tugas akhir - repository.bsi.ac.id · pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli...
TRANSCRIPT
i
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA
TUGAS AKHIRDiajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III
PITRA MELIA
62140024
Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Program Akuntansi Perpajakan
Jakarta
2017
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Pitra MeliaNIM : 62140024Mahasiswa Program Studi : Akuntansi PerpajakanPerguruan Tinggi : Bina Sarana Informatika
Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang telah saya buat denganjudul: “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan PajakAsli DKI Jakarta”, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) danbelum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.
Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpaada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hariternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yangmengklaim bahwa tugas akhir yang telah saya buat adalah hasil karya milikseseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupunperdata dan kelulusan saya dari Akademi Bina Sarana Informatikadicabut/dibatalkan.
iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAHUNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:Nama : Pitra MeliaNIM Mahasiswa : 62140024Program Studi : Akuntansi Perpajakan
Perguruan Tinggi : Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta
Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Akademi BinaSarana Informatika, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusiveRoyalti-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “PengaruhPenerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Asli DKIJakarta”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Akademi BinaSarana Informatika berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan,mengelolaannya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya danmenampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untukkepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetapmencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihakAkademi Bina Sarana Informatika, segala bentuk tuntutan hukum yang timbulatas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
iv
v
LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR
AKADEMI MANAJEMEN KEUANGAN
BSI JAKARTA
NIM : 62140024Nama Lengkap : P i t r a Me l i aP em bim bi n g : Dinar Riftiasari. S.E., M.M.Judul Tugas Akhir : “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Pajak Asli DaerahDKI Jakarta”
Dimulai pada tanggal : 06 April 2017
Diakhiri pada tanggal : 21 Juni 2017
Jumlah pertemuan bimbingan : 10 kali pertemuan
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
(Dinar Riftiasari. S.E., M.M.)
No
Tanggal
BimbinganPokok Bahasan
Paraf Dosen
Pembimbing
1. 06 April 2017 Pengajuan Judul
2. 11 April 2017 Pengajuan BAB I
3. 13 April 2017 Revisi BAB I
4. 18 April 2017 ACC BAB I dan Pengajuan BAB II
5. 20 April 2017 Revisi BAB II
6. 26 April 2017 Revisi BAB II dan Pengajuan BAB III
7. 09 Mei 2017 ACC BAB II dan Revisi BAB III
8. 06 Juni 2017 Revisi BAB III Pengajuan BAB IV
9. 19 Juni 2017 ACC BAB III, Revisi BAB IV, Abstrak
10. 21 Juni 2017 ACC Keseluruhan
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas
Akhir dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan
Pajak Asli DKI Jakarta 2012-2016”. Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir
ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III, Program
Studi Management Perpajakan. Adapun tujuan lain tugas akhir ini adalah untuk
menambah, pengalaman, pemahaman serta memberi gambaran pada penulis dan
pembaca mengenai aplikasi teori yang di dapat perkuliahan kedalam contoh-
contoh yang lebih rinci dan detail. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam
proses penyelesaian laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik
berupa isi dan cara penyajiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari segenap pihak
demi tercapainya kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.
Dalam menyelesaikan program tugas akhir ini penulis tidak lepas dari
bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:
1. Direktur Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta.
2. Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan.
3. Ibu Dinar Riftiasari selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Semua Dosen dari Perpajakan Diploma III.
vii
5. Ucapan terima kasih ditunjukan kepada keluarga penulis, terutama Ibu
Mugini dan Puput Astria Ningrum selaku ibunda dan kaka penulis yang
selalu memberikan dukungan baik moril dan materiil.
6. Terkhusus kepada teman penulis seperjuangan selama proses Tugas Akhir
Elawati, Cut Melinda Agustin, Restyana D.A.S, Agustina, Dwi S, dan
rekan-rekan pajak angkatan 2014 yang tidak biasa penulis sebutkan satu
per satu. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
Tugas Akhir ini. Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda
atas segala kemurahan dan bantuan yang telah penulis terima hingga
Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
Penulis mengharapkan semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi pengembangan ilmu Perpajakan
dimasa yang akan datang.
Jakarta, 22 Juni 2017
Penulis
Pitra Melia
viii
ABSTRAK
Pitra Melia (62140024),Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah, Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI
Jakarta, Kantor Dinas Teknis Abdul Muis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Restoranterhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKIJakarta, dengan menggunakan data Skunder periode 2012-2016. Metode statisticyang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji koefisien korelasi,uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, Uji Hipotesis (Uji t) karnadalam SPSS 24 ini menggunakan dua sisi maka uji yang dilakukan menggunakantingkat signifikan 5%/2 = 2,5%. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa PajakRestoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwatingkat korelasi 97,9% yang aritinya hubungan Penerimaan Pajak Restoranterhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kuat. Juga dapat dilihat dari T tabel didapat angka 3,182, karena T hitung 8,400 > 3,182 T tabel maka Ho ditolak dan H1
diterima dan berdasarkan probabilitas 0,004 < 0,025 maka H0 ditolak dan H1
diterima. Pada kesimpulannya Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh secarasignifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Pendapatan Asli Daerah
ix
ABSTRACT
Pitram Melia (62140024), The Influence of Restaurant TaxationAcceptance Toward Region Original Finding (on Tax and Leavy Agenciens).
This study aims to determine the effect of Restaurant Tax Receipts on the OriginalRevenue of Regional Tax and Retribution Agency of DKI Jakarta, using the dataof the period 2012-2016. The statistic method used in this research is normalitytest, correlation coefficient test, coefficient determination test, simple linearregression test, Hypothesis Test (t test) karna in SPSS 24 is using two sides thenthe test performed using a significant level 5% / 2 = 2.5%. From the results of thisstudy shows that the restaurant tax influence on the original income can be seenthat the level of correlation 97.9% which aritinya The relationship of theRestaurant Tax to the original income is very strong. Also can be seen from Ttable can be number 3.182, because T arithmetic 8.400> 3.182 T table then Ho isrejected and H1 accepted and based on probability 0.004 <0.025 then H0rejected and H1 accepted. At the conclusion of the Tax Reception Restaurantsignificantly influence the Local Revenue.
Keywords:Tax Receipts, Local Revenue
x
DAFTAR ISI
HalamanLembar Judul ….………………………………………………………….. iLembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ………………………………….. iiLembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Lembar …………… iiiPersetujuan dan Pengesahan Tugas Akhir …………………………………. ivLembar Konsultasi Tugas Akhir …………………………………………… vKata Pengantar ……………………………………………………………... viAbstrak ……………………………………………………………………… viiiDaftar Isi ……………………………………………………………………. xDaftar Gambar …………………………………………………………….. xiiDaftar Tabel ……………………………………………………………….. xiiiDaftar Lampiran …………………………………………………………….. xiv
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 11.1 Latar Belakang ……………………………………………. 11.2 Perumusan Masalah ………………………………………. 31.3 Tujuan dan Manfaat ……………………………………… 31.4 Metode Penelitian…………. ………………………………. 41.5 Ruang Lingkup ……………………………………………. 51.6 Sistematika Penulisan …………………………………….. 5
BAB II LANDASAN TEORI ………………………………………….. 72.1. Penerimaan Pajak Restoran ……………………………… 7
2.1.1. Pajak ………………………………………………… 72.1.2. Pajak Restoran ……………………………………… 82.1.3. Penerimaan Pajak ………………………………….. 92.1.4. Pengecualian Pajak Restoran ……………………….. 102.1.5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran…... 102.1.6. Sejarah dan Perkembangan Pajak Restoran ………… 11
2.2. Pendapatan Asli Daerah …………………………………. 132.2.1. Pengertian Pendapatan …………………………… 132.2.2. Pendapatan Asli Daerah …………………………… 132.2.3. Retribusi Daerah ……………………………………. 132.2.4. Pajak Daerah ………………………………………. 142.2.5. Jenis Pajak Daerah ………………………………… 15
2.3. Konsep Dasar Perhitungan ………………….…………… 162.3.1. Uji Normalitas ……………………………….…… 172.3.2. Uji Koefisien Korelasi ……………………………… 172.3.3. Uji Koefisien Determinasi …………………………… 202.3.4. Uji Regresi Linear Sederhana ……………………….. 212.3.5. Uji Hipotesis (Uji t) ………………………………….. 23
BAB III PEMBAHASAN ……………………………………………….. 24
xi
3.1. Tinjauan Umum Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi …….Daerah ……………………………………………………… 243.1.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Pelayanan ………
Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta …………… 243.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi …………………. 263.1.3. Kegiatan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi…….. 27
Daerah DKI Jakarta ………………………………... 293.2. Data Penelitian …………………………………………...... 28
3.2.1. Penerimaan Pajak Restoan …………………………… 283.2.2. Pendapatan Asli Daerah ……………………………… 293.2.3. Tabel Penolong …………………………………….. 30
3.3. Analisa Variabel X terhadap Y …………………………… 333.3.1. Uji Normalitas ……………………………………… 333.3.2. Uji Koefisien Korelasi ………………………………. 343.3.3. Uji Koefisien Determinasi …………………………… 363.3.4. Uji Regresi Linear Sederhana …………………….. 373.4.5. Uji Hipotesis (Uji t) …………………………………. 39
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………… 414.1. Kesimpulan ……………………………………………….. 414.2. Saran ………………………………………………………. 42
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 44DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………………………………………….. 45SURAT KETERANGAN PKL/RISET …………………………………… 46LAMPIRAN – LAMPIRAN ………………………………………………. 47
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar III.1 Bagan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah …………… 26Gambar III.2 Persyaratan NORMALITAS…………………………………….. 34
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel III.1 Penerimaan Pajak Restoran Rencana dan Realisasi ……………..(Variabel X) …………………………………………………….. 28
Tabel III.2 Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y) …………………………… 30Tabel III.3 Tabel Penolong 1 ………………………………………………. 31Tabel III.4 Tabel Penolong 2 ………………………………………………. 32Tabel III.5 Hasil Uji Normalitas ..…………………………………………… 33Tabel III.6 Hasil Analisyst Corelation ………………………………………. 35Tabel III.7 Koefisien Determinasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap …..
Pendapatan Asli Daerah…………………………………………. 37Tabel III.8 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana………………………… 38Tabel III.9 Uji Hipotesis ( Uji t) ………………………….…………………. 39
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Rencana dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2012-2013 ………… 47Rencana dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014-2015 ………….. 48Rencana dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016………………… 49Kontribusi realisasi penerimaan per jenis pajak daerah terhadap total PADTahun 2012-2016 ……………………………………………………………. 50Kontribusi realisasi penerimaan per jenis pajak daerah terhadap total APBDTahun 2012-2016 ……………………………………………………………. 51
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang
berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan berazaskan Pancasila.
Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh
baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat.
Melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan
nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dalam
pembangunan ini. Pelaksanaan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Salah satunya adalah dengan penerimaan pajak. Sehingga dibutuhkan penerimaan
yang cukup besar, salah satunya dari pajak. Dilihat berdasarkan lembaga
pemungutannya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.
2
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.
Salah satunya adalah pajak restoran yang ikut serta dalam dalam melaksanakan
pembangunan daerah, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Pada awalnya Pajak Restoran di Indonesia pertama kali merupakan
sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang-pejuang setelah
kemerdekaan. Melalui Undang-Undang Darurat dengan nama Fonds Kemerdekaan
atau Post Kemerdekaan. Akan tetapi setelah perkembangan dana fonds
Kemerdekaan ini tidak terkendalikan lagi, nama fonds Kemerdekaan diganti
menjadi Pajak Pembangunan I. setelah semakin berkembang Pajak Restoran
diberlakukan secara nasional dan ketentuannya menurut keadaan daerah masing-
masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan
Retribusi Daerah. Pada tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu
disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru dengan nama Peraturan
Daerah tenang Pajak Restoran.
Seiring berkembangnya waktu masyarakat menjadi lebih konsumtif salah
satunya dalam hal food and fashion dalam hal ini mendorong peneliti dalam
mengambil tema PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DKI JAKARTA
3
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan data yang penulis ambil maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Apakah Pajak Restoran memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli
Daerah DKI Jakarta?
2. Seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah DKI Jakarta?
H0: “tidak adanya pengaruh yang signifikan antara Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah”.
H1: “Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah”.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun
tujuan tersebut adalah:
1. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Restoran memiliki
hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerimaan Pajak Restoran
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian Tugas Akhir ini, akan
digambarkan sebagai berikut:
1. Bagi Penulis Agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman
sekaligus menerapkan teori yang didapat diperkuliahan dalam
perusahaan ataupun di dunia kerja nantinya.
4
2. Manfaat bagi Unit Pelayanan Pajak membantu dalam menentukkan
kebijakan-kebijakan atau keputusan, yang nantinya akan diambil dalam
menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi terutama dalam
permasalahan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli
daerah.
3. Manfaat bagi pembaca menambah wawasan, dan pengetahuan pembaca
dalam bidang pajak daerah terutama pajak restoran.
1.4. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga (3) metode dalam penelitian ini, adapun
metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Observasi
Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak
hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun
juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi
(situasi, kondisi). Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada bagian
pelayanan Badan Pelayanan dan Retribusi Daerah Jakarta.
.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari Bapak Digdo
Prakoso untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwanwancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman pada kantor
Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.
5
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan
teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek
penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.
Dengan menggunakan data sekunder data yang ditulis kembali oleh
peneliti, yang tidak mengalami secara langsung tersebut, hanya
berdasarkan informasi yang diperoleh dari instansi yang langsung
mengalami peristiwa.
1.5 Ruang Lingkup
Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang
disediakan oleh Restoran. Dimana peraturan pajak restoran telah di atur dalam UU
No. 28 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah (PERDA). Mengingat masalah yang
ada pada penelitian ini sangat luas maka peneliti membatasi masalah yang ada
dalam penelitian ini. Yaitu mengenai pengaruh pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) periode 2012-2016 pada Badan Pajak dan Retribusi
Daerah (BPRD) Dinas Teknis Abdul Muis.
1.6. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan mengenai hal-hal dan masalah-masalah
yang akan dibahas, maka Tugas Akhir yang terdiri dari 4 bab ini akan diuraikan
secara garis besar sistematika pembahasannya, sebagai berikut:
6
Bab I PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode
pengumpulan data, ruang lingkup dan sistematika secara lebih
rinci lagi.
Bab II LANDASAN TEORI
Landasan teori berisikan variabel-variabel dan uji yang
digunakan peneliti selama melakukan penelitian ini. Peneliti
sendiri akan menggunakan data penerimaan pajak restoran
sebagai Variabel X, dan pendapatan asli daerah sebagai Variabel
Y. Dengan melakuakan uji normalitas, uji koefisien korelasii, uji
koefisien determinasi, uji regresi, dan uji hipotesis.
Bab III PEMBAHASAN
Pada bab ini akan menjelaskan secara secara singkat mengenai
sejarah instansi, struktur dan tata kerja instansi, dan kegiatan
instansi. Bab ini juga akan muncul data dari Variabel X
(Penerimaan Pajak Restoran) dan data Variabel Y (Pendapatan
Asli Daerah) setelah itu peneliti melakukan analisis Variabel X
(Penerimaan Pajak Restoran) terhadap Variabel Y (Pendapatan
Asli Daerah).
Bab IV PENUTUP
Penutup berisikan kesimpulan dan saran peneliti dalam
melakukan penelitian ini. Agar penelitian ini dapat bermanfaat
bagi peneliti dan pembaca dimasa yang akan datang.
7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Penerimaan Pajak Restoran
2.1.1. Pajak
Menurut Grappehaus dalam Hartati (2015:28) “pajak adalah an individual
sacrifice for a collective goal (Individu berkorban tujuan bersama)”.
Selanjutnya, Smeeths dalam Hartati (2015:28) memberikan definisi “
pajak sebagai prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan
yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam
hal individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintah”.
P.J.A Andriani dalam Hartati (2015:28) menyebutkan bahwa:
pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutangoleh wajib membayarnya menurut peratura-peraturan dengan tidakmendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan, dan bergunauntuk pembiayaan pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negarauntuk menyelengarakan pemerintahan.
Adapun Soeparman Soemahamidjay dalam Hartati (2015:29) memberikan
definisi pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Dari keseluruhan definisi pajak menurut para ahli dapat disimpulkan
bahwa menurut beberapa ahli diatas definisi pajak memiliki arti yang sama hanya
menggunankan gaya bahasa/penyampaian yang berbeda, pajak memiliki kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.
8
2. Terutang oleh orang pribadi atau badan.
3. Hutang Wajib Pajak yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
yang berlaku.
4. Tidak mendapatkan prestasi/timbal balik secara langsung dari
pemerintah.
5. Ditunjukan untuk keperluan umum kepentingan Negara.
2.1.2. Pajak Restoran
Pada zaman modern ini Restoran bisa dikatakan bisnis yang menjanjikan
untuk para pengusaha. Sebab masyarakat sekarang ini cenderung lebih konsumtif
dengan makanan siap santap dengan berbagai alasan. Semakin bertambahnya
minat konsumen dengan makanan siap santap ini membuka peluang para
pengusaha baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar untuk bersaing dan
mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat dan mendapatkan pelanggan
yang lebih banyak.
Menurut Abuyamin (2015:471) bependapat bahwa Pajak Restoran adalah
pelayanan yang disediakan Restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek Pajak
Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan menurut Menurut Siahaan (2016:327) Pajak Restoran adalah
pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas
penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
9
rumah makan, kafetaria , kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga
dan catering.
Menurut Samudra (2015:151) Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap
pelayanan yang disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
Beberapa pengertian diatas didasarkan pada undang-undang No. 29 Tahun
2009 yang merupakan perubahan Undng-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah.
2.1.3. Penerimaan Pajak
Menurut Siahaan (2016:11) Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber
penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan
Indonesia. Sumber ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah
dewasa ini. Penetapan pajak darah dan retribusi daerah sebagai sumber
penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan
undang-undang khususnya undang-undang tentang pemerintah daerah maupun
tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya hasil
penerimaan Pajak Restoran (2016:350) merupakan pendapatan daerah yang harus
disetorkan seluruhnya kekas daerah kabupaten/kota. Khusus Pajak Restoran yang
dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa di wilayah
daerah kabupaten tempat pemungut pajak restoran. Hasil penerimaan Pajak
Restoran tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah
10
daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak
kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan
aspek dan potensi antar desa.
2.1.4. Pengecualian Pajak Restoran
Menurut Samudra (2016:57) Pengecualian Pajak Restoran adalah
pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
batas tertentu. Pelayanan jasa boga/katring dan usaha yang peredarannya 1 (satu)
tahun kurang atau tidak melebihi dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Menurut Abuyamin (2015:471) yang menyatakan “tidak termasuk objek
pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009).
2.1.5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran
Menurut Samudra (2016:152) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah
jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian
lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada
restoran termasuk didalamnya.
Menurut Samudra (2016:153) tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas
pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
11
2.1.6. Sejarah dan Perkembangan Pajak Restoran
Menurut Samudra (2016:147) Sejarah menjelaskan bahwa Pajak Restoran
memiliki histori yang cukup panjang yang melandasi keberadaan Pajak Restoran
itu sendiri berawal dari Pajak Pembangunan I. Pada waktu itu dasar hukum yang
melandasi diberlakukannya Undang-undang Pajak Pembangunan I adalah
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1947 Nomor 25). Di DKI Jakarta Undang-undang Pajak Pembangunan I
1947 telah disesuaikan dengan perkembangan daerah. Semula peraturan yang
melandasinya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1962 kemudian ditetapkan
kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997.
Pada mulanya Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan jenis pajak,
tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang
pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Mulai diadakan pada tahun 1947,
melaului Undang-undang Darurat dengan nama Fonds Kemerdekaan atau Pot
Kemerdekaan. Akan tetapi, setelah itu perkembangan dana Fonds Kemerdekaan
ini tidak lagi terkendalikan, sehingga lahirlah undang-undang yang menyatakan
bahwa Fonds Kemerdekaan perlu diganti namanya menjadi dengan Pajak
Pembangunan I.
Setelah namanya diganti menjadi pajak Pembangunan I (PPb I), dalam
perkembanganya pajak tersebut mengalami kemajuan pesat. Pajak Pembangunan I
ini berlaku secara nasional. Dibeberapa daerah objek pajaknya telah berkembang
dan peraturanya disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Di DKI
Jakarta sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke
ruamah penginapan dan Catering Service. Demikian pula wajib pajaknya
12
ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. (Lihat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
1962 dan Nomor 9 Tahun 1977). Dalam perkembangannya ternyata peraturan
Pajak Pembanguna I masih tertinggal dan belum menjangkau semua bidang usaha
rumah makan dan penginapan. Oleh karena itu, lalu dikeluarkan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang perluasan sasaran. Pengertian rumah makan dalam
peraturan itu diperluas, sehingga dengan demikian perusahaan yang melakukan
usaha melayani pesanan makanan (Catering Service) termasuk didalamnya.
Penetapan pajak yang ditetapkan dalam ‘kohir’ ditentukan untuk masa
paling lama 3 bulan (Wajib pajak juga diberikan Surat Ketetapan Pajak),
mengingat bahwa objek golongan ini pemiliknya tidak tetap, begitu juga tempat
usahanyapun tidak menetap. Sehingga memudahkan wajib pajak menyetor serta
memudahkan pengawasan dari pihak petugas (fiscus), maka cara memungut pajak
diatur dengan menggunakan Materai Pembangunan yang dapat disetor/diangsur
seminggu sekali.
Di Wilayah Jakarta pemungutan pajak untuk rumah makan yang tidak tetap dan
tidak menetap diatur melalui keputusan tersendiri (Keputusan Gubernur KDKI
Jakarta No.D.VI-2996/b/4/76).
Pada umumnya rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap belum
dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap
untuk dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pajak. Karena itu lalu pemerintah
memandang perlu untuk mengadakan pelayanan langsung penagihan pajak
ditempat usaha wajib pajak.
13
2.2. Pendapatan Asli Daerah
2.2.1. Pengertian Pendapatan
Pendapatan Menurut Samudra (2016:19) mengemukakan bahwa:
Pendapatan yaitu jumlah keseluruhan yang diterima baik dalam bentukuang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau dari kegiatan perdagangan ataupekerjaan keilmuan atau pekerjaan lai, baik yang dikerjakan sekali-kaliatau secar kontinu; kegiatan-kegiatan kantor perusahaan, pelayanan dandari keuntungan-keuntungan lainnya yang diperoleh setelah dikurangiongkos-ongkos pengeluaran.
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah Menurut Samudra (2016:54) :
pada iuran ini sumber pendapatan daerah diartikan secara luas. Sumberpendapatan meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapitermasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaanpemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasilpenerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang bebentuk subsidi(sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.
Menurut Siahaan Pajak (2016:13) Pendapatan Asli Derah (PAD), yaitu
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan sesuai peraturan
perundang-undangan meliputi:
a. Hasil Pajak Daerah.
b. Hasil Retribusi Daerah.
2.2.3. Retribusi Daerah
Retribusi Menurut Samudra (2016:280) berpendapat bahwa Retribusi
merupakan hutang pajak orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
14
pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melkukan
Menurut Siahaan Retribusi Daerah (2016:15) pajak dan retribusi daerah
sebagai sumber penerimaan daerah telah diberlakukan sejak lama. Agar
pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki kekuatan hukum yang pasti,
pemerintah dan DPR membuat undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.
2.2.4. Pajak Daerah
Menurut Abuyamin (2015:360) pajak daerah adalah kontibusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Selanjutnya Chandra mengemukakan bahwa (2015:442) pajak daerah
adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:14) pajak daerah adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatka imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
15
Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang
selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Khusus untuk
Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang
dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak
untuk daerah kabupaten/kota.
Dapat penulis simpulkan bahwa menurut beberapa pendapat ahli diatas
pengertian pajak daerah atau retribusi daerah sama yang berdasar pada undang-
undang No. 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:
1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib
2. Terutang oleh orang pribadi atau badan.
3. Bersifat memaksa berdasarka undang-undang.
4. Tidak mendapat imbalan secara langsung.
5. Digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.
2.2.5. Jenis Pajak Derah
Menurut Mardiasmo (2016:15) pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu
1. Pajak Profinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
16
d. Pajak Rokok
e. Pajak Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Mineral Bukan Logam.
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2.3. Konsep Dasar Perhitungan
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
DKI Jakarta. Peneliti sendiri melakukan analisis Pengaruh Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dengan menggunakan data yang
diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang
bertempat di dinas Teknis Abdul Muis periode 2012-2016. Konsep dasar
perhitungan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji
Normalitas, uji koefisien korelasi, uji determinasi, uji regresi linear sederhana, uji
hipotesis (uji t).
17
2.3.1 Uji NORMALITAS
Menurut Santoso (2016:203) uji normalitas data uji varian adalah hal yang
lazim dilakukan sebelum metode statistic diterapkan. Pada pembahasan terdahulu
dikemukakan cara untuk menguji kenormalan. Persyaratan Normalitas
menggambarkan jika residual dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data
akan terletak disekitar garis lurus. Sekeliling garis lurus tersebut (tidak terpencar
jauh dari garis lurus). Maka bisa dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa
dipenuhi.
Dalam menentukan keputusan apakah sebuah data berdistribusi dengan
cara:
- Nilai Sig. Atau Signifikansi atau nilai probabilitas <0,05, distribusi adalah
tidak normal (simetris).
- Nilai Sig. Atau Signifikansi atau nilai probabilitas >0,05, distribusi adalah
normal (simetris).
2.3.2. Uji Koefisien Korelasi
Menurut Supranto dan Abdullah (2017:113) hampir semua kejadian
(event), baik kejadian ekonomi maupun kejadian sosial lainnya, saling
berhubungan dan saling mempengaruhi. Kejadian-kejadian tersebut dapat
dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel, katakana variabel X dan Y. Tiap-tiap
variabel itu disebut variabel bebas (independent) dan tak bebas (dependent). X
Memengaruhi Y, Y dipengaruhi X atau Y bergantung pada X. Analisis korelasi
bertujuan memengaruhi kuatnya hubungan antara variabel X dan Y. Uji korelasi
ini adalah uji hubungan akan tetapi uji koralasi ini dibutuhkan untuk melakukan
18
uji regresi untuk meyakinkan apakah antara variabel X dan Y berkorelasi. Jika
tidak berkorelasi maka analisa regresi tidak perlu dilanjutkan karena apabila tidak
berkorelasi berarti tidak berpengaruh. Secara teoritis kita tidak boleh meramalkan
Y menggunakan varibel X.
Adapun rumus untuk meramalkannya:
= ∑ − (∑ )(∑ ){( ∑ ) − (∑ ) }{( ∑ ) − (∑ ) }Keterangan:∑r = Koefisien Korelasi.
n = Jumlah data yang digunakan dalam penelitian.
∑x = Jumlah skor variabel X
∑y = Jumlah skor variabel Y
∑xy = Hasil perkalian variabel X dan Y
Nilai r akan terletak antara -1 sampai 1
-1≤ r ≤1
Jika r = -1, hubungan X dan Y yang sempurna
r = mendekati1 (0,75-0,9), hubungan kuat + (positif)
r = mendekati 0 (0,5-0,75),hubungan lemah + (bergerak dari 1 ke 0)
r = -1, hubungan kuat – (negatif)
r = mendekati 0, hubungan lemah – (bergerak dari -1 ke 0)
Selain menghitung analisis dengan cara manual peneliti juga menggunakan
SPSS 24, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Buka file korelasi
19
2. Menu Analyze Correlate Bivariate dan akan tampak pada
layar kotak dialog correlate bivariate.
a) Variable atau Variabel yang akan dikorelasikan. Karna disini
akan diuji korelasi semua variabel, maka masukan variabel PPR
(Penerimana Pajak Restoran akan dimasukan dalam SPSS sebagai
PPR) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
b) Corelation Coefficients atau alat hitung koefisien korelasi. Karena
data pada kasus adalah kuantitatif dan besekala rasio, maka pilih
pearson dan abaikan alat hitung yang lain.
c) Test of Significant Corelations karena akan diuji dua sisi, maka
pilih Two Tiled
d) Flag Significant Corelations atau berkenaan dengan tanda untuk
tingkat signifikansi 5%dan 10% akan ditampilkan pada output
ataukah tidak. Untuk keseragaman pilihan tersebut dipakai,
hingga nanti pada output ada tanda * untuk 5% dan atau tanda **
untuk 10%.
e) Kemudian klik mouse pada tombol options hingga tampak dilayar
dan tekan continue setelah itu dilakukan maka akan muncul pada
Output pada analisa Correlation.
Menganalisa Koefisien Korelasi dengan menggunakan hipotesis yang akan
digambarkan sebagai berikut:
Hipotesis:
H0 = Tidak terdapat hubungan korelasi antara dua variabel berarti angka
korelasi tidak 0.
20
H1 = Ada hubungan korelasi anatar dua variabel atau angka korelasi
tidak 0.
Perhatikan pada kolom sig. (2-tiled) dasar pengambilan keputusan adalah
berdasarkan Probabilitas:
- Jika Probabilitas > 0,25 maka H0 diterima
- Jika Probabilitas < 0,25 maka H0 ditolak
NB: Nilai Probabilitas adalah 0,05/2 = 0,25 hal ini disebabkan karena uji
dilakukan dua sisi (menggunakan 2-tiled).
Berikut adalah penjelasan secara singkat tentang isi dalam tabel yang akan
diujikan pada bab selanjutnya. Setelah diinput dan diolah menggunakan SPSS,
akan terdapat kolom Pearson Correlation menggambarkan seberapa besar tingkat
korelasi dua variabel tersebut, dan peneliti menggunakan Pearson Correlation
sebab peneliti hanya menggunakan satu variabel saja, yang hanya variabel X dan
Y. Dalam kolom kedua Sig. (2-tiled) didapatkan serangkaian probabilitas, dan N
adalah jumlah data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.
2.3.3. Uji Koefisien Determinasi
Riadi (2016:194) koefisien determinasi berdasarkan tabel model
summary diatas dipengaruhi oleh R square dan dengan demikian, jika koefisien
determinasi diperoleh 0,975 x 100% = 97,5% variasi pada variabel Y dapat
dijelaskan variabel X dan sisanya factor yang tidak diteliti.
Menurut Santoso (2017:352) R square adalah pengkuadratan dari
Koefisien Korelasi. R square bisa disebut Koefisien Determinasi yang dalam hal
ini sebagai kuadrat dari variasi bisa dijelaskan oleh Variabel X. Sedangkan
21
sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Rsquare berkisar antara 0 sampai 1,
dengan catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua
variabel.
Cara melakukan uji ini dengan membuka Analysist Regretion dan dalam
uji regresi ini akan terdapat output model summaryb dalam kolom R menunjukan
tingkat korelasi hubungan anatara dua variabel. R square menunjukan kuadrat dari
korelasi, dan Standar Error of Estimate menunjukan tingakat error sebuah data.
Selain menggunakan SPSS 24 peneliti juga menganalisa secara manual dengan
mengkuadratkan R. Pengujian menggunakan koefisien determinasi untuk mencari
pengkuadratan dari koefisien korelasi Penerimaan Pajak Restoram dan untuk
mencari sebab-sebab yang lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
2.3.4. Uji Regresi Linear Sederhana
Menurut Supernoto dan Abdullah (2017:129) Seperti yang kita ketahui
koefisien regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y
kalau X naik 1 unit. Jadi, Koefisien Regresi bisa digunakan untuk mengukur
tingkat efektifitas suatu usaha atau kegiatan, dalam hal ini Pengaruh Penerimaan
Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai ukuran tingkat
efektifitas, kita ingin mengetahuinya baik secara tunggal maupun interval.
Menurut Santoso (2016:345) berpendapat bahwa:
Dalam analisis regresi, akan dikembangkan sebuah estimating equation(persamaan regresi), yaitu suatu formula yang mencari nilai variabeldependen dari nilai variabel independen yang diketahui. Analisis digunaanterutama untuk tujuan peramalan, diamana dalam model tersebut adasebuah variabel dependen (tergantung) dan independen (bebas).
22
Dalam melakukan Uji Regresi ini kita akan menggunakan SPSS 24,
pertama-tama masukan data dalam data view dan variabel view. Setelah itu pilih
Analiyst,Regression setelah melakukan proses uji selesai maka akan terdapat
output Coefficientsa.
Uji regresi pada dasarnya menunjukan apakah variabel bebas mempunyai
pengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen untuk mengambil
keputusan hipotesis akankah sebuah analisa diterima atau ditolak dengan
membandingkan tingkat kesalahan/probabilitas sebesar 0,05/2 = 0,025. F pada
tabel menggunakan tingkat signifikansi 10% karena dilakukan dengan uji dua sisi
(two tiled) uji dilakukan dua sisi karena ingin mengetahui signifikan tidaknya
koefisien regresi dan bukan mencari lebih kecil tau besar sebuah data. Uji ini
untuk menguji signifikan konstanta dan independen Penerimaan Pajak Restoran.
Persamaan regresi yang didapat apakah valid untuk memprediksi variabel
independen. Dengan kata lain akan dilakukan pengujian apakah Penerimaan Pajak
Restoran ini benar-benar bisa memprediksi Pendapatan Asli Daerah yang
mendatang.
Dalam uji ini menggunakan hipotesis:
H0 = Koefisien Regresi tidak signifikan.
H1 = Koefisien regresi signifikan.
Ada dua cara dalam mengambil keputusan yang sebenarnya sama dengan
pengambilan keputusan dalam uji t. dengan membangdingkan t Hitung dengan T
Tabel.
- Jika Statistik t Hitung < Statistik t Tabel, maka H0 diterima.
- Jika Statistik t Hitung > Statistik t Tabel, maka H0 tolak.
23
Prosedur mencari statistic tabel, dengan kriteria:
- Tingkat signifikan (a) = 10% untuk uji dua sisi
- Df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 atau 5-2=3
Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:
- Jika probabilitas > 0,025 maka H0 diterima.
- Jika probabilitas < 0,025 maka H0 ditolak.
2.3.5. Uji Hipotesis (uji t)
Menurut Santoso (2016:215) salah satu kegiatan statistic induktif adalah
menguji sebuah hipotesis (dugaan sementara). Dalam melakukan uji hipotesis, ada
banyak factor yang menentukan, saperti apakah smpel yang diambil berjumlah
banyak atau hanya sedikit; apakah standar deviasi populasi diketahui; apakah
varians populasi diketahui; metode parametik apakah yang dipakai dan
seterusnya.
Cara menguji hipotesis dengan menentukan H0 dan Hi :
- H0 adalah NULL HYPOTHESIS.
- H1 adalah ALTERNATIVE HYPOTHESIS.
Pernyataan H0 dan H1 selalu berlawanan. Jika H0 menyatakan tidak
terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendaptan Asli
Daerah. Maka H1 menyatakan sebaliknya. Penerimaan Pajak Restoran memiliki
pengaruh terhadap Pendapatan Asli Derah. Hal ini dilakukan sebelum melakukan
uji t, uji ANOVA, uji z dan lainya.
24
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung
jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu
disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah
beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan
kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani
pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah
satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.
Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa
pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri,
maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983
tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah
DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan
Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang
pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka
Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor 9
tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI
25
Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut,
Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun
1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan
subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Diberlakukannya
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat
daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah.
Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan.
Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi
daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI
Jakarta. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah
Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
26
KEPALA BADAN
WAKIL KELAPABADAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIANKEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN &ANGGARAN
BIDANGPERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
SUBBIDANGPERENCANAAN &
STRATEGI PENERIMAAN
SUBBIDANGPERENCANAAN
PENGEMBANGANPOTENSI
SUBBIDANGPENGEMBANGAN
METODE
BIDANG TEKNOLOGIINFORMASI
SUBBIDANGINSFRASTRUKTUR
TEKNOLOGU INFORMASI
SUBBIDANG PENGELOLADATA INFORMASI
SUBBIDANG SISTEMINFORMASI MANAJEMEN
BIDANG PERATURAN
SUBBIDANGPERATURAN I
SUBBIDANGPERATURAN II
SUBBIDANGPROSEDUR &
PELAYANAN HUKUM
BIDANGPENGENDALIAN
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PENERIMAAN PAJAK I
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PENERIMAAN PAJAK II
SUBBIDANGPENGENDALIAN
PENERIMAANRETRIBUSI DAN
HUBUNGANEKSTERNALSUBAN
UNITPELAKSANAAN
TEKNIS
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah
yang terbaru setelah mengalami beberapa perubahan:
Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Gambar III.1
Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Dari gambar Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah III.1
berikut mempunyai Tugas dan Fungsi dari masing-masing bagian.
27
3.1.3. Kegiatan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk
menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi
dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian
pemungutan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan
daerah.
3. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan
pendapatan daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan
daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pengkoordinasian pemungutan dana perimbangan.
7. Pemberian izin di bidang pendapatan daerah.
8. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administrative.
10. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB).
28
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Penerimaan Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan yang
dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga ruamah makan, kafetaria , kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering. Data penelitian ini diperoleh
dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta didalam tabel ini
akan memberikan informasi tentang rencana/target dan realisasi Badan Pajak dan
Retribusi Daerah. Penelitian ini sendiri menggunakan jenis data skunder yaitu data
yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen
yang terkait dengan penelitian.
Tabel III.1Penerimaan Pajak Restoran
Rencana dan Realisasi (Variabel X)
NO TahunAnggaran
JENISPENERIMAAN
KeteranganRENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 2012 Pajak Restoran 1.175.000.000.000 1.238.573.704.151 105,4
2 2013 Pajak Restoran 1.400.000.000.000 1.552.354.508.716 110,9
3 2014 Pajak Restoran 2.000.000.000.000 1.822.769.015.911 91,14
4 2015 Pajak Restoran 2.100.000.000.000 2.291.562.743.949 109,1
5 2016 Pajak Restoran 2.600.000.000.000 2.453.440.079.189 94,36
JUMLAH 9.275.000.000.000 9.358.700.051.916
Rata-rata 102
Sumber : Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan diolah kembalioleh penulis.
Tingkat perbandingan Penerimaan Pajak Restoran di DKI Jakarta dihitung
dengan membandingkan target/rencana pajak restoran dengan realisasi pajak
restoran. Apabila angka atau prosentase Pajak Restoran melebihi 100% semakin
efektif atau dengan kata lain kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah semakin
29
baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan sebagai efektifitas adalah
pencapaian target. Berdasar tabel III.1 untuk mengetahui apakah penerimaan
penerimaan Pajak Restoran telah memenuhi target yang telah ditetapkan Badan
Pajak dan Retribusi Daerah maka hitung menggunakan rumus sebagai berikut:
= Realisasi Penerimaan Pajak RestoranTarget Penerimaan Pajak Restoran x 100%Dilihat dengan perhitungan diatas tingkat Penerimaan Pajak Restoran pada
Badan Pajak dan Retribusi Daerah periode 2012-2016 mengalami kenaikan dan
penurunan yaitu antara 91,14%-110,9% dengan rata-rata 102%. Dari tahun 2012
Penerimaan Pajak Restoran mencapai target 105,4%, tahun 2013 penerimaan
pajak restoran mengalami kenaikan menjadi sebesar 110,9% dari data diatas
pencapaian target palingg tinggi ditahun 2013. Tahun 2014 mengalami penurunan
yang sangat besar diantara 5 tahun tersebut menjadi 91,14% yang artinya pada
tahun 2014 Penerimaan Pajak Restoran tidak melebihi dari target. Dan mengalami
kenaikan kembali tahun 2015 menjadi sebesar 109% dan mengalami penurunan
kembali ditahun 2016 menadi 94,36%.
Melihat dari rata-rata Penerimaan Pajak Restoran DKI Jakarta lebih dari
100% dengan rata-rata 102% pertahunnya, hal ini menunjukan kinerja
pemungutan Pajak Restoran DKI Jakarta sangatlah baik. Karena realisasi Pajak
Restoran melebihi dari taget yang ditentukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
3.2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan dari penerimaan-
penerimaan pajak yang ada di daerah serta pendapatan lain-lain yang ada di
daerah. Yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah dan gunakan untuk
30
sebersar-besarnya kemakmuran masyarakat umum yang ada di daerah, dalam hal
ini khususnya Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.
Tabel. III.2Pendapatan Asli Daerah (Variabel Y)
No Tahun Pendapatan Asli Daerah1 2012 Rp. 22.040.801.447.924
2 2013 Rp. 26.852.192.452.636
3 2014 Rp. 31.274.215.885.720
4 2015 Rp. 33.686.176.815.708
5 2016 Rp. 37.886.623.633.394
Jumlah Rp. 151.740.010.235.382Sumber : Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan diolah kembalioleh penulis.
Melihat dari Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tersebut setiap tahunnya
terus mengalami kenaikan pendapatan, maka dapat dikatakan kinerja Badan Pajak
dan Retribusi Daerah DKI Jakarta sudah bekerja cukup baik.
3.2.3. Tabel Penolong
Untuk mempermudah dalam menghitung dan menganalisa diperlukan
tabel penolong yang akan membantu mempermudah proses perhitungan. Karena
angka yang harus dihitung terlalu besar, tabel dibawah ini akan menjelaskan
dalam satuan Rp. 000.000.000,00 (miliar) atau setiap angka 1 dikalikan dengan
Rp. 1.000.000.000, 00 (miliar).
31
Tabel III.3Tabel Penolong 1
Dalam (000.000.000,00)Tahun X Y X.Y X² Y²
2012 1.239 22.041 27.308.799 1.535.121 485.805.681
2013 1.552 26.852 41.674.304 2.408.704 721.029.904
2014 1.823 31.274 57.012.502 3.323.329 978.063.076
2015 2.292 33.686 77.208.312 5.253.264 1.134.746.596
2016 2.453 37.887 92.936.811 6.017.209 1.435.424.769
Total/∑ 9.359 151.740 1.420.134.660 87.590.881 23.025.027.600Sumber: Data dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan diolah kembali olehpenulis.
Tabel III.4 memberikan informasi sebagai berikut:
X = Penerimaan Pajak Restoran.
Y = Pendapatan Asli Daerah.
XY = Perkalian antara Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli
Daerah.
X2 = Perkalian antara Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Restoran.
Y2 = Perkalian antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli
Daerah.
32
Selain tabel penolong diatas juga diperlukan table dibawah ini untuk
mengetahui nilai zigma/∑, nilai zigma sendiri artinya jumlah. Dalam penelitian ini
zigma yaitu jumlah variabel yang ada diatas:
Tabel III.4Tabel Penolong 2
Dalam (000.000.000,00)
1 ∑x 9.359 Jumlah dari Penerimaan Pajak Restoran
2 ∑y 151.740 Jumlah dari Pendapatan Asli Daerah
3 ∑xy 1.420.134.660Jumlah dari Penerimaan Pajak Restoran dikali
Pendapatan Asli Daerah
4 ∑x² 87.590.881Jumlah Penerimaan Pajak Restoran dikali
Penerimaan Pajak Restoran
5 ∑y² 23.025.027.600Jumlah Pendapatan Asli Daerah dikali
Pendapatan Asli DaerahSumber: Data dari Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan diolah kembali olehpenulis MS. Exel.
33
3.3. Analisa Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah
3.3.1. Uji NORMALITAS
uji normalitas data uji varaian adalah hal yang lazim dilakukan sebelum
metode statistic diterapkan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi
data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang memiliki
distribusi Normal adalah data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.
Tabel III.6Hasil Uji NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized ResidualN 5Normal Parametersa,b 0
1236,960263Most Extreme Differences 0,197
0,138
-0,197Test Statistic 0,197
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data.c. Lilliefors Significance Correction.d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Berdasarkan tabel diatas uji normal yang dilakukan dengan komogorov-
smirnov menunjukan nilai Sig.(signifikansi) atau nilai probabilitas 0,200 > 0,05
maka dapat dikatakan distribusi sampel adalah normal. Yang artinya data layak
digunakan dan dapat dilanjutkan.
34
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Gambar III.2Persyaratan NORMALITAS
Karena garis terletak disekitar garis lurus maka persyaratan Normalitas
terpenuhi. Dasar pengambilan keputusan jika residual dari distribusi normal, maka
nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus. Terlihat bahwa sebaran
data pada chart bisa dikatakan tersebar disekeliling garis tersebut (tidak terpencar
jauh dari garis lurus). Maka bisa dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa
dipenuhi uji dapat dilanjutkan.
3.3.2 Uji Koefisien Korelasi
Uji Koefisien Korelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar hubungan/korelasi yang terjadi antara Penerimaan Pajak Restoran
dengan Pendapatan Asli Daerah. Uji ini dilakukan sebelum melakukan Uji
Determinasi dan Regresi. Dalam uji korelasi akan dilakukan penelitian secara
manual dengan menggunakan rumus dan penelitian menggunakan Software
Aplikasi SPSS 24. Berikut akan dilakukan uji korelasi tersebut:
35
= ∑ − (∑ )(∑ ){( ∑ ) − (∑ ) }{( ∑ ) − (∑ ) }= 5(296.135.500) − 9.359 (151.740){5(87.590.881) − (9.359)}{5(23.025.027.600) − 151.740}= 1.480.677.500 − 1.420.134.660{437.954.405 − (87.590.881)}{115.125.138.000 − (23.025.027.600)}= 60.542.840{350.363.524}{92.100.110.400}= 60.542.840√262.882.982.984.613.000= 60.542.84068.123.406= 0,97928= 97,9%
Dari data diatas dapat diketahui hasil dari rumus korelasi 0.97928 atau
setara dengan 97,9%. Yang artinya Penerimaan Pajak Retoran berpengaruh kuat
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Tabel III.7Hasil Analisyst Correlation
CorrelationsP.PajakRestoran PAD
P.PajakRestoran Pearson Correlation 1 ,979**
Sig. (2-tailed) 0,004N 5 5
PAD Pearson Correlation ,979** 1Sig. (2-tailed) 0,004N 5 5
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Korelasi yang terdapat pada Penerimaan Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah adalah 0,979 atau setara dengan 97,9% yang artinya
Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh sangat kuat positif yang artinya korelasi
36
lebih dari 0 pada Pendapatan Asli Daerah. Menyebabkan jika Penerimaan Pajak
Restoran Meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan terus meningkat, dan
begitupun sebaliknya,pada penelitian ini
hasil menunjukan korelasi kuat positif.
Output diatas, terlihat angka korelasi 1,000 (1). Hal ini diabaikan saja
karena terjadi antara variabel yang sama. Perhatikan pada kolom sig. (2-tiled)
pada kolom tersebut dengan Probabilitas (atau tingkat kejadian sebuah masalah
atau tingkat perkiraan sebuah kejadian) yang menunjukan 0,004. Dengan tanda
bintang 2, lihat keterangan dibawahnya ** correlation is significant at the 0,01
level. Ini artinya korelasi signifikan pada 1% maka sudah pasti signifikan pada
5%, tetapi jika signifikan 5% belum tentu signifikan level 1%. Maka kesimpulan
adalah menerima H1 yaitu ada hubungan signifikan antar Penerimaan Pajak
Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian juga berarti menolak
H0.
3.3.3. Uji Koefisien Determinasi
Pengujian menggunakan koefisien determinasi adalah untuk mencari
pengkuadratan dari koefisien korelasi Penerimaan Pajak Restoran dan untuk
mencari sebab-sebab yang lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang
akan ditampilkan pada tabel Model Summary.
R2= (Hasil Uji Korelasi)2
R2= (0,979 ) x (0,979)
R2= 0,958411 (Pembulatan keatas)
R2= 0,959 = 95,9%
37
Tabel III.8Koefisien Determinasi
Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli DaerahModel Summaryb
Model R R SquareAdjusted R
SquareStd. Error of the
Estimate1 ,979a 0,959 0,946 1428,31868
a. Predictors: (Constant), P.PajakRestoranb. Dependent Variable: PAD
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Nilai R square adalah 0,959 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi,
atau 0,979 x 0,979 = 0,959). R square atau koefisien determinasi yang dalam hal
ini berarti 95,9% dari Pendapatan Asli Daerah yang bisa dijelaskan oleh
penerimaan Pajak Restoran sedangkan sisanya (100%-95,9%=3,1%) dijelaskan
oleh sebab-sebab yang lain semakin tinggi angka R square maka semakin tinggi
pengaruh kedua variabel. Dengan Standar Error of Estimate adalah 1428,31868
atau 1428,31868 juta (satuan yang dipakai adalah variabel dependen, atau dalam
hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah).
3.3.4. Uji Regresi Linear Sederhana
Uji ini untuk menguji signifikan konstanta dan Penerimaan Pajak
Restoran. Persamaan regresi yang didapat apakah valid untuk memprediksi
apakah Penerimaan Pajak Restoran ini benar-benar bisa memprediksi Pendapatan
Asli Daerah yang mendatang.
38
Tabel III.9Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 8106,021 2723,855 2,976 0,059
P.PajakRestoran 11,883 1,415 0,979 8,4 0,004a. Dependent Variable: PAD
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Pada tabel diatas diketaui nilai konstanta a sebesar 8106,021 dan nilai
Koefisien b sebesar 11,883, maka dapa diperoleh bentuk persamaan regresi linear
sederhana yaitu:
Y= a + bX
Y= 8.106,021 + 11,883X
Pada persamaan regresi diatas dapat ditarik kesimpulan :
1. Nilai Konstanta a sebesar 8106,021 dapat diartikan jika Penerimaan
Pajak Restoran (X) adalah 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y)
sebesar 8106,021.
2. Nilai koefisien b sebesar 11,883 dapat diartikan jika setiap
peningkatan Penerimaan Pajak Restoran(X) sebesar 1 maka
Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat 11,883.
Dari diatas untuk menguji signifikan konstanta dan variabel dependen
(Pendapatan Asli Daerah). Terlihat pada Sig. (singkatan dari signifikan atau
besaran nilai dari probabilitas) yang jauh dibawah 0,004 < 0,025. Maka dapat
dikatakan Penrimaan Pajak Restoran signifikan dan berpengaruh secara signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
39
3.3.5 Uji Hipotesis (uji t)
Uji ini dilakukan menggunakan satu sampel pada prinsipnya ingin menguji
apakah suatu nilai tertentu (Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli
Daerah) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai
tertentu disini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur
suatu populasi.
Tabel III.10Hasil Uji t
Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Coefficientsa
Model
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant) 8106,021 2723,855 2,976 0,059
P.PajakRestoran 11,883 1,415 0,979 8,4 0,004a. Dependent Variable: PAD
Sumber: Aplikasi Pengolahan data Statistik SPSS 24
Hasil hipotesis dengan menentukan H0 dan Ha:
- H0 = tidak ada pengaruh secara signifikan Penerimaan Pajak Restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H1 = Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak
Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan hipotesis diatas untuk mengetahui apakah model regresi yang
digunakan yaitu Penerimaan Pajak Restoran (Y) berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
1. Apabila nilai probabilitas < 5% dan karna data menggunakan dua sisi
5%/2 = 2,5% atau 0,025 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
2. Apabila nilai probabilitas > 5% dan karna data menggunakan dua sisi
5%/2 = 2,5% atau 0,025 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
40
Dari uji t diatas menyatakan signifikan 0,004 < 0,025 maka dari data
tersebut H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya Penerimaan Pajak Restoran
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
41
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data
penelitian yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
periode 2012-2016. Berdasaran hasil analisa penelitian Pengaruh Penerimaan
Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pajak Restoran memilki hubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan Pajak Restoran dalam penelitian ini memiliki signifikansi
0,979 atau setara dengan 97,9% yang artinya Penerimaan Pajak
Restoran memiliki hubungan sangat kuat terhadap Pendapatan Asli
Daerah, hal ini dapat dilihat dalam uji korelasi dan determinasi.
2. Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh 11,883 dapat diartikan jika
setiap peningkatan Penerimaan Pajak Restoran(X) sebesar 1 maka
Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat 11,883 terhadap
Pendapatan Asli Daerah dengan probabilitas 0,004 < 0,05, Juga dapat
dihitung menggunakan t tabel dan t hitung. Karena T hitung 8,400 >
3,182 T tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya
Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah dan dapat dilihat dalam uji regresi dan uji
hipotesis.
42
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa
Penerimaan Pajak Restoran memiliki hubungan dan berpengaruh secara signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dipastikan bahwa jika penerimaan Pajak
Restoran turun maka jumlah Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami
penurunan. Dan begitu sebaliknya jika Penerimaan Pajak Restoran naik maka
Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan.
4.2. SARAN
Dari kesimpulan yang ada diatas dapat disampaikan saran-saran kepada
Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
1. Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sebaiknya berkosentrasi
terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
khususnya peningkatan Penerimaan Pajak Restoran yang dapat diketahui
pada kesimpulan diatas, Penerimaan Pajak Restoran memiliki pengaruh
yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya
peningkatan terhadap penerimaan pajak akan juga akan mempengaruhi
tingkat Pendapatan Asli Dearah propinsi DKI Jakarta. Kemudian
peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri akan mempermudah
pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran umum daerah. Dari
peningkatan penerimaan-penerimaan tersebut akan meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat DKI Jakarta.
2. Perlunya sosialisi tentang Pajak Daerah terhadap masyarakat umum. Agar
masyarakat dapat mengetahui tentang Pajak Daerah khususnya Pajak
Restoran sebab masyarakat yang sering salah mengartikan Pajak Restoran
43
sebabai PPN. Dan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mengetahui
apa itu Pajak Restoran dan apa itu Pendapatan Asli Daerah untuk
pembangunan otonomi daerah, yang nantinya akan dinikmati untuk
kesejahteraan masyarakat umum. Sehingga diharapkan masyarakat umum
sadar akan membayar kewajiban perpajakannya apabila selama ini wajib
pajak telah lalai dalam membayarkan kewajibannya sebagai warga Negara.
44
DAFTAR PUSTAKA
Abuyamin, Oyok. 2015. Perpajakan Dasar-dasar Perpajakan, KUP, PPN & PPnBM, PBB, BM, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPSP, PengadilanPajak, Pengantar Perpajakan Internasional.
Samudra, Azhari Aziz. 2016. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak danRetribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Chandra, Gregorius,dkk. 2015. Cermat Menguasai Seluk-Beluk PerpajakanIndonesia.Yogyakarta: CV Andi Offset.
Direktorat Jendaral Pajak. 2013. Undang-Undang Tata Peraturan danPelaksanaannya. Jakarta: Direktorat Jendaral Pajak.
Hartati, Neneng. 2015. Pengantar Perpajakan.Bandung: CV Pustaka Setia
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016.Yogyakarta: CV Andi Offset.
Riadi, Edi. 2016. CV. Statistika Penelitian (Analisa Manual dan IBM SPSS).Yogyakarta: CV Andi Offset.
Santoso, Singgih. 2017. Menguasai Statistik dengan SPSS24. Jakarta: PT alexMedia Komputindo.
Siahaan, Mariot Pala. 2016. Pajak Daerah dan Retriusi Daerah. Depok: PTRajagrafindo Persada.
Supernoto, Johannes, dan Sarifin Abdullah. 2017. Jakarta: PT RajagrafindoPersada
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kulitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: CVAlfabeta
45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Biodata Mahasiswa
N.I.M : 62140024Nama Lengkap : Pitra MeliaTempat & Tanggal Lahir : Purbalingga, 07 Oktober 1996Alamat lengkap : Desa Gunung Wuled RT 06/RW 01,
Kec.Rembang, Kab Purbalingga Hp.0895322515443
B. Riwayat Pendidikan Formal & Non-Formal
1. SD N 1 Gunung Wuled, lulus tahun 20082. SMP MUH 5 Losari, lulus tahun 20113. SMK MUH 1 Purbalingga, lulus tahun 2014
C. Riwayat Pengalaman Berorganisasi / Pekerjaan
1. KSR 2014
Jakarta, 7 Juni 2017
Foto3x4
Pitra Melia
45
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2012 -2016
NO JENISPENERIMAAN
TAHUN 2012 TAHUN 2013RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PKB 4.150.000.000.000 4.106.968.370.530 98,96 23,18% 4.400.000.000.000 4.605.206.082.027 104,66 19,71%
2 BBN-KB 4.660.000.000.000 5.507.710.354.550 118,19 31,08% 5.825.000.000.000 6.143.969.692.650 105,48 26,29%
3 PBB-KB 1.000.000.000.000 882.558.921.963 88,26 4,98% 1.100.000.000.000 1.027.108.786.899 93,37 4,39%
4 PAT 170.000.000.000 102.046.137.531 60,03 0,58% 120.000.000.000 95.346.034.925 79,46 0,41%
5 Pajak Hotel 1.000.000.000.000 1.028.521.564.463 102,85 5,80% 1.150.000.000.000 1.173.799.319.199 102,07 5,02%
6 PajakRestoran 1.175.000.000.000 1.238.573.704.151 105,41 6,99% 1.400.000.000.000 1.552.354.508.716 110,88 6,64%
7 Pajak Hiburan 400.000.000.000 369.152.834.149 92,29 2,08% 440.000.000.000 393.132.154.673 89,35 1,68%
8 PajakReklame 410.000.000.000 483.178.532.223 117,85 2,73% 515.000.000.000 654.644.317.921 127,12 2,80%
9 PPJ 550.000.000.000 557.307.626.142 101,33 3,14% 608.000.000.000 609.449.433.475 100,24 2,61%
10 Pajak Parkir 210.000.000.000 220.901.591.724 105,19 1,25% 260.000.000.000 319.317.145.057 122,81 1,37%
11 BPHTB 2.800.000.000.000 3.224.573.379.083 115,16 18,20% 3.200.000.000.000 3.419.932.665.925 106,87 14,63%
12 PBB - - - 0,00% 3.600.000.000.000 3.375.953.095.983 93,78 14,45%
13 Pajak Rokok - - - 0,00% - - - 0,00%
JUMLAH 16.525.000.000.000 17.721.493.016.509 107,24 22.618.000.000.000 23.370.213.237.450 103,33
46
NO JENISPENERIMAAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015
RENCANA REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
1 PKB 5.150.000.000.000 4.979.110.607.650 96,68 18,41% 6.050.000.000.000 6.079.910.054.399 100,49 20,91%
2 BBN-KB 6.400.000.000.000 5.526.393.737.100 86,35 20,43% 4.600.000.000.000 4.694.809.103.435 102,06 16,15%
3 PBB-KB 1.200.000.000.000 1.170.105.269.170 97,51 4,33% 1.350.000.000.000 1.232.826.567.326 91,32 4,24%
4 PAT 120.000.000.000 101.880.754.052 84,90 0,38% 95.000.000.000 104.929.684.748 110,45 0,36%
5 Pajak Hotel 1.400.000.000.000 1.384.103.823.437 98,86 5,12% 1.500.000.000.000 1.276.989.895.660 85,13 4,39%
6 PajakRestoran 2.000.000.000.000 1.822.769.015.911 91,14 6,74% 2.100.000.000.000 2.291.562.743.949 109,12 7,88%
7 PajakHiburan 500.000.000.000 502.472.929.949 100,49 1,86% 550.000.000.000 608.548.867.618 110,65 2,09%
8 PajakReklame 2.400.000.000.000 850.675.199.089 35,44 3,14% 1.800.000.000.000 717.631.254.842 39,87 2,47%
9 PPJ 630.000.000.000 655.713.255.150 104,08 2,42% 710.000.000.000 729.884.587.778 102,80 2,51%
10 Pajak Parkir 800.000.000.000 406.919.978.742 50,86 1,50% 425.000.000.000 447.416.971.527 105,27 1,54%
11 BPHTB 5.000.000.000.000 3.700.938.580.712 74,02 13,68% 5.881.650.000.000 3.609.336.161.480 61,37 12,41%
12 PBB 6.500.000.000.000 5.657.137.706.215 87,03 20,91% 7.100.000.000.000 6.808.532.961.790 95,89 23,42%
13 Pajak Rokok 400.000.000.000 292.728.166.410 73,18 1,08% 420.000.000.000 475.058.548.175 113,11 1,63%
JUMLAH 32.500.000.000.000 27.050.949.023.586 83,23 32.581.650.000.000 29.077.437.402.727 89,24
47
NO JENIS PENERIMAANTAHUN 2016
RENCANA REALISASI %
1 2 19 20 21 22
1 PKB 7.050.000.000.000 7.141.515.131.349 101,30 22,60%
2 BBN-KB 4.800.000.000.000 5.003.996.134.800 104,25 15,83%
3 PBB-KB 1.050.000.000.000 1.094.860.423.106 104,27 3,46%
4 PAT 100.000.000.000 112.399.412.732 112,40 0,36%
5 Pajak Hotel 1.600.000.000.000 1.499.798.259.793 93,74 4,75%
6 Pajak Restoran 2.600.000.000.000 2.453.440.079.189 94,36 7,76%
7 Pajak Hiburan 700.000.000.000 769.540.265.131 109,93 2,43%
8 Pajak Reklame 1.150.000.000.000 894.239.811.591 77,76 2,83%
9 PPJ 775.000.000.000 714.835.029.419 92,24 2,26%
10 Pajak Parkir 500.000.000.000 465.990.849.020 93,20 1,47%
11 BPHTB 5.150.000.000.000 3.903.782.411.505 75,80 12,35%
12 PBB 7.100.000.000.000 7.020.870.260.680 98,89 22,21%
13 Pajak Rokok 525.000.000.000 531.269.133.932 101,19 1,68%
JUMLAH 33.100.000.000.000 31.606.537.202.247 95,49
NO JENISPENERIMAAN
TAHUN
48
APBD-P 2012 APBD-P 2013 APBD-P 2014 APBD-P 2015 APBD-P 2016
REALISASI % REALISASI % REALISASI % REALISASI % REALISASI %
1 PAJAK DAERAH 17.721.493.016.509 42,34 23.370.213.237.450 47,71 27.050.949.023.587 52,61 29.076.926.598.506 54,43 31.608.653.764.012 58,15
- PKB 4.106.968.370.530 9,81 4.605.206.082.027 9,4 4.979.110.607.650 9,68 6.090.200.500.774 11,4 7.143.530.355.999 13,14
- BBN-KB 5.507.710.354.550 13,16 6.143.969.692.650 12,54 5.526.393.737.100 10,75 4.685.403.450.610 8,77 5.003.996.134.800 9,21
- PBB-KB 882.558.921.963 2,11 1.027.108.786.899 2,1 1.170.105.269.170 2,28 1.232.836.931.554 2,31 1.094.901.392.986 2,01
- Pajak Air Tanah 102.046.137.531 0,24 95.346.034.925 0,19 101.880.754.052 0,2 105.115.871.134 0,2 112.399.412.732 0,21
- Pajak Hotel 1.028.521.564.463 2,46 1.173.799.319.199 2,4 1.384.103.823.437 2,69 1.276.285.658.514 2,39 1.499.798.259.793 2,76
- Pajak Restoran 1.238.573.704.151 2,96 1.552.354.508.716 3,17 1.822.769.015.911 3,54 2.290.255.418.530 4,29 2.453.440.079.189 4,51- Pajak Hiburan 369.152.834.149 0,88 393.132.154.673 0,8 502.472.929.949 0,98 608.799.682.079 1,14 769.540.465.131 1,42
- Pajak Reklame 483.178.532.223 1,15 654.644.317.921 1,34 850.675.199.089 1,65 714.967.327.356 1,34 894.271.331.591 1,65
- ppj 557.307.626.142 1,33 609.449.433.475 1,24 655.713.255.150 1,28 729.884.587.778 1,37 714.835.029.419 1,31
- Pajak Parkir 220.901.591.724 0,53 319.317.145.057 0,65 406.919.978.742 0,79 450.941.851.356 0,84 465.990.849.020 0,86
- BPHTB 3.224.573.379.083 7,7 3.419.932.665.925 6,98 3.700.938.580.712 7,2 3.609.336.161.480 6,76 3.903.782.411.505 7,18
- PBB - 0 3.375.953.095.983 6,89 5.657.137.706.215 11 6.807.840.609.166 12,74 7.020.898.907.915 12,92
- Pajak Rokok - 0 - 0 292.728.166.410 0,57 475.058.548.175 0,89 531.269.133.932 0,98
2RETRIBUSIDAERAH
1.820.435.447.667 4,35 333.787.343.513 0,68 515.162.936.406 1 459.459.498.063 0,86 674.568.919.886 1,24
3LABA USAHADAERAH
351.823.210.569 0,84 397.234.721.942 0,81 465.979.962.538 0,91 527.280.486.037 0,99 289.156.241.449 0,53
4LAIN-LAIN PADYANG SAH
2.147.049.773.179 5,13 2.750.957.149.731 5,62 3.242.123.963.189 6,31 3.622.510.233.102 6,78 5.314.244.708.047 9,78
5DANAPERIMBANGAN
11.554.964.807.804 27,61 9.387.539.401.653 19,17 9.677.533.225.272 18,82 5.887.267.644.697 11,02 12.397.319.493.514 22,81
6LAIN-LAINPENDAPATAN
1.783.413.796.261 4,26 3.277.812.157.401 6,69 2.872.551.449.674 5,59 4.635.793.708.178 8,68 2.885.644.249.976 5,31
7PEMBIAYAAN(PENERIMAAN)
6.475.552.012.483 15,47 9.463.721.530.814 19,32 7.593.994.776.473 14,77 9.209.781.909.639 17,24 1.192.083.929.072 2,19
JUMLAH APBD 41.854.732.064.472 100 48.981.265.542.504 100 51.418.295.337.139 100 53.419.020.078.222 100 54.361.671.305.956 100
45
WAWANCARA
Narasumber : Digdo Prakoso, bergerak di bidang pelayanan.
1. Apakah Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadapPendapatan Asli Daerah??
Jawab: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerahakan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan, karena terdapatpenerimaan pajak lain yang lebih besar penerimaannya.
2. Bagaimanakah peran Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah?
Jawab: Peran Pajak Restoran sudah cukup baik karna Penerimaan PajakRestoran hampir setiap tahunnya Pajak Restoran ini memenuhitarget penerimaan pajak restoran.
3. Dari keseluruhan yang seharusnya membayar hutang perpajakannyaseberapa besarkah yang tidak patuh membayar hutang pajaknya?
Jawab: Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi wajib pajaktidak membayarkan kewajibannya setiap bulannya, salah satucontoh karena wajib pajak tidak memiliki omset,libur dsb, jadikamipun tidak bisa mengatakan bahwasannya seseorang mangkirdari hutang perpajakannya. Tidak dapat dipastikan berapa jumlahpengemplang pajak.
4. Berapa prosentasekah Pajak Restoran sudah bisa dikatakan efektif?
Jawab: 100% dari target, jika tidak mencapai target 100% pun tidak bisadikatakan pemungutannya tidak efektif, karena biasanya terdapatpengaruh dari sistem juga. Akan tetapi dasar bisa dikatakanefektif dengan pencapaian target 100%
5. Jika Pajak Restoran dihapuskan apakah Pendapatan Asli Daerahmengalami penurunan?
Jawab: Tentu Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunanpenerimaan, tetapi penurunan penerimaan tidak drastis.Dibandingkan dengan kota-kota lain jika di kota Jakarta jika tidakdipungut Pajak Restoran akan mengalami rugi yang cukup besarkarena dibandingkan kota lain, penerimaan pajakrestoran,hiburan, dan pajak kendaraan bermotor Jakartamempunyai penerimaan yang cukup besar.
46
6. Jenis Pendapatan Asli Daerah apakah yang paling tnggi penerimaannya?
Jawab: Dari Pendapatan Asli Daerah sendiri yang paling tinggipenerimaannya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Kendala apakah yang sering terjadi pada pemungutan Pajak Retoran?
Jawab: - karna pemungutan pajak belum dilakukan secara sistem atausecara online menjadi peluang wajib pajak untuk mengelak.Contoh kasus restoran beralasan bahwa tidak ada omset, tapikita dapat mempertanyakan jika penurunannya secara drastisdari omset sebelumnya dan jika penurunan secara drastispunkita tidak dapat langsung menghakimi wajib pajak.
- Terdapat pungutan-pungutan lain baik yang resmi ataupun tidakresmi yang dikenakan pada restoran. Sehingga pembiayaan yangcukup tinggi. Wajib pajak menekan omset menjadi sedikitsupaya pembayaran pajak menjadi sedikit dan dana pajaktersebut bisa untuk membayarkan pembiayaan tersebut.