartanya, jika ada ahli
waris. Atau keseluruhan hartanya jika tidak ada ahli waris atau keluarga jauh.
(Pasal 101)
8. Siapa saja yang termasuk dalam golongan ashabul furudh ?
Orang-orang berikut berhak warisan sebagai ashabul furudh adalah:
Sang suami, istri
Sang ayah, ibu, kakek, nenek
Putri dan putri anak dalam garis langsung
Adik penuh, adik kerabat, adik rahim dan saudara rahim. (Pasal 110)
Faktor mereka yang tidak termasuk dalam waris sebab faktor berikut:
Dalam keturunan yang sama, saudara yang lebih dekat menghalangi
saudara yang jauh, saudara sekandung menghalangi saudara sebapa atau
suadara seibu.
Kerabat kecuali karena memiliki hubungan pertalian darah dan rahim.
16
Siapa pun yang berkaitan dengan pewaris melalui setiap orang tidak akan
mendapatkan warisan sedangkan yang kedua adalah hidup, kecuali dalam
kasus seorang ibu bersepakat dengan anak-anaknya.
Ahli waris yang, dalam kasus tertentu, tidak berhasil dengan alasan
terhijab atas dasar apa pun tidak akan menghijabi orang lain. (Pasal 123).18
Dari uraian singkat mengenai inti dalam aturan waris dalam
peraturan muslim Filipina dapat dilihat bahwa secara garis besar, aturan ini
sama dengan yang diterapkan di Indonesia. Menariknya, dalam peraturan
Muslim Filipina dalam pasal 107 membahas mengenai ketentuan pemberian
wasiat melalui pelaksanaan undang-undang. “Jika pewasiat meninggal dunia
tanpa membuat surat wasiat untuk anak kepada anak laki-lakinya yang
meninggal lebih dulu, anak itu berhak mendapatkan 1/3 dari bagian ibu
bapaknya. Ibu bapak, atau suami atau istri yang tidak berhak menerima
warisan (karena terhalangi sebab mewarisi) berhak mendapat 1/3 dari yang
seharusnya diterimanya jika ia tidak terhalangi. Hal ini memang mengurangi
kuasa dan seolah-olah diatur untuk kondisi jika ibu atau bapak atau suami
atau istri bukan orang Islam melainkan non muslim.
Dalam article 138 diatur bahwa peraturan ini hanya berlaku di lima
distrik di Filipina yaitu; Sulu, tawi-tawi, basilan, lanao del norte dan
Maguindanao. Hal ini disebabkan karena daerah inilah yang ditempati oleh
muslim minoritas di Filipina. Sejalan dengan tujuan pembentukan pertaturan
ini memang hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Walaupun sebagian
besar isi dari undang-undang ini bersumber dari Mazhab Syafi’i, nyatanya
tidak semuanya merupakan hasil dari Mazhab Syafi’i.
Terbukti pada article 98 yang mengatur warisan untuk mafqud
(orang hilang) yang tetap disimpan hingga: dia datang dan memintanya, dia
sudah meninggal secara hakiki dan diputuskan pengadilan setelah mafqud 10
tahun lebih. Di poin terakhir tidak menunjukkan hasil mazhab syafi’i.
Menurut Syafi’i, batas waktu orang yang hilang adalah sembilan puluh tahun,
18 Asian Institute Of Journalism And Communication (Aijc), a Primer on Code of Muslim Personal Laws of The Philippines.
17
yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun,
pendapat yang paling shahih menurut anggapan Syafi’i adalah bahwa batas
waktu tertentu tidak ditentukan atau dipastikan.19 Dari sini terbukti beberapa
pasal yang mengatur waris merujuk pada hukum adat Filipina yang penulis
tidak menemukan referensi mengenai pembagian waris menurut adat Filipina
sehingga tidak dapat menguraikan lebih jauh mengenai hal dimaksud.
19 Waryani Fajar Riyanto, Sistem Kewarisan Islam: Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem) (Pekalongan: STAIN Press, 2012), hlm 339-340.
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Filipina tediri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 300.000
km². Di timur, berbatasan dengan Laut Filipina, di barat berbatasan dengan
Laut China Selatan, dan di selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Orang-
orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin
Taiwan dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan
Spanyol/Amerika. Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik 80%,
Protestan 10%, Islam 5%, lalu Buddha 2.5% Sebanyak 0.4% menyatakan
dirinya Atheis, dan 2.1% beragama lain. Mengenai budaya, kebanyakan dari
masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta
keramaian.
2. Sejarah perkembangan Islam di Filipina mengalami dua periode: Pertama,
yakni adanya penjajah dari Spanyol yang datang kedaratan Filipina. Spanyol
menyebarkan agama Kristen dengan berbagai cara, dan sangat tidak senang
dengan keberadaan Islam. Disitulah kemudian terjadi peperangan antara Islam
dengan penjajah Spanyol. Kedua, datangnya kolonial Amerika yang merebut
Filipina dari kekuasaan Spanyol tahun 1898. Dengan adanya dua periode
tersebut, kiranya itulah yang menyebabkan Islam Filipina merupakan kaum
minoritas yang selalu memiliki konflik dengan Kristen Filipina sampai
sekarang.
3. Penguasa Sulu dan Magindanao memberlakukan kitab hukum Diwan Tousug
dan Luwara sa Maguindanao. Kedua kitab ini berdasarkan pada kitab fiqh
Islam Mazhab Syafi’i, seiring berjalannya waktu, Ide kodifikasi Hukum Islam
di ligitimasi dalam akta No. 787 Komisi Filipina tahun 1903. Hingga kurun
waktu sampai tahun 1973, Pada akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1973,
18
19
dibentuklah Staf Riset untuk Kodifikasi UU Islam Filipina. Undang-undang
ini disusun dalam lima buah buku yang memuat 190 pasal yang meliputi
perkara: ketentuan umum, hubungan keluarga dan manusia, pewarisan,
penyelesaian pertikaian dan pendapat berkaitan undang-undang, peruntukan
jinayah dan peruntukan peralihan. Undang-undang ini memberikan batas yang
jelas tentang prinsip-prinsip Islam dalam aturan Negara sekuler.
4. Yang melatar belakang terbitnya dekrit presiden mengenai UU Keluarga Islam
yakni Pertama, orang-orang Islam merasa sulit untuk menghargai undang-
undang nasional, khususnya mengenai hubungan-hubungan pribadi dan
keluarga, Kedua, sistem sekolah umum dibawah Republik tidak berbeda
dengan yang diperkenalkan oleh orang-orang Amerika dan telah
dikembangkan oleh persemakmuran. Ketiga, mengenai ketidakmampuan
orang-orang Islam untuk menganggap diri mereka sendiri sebagai warga
negara Republik adalah kebenciannya yang mendalam dan kemudian menjadi
reaksi kekerasan terhadap gelombang kaum penetap yang terus menerus ke
bagian-bagian Mindanao. Ketiga hal inilah yang mendasari terbentuknya UU
Keluarga Islam.
5. Aturan mengenai waris terdapat dalam Dekrit Presiden No. 1083 tanggal 4
Februari 1977 buku tiga yang terdiri empat judul (pasal 89-136). Judul I
mengenai ketentuan umum, Judul II mengenai Pewaris dan wasiat, Judul III
mengenai Pewarisan menurut Undang-undang, judul IV tentang penyelesaian
persoalan pembagian harta pusaka. Secara garis besar, peraturan pembagian
waris bagi muslim Filipina sama dengan peraturan waris di Indonesia karena
menganut mazhab yang sama yaitu Syafi’i.
B. Saran-saran
Pembahasan tentang waris dan wasiat di negara filipina ini merupakan
salah satu pembahasan yang penting untuk mengetahui tentang bagaimana
perkembangan Hukum Islam khususnya di daerah minoritas seperti di filipina ini.
Dalam penulisan makalah ini telah dilakukan beberapa upaya yang dapat
membuat penulis ini lebih baik lagi. Namun, nyatanya masih terdapat banyak
20
kekurangan dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, sekalipun tulisan
bagaikan setetes embun ditengah lautan yang teramat luas dan dalam, namun
penulis berharap, akan ada manfaatnya, baik bagi penulis sendiri sebagai amal
ibadah dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, maupun bagi para
peminat kajian ini, para mahasiswa, dan umat Islam umumnya.
Mengingat hal yang demikian itu, maka disarankan kepada semua pihak-
pihak yang berkompeten dalam mengembangkan khazanah keintelektualan baik
kepada khalayak umum maupun kepada dosen dan mahasiswa/i jurusan Al-Ahwal
Al-Syakhsiyah khususnya agar kiranya dapat memberikan pelajaran yang baik
agar dapat terciptanya makalah yang lebih baik lagi. Akhirnya, tiada gading yang
tak retak. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hanya Allah satu-satunya yang
maha sempurna di alam ini. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun demi
kesempurnaan ini senantiasa penulis dambakan dari semua pihak agar kedepannya
dapat tercipta makalah yang lebih baik lagi. Untuk itu penulis menghaturkan
banyak terimakasih yang sebesar-besarnya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
A Majul, Caesar. 1989. “Suatu Analisa terhadap “Silsilah Sulu” dalam Ahmad Ibrahim, ed. Dkk., Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah. Jakarta: LP3ES.
________,________. 1989. Dinamika Islam Filipina, terj. Eddy Zainurry. Jakarta: LP3ES.
Gresham, John. th. Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina. tk:tp
Hooker, M.B. 1992. Undang-undang Islam di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Ampang Press.
Mukarrom, Akhwan dkk. 2008. Pengantar Studi Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
Moeflich, Hasbullah. 2003. Asia Tenggara Kosentrasi Baru Kebangkitan Islam. Bandung: Fokusmedia.
Riyanto, Waryani Fajar. 2012. Sistem Kewarisan Islam: Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem). Pekalongan: STAIN Press.
Tebba, Sudirman. 1993. Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya. Bandung: Mizan.
Jurnal
Asian Institute Of Journalism And Communication (Aijc), a Primer on Code of Muslim Personal Laws of The Philippines.
Internet
http://dahlansyuhada25.blogspot.com/2013/11/kondisi-fisikekonomipenduduk-sosial.html. diakses pada tanggal 19 september 2014.
21