TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RENCANA ZONASI PERDA TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAKECIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus (IT)Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil

Yogyakarta, 20 Februari 2012

OUTLINEOUTLINE PRESENTASI PRESENTASI

• PENGELOLAAN WP3K• RENCANA ZONASI WP3K• TINDAKLANJUT DAN IMPLEMENTASI• PENUTUP

REFRESH

• Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 5, UU27/2007):– Perencanaan– Pemanfaatan– Pengawasan– Pengendalian

• Perencanaan Pengelolaan WP3K (Pasal 7, Ayat 1, UU27/2007): Rencana Strategis, Rencana ZonasiRencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan

PROSESPENGELOLAAN WP3K

PROSESPENGELOLAAN WP3K

• Pemanfaatan Pulau-Pulau KecilPemanfaatan Pulau-Pulau Kecil• KonservasiKonservasi• RehabilitasiRehabilitasi• AkreditasiAkreditasi• laranganlarangan

• PengendalianPengendalian• PengawasanPengawasan• Program AkreditasiProgram Akreditasi• Mitra BahariMitra Bahari

REFRESH

“ “ Rencana yang menentukan Rencana yang menentukan arah penggunaan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapatserta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah dilakukan setelah memperoleh izin” (UU 27/ 2007, pasal 1)memperoleh izin” (UU 27/ 2007, pasal 1)

REFRESH

IllustrasiIllustrasi::

Pemanfaatan PPK1

Konservasi2

Rehabilitasi3

Pemberdayaan Masyarakat4

REN

CA

NA

ZO

NA

SI/

REN

CA

NA

ZO

NA

SI/

PEN

ATA

AN

RU

AN

GP

EN

ATA

AN

RU

AN

GR

EN

CA

NA

ZO

NA

SI/

REN

CA

NA

ZO

NA

SI/

PEN

ATA

AN

RU

AN

GP

EN

ATA

AN

RU

AN

G

PEM

AN

FA

ATA

NP

EM

AN

FA

ATA

NP

EM

AN

FA

ATA

NP

EM

AN

FA

ATA

N

Pengendalian1

Pengawasan2

Akreditasi3

Mitra Bahari4

PEN

GEN

DA

LIA

NP

EN

GEN

DA

LIA

NP

EN

GEN

DA

LIA

NP

EN

GEN

DA

LIA

N

FUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3KFUNGSI RENCANA ZONASI WP3K

1. Arahan perencanaan ruang/zona di WP3K, 2. Arahan pemanfaatan SD WP3K scr optimal dan lestari,

3. Arahan pengendalian pemanfaatan SD WP3K.

PE

MB

AN

GU

NA

N W

P3K

P

EM

BA

NG

UN

AN

WP

3K

YA

NG

BE

RK

EL

AN

JUT

AN

YA

NG

BE

RK

EL

AN

JUT

AN

Perencanaan Spasial Perencanaan Non-Spasial

UU 26/2007: UU 27/2007:

RTRWN

RTRWP

RTRW Kab/Kota

UU 25/2004:

RPJP

RPJM

RKPD

RZ-WP3K

RP-WP3K

RAP-WP3K

RS-WP3K

Pasal 9 ayat (2):

RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) :

RSWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RTRW DAN RZWP3KRTRW DAN RZWP3KDALAM DALAM UU PWP PPK No.27/2007 UU PWP PPK No.27/2007

‘Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’ atau ‘RZ-WP3K’ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izinSumber : UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEDUDUKAN KEDUDUKAN RZWP3K DALAM RZWP3K DALAM PPERENCANAAN PEMBANGUNANERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

Keterkaitan Keterkaitan Muatan RMuatan Rencanaencana

STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG

POLA RUANGPOLA RUANG

KAWASAN STRATEGISKAWASAN STRATEGIS

KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG

KAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYAKAWASAN BUDIDAYA

(PEMBENTUK) STRUKTUR RUANG(PEMBENTUK) STRUKTUR RUANG

POLA RUANGPOLA RUANG

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTUTERTENTU

KAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASIKAWASAN KONSERVASI

KAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUMKAWASAN PEMANFAATAN UMUM

SISTEM PEMBENTUK SISTEM PEMBENTUK STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG

SISTEM PEMBENTUK SISTEM PEMBENTUK STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG

ZONA ALURZONA ALURZONA ALURZONA ALUR

Pusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatanPusat-pusat kegiatan Pusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautanPusat pengembangan kelautan

Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)Pelab. perikanan (PPS, PPN, PPP)

Urusan Provinsi di bidang Urusan Provinsi di bidang Penataan Ruang (PP No. 38/2007)Penataan Ruang (PP No. 38/2007)

Rencana Pola Ruang RZWP3K Prov. DIY

Rencana Struktur RZWP3K Prov. DIY

KSNT Prov. DIY

Pasal 54 dan 55 UU No.27/2007 : Pasal 54 dan 55 UU No.27/2007 :

(1)(1) Pengelolaan WP3K pada tingkat Pengelolaan WP3K pada tingkat prov/kab/kota dilaksanakan secara terpadu prov/kab/kota dilaksanakan secara terpadu yang yang dikoordinasikan oleh Dinas yang dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi KPmembidangi KP..

(2)(2) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan .. dst Jenis kegiatan yang dikoordinasikan .. dst meliputi:meliputi:

a.a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas tiap-tiap dinas otonom dst...otonom dst...

b.b. perencanaan tiap-tiap instansi daerah dst ...perencanaan tiap-tiap instansi daerah dst ...c.c. program akreditasi dst... program akreditasi dst... d.d. rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan

kewenangan kewenangan instansi vertikal di daerah, instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah.dinas otonom, atau badan daerah.

e.e. penyediaan data dan informasi bagi WP3K di penyediaan data dan informasi bagi WP3K di prov/kab/kota. prov/kab/kota.

PERAN DINAS PERAN DINAS YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANAN :YANG MEMBIDANGI KELAUTAN DAN PERIKANAN :MENGMENGKOORDINASIKOORDINASIKAN PWP3KKAN PWP3K

1.Adanya potensi sumberdaya KP strategis yang dapat dikembangkan, baik yang diunggulkan pada skala nasional maupun daerah setempat.

2.Adanya ekosistem / habitat / biota perairan kritis atau penting yang perlu dilindungi kelestariannya dan perlunya penetapan kawasan2 konservasi.

3.Adanya kegiatan pemanfaatan ruang di darat yang dapatmemberikan dampak negatif thd kepentingan penyelenggaraan kegiatan dan sistem konservasi di WP3K

4.Perlunya me-mitigasi dampak negatif tsb (Misalnya, melalui penataan kawasan sempadan pantai, pengaturan sistem pengolahan limbah, dll)

5.Pembangunan kelautan memerlukan komitmen lokasi dan dukungan keterpaduan program pembanguna lintas sektor pusat dan daerah untuk dikonsentrasikan pada beberapa kawasan strategis.

PERLU KOORDINASI LINTAS SEKTOR , mengingat:PERLU KOORDINASI LINTAS SEKTOR , mengingat:

ISU, VISI & ARAH PEMBANGUNANISU, VISI & ARAH PEMBANGUNAN

ARAHAN ALOKASI RUANG ARAHAN ALOKASI RUANG PEMANFAATAN SD WP3K PEMANFAATAN SD WP3K (PERDA)(PERDA)

ORGANISASI SDM & ORGANISASI SDM & ADMINISTRASIADMINISTRASI

PELAKSANAANPELAKSANAAN

ALAT KOORDINASIALAT KOORDINASIPEMBANGUNAN WP3KPEMBANGUNAN WP3KALAT KOORDINASIALAT KOORDINASIPEMBANGUNAN WP3KPEMBANGUNAN WP3K

REKOMENDASI IJIN REKOMENDASI IJIN Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

Perairan PesisirPerairan Pesisir

PP No.15/2010 tentang PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANGPENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BKPRN - untuk di Pusat BKPRD - untuk di Daerah POKJA - yang dibentuk dalam -

kegiatan penyusunan RSWP3K /

RZWP3K / RTRW.

FORUM UNTUK FORUM UNTUK MELAKUKAN KOORDINASIMELAKUKAN KOORDINASI

No Program Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Sum

ber

Dana

Instansi Terkait

PJM-1

PJM

-2

PJM

-3

PJ

M-

41 2 3 4 5

1 Perwujudan Pusat

Pertumbuhan

                   

 

  Perwujudan Sadeng, Baron,

Patehan, dan Karangwuni

sebagai pusat pertumbuhan

                   

 

  a. Penyediaan/pemantapan

sarana ekonomi (bank,

koperasi, dll)

Sadeng, Baron,

Pandansimo, dan

Karangwuni

                APBD,

investor

Dinas KP , Bappeda; Dinas

yang memiliki

tanggungjawab dalam

kegiatan pekerjaan umum

  a. Peningkatan TPI (Tempat

Pelelangan Ikan)

Sadeng, Baron,

Pandansimo, dan

Karangwuni

                APBD Dinas KP , Bappeda; Dinas

yang memiliki

tanggungjawab dalam

kegiatan pekerjaan umum

  a. Peningkatan PPP

(Pelabuhan Perikanan

Pantai)

Baron dan

Pandansimo

                APBD Dinas KP, Bappeda; Dinas

yang memiliki

tanggungjawab dalam

kegiatan pekerjaan umum;

Dinas yang memiliki

tanggungjawab dalam

kegiatan perhubungan

CONTOH: INDIKASI PROGRAM CONTOH: INDIKASI PROGRAM (INSTANSI TERKAIT TIDAK HANYA (INSTANSI TERKAIT TIDAK HANYA DINAS KP SAJA)DINAS KP SAJA)

IMPLEMENTASI

PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI

PERIJINAN

PENGAWASAN PENGENDALIAN

PENERTIBAN

Dasar untuk

Perangkat hukum untuk

RZWP3KPROV / KAB / KOTA

PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

PENAJAMAN RZWP3K KE DALAM Skala RZ LEBIH

DETAIL / RINCI

UU No.39/2009 tentang KEK (Kaw.Ekon UU No.39/2009 tentang KEK (Kaw.Ekon Khusus)Khusus) Perpres No.33/2010 t entang Dewan Perpres No.33/2010 t entang Dewan Nasional dan Nasional dan Dewan Kawasan KEK Dewan Kawasan KEK

DEWAN KAWASAN

Perlu PP tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemerintah kpd Dewan Kawasan

Terutama di bidang perijinan dan kewenangan tertentu lainnya dlm rangka pengembangan dan pengelolaan usaha, melalui kerjasama, pendirian Badan Usaha, dan investasi

Badan Pengelola

Badan Pengusahaan

RZR, dapat t.d.:-WKOP Pelabuhan-Kaw. Industri-Kaw. Pariwisata- Kaw. Perikanan (Minapolitan)

Kaw.Strategis Kaw.Strategis Kelautan Nas / Prov / Kelautan Nas / Prov /

Kab / KotaKab / Kota

KEK

Kaw. Pengusahaan

KEK

Kaw. Pengusahaan

Contoh Implementasi RZWP3KContoh Implementasi RZWP3K

Identifikasikan dan usulkan penetapan KEK sesuai RZ Rinci.

Bentuk Dewan Kawasan KEK Inisiasikan penetapan PP untuk pelimpahan

kewenagan Pemerintah kepada Dewan Kawasan KEK

Berdasar PP tsb, Dewan Kawasan membentuk Badan Pengelola dan Badan Pengusahaan

Badan Pengelola menyusun RZR KEK yang di dalamnya mengalokasikan Kawasan Pengusahaan.

Badan Pengusahaan sesuai RZR KEK menyusun Rencana Blok2 Peruntukan Pengembangan Usaha.

Langkah-langkah Pengembangan Investasi: Langkah-langkah Pengembangan Investasi:

Langkah-langkah Implementasi:Langkah-langkah Implementasi: Sosialisasikan Perda RZ WP3K

keseluruh stakeholder Koordinasikan langkah-langkah

implementasi antar instansi, dunia usaha dan masyarakat (Pasal 54 dan 55 UU PWP3K)

Tentukan kawasan strategis yang perlu prioritas tindaklanjut

Susun RZWP3K lebih detail / lebih rinci (RZR, RP, RAP) untuk kawasan strategis prioritas tsb.

PENUTUP

PERLU DIINGAT BAHWA:PERLU DIINGAT BAHWA:

• RZ WP3K merupakan bagian dari RZ WP3K merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan dokumen perencanaan pembangunan daerahdaerah

• Perda telah tersusun milik seluruh Perda telah tersusun milik seluruh stakeholder WP3K (bukan hanya milik stakeholder WP3K (bukan hanya milik Dinas KP)Dinas KP)

• Perlu koordinasi, komitmen, dan Perlu koordinasi, komitmen, dan konsistensi seluruh stakeholder untuk konsistensi seluruh stakeholder untuk mengimplementasikannyamengimplementasikannya