PRABAWA EKA SOESANTADisampaikan Pada Dialog IPPMI

Jakarta, 20 Desember 2014

TRANSFORMASI PERAN FASILITATOR/PENDAMPING PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA MENYONGSONG IMPLEMENTASI UU DESA

Desa = Masyarakat Prismatik

Unity Specislist

Prismatik

Sumber : F.W. Riggs

Social Change VS Inside

Social Change Inside

Pendamping = Sock BreakerFasilitatorDinamisatorKatalisatorMotivatorAdvocatorIsolator

KREDO PENDAMPINGPergilah kepada masyarakatTinggalah bersama merekaCintailah merekaLayanilah merekaBelajarlah dari merekaBelajarlah sambil belajar bersama merekaMulailah dengan apa yang mereka milikiBuat rencana bersama merekaAjarilah mereka dengan memberi contoh

Pendamping Masyarakat Dari Waktu ke Waktu

1960an TKS Butsi1980an TKS UDKP, SP31990an Pendamping IDT, P3MD2000an PPK, P2KP2010an PNPM2015an Pendamping Desa ?

Fase KritisTahun 1997-1998 KDF Menuju PPKTahun 2006-2007 PPK Menuju PNPMTahun 2014-2015 PNPM Menuju UU Desa Isu Strategis adalah Keberlanjutan1. Kelembagaan2. Sistem Pembangunan Partisipastif3. Asset4. Modal Bergulir5. Pendampingan

SERTIFIKASI : TRANSFORMASI PERAN FASILITATOR (18 Unit Kempetensi)KOMPETENSI UMUMMembangun Relasi SosialMengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya yang ada

di masyarakatMengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah

yang lebih baikMengembangkan Kapasitas sebagai FasilitatorMeningkatkan aksesbilitas antar pemangku

kepentinganMembangun Visi dan kepemimpinan masyarakat

KOMPETENSI INTIMembangun jejaring dan kemitraanMembangun Solidaritas SosialMengembangkan Kapasitas kelembagaan masyarakat

dan pemerintah lokalMemperkuat posisi tawar masyarakatMerancang Perubahan Kehidupan MasyarakatMengelola Pembelajaran dalam masyarakatMenyiapkan kader pemberdayaan masyarakatMengembangkan kemandirian masyarakatMengelola konflik dalam masyarakatMengembangkan sistem kontrol dalam masyarakat

KOMPETENSI KHUSUS/PILIHANMengembangkan inovasi Pemberdayaan MasyarakatMemfasilitasi penerapan inovasi Pemberdayaan

masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan tertentu

11

DEFINISI DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa : Pasal 1 no. 1

12

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

UU Desa : Pasal 2

ISU PENTING DALAM IMPLEMENTASI UU DESA

Memahami Roh Undang-Undang Desa (Local Self Government vs Self Governing Community

Memahami Profil Desa (Tingkat Potensi Desa, Perkembangan Desa, Tipologi Desa, Permasalahan Desa dan Arahan Program)

Pelestarian Nilai-Nilai dan Hasil PNPM (Kelembagaan, Asset, Modal Bergulir 10 T, Sistem Pembangunan Partisipatif, Pendampingan 21.936 org)

Visi dan Misi serta Agenda Nawa Cita Menyikapi secara konstruktif Pembentukan Kementerian Desa,

Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTetap mengoptimalkan dukungan/peran kemendagri (urusan,

perda, apbd, dll)Isu Khusus : Dana Desa

TERIMA KASIH ATAS TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDAPERHATIAN ANDA

S U M A T E R A K A L I M A N T A N

J A V A

I R I A N J A Y A