mhd/dps/lppi/2014 1

PERKEMBANGAN INSTITUSI KEUANGAN SYARIAHDI INDONESIA

Rapimnas LDII, Balai Kartini, Jakarta14 Mei 2014

by : Mohamad Hidayat

(National Sharia Board of MUI)

Transformasi Praktek Bisnis Abad ini

2

Transformasi

Praktek bisnis kotor Praktek bisnis ber-etika

Tidak jujur Tidak adil

Tidak transparan Menipu

Menghalalkan segala cara

Menghancurkan reputasi Mengurangi daya saing

Risiko bankrut

Implikasi

Jujur Adil (fair)

Transparan (disclosure) Kepedulian : Corporate Social

Responsibility Program Good Corporate Governance

(GCG)

Meningkatkan reputasi Meningkatkan daya saing

Manfaat perusahaan sustainable karena sulit

ditiru

Implikasi

Arah Bisnis abad XXI : Berbasis Spiritual

3

Transformasi praktek bisnis dan marketing

Intellectual approach Emotional approach Spiritual approach

• Mengandalkan kecerdasan otak

• Keinginan customer (faktor emotional)

tidak mampu ditangkap dengan

intellectual approach

• Keinginan & kebutuhan customer

dapat diketahui

• Bersifat manipulatif

• Faktor Ketuhanan diikut sertakan dalam praktek

bisnis

• Keinginan customer untuk berinteraksi

secara aman dan Halal terpenuhi pebisnis

jujur, adil & dapat dipercaya

INSTITUTIONS

4

SHARIA BANKING SHARIA INSURANCE\RE INSURANCE MULTI FINANCE SHARIA FUND ISLAMIC MULTI LEVEL MARKETING PAWNSHOP CAPITAL MARKET

◦ SHARIA`S BOND◦ SHARIA`S STOCK/SHARE◦ SUKUK (SBSN) ◦ MUTUAL FUND

HOTEL KJK/UJK CASH WAQF, Etc.

mhd/dps/lppi/2014

WHY SHARIA`S ECONOMIC ?• ECONOMIC REASON

(alasan Ekonomi)• POLITICAL - SOCIAL

REASON (alasan Politis-Sosial)

• SHARIA REASON(Alasan Hukum Agama)

• ETHIC REASON(alasan moral)

mhd2014 6

SAVINGPATTERN

AL-QUR’AN

AS-SUNNAH

AQIDAH SHARIAH AHLAQ

IBADAH MUAMALAH

POLITIC ECONOMIC SOCIAL

Q.S.: AL-MAIDAH Verse 88

AL-BAQARAH VERSE 201 GOOD IN THIS WORLD

AND GOOD IN THE HEREAFTER

CONSUMPTIONPATTERN

AL QUR’AN SURAH :Al Baqarah Verse 183Al A’Raaf Verrse 31Al Israa Verse 26-27

AL QUR’AN SURAHAr Rum Verse 39

Ali Imran Verse 130An Nisaa Verse 161

Al-Baqarah Verses 275, 276, 278, 279

INVESTMENTPATTERN

AL QUR’AN SURAH :An-Nisaa Verse 29

Al Baqarah Verse 275Al Muzzammil Verse 20

Shaad Verse 24Al Hasyir Verse 7

PRODUCTIONPATTERN

DISTRIBUTIONPATTERN

0

2 3

4 5

6

7

89

10

1THE SUBTANCE

THE ACTIVITIES

mhd2014 7

IndirectFinancial

Market

DirectFinancial

Market

Islamic Bond

Market

IslamicEquityMarket

FinanceCompanies Merchant

Banks

UnitTrusts

Takaful

IslamicFinancialMarket

Sharia Financial System

DeficitSector

SurplusSector

IslamicCapitalMarket

IslamicMoneyMarket

Commercial Banks

RESIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Risiko likuiditas 2. Risiko operasional 3. Risiko pasar4. Risiko investasi5. Risiko pembiayaan 6. Risiko hukum7. Risiko Syariah 8. Risiko reputasi 9. Risiko strategis 10. Risiko kepatuhan

page 29/ 14/ 2003 HP Network Storage Services

mhd/dps/lppi/2014 8

mhd/dps/lppi/2014 9

BANK SYARIAH Vs BANK KONVENSIONAL

Landasan Hukum

Peraturan Per UU • Sumber hukum Syariah : AlQuran, Sunnah, Fatwa DSN• Peraturan Per UU

Pengawasan Perseroan Dewan Komisaris- Dewan Pengawas Syariah- Dewan Komisaris

RpReturn

Funding – Landing : Bunga

Funding : Bagi hasil, Bonus Financing : Margin, Bagi hasil, Biaya, Sewa, Fee

Laporan KeuanganAccrual Basis Cash Basis, Accrual

Prinsip Transaksi

• Uang sbg komoditi• Pinjaman Uang

• Uang sbg alat bayar• Bagi hasil, Jual beli,

Sewa, fee

SYARIAHKONVENSIONAL

Syariah VS Konvensional

DPK – End User Disharmoni Harmoni

mhd/dps/lppi/2014 10

Skema Operasi Bank Syariah

BankSyariah

Giro(Titipan/Wadi’ah)

Tabungan(Wadi’ah/Mudharabah)

Deposito(Mudharabah)

Investasi Khusus(Mudharabah) Investasi

Jual Beli

Bagi Hasil

Sewa

mhd/dps/lppi/2014 11

Skema OperasiBANK SYARIAH

GIRO(Titipan/Wadiah)

TABUNGAN(Wadiah/Mudharabah)

DEPOSITO(Mudaharabah)

Investasi Khusus(Mudharabah)

BANK SYARIAH

BONUS

KEUNTUNGAN

KEUNTUNGAN

JUAL BELI

BAGI HASIL

SEWA

INVESTASIKEUNTUNGAN

MarginBagi hasil

Fee

mhd/dps/lppi/2014 12

SIAPA YANG BERKOMPETENSI MEMBUAT PERNYATAAN HUKUM SYARIAH

ATAS PRAKTEK PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA ?

mhd/dps/lppi/2014 13

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

DPS merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank. Setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya sedikitnya terdiri dari

2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan sedikitnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua.

Pengertian Umum & Kedudukan DPS Dalam Perbankan Syariah

CONTOH STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH X

14mhd/dps/lppi/2014

PERATURAN PER UU YANG MENGATUR DPS

15

1. UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas(pasal 109)

2. UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah3. PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan

kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah 4. PBI no. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

5. PBI 11/3/2009 tgl 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah6. PBI 11/10/2009 tgl 19 maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah7. PBI 11/33/2009 tgl 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG

BUS & UUS8. SE BI no 12/13/DPBS 20010 tentang Pelaksanaan CCG Bank

Syariah9. PBI 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank umum10. PBI 13/23/2011 tentang managemen resiko bagi BUS & UUS11. Keputusan DSN MUI no 2 tahun 2002 tentang Pedoman Dasar dan

Pedoman Rumah Tangga DSN MUI12. Keputusan DSN MUI no 3 tahun 2002 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuanagn Syariah (LKS)

mhd/dps/lppi/2014

mhd/dps/lppi/2014 16

UU no 40 thn 2007 tentang Perseroan Terbatas(pasal 109)

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki dewan komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas syariah (1)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (3)

mhd/dps/lppi/2014 17

UU no 21 thn 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 32)

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (1)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (2)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (4)

mhd/dps/lppi/2014 18

“ DEWAN PENGAWAS SYARIAH ADALAH DEWAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN,

YANG DIBENTUK OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN DITEMPATKAN PADA BANK

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, DENGAN

TUGAS YANG DIATUR OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL “.

SK DIR. Bank Indonesia 32/34/kep/Dir 1999 pasal 1 (j)

FATWA-FATWA DSN MUITahun 2000 s/d Maret 2014

19

Katagori Fatwa

Perbankan 59 Fatwa

Pasar Modal

10 Fatlwa

IKNB12 Fatwa

Bisnis & Jasa8 Fatwa

21

Terima KasihTerima Kasih