tugas analisis putusan peradilan pajak

ANALISIS PUTUSAN BADAN PERADILAN PAJAK

Tugas Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum

Nama Anggota Kelompok :

1. Akhmad Septian Haswardi (02071001134)

2. Ditiya Duparia Mona Timur (02091001024)

3. Wasyani Fitri (02091001057)

4. Wendy Meidiansyah (52081001130)

5. Winda Desti Sagita (02091001149)

Kelas : B

Nama Dosen : Putu Samawati, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30254/PP/M.III/99/2011

Jenis Pajak : Gugatan;

Tahun Pajak : 2009;

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah Surat Keputusan Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan;

Menurut Majelis : Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor : 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010, adalah Surat Tergugat Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat yaitu diterima tanggal 10 Agustus 2010 sehingga pengajuan gugatan memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010 dilampiri dengan salinan Surat Tergugat Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr. Elly Erita Siregar, jabatan Kuasa Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor: 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010, berhak menandatangani surat gugatan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus nomor 026/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh Susilo Budiono, jabatan Direktur PT Citra Kalimantan Sejahtera sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor : 032/ACC/IX/CKS/2010 tanggal 06 September 2010, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 08 September 2010 (diantar), sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan tanggal 05 Agustus 2010 (jangka waktu = 35 hari), sehingga pengajuan gugatan melewati jangka waktu 30 hari;

bahwa dalam sidang Majelis menanyakan kepada Penggugat mengenai alasan keterlambatan pengajuan Surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas;

bahwa menurut Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan Keputusan Tergugat diterima tanggal 10 Agustus 2010 sehingga apabila dihitung dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat yaitu tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal diterima permohonan gugatan di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 08 September 2010 jumlah harinya adalah 30 (tiga puluh) hari sehingga belum melewati jangka waktu 30 hari;

bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kepada Majelis bukti tracking pengiriman Surat Keputusan Tergugat kepada Majelis;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti tracking pengiriman Surat Keputusan Tergugat diperoleh petunjuk bahwa memang surat dikirim kepada tergugat tanggal 5 Agustus 2010 pada sore hari (pukul 17 : 15 Wib) namun surat tersebut baru sampai ke Pemohon Banding pada tangal 10 Agustus 2010

bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan bukti terima kiriman surat diketahui bahwa Surat Keputusan Tergugat dikirim oleh Tergugat ke kantor Pos pada tanggal 5 Agustus 2010

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal dikirim atau tanggal diterima adalah tanggal “stempel pos pengiriman” sehingga “tanggal 5 Agustus 2010” merupakan tanggal dikirim atau tanggal diterimanya surat keputusan Tergugat;

bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan kepada Majelis bukti pengiriman Surat keputusan Tergugat;

bahwa dalam sidang Penggugat mengakui tidak mengetahui bahwa tanggal dikirim atau tanggal diterima adalah tanggal “stempel pos pengiriman” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

karena sepemahan Penggugat tanggal diterima adalah benar-benar surat tersebut diterima oleh perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pengiriman Surat Keputusan Tergugat diperoleh petunjuk bahwa Surat Keputusan Tergugat dikirimkan oleh Tergugat ke Kantor pos pada tanggal 5 Agustus 2010

bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa:“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, Keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

bahwa Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

bahwa Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa: ”Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.”

bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Keputusan Tergugat dikirim ke Penggugat yaitu tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan Surat Gugatan diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 08 September 2010 (diantar), maka jumlah hari adalah 35 (tiga puluh lima) hari sehingga dengan demikian pengajuan gugatan telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE– 24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustus tentang Penegasan Tentang Pengertian Force Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE-21/PJ.4/1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :

a. Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara, pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan oleh suatu Undang-Undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu

keadaan tertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembebasan Bea masuk atas Impor Mesin serta barang dan bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal menyatakan :" Keadaan darurat (force majeur) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusuhan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia "

bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam sidang tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeur);

bahwa selain itu sebenarnya Penggugat masih memiliki cukup waktu sekitar 25 hari untuk mengajukan gugatan dihitung dari tanggal Surat Keputusan Tergugat diterima oleh Penggugat yaitu tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan batas akhir pengajuan gugatan tanggal 4 September 2010 namun waktu tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh Penggugat; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan karena pengajuan gugatan telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan : Surat Banding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

Mengingat 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dan Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan;

3. Ketentuan perundang-undangan yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan tidak dapat diterima;

ANALISIS

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30254/PP/M.III/99/2011

Pihak Penggugat :

Pihak Tergugat :

Objek gugatan :bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah Surat Keputusan Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan;

Putusan Badan pengadilan pajak :

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor : KEP-317/WPJ.14/BD.06/2010 tanggal 05 Agustus 2010, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan tidak dapat diterima

PUTUSAN BADAN PENGADILAN PAJAK NO.PUT.28305/PP.M XV/99/2011

Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2009Pokok Sengketa

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang terdapat dalam berkas gugatan dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/ PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp.267.396.742,00 yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009.

Menurut Pihak Tergugat Atas Kasus Pengadilan Pajak bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 tanggal 22 Juni 2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung, PT. XXX selaku yang mewakili Penggugat melalui Surat Nomor : TAX/033/HO/AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 menyampaikan kelengkapan data sesuai permintaan dan diterima oleh Tergugat dengan LPAD Nomor : PEM:002341\007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009, dan dengan demikian permohonan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Juni 2009 dinyatakan lengkap.

Menurut Penggugatbahwa Penggugat berpendapat Surat Permohonan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08Juni 2009 dibuat sesuai dengan format Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2009 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 002075/007/jun/ 2009 tanggal 11 Juni 2009, dan mengenai materi sengketa Penggugat berpendapat, bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 adalah sebesar -100% dibanding Pajak Penghasilan terutang tahun 2008 yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 masa Januari sampai dengan Juni 2009, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PER-10/PJ./2009 tanggal 11 Februari 2009.

Pendapat Majelisbahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak berbunyi :

Ayat (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Ayat (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa Pasal 23 ayat (2) KUP menyebutkan :Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

terhadap :a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atauPengumuman Lelang.b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan

keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

bahwa objek gugatan adalah keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009.

bahwa Majelis berpendapat bahwa keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah keputusan yang dapat diajukan gugatan karena :

1. Keputusan Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal17 Juli 2009 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaankeputusan perpajakan,

2. bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat 2 (dua) kata pelaksanaan yaitu pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan Surat Paksa dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan keputusan perpajakan.

bahwa pengertian pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf a maupun huruf b haruslah ditafsirkan dengan satu arti. Dengan demikian pelaksanaan surat paksa objek gugatannya adalah surat paksa itu sendiri dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan objek gugatannya adalah keputusan itu sendiri yaitu Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009.

bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah bukan merupakan keputusan yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 KUP.

bahwa dari pemeriksaan berkas gugatan diketahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor :KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 pada tanggal 17Juli 2009,sedangkan permohonan pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Penggugat diterima Terbanding pada tanggal 11 Juni 2009 dengan bukti LPAD Nomor : PEM:002075\ 007\jun\2009 tanggal 11 Juni 2009.

bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Tergugat menerbitkan surat Nomor : S-541/ WPJ.20/KP.0709/2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung.

bahwa PT. XXX selaku yang mewakili Penggugat melalui surat Nomor : TAX/033/HO/AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 menyampaikan kelengkapan data sesuai permintaan dan diterima oleh Tergugat dengan LPAD Nomor : PEM:002341\007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009, dan dengan demikian permohonan Penggugat terhitung sejak tanggal 29 Juni 2009 dinyatakan lengkap.

bahwa Tergugat melakukan evaluasi permohonan Penggugat tentang besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang tahun 2009 dan perbandingannya dengan Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni2009.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Tergugat menerbitkan surat KeputusanTergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009, yang menetapkan bahwa menolak seluruhnya permohonan Penggugat untuk mengurangkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang semula sebesar Rp.267.396.742,00 menjadi NIHIL, dan dengan demikian surat keputusan ini telah memenuhi jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menerbitkan keputusan yang dihitung sejak surat permohonan Penggugat dinyatakan lengkap yaitu tanggal 29 Juni 2009.

bahwa menurut Penggugat, dalam butir 2 Lampiran II Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 diatur bahwa :

“ Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative (AR)”.

bahwa surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dibuat sesuai dengan format Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-10/PJ/2009 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni2009 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:002075/007/jun/2009 tanggal 11 Juni 2009.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor :TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 telah lengkap secara formal pada tanggal 11 Juni 2009, karena telah diterima oleh Tergugat dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : PEM:002075/007/jun/2009, karena jika persyaratannya belum lengkap maka sesuai butir 2Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tidak akan dibuatkan BPS dan LPAD oleh Kantor Pelayanan Pajak.

bahwa dengan demikian secara formal, pengajuan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan diatur PER-10/PJ./2009 pada tanggal 11 Juni 2009 bukan tanggal 29 Juni 2009 seperti yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Tanggapannya.

bahwa permintaan data tambahan yang diajukan oleh Tergugat melalui surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 menurut Penggugat merupakan permintaan tambahan (yang tidak diatur dalam PER-10/PJ./2009) dalam rangka mendapatkan keyakinan kondisi Wajib Pajak (Penggugat) di tahun 2009 yang telah disampaikan Penggugat dalam surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : FIN TAX/163/B/ SKP/VI/2009, sehingga tidak bisa dijadikan dasar lengkap atau tidaknya surat permohonan yang diajukan Penggugat.

Bahwa dengan telah lengkapnya permohonan pengurangan besarnya Penghasilan Pasal 25 masa Juli sampai dengan Desember 2009 pada tanggal11 Juni 2009, maka sesuai Pasal 6 ayat (4) Tergugat harus menerbitkan surat keputusan tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 paling

lambat tanggal 1 Juli 2009 (15 hari kerja sejak tanggal 11 Juni 2009 tanggal pengajuan diterima lengkap).

bahwa karena sampai dengan tanggal 1 Juli 2009 belum diterbitkan surat keputusan, maka sesuai Pasal 6 ayat (6) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari2009 permohonan yang Penggugat ajukan dianggap dikabulkan, dan Tergugat harus menerbitkan keputusan sesuai permohonan Penggugat paling lambat tanggal 3 Juli 2009 (3 hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir).

bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2009, Tergugat belum menerbitkan keputusan, dan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009, dengan demikian penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/ WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 Tentang Besarnya PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sesuai PER-10/PJ/2009 tanggal 11Februari 2009, dengan demikian sesuai Pasal 6 ayat (6) PER-10/PJ./2009 permohonan pengurangan yang Penggugat ajukan harus dikabulkan.

bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:002075\007\Jun\2009 diketahui bahwa Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 atas nama Penggugat diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 11 Juni 2009, sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009.

bahwa Surat Permohonan Pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25Penggugat Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dibuat dengan format Lampiran I dan Lampiran III PER-10/PJ/2009, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari2009.

bahwa Tergugat telah menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : PEM:002075/007/jun/2009, yang berarti permohonan Penggugat telah lengkap karena jika persyaratannya belum lengkap maka sesuai butir 2Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tidak akan dibuatkan BPS dan LPAD oleh Kantor Pelayanan Pajak.

bahwa Tergugat pada tangga1 22 Juni 2009 menerbitkan surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, surat tersebut ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung dan telah dipenuhi melalui surat Nomor : TAX/033/HO/ AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 dengan LPAD Nomor : PEM:002341\007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009.

bahwa tanggal pemasukan kelengkapan data tanggal 29 Juni 2009 tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menghitung jangka 15

(lima belas) hari kerja jangka waktu penyelesaian sejak permohonan dinyatakan lengkap.

bahwa data yang diminta Tergugat berupa lampiran 2 PER-10/PJ/2009 yang dikirimkan ke Perusahaan Astra Agro Lestari atas nama 23 anak perusahaan dan Tergugat melakukan evaluasi permohonan Penggugat tentang besarnya PPh yang akan terutang tahun 2009 dan perbandingannya dengan PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Juni 2009 berdasarkan data tersebut.

bahwa menurut Majelis seharusnya permintaan kelengkapan data tersebut disampaikan langsung kepada Penggugat karena permohonan diajukan oleh Penggugat, bukan kepada PT. XXX karena Penggugat dan PT Astra Agro Lestari Tbk walaupun satu grup tapi merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri.

bahwa menurut Majelis data yang diminta tersebut berupa lampiran 2 bukan merupakan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam PER-10/ PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 sehingga seharusnya jangka waktu penyelesaian tetap dihitung 15 (lima belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2009 yakni sejak saat permohonan dianggap lengkap diterima Tergugat.

bahwa jika dihitung sejak Permohonan Pengurangan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 yakni tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal diterbitkannya keputusan Nomor : KEP-00022/ PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009, maka penerbitannya telah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PER-10/PJ/2009.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PER-10/PJ/2009 tanggal 11Februari 2009 maka permohonan Penggugat harus dikabulkan.

bahwa dari Permohonan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25Masa Juli sampai dengan Desember 2009 diketahui Penggugat mengajukan permohonan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Nihil.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Nomor:KEP 00022/PPH25/WPJ.20/KP.0703/2009 Tanggal 17Juli 2009 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2009 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-10/PJ/2009 tanggal 11Februari 2009 sehingga harus dibatalkan dan permohonan Penggugat atas pembayaran besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 dikabulkan dengan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Nihil.

Menimbang

bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa“membatalkan”;

Memperhatikan Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000,

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17Tahun 2000.

Memutuskan Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 dan menetapkan perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 menjadi Nihil.

ANALISIS

NO.PUT.28305/PP.M XV/99/2011

Pihak Penggugat : PT XXX selaku head office mewakili pegawai PT XXX

Pihak Tergugat :

Objek gugatan : penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/ PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp.267.396.742,00 yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009.


Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 dan menetapkan perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 menjadi Nihil.

ANALISIS

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 39114/PP/M.X/16/2012

Pihak Penggugat :

Pihak Tergugat :

Objek gugatan : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2438/WPJ.07/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00102/207/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010;


Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2438/WPJ.07/2011 tanggal 03 Oktober 2011, tentang Penetapan atas keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00102/207/08/058/10 tanggal 20 Juli 2010, tidak dapat diterima.

tugas analisis putusan peradilan pajak

Documents