tinjauan kritis raperda retribusi pelayanan kesehatan di kota smg 2010
DESCRIPTION
Ini materi saat saya diminta memberikan masukan utk tinjauan kritis tentang Raperda Retribusi Kesehatan Kota Semarang tahun 2010 yang diberikan dalam rapat hearing di DPRD Kota Semarang awal tahun ini.TRANSCRIPT
TINJAUAN KRITIS TENTANG RAPERDA RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN KOTA SEMARANG 2010
Sutopo Patria Jati Pusat Pengembangan
Pelayanan Publik Kesehatan-FKM UNDIP
REVIEW PROSES PENYUSUNAN PERDA KENAPA KURANG EFEKTIF?
Ada perbedaan persepsi antara pusat dengan daerah dalam hal ruang lingkup review Perda. Sejauh ini, review oleh Pusat meliputi aspek administratif (konsistensi dengan peraturan lain, utamanya peraturan perundangan yang lebih tinggi) dan aspek substansi (merugikan kepentingan masyarakat). Sementara itu, beberapa daerah berpendapat bahwa seharusnya review Pusat hanya sampai pada penilaian tentang kesesuaian Perda yang dibuat dengan aturan tentang kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada daerah (tidak perlu masuk ke wilayah substansi).
Pemerintah pusat tidak dapat atau tidak mampu memenuhi target waktu satu bulan untuk meninjau kembali Perda tentang pajak daerah dan retribusi sebagaimana ditetapkan oleh UU 34/2000. Bahkan, tidak semua Perda yang diajukan di-review mendapatkan umpan balik atau komentar dari Pusat.
Beberapa Pemda sudah melakukan konsultasi dengan Propinsi sebelum menerbitkan Perda tertentu, tetapi tetap saja ada Perda (yang sudah dikonsultasikan) dianggap bermasalah oleh Pusat, sehingga Pemda menganggap konsultasi itu sia-sia.
Propinsi menerima salinan Perda, tetapi fungsinya hanya sebagai penyimpan arsip, karena tidak memiliki peran dalam melakukan peninjauan kembali Perda-Perda tersebut.
Sumber http://www.akademika.or.id/arsip/Pengawasan%20Perda-IRDA%20Seminar-Indonesia.pdf
Perda Gagal/Tertunda:1. Resistensi masyarakat2. Pemda tdk mampu menerapkan
Keterlibatan msyrkt/stakeholders tdk optimal
Identifikasi masalah & prioritas masalah tidak cermat
Perancang Perda hy berorientasi pdkepentingan pihak tertentu
Prinsip kesetaraan & kebersamaan antar pihak tdk optimal (“pemaksaan”)
Ketidaklayakan sumber daya & koordinasiantar instansi dlm pelaksanaan
Lemahnya Sosialisai & PublikasiPra & Pasca Pengesahan/Diundangkan
NASKAH AKADEMIK
1. Apakah permasalahan yang dihadapi sudah didefinisikan secara benar?
2. Apakah langkah pemerintah dapat dijustifikasi?
3. Apakah peraturan perundangan baru merupakan langkah terbaik pemerintah
4. Apakah ada dasar hukum untuk langkah tersebut?
5. Tingkat pemerintahan mana yang sesuai untuk langkah tersebut?
6. Apakah manfaat dari peraturan perundang-undangan lebih besar dari biayanya?
7. Apakah distribusi manfaat ke seluruh masyarakat transparan?
8. Apakah peraturan perundang-undangan dipahami oleh para pemakainya? tersebut jelas, konsisten, dapat diakses dan
(9) Apakah seluruh kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan
pandangannya? (10)Bagaimana pentaatan terhadap
peraturan perundangan akan dicapai?
ANALISIS SITUASI PEMBIAYAAN & PELAYANAN KESEHATAN
Trend Pengeluaran Biaya Kesehatan Publik
PEMERINTAH HANYA MENANGGUNG 35% BIAYA KESEHATAN TOTAL
SEKITAR 70% BIAYA KESEHATAN DARI MASYARAKAT MASIH BERSIFAT OUT OF POCKET (WB,2008)
TREND JPKM-PEMBIAYAAN KESEHATAN PRA-UPAYA YG BERSIFAT SUKARELA & SWADAYA MAKIN MENURUN DRASTIS SEJAK KRISIS (DEPKES,2006)
PENYALAH GUNAAN SKTM MENINGKAT& MERATA DISEMUA DAERAH
PEMDA MENGGRATISKAN BIAYA KESEHATAN SALAH SUBSIDI KEMAMPUAN APBD MAKIN TERBATAS UTK MENGCOVER MASKIN NON KUOTA JAMKESMAS
ATP dan WTP Masyarakat
IRONI MASIHKAH AKAN BERLANJUT ?
DATA SUSENAS DI JATENG RATA2 (Rp)TAHUN 2004
TOTAL BUKAN MAKANAN 301182.2
KESEHATAN 18269.6
TEMBAKAU SIRIH 53114.5
TAHUN 2001
TOTAL BUKAN MAKANAN 184149.5
KESEHATAN 35426.7
TEMBAKAU SIRIH 36799.1
% PENINGKATAN BIAYA TEMBAKAU (2001-2004) 44,76%
% PENURUNAN BIAYA KESEHATAN (2001-2004) 45,21%
Sumber: Susenas 2001, 2004
CURRENT ISSUES ANGGARAN KESEHATAN DI SEMARANG
Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Kesehatan Kota Semarang, anggaran turun 13% dari Rp 50,1 miliar pada APBD 2009 menjadi Rp 36,5 miliar di RAPBD 2010› program obat dan perbekalan kesehatan dari Rp 3,8 miliar di
APBD 2009 menjadi Rp 2,6 miliar di RAPBD 2010› program upaya kesehatan masyarakat yang membidik
masyarakat miskin dari Rp 26,5 miliar menjadi Rp 18,8 miliar› program perbaikan gizi masyarakat dari Rp 692,5 juta
menjadi Rp 340 juta› program pengembangan lingkungan sehat dari Rp 353 juta
menjadi Rp 145,5 juta› program pencegahan penyakit menular dari Rp 3,8 miliar
menjadi Rp 2,6 miliar› Sumber
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/13/11260784/anggaran.kesehatan.kota.semarang.minim
RAPBD Kota Semarang 2010 untuk pendapatan sebesar Rp1,3 triliun dan belanja Rp1,6 triliun.
Alokasi anggaran kesehatan APBD Kota Smg akhirnya disetujui naik sebesar 1,39% dr tahun 2009 menjadi 50,8 M di thn 2010
Dari 13 program kesehatan tersebut, program upaya kesehatan masyarakat menghabiskan setengah porsi anggaran, yakni sejumlah 26.951.191.650 (pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas sebesar 13 M dan kegiatan operasional Puskesmas sebesar 12 M)
ANALISIS KOMPARATIF THD TARIF (LAMA vs BARU)
No
ITEM LAMA BARU KETERANGAN
1 JMLH TARIF 89 200 111 tarif baru
2 KENAIKAN TERTINGGI: Persalinan oleh DokterLab. Darah (ery, Hb, Trombo,leuko)
Rp.230 rbRp. 1.750
Rp. 350 rbRp. 8.000
Rp. 120 rb> 350%
3 TARIF TERENDAH:
TARIF TERTINGGI:
Rp. 1750(Lab. Rutin )
Rp.230 rb(Partus oleh dokter)
Rp. 2500(Lab. Rutin)
Rp. 350 rb(Partus dokter, laik hotel & restoran)
Rp. 750
Rp. 120 rb
4 PENURUNAN TERTINGGI:Akomodasi & perawatan persalinan /hari
Rp. 180 rb Rp. 70.000 Rp. (-) 110 rb
ANALISIS KOMPARATIF THD TARIF (UNIT COST vs BARU)N
oITEM UNIT
COSTBARU KETERANGAN
1 RAWAT INAP (PERSALINAN)
Rp. 426.097
Rp. 590.000 (dokter +ranap +visite 3 hr)Rp. 490.000 (bidan+ranap+visite 3hr)
Rp. 70 – 170 rb diatas unit cost
2 RAWAT INAP BIASA
Rp.283.897 Rp. 210.000 - 225.000 (3hr akomodasi +visite dr umum/spesialis)
Rp. 60 – 70 rbDibawah unit cost per kasus
3 JENIS KASUS/ TINDAKAN TERBANYAK DI PUSKESMAS
? ? Untuk memproyeksikan beban subsisdi atau masyarakat
4 JENIS KASUS/ PEMERIKSAAN TERBANYAK DI LABKESMAS
? ?Untuk memproyeksikan beban subsisdi atau masyarakat
PROSPEK KEDEPAN ?
AMANAT UU KESEHATAN No 36 TH 2009
Pasal 171 (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan
minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PERTANYAAN KRITIS APAKAH SEMARANG AKAN MENGALOKASIKAN
10% APBD UTK SEKTOR KESEHATAN ? ? KAPAN & BERAPA ESTIMASI NILAINYA ?
APAKAH SEKTOR KESEHATAN AKAN MAMPU SECARA CERDAS & AKUNTABEL MEMANFAATKAN ANGGARAN 10% TERSEBUT ? 2/3 DARI ANGGARAN TERSEBUT HARUS UNTUK PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN APA SAJA?
APA PERDA RETRIBUSI KESEHATAN INI BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMANTASI AMANAT UU KESEHATAN TSB ?
DAMPAK PERDA RETRIBUSI KESEHATAN ?
STAKEHOLDERS POTENSIAL BENEFIT
POTENSIAL RISK (COST)
MASYARAKAT-MISKIN (JAMKESDA)-MISKIN LAIN
?HAK DASAR KESEHATAN
?DAYA BELI AKSESIBILITAS
PROVIDER KESEHATAN
?MUTU YANKESKEPUASAN KERJA NAKES
?INEFISIENSITUNTUTAN MASYARAKAT
PEMDA ?PAD HDI
?AMANAT UU KESEHATANINEFISIENSI
TERIMA KASIH