timor timur dalam gerak pembangunan · an rakyat timor timur diharapkan akan memberikan sumbang an...
TRANSCRIPT
TIMOR TIMUR
DALAM GERAK PEMBANGUNAN
Oleh:
Dr. A.B. Lapian Drs. JR. Chaniago
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAl-NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENT ARISASI DAN DOK UM ENT ASI SEJARAH NASIONAL
1988
-· .
0
Milik Depdikbud Tidak diperdagangkan
- -,
TIMOR TIMUR
DALAM GERAK PEMBANGUNAN
Oleh:
Dr. A.B. Lapian Drs. JR. Chaniago
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI-NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN OOKUMENTASI SEJARAH NASIONAl
1988
PENGANTAR
Barangkali tidak banyak orang menduga bahwa wilayah
Timor Timur yang terletak di sebelah timur dari Propinsi Nusa
tenggara Timur (NTT) akim membukukan andil baru dalam
khasanah sejarah Indonesia. Wilayah yang dihuni oleh sejumlah
sub etnis dengan beberapa sub dialek itu telah menapak sejarah
nya yang panjang, sebelum dikagetkan dengan serangkaian
peristiwa-peristiwa penting menyusul munculnya revolusi bu
nga di Portugis yang kemudian mendorong rakyat Timor Timur
bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penga
laman rakyat Timor Timur dalam berbagai episode sejarahnya
menarik untuk diamati. Wilayah dan penduduk daerah ini me
miliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan wilayah lain
di Indonesia. Dengan mengetahui beberapa segi dari pengalam
an rakyat Timor Timur diharapkan akan memberikan sumbang
an bagi perkembangan wilayah ini dimasa mendatang.
Bagian pertama buku ini berisi tentang latar belakang
sejarah Timor Timur sebelum munculnya pergolakan pada ta
hun 1974/1975. Bagian kedua memuat peristiwa-peristiwa pen
ting sejak tahun 1974 di Timor Timur menyusul teijadinya
revolusi bunga di Portugis sampai proses berintegrasi ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bagian ketiga
menguraikan suasana Timor Timor sebagai Propinsi ke 27 Re
publik Indonesia dan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah
Daerah dalam mengejar ketinggalannya dari daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sumber-sumber mengenai Timor Timur boleh dikatakan
masih kurang. Selain sumber-sumber yang dapat diperoleh di
Indonesia diusahakan juga mencari sumber-sumber dari tempat
lain. Khusus mengenai bagian ketiga (Timor Timur dalam gerak
pembangunim) kami memperoleh bantuan dari Sdr Drs Matius
Maia, pegawai Pemda Timor Timur yang memperoleh tugas
belajar di Jakarta. Saudara Matius Maia bukan hanya membantu
dalam pengumpulan data, juga memberikan saran-saran tentang
Ill
penulisannya. Kami sangat berhutang budi kepadanya, dan karena itu pada tempatnya kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya.
Kami juga sangat terkesan atas bantuan yapg diberikan Bapak Francisco Xavier Lopes da Cruz. Dalam kesibukan beliau sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI dan kegiatankegiatan pribadi masih menyediakan waktu untuk membaca draft penulisan ini, membuat koreksi, memberikan informasi tambahan, dan saran-saran penyempurnaan. Sebagai salah seorang penandatangan Proklamasi pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jabatanjabatan lain setelah proses integrasi itu, Bapak Lopes da Cruz memiliki banyak pengetahuan yang berharga yang memungkinkan beliau mampu memberikan banyak catatan pada draft penulisan ini. Pada tempatnya jika pada kesempatan ini kami memberikan penghormatan khusus kepada beliau.
Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada banyak tokoh yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta kepada pimpinan berbagai perpustakaan ·yang menyediakan fasilitas untuk memperoleh informasi. Hanya dengan bantuan mereka berbagai celah dalam penulisan ini berhasil diperkecil.
Walaupun diterbitkan sebagai laporan penelitian, buku .ini sangat terbuka bagi informasi tambahan dari pembacanya. Catatan tambahan itu akan memungkinkan kami menyempurnakan penerbitan berikutnya yang diharapkan bisa dibaca oleh khalayak yang lebih luas dan beragam.
Semoga penerbitan pendahuluan ini akan berguna bagi pemula yang ingin memperoleh informasi awal mengenai Timor Timur.
iv
Jakarta, 31 Maret 1989
A.B. Lapian JR. Chaniago
DAFTAR lSI
PENGANTAR ............................ .
Bagian I Sejarah Timor Timur Selayang Pandang
sampai 1974.
Bab I Pendahuluan ............. .
Bab II Kehadiran Portugis ........ .
Bab III Propinsi Portugis .......... .
Bagian II Integrasi Ke dalam Negara Kesatuan Re
publik Indonesia.
Bab I Post Revolusi Bunga dan lahir-
nya Parpol. ...... · . . . . . . . . .
Bab II Sikap Indonesia Terhadap Per
kembangan Baru di Timor
Portugis . .. � ............. .
Bab III Dampak Kebijaksanaan Pe-
Halarnan
lll
1
9
18
26
30
nguasa Baru. . . . . . . . . . . . . . . 35
Bab IV Dari London Sampai Macao . . 41
Bab V Proklamasi Balibo dan Reali-
sasinya.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bab VI Serangan Balik Pasukan Ga-
Bungan Terhadap Dill. . . . . . . 71
Bab VII Integrasi Ke dalam Wilayah
Republik Indonesia . . . . . . . . . 73
Bagian III Timor Timur Dalam Gerak Pemba
ngunan.
Bab I Rehabilitasi, Konsolodasi, dan
Stabilisasi Pemerintah Daerah . 79
Bab II Mengikuti Gerak Pernbangun-
an ...................... 83
v
Bah III
Bah IV
Lamp iran Bahan Bacaan.
vi
Kesejahteraan Sosial ....... . Transportasi, Penerangan, Te
lekomunikasi, Pos & Giro ....
93
108
116
BAGIAN I
SEJARAH TIMOR TIMUR
SELAYANG PANDANG SAMPAI1974
BAB I : PENDAHULUAN
Pu1au Timor membentang antara garis 123°25' dan 127°19' Bl.ijur Timur di antara garis 8°17' dan 10°22' Lintang Selatan, mengikuti poros garis diagonal dari barat-daya ke arah timur-laut. Bentuk pulau dilihat oleh penduduk setempat sebagai seekor buaya yang kepalanya sedang memasuki Samudra Hindia, sementara ekornya menggelepar di pertemuan Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Timor. Proses geologi di masa lampau yang telah membentuk pulau ini jelas merupakan suatu runtunan perkembangan yang maha dahsyat yang kini membekas dalam suatu topografi yang kompleks.
Semakin ke arah timur bagian pulaunya merupakan pegunungan yang membujur sepanjang pulau, terdiri dari bukit karang dan batuan cadas dengan puncak-puncak tinggi yang dipisahkan oleh lembah dan jurang yang curam. Formasi batubatuan ini - disebut fatu - bisa mencapai ketinggian yang lebih dari 2000 meter dengan puncak tertinggi Gunung Tata Mai Lau (2999 meter) di kabupaten Ainaro. Di kabupaten yang sama masih ada Gunung Sabiria (2495 meter) dan Gunung Usululi (2620 meter), sedangkan di kabupaten Ermera terdapat Gunung Hatupai (2293 meter) dan Gunung Lakulo (2050 meter), dan di Kabupaten Manufani ada Gunung Cablaque (2495 meter). Lebih ke timur.terdapat Gunung Matebean (1373 meter).
Letak pegunungan di tengah pulau menyebabkan aliran sungai relatif pendek - tak ada sungai besar seperti yang terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Daerah pegunungan yang ditutupi dengan hutan sekunder - suatu bukti bahwa puiau ini sudah lama dihuni manusia - mengalami erosi yang kuat di
1
musim hujan dengan sungai yang deras dan sering disertai dengan tanah longsor yang merusak jalan raya. Sebaliknya di mu
sim kemarau yang di kawasan ini biasanya sangat panjang, maka pada umumnya sungai-sungai menjadi kering. Hanya beberapa sungai saja yang berair di musim panas. Pada musim kemarau maka tanahnya menjadi keras dan membatu, sedangkan di musim hujan tanah yang mengandung batuan kapur dan tanah liat menjadi sangat berlumpur dan mengerat. Daerah yang dikenal sebagai Timor Timur memanjang dari daerah pegunungan Ramelau sampai ke pulau Jaco di sebelah timur, termasuk pula pulau Atauro di sebelah utara dan sebuah kantong daerah di bagian barat, yaitu wilayah Oekusi.
Sebagaimana diketengahkan di atas, pulau Timor sudah dihuni manusia sejak lama. Alat purba yang ditemukan pada tahun 195 3 berasal dari masa 'paleolitik' berupa beberapa artefak yang ditemukan di dekat danau Gasi Liw (daerah Laga) dan di Maliana dan Suai. Kemudian pada tahun 195 7 ditemuk an
lagi beberapa benda di an tara sungai Laivai dan Laga yang juga diperkirakan berasal dari kebudayaan paleolitik. Penelitian prasejarah di bagian barat pulau ini ( 1970) juga menghasiikan beberapa artefak batu di daerah Atambua dan Kefamnanu, berupa
alat serpih yang berukuran besar dan tebal. Alat-alaf ini ditemukan dalam lapisan yang mengandung sisa fosil Stegodon, j adi berasal dari Kala Plestosin - digolongkan bersama dengan alat prasejarah yang ditemukan di pulau Flores.
Dari masa yang relatif muda ada alat-alat prasejarah yang terdapat di gua dekat Niki-niki di sebelah utara Amanuban. Selain itu ada pula peninggalan megalitik di kabupaten Belu. Peninggalan ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai "ksadan' yang merupakan benda keramat, misalnya yang terdapat di Fatubesi, Tekirin, dan Kewar. Ksadan ditemukan di atas bukit dan terdiri dari· sebuah pagar dari batu kali yang berbentuk lingkaran� Rupanya tempat ini digunakan sebagai pusat pertemuan pada upacara adat dan juga merupakan tempat pe-
2
makaman orang terkemuka. Pada umumnya ksadan di Timor tidak berfungsi lagi, kecuali di beberapa tempat tertentu.
Di samping peninggalan tersebut di atas, di pulau Timor masih ada beberapa peninggalan megalitik yang belum diselidiki hingga sekarang. Namun dapat dikemukakan bahwa, walaupun penduduk Timor sudah menganut agama Kristen atau Islam, sisa-sisa tradisi megalitik masih dapat disaksikan sampai sekarang.
Penduduk yang mendukung kebudayaan zaman prasejarah tersebut memperlihatkan ciri-ciri fisik yang beraneka ragam. Diperkirakan bahwa gelombang migrasi pertama terdiri dari manusia tipe vedo-australoid yang memlerlihatkan ciri-ciri rasial seperti pada orang Veda di Sri Lanka dan penduduk asli di Australia. Namun dilihat dari sudut bahasa, penduduk pulau Timor tidak mempunyai pertalian bahasa dengan yang digunakan oleh penduduk asli di Australia.
Migrasi kedua memperlihatkan tipe Papua-Melanesia dengan ciri negroid, sedangkan gelombang ketiga merupak.an penduduk yang_ berbahasa Austronesia. Seperti diketahui, ditinjau dari sudut bahasa maka bahasa-bahasa Melanesia bersama bahasa-bahasa 'Indonesia' dan Polinesia merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. (lstilah 'Indonesia' di sini dipakai dalam pengertian antropologi). Dengan kata lain, meskipun secara fisik tipe Papua-Melanesia dibedakan dari tipe 'Indonesia', ditilik dari sudut bahasa, Melanesia dan Indonesia inasih mempunyai hubungan kekerabatan yang harus dibedakan dari kelompok bahasa-bahasa Papua. Dalam pada itu patut diingat bahwa yang disebut 'kelompok' bahasa-bahasa Papua ini sesungguhnya merupakan kelompok yang heterogen, sebab kaitan antara bahasa-bahasa ini belum diketahui dengan jelas dan yang mempersatukan bahasa tersebut adalah kenyataan bahwa semuanya tidak dapat dimasukkan ke dalam rumpun bahasa Astronesia.
3
Hingga sekarang belum ada kata sepakat tentang jumlah bahasa di Timor Timur. Paling sedikit diperkirakan ada 15
bahasa, tetapi jika sebagai patokan digunakan tingkat dialek atau sub�ialek maka jumlahnya bisa mencapai 35 bahasa. Masalahnya adalah· penentuan kriteria untuk membedakan antara bahasa, dialek, dan sub-dialek. Berikut ini adalah klasiftkasi bahasa di Timor Timur menurut inventarisasi yang diadakan oleh The Australian Academy of the Humanities dan disusun oleh J.J. Fox dan S.A. Wurm:
I. Kelompok Bahasa Papua terdiri dari 5 bahasa ("familylevel isolate"), yaitu dari timur ke barat: Bahasa Maku'a, Fataluku, Makasai, dan Bunak. Di pulau Atauro ada pula bahasa Adabe yang merupakan bagian dari bahasa Kolana di pulau Alor. Bahasa Fataluku dipakai pula oleh penduduk Lospalos (Lautem), sedangkan bahasa Makasai termasuk dalam satu keluarga besar yang disebut keluarga bahasa Makasai-Alor-Pantar. Penutur bahasa Bunak terdapat pula di sebelah barat perbatasan Timur Timur.
II. Kelompok Bahasa Austronesia terdiri dari 10 bahasa yang masing-masing mempunyai beberapa dialek, yakni: 1. Bahasa Tetrum Atoni (dialek Ambenu atau Vaikenu yang dipakai di enklave Oekusi); 2. Bahasa Tetun yang terbagi dalam beberapa dialek, seperti (a) Tetun Barat (di sekolah barat perbatasan), (b) Tetun Timur, dengan sub-dialek Viqueque, Lacluta, Bariqye, Alas, fatu Berlihu, Suai dan Soibada, dan (c) dialek Tetun Dill yang dipakai sekitar ibukota Timor Timur; 3. Bahasa Idate, di daerah pedalaman sekitar Laclubar; 4. Bahasa Kemak, dengan dialek Nogo d;m Kemak, di daerah paritai utara di sebelah menyebelah perbatasan Timor Timur; 5. Bahasa Galoli, dengan dialek Edi, Na Nahek, Galoli, dan Dadua, termasuk pula dialek Baba dan Hahak di pulau Atauro; 6. Bahasa Lakalei; 7. Bahasa Mambai, dengan dialek Damata, Manua, Mambai, dan Lolei; 8. Bahasa Tokodede, dengan dialek Tokodede dan Keha; 9. Bahasa Naueti, dengan dialek Naumik dan Oso Moko; dan
4
10. Bahasa Waima'a (Waimoa), dengan kantong-kantong dialek waima'a, Kairui, Midiki, dan Habu.
Uraian di atas ini cukup menggambarkan kompleksitas kebahasaan di daerah Timor Timur yang berpenduduk 555.350
menurut sensus 1980. Di pulau Atauro yang kecil ada tiga dialek, dua di antaranya termasuk rumpun bahasa Austronesia (Baba dan Hahak), dan satu termasuk bahasa Papua (Adabe). Tetapi di antara sekian banyak kelompok bahasa, ada dua kelompok yang besar di pulau Timor, yaitu kelompok Atoni (disebut pula Dawan) yang mendiami bagian barat, dan kelompok Belu yang berbahasa Tetun di bagian te1_1gah pulau. Bagi daerah Timor Timur bahasa T etun merupakan bahasa yang do min an.._
dan menjadi bahasa pengantar antara sekian banyak sukubangsa itu. Masa awal dari sejarah pulau Timor sebagian besar hanya berkisar pada kedua sukubangsa ini.
Tidak diketahui dengan pasti bilamana kerajaan pertama muncul di pulau Timor. Nama pulau 'Timur' telah disebut dalam Nagarakretagama ( 1365) di an tara sekian banyak toponim, tepatnya sebagai toponim terakhir dalam deretan_ nama tempat yang oleh Mpu Prapanca dikatakan tunduk kepada Majapahit. Namun tidak jelas apakah yang disebut 'Timur' itu mengacu kepada pulau dengan sekian banyak kerajaan atau kepada satu kekuasaan tunggal. Mungkin sekali nama Timur merupakan exonim, yaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada pulau yang terletak di sebelah timur Nusatenggara. Orang Portugis yang muncul pada abad XVI menggunakan ejaan 'Timor'.
Sumber Tionghua dari abad XV, yaitu laporan Fei Hsin ( 1436), mengatakan bahwa pulau Timor yang terletak di sebelah timur Madura "mempunyai duabelas bandar atau pusat perdagangan, masing-masing di bawah seorang kepalanya sendiri." J adi kesan yang diperoleh dari berita Cina ini adalah bahwa pada waktu itu telah ada satuan masyarakat dengan kepalanya masing-masing yang mengadakan hubungan dagang
5
i
I I
: \,./
·,,
\ \
: \
\
\
\
�1 I
j..i
dengan dunia luar. Berita itu menyebut pula bahwa "satusatunya hasil" dari Timor adalah kayu cendana. Sumber Portugis yang ditulis oleh Duarte Barbosa ( 1516-17) mencatat bahwa ada sejumlah pulau di sebelah timur pulau J awa, di antaranya ada yang dinamakan 'Timor' yang memiliki seorang raja yang berdiri sendiri. Beberapa tahun kemudian Pigafetta (1522) melaporkan bahwa di pedalaman - yaitu dilihat dari Batugade di pantai utara pulau Timor tempat ia berlabih - terdapat empat bersaudara yang menjadi raja dari pulau ini. Keempat kerajaan ini bernama 'Oibich, Lichsana, Suai, dan Cabanaza", dan ditambahkan pula bahwa "Oibich adalah yang paling besar". Oibich diidentifikasi dengan Waiwiku, sedangkan yang dimaksudkan dengan Lichsana mungkin adalah Insana. Suai dan Kamanasa merupakan dua daerah di bagian selatan Timor Timur.
Tiga sumber yang berbeda-beda tersebut seolah-olah memberi keterangan yang bertentangan. Kalau berita Cina pada tahun 1436 itu dapat ditafsirkan bahwa pada waktu itu sudah ada 12 kerajaan yang berdiri sendiri, maka menurut Barbosa pada tahun 1517 hanya ada satu kerajaan, sedangkan pada tahun 1522 Timor mengenal empat kerajaan yang rajanya masih bersaudara dan satu diantaranya yang paling besar.
Ada beberapa kemungkinan untuk menjelaskan keterangan yang ber-beda-beda itu. Pertama, bahwa keadaan di Timor memang seperti yang diberitakan itu, yakni bahwa pada abad XV telah dikenal paling sedikit 12 kerajaan, yang pada abad XVI telah dipersatukan dan kemudian terbagi lagi antara empat bersaudara. Namun menurut hemat kami, keadaannya tidak sesederhana seperti yang digambarkan tersebut. Kemungkinan yang lain adalah bahwa di antara berita itu atau ketiga-tiganya tidak menceritakan keadaan sebenarnya karena didasarkan atas keterangan atau observasi yang tidak tepat. Tetapi lebih dapat diterima kemungkinan ketiga, yaitu bahwa pada abad XV telah ada sejumlah kerajaan yang berdiri sendiri, namun mengakui
7
suatu kekuasaan tunggal yang menurut tradisi setempat dikenal sebagai kesatuan Waihale-Waiwiku. Belum dapat dipastikan apakah pada abad XV kesatuan ini sudah ada, akan tetapi pada awal abad XVI kemun�inan besar Waihale-Waiwiku sudah diakui oleh sebagian besar penduduk: pulau Timor, khususny� oleh orang A toni dan Belu, mungkin juga oleh orang Bunak dan Kemak yang mendiami daerah tengahnya di sebelah menyebelah perbatasan. Adapun empat bersaudara seperti yang diberitakan oleh Pigafetta itu tidak bertentangan, karena dari cerita rakyat diketahui bahwa pusat Waihale-Waiwiku (yang disebut 'Oibich' oleh Pigafetta sebagai kerajaan yang paling besar) adalah tempat kedudukan Maromak O'an (anak tuhan) - yang konon berasal dari·langit - dan yang berkaitan erat dengan tiga unsur lainnya: Fatu Aruin (sebelah utara Waihale, Insana), Sonba'i (daerah orang Atoni), dan Suai-Kamanasa. Jadi dua sukubangsa terbesar mengakui pernah dipersatukan di bawah Maromak O'an. Di beberapa tempat kesatuan ini dikenal pula sebagai Liurai-Sonba'i yang mencerminkan penggabungan kekuasaan orang Belu (Liurai) dan orang Atoni (Sonba'i), namun dengan ketentuan bahwa Sonba'i berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada Liurai. Perlu dicatat bahwa pemusatan kekuasaan Waihale ini bukan berarti adanya suatu pemerintah pusat yang tersentralisasi. Hubungan ketergantungan ini lebih bersifat simbolis dan hendaknya lebih dihubungkan dengan kepercayaan yang menganggap pusat ini sebagai tempat kedudukan Maromak O'an yang menjaga benda-benda sakral.
Struktur pemerintahan yang mengenal pembagian dalam dua unsur (yang kemudian mengalami pembelahan lagi sehingga menjadi empat bagian) banyak diketemukan dalam kebudayaan masyarakat tradisional Nusantara. Pandangan serba-dua demikian mempengaruhi alam pikiran pendud\K pulau Timor dan menjiwai seluruh tata hidup sosial dan politik. Pada waktu k�datangan orang Eropa pertama di kawasan ini telah dikenal suatu sistem pemerintahan yang berpusat di Waihale dan yang disebut dengan nama ganda Waihale�Waiwiku. Proses tetjadinya
8
penyatuan ini masih. belum jelas, namun dapat diduga bahwa
hal ini dimungkinkan sebagai akibat dari peranan Waihale yang
bertindak sebagai penengah dalam peperangan antar suku.
Sonba'i berhasil menyatukan suku-buku pada tingkat suku- ·
bangsa Atoni, begitu pula Waihale menyatukannya pada ting
kat sukubangsa Belu, dan akhirnya tercipta kerjasama antara
keduanya dengan sebutan Liurai-Sonba'i. Kemudian sukubangsa
lain seperti orang Kemak dan Bunak pun mengakui keunggulan
Waihale-Waiwiku ini. Kesatuan tersebut dihancurkan nanti pada
abad XVII dengan kedatangan orang Portugis.
BAB II : KEHADIRAN PORTUGIS
Pendudukan Portugis atas bandar Melaka merupakan
langkah pertama dalam keterlibatan mereka dalam perkembang
an sejarah di Nusantara. Diduga bahwa kunjungannya ke daerah
Timor terjadi kira-kira antara tahun 1512-1515, mungkin se
kali dalam rangka pelayaran ke Maluku untuk mencahari rem
pah-rempah. Sumber Portugis yang untuk pertama kali menyebut pulau Timor ada1ah 'Suma Oriental' yang ditulis oleh Tome·
Pires. Dilaporkan bahwa
". .. pedagang-pedagang bangsa Melayu mengatakan bahwa Tuhan
menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk pala dan
Maluku untuk cengkeh, dan barang dagangan ini tidak dikenal
di lain-lain tempat di dunia kecuali di tempat-tempat yang disebut
tadi ... "
Di samping itu ada sebuah surat dari kapitan Portugis di
Melaka kepada Raja Manuel di Lisboa (tertangga1 6 Januari
15 14) yang menyebut bahwa Timor adalah sebuah pulau besar
yang menghasilkan kayu cendana, madu, dan lilin. Surat ini me
nambahkan bahwa untuk pergi ke Timor diper1ukan kapa1 besar
yang berukuran 500 ton. Rupanya kapal yang diperlukan itu
tidak kunjung datang sehingga hubungan Portugis dengan Timor
9
pada waktu itu tidak dapat dilaksanakan. Berita kemudian dari
Duarte Barbosa mengatakan bahwa pulau ini dikunjungi oleh
kapal dari tanah Arab dan J awa untuk mengambil kayu cen
dana. Dan berita Pigafetta (1522) menyebut bahwa pada waktu
mereka (yaitu kapal Spanyol sisa dari ekspedisi Magellan) sing
gah di pantai utara Timor, sebuah kapal dari Luson (kepulauan
Filipina) sedang berlabuh di tempat itu, rupanya juga dalam
rangka perdagangan kayu cendana. Jadi pada waktu itu pulau
Timor sudah didatangi oleh pedagang dari seberang lautan
Pelabuhan yang dikenal pada waktu itu adalah Kupang. Lifau.
Mena. Batugade. dan Manatuto
Namun pada abad XVI itu belum ada pemukiman Portugis
d1 pulau fimor Pemah ada usaha untuk menetap di Mena.
akan tetapi tidak berhasil. Ada pula berita bahwa pada tahun
IS Sh Pater Antonio Taveira OP membaptiskan 5000 orang di
Timor namun tidak dijelaskan di tempat mana. lagi pula se
sudah itu tidak ada kelanjutan dari peristiwa ini. Kegiatan Por
tugis di kawasan ini memang lebih bersifat penginjilan di sam
ping kegiatan perdagangan kayu cendana daripada bersifat
militer-politik fetapi kegiatannya ini berpusat di pantai utara
pulau So lor. temp at pemuk iman misionaris Dominik an. Ordo
1- ransiskan dan J=suit pernah· mencoba memasuki wilayah ini.
akan tetapi dapat dicegah oleh pater Domikikan yang meng
mginkan monopoli penginjilan di sini
Pad a tahun I') 66 pemuk iman Dominik an di So lor diper·
· uo tengan dibangunkannya sebuah benteng tembok Pendi
rtan henteng ini adalah akibat dari serangan armada J awa
1 mungkin dari Demak) pada tahun 1564 yang nyaris didu�uk i
nya tetapi dapat dipertahankan karena kebetulan ada sebuah
kapal Portugis yang datang dan melepaskan beberapa tembS:,an
meriam. Benteng Portugis di Solor ini berhasil pula menahan
serangan dari penduduk setempat (orang Lamakera) pada tahun
15 98 dan serangan orang Makassar pad a tahun 1602, namun
pada tahun 1613 VOC dapat merebutnya di bawah pimpinan
10
Apollonius Scotte. Pacta waktu itu, menurut Scotte, ada dua
raja penting di pantai utara Timor, yakni raja Mena dan raja
Asam. Yang pertama mengadakan hubungan dengan pendudlic
pulau Adonara yang telah memeluk agama Islam - mungkin
dalam upayanya untuk mengimbangi kekuatan Portugis.
Dengan pendudukan VOC di Solor maka sejarah kawasan
Laut Sawu memasuki tahap yang baru. Mulai waktu itu terda
pat persaingan kekuasaan antara penguasa pribumi, Portugis
dan Belanda. Seperti diketengahkan di atas, kekuatan Portugis
terdiri dari penginjil Dominikan sebab kepala pemerintahan
Portugis setempat diangkat oleh para padri Domonikan, sedang
kan rajamuda yang berkedudukan di Goa (India) hanya mengu
k uhkan pengangkatan ini.
Kehadiran Portugis di sini telah menciptakan suatu masya
rakat baru yang disebut 'Orang Tupas' (menurut ejaan Portugis
'Topas'). atau yang disebut oleh Belanda Portugis Hitam'.
Mereka ini adalah keturunan para pengikut Portugis (yaitu
bekas budak. pembantu pedagang, dan lain-lain) yang berasal
dari tempat pemukiman Portugis di Afrika, India. Melaka. clan
sebagainya. Perkawinan campuran dengan wanita pribumi sejak
abad XVI dan kemudian perkawinan keturunannya dengan
penduduk pribumi termasuk keluarga raja-raja Jokal. dan pada
a bad XVII d�ngan orang Eropa pelarian VOC. dan sebagainya.
telah membentuk suatu kelompok di Nusatenggara yang disebut
orang Tupas. Dalam sumber Portugis mereka disebut pula
'Gente de Chapeu', orang yang memakai topi, sebab topi ini
merupakan ciri khas penduduk Kristen di kawasan ini. Oleh
�ebah itu ada yang menghubungkan nama Tupas dengan 'topi'
namun lebih tepat adalah pendapat para pakar yang menghu
bungkan nama ini dengan kata 'tuppasi' dari bahasa Dravidia
di India Selatan yang berarti ]urubahasa', yaitu mereka yang
menguasai paling sedikH dua bahasa. J adi etimologi populer
yang menghubungkan nama ini dengan kata Portugis 'tropas'
(tentara). dengan kata Jain bahwa Tupas adalah keturunan
11
tropas, tidak dapat diterima. Seperti diketahui, tentara Portugis baru datang pada masa kemudian ketika pemerintah Portugis secara resmi mulai menegakkan kekuasaannya di kawasan ini pada awal abad XVIII.
Masyarakat Tupas dalam sumber Belanda disebut Portugis Hitam, karena walaupun mereka telah berbaur dengan penduduk setempat dan sebagian besar bukan keturunan Portugis, orientasi mereka adalah kebudayaan Portugis, beragama Katolik, dan berbahasa suatu dialek (patois) Portugis. Nama-nama mereka pun Portugis. Mereka tersebar di pusat-pusat perdagangan Portugis di Nusatenggara dan di sekitar benteng Dominikan di Solor, akan tetapi pusat pemukimannya adalah Larantuka di pantai timur pulau Flores. Selama dua abad kaum Tupas praktis mendominasi kawasan Laut Sawu, sewaktu-waktu bersaingan dengan kekuasaan para Dominikan, tambahan pula hubungan perkawinan dengan keluarga r(\ja-raja setempat yang telah beragama Katolik memberi kepada mereka kedudukan yang khas di daerah ini termasuk pula di pulau Timor. Pada masa awal kaum Tupas pernah bekeijasama dengan VOC di daerah ini, akan tetapi tidak lama kemudian mereka bersikap. berrnusuhan terhadap Belanda dan IJlenjadi pembela kepentingan Portugis, meskipun mereka tidak menginginkan campur tangan pemerintah Portugis. Kaum Tupas dengan padri Dominikan bersama-sama menolak setiap usaha pemerintah Portugis di Melaka dan Goa untuk menempatkan seorang penguasa setempat ( capitao-mor) yang tidak disenanginya.
Pada waktu benteng Solor diduduki VOC (1613) maka kekuatan kaum Tupas dan Dominikan berpusat di Larantuka. Sesudah Me1aka j atuh ke tangan Be1anda pad a tahun 1641, maka banyak peilduduk Me1aka yang berkebudayaan Portugis berpindah ke Nusatenggara. Dengan demikian jum1ah masyarakat Tupas menjadi lebih besar lagi. Keadaan demikian m·ungkin sekali telah mendorong beberapa raja pribumi menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat Islam sekitarnya dalam upaya mereka untuk bersama-sama menahan proses perluasan
12
.....
h
\
13
pengaruh Portugis. Dalam hal ini kekuatan Makassar memainkan peranan yang penting. Sekitar tahun 1640 Karaeng Tallo memang te1ah mencoba mematahkan kekuatan Portugis di Larantuka dengan serangan yang berkekuatan 150 perahu dan 600 orang, namun masih dapat diatasi oleh Portugis Hitam. Kemudian mereka mencari sekutu dengan pusat kekuatan LiuraiSonba'i di Waiha1e (Wehale). Sebaliknya raja-raja pesisir di Mena, Lifau, dan Amanuban telah berada di bawah pengaruh Dominikan dan berpihak kepada Tupas. Dalam pertarungan yang terjadi kemudian akhirnya Waihale ditundukkan Portugis sehingga dengan demikian simbol kesatuan penduduk pribumi pulau Timor dihancurkan pada tahun 1642.
Sementara itu benteng Solor telah berkali-kali berpindah tangan dari Portugis ke Belanda dan sebaliknya. Akhirnya pacta tahun 1662 ditandatangani sebuah peijanjian perdamaian dan benteng So1or tetap berada di bawah Portugis. Dengan demikian teijadi po1arisasi antara dua kekuatan besar setempat, yaitu Portugis (Dominikan dan Tupas) berpusat di Larantuka dan Belanda (VOC) berkedudukan di Kupang tempat mereka mendirikan benteng pada tahun 165 6. Kekuatan pribtimi lokal yang mendukung kehadiran Belanda.lambat laun mengalami pengaruh VOC dan memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan yang memihak Portugis masuk dalam umat Katolik. Perlu diketengahkan pula bahwa pimpinan masyarakat Tupas terbagi dua yang cenderung ke suatu persaingan antara keturunan keluarga Antonio de Hornay dan Mateus da Costa. Jika tidak memerangi Belanda atau raja pribumi, kaum Tupas berhadapan dengan Portugis yang mau menegakkan kekuasaan Goa dan Lisboa, juga melawan kaum Dominikan yang ingin mempertahankan kewibawaannya, atau berselisih antara keluarga de Hornay dan da Costa.
Pada tahun 168 1 daerah Solor dan Timor secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari Estado da India, yaitu daerah kekuasaan kerajaan Portugal di kawasan Asia dengan ibukota di Goa. Sejak itu pula pemerintah pusat berupaya menempatkan
14
seorang wakil pemerintah di sini sebagai capitao-mor, tetapi setiap usaha ini dapat digagalkan oleh keluarga de Hornay dan dan Costa. Pada tahun 1702 pemerintah Portugis mengangkat Antonio Coelho Guerreiro sebagai penguasa setempat dan ia memilih Lifau sebagai tempat kediamannya. Walaupun keha
diran Guerreiro ditentang kaum Tupa·s dan ia hanya bertahan sampai 1705 (Lifau dikepung oleh kaum Tupas), tahun 1702 ini dianggap sebagai awal mula dari pemerintah Portugis di pulau Timor. Guerreiro kemudian memindahkan tempatnya ke
Manatuto yang diperkuat dengan sebuah benteng. Selama 20 tahun pulau Timor kawasan barat dilanda oleh
peperangan antar kerajaan pribumi yang masing-masing bersekutu dengan keluarga de Hornay ata4 da Costa. Pertentangan intern ini tentu saja melemahkan kekuatan kaum Tupas sendiri
yang kini berpusat di Lifau, sedangkan pengaruh Belanda di sekitar Kupang semakin bertambah. Pada tahun 1735 dan 1745 pasukan Tupas melancarkan serangan terhadap Kupang. Pertarungan dengan Belanda ini mencapai puncaknya pada tahun 1749 yang dalam sejarah dikenal sebagai Perang Penfui. Pimpinan Tupas pada waktu itu adalah keluarga da Costa· yang dibantu oleh raja-raja Amarasi, Ambeno, Larantuka, Belu, dan lain-lain, sedangkan pada pihak VOC yang dipimpin seorang vaandrig dan dibantu oleh seorang sersan, dua kopral, 20 ser
dadu dan 130 orang Mardika, terdapat pula pasukan orang Sawu, Rote, dan Solor. Perang Penfui yang seru dan yang telah
menelan banyak korban di kedua be1ah pihak, dimenangkan oleh Belanda. Namun perlawanan terus berlangsung dan pada tahun 17 52 Belanda harus menghadapi serangan dari Amarasi dan Amakono tetapi dapat digagalkan. Pada tahun 1761 muncul seorang pemimpin Tupas yang kuat, Francisco de Homay da Costa (namanya menunjukkan adanya penyatuan dari kedua keluarga penting tersebut), yang berambisi menegakkan kembali kekuasaan Tupas di kawasan ini. Gubernur Portugis di Lifau mencari perlindungan di Kupang (yang sudah dikuasai Belanda) dan akhirnya mendirikan pusat pemerintahannya di sebelah
15
timur, yaitu di Dili yang pad a waktu itu (17 69) hanya merupakan sebuah desa nelayan. Sej ak itu perhatian Portugis di pulau Timor mulai diarahkan ke bagian timur pulau ini.
Sisa dari abad XVIII merupakan masa rekonsolidasi kekuatan raja pribumi. Dalam hal ini kekuatan yang dapat mengimbangi kekuatan Tup'as adalah Sonha'i yang merupakan sekutu Belanda. Sesudah kekuasaan Tupas menjadi lemah, maka Sonba'i mulai menentang kehadiran Belanda, tetapi pihak VOC
dapat mengatasi keadaan setempat sehingga raja Sonba'i ditangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan. Namun permusuhan pihak Sonba'i tetap berjalan terus dan baru pada tahun 1905
pemerintah Belanda berhasil mematahkan pengaruhnya.
Di sebelah timur pihak Portugis pun harus menghadapi perlawanan raja pribumi. Pada tahun 1779 pecah. perang di bawah pimpinan raja Luca yimg dalam sumber Portugis disebut "a gtierra dos doidos" (perang orang gila). Sebutan demikian disebabkan oleh karena pemimpinnya menganggap dirinya sebagai nabi (semacam 'Ratu Adil') dan ia berhasil mendapat dukungan rakyat serta raja-raja lainnya untuk melawan Portugis dengan keyakinan bahwa roh nenek �oyang mereka akan membantunya untuk mengusir Portugis. Pemerintah Portugis mengadakan serangan balasan dan berhasil inenumpas perlawanan ini yang berlarut sampai 1785.
Keadaari di Eropa menjelang akhir abad XVIII melemahkan kekuatan Portugal dan Belanda, sehingga kek.uatan mereka di Asia Tenggara pun ikut merasakan kemundurannya. Pada awal abad XIX lnggris menduduki pulau Timor, baik bagian yang dikuasai Belanda maupun yang dikuasai Portugal. Perlu dikemukakan bahwa kekuasaan tersebut hanya terbatas pada daerah pesisir saja. Pada tahun 1816 mengundurkan diri sebagai akibat pelaksanaan Kongres Wina (1815) sehingga Belanda dan Portugal kembali ke bekas wilayahnya masing-masing. Setelah Belanda kembali di Kupang, maka Residen yang menjabat pada waktu itu merebut lagi daerah Atapupu yang sudah dikuasai
16
�
� 0
� �
�� �r. @ .J. - S\
C:.:
j� �
....:
'"'-
,._ 1 � _,
�� �
...:J
-
:=::
·'
'J_ r:
� ,.....
:::·
� --=:
....: .,... r;-
�
i I
.,
/ L
L
Portugal sebelumnya. Peristiwa ini kembali lagi menghidupkaii pennusuhan antara kedua kekuatan kolonial. Pemah Belanda menawarkan untuk 'membeli' wilayah Portugis di Nusatenggara, tetapi upaya ini sangat ditentang oleh pihak Portugis, khususnya mereka yang berada di Timor dan Solor.
Pada tahun 1854 dicapai suatu perjanjian yang menentukan perbatasan antara wilayah masing-masing (diperbaiki pada tahun 1859). Menurut perjanjian ini, wilayah Portugal hanya terbatas pada bagian timur pulau Timor, ditambah dengan pulau Atauro dan Jaco. Di sebelah barat mereka mempertahankan enklave Oikusi (Lifau), Sutrana dan daerah Maubara, sedangkan Belanda yang menguasai bagian barat mempertahankan pula enklave sekitar Maukatar. Portugal melepaskan wilayahnya di Solor dan Flores Timur dengan imbalan 80.000 florin Belanda.
Pada tahun 1904 diadakan lagi sebuah perjanjian perbatasan yang mengubah keadaan setempat. Garis perbatasan enklave Oikusi dipertegas, sedangkan Belanda melepaskan enklave Maukatar. Sebaliknya Portugal menyerahkan daerah Neomuti, Tahakai, dan Tamiru Ailala kepada Belanda. Namun pertukaran wilayah ini baru bisa dilaksanakan sesudah· 191 7, sebab sementara itu Portugal mengalami pergolakan politik dalam negeri yang mengubah kerajaan Portugal menjadi sebuah republik pada tahun 1910, lagi pula pada tahun 1914 telah pecah Perang Dunia I.
BAB III : PROVINSI PORTUGIS
Sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun orang Portugis sudah mulai mengunjungi pulau Timor sejak 1515, baru pada tahun 168 I Portugal memasukkan wilayah yang dikuasainya di Nusatenggara ke dalam . Estado da India dan secara resmi menjadikannya daerah jajahan yang tunduk kepada pemerintah di Goa. Penundukan Timor dimulai pada tahun I 702 di Lifau, dan pada tahun 1769 pusat pemerintahan setempat berpindah
18
ke Dill. Perhatian Portugis terhadap daerah ini yang mula-mula tertarik oleh perdagangan kayu cendana, kemudian lebih ditujukan kepada kegiatan penginjilan yang diselenggarakan oleh padri Dominikan. Kita juga telah melihat bahwa sebenarnya. kehadiran Portugis di kawasan ini hanya dapat dilanjutkan oleh adanya kaum Tupas yang telah berakar dan berbaur dengan penduduk setempat. Meskipun tanah jajahan ini secara ekonomis tidak lagi menguntungkan, Portugal masih dapat mempertahankannya karena dukungan orang Tupas yang berkebudayaan Portugis.
Pada abad XIX Belanda mulai mengadakan eksplorasi di pulau Timor, terutama dalam hal minyak, batubara, garam, dan lain-lain. Sejalan dengan usaha Belanda ini, pemerintah jajahan Portugis mulai memikirkan eksploitasi ekonomi dengan membuka perkebunan kopi, katun (kapas pendek), dan tembakau .. Kota Dill mulai dibangun pada tahun 1834, dan pada tahun 1856 telah mempunyai 3017 penduduk, di antaranya 2047 beragama Katolik. Jajahan Portugis di Timor ini sampai 1865 berada di bawah pemerintahan ilia, kemudian dipindahkan ke bawah pemerintahan Macao. Pad a tahun 18 70 -Timor Timur dijadikan koloni dan beberapa waktu kemudian dipimpin seorang gubemur yang harus bertanggungjawab kepada Macao, tetapi sejak, 1896 gubernur Portugis di Timor berada langsung di bawah pemerintah pusat di Lisboa.
Pada waktu itu gubemur yang memegang pimpinarr pemerintahan di Timor Timur adalah Celestino da Silva ( 18 94-1908).
Ia harus menghadapi perlawanan terns menerus dari penduduk pribumi dan untuk menumpaskannya ia tak segan-segan mengambil tindakan yang kejam. Perlawanan ini harus dilihat dalam rangka usaha Portugal untuk menegakkan kekuasaannya secara efektif. Kalau sebelumnya pemerintah kolonial di sini hanya bersifat nominal dan memerintah liwat kekuasaan tradisional yang dipimpin oleh liurai, menjelang akhir abad XIX mulai diusahakan suatu pemerintahan kolonial dalam arti sesungguh-
19
nya. Sebagaimana maklum, masa ini merupakan masa jaya dari kolonialisme modern seperti yang dialami oleh banyak tanah jajahan lainnya, termasuk pula jajahan Hindia-Belanda. Dalam rangka politik kolonial demikian maka Gubernur Celestino da Silva memperhatikan pula perbaikan infrastruktur daerah -meskipun hanya pada tahap awal saja -, demikian pula mulai diperhatikan soal pendidikan rakyat.
Namun pemberontakan raja-raja setempat terus berkobar yang mencapai puncaknya pada tahun 1911 dan baru berakhir dua tahun kemudiaq. Pimpinan perlawanan adalah Dom Boaventura dari Manufahi (Same) yang kini dianggap sebagai pahlawan daerah. Penumpasan pemberontakan, atau menurut istilah kolonial disebut pacificacao (pasifikasi) baru dapat diselesaikan dengan cara tradisional, yaitu setelah komandan pasukanpasukan Portugis mengadakan perdamaian dengan melakukan 'sumpah darah' dengan para liurai setempat seperti_ yang telah dilakukan oleh Gubernur Filomeno da Camara pada · waktu mengakhiri perlawanan di Same. Dengan demikian kekuatan pemberontakan dipatahkan (dengan bala bantuan dari Macao dan Mocambique), sebab kini penguasa Portugis dianggap telali menjalin hubungan darah dengan pemimpin rakyat sesuai dengan tradisinya.
Kedudukan para raja sesudah itu berubah sama sekali. Dengan menerima piagam pengangkatan ( carta patente) mereka diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kepala dengan wewenang tertentu, jadi mereka sebenarnya sudah menjadi pejabat pemerintah sipil Portugis. Istilah 'liurai' pun mengalami keme� rosotan: Kalau dahulu liurai dapat disamakan dengan raja (bahasa Portugis rei), pacta abad XIX istilah ini disamakan dengan seorang raja kecil (portugis regula), sedangkan menurut peraturan Portugis yang terakhir, pangkat liurai disamakan dengan regedor (Inggris chief magistrate). Di samping itu masyarakat umum mengartikan liurai sebagai seorang kepala suk u yang merdeka ("suco independente") tetapi adakalanya disa-
20
makan pula dengan kepala suatu kelompok desa ("chefe de
grupo de povoacoes").
Dengan selesairiya proses 'pasifikasi' pada tahun 191 2-
1913 maka pemerintah kolonial dapat mengkonsolidasi kekua
saannya di wilayah Timor Timur. Tetapi perlu diingat bahwa pada masa itu negara Portugal sedang mengalami masa kemelut
setelah terjadi revolusi pada tahun 191 0 ketika raja beserta
putra mahkofa dibunuh di Lisboa yang kemudian mengubah
kerajaan Portugal menjadi sebuah repub1ik. Baru pada tahun
1926 Antonio de Oliveira Salazar muncul sebagai orang kuat yang membentuk negara baru yang disebut Estado Novo. Pemerintah Salazar ini mempertegas status Timor Timur sebagai
daerah jajahan dan penduduk pribumi dibagi antara masyarakat yang 'beradab' dan yang 'belum beradab'. Pada tahun 1950 tercatat sejumlah 1541 orang pribumi yang dapat digolongkan sebagai civilizado {beradab), sedangkan mayoritas yang berjumlah 434.907 masih disebut nao-civilizado. Yang d'ianggap
telah 'beradab' adalah mereka yang menurut 'politik asimilasi'
telah mencapai tingkat civilizacao portuguesa, dan untuk men.
capai tingkat demikian mereka harus mengikuti sistem pendi
dikan Portugis yang menanamkan nilai-nilai kebudayaan Portugis.
Usaha pendidikan Portugis di daerah ini telah dimulai oleh
para misionaris pada abad XVII di daerah Oikusi, tetapi proses
pertumbuhannya sangat lamban . Pada tahun 1 898 ordo Jesuit
membuka sebuah Colegio di Soibada yang lebih merupakan
sebuah seko1ah 1atihan bagi guru katekhismus saja. Namun demikian pendirian seko1ah ini sangat penting da1am sejarah
sosia1 Timor Timur, sebab lulusannya merupakan generasi
pertama dari penduduk pribumi yang memperoleh pendidikan 'modern'. Baru pada tahun 1915 pemerintah kolonia1 membuka pendidikan dasar, tetapi perkembangannya belum seperti yang
diharapkan. Selama pendudukan J epang semua sekolah ditutup
dan baru dibuka kembali seusainya Perang Dunia II. Usaha pen-
21
didikan sesungguhnya baru beij alan efektif sej ak 195 8. Pad a tahun ajaran 1970-71 hanya 28% dari jumlah anak yang bisa bersekolah, tetapi angka ini melonjak pada tahun 1973-74
menjadi 77%. Pada waktu itu kira-kira 90.8% dari penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun masih butahuruf, dan 92.8%
dari jumlah penduduk yang berusia lebih dari 20 tahun. Pada tahun 195 2 didirikan sebuah liceu (pendidikan ting
kat menengah), disusul dengan sebuah seminarjo pada tahun 1954 dan sekolah kejuruan pada tahun 1956. Siswa liceu yang pada tahun 1960-61 masih betjumlah 1 75 orang, telah naik menjadi 833 orang pada tahun 1966-67. Kemudian dibuka pula Cicio Preparatorio yang didirikan di Dili, Bobonaro, Maubisse, Baucau, dan Pante-Macacar. Pada tahun 1972-73 jumlah siswanya mencapai 1200 orang. Untuk mengikuti pendidikan menengah lanjutan pelajar-pelajar terbaik dikirim pula ke seminario di Macao.
Untuk pendidikan tinggi para pemuda dan pemudi Timor Timur pada masa kolonial harus menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Metropole (Eropa). Tetapi dengan memasuki tingkat universiter mereka dianggap sudah berasimilasi sehingga dunia karier baginya tidak lagi terbatas pada daerah Timor Ti-
. mur saja, melainkan mereka bisa ditempatkan. dalam lowongan birokrasi Portugis yang tersebar di Afrika (Cabo Verde, Sao Tome, Angola, Mocambique) dan Asia (Goa, Macao). Begitu pula orang asimilado lainnya dari wilayah Republik Portugal bisa ditempatkan pada jabatan pemerintah di Timor Timur seperti orang Portugis dari Eropa.
Ciri yang lain dalam proses asimilasi adalah agama Katolik. Menurut sensus tahun 1970, dari penduduk Timor Timur yang pada waktu itu betjumlah 610.000 orang, kira-kira 25% beragama Katolik. Namun distribusi pemeluknya tidak merata. Di daerah Oikusi yang memang sudah berabad-abad lamanya merupakan wilayah operasi para misionaris, angka proporsional ini menjadi 80% penduduk yang beragama Katolik. Jadi dapat
22
dibayangkan bahwa di daerah Timor Timur lainnya prosentase penduduk Katolik adalah kurang dari 25% tersebut, sedangkan mayoritas masih berpegang teguh pada kepercayaan tradisional ( animisme ).
Selain liwat agama dan pendidikan, transformasi masyarakat Timor Timur teJjadi pula liwat urbanisasi. Kota terpenting adalah ibukota Dill dengan 17.000 penduduk (awal tahun 1970-an), yakni 2.5% dari se1uruh penduduk provinsi. Meskipun agak rendah bagi sebuah kota, angka ini menunjukkan suatu perbedaan besar dengan kota-kota lain di provinsi ini. Manatuto berjumlah 2092 orang, Baucau berpenduduk 19 18, dan Bobonaro 1705. Di samping itu terdapat 53 kota kecil (vila) dengan jumlah total 14.000 jiwa pacta waktu itu.
Walaupun jumlahnya kecil, kota-kota ini memberi kesempatan pekeJjaan yang baru bagi penduduk Timor Timur. Di pedesaim mata pencaharian penduduk terbatas pada pertanian, peternakan, dan penangkapan ikan, sedangkan di kota terbuka kesempatan bagi mereka untuk memilih pekeJjaan lain, ter-. utama sebagai buruh. Di samping itu perkebunan kopi juga memberi alternatif lain di luar kota. Di Dili, selain bekeJja dalam birokrasi pemerintahan, ada kesempatan keJja di pelabuhan, perusahaan dagang dan industri kecil (pada waktu itu, yaitu awal 1970-an, ada pabrik limun, sabun, minyak goreng, dan lain-lain).
Di kota-kota ini masyarakat pedesaan dapat bertemu dengan orang malae, sebutan dalam bahasa Tetun untuk 'orang asing' (berasal dari kata 'Melayu'). Persentuhan dengan kebudayaan 'malae', apakah itu 'malae balanda', 'malae sina', 'malae metan' (orang asing hitam yaitu orang Afrika) atau orang Portugis ('ita .nia malae', yang berarti 'orang asing kita'), sudah tentu memberi dampak kepada penduduk kota walaupun ia belum sempat mengecap pendidikan formal dan masih berpegang pada kebudayaan tradisional.
23
Selain di bidang agama dan pendidikan, pemerintah pusat mengusahakan pula adanya integrasi di bidang ekonomi. Sebenarnya pada tahun 1838 langkah pertama telah dicoba dengan mengadakan suatu tarif umum dalam hal beacukai, akan tetapi pelaksanaannya temyata belum mungkin. Dengan diumurnkannya Acto Colonial pada tahun 1930 pemerintah Portugal cenderung kembali ke suatu integrasi ekonomi, dan sejak 1938 peraturan beacukai diubah dan diseragarnkan. Tetapi baru pada tahun 195 3 diciptakan suatu Espaco Economica Nacional
(Wilayah Ekonorni Nasional) yang menyatukan seluruh wilayah Portugis dalam satu sistem ekonorni terpadu. Namun hubungan impor-ekspor antar provinsi tidak merata. Pada tahun 195 6 Macao merupakan pengimpor terbesar bagi Timor Timur, disusul oleh Portugal (Metropole) dan Mocambique. Pada tahun 1964 kedudukan Macao terdesak oleh Metropole, sedangkan Mocambique dan Angola masing-masing menduduki tempat no. 3 dan 4. Sebaliknya, pada tahun 1956 arus eksp0r dari Timor Timur terutama dittti uk an ke Metropole, disusul oleh Mocambique dan M=cao, sedangkan pada tahun 1964 urutannya menjadi Metropole, Mocambique, Macao, dan Angola. Dengan provinsi lain Timor Timur praktis tidak mempunyai hubungan ekonorni.
Pad a tahun 1970 sej umlah 25 .4% dari impor datang dari Portugal (Metropole), sedangkan 29.4% dari provinsi lainnya (Ultramar). Sisanya, yaitu. 45 .2%, datang dari luar negeri, terutama dari Singapura, Jepang, dan Hongkong (28%). Prosentase ekspor dari Timor Timur pada tahun 1970 ditttiukan ke Portugal adalah 13.7%, dan ke Ultramar hanya 0.5%. Bagian terbesar (25.8%0 diekspor ke luar negeri, terutama ke Eropa ( 68 .6%) dan negeri Beland a merupakan ttti uan ekspor yang ter-
. penting (36%).
Kehidupan politik di Timor Timur baru berkembang pada dasawarsa 1970-an. Sesudah teJ:jadi kudeta di Lisboa pada tanggal 25 April 1974 maka di Timor Timur muncul beberapa
24
partai politik; yakni Uniao Democratica Timorense (UDT),
Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (FRETI
LIN) dan Associacao Popular Democratica Timorense (APODETI). Yang terakhir sebelumnya bernama Associacao para a Integracao de Timor na Indonesia (AITI) yang bertujuan untuk mengadakan integrasi dengan Indonesia. Perkembangan selan
jutnya akan menjadi pokok pembicaraan dalam bab-bab berikut.
25
BAGIAN II
INTEGRASI KE DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
BAB I : Post Revolusi Bunga dan Lahirnya Parpol.
Barangkali tidak seorangpun akan mengira bahwa. suasana
di Timor Portugis di penggalan pertama tahun 1974 akan beru
bah metijadi "neraka dunia", jika tidak teijadi kudeta militer
di lbukota Portugal Lisabon pada tanggal 25 April 1974.
Kudeta yang sering disebut sebagai revolusi bunga itu, ternyata
bukan hanya menggoncangkan negeri Portugal secara keselu
ruhan, tetapi juga dirasakan oleh koloni-koloninya; salah satu
di antaranya adalah seperti yang dialami Timor Portugis (Timor Timor).
Sebagai wilayah yang bertetangga langsung bahkan memi
liki hubungan sejarah dengan Indonesia, Portugal memang
mempunyai alasan kuat untuk mengisolasi Timor Portugis de
ngan tetangganya. Mereka kuatir bahwa kontak-kontak antara kedua belah pihak akan membuka kedok Portugis dan mem
buka mata rakyat Timor.
Isolasi ini begitu ketatnya, sehingga hampir tidak ada infor
masi yang benar yang berhasil memasuki wilayah Timor. Ber
abad-abad masa itu telah berlalu sebelum berhasil diterobos oleh El Tari, Gubernur Nusatenggara Timur yang melakukan kunjungan yang monumental ke Dill antara 28 Pebruari - 2 Ma
ret 1974. Sejak itu kedua wilayah yang tidak sating bertegur sapa ini mulai melirik satu sama lain; membuka kontak dan sating kunjung mengunjungi. Bahkan Gubernur Timor Portugis, Fernando Alves Aldeia memberikan tanggapan positif atas kun
jungan sang Gubernur NTT ini. Aldeia segera merealisir ketja
sama, dengan memesan sejumlah barang-barang yang dibutuh
kan di Timor Portugis.
26
Bila dilihat dari hubungan diplomatik RI-Portugal yang dingin sejak bertahun-tahun sebelumnya, terobosan El Tari -Aldeia tersebut benar-benar merupakan langkah awal yang baik. Hubungan RI-Portugal sempat terputus selama beberapa tahun, ketika negara-negara non-blok di mana RI ikut merapatkan barisan, mengadakan aksi bersama dengan cara mengisolir negara-negara kolonial yang masih kaku dan hampir tidak menunjukkan toleransinya terhadap perjuangan bangsa terjajah.t} Portugal dimasukkan dalam kategori ini. Dengan sikapnya yang keras terhadap aspirasi koloni-koloninya, Portugal dianggap tidak menangkap tanda-tanda zaman, karena itu harus diberi pelajaran dengan cara pemutusan hubungan diplomatik. Indonesia memberikan solidaritasnya dengan mengikuti jejak negaranegara non-blok; memutuskan hubungan diplomatik dengan Portugal sejak tahun 1964. Dengan demikian sampai tergulingnya rejim otoriter Caetano oleh kelompok Movimento pada bulan April 1974, maka sudah hampir sepuluh tahun hubungan resmi RI -Portugal terhenti. Karena itulah, apa yang dihasilkan El Tari dengan kunjungannya ke Dill dinilai banyak pihak sebagai langkah baru.
Aldeia sendiri rupanya mulai sadar bahwa perubahan situasi di Lisabon segera memberikan dampak terhadap suasana di Timor. Ia mengirim Kepala Staf Angkatan Darat Portugis di Timor, Mayor Arnao Mitello ke Kupang untuk menemui Gubernur El Tari, sekitar 17 Mei 1974. Missi ini bertujuan untuk menjelaskan secara terinci kepada El Tari tentang perubahan politik di Lisabon.2) Dijelaskan juga garis politik baru Portugal, khususnya menyangkut koloni-koloni mereka.
Garis besar politik Portugal khususnya terhadap Timor Portugis adalah melaksanakan dekolonisasi. Untuk maksud itu pemerintah Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus dilaksanakan.
27
Seperti sudah disebut pada bagian sebelumnya, partai politik yang pertama lahir adalah Uniao Democratica Timorense atau UDT yang diumumkan kepada masyarakat umum pada tanggal 11 Mei 1974. Para pemimpin partai ini relatif masih muda-muda. Beberapa di antaranya adalah Ir. Mario Carrascalao, berumur 37 tahun ketika itu. Ia adalah seorang insinyur kehutanan. Kedua, adalah Francisco Xavier Lopes da Cruz, berumur 33 tahun, pernah menjadi perwira pertama pada angkatan darat Portugal yang kemudian menjadi salah seorang pejabat bea cukai. Dialah yang dipilih menjadi Ketua Umum UDT yang pertama. Tokoh lain adalah Domingos de Olivera, bekas pejabat bea cukai, Cesar Augusto da Costa Mousinho, pejabat senior kesehatan, dan J oao Carrascalao, saudara Mario. 3 >
Menurut manifesto UDT, partai ini bertujuan untuk memperoleh otonomi yang lebih luas dengan cara memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Timor pada berbagai sektor dan tingkatan di bawah naungan Portugis.4 >
Partai kedua yang lahir adalah Amiciacao Social Democra� tica Timorense atau ASDT yang kemudian berubali nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau yang lebih populer dengan sebutan Fretilin. Partai ini dibentuk 20 Mei 1974. Menurut komunikenya, partai ini berazaskan sosialisme dan demokrasi dengan tujuah terakhir mencapai kemerdekaan.5 > Tokoh-tokoh mereka yang terkemuka adalah Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Jose Ramos Horta, dan Mari Alkatiri. Latar belakang tokoh Fretilin ini tidak jauh berbeda dengan UDT, begitu juga umur mereka.
Partai ketiga adalah Associacao Populer Democratica de Timor atau Apodeti yang lahir sejak 27 Mei 1974. Berbeda dengan kedua partai terdahulu, Apodeti dengan tegas menyatakan tujuannya ingin bergabung dengan Indonesia sesuai dengan tatacara hukum internasional.6 > Tokoh-tokoh mereka yang terkemuka adalah Jose Osario Soares, Guilherme Maria Goncalves
28
raja Atsabe, dan jagoan tertua di kalangan mereka adalah
Arnaldo dos Reis Araujo (60 tahun). Araujo pemah bekeija
sama dengan J epang, dan karena itu pula ia pernah dipenjara
kan pemerintah kolonial. Araujo kemudian dipilih sebagai ketua
Apodeti. Sebagai wakilnya diangkat Hermenegildo Martins,
seorang pemilik perkebunan kopi yang kaya. Sekretaris Apodeti
adalah Casmiro dos Reis Araujo, anak Arnaldo Araujo.
Selain ketiga partai tersebut masih terdapat beberapa partai lainnya seperti Kota dan Trabalhista. Kata Kota berasal
dari Bahasa Tetum, yakni Klibur Oan Timur Aswain. Kota di
pimpin oleh Tomas Ximenes dan Francisco Dias Ximenes.
Pada mulanya Kota berkeinginan agar Timor menjadi merdeka
di bawah protektorat Portugal-Indonesia-Australia.7) Ber
beda dengan Kota, partai Trabalhista, dikembangkan oleh se
jumlah tokoh yang satu sama lain masih memiliki hubungan
kekerabatan. Partai ini kemudian dipimpin oleh tokoh utama
mereka Domingos C Pereira.
Bagi rakyat Timor lahirnya partai-partai ini merupakan
perkembangan baru. Sebelumnya pemerintah Portugis belum
pernah memberi kesempatan kepada rakyat Timor untuk men
dirikan partai, walaupun pemerintah kolonial pemah mendiri
kan ANP (Aceao Nacional Popular) atau aksi nasional populer.
Untuk menentukan· kedudukan Timor sesuai dengan kebi
jaksanaan dekolonisasi, Portugis merencanakan mengadakan
r�ferendum pada bulan Maret 1978.8 > Partai-partai yang sudah
lahir itu semula direncanakan menjadi penyalur aspirasi masya
rakat lewat referendum yang direncanakan itu.
Selama bulan-bulan pertama sejak kelahirannya, semua
partai sibuk mengadakan konsolidasi. Khusus bagi UDT, Frete
lin, dan Apodeti, mereka mulai membuka dan memperluas
cabang-cabang di seluruh wilayah Timor Portugis. Sedangkan
ke luar, mereka sibuk mengirim utusan ke berbagai negara,
khususnya kepada kedua tetangga terdekat, Indonesia dan Aus-
29
tralia. Pada akhir bulan Mei dan dalam bulan Juni 1974 misalnya telah datang ke Indonesia, Ramos Horta, sekretaris urusan luar negeri Fretilin. Selain itu juga pemah datang Francisco Xavier Lopes da Cruz, ketua umum UDT.
BAB II : Sikap Indonesia Terhadap Perkembangan Baru di Timor Portugis.
Dalam menghadapi perubahan situasi di Portugis dan perkembangan barn di Timor, Pemerintah Indonesia sejak awal lcelihatan cukup hati-hati. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai ada pendapat bahwa Indonesia berniat untuk memperluas teritorialnya.
Pada tingkat pertama penjajahan dilakukan melalui jalur diplomatik. Umpamanya, dalam rangka ·menghadiri sidangsidang PBB, Menteri Luar Negeri yang waktu itu dijabat oleh Adam Malik, telah mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Portugal Mario Soares, tanggal 21
September 1974.9) Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari pendekatan antara kedua menteri luar negeri itu memberikan angin barn bahwa kedua menteri luar negeri akan mengadakan kerjasama dan konsultasi dalam rangka penentuan nasib sendiri Timor Portugis; bahwa hubungan diplomatik perlu dipulihkan sehingga konsultasi antara kedua belah pihak dapat lebih mudah dilakukan; sebelum pemulihan hubungan diplomatik itu dapat direalisasi; maka disepakati bahwa kedua kepala perwakilan tetap kedua negara di PBB dipakai mewakili kedua menteri luar negeri. Disinggung juga kemungkinan dikirimnya seorang utusan khusus Presiden Republik Indonesia yang akan datang ke Lisabon untuk menjelaskan bagaimana sikap Indonesia terhadap Timor.
Kelihatannya .Indonesia memainkan sikap ganda dalam menghadapi Timor Timur. Pada jalur resmi, khususnya jalur diplomatik terlihat bahwa Indonesia ingin meyakinkan dunia
30
bahwa Indonesia samasekali tidak memiliki ambisi tentorial. Hal ini perlu dijelaskan bahwa sejak Indonesia merebut kernbali daerah Irian Barat yang kemudian muncul proyek "ganyang Malaysia", sempat menimbulkan kekuatiran bahwa Indonesia cenderung agresif. Padahal masalah Irian Barat dan Malaysia jauh berbeda. Karena itulah Pemerintah Indonesia pertamatama menjelaskan tentang sikapnya yang tidak bermaksud untuk memperluas wilayah.
Sikap tidak memiliki ambisi tentorial ini di pihak lain juga tidak menutup usaha-usaha yang dilakukan Apodeti. Jadi sikap Indonesia di pihak lain tidak berambisi tentorial dan pada waktu bersamaan memberi angin pada kampanye-kampanye yang dilancarkan Apodeti yang ingin membawa rakyat Timor bergabung dengan Indonesia.
Sikap resmi Pemerintah Indonesia pertama kali diumumkan seusai sidang Dewan Stabilisa.si Politik dan Keamanan yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 1974.10> Pernyataan sikap itu pacia dasarnya berisi:
a. Bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial;
b. Bahwa Indonesia menghormati hak rakyat Timor Portugis untuk. menentuk.an nasibnya sendiri;
c. Bila rakyat Timor Portugis ingin bergabung dengan Indonesia,
maka penggabungan itu tidak bisa dilakuk.an atas dua negara,
tetapi Timor harus menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia.
Sikap dasar Pemerintah Indonesia ini rupanya sudah dirumuskan beberapa waktu sebelum sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan tersebut dilangsungkan. Hal itu terbukti dengan keterangan pers Menteri Luar Negeri Adam Malik setelah berkonsultasi dengan Soares di New York, dan rencana Pemerintah Indonesia untuk mengirim Ali Murtopo ke Lisabon beberapa hari sebelum sidang tersebut diadakan. Bagaimana
31
rencana dan maksud kunjungan Ali Murtopo ini juga tennasuk masalah yang dijelaskan Adam Malik kepada Soares.
Missi Ali Murtopo ini bersifat resmi sebagai utusan khusus Presiden RI. Karena itu selain surat mandat dari Presiden, Ali
Murtopo juga dibekali surat-surat pribadi Presiden yang harus diserahkan langsung kepada Presiden Portugal Francisco da Costa Gomes (pengganti Presiden Spinola yang mengundurkan diri sebagai presiden sejak tangsa! 30 September 1974), dan kepada Perdana Menteri Vasco Concalves.
Sebelum Ali Murtopo datang ke Lisabon telah dikirim pula dua penghubung: Mohammad dan Soeharto untuk merintis jalan dan mempersiapkan agenda pembicaraan. Tugas kedua penghubung ini dipennudah dengan bantuan dan peranan khusus yang dijalankan Duta Besar RI di Belgia, Frans Seda, dan Duta Besar RI di Perancis, A. Tahir. Bahkan Frans Seda mempunyai kontak-kontak pribadi dengan bekas ternan sekelasnya dulu, Campignos. Ketika itu Campignos menjadi guru besar di sebuah Universitas terkemuka di Lisabon, yang k�betulan sedang menjadi salah seorang pejabat kunci di Kementerian Luar Negeri Portugal. Karena itu1ah, da1am missi Ali Murtopo ke Lisabon, selain ditemui nama A. Tahir, juga Frans Seda; keduanya ditugaskan Presiden sebagai anggota delegasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Lisabon te1ah ditemui beberapa pejabat tinggi Portugis. Mu1ai tanggal 14 Oktober 1974 berturut-turut telah ditemui Prof. Campignos (wakil Menteri Luar Negeri Portugal), Francisco da Costa Gomes (presiden) dan Vasco Concalves (perdana menteri). Di samping menjelaskan posisi masing-masing, pembicaraan dengan tokoh-tokoh Portugal ini juga membicarakan kemungkinan-kemungkinan masa depan Timor Portugal sete1ah referendum dilaksanakan. Kemungkinan pertama yang didiskusikan adalah merdeka di bawah payung Portugis. Bagi Portugal kemungkinan pertama ini juga berat, karena hal itu ham-
32
pir tidak ada bedanya dengan atau sebagai koloni Portugis.
Bagi Portugis cukup sulit karena dalam kenyataannya Timor
bukan menghasilkan tetapi malah memberatkan anggaran belanja mereka. Alternatif kedua, adalah merdeka dan berdiri sendiri.
Alternatif ini kecil sekali kemungkinannya karena Timor tidak
memiliki potensi ekonomi yang cukup yang memungkinkan
wilayah irii bisa membiayai kegiatannya sendiri. Alternatif
ketiga adalah bergabung dengan Indonesia.
Apapun pilihannya, yang pasti hal itu harus sesuai dengan
kehendak rakyat Timor. Karena itu mereka perlu diberi waktu
untuk merenungkan dan memutuskan masa depan mereka sen
diri.
Beberapa kesimpulan umum yang dihasilkan dari pembi
caraan dengan pejabat-pejabat Portugis tersebut adalah sebagai
berikut: 1 1 ) Pertama, Portugal cukup serius dengan rencana
dan kebijaksanaan dekolonisasi mereka. Cuma saja Portugal
ketika itu belum atau tidak memiliki konsepsi yang tepat, yang
bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi Timor.
Kedua, Portugal dapat mengerti posisi dan sikap Indonesia ten
tang Timor; Ketiga, Bahwa alternatif yang rasional, khYsusn·ya
jika dilihat dari sudut masa depan rakyat Timor dan stabilisasi
kawasan sekitarnya; Keempat, Kedua belah pihak menyadari
perlunya kerjasama antara kedua pemerintah dalam menyelesai
kan masa depan Timor Portugis. Untuk maksud itu disadari
pula perlunya dicairkan kembali hubungan diplomatik antara
Pemerintah Portugis dengan Pemerintah Indonesia; Kelima,
Pemerintah Portugal sangat menghargai usaha-usaha pemerin
tah Indonesia untuk bertemu dengan Presiden dan Pemerintah Portugal, karena Indonesia adalah negara pertama yang diterima
Portugal sejak perubahan pemerintahan di Lisabon.
Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Lisabon itu, Pemerin
tah Portugis kemudian mengirim Dr. Antonio de Almeida Santos (waktu itu menjadi Menteri Seberang Lautan) untuk
datang ke Indonesia. Ia sampai di Jakarta pada tanggal 16 Okto-
33
·ber 1974, atau cuma sehari setelah berakhirnya pertemu.in Lisa bon.
Di lapangan udara Halim Perdana Kusumah, ia memberi keterangan kepada para wartawan tentang masa depan Timor Portugis. Dikatakannya bahwa suatu negara Timor yang merdeka dan berdiri sendiri tidaklah realistis.1 2) Men.urutnya, kemerdekaan politik haruslah didukung oleh kekuatan ekonomi. Hal itu kurang dimiliki oleh Timor. Karena itu tidak ada, maka akan mengundang negara lain untuk menjadi penguasa baru. Ditekankannya, apapun yang menjadi keinginan rakyat Timor, Pemerintah Portugal akan menghormatinya. Untuk itu katanya, pemerintahnya menyiapkan undang-undang yang mengatur kehidupan kepartaian di Timor. Pernyataan Santos yang terakhir ini bisa diterjemahkan macam-macam, salah satu di antaranya adalah bahwa partai-partai politik yang sudah berdiri di Timor Portugis baru bersifat de facto, karena belum ada undang-undang yang mengatur tata-cara kehidupan mereka.
Selama empat hari di Jakarta, Menteri Almeida Santos antara lain bertemu dengan Presiden Suharto d;m Menteri Luar Negeri Adam Malik. Dengan demikian ia memperoleh langsung dari tangan pertama tentang sikap dasar Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Timor Portugis. Pada dasarnya apa yang dijelaskan Presiden dan Menteri Luar Negeri Adam Malik tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang disampaikan missi Ali Murtopo kepada pejabat-pejabat tinggi di Lisabon.
Dari Jakarta Menteri Santos melanjutkan perjalanannya ke Timor. Di Dili, ia mengeluarkan pernyataan lagi bahwa di Timor Portugis tidak segera akan diadakan referendum. Sebelum referendum itu dilaksanakan, rakyat Timor memilih dulu wakil-wakil mereka yang duduk dalam satu dewan yang disebutnya sebagai dewan konstituante. Menurut pengertian Santos dewan konstituante itulah yang menentukan segala sesuatu mengenai pemilihan umum di Timor Portugis.
34
Pemyataan Santos ini agak membingungkan, karena dewan konstituante belum pemah disinggung dalam pembicaraan antara Portugal dan Indonesia. Rupanya rencana ini disiapkan oleh staf gubemur Portugis di Timor dan mendesak Santos untuk menerimanya.
Sekembalinya Santos ke Lisabon, Pemerintah Portugis membuat kebijaksanaan baru mengenai Timor. Hal ini seirama dengan perubahan pemerintahan di Portugis sejak akhir September 1974, yakni ketika Spinola mengundurkan diri sebagai Presiden dan naiknya Francisco da Costa Gomes sebagai Presiden yang baru. Para analis menilai perubahan ini merupakan pertanda makin menguatnya kekuatan radikal dalam pemerintahan ·
Portugis yang berwujud melalui kelompok yang disebut Movimento. Khusus untuk Timor Portugis, perubahan itu ditandai dengan penarikan Fernando Alves A1deia sebagai Gubemur Portugis di Timor, dan digantikan oleh pejabat baru Letnan Kolonel Lemos Pires tanggal 18 Nopember 1974. Kejadian ini merupakan indikasi makin kuatnya pengaruh Movimento, karena Lemos Pires dianggap sebagai perwira yang ma_suk dalam kelompok ini.
BAB III: Dampak Kebijaksanaan Penguasa Baru.
Tugas Lemos Pires memang berat; di samping harus mengamankan kebijaksanaan dekolonisasi juga harus membersihkan orang-orang yang tidak sealiran dengan penguasa baru. Ia bertindak tidak tanggung-tanggung. Sebagian besar pejabat teras Timor Portugis digantinya, dan memasukkan wajah-wajah baru sebagai tokoh-tokoh kunci. Lima pejabat baru yang ditampilkan adalah: Mayor Francisco de Mota secagai chief cabinet urusan politik; Mayor Jonatas sebagai pejabat urusan sosial, Mayor Berento sebagai Kepala Staf, Kapten Ramos sebagai perwira intelijen, dan Mayor Coelho sebagai chief cabinet.
35
Staf kantor Gubemur ini segera mempersiapkan perincian kebijaksanaan dekolonisasi. Hal ini terutama menjadi tugas Mayor Mota. Pejabat baru ini rupanya tidak begitu memahami situasi dan kondisi Timor. Ia lupa bahwa apapun kebijaksanaan yang ditrapkan Portugis di Timor haruslah memperhatikan bukan hanya kondisi dalam negeri di Timor sendiri tetapi juga bagaimana pengaruhnya terhadap negara di sekitamya.
Mota mengirim surat edaran kepada semua partai politik di Timor tentang rencana pemerintahnya mengenai masa depan Timor Portugis.1 3) Dijelaskannya bahwa Pemerintah Portugis merencanakan akan membentuk "pemerintahan peralihan" pada bulan Oktober 1975 sebagai realisasi pemyataan pemerintahnya tentang hak kemerdekaan bagi rakyat Timor. Sejalan dengan itu pemerintah akan membentuk dewan konsultatif yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang pemerintah dan wakil-wakil partai yang dipilih. Dewan ini bertugas: Pertama, membicarakan dan mempersiapkan undang-undang kepartaian; Kedua, mengatur pembagian portofolio bagi partaipartai politik, di luar kursi-kursi yang disediakan bagi Pemerintah Portugal. Ketiga, mengatur pemilihan anggota . dewan konstituante rakyat Timor yang nantinya akan menentukan tata-cara pemilihan umum di Timor. Keempat, proklamasi kemerdekaan Timor baru akan dilakukan setelah rapat-rapat dewan konstituante dilaksanakan.
Konsepsi Mota ini sebetulnya berbeda dengan rencana semula Pemerintah Portugal yang akan menyelenggarakan referendum pada tahun 1975. Hasil referendum inilah yang akan menentukan masa depan Timor. Rencana Mota ini berarti menghapuskan rencana referendum, dan memundurkan penentuan masa depan Timor karena harus meliwati dua dewan terlebih dahulu, yakni dewan konsultatif dan dewan konstituante.
Untuk melaksanakan gagasan baru itu dirumuskan tentang tata-cara pemilihan anggota konstituante. Menurut pikiran Mota, dewan ini akan beranggotakan 1 0 (sepuluh) orang dengan
36
•
perincian: masing-masing partai (UDT, Fretilin, Apodeti) me� milih seorang wakilnya, satu kursi disediakan untuk mewakili golongan swasta, satu orang mewakili pegawai pemerintah, satu orang yang dianggap ahli mengenai masalah Portugis, satu orang mewakili pemerintah, sedangkan tiga orang sisanya akan ditunjuk sendiri oleh pemerintah. Tentu saja rencana dan komposisi semacam itu dianggap tidak adil dan tidak demokratis oleh partai-partai politik. Mereka segera mengadakan reaksi terhadap konsepsi Mota tersebut. Fretilin mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa ·konsepsi Mota itu tidak demokratis, karena anggota-anggota dewan tidak dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh pemerintah. Fretiliil juga berkeberatan, karena komposisi semacam itu jelas-jelas memberi keuntungan kepada UDT.
Rencana Mota itu makin membuat situasi di Timor makin hangat. Bagi partai-partai politik konsepsi Mota berarti merubah strategi peijuangan mereka yang semula diarahkan untuk memenangkan referendum menjadi pergulatan dalam dewan konstituante. Artinya mereka harus mengatur strategi baru bagaimana mendominasi dewan sehingga cocok dengan garis peijuangan mereka. Barangkali ini pulalah yang menyebabkan sebagian besar partai-partai politik menentang rencana Mota.
Sementara itu, jika tokoh-tokoh sipil bergulat untuk meluaskan pengaruh mereka di kalangan rakyat melalui kampanye program peijuangan partai mereka, orang pribumi Timor yang berdinas di dalam pasukan Portugis di Timor memperlihatkan pula antusias mereka terhadap masa depan Timor. Demam dekolonisasi yang didengungkan sejak akhir April atau awal Mei 1974, hanya dalam beberapa bulan saja sudah merasuk ke dalam kalangan atas dan menengah di Timor. Salah satu bentuk reaksi terhadap kebijaksanaan dekolonisasi itu dapat ditangkap dari aktivitas orang pribumi Timor yang berdinas dalam pasukan Portugis.
37
Atas izin Komandan militer kota Dili dan dipimpin oleh seorang kapten dari dinas tentara Portugis di Timor, pada tanggal 11 Desember 1974 sejumlah tentara pribumi dalam dinas militer Portugis mengadakan pertemuan di salah satu barak mereka di Dili. Sebagian besar mereka yang berkumpul ini adalah para bintara. Kepada yang hadir dimintakan ·pendapatnya tentang rencana dekolonisasi.
Segera dapat diduga bahwa pertemuan para bintara pribumi ini merupakan salah satu permainan yang diatur oleh pimpinan militer. Nampak bahwa pimpinan mereka memberi angin agar mereka membentuk satu wadah yang mempeijuangkan keinginan mereka mengenai dekolonisasi. Jika itu benar, hal itu berarti permainan barn untuk membuat perimbangan dengan partai-partai politik yang sudah ada. Barangkali ada keinginan sebagian tokoh militer untuk menyerahkan Timor kepada pihak militer. Untuk maksud itu diperlukan satu wadah khusus untuk para pribumi yang berada dalam kesatuan yang berbeda-beda.
Pertemuan pertama barn merupakan penjajakan. Lebih tiga minggu kemudian, tepatnya 4 Januari 1975, para bintara pribumi itu kembali berkumpul. Dalam pertemuan itu ·dilontarkan gagasan agar mereka meminta izin kepada Gubernur Timor Portugis untuk berdemonstrasi mengerahkan massa rakyat.
Setelah melalui serangkaian pertemuan lagi akhirnya tanggal 18 Januari 1975, apa yang diduga banyak orang akhirnya menjadi kenyataan. Pada hari itu diumumkan terbentuknya apa yang disebut sebagai Komisi Sersan Timur. Komisi ini dipimpin oleh Sersan Inacio Dos Santos, dengan sejumlah sersan lainnya sebagai pendamping, umpamanya Sersan Fernando Carmo sebagai wakil ketua, Sersan Harmenegildo Alves sebagai sekretaris jenderal, dan Sersan Domingos Costa Ribeiro sebagai anggota pimpinan .1 4 >
Pada waktu itu diperkirakan terdapat sekitar tujuh puluh lima bintara pribumi dalam pasukan Portugis di Timor. Dari jumlah itu tentu saja mereka sudah terbagi dalam berbagai_
38
orientasi, khvsusnya yang pro UDT, Fretilin, atau yang pro Apodeti. Begitu besamya itensitas kesetiaan mereka terhadap partai pujaannya menyebabkan muncul intrik dan sating menekan di antara mereka sendiri. Komisi Sersan Timor sebagai wadah militer pribumi tidak mampu menjinakkan kesetiaan mereka terhadap partai-partai politik. Jika di kalangan partai politik muncul suasana sating mencurigai, tekan-menekan, intimidasi, bahkan pembunuhan, maka suasana semacam itu juga mengalir kepada para bintara pribumi ini. Dari sekian banyak bintara itu, rupanya yang paling banyak mendapat tekanan adalah mereka yang dicurigai pro terhadap Apodeti.
Memang suasana kehidupan kepartaian di Timor Portugis memperlihatkan bahwa _Apodeti menghadapi dua pihak sekaligus, yakni UDT dan Fretilin. Kecenderungan untuk menekan Apodeti dari dua sisi ini semakin jelas ketika UDT dan Fretilin membentuk satu wadah koalisi sejak 20 J anuari 1975.15) Pembentukan koalisi ini ditandai dengan pernyataan bersama yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Fretilin Francisco Xavier do Amaral dan Ketua UDT Francisco Lopez �a Cruz. Pokok pernyataan bersama itu tertuang sebagai berikut: Pertama, Kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor bagian Timur atau Timor Dili; Kedua, Menolak Apodeti karena mempertahankan gagasan integrasi dengan neo-kolonialis yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Timor dan Piagam PBB; Ketiga, Mengakui Portugal sebagai satu-satunya pelaksana yang syah dalam proses dekolonisasi, dan mengambil bahasa Portugis sebagai bahasa resmi di Timor Dili, Keempat, Koalisi mempunyai hak untuk memilih negara mana yang akan ambil bagian dalam komisi supervisi, dan menolak partisipasi negara-negara besar, negara ASEAN dan negara-negara lain yang berada dalam pengaruh Indonesia dan Australia. Kelima, Pembentukan suatu pemerintahan peralihan melalui perundingan di Lisabon antara pemerintah Portugal, Fretilin dan UDT; Keenam, Membentuk suatu komisi "adhoc" dengan jumlah anggota yang sama dari.
39
kedua partai koalisi yang ditugaskan mempelajari program ra
dio, ceramah-ceramah untuk disiarkan melalui organ-organ penerangan; Ketujuh, Non-ideological-agression dan sating menghormati program serta bentuk ideologi; Kedelapan, Timor Portugis diganti namanya dengan Timor-Timur dan penduduknya disebut "Timores".
Sepintas kelihatan bahwa antara Fretilin dan UDT teijalin keijasama yang kuat. Namun kesan tersebut segera terhapus setelah memperhatikan kenyataan-kenyataan yang muncul beberapa bulan kemudian. Keijasama tersebut segera menjadi buyar, karena landasannya memang tidak kuat. Keijasama keduanya hanyalah sekedar taktik belaka dalam rangka mencari nafas disela-sela persaingan dan sating mendahului yang teijadf antara keduanya. Kerapuhan itu menjadi kenyataan sejak 27
Mei 1975 ketika Ketua UDT F.X. Lopes da Cruz, secara se
pihak menyatakan membubarkan koalisi Fretilin-UDT.1 6)
Pembubaran koalisi ini menyebabkan situasi di Timor Timur menjadi lain.
Menjelang koalisi UDT -ASDT/Fretilin terbentuk, sebetulnya pimpinan UDT sudah mengadakan evaluasi menyeluruh dalam intern partai mereka. Menurut Lopes da Cruz bahkan ada pemikiran untuk membubarkan saja UDT dan memberi kesempatan lebih luas kepada ASDT/Fretilin untuk bergerak. Namun pimpinan UDT juga merasakan bahwa dukungan rakyat terhadap UDT juga tidak kalah dengan dukungan terhadap Fretilin dan Apodeti. Memperhatikan kenyataan itu pimpinan UDT kemudian mengadakan penyesuaian terhadap program UDT. Dicatatkan bahwa diperlukan beberapa tahapan sebelum kemerdekaan Timor Timur tercapai. Penyesuaian ini ternyata kemudian menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap tokoh-tokoh UDT. Ada yang menyebutkan bahwa dalam tubuh UDT ada tiga kelompok orientasi: pertama, yang pro dibawah naungan Portugis; yang mau merdeka ·penuh; dan yang ingin
40
integrasi dengim negara tetangga. Menurut Lopes, kesan pengelompokan itu sebetulnya tidak begitu tepat. Commitment UDT katanya, hanyalah bagaimana keinginan rakyat. Kalau rakyat memutuskan mau integrasi, UDT akan mengikutinya; dan itu dapat dilakukan melalui referendum. Namun sebelum itu harus lepas dulu .dari administrasi Portugis.1 7 >
BAB IV : Dari London sampai Macao.
Sementara situasi dalam negeri Timor terus memanas, Pemerintah Portugal berusaha menemukan formula baru untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Pemerintah Indonesia. Portugis sadar betul bahwa Indonesia tidak dapat ditinggalkan dalam penyelesaian masalah Timor. Hal itu bukan hanya karena Timor Portugis berbatasan langsung dengan Indonesia, juga karena salah satu partai di Timor beijuang untuk bergabung dengan Indonesia. Peranan Indonesia dalam percaturan politik di Timor, lambat atau cepat pasti akan menjadi kenyataan. Karena itulah Portugal mencoba mengajak Indonesia untuk bertemu lagi untuk yang kedua kalinya sejak pertemuan terakhir di Lisabon pada bulan September 1974.
Atas permintaan Pemerintah Portugal, Indonesia diundang untuk mengirimkan delegasinya ke London pada tanggal 9 Maret 197 5 .1 8 ) Indonesia menyetujui, dan mengirim delegasi yang kembali diketuai oleh Ali Murtopo. Delegasi ini didampingi oleh sejumlah anggota seperti: A. Tahir (Dubes Rl di Perancis), L3ksamana Soebono (Dubes Rl di lnggris), dan Dr. J. Halim. Dari pihak Portugis dipimpin oleh seorang Menteri Negara Victor Alves, dengan anggota-anggotanya: Antonio de Almeida Santos (Menteri antar wilayah/seberang lautan), Prof. Jeorge Campignos (Sekretaris Departemen Luar Negeri), Dr. Albano· Nogueira (Dubes Portugal di Inggris), dan Mayor Mota (staf politik Gubemur Timor Portugis).
Pada awal pertemuan, Portugal membuka penawaran dengan harga tinggi. Hal ini memang biasa dalam satu perundingan
41
diplomatik. Tawaran yang disampaikan Portugal meliputi lima persoalan: Pertama, Bahwa Portugal tidak bersedia menyerahkan kedaulatannya atas Timor kepada Indonesia; Kedua, Bahwa Indonesia diminta untuk memahami rencana dekolonisasi yang akan dilaksanakan Portugal di Timor yang garis besarnya meliputi: Pertama-tama Pemerintah Portugal akan membentuk semacam pemerintahan peralihan atau yang disebut sebagai Provisional Government, terdiri dari unsur Pemerintah Portugal dengan membawa serta UDT, Fretilin, dan Apodeti. Setelah itu Pemerintah Portugal akan memberikan pengakuan de jure terhadap Provisional Government yang dibentuk itu. Provisional Government itu akan bekeija sekitar lima sampai delapan tahun, yakni pada periode mana diharapkan kematangan berpolitik (political maturity) dan kemampuan ekonomi (economical sufficiency) sudah sampai pada batas lumayan, sehingga memungkinkan . pejabat-pejabat Portugal digantikan oleh tenaga-tenaga lokal sendiri. Jika Provisional Government tidak mungkin dilaksanakan, maka alternatif lain adalah bahwa kekuasaan pemerintahan tetap berada di tangan Portugal dengan dibantu oleh sebuah badan yang disebut consultati;ve body yang anggota-anggotanya terdiri dari ketiga partai yang berpengaruh di Timor.-Pemerintah Portugal akan selalu menjaga dan membatasi campur tangan internasional dalam pelaksanaan dekolonisasi di Timor.
Persoalan ketiga yang diajukan Portugis adalah bahwa Pemerintah Portugal mengharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar dapat menerima rencana keija Portugal tersebut, dan mendesak agar Indonesia dapat mempengaruhi Apodeti untuk ikut serta merealisasinya. Disebutkan juga bahwa Pemerintah Portugal tidak mengenyampingkan pendapat bahwa integrasi dengan Indonesia sebagai suatu penyelesaian yang masuk akal, asalkan hal itu merupakan kehendak mayoritas rakyat Timor. Terakhir Pemerintah Portugal minta Indonesia agar memperbaiki image rakyat Timor yang semcimtara itu dianggap sebagai kurang bersahabat dan agak bermusuhan. Untuk maksud itu
42
Portugal rninta agar Konsu"l -j enderal Indonesia di Dili mengurangi kegiatan politiknya yang menyolok.
Setelah menerima tawaran tinggi dari Portugal itu, delegasi Indonesia rninta waktu untuk mempelajarinya dan sekaligus memberikan usul balasan. Pada pertemuan berikutnya delegasi Indonesia. mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga berpendapat bahwa proses dekolonisasi di Timor harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak mayoritas setempat. Pemerintah Indonesia menyetujui pendapat Pemerintah Portugal bahwa rakyat Timor masih belum matang (Immature) dalam politik untuk dapat menentukan kehendaknya. Karena itu Pemerintah Indonesia berpendirian bahwa integrasi dengan Indonesia merupakan jalan terbaik. Bagi Indonesia samasekali tidak melihat manfaatnya suatu provisional government seperti yang diusulkan delegasi Portugal, karena pembentukan suatu provisional govern
ment justru akan mempersulit penyelesaian ke arah prinsip integrasi yang oleh kedua delegasi dianggap sebagai penyelesaian yang terbaik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut delegasi Indonesia mengusulkan suatu skema baru agar dibentuk suatu badan penasehat setempat antara Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia dengan tugas utama: memberikan nasehatnasehat kepada Gubemur Portugis di Timor Timur dalam rangka menyiapkan rakyat setempat dalam menentukan kehendaknya sendiri yang diarahkan ke integrasi dengan Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia dapat menerima saran delegasi Portugal untuk mengganti pejabat-pejabat Indonesia di Timor Timur yang dipandang merugikan kerjasama baik antara Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia dalam rangka penyelesaian masalah Timor Timur dan sebaliknya Pemerintah Indonesia pun mengharapkan tindakan yang sama dari pihak Portugal terhadap pejabat-pejabat Portugal yang serupa.
Setelah sating mengajukan tawaran tinggi, diskusi kemudian berjalan alot, namun akhimya sampai juga pada beberapa kesimpulan yang akan dilaporkan lebih lanjut kepada pemerintah masing-masing. Beberapa kesimpulan umum yang diperoleh dari Pertemuan London adalah sebagai berikut: 1 9)
43
;,
a. Badan penasehat yang diusulkan delegasi Indonesia dianggap tidak perlu, karena badan tersebut menurut deleg asi Portugal secara de facto sudah ada yaitu dengan adanya pertemuan-pertemuan di Lisabon tahun yang lalu dan London, serta pertemuan Jain bilamana dianggap perlu.
b. Ide pembentukan provisional government setelah mendengarkan penjelasan delegasi Indonesia, dapat mereka lepaskan dan diganti dengan pembentukan suatu Consultative Body terdiri dari ketiga partai politik di Timor Timur yang diperbantukan kepada Gubernur Portugis.
c. Delegasi Portugal menerirna bahkan tidak akan menghambat proses integrasi Timor Timur dengan Indonesia, tetapi dengan cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi mereka dan tidak sampai mengundang campur tangan intemasional.
d. Delegasi Portugal sehubungan dengan hal tersebut diatas:
l).Memberikan kebebasan kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembinaan Apodeti secara tertutup dan tidak menyolok;
2).Menyar�nkan diadakan perbaikan image Indonesia di Timor Timur dengan jalan antara lain membantu pembanguilan ekonorni setempat, memperbanyak arus wisatawan.
e. Delegasi Portugal mengharapkan pengaruh Indonesia· untuk mendorong Apodeti .ikut dalarn Consultative Body yang akan dibentuk Portugal dalarn suatu pertemuan yang akan diadakan dengan ketiga partai di Macao. Portugal mengharapkan Indonesia agar mengirirnkan delegasi tingkat tingginya ke Hongkong untuk dapat memantau jalannya pertem1,1an Macao itu, dan hila perlu dapat dihubungi Portugal untuk dirnintakan pendapat-pendapatnya.
Bagaimana juga hasil Pertemuan London ini merupakan
langkah maju dalam mengatasi kesalahpahaman antara Indone
sia dan Portugal. Dalam beberapa bagian kelihatan bahwa Perte
muan London merupakan perumusan teknis dari pertemuan
Lisabon. Suasana baik dan saling pengertian yang diperoleh
di London membuka peluang untuk membuka hubungan yang
{����- . ;:;& ��$ �
44
lebih resmi. Wujud dari keinginan itu adalah pulihnya hubungan
diplomatik an tara kedua negara. Setelah itu sejak I 0 Mei 197 5 Pemerintah Indonesia resmi mengangkat Drs. Ben Mang Reng Say sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik
Indonesia di Portugal. 2 o)
Jika diperhatikan hasil pertemuan London, salah satu keputusan yang agak rumit untuk dilaksanakan adalah bagaimana mengajak dan menggiring ketiga partai politik yang sedang bertarung di Timor agar bersedia ikut dalam pertemuan Macao dan bersedia duduk dalam badan konsultasi.
Tugas Indonesia dalam rangka pertemuan Macao adalah mempengaruhi Apodeti agar mau ikut dalam pertemuan tersebut. Kewajiban ini merupakan salah satu pertimbangan untuk mengirim satu tim khusus dari Pemerintah Indonesia ke Timor. Anggota tim ini dipilih langsung oleh Ali Murtopo, terdiri dari A. Soegianto, Pitut Soeharto, Soekanto, dan Louis Taolin.2 1 >
Dengan arahan konsul RI di Dili, Tomodok, tim pemerintah ini tanggal 2 April 1975 bertemu dengan Gubemur Portugis, Kolone1 Lemos Pires. Keesokan harinya tim ipi 9erhasil
menemui pimpinan Apodeti, UDT, dan Fretilin. Hasil perte
muan dengan ketiga partai politik di Timor ini kemudian di
konfrrmasikan lagi dengan Lemos Pires pada sore hari tanggal 3 April 1975. Dalam pertemuan kedua ini Pires menyampaikan pesan agar disampaikan kepada Ali Murtopo. Pesan terse but me
liputi2 2 > agar RRI Kupang mengadakan perubahan-perubahan
dalam siarannya yang menyangkut Timor Timur; Supaya ditinjau kedudukan Konsul RI di Dili yang dinilainya sering bertindak seolah-olah seperti pimpinan Apodeti. Sedangkan masalah hubungan antara konsul dengan gubemur dikatakan tidak menjadi persoalan; mengenai masalah pelarian orang-orang Timor ke wilayah Indonesia agar dapat diatur secara formil untuk dikembalikan secara baik-baik tanpa adanya sanksi hukum. Bila mereka menolak untuk kembali, hal itu terserah kepada mereka; Menginginkan dapat bertemu dan berbicara
45
dengan Gubernur NIT El Tari dalam usaha merealisir pertemuan pimpinan perbatasan.
Hasil penjajakan tim Soegianto ini ternyata berhasil meya
kinkan para tokoh ketiga partai politik di Timor. Tanggapan
mereka cukup positif. Hal ini terbukti dengan kedatangan ketua UDT Lopes da Cruz ke Jakarta tanggal 14 April 1975. Selama
kunjungannya, Lopez telah bertemu dengan sejumlah pemim
pin Indonesia. 2 3 >
Kunjungan Lopes ke Jakarta memungkinkan UDT lebih
memahami sikap Indonesia, dan membuka pemahaman untuk
meninjau kembali koalisi antara UDT dan Fretilin. Peninjauan
ini dimungkinkan pula dengan sikap Fretilin yang dari hari ke
hari semakin tidak toleran, bukan hanya terhadap Apodeti
tetapi juga pada pengikut-pengikut UDT.
Memang sejak semula sebagian orang sudah menduga
bahwa koalisi UDT dan Fretilin tidak akan bertahan lama.
Walaupun tujuan mereka relatif sama, namun gerak mereka ba
nyak ditentukan oleh kekuatan politik yang bermain di bela
kang layar, baik di Lisabon maupun di Timor Timur ·sendiri.
Dalam banyak hal UDT lebih cenderung moderat, sementara
Fretilin kelihatannya lebih radikal.
Tanggal 27 Mei 1975 UDT mengeluarkan komunike resmi
yang membatalkan secara sepihak koalisinya dengan Fretilin. 2 4 >
Pertimbangan yang diberikan dalam membatalkan koalisi itu
adalah bahwa dasar-dasar kerjasama yang termuat dalam dokumen pokok secara sistimatis dan licik telah disalahgunakan dengan terang-terangan, dari agresi ideologi ke agresi pisik,
hingga menimbulkan gangguan keamanan bagi rakyat. UDT me
ngatakan bahwa di antara orang-orang Fretilin yang dapat
dipercaya, diketahui banyak berlindung oknum-oknum yang
aktif dan secara langsung membantu pemerintah orde lama
melakukan penindasan, dan yang sekarang mengaku sebagai
pembela dan patriot kemerdekaan bangsa sehingga membuat
UDT curiga atas tujuan Fretilin sesungguhnya. Menurut UDT
46
tindakan-tindakan politik Fretilin memperlihatkan praktekpraktek politik yang membahayakan kemerdekaan Timor Timur, membahayakan keamanan dalam negeri dan stabilisasi
.Politik dalam hubungan geo-politik. Dijelaskannya bahwa banyak pemimpin-pemimpin cabang dan pendukung-pendukung UDT yang telah menuntut pemisahan dari Fretilin dengan alasan yang sama. UDT kembali mempertegas pendiriannya bahwa tujuan UDT adalah beJjuang untuk kemerdekaan Timor Timur, keadilan sosial, perbaikan ekonomi dan kebudayaan rakyat, dalam suasana aman, damai, dan serasi.
Seperti sudah disebutkan dimuka bahwa pecahnya koalisi Fretilin - UDT ini sudah diduga sebelumnya, karena dasamya sejak semula memang agak rapuh. Satu hal yang pasti kata Lopes da Cruz, pembubaran koalisi Fretilin - UDT betul-betul mumi keinginan UDT sendiri. 2 5 > Tidak ada pihak lain yang mengatur. Karena itu dia menolak pendapat bahwa pembubaran koalisi karena skenario yang diatur pihak-pihak tertentu.
Bagaimanapun juga pecahnya koalisi UDT -Fretilin ini mempengaruhi hasil pertemuan London antara Indonesia dan Portugis, khususnya yang berhubungan dengan pembentukan Consultative Body. Menurut rencana Portugis akan memanggil ketiga Parpol di Timor untuk membicarakan detail dari prose-dur pembentukan badan tersebut.
·
Pertemuan yang direncanakan di Macao itu sempat tertunda beberapa kali, karena adanya sikap maju mundur dari ketiga partai politik. Baru tanggal 26 Juni 1975 pertemuan Macao itu betul-betul menjadi kenyataan. Seperti tercantum dalam keputusan pertemuan London, maka Indonesia juga menempatkan delegasinya di Hongkong.
Delegasi Portugis dipimpin oleh Mayor B. Vitor Alves (Menteri Negara Portugis) ditambah dengan anggota: Dr. Almeida Santos, Jorge Campignos, Mayor Francisco Mota, Mayor Rodriques Coelho, Paulo Castilho, Alves Martins, dan Caldeira.26 >
47
Sehari sebelum pertemuan dimulai, pihak Portugis minta bertemu dengan delegasi Indonesia yang ditempatkan di Hongkong. Delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Konsul J enderal RI di Hongkong Nasrun Sjahrun, dengan sejumlah anggota: Irawan Soekarno, Halim, Pitut Soeharto, Soedjadi Djiwa!ldono, dan Akosah. Dalam pertemuan itu Mayor Vitor Alves mengajukan rancangan kebijaksanaan Portugis tentang proses dekolonisasi yang akan ditawarkan mereka kepada partai-partai politik yang akan hadir dalam pertemuan Macao. Dengan demikian, Indonesia sudah mengetahui lebih dahulu tentang apa yang akan dibuat Portugis dalam sidang.
Delegasi Indonesia setelah mempelajari rancangan tersebut, kemudian menga]ukan catatan-catatan dan keberatankeberatannya. Satu masalah yang diajukan Indonesia adalah tentang tidak perlunya pembentukan pemerintahan peralihan di Timor. Karena sifat pertemuan ini merupakan konsultasi, maka keputusan tidak dapat diambil. Portugis hanya mencatat dan mempertimbangkan catatan dan keberatan yang diajukan Indonesia.
Sejak semula pertemuan Macao ini memang sudah dibayangi kemungkinan menemui kegagalan. Hal itu terlihat dengan cara Fretilin mengajukan persyaratan. Mereka mengancam tidak mau hadir, jika pM Apodeti diundang dalam pertemuan terse but.
Bayangan kegagalan makin jelas dengan mundumya tanggal pertemuan ini beberapa kali. Ketika pertemuan Macao resmi dibuka tanggal 26 Juni, hanya delegasi UDT dan Apodeti yang muncul. Sedangkan Fretilin memboikot.
Karena Fretilin tidak hadir, delegasi Portugis sebagai penyelenggara dan sekaligus pemimpin sidang, kemudian merubah sifat pertemuan, yang semula untuk membicarakan masalah badan konsultasi (consultative body), kemudian dirubah menjadi "pertemuan penjajakan" antara Portugis dengan delegasi UDT dan Apodeti.
48
Dari piha'k UDT yang hadir adalah Cisar Mousinho (Wakil Ketua UDT) sebagai ketua delegasi dan didampingi oleh Ir.
Mario Carrascalao, Joao · Carrascalao, Nasimento, dan Jacinto Reis. Sedangkan dari pihak Apodeti hadir H. Martins sebagai ketua dengan anggota-anggota: G. Concalves, Jose Osorio Soares, Casmiro de Araujo, Jose de Araujo, Domingos Pinto, dan Albuquerque.
Pada pidato pembukaannya, Mayor Vitor Alves mengecam ketidakhadiran Fretilin yang dianggapnya sebagai boikot terhadap usaha dekolonisasi yang sedang dikerjakan Pemerintah PortugaL Para pimpinan delegasi juga memberikan tanggapan yang sama.
UDT dalam sambutannya minta kepada Portugal agar proses dekolonisasi dilakukan tahap demi tahap, dan melalui refe
rendum. UDT setuju dengan rancangan dekolonisasi yang diajukan delegasi PortugaL
Apodeti lebih banyak memberikan porsi pidatonya atas ketidakhadiran Fretilin. Apodeti minta kepada Pemerintah Portugal agar menyingkirkan Fretilin dari semua kegia!an politik di Timor.
Tentang perubahan sifat pertemuan menjadi bentuk konsultasi, dipertanyakan Apodeti. Karena sifatnya penjajakan, maka Apodeti berpendapat bahwa pertemuan semacam itu tidak perlu dihadiri oleh presidium Apodeti, cukup oleh sekretaris jenderal partai saja. Karena itu Raja Atsabe, Casmiro, dan Pinto, kemudian meninggalkan sidang sebagai protes, dan mereka pergi ke Hongkong.
Salah satu basil pertemuan Macao hanyalah menentukan ancar-ancar pelaksanaan referendum sekitar bulan· Oktober 1976. Dua tahun setelah pelaksanaan referendum Portugal akan meninggalkan Timor. Untuk melaksanakan referendum itu, direncanakan membentuk Government Body, atau semacam badan pengelola wilayah Timor Timur. Hasil Macao ini, setelah dilaporkan kepada Pemerintah Portugal ternyata mengalami sedi-
49
kit perubahan. Lisabon menyebutkan bahwa Timor tetap her
ada di bawah Portugal sampai tahun 1978. Sementara itu akan
dibentuk sebuah "Majelis Rakyat" yang anggotanya dipilih
melalui pemilu yang direncanakan akan dilaksanakan pada ta
hun 1976. Portugal akan mengangkat seorang komisaris tinggi
untuk melaksanakan pemerintahan sementara di Timor.
Bagaimanapun juga pertemuan Macao samasekali tidak
menjadikan Timor tenang. Harapan Portugal bahwa mereka
akan dapat menjinakkan ketiga kekuatan politik yang sedang
bergulat di Timor sarnasekali tidak menjadi kenyataan, malah
yang terjadi adalah sebaliknya. Ketegangan dan pertarungan
pisik antara pengikut ketiga partai makin keras. Apodeti adalah partai yang paling menderita akibat ketegangan ini. Partai ini menghadapi dua front sekaligus, pengikut Fretilin dan UDT. Tekanan itu makin dirasakan Apodeti, dengan tekanan yang
diberikan sejurnlah pegawai dan militer terhadap mereka, umpamanya dengan melarang pengikut Apodeti menaikkan bendera Apodeti dengan bentuk merah putih dan didalamnya tertulis Apodeti.
Kekerasan yang dilakukan terhadap Apodeti sudah sampai pada penangkapan dan penganiayaan. Bahkan pada perte
ngahan Agustus 1975 Raja Atsabe, tokoh yang sangat berpengaruh dalam Komite sentral Apodeti ditangkap Fretilin.
Sementara itu rupanya UDT diam-diam sudah menyusun rencana kongkrit. Sejak UDT membubarkan koalisinya dengan Fretilin, sebagian pengamat sudah memperkirakan bahwa ada yang masih terselubung yang tidak diungkapkan sehubungan dengan pembubaran koalisi tersebut. Dalam banyak hal kelihatan bahwa ofensif UDT makin keras setelah terselenggaranya pertemuan Macao. Pengikut UDT tidak saja menyerang Fretilin,
tetapi juga sejumlah pejabat Portugis di -Timor yang dianggap
mereka beraliran kiri. Selain itu mereka menuntut pula agar pejabat-pejabat tersebut segera dikembalikan ke Lisabon. Puncak dari aksi-aksi UDT adalah gerakan yang mereka lakukan
50
lewat tenga)t malam tanggal 1 1 Agustus 1975 yang disebut M.R.A.C. (Movimento Revolucionario Anti Comunista) atau
Gerakan Revo1usioner anti Komunis. Movimento UDT bisa di
laksanakan karena mereka berhasil memperoleh senjata dari kesatuan kepolisian dengan cara menangkap komandannya. Sang Komandan memerintahkan anak buahnya agar mengumpulkan senjata mereka. Setelah itu senjata itu diambil UDT.
Rupanya UDT sudah memperhitungkan sega1a sesuatunya
dengan sun�ouh-sungguh. Saat yang dipilih cukup tepat, karena ketika itu Dill boleh dikata sedang kosong dari pimpinan teras
Portugis. Kabamya ketika itu Gubemur Lemos Pires sedang berada di Los Palos. Mayor J onatas sedang berkunjung ke Ermera, sedangkan ketua Fretilin Xavier do Amaral sedang meninjau Aileu.
Dalam sekejap, UDT merebut dan menguasai tempat
tempat penting di Dili seperti: kantor pos, telepon-telegram, statisun radio, dan sejumlah pos militer dan polisi. UDT juga dapat menguasai lapangan terbang Dili, dan menutupnya untuk
kegiatan penerbangan internasional.
Setelah merebut Dili, UDT menahan sejumlah tokoh Fretilin. Tentara Portugis diminta untuk tetap tinggal di barakbarak mereka. Sebaliknya pihak tentara yang bersimpati pacta UDT segera ikut memperkuat operasi-operasi UDT, seperti
Let.Kol. Majiolo Gouneia.
UDT melakukan pembersihan-pembersihan dan penyiksa
an. Di beberapa tempat penyiksaan tidak hanya ditujukan kepada pengikut Fretilin, tetapi juga kepada orang-orang Apodeti.
Berita mengenai Gerakan 1 1 Agustus dari UDT segera menjalar ke berbagai pelosok, bukan hanya di dalam wilayah Timor, juga berbagai tempat di dunia. Lisabon sendiri segera membantah bahwa telah tetjadi kudeta di Timor. Portugal mengatakan yang tetjadi hanyalah serangan terhadap sejumlah pos polisi. Disebutkan pula bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian perundingan dengan UDT.
51
Tanggal 13 Agustus, perwakilan 'UDT di Lisa bon secara resmi mengumumkan2 7 > bahwa apa yang terjadi di Timor Timur, sebenarnya bukan suatu perebutan kekuasaan, melainkan hanyalah suatu tindakan protes yang disebut move politic yang ditujukan kepada pemerintah Portugal. Move po1itik tersebut dimaksudkan agar pemerintah Portugal memperhatikan kejadian-kejadian di Timor Timur, di mana UDT selalu ditekan oleh golongan minoritas Fretilin, tetapi pihak pemerintah tidak berusaha untuk mencegahnya. Move politik tersebut dimaksudkan juga agar pemerintah Portugal berpegang teguh pada agreement yang telah disepakati di Macao.
Agak berbeda dengan pemyataan tersebut pengurus UDT di Dill juga mengeluarkan pemyataan. Pada awal pemyataan disebutkan bahwa Gerakan revolusi yang dipelopori UDT pada jam 12.00 malam tanggal 11 Agustus 1975 di Timor Timur adalah suatu cetusan hati nurani rakyat Timor Timur yang sekian lama merindukan kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat. UDT menyerukan kepada semua peserta/rakyat Timor Timur se1uruhnya, seperti di Lautem, Baucau, V�queque, Lequica, Manatuto, Ermera, Same, Covalima dan Maliana, agar maklum bahwa UDT lah yang ingin memegang tampuk pimpinan pemerintahan. UDT menyerukan persatuan. Sebab tanpa persatuan, kaum reaksioner akan merampas kekuasaan. Menurut UDT mereka mengadakan gerakan revolusi bukan terdorong oleh ambisi golongan atau partai, melainkan oleh dorongan kemauan rakyat Timor Timur. Dijelaskan bahwa UDT mempeijuangkan terhapusnya kolonialisme dan fasisme, karena itu UDT memprotes tindakan-tindakan yang melawan Tuhan, menentang kemauan rakyat dan menghendaki integrasi Timor dengan negara lain, maka UDT melancarkan serangan sehebathebatnya. Akhirnya UDT mengharapkan agar semua paham dan golongan bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kepentingan umum tanpa mengharapkan keuntungan . sendiri. Barangsiapa menentang UDT, berarti menentang kemauan rakyat, dan kemauan rakyat itulah kemerdekaan.2 8 >
52
Jika diperhatikan pemyataan UDT tersebut, rupanya bu
kan hanya ingin menjelaskan alasan gerakan mereka, juga mem
berikan peringatan kepada pendukung Fretilin dan Apodeti
agar tidak mencoba melawan. Dari pemyataan itu terlihat
bahwa tujuan pokok mereka adalah menyingkirkan kekuasaan
Portugis. Sekilas kelihatan bahwa antara pemyataan UDT yang
dikeluarkan di Lisabon dan di Dill senada, namun kalau diper
hatikan betul-betul kelihatan bahwa keduanya berbeda. Ter
nyata kemudian pemyataan UDT di Lisabon dirancang oleh
Lopes da Cruz. Sedangkan pemyataan di Dili dibuat oleh tokoh
UDT yang lain. Kegagalan Movimento 1 1 Agustus kemudian
menyebabkan Lopes da Cruz terpaksa harus melepaskan jabatan
ketua UDT.
Sepanjang mengikuti pemyataan mereka gerakan UDT di
tujukan pada penguasa Portugis. Hal itu tergambat dari tuntutan
mereka yang menyebutkan agar pemerintah Portugis segera
mengambil tindakan-tindakan tegas untuk mengeluarkan semua
orang komunis dan lain-lainnya yang mempunyai sikap sema
cam itu dari Timor Timur. UDT menuntut agar semua unsur
unsur komunis yang terdapat di dalam tubuh Fretilin segera
dibersihkan. Anehnya UDT mempertahankan Lemos Pires se
bagai Gubemur Timor Portugis. Mereka minta agar diadakan
sidang dalam rangka pembentukan suatu front persatuan antara
UDT dengan unsur-unsur Fretilin yang beraliran lama dan ber
kernauan baik. Bahwa tujuan front persatuan tersebut di atas
adalah untuk membahas rencana keJja da1am rangka mengisi
kemerdekaan Timor yang terdiri dari unsur pemerintah, militer,
dan UDT. Pada bagian akhir pemyataannya UDT minta agar Indonesia jangan campur tangan dalam hal kemerdekaan bagi
wilayah Timor Portugis. Begitu pula Apodeti, tidak perlu cam
pur tangan. 2 9)
Dari pemyataan tersebut terlihat bagaimana sikap ragu
ragu UDT terhadap pemerintah. Di satu pihak UDT ingin meme
gang kendall wilayah Timor Portugis, namun di pihak lain ingin
53
melakukan hal itu lewat tangan Portugis. Bagaimanapun juga
tuntutan semacam itu bahkan hanya akan mengaburkan posisi
UDT yang sebenarnya. Sikap semacam itu tentu berpengaruh
terhadap gerakan mereka secara keseluruhan.
Pada minggu pertama gerakan mereka, UDT masih mem
perlihatkan kehebatannya. Tetapi setelah itu, Fretilin, sedikit
demi sedikit mulai mengkonsolidasikan kekuatannya, dan me
rubah sifat defensif menjadi ofensif. Di berbagai tempat pertem
puranpun teijadi. Fretilin yang banyak memperoleh suplay
senjata dari kalangan militer mulai mendesak UDT. Situasi se
makin memburuk. Rakyat teijepit antara dua kekuatan ber
senjata. Sebagian dari masyarakat mencoba menghindar. Arus
pengungsi mulai mengalir ke wilayah Indonesia. Makin lama
jumlahnya makin banyak.
PBB segera bereaksi, menyeru Indonesia dan Australia agar dapat membantu para pengungsi ini. Bagi Indonesia, tanpa seruan PBB pun harus menanggulangi pengungsi ini, karena mereka telah memasuki wilayah Indonesia.
Menghadapi situasi yang kacau tersebut pemeriiltah Por
tugis di Timor samsekali tidak dapat lagi menguasai keadaan.
Bahkan pagi-pagi tanggal 25 Agustus, Gubernur Lemos Pires
meninggalkan daratan pulau Timor dan menyeberang ke Pulau
Atauro. Dari tempat kedudukannya yang baru ini dia kemudian
meminta PBB agar mengirimkan pasukan internasionalnya.
Pemerintah Portugis sendiri secara resmi minta Indonesia untuk
mengungsikan warga Portugis dan orang asing dari kota Dill.
Menanggapi permintaan Portugis itu, tanggal 27 Agustus
KRI Monginsidi yang berada di perairan Indonesia Timur di
perintahkan untuk mendekati Dili. Komandan KRI Monginsidi,
Kolonel Subiyakto mencoba meyakinkan pihak yang berseng
keta agar melakukan gencatan senjata sementara guna memberi
kesempatan kepada anak buahnya untuk mengungsikan pen
duduk asing dari Dill.
54
Sementara Subiyakto berusaha, tiba-tiba Lemos Pires mengeluarkan perintah yang mencengangkan. Ia memerintahkan agar KRI Monginsidi segera meninggalkan Dili. Tidak ada jalan lain, Subiyakto harus mundur walaupun belum semua orang asing dapat diselamatkan. Tindakan Lemos Pires ini bukan hanya disayangkan Indonesia, tetapi juga diprotes keras oleh Australia.
Bukan hanya orang asing yang ketinggalan, sta-f konsulat Indonesia sendiri juga belum sempat naik ke KRI Monginsidi. Sehingga mereka tanggal 30 Agustus harus menuju" Kupang lewat jalan darat.
Memasuki bulan September 1975, Fretilin sudah mulai mengambil alih peranan. Di berbagai front, pasukan UDT dilumpuhkan. Tindakan balas dendam yang dilakukan Fretilin seringkali berbentuk sadis dan kejam. Tindakan ini dilakukan Fretilin, bukan hanya kepada orang-orang DDT tetapi juga kepada pendukung-pendukung Apodeti. Tindakan Fretilin terhadap Apodeti agak mencengangkan sebagian orang UDT yang belum mengetahui taktik Apodeti di ·nm ketika Movimento UDT 11 Agustus dilaksanakan.
Pada waktu itu mungkin sebagian tokoh Apodeti mendapat petunjuk khusus dari konsultan-konsultan mereka agar tidak mem1hak pada UDT atau Fretilin. Ketika Movimento UDT dilaksanakan tanggal 11 Agustus 1975, Apodeti tetap netral. Bahkan tanggal 17 Agustus 1975, bersamaan dengan peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, pihak Apodeti masih menyelenggarakan pawai di jalan-jalan raya kota Dili. DDT tidak mengganggu mereka, begitu juga Fretilin.
Ketika UDT terdesak dan terpaksa keluar dari Dili dan kota ini praktis dikuasai Fretilin, sebagian tokoh Apodeti karena alasan taktis dan praktis seolah-olah mendekat pada Fretilin. Hal ini mungkin dimaksudkan agar bisa meilgetahui kekuatan dan rencana Fretilin berikutnya. Di pihak lain tokohtokoh Apodeti juga terus menjalin kontak dengan utusan
55
Jakarta dan pihak UDT. Rupanya permainan Apodeti ini di
cium oleh Fretilin. Pada saat itulah tokoh-tokoh Apodeti dita
han atau dianiaya Fretilin, karena dianggap telah membohongi
mereka. Beberapa dari mereka yang berhasil meloloskan diri
dari cengkraman Fretilin bertemu dengan tokoh DDT dan
orang-orang Apodeti lainnya dekat perbatasan Indonesia.
Mereka inilah yang kemudian yang menjadi kekuatan baru da
lam memberikan pukulan balik terhadap Fretilin. 3 0 >
Sampai rninggu kedua bulan September 1975 hampir
sebagian besar wilayah Timor Timur sudah dikuasai Fretilin.
Bulan September itu betul-betul menjadi milik Fretilin. Liquica,
Batugede, Maliana, Suai, yang semula menjadi basis UDT, satu
demi satu akhimya jatuh ke tangan Fretilin. Dalam situasi se
perti ini tidak ada pilihan lain dari sejumlah orang-orang UDT
selain ikut arus pengungsi ke perbatasan lndon�sia. Walaupun
Lopes da Cruz terns bertahan di sekitar perbatasan Batugede
Raiikun (NTT), tetapi kekuatannya sudah dicerai-beraikan
Fretilin. Mereka belum mau masuk daerah NTT walaupun sudah
didesak orang-orang DDT, dan Apodeti. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari "claim" Fretilin bahwa mereka sudah
menguasai selurnh wilayah "Timor Portugis". Selama rombongan Lopes da Cruz masih bertahan di perbatasan Batugade
Raiikun tidak mungkin Fretilin menyatakan sudah menguasai
"Timor Portugis". Walaupun ketika bertahan di tempat Atam
bua membantu mereka dengan makanan dan sebagainya.
Namun Fretilin terns mendesak para pengungsi ini; dalam pengejaran ini mereka sengaja memasuki wilayah Indonesia.
Korban penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak
dapat dielakkan.
Tindakan Fretilin ini segera dijawab TNI dengan memper
kuat pasukannya di perbatasan. Bilamana Ftetilin memasuki
wilayah Indonesia, maka pertempuran lokal dengan TNI mulai
teijadi. Setiap ada pelanggaran perbatasan oleh Fretilin, pihak
Indonesia segera melayaninya.
56
Dalam keadaan terdesak oleh serangan Fretilin ; para pemimpin · UDT mulai refutrospeksi. Petbedaan pendapat inulai kelihatan. Bahkan persaingan ·an tara- pemimpin- pribumi dan mereka yang berasal dari keturunan Portugal yang semula dapat dijinakkan dengan perumusan yang tepat dalam strategi perjuangan mulai pula mencuat keluar. Pemimpin UDT peranakan Portugis menghendaki kemerdekaan di bawah payung Portugal. Sedangkan tokoh UDT pribumi lebih cenderung bergabung dengan Indonesia.
Awal September 1975, sejumlah tokoh UDT bertemu di salah satu tempat di sekitar Maliana. Di antara mereka yang hadir adalah Joao Tavares, Aluromas Karim Hamingli (tokoh Ehatoria), Matias Made Ira (tokoh pemuda dari Ermera) Manuel Desousa Babo (pengurus UDT Ermera), Domingus Olivera (Sekjen UDT), Antonio Casmiro (tokoh Ermera), Miquel Caravalho (Sekretaris UDT Balibo), Antonio Goncalves dan Victor (Balibo).
Mereka membicarakan berbagai kemungkinan, salah satu di antaranya adalah kemungkinan untuk bergabung dengan Indonesia. 3 1 > Pemikiran ini kemudian secara lisan disampaikan kepada tokoh-tokoh UDT yang berada di wilayah BatugadeRaiikun. Lopes da Cruz salah seorang dati tokoh UDT itu menyambut baik pemikiran itu. Karena memang pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya mempertimbangkan integrasi dengan Indonesia. Sebab secara militer UDT praktis sudah dilumpuhkan oleh Fretilin. Analisis keadaan ini kiranya yang mendorong tokoh-tokoh UDT lebih menjalin kontak dengan Indonesia melalui perbatasan. Konsultasi itu begitu intensifnya, sehingga menurut Lopes da Cruz hampir tiap hari dia menyeberangi perbatasan Indonesia lewat Montaain walaupun kemudian kembali lagi ke basis mereka di sekitar Batugade untuk memberi kesan bahwa UDT masih berada di wilayah Timor Po�tugis._
57
f' Dalam:ipertemuan tertutup ·(Jengan pejabat lnd·onesla seteinpat,: ·:Lopes_ da:-.. 'erozq beberapa· tkiili menjelasK�lh ·bahwa to:kolr�tokoh liD111dati ,betbagai dae.rah seperti..dari Maliana dan Suar rn'engusuJ�anLt.kepadanyauagar segera hergabung dengan Indp�sia.""la merencanakan segera ber.konsultasi dengan tokoh hlDT ·di berbagai1daerah' lainnya 'Seperti: Viqueque, Same, Los Palps,��I<Lllic&: �dan: lain�lain. Unfuk1naksud.itu iaTI.Iinta bantuari padet;rlndopes1aJ;agaibb.isa meminjamkan 'sebuah· _pe·sawa't�·u.dara kecil yang memungkinkannya untuk berkeliling ke� berbagai temp at. ' ; : ''Pad3:-1tarlggal r2· Sept-<!m15'et.1"975: i.:opesf da Cn?z berada Iagi di' Montaaili. Lf�'rhenJelaskaii c,lfahwa··tt-r sampiftg•MaJian·a, ·pim-p'inanl UDr,a'iti IEfinera· '1Ba1ibb Batugade !�Hlitalia";Afifu,:.sa-, ' ' . ' ' more'/Igale·, 1Liqiiiea;�!a·an- LaKio!r-telah � d'&tang �ke M'oritaam ·ctari -Ataffifiua' ·unnik:rmeilyataRah £iesakan ·merek�·agai-. tiDT -segera beTg'abt.hi.g ;det\gaWiJntloife�ia. : · -: •r:::,;·� '."· ,·,. · . ·r,.· �· : . · · .; ·
· J ·· -h\1-i!l�gap�� � ili! ·"keiitudian'_;��jacti.�jelas :setelkh: me:reka berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Apodeti, Kota darY·T�a-��-��fl; )'�n�)).!JW)?gj���·��lg� ��r"(l��s�� .. I�?omrsi3l· : pal�m _sqtu, P�tteiJJ.\l,��,xeem��t ,p'a!t!l;I _1,�1_b�rsep�at_ untu� mengaJu-:��-t���ii�kg� ���.ff.we�!� .. t�-a�Nesi �l. .����\ terseb�\a_ike-�4��:anctangga;t_ ,7 �yPt�m.l,)er ij}� yap� d;ItliJWC� k�pada .�r�sjdeil . < e;ubli:i(_ biao 1' esia 0 IrieTalhi �Pemefiniafi-· 'tlaWtali Nu�-tenggar� ·�t1�if/ <-PiiisP ik" bet$u%1hli ·s�irt� · 3 ( m1isaillir yalig '�cara ���� -W����f�k�it'permc{�qn"i� iilteg;�s( t�'6�- T!qmr ��l,��a���e�J�Jf41�� 'R,�fJI,.blik , I�ciro.nesii( '.rre�rd·e!l
. _soe-
}lart. G:.ternyata t:Jl�ffiQefikan t�ngg�,ah posifif, dan rilengfriinkan 1 � 1 , _ · ·• i ;J,r� ,...,. · • • • �� !:-<:,- ':""• �� ' : j�\Va�a�ya,�,�e,Ia1uf.guo�rp�r NJJ, El �arC ret!si,dJl,rd,awaban �r����n � �� JV,�fPRak�p,-d��r.; da� }e�aJig�s �ah ; baru per-juangan keempat pl!ftai .tersebu�. . . ·,_ t . � 1 • : .... .._ :1�1• ........ ·;.: .... }1. :1J ·�1 . • :. ;� r.- ! • •
. • ; ! , :Se helum t tokoh:-toko)l cTiHJo:r -Tin!lrlJ!�ar,�memperjuangk(ln keinginan Jmtuk. ber:jntegrasid d�ng�n; RI · ,i;>�ljugis melakukan :serangkaian ·k_egiatafi, JJiplQ"m�tik,.d�fe-nteri· Jl�g�a .Dr. Antonio de Almeida Santos, segera meninggalkan Lisabo.q_wttqk_m�lihat
dan_ dek� &.it\l.asi di Timur. Sebelum datang di Atam:o. ia·terlebih dahulu singgah di Jakarta dan' meJ)gadakarr� pe�t�muan del}ga� s�j�ml�h, P<?ja�at Indonesia. " ' . .. !- . r I' · { ! , -!d• �' :o..r4�·�. . ..... � u ..... . :. . ·-· - .... -· -• ._,_ .• ,,_.,., .. ) .. ...- \ .�.,t .. . ..:.
·. · ·' Daiarit"_pertindmgan tahaii; perta�a�'t�ngg�i 2�Jli\gU�tu'S pi� hak Indonesia' ;nienyampaikan' · sikap PetneriHf<th · RI3 2�, 1Yaitwa
., .- ,•- r. � - � , . • .' ... t · / i ,_ tl , r·f r Peirierifltah Portugal adalah satu�sattinya_pemerlrifalf yahg' syah df J!:tirli6r · tflrrar: 'Bilamina· Hiperl4kan · kehad1T'a:h r:praslikirn� R:f, h��ya 'his� apiibila aa; setel� dim�ti oleh p'oftuga( s�ti-a ·_h'a:
J '- • 1 • r l 1 � • ,.. • ; ("' - • .; �
nya·:sebagai task force. Pasukan Indonesia 'ifu benii:la _'th 'ba�ah komando Indonesia, dan komando ini di bawah Jl:Hn11duritofiiY. Biaya operasi · sebagai akibat dari kegiatan' itu'• tidak ;dapat dibebankan kepada1Femermtah RI .. Dalam- hal ini PememftahTRI mirifa agar tidak boleh ada kesan adanya:pennainan1antar-a1Rl dan Portugal. · - .;�_ .. ' .. i ·., . r,ri ALb'i
• • 0 l f I<' .r f (f
..;�n1Vf3�S�n·it>'s"' paa�t 'Kesempatan' itu bel�rri }��inberlki¥I ja;-W!it1afi.1 Ia 'lli!Ma-·agar"oib'eri -lC�seiripatan' untiik oerko�sultasi Ie'&Titndclliutri -cr�Hga:fi�qu_oeriiur .. Porriigis ��n& ,.�ti�flli_, o���, d11;� ·di pWfuit At�tifo dan *akil-wakil raky'at Timor Tillli1r. Ia "I(1emudian� -te1-barl� 'kt! 'A'u;s1talhi 1'uilttik mert'emui Pe;dana M��t�ri ;.Kusti�iia Wftf<Hn: 'Dari�-Alrstt�lhi ia kemudiart men��"i>J iiu ' Ata��J . .r>-iri plH�-b ·mf'selain 'b'eH)itartt'aengan Lembs i>ir�s; i)i-. "sart�o� :j��a mehcoba ·metnbangnn·- kontak-kontalc dehgan ;;;unp����p�c}J,f.# pbntik Timor. Selania· tiga mingguia mondar-rhandir'Austr�lia : Y-nnor•Timur: ·Selarna masa itu nampaknya' �a b��h�si{ ��righ4; bungi tokoh Fretilin, dan dapat membebaskiin sekitar 30 orang Portugis yang ditawan Fretilin. �-� r,._,., •. '
' .. . Rupanya tujuan pokok dari missi S�ntos lebih·banyak-cti,-
tyjH�an kepapa pembebasan orang-orang Portugis· daripada me:ncoba menengahi pihak-pihak yang bertikai di-;T.imo_r, Ia na.znp�_ny��- mengalami kesulitan untuk mempengawhi or�ng;e+ang UDT dan Apodeti yang menghendaki ag;rr pert�Il}.Uiln q\�d�:¥1 di Bali. Surat dari Santos dibaJas ba,hwa· IJl�rf:kil,'-tne�pJ,�Is. l_(y
A�auro. Kar.ena itu Santos me.fl1Utl:lsk�· !;Jn�uk ��tnb� ·�e,J�-
karta melalui Australia, dan melanjutkan pembicaraan · dengan pemimpin Pemerintah RI.
Da1am pertemuan tahap kedua yang diadakan pada tanggal 1 1 September 1975 itu, Dr. Santos menjelaskan tentang usahausaha yang dilakukannya di Timor dan konsultasi dengan Pemerintah Australia. Ia mengakui kegagalannya untuk bertemu dengan pimpinan UDT, dan membantah bahwa Portugal akan menyerahkan kekuasaan Portugal di Timor kepada Fretilin, walaupun pihak terakhir ini telah menguasai sebagian besar wilayah Timor.
Perundingan beijalan alot, karena masing-masing pihak berangkat dari pemikiran yang berbeda. Selama pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu, yakni 11-12 September 197 5, tidak banyak kemajuan yang diperoleh.
Pihak Indonesia rasanya sangat kecewa atas penmdingan itu, walaupun Indonesia menyambut baik pemyataan Dr Santos yang mengatakan bahwa pihak Portugis tidak akan menye-
___ r_ahkan kekuasaan di wilayah "Timor Portugis" pada Fretilin dan tetap berpegang pada kebiJaksanaan dekoloriisasi yang teratur yang memungkinkan penduduk menentukan hari depan politiknya sesuai dengan seruan Komisi 24 PBB. 3 3 > Bagi Indonesia pemyataan Portugis itu pentmg, bukan hanya cara penyerahan kepada Fretilin itu tidak benar,juga pasti akan mengundang konflik yang berkepanjangan di "Timor PortUgis" itu dan tentunya merupakan sumber gangguan keamanan pula buat Indonesia.
Dalain perundingan itu rupanya pihak Indonesia menawarkan kepada Dr. Santos untuk mempeiteinukannya -dengan tokoh-tokoh UDT yang sebe1umnya meno1ak bertemu Santos di Atauro dan minta pertemuan di Bali. Tawaran Indonesia dimaksudkan agar Santos dapat bertemu pimpinan UDT dan Apodeti, juga sekaligus agar ia dapat menyaksikan bagaimana keadaan pengungsi di perbatasan Indonesia. Tetapi Santos meno1ak pergi ke Atambua dan mengajukan syarat bersedia
60
bertemu UDT kalau mereka terlebih dahulu menyerahkan
23 serdadu Portugis yang ditawan UDT.34> Sikap Dr. Santos
ini bagi Indonesia dipandang lebih mementingkan menyelamat
kan serdadu Portugis yang ditawan daripada mengetahui aspirasi
semua pihak di Timor Timur. Malah ada kesan seolah-olah Santos mengulur-ulur waktu.
Demikianlah pemyataan pers RI sehubungan dengan kega
galan perundingan dengan Dr. Almeida Santos dari Portugal.
Dari keterangan pers tersebut terlihat bahwa Dr. Santos belum
melakukan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menda
maikan para pihak yang bersengketa. Hal ini lebih membuktikan
bahwa Portugal tidak berdaya lagi untuk mengatasi keadaan di
Timor. Ia hanya ingin menyelamatkan para serdadu Portugis
dan nama baik pemerintahnya tanpa mengindahkan persoalan
persoalan yang dihadapi pihak lain seperti Indonesia yang sama
sekali tidak ada hubungan, hanya menerima akibat saja.
Dr. Santos sendiri setelah sampai di Lisabon segera me
manggil Dubes Indonesia di Portugal, guna menjelaskan kebijak
sanaan pemerintahnya mengenai Timor. Dikatakannya bahwa
pemerintahnya merencanakan akan mengadakan semacam Macao II, yang diperkirakan akan diadakan lagi di Macao atau di salah satu kota dalam negara ASEAN.
BAB V. Proklamasi Balibo dan Realisasinya.
Sementara pertemuan Indonesia-Portugal tengah berlangsu.ng di Jakarta, situasi di Timor Timur tetap bergejolak. Fretilin yang merasa sudah di atas angin mengirimkan telegram ke berbagai pihak bahwa mereka sudah menguasai Timor sembari mengatakan bahwa kehidupan di Timor sudah mulai nor
mal.
Saling mengaku menguasai Timor ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Fretilin, tetapi juga oleh Apodeti, dan UDT.
Kedua partai ini sama-sama pula mengirim telegram kepada
komisi dekolonisasi PBB.
61
Pada tanggai II September 1975 pimpinan UDT: Lopes
da Cruz, Ir. Mario Carrascalao, Joao Carrascalao, dan Naci
mento, memberikan keterangan pers di Batugade. Daiam kon
perensi pers ini dijeiaskan bahwa partai Apodeti, UDT, Kota
dan Trabalista, sudah membuat sebuah petisi dan deklarasi
penggabungan Timor Timur dengan Indonesia.
Sikap politik keempat partai Timor ini (UDT, Apodeti,
Kota, dan Trabalista) seiring dengan persiapan-persiapan yang
terns mereka Iakukan untuk mengadakan serangan batik terha
dap Fretilin. Rekruiting tenaga sebagian besar diambilkan dari
para pengungsi yang saat itu teiah membanjiri wiiayah Indone
sia. Jumlahnya saat itu sudah mencapai 40.000 orang. Para
pengungsi ini teiah muiai memasuki wilayah Indonesia sejak
UDT tersudut oleh Fretilin. Bagi Indonesia, pengungsi ini telah
menjadi persoalan yang sangat pelik. Hal itu disebabkan karena
Indonesia harns mengeluarkan sekitar enam juta rupiah sehari
untuk menampung para pengungsi ini. Jumlah tersebut untuk
ukuran tahun 1975 mernpakan jumlah yang tidak sedikit.
Bagi Indonesia, persoalan yang dihadapinya bukan hanya
bagaimana harns mengurns para pengungsi, tetapi juga gangguan
keamanan, baik karena arus pengungsi ini, maupun oleh kese
ngajaan pasukan Fretilin yang mencoba mengejar para pengung
si sampai jauh meliwati perbatasan Indonesia.
Sebagian dari pengungsi ini, khususnya para pemuda yang berbadan sehat direkrut oieh UDT, Apodeti, Kota, dan Traba
lista, ke dalam pasukan gabungan seteiah mereka menjalankan
Iatihan kemiliteran secara kilat. Kekuatan pasukan gabungan
ini makin kuat setelah adanya sejumlah sukareiawan dari pro
pinsi lain yang kemudian secara bersama-sama memberikan
serangan batik terhadap Fretilin. Pasukan gabungan ini sejak
awal September 1975 terns bertambah dengan sukarelawan
baru dan ternyata gerakan mereka melawan Fretilin mulai me
nampakkan hasil yang lumayan.
62
Dari perbatasan Indonesia, pasukan gabungan ini menye
lusup kembali memasuki wilayah Timor. Selama bulan Septem
ber 1975 pelan-pelan sifat serangan gerilya mulai berubah men
jadi frontal. Bahkan tangga13 Oktober 1975, pasukan gabungan
ini berhasil merebut Batugade. Penguasaan kota kecil di ujung
wilayah Timor ini bagaimanapun juga banyak membantu meng
angkat moral pasukan gabungan. Hal ini merupakan modal bagi
mereka untuk mempersiapkan serangan-serangan berikutnya. I
Sementara itu Fretilin yang "merasa" sudah menguasai
sebagian besar wilayah Timor ingin berbuat lebih jauh dalam
usaha untuk memperkuat kedudukan mereka. Tanggal 7 Okto
ber Komite Sentral Fretilin mengadakan rapat partai guna
membicarakan kemungkinan mempersiapkan skema struktur
organisasi ketatanegaraan. Bahkan tanggal 13 Oktober 1975
Xavier do Amaral, pimpinan Fretilin meresmikan apa yang di
sebutnya sebagai administratur pemerintahan sementara Timor.
Tentu saja tidak satupun pihak yang tertarik dengan kelicikan
Fretilin ini, termasuk Pemerintah Portugis sendiri; de facto
saja tidak mereka peroleh dari masyarakat Timor, apalagi de
jure yang memerlukan penelitian dan pertimbangan politik
yang mendalam.
Di pihak lain Pemerintah Portugis mencoba membuat tero
bosan baru. Pada tanggal 13 Oktober, Menteri Victor Crespo
memanggil Dubes RI di Lisabon, dan menyatakan bahwa Por
tugis ingin mengadakan pertemuan lagi dengan Indonesia. Ba
gaimanapun juga ajakan Portugis ini semakin memperjelas
bahwa Portugis ingin melibatkan Indonesia lebih jauh dalam masalah Timor Portugis. Ada kesan bahwa Portugis ingin keluar
dari Timor dengan bantuan Indonesia. Kenyataannya Portugis
tidak lagi berdaya untuk mengatasi persoalan Timor. Mereka
tidak lagi menguasai pulau itu. Agar tidak kehilangan muka
maka ditrapkan strategi melibatkan Indonesia lebih jauh. De
ngan cara itu akan dapat dibangun kesan Internasional bahwa
Indonesia membantu sepenuhnya. Di pihak lain Indonesia di-
63
hadapkan pada dua pilihan: membiarkan Timor Timur mehjadi
ajang perang saudara berarti memberikan kesempatan pada
pihak-pihak lain untuk mempergunakan Timor Timur sebagai
basis yang satu saat mungkin akan membahayakan keamanan
Indonesia; atau menerima desakan masyarakat Timor Timur
untuk bergabung dengan Indonesia dengan resiko bahwa Indo
nesia akan dipersoalkan di forum internasional oleh Portugis.
Apapun pilihan Indonesia, keduanya menguntungkan Portugis.
Karena itulah mereka berhasrat sekali untuk kembali bertemu
dengan Indonesia.
Hasrat untuk bertemu kembali dengan Indonesia terns
dimatangkan khususnya melalui kesempatan-kesempatan di
PBB, di mana Menlu Portugal Artunes menyatakan ajakannya
untuk bertemu dengan Menlu Adain Malik.
Pihak Indonesia menerima baik ajakan itu, karena sudah
terdesak pada pilihan harus menerima keinginan para pihak di
Timor untuk bergabung dengan Indonesia. Policy Pemerintah
Indonesia adalah dapat atau baru bisa mempertimbangkan ke
inginan itu bilamana sesuai dengan prosedur hukum interna
sional. Kunci dari kebijaksanaan ini adalah pengakuan Portugal
sendiri. Dengan demikian ada titik temu antara keduanya na
mun dari interes yang berbeda.
Pertemuan yang dimaksud akhirnya terselenggara juga. Tempatnya di Roma tanggal 2-3 Nopember 1975.3 5)
Pada permulaan pertemuan, perundingan beijalan alot.
Pengalaman Indonesia berunding dengan Dr. Santos di Jakarta
pada minggu kedua bulan September 1975 membuat perun
dingan ini kurang lancar. Tetapi akhirnya kesulitan dapat
diatasi. Pada akhir pertemuan berhasil ditandatangani "Memo
randum of understanding". Beberapa masalah yang menonjol
dari hasil pertemuan Roma ini adalah sebagai berikut:
a. Kedua belah pihak menyadari bahwa tanggungjawab me
ngenai dekolonisasi Timor Portugis terletak di tangan Por
tugis. Pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa In-
64
donesia mengakui kedaulatan Portugis di Timor sampai masyarakat Timor berhasil melaksanakan hak penentuan nasib sendiri (self determination). Untuk maksud itu kedua belah pihak berusaha menghindari adanya campur tangan luar terhadap proses dekolonisasi tersebut.
·
b. Dalam pelaksanaan dekolonisasi itu kedua belah pihak bersepakat untuk mengusahakan ketertiban dan keamanan yang memungkinkan masyarakat Timor untuk menentukan masa depan mereka.
c. Kedua belah pihak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa di Timor untuk segera maju ke meja perundingan dengan pihak Portugis, guna mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyat Timor.
d. Pemerintah Portugal menyadari bahwa Indonesia adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam masalah Timor. Untuk maksud itu pemerintah Portugal akan berusaha secara terns menerus untuk berkonsultasi dengan pemerartah Indonesia dalam setiap usaha dan tahapan proses dekolonisasi.
e. Pemerintah Portugal menyadari kesulitan yang dihadapi pihak Indonesia sehubungan dengan banyaknya pengungsi yang membanjiri Indonesia. Karena itu masalah ini termasuk masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin, bersamaan dengan masalah-masalah lain yang mendesak seperti: perlunya penciptaan dan pemeliharaan cease-fire df Timor, pemecahan masalah tahanan orang Portugis yang berada di tangan UDT, dan masalah lainnya.
f. Pemerintah Portugal tidak berniat untuk menginternasionalkan masalah Timor.
Sepeni juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya (Lisabon, London, dan Macao), hasil pertemuan Roma ini sangat sedikit pengaruhnya terhadap Timor. Fretilin samasekali tidak mau mengakuinya. Mereka masih terpesona dengan kemenangan
65
semu yang mereka peroleh dari UDT, dan merasa bisa berbuat apa saja.
Tanggal 28 Nopember 1975, Komite Sentral Fretilin mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai "Republik Demokrasi Timor", dengan Xavier do Ainaral sebagai Presidennya. 3 6) Beberapa hari kemudian Fretilin mengumumkan "susunan" dan nama-nama "pejabat mereka": 3 7)
66
Xavier do Amaral Nikolau Lobato Jose Ramos Horta Mari Alkatiri Abilio Conceicao Araujo Abrantas Jose Goncalves
Aires de Almeida Parera J uvenal Sanacio Alarico Jorge Guteres Fernaides Fernando de Almei-: da do Carmo Antonio Duarte Carvarino Vicente Reis
Guido Valdares
Hermininggildo Alves Elio Sanches Pina Nikolau de Jorge
Domingos dos Santos Araujo
Presiden Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri Menteri Perekonomian & Sosial
Menteri Koordinator Perekonomian dan Statistik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Keuangan Menteri Urusan Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri Wakil Menteri Urusan Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri Menteri Pengadilan Sosial
Menteri Tenaga Kerja merangkap Menteri Negara Wakil Menteri Tenaga Kerja me� rangkap Menteri Negara Menteri Pertahanan Nasional
Wakil Menteri Pertahanan Nasional Menteri Perhubungan dan Transport Wakil Menlu merangkap urusanurusan informan.
Pemyataan sepihak Fretilin ini tentu saja segera mendapat
kan reaksi dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia umpama
nya menanggapi pemyataan itu melalui Menteri Penerangan
Mashuri yang menjelaskan bahwa Indonesia menyesalkan tin
dakan sepihak Fretilin itu. Tindakan Fretilin ini bertentangan
dengan usaha yang dilakukan Indonesia ke arah tercapainya
penentuan nasib sendiri rakyat Timor Portugis. Penyesalan
Indonesia juga ditujukan pada Portugal yang membenarkan
tindakan Fretilin itu. Pemerintah Indonesia tetap pada pen
diriannya bahwa masa depan Timor Portugis mesti ditetapkan
oleh seluruh rakyat Timor Portugis sendiri. Karena itu pihak
Portugal harus terus berusaha untuk menghubungi semua pihak
yang bersengketa untuk maju ke meja perundingan. 3 8 >
Kekuatiran Pemerintah Indonesia sebagai akibat muncul
nya pemyataan Fretilin s�gera menjadi kenyataan. Jika Fretilin
bisa menyatakan bahwa Timor Timur berada di bawah Fretilin,
maka pihak lain juga bisa berbuat yang sama dan sekaligus
menyangkal pernyataan proklamasi yang disiarkan Fretilin.
Gabungan gerakan Apodeti UDT, Kota, dan Trabalist.a, telah
membuktikan hal itu. Dua hari sesudah Fretilin mengumumkan
pernyataannya, mereka juga mengumumkan proklamasi tan
dingan. Pemyataan · ini dikeluarkan di Balibo tangga] 30 No
pember 1975, yang kemudian. 1ebih _terkenal sebagai Prokla-. . . . ., masi Balibo. Lengkapnya bunyi Proklamasi Balibo itu adalah
sebagai berikut.3 9>
TeJjemahan bebas Proklamasi itu adalah sebagai berikut:
PROKLAMASI
Kami, rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETI
Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Uniao
Democratica de Timor, KOTA - .Klibur Oan Timur Aswain and
Partido Trabalhista, setelah mempertimbangkan dengan seksama
aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "proklamasi kemer-
67
dekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh Pemerintah Portugis; kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.
Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.
Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalarn masalah Timor, t�rutama:
Pertemuan Makao, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka. Kesediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya. Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara Menterimenteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia. Yang telah menghasilkan Memorandum saling pengertian di }lltara kedua negara. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat Pertemuan Roma.
Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tau semua usaha-usaha tersebut;
Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang syah;
Mengingat suasana yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemt.ingkinan kearah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat;
68
Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda
yang selama hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan
darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara Bangsa
Indonesia dan Timor Portugis;
Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling
baik menyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan
Bangsa Indonesia;
Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan
alasan diatas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan
seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Negara
Indonesia; Proklamasi ini adalah pernyataan paling sungguh
dari keinginan rakyat Timor Portugis.
Berhubungan dengan isi dari Proklamasi penyatuan ini,
Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk
mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi
kehidupan rakyat, yang ingin merupakan bagian Bangsa Indo
nesia, yang berada di bawah terror dan fasis yang dilakukan
oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.
Atas nama APODETI
ttd.
Gailherme Maria Goncalves
Anggota Presidium
ttd.
Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium
Atas nama KOTA
ttd.
Jose Martins
Presiden
Balibo, 3 Nopember 1975
A tas nama DDT
ttd.
Francisco X. Lopes da Cruz
Presiden
ttd.
Domingus de Oliveira
Sekretaris J enderal
Atas nama PARTIDO TRABAL
HISTA
ttd.
Domingos C. Pereira
Anggota Direktur
69
Dari teJjemahan Proklamasi Balibo ini maka sudah ada dua jenis Proklamasi yang menyatakan status Timor Timur. Atas kedua proklamasi tersebut (Fretilin dan Gabungan empat partai), Pemerintah Portugis segera mengeluarkan pernyataan pula bahwa mereka ·masih tetap sebagai penguasa yang sah di Timor Portugis. Menurut Lisabon, Portugal tidak dapat menerima Proklamasi Fretilin, dan Proklamasi tandingan yang dikeluarkan oleh gabungan empat partai lainnya.
Sekarang semua kartu telah terbuka. Pernyataan Portugal yang terakhir tentu saja tidak banyak berpengaruh lagi. Kenyataannya, Portugal tidak lagi berkuasa di daratan Timor, bahkan sudah lan ke Atauro. Bahkan ketidakberdayaan Portugal lah yang menyebabkan suasana di Timor jadi tidak menentu, rawan, dan penuh gejolak. Indonesia sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah yang bergolak ikut merasakan akibatnya.
Bagi Indonesia perkembangan baru di Timor membuat posisinya sulit. Menerima Proklamasi Balibo, dunia dengan gampang menyebutnya sebagai negara yang punya ambisi tentorial. Tidak menerima keinginan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista, berarti membiarkan mereka dicaplok oleh Fretilin yang oleh sementara pihak sudah terlihat kecenderungan komunisnya. Karena itulah reaksi pertama Indonesia adalah sangat hati-hati dalam menanggapi Proklamasi. -Balibo. Menlu Adam Malik dalam pernyataannya tanggal 1 Desember 1975
menyatakan bahwa ia sangat terharu dengan pernyataan Balibo itu.40>
Presiden Suharto kemudian memanggil sejumlah pejabat tinggi Indonesia untuk mendengarkan perkembangan terakhir situasi Timor. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Hankam, Kepala Bakin, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Operasi Hankam, Asisten I Hankam, dan Asisten Operasi Hankam. Sebelum itu, Presiden juga telah menerima Menteri Luar Negeri Adam Malik yang menyerahkan kepada Presiden Proklamasi
70
Balibo tersebut. Keesokan harinya tanggal4 Desember, Menteri Penerangan Mashuri atas nama Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Pemerintah Indonesia menghargai hak bersumpah, dan memahami sedalam-dalamnya pernyataan partaipartai UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista yang atas nama rakyat Timor Portugis mengatakan menyatukan diri ke dalam Negara Republik Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin keamanan wilayah nasional, menjaga kedaulatan negara dan melindungi penduduk terhadap gangguan dari luar serta berdasar atas asas anti kolonialisme dan azas perikanusiaan, Pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moril untuk melindungi rakyat di wilayah Timor agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis.41)
Pada bagian awal pernyataan itu Pemerintah Indonesia mengulangi sikap resmi yang pernah diambil Indonesia yang tercermin dari berbagai pernyataan dan tindakannya. Selain itu ditegaskan juga penyesalannya atas tindakan Fretilin yang menurut Indonesia tidak mendorong tercapainya proses dekolonisasi yang direncanakan Portugis.
Memperhatikan pernyataan ini sudah jelas pendirian pemerintah Indonesia dan tindakan apa yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi yang rumit tersebut. Agar kebijaksanaan dalam negeri Indonesia sejajar dengan usaha diplomasi, maka pada hari yang bersamaan Wakil Tetap Indonesia di PBB Anwar Sani, menyerukan kepada PBB agar beketjasama dengan Portugal, menjamin hak-hak rakyat Timor untuk m�nentukan masa depan politik mereka sendiri.
BAB VI. Serangan balik pasukan gabungan terhadap Dili.
Sementara tokoh-tokoh Apodeti, UDT, Kota, Trabalista, terns meyakinkan Pemerintah Indonesia tentang maksud Proklamasi Balibo, dan penjelasan yang mereka berikan kepada
71
dunia melalui telegram dan konperensi pers, keempat kekuatan itu terus merampungkan rekruiting pasukan mereka. Jika sejak pertengahan Agustus sampai akhir September, Fretilin bersimaharajalela di Timor, maka sejak awal Oktober pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, Trabalista dan sukarelawan mulai merambat. Satu demi satu kota-kota kecil di Timor jatuh ke tangan mereka. Sampai awal Desember 1975 beberapa kota sudah jatuh. Fretilin memusatkan pertahanan mereka di kota Dili.
Serangan menentukan terhadap Dili dilakukan pasukan gabungan dan sukarelawan lewat tengah malam tanggal 7 Desember 1975.42> Mereka memulai serangan dengan menghancurkan meriam artileri Fretilin di Timur dan Barat kota Dill. Kemudian serangan diarahkan ke lapangan terbang Dili.
Dili akhirnya jatuh. Pasukan Fretilin kucar kacir, dan melarikan diri ke luar kota Dili. Pasukan gabungan segera melepaskan para tahanan. Salah seorang di antara tahanan itu adalah tokoh utama Apodeti, Amaldo dos Reis Araujo.
Setelah Dili jatuh, Fretilin pada mulanya mundur ke Baucau, kota kedua terbesar setelah Dili. Tetapi pertahanan Fretilin juga dapat dibobolkan pasukan gabungan. 10 Desember 1975 Baucau pun jatuh.4 3 > Jatuhnya Baucau ini memungkinkan untuk segera membuka jalur penerbangan dari dan ke TimorTimur.
Jatuhnya Dili dan Baucau berarti memukul Fretilin yang diperkirakan saat itu berkekuatan sekitar 20.000 orang (2.500 di antaranya terdiri dari ten tara reguler eks Portugis dan 7.000 orang yang telah mendapat latihan militer dari tentara Por-
. tugis).4 4 > Mereka mundur ke berbagai arah seperti ke Aileu, Ermera, Maubara, Liquica, Ainaro, dan Los Palos. Kota-kota ini
juga tidak dapat bertahan, dan akhirnya juga jatuh ke tangan pasukan gabungan.4 5 > Karena sudah tidak dapat lagi bertahan di dalam kota, kemudian Fretilin dan sejumlah pengikutnya melarikan diri ke pegunungan.
72 . .
BAB VII. Integrasi ke dalam Wilayah Republik Indonesia
Setelah Dill jatuh, dan Fretilin melarikan diri ke gunung, lembaran bam terbentang pada bekas jajahan Portugis ini. Tugas utama pasukan gabungan adalah mengembalikan ketertiban dan. keamanan bagi seluruh rakyat di wilayah Timor Timur. Sejalan dengan itu dipikirkan pula tentang masa depan Timor Timur sesuai dengan isi dan makna pernyataan Balibo, yakni bergabung dengan Republik Indonesia. Setelah itu selesai, tinggal meyakinkan dunia bahwa kehendak para tokoh-tokoh Timor Timur bukan hanya kehendak mereka sendiri, tetapi didukung oleh segenap masyarakat Timor Timur.
Bagaimana proses penggabungan itu harus dilakukan. Seperti sudah digariskan sejak awal oleh Pemerintah Indonesia, bahwa jika "Timor Portugis" ingin bergabung dengan Indonesia, maka penggabungan itu tidak mungkin dilakukan antara dua negara, tetapi Timor Timur hams meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Untuk maksud itu tokoh-tokoh Timor Timur mengadakan persiapan-persiapan dan pentahapan, seperti membentuk pemerintah sementara dan kemudi!}n baru menentukan langkah berikutnya. Hal ini penting untuk memenuhi keinginan PBB tentang integrasi Timor Timur kepada suatu negara lain. Tingkat pertama yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Pemerintah Sementara Timor Timu� (PSTT) sesuai dengan keinginan PBB yang bersifat otonom. Setelah itu dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur· yang anggota-anggotanya terdiri dari para liurai di seluruh Timor Timur.
PSTI dipimpin oleh Arnaldo Dos Reis Araujo (tokoh Apodeti) dengan Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakilnya. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur diketuai oleh Guilherme Maria Goncalves.
31 Mei 197 6, Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak Pemerintah Indonesia agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan
73
mensahkan bersatunya rakyat serta wilayah Timor Timur ke da1am Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seminggu kemudian, 7 Juni 1976, para pemimpin eksekutif dan 1egis1atif PSTT
menyerahkan Petisi rakyat Timor Timur tersebut kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Untuk mengetahui secara 1angsung keinginan rakyat Ti
mor Timur itu, dibentuk delegasi Pemerintah Indonesia ke Timor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indo
nesia No. 113/LN, Tahun 1976. De1egasi ini bertugas untuk
menyaksikan serta mempero1eh gambaran secara 1angsung kehendak rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan rakyat Indonesia. De1egasi berangkat ke Timor Timur pada minggu ke
tiga Juni 1976, dipimpin Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia (waktu itu Amirmachmud). Bersama rombongan.
de1egasi teresebut, juga turut beberapa duta besar asing, warta
wan dalam dan 1uar negeri.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WILAYAH TIMOR TIMUR
P E TISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KAMI ATAS NAMA SELURUH RAKYAT TIMOR TIMUR, SETELAH MEMBERIKAN KESAKSIAN ATAS KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA TERBUKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WILAYAH TIMOR TIMUR PADA TANGGAL 31
MEl 1976 DI DILl, YANG PADA HAKEKATNYA MERUPA
KAN PERWUJUDAN DARI KEHENDAK RAKY AT SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PROKLAMASI INTEGRASI TIMOR TIMUR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 1975 DI BALIBO .. DENGAN INI MENDESAK KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AGAR DALAM WAKTU SESINGKAT-SINGKATNYA MENERIMA DAN MENGESAH-
74
KAN INTEGRASI RAKYAT SERTA WILAYAH TIMOR
TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA SEPENUHNYA.TANPA REFERENDUM.
DILl, 31 MEl 1976
KEPALA PEMERINTAH SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TIMOR TIMUR TIMOR TIMUR
KETUA,
ttd. ttd.
ARNALDO DOS REIS ARAUJO GUILHERME MARIA GONCALVES
Setelah mengadakan peninjauan ke berbagai wilayah Timor
Timur tangga1 26 Juni 1976, de1egasi tersebut melaporkan
tugasnya kepada Presiden Republik Indonesia. Laporan itu
menguraikan tentang kenyataan sebenamya mengenai ke
inginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia
yang diharapkan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya. Dengan demikian Petisi Rakyat Timor Timur itu te1ah m·empunyai
kekuatan juridis yang tidak perlu diragukan lagi.
Berdasarkan hasil peninjauan delegasi tersebut, kemudian
Petisi Rakyat Timor Timur dibahas dalam Sidang Kabinet
Republik Indonesia, 29 Juni 1976. Kemudian, 30 Juni 1976 Pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-undang
tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Re
publik Indonesia. Pada Sidang P1eno DPR-RI, 15 Juli 1976, secara aklamasi pimpinan dan anggota Dewan menyetujui
Rancangan Undang-undang yang diajukan o1eh Pemerintah untuk dijadikan Undang-undang.
Keputusan DPR-RI itu segera memiliki kekuatan hukum,
setelah Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang
undang Nomor 7 Tahun 1976, tangga1 17 Juli 1976."
Dalam
75
undang- undang tersebut dimuat penyatuan wilayah Timor Ti
mur ke da1am Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekali
gus pembentukan Timor Timur sebagai propinsi ke-27. Secara
simbolis kemudian Presiden RI. menyerahkan kepada Arna1do
duplikat bendera pusaka untuk dikibarkan di Timor Timur;
kepada F .X. Lopes da Cruz salinan teks Prok1amasi RI 17 Agus
tus 1945.
Sebagai tindak 1anjut dari proses integrasi tersebut dan
untuk menja1ankan mekanisme pemerintahan di propinsi yang
termuda ini, dike1uarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 1976. Peraturan ini mengatur status Pemerintah Pro
pinsi Daerah Tingkat I, termasuk pembagian Propinsi Timor
Timur menjadi 13 kabupaten dan 62 kecamatan. Se1ain itu di
tetapkan pula wewenang Propinsi Timor Timur sebagai daerah
otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri dan kebijak
sanaan pembiayaan Pemerintah Daerah Timor Timur didukung
o1eh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan demikian, sejak 17 Juli 1976, wi1ayah Timor
Timur secara resmi dan sah te1ah menjadi bagian tak terpisahkan
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga
semua urusan Timor Timur sepenuhnya menjadi tanggung jawab
dan masa1ah dalam negeri Pemerintah dan Bangsa Indonesia.
Tekat rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Republik
Indonesia, dikukuhkan 1agi pada Sidang Umum Majelis Permu
syawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ketetapan
Nom or Vl/MPR/1978, tangga1 22 Maret 1978.
76
CATATAN BELAKANG
1. Soekanto, 1976 : 148. 2. Kristiadi, J, Daiam Analisa, I986- II : 935. 3. Dunn, 1983 : 60. 4. Manifesto Politico (dalam bahasa Portugal) yang dibacakan
Francisco Xavier Lopes da Cruz, dalam wawancara tangga1 io Agustus 198 7.
5. Dunn, 1983: 65. 6. Dunn, 1983 : 70. 7. Dunn, 1983 : 70. 8. Kristiadi, 1986 : 935- 936. 9. Soekanto, I976 : 146.
10. Sinar Harapan, 8 Oktober 1974. 11. Soekanto, 1976: 131- 132. 12. Kompas, 17 Oktober 1974. 13. Soekanto, 1976: 164. 14. Soekanto, 1976: 165- 174. 15. Prinsip pokok koalisi Fretilin - UDT dalam wawancara de
ngan Francisco Xavier Lopes da Cruz, tangga1 28 Agustus 1987.
16. Soekanto, 1976: 170. 17. Francisco Xavier Lopes daCruz, tanggal 15 Pebruari 1989. 18. Dunn, 1983: 90. Soekanto, 1976: 135- 139. 19. Dunn, 1983: 91. Soekanto, 1976: 138- 139. 20. Soekanto, 1976: 150. 21. Soekanto, 1976: 140. Dunn, 1983: 94. 22. Soek�nto, 1976: 143. 23. Dunn, 1983 : 117. 24. Wawancara dengan Lopes da Cruz, Jakarta, 20 Agustus
198 7. Lihat juga Soekanto, 197 6 : 1 72. 25. Wawancara dengan Lopes da Cruz, J=akarta 23 Januari
1989. 26. Dunn, 1983:,95-99. LihatjugaSoekanto, 1976:178. 27. Soekanto, 1976: 201.
77
28. Soekanto, 1976 : 203.
29. Soekanto, 1976 : 202.
30. Wawancara dengan Lopes da Cruz, Jakarta, 18 Pebruari 1989.
31. Soekanto, 1976 : 226.
32. Soekanto, 1976 : 293.
33. Soekanto, 1976: 303-337.
34. Soekanto, 1976: 303-337.
35. Dunn, 1983: 260-276.
36. Soekanto, 1976 : 274.
37. Soekanto, 1976: 279.
38. Kompas, 30 Nopember 1975.
39. Lihat 1ampiran.
40. Sinar Harapan, 2 Desember 1975.
41. Sinar Harapan, 4 Desember 1975.
42. Dunn, 1983 : 282-290.
43. Dunn, 1983 : 290.
44. Dunn, 1983: 291.
45. Dunn, 1983 : 306.
78
BAGIAN ill
TIMOR TIMUR DALAM GERAK PEMBANGUNAN
BAB I. REHABILITASI, KO NSOLIDASI, DAN STABILITASI PEMERI NT AH DAERAH.
Usaha awal Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan di Timor Timur dilak:ukan dengan pengadaan serta penyempurnaan aparatur dan administrasi pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1976, mak:a Timor Timur berstatus sebagai Propinsi/Daerah Tingkat I, yang dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah. Untuk melak:sanak:an Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 yang mengatur kedudukan dan susunan Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur. Propinsi ini dibagi atas 13 Kabupaten/Daerah Tingkat II dan 65 kecamatan. Setiap kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan setiap kecamatan d-ipimpin ·oteh seorang Camat/Kepala Wilayah. Pada setiap kecamatan terdiri dari beberapa desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
·
Pada tahap permulaan permasalahan yang dihadapi menyangkut personalia dan fasilitas. Untuk itu diadak:an pendidikan, latihan dan penataan aparatur pemerintah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Tujuannya agar sistem pemerintahan yang b_erlak:u di Republik Indonesia dapat diketahui dan dihayati serta. dilak:sanak:an secara efektif di Timor Timur dalam wak:tu yang sesingkat-sin.gkatnya. Hal ini dirasa perlu karena sistem pemerintahan koloniaf Portugis jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Selama proses penyesuaian berlangsung ditempuh beberapa kebijak:sanaan melalui pentahapan-pentahapan pembangunan (rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi). Kegiatankegiatan yang dilak:sanak:an selama pentahapan tersebut dititik-
79
beratkan pada peletakan dasar-dasar organisasi Pemerintah Dae
rah, program pembangunan fisik, pengisian jabatan, dan pening
katan kemampuan aparatur pemerintah daerah.
Selama proses penyesuaian tersebut telah diambil pula
kebijaksamian memperbantukan tenaga-tenaga pendamping dari
pemerintah pusat. Hal ini diperlukan sampai aparat daerah sang
gup melaksanakannya sendiri.
Arnaldo Dos Reis Araujo, diangkat menjadi Gubernur pertama Timor Timur, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 92/M/1976. Bersamaan dengan itu diangkat pula Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil Gubernur dengan
Surat Keputusan Presiden No. 93/M/1976.
Kemudian jabatan Gubernur diduduki Guilhenne Maria Goncalves, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 164/
M/1978. Empat tahun kemudian, yakni sejak 18 September 1982, Ir. Mario Viagas Carrascalao diangkat menjadi Gubernur
Timor Timur yang ketiga dan Francisco Xavier Lopes da Cruz
diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Gubernur. Demi
kian juga untuk setiap kabupaten telah diangkat seorang Bupati/
Kepala Daerah Tingkat II dan setiap kecamatan dianikat se
orang Camat.
Kebijaksanaan pola pembentukan desa di propinsi ini dila
kukan dengan menetapkan apa yang disebut suco pada masa
Portugis. Pada masa yang lampau terdapat 408 suco dan tahun 1980/1981 diadakan studi mengenai struktur dan lembagalembaga pemerintahan desa tradisional. Dari hasil studi tersebut
ditentukan 442 desa.
Dalam rangka menunjang kelancaran roda pemerintahan di Timor Timur, pada tahun 1987-an terdapat 10.527 pegawai negeri yang bekeija di perbagai instansi. Khusus bagi putra-putri
daerah, diberikan kemudahan persyaratan untuk diangkat se
bagai pegawai negeri, dan kepada para pegawai eks pemerintah kolonial Portugis diadakan penyesuaian kepangkatan dengan
80
sistem yang oerlaku. Pemerintah juga memberi subsidi kepada para pensiunan pegawai eks kolonial.
Sampai saat ini Pemerintah Daerah telah memberi kesempatan baik pada aparatnya maupun para pelajar dan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan di berbagai lembaga pendi.: dikan di dalam maupun di luar Timor Timur. Sampai dengan tahun 1985/86, s�umlah 909 pelajar, mahasiswa dan pegawai memperoleh bea siswa; 51 di antaranya telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Dari jumlah 909
itu, 429 orang mengikuti pendidikan di luar Timor Timur, di antaranya 140 pegawai negeri Pemerintah Daerah Timor Timur yang tersebar di berhagai lembaga pendidikan seperti di Jawa (Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Surakarta dan Malang), Bali (Denpasar), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Sulawesi (Ujung Pandang dan Menado), Kalimantan (Banjarmasin, P:ilangkaraya dan Pontianak) dan Sumatera (Bukittinggi dan Pekanbaru).
Pada tingkat propinsi terdapat beberapa perailgkat Pemerintah Daerah, antara lain: Sekretariat Wilayah Daerali Tingkat I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beberapa dinasotonom, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekeijaan Umum, Dinas Pendidikan dan K�budayaan, Dinas Kesejahteraan Rakyat, dan sebagainya. Sebagai perwakilan dari departemen-departemen di pusat (J akarta), terdapat instansi-instansi vertikal antara lain Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Penerangan dan Kantor Wilayah Departemen Peker-
- jaan Umum.
Di tingkat kabupaten terdapat Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Kantor Agraria, Kantor Sosial-Politik dan sebagainya.
Sejalan dengan konsolidasi aparatur daerah, di propinsi ke 27 ini �ug� dibentuk Badan-badan Perwakilan Rakyat, baik
81
di tingkat propinsi (DPR Tingkat I) maupun di tingkat kabupaten (DPRD Tingkat II).
Pada Pemilihan Umum 1982, besarnya partisipasi masyarakat tercermin dalam masa kampanye. Ribuan rakyat hadir pada setiap kampanye yang dilakukan ketiga kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.
Pemungutan suara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tangga1 4 Mei 1982 dan di Timor Timur diikuti o1eh 31 1 .375 penduduk yang memiliki hak pilih. Persitiwa ini merupakan penga1aman baru bagi rakyat Timor.Timur. Hal semacam ini be1um pernah diperoleh di masa pemerintahan ko1onia1 Portugis.
Pada tanggal 26 Juni 1982, dilantik 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I hasil pemilihan umum 4 Mei 1982. Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada bulan Maret 1983, terdapat 8 anggota maje1is yang berasa1 dari Timor Timur.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 198 2 ini hanya memilih waki1-wakil rakyat untuk tingkat pusat dan propinsi saja. Mereka be1um memilih wakil-wakil rakyat untuk kabupaten. Namun pada pe1aksanaan Pemilihan Umum 198 7, te1ah diteta{l<.an untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
Peranan DP RD Tingkat I di propinsi ini cuk up menonjol. Selain ikut memberikan persetujuan kepada Gubernur/Kepala Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (RAPBD) juga telah menetapkan beberapa peraturan daerah seperti peraturan daerah tentang lambang daerah Propinsi Timor Timur (1982), pembentukan dinas-dinas otonom, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Timor Timur, Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan B�rmotor, dan sebagainya.
82
3. Anggaran Pembangunan.
Salah s.atu faktor yang sangat vital guna terwq udnya
langkah awal dan prioritas-prioritas pembangunan di atas ada
lah faktor anggaran. Mulai tahun anggaran 1976/1977 sampai
dengan tahun anggaran 1986/1987 Timor Timur menerima ang
garan sebesar Rp. 340.009.232.380 ,00 .
Besarnya anggaran yang seluruhnya disediakan oleh Peme
rintah Pusat, diharapkan agar proses pembangunan dapat dita
ngani secara sungguh-sungguh, sehingga dapat mengejar keting
galan-ketinggalannya dan secepatnya dapat sejajar dengan pro
pinsi lainnya di Indonesia.
BAB II. MENGIKUfl GERAK PEMBANGUNAN.
Proses pembangunan Timor Timur dilakukan secara ber
tahap . Pertama, Tahap Rehabilitasi, Cktober 1976 - Maret
1977, dengan sarana utama merehabilitasi se1uruh prasarana
dan sarana umum, seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi dan perhubungan. Di' samping
itu diadakan peningkatan ketrampilan kepada para pegawai,
agar mereka dapat memahami sistem administrasi pemerintahan
yang berlaku.
Kedua, Tahap Konsolidasi, April 1977 - Maret 1978, de
ngan sarana utama melanjutkan serta meningkatkan langkah
langkah pembangunan sebelumnya, sehingga menjangkau pena
taan· dan perbaikan yang lebih luas. Misalnya pemantapan apara
tur pemerintahan, peningkatan pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan dan sebagainya.
Ketiga, Tahap Stabilisasi, April 1978 - Maret 1982, ,dengan sasaran utama pemantapan serta peningkatan kemampuan
dan ketrampilan aparat pemerintah daerah secara menyeluruh
dan terpadu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Timor Timur
siap menyongsong tahapan pembangunan j angka pendek (198 2-
1984) serta Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (1984-
83
1989), bersama-sama dengan propihsi-propinsi 1ainnya di Indonesia.
Prioritas pembangunan ditentukan sebagai berikut:
Pertama meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan kehutanan;
Kedua me1akukan perbaikan dan peme1iharaan prasarana perhubungan secara merata dan me1uas guna membuka daerah-daerah terisolisasi;
Ketiga meningkatkan pe1ayanan dan penyuluhan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Keempat meningkatkan pendidikan di da1am dan di luar seko1ah untuk memberantas "tiga buta" yaitu buta aksaran, buta bahasa dan buta pengetahuan dasar;
Kelima meningkatkan sarana dan prasarana fisik pemerintah serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur dalam menyelenggarakan pemerintah.
Salah satu faktor yang sangat membantu terlaksananya usaha-usaha pembangunan di Timor Timur adalah dengan semakin mantapnya situasi di propinsi ini. TefWl..!i_udnya keamanan yang mantap ini berkat kesadaran dari semua lapisan masyarakat yang bekeJjasama dengan aparat pemerintah serta rniliter. Keamanan, Hansip Kamra (Keamanan Rakyat) yang aktif membantu pihak kepolisian di bidang Kamtibmas dan Hansip Linmas (Perlindungan Masyarakat).
Masa tradisi dilalui tanpa menimbulkan keresahan sosial yang berarti. Sebagian kecil rakyat yang pada umumnya menentang teJjadinya perubahan sosial-politik di Timor Timur, sadar bahwa tujuan perubahan tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Presiden Republik Indonesia tahun 1977 telah memberikan amnesti umum kepada mereka
84
yang selama masa pergolakan memperlihatkan sikap memusuhi Indonesia.
Beberapa tahun setelah resmi berintegrasi dengan RI masih dijumpai sejumlah penduduk yang belum mau mengakui kenyataan ini. Mereka ini merupakan sisa-sisa pengikutFretelin, dan setelah teijadi perubahan sosial-politik di Timor Timur bersembunyi di hutan-hutan. Para bekas pengikut Freelin ini sering melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat banyak, seperti merampok, menteror bahkan membakar rumah rakyat dan tindak kejahatan lainnya. Oleh sebab itu pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan demi ketertiban dan keamanan.
Kepada warga masyarakat Timor Timur yang dengan berbagai alasan seperti ingin berkumpul dengan sanak saudara di luar negeri, pemerintah bekeija sama dengan Palang Merah Indonesia dan International Committee of Red Cross (PMIICRC), membantu menyalurkan mereka ke negara-negara sesuai dengan keinginannya. Sampai sekarang telah diberangkatkan 625 orang ke berbagai negara, yakni 399 orang ke �ortugal, 150 orang ke Australia dan 76 orang ke Cabe Verde.
a. Perdagangan dan Koperasi.
Potensi perekonomian daerah Timor Timur, sebagian besar bersumber pada sektor pertanian, seperti produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan sebagainya.
Dalam usaha menciptakan sistem perdagangan yang dinamis, diadakan inventarisasi potensi di setiap kabupaten agar memanfaatkan seoptimal mungkin. Usaha ini berkaitan erat dengan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dan kesempatan keija. Menurut sensus 1980, terdapat 109.190 rumah tangga di propinsi ini; 98.166 di antaranya memperoleh sumber pendapatan utama dari produksi pertanian. Selebihnya berpenghasilan lain seperti perdagangan (866 rumah tangga), industri kerajinan
85
(rn roman 'tangga), perikanan (502 rumah-tangga) dan sebagainya.
Dalam usaha mengatur sistem perdagangan, pemerintah melalui Departemen Perdagangan meneta�an peraturan tentang pemberian izin untuk membuka usaha. Setiap lembaga yang bergerak di bidang umum dan jasa harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Pemerintah juga memperhatikan peranan pengusaha ekonomi lemah. Kepada mereka diberikan bekal berupa latihanlatihan ketrampilan dan penataran-penataran praktis serta konsultasi, yang dilakukan melalui ketjasama dengan Lembaga Manajeme.n Universitas Indonesia, serta instansi lainnya.
Selam -penata'ran, juga diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada pedagang ekonomi lemah, yang dimulai di Dill dan Maliana (Bobonaro). Penyuluhan ini diarahkan pada masalahmasalah yang bersifat praktis dan mudah dimengerti para peserta. Selain usaha-usaha meningkatkan ketrampilan pedagang, dibangun pula pasar percontohan di Kabupaten Baucau dan direncanakan akan terus dibangun di daerah-daerah lainnya.
Untuk mengatasi tingginya harga dan tetjaminnya kebutuhan masyarakat, telah dilaksanakan perdagangan perintis oleh Persero Niaga (P.T. Karta Niaga) beketjasama antara Departemen Perdagangan dan Departemen P.erhubungan.
Perdagangan perintis ini mendapat fasilitas kapal laut yang khusus membawa barang dari Surabaya dan Ujung Pandang. Keuntungan dari perdagangan perintis ini adalah bahwa harga dapat lebih murah karena ongkos angkutan laut mendapat keringanan (subsidi) terhadap barang-barang yang berasal dari produsen atau tangan pertama.
Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan baraltg .. :I)arang untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Timor Timur semakin meningkat. Kebutuhan akan barang-barang tersebut merupakan salah satu indikator bahwa daya bell rakyat di daerah ini sema-
86
kin meningkat· sebagai akibat semakin meningkatnya pendapatan mereka.
Arus kunjungan kapal laut ke pelabuhan Dill setiap tahun.., nya terus menunjukkan . kenaikan. Apabila tahun 1984 berjumlah 1 66 kapal, pada tahun 1985 menjadi 269 kapal dengan frekwensi Tata-rata per bulannya 22 kapal. Pada tahun 1985 sebanyak 19 6.22 1 ton/m3 barang-barang yang diturunkan (dibongkar) dan 10. 102 ton/m3 barang yang dimuat, suatu kenaikan masing-masing sebesar 72% dan 14% hila dibandingkan tahun sebe1umnya.
Hasil Timor Timur yang diantarpulaukan dan diekspor berjumlah 17 komoditi dan peranannya masih didominasi oleh beberapa komoditi seperti kopi, kopra� kemiri dan cendana.
Peranan ekspor kopi setiap tahun rata-rata. mencapai 3. 630, 26 ton atau 94% dari total Volume ekspor. Ekspor terendah sebesar 2.510 ton terjadi pada tahun 1979 dan tertinggi 7.597 ton pada tahun 1980.
Sementara itu impor Timor Timur berupa barang makanan, pakaian jadi, gula pasir, tepung terigu, semen dan barangbarang elektronik. Pada tahun 1980, volume impor · sebesar 3.40 1 ton, terus meningkat setiap =tahunnya rata-rata 72,48% sehingga pada tahun 1985 mencapai sebesar 36.238 ton.
Untuk mendukung lancarnya roda perekonomian, telah dibuka beberapa bank umum Pemerintah dan bank pembangmian seperti Bank Pembangunan Daerah, Kantor Cabang Bank Dagang Negara dan Bank Rakyat Indonesia. Dan. sejak Juli 1985, dibuka Cabang Bank Indonesia. Bank Pembangunan Daprah juga telah membuka karitomya di Baucau, dan dalam waktu dekat akan dibuka di tiga kabupaten lainnya.
Perarian koperasi sebagai salah satu elemen penunjang roda perekonomian di Timor Timur, dirasakan sangat penting apabila dihubungkan dengan tingkat kehidupan rakyat banyak. Oleh sebab itu pengenalan koperasi kepada rakyat di daerah ini sudah sejak awal dilakukan, yaitu dengan program-program
87
penyuluhan mu1ai dari tingkat kabupaten sampai ke tirigkat kecamatan.
Kegiatarr perkoperasian ini diarahkan kepada (1) perkreditan, (b) peningkatan serta pemasaran produksi rakyat dan (c) penyaluran bahan-bahan pokok untuk kebutuhan seharihari, terutama 9 bahan pokok seperti, beras, gula, garam, ikan asin, minyak goreng, minyak tanah, tepung terigu, sabun cuci dan tekstil.
Jumlah koperasi yang telah terbentuk sebanyak 134 buah termasuk 64 koperasi Unit Desa, 63 Koperasi Pegawai Negeri/ ABRI, dan 2 Koperasi Wanita. Pemerintah sangat mendukung ke1ancaran kegiatan perkoperasian di daerah ini dan kepada setiap Koperasi Unit Desa diberikan sebuah mobil pick-up.
Di samping adanya peningkatan jumlah anggota koperasi, simpanan koperasi juga menunjukkan kenaikan yang mengesankan.
Sejalan dengan kegiatan perkoperasian di Timor Timur, dilaksanakan juga program penataran/pendidikan mengenai sistern administrasi perkoperasian. Program penataran/pendidikan ini diberikan kepada para pimpinan pengurus serta kader-kader koperasi, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan da1am menge1ola pekerjaan masingmasing.
b. Industri.
Arah perkembangan perindustrian di Timor Timur pada awalnya dititikberatkan kepada usaha-usaha pengelolaan hasilhasil pertanian dan pengembangan barang-barang kerajinan rakyat, misalnya anyam-anyaman, tenun tradisional, barang-barang perhiasan dan sebagainya. Di samping itu st:;iak tahun 1982, telah mulai dikembangkan juga industri garam rakyat, industri bahan-bahan makanan/minuman, pandai besi dan bahan-bahan bangunan (batu bata, ubin dan sebagainya).
88
Khususnya golongan pengusaha ekonomi lemah yang me
rupakan mayoritas rakyat - dibentuk Bimbingan Pengembang
an Industri Kecil (BIPIK). Saat ini sedang disusun suatu pro
gram balti terwu,iudnya pertumbuhan industri kecil yang manfaatnya diharapkan benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Program BIPIK diarahkan kepada industri yang menunjang sektor pertanian, seperti a1at-alat pertanian, industri pupuk dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian.
Melalui program BIPIK, telah dilaksanakan pendidikan dan
latihan terhadap 80 peserta yang berasal dari beberapa kabu
paten seperti Kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Liquica dan
Manatuto. Setelah mendapat pendidikan dan 1atihan tersebut,
kepada peserta diberikan peralatan sesuai dengan bidangnya
masing-masing.
c. Pertanian.
Menurut hasil Sensus �ertanian 1983, sekitar 1 13 dari 122
rumah tangga terlibat dalam usaha tani tanaman pangan yang
sekaligus merupak.an sumber pendapatan pokok mereka. De
ngan kata lain, usaha meningkatkan taraf hidup bagian terbesar
masyarakat Timor Timur akan sia-sia apabila pembangunan
di sektor pertanian kurang diperhatikan.
Di Kabupaten Bobonaro, telah selesai dibangun sistem
pengairan persawahan penduduk yang diperkirakan mampu
mengairi sekitar 4.000 ha. Sejalan dengan usaha-usaha rehabili
tasi d'lm pembangunan pertanian di Timor Timur pemerintah
telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan teknis kepada para
petani, menyediakan perlengkapan pertanian seperti alat-alat pengolahan tanah, bibit, pupuk dan perlengkapan pemberantasan hama. Di samping itu kepada para petani juga diberi kre
dit dengan persyaratan lunak oleh Bank Rakyat Indonesia me
lalui program Bimbingan Massal (Bimas).
Program intensifikasi pertanian sudah dilaksanakan sejak tahun 1981, dengan luas areal sekitar 4.000 ha. Lokasi areal
89
intensifikasi ___pertanian ini terbesar di beberapa kabupaten se
perti di Bobonaro, Baucau dan Manatuto.
Di beberapa lokasi seperti di Manatuto, Manufahi,Aileu,
Maliana dan Baucau, dibangun demonstrasi plot (demplot)
tanaman pangan. Dengan adanya demplot ini diharapkan para
petani dapat terangsang untuk meningkatkan produksi perta
niannya. Sejak Desember 1982, di Maliana telah ditempatkan
50 Kepala Keluarga petani teladan asal Propinsi Bali yang di
maksudkan untuk dapat memberikan contoh kepada para pe
tani setempat dalam menerapkan sistem pertanian yang efektif.
Selain itu sejumlah petani asal Timor Timur dikirim ke Yogya
karta (J awa) untuk menambah pengetahuan di bidang yang
sama.
Produksi pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun
cenderung meningkat. Produksi padi yang dalam tahun 1976
hanya 12.432 ton pada tahun 1985 meningkat menjadi
37.882,58 ton. Peningkatan prodl,lksi padi ini sejalan dengan perluasan areal persawahan. Apabila dalam tahun 1976 areal
tanaman padi hanya seluas 15.736,71 ha pada tahun 1985
telah mencapai 21.163,45 ha.
Produksi jagurig juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1976 hanya mencapai 12.568 ton meningkat menjadi 46.848,25
ton dalam tahun 1985. Demikian pula produksi kacang tanah yang pada tahun 1976 hanya 230 ton telah meningkat menjadi
---1 .409,49 ton pada tahun 1985.
Selain ditangani oleh pemerintah, usaha rehabilitasi dan pembangunan di sektor pertanian juga dilakukan oleh badan intemasional, seperti Catholic Relief Service (CRS).
Melalui East Timor Agriculture Development Programme ( ET ADEP ), CRS melakukan pembukaan kern bali areal perta
nian penduduk yang terlantar akibat perang saudara yang lalu.
Selain itu program ini juga membuka areal persawahan baru dan sekaligus menyediakan alat-alat produksi pertanian, seperti 26 traktor Massey Ferguson 290 4-Wheel Drive yang dilengkapi
dengan mesin penebas, mesin pembalik tanah, mesin perontok -padi dan sebagainya. PusaT kegiatan CRS di Timor Timur ter:
dapat di Raimate (perbatasan antara Bobonaro dengan Liquica), di sekitar lembah Sungai Loes. Di pusat kegiatan CRS ini, lengkap tersedia sarana-sarana penunjang program mekanisasi pertaman seperti perbengkelan, sarana latihan dan ketrampilan
balai benuh dan sebagainya. Kepada penduduk sekitarnya, CRS
juga melakukan program-program latihan ketrampilan di bidang
pertanian, seperti pengetahuan untuk meningkatkan produk si
berikut dengan sistem pemasaran hasil-hasilnya. East Timor
Agriculture Development ini beijalan selama 5 tahun dengan
biaya US$ 5 juta.
Produksi tanaman perkebunan - terutama kopi - pada
awal integrasi merosot tajam sebagai akibat banyaknya areal perkebunan kopi rakyat yang tidak terurus, di samping faktor keamanan dan belum adanya peremajaan tanaman untuk me
nanggulangi masalah tersebut, diambil beberapa langkah antara
lain merehabilitasi perkebunan kopi rakyat, dengan merawat kembali perkebunan-perkebunan yang sudah ada yang diikuti dengan peremajaan pohon. Bersamaan. dengan rehabilitasi areal perkebunan kopi tersebut juga diadakan penanaman pohon cengkeh dan kelapa. Daerah penghasil utama kopi adalah Kabupaten Ermera dan Liquica. Pada tahun 1983 diperkirakan terdapat 33.488 kepala keluarga petani kopi.
Sej ak tahun 1978, di Lospalos dan Maliana dibangun ternpat pembibitan tanaman perkebunan sepertiy kopi, cengkeh, dan kelapa. Hasil persemaian itu disebarluaskan kepada para petani. Selain itu di Kabupaten Lautem dan Viquevue, telah dilakukan percobaan pembibitan tebu. Menurut rencana di kedua Kabupaten tersebut akan dibuka areal perkebunan tebu yang hasilnya · disalurkan ke pabrik gula yang akan dibangun di Lospalos.
Propinsi Timor Timur sangat potensial untuk dikembangkan sebagai areal peternakan. Diperkirakan propinsi ini sangat
91
ideal sebagai areal pengembalaan temak. Beberapa daerah po
tensial untuk dapat dikembangkan sebagai areal petemakan
seperti Lautem, Cavolima dan Bobonaro.
Untuk mengembalikan peranan daerah ini sebagai gudang
temak, telah diambil langkah-langkah pengembangan seperti
pengadaan bibit temak unggul, penyiapan lapangan rumput
dan peningkatan ketrampilan para petemak. Peningkatan ke
trampilan para petemak ini dilaksanakan dengan program la
tihan yang secara merata diadakan di Timor Timur. Pengadaan
bibit temak dilakukan dengan mendatangkannya dari propinsi
propinsi lain, antara lain dari Propinsi Bali. Pemerintah telah
mendatangkan berbagai jenis temak, antara lain sapi Bali, sapi
drought master eks Australia dan kerbau. Di sampin; itu CRS
juga telah mendatangkan sapi asal Bali yang disebarkan kepada
para petemak, khususnya di Raimate.
Kabupaten Bobonaro dijadikan proyek percontohan sub
sektor petemakan. Proyek percontohan ini berhasil mengem
bangkan sapi Bantuan Pr�siden.
Perkembangan populasi temak menunjukkan prospek yang
cukup cerah. Pada tahun 1985 mencapai 839.389 ekor di
antaranya terdiri dari 49.761 sapi (400 ekor merupakan sapi
perah), 35.185 kerbau, 23.360 kuda, 182.383 babi, 73.921
kambing dan 27.536 domba.
Perairan di lingkungan Timor Timur mengandung berbagai
jeriis ikan dan apabila dikelola secara komersial akan mengun
tungkan. Berbagai jenis ikan yang hid up berkembang di daerah
ini, antara lain ikan tongkol, cakalang, bandeng, bawal, kakap,
belanak, tenggiri, kembung dan teri, saung, cumi-cumi, udang
serta berbagai jenis teripang.
Melihat potensi perairan Timor Timur ini, pemerintah
telah mengambil · kebijaksanaan agar potensi sumber hayati
92
perikanan tetsebut dapat dimanfaatkan penduduk dalam--rang-ka meningkatkan pendapatan mereka. Pada masa lalu, potensi perairan Timor Tin.mr kurang mendapat perhatian, sehingga tidak memberi manfaat kepada penduduk. Dalam rangka memanfaatkan sumber daya perikanan ini, pemerintah telah memberikan sejumlah kredit dan bimbingan teknis kepada para nelayan dan untuk memasarkan hasil mereka, telah dibangun beberapa pasar ikan.
Pada tahun 1985 tercatat 5.535 penduduk Timor Timur hidup dari usaha perikanan, 4.664 di antaranya sebagai nelayan dan sisanya sebagai petani ikan. Sarana pengangkutan ikan yang tersedia meliputi kapal, motor tempe! dan jukung yang dilengkapi dengan jenis alat penangkapan ikan seperti pukat, jala, jaring, bubu, sero dan sebagainya. Produksi ikan baru sekitar 2,3% dari potensi perairan Timor Timur.
. Sejalan dengan pemanfaatan potensi !aut juga telah digalakkan pengembangan budidaya perikanan darat. Kegiatan pengembangan tersebut antara lain pembangunan Balai Be.nih Ikan di Same (Manufahi), yaitu pembuatan kolam ikim, pembuatan perahu fibre glass, rehabilitasi kolam ikan dan pengadaan ikan mas.
BAB III. KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di wilayah Timor Timur jelas terlihat kemajuannya. Dalam jangka waktu 11 tahun setelah integrasi, rakyat di daerah ini telah mencapai kemajuan yang
. amat menggembirakan dalam usaha pembangunannya. Hal ini memb·uktikan bahwa jika diberi kesempatan rakyat Timor Timur juga mampu untuk mengejar ketinggalannya dari saudarasaudara dari propinsi lain.
93
1. Pengembangan Bidang Pendidikan.
a. Pendidikan Dasar.
Gubernur Timor Timur ketiga Ir. Mario Viegas Carrascalao, dalam suatu kesempatan mengungkapkan bahwa hasil pembangunan di Timor Timur yang paling menonjol sekarang ini adalah di bidang pendidikan. Hal ini karena bidang ini sejak awal integrasi telah dibangun dengan suatu perencanaan yang mantap, khususnya unt�pendidikan dasar.
Pert.umbuhan pendidiRan tingkat dasar {Taman Kanakkanak dan Sekolah Dasar) di Propinsi Timor Timur secara kuantitatif berkembang sangat pesat dan menggembirakan. Pesatnya perkembangan tersebut disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak.
Pada tahun 197 6, terdapat 4 7 Sekolah Dasar (SD) dengan 13.501 murid dan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan 315 murid. Sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1982 telah dibangun 984 ruang kelas sekolah dasar di samping merehabilitasi 342 ruang kelas lama. Persentase anak usia sekolah (7sampai 12 tahun) yang menempuh pendidikan sekolah dasar dari 5(i)%telah meningkat mencapai 90%.
Masalah utama yang dihadapi pada awal pengembangan di sektor pendidikan ini menyangkut pengadaan tenaga pengajar. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pendidikan tingkat sekolah dasar adalah diperlukannya jenis sekolah ketrampilan, mengingat anak usia sekolah 7-12 tahun di daerah terpencil masih kecil kemungkinannya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangah tenaga guru akan semakin membesar jumlahnya mengingat dengan telah dicanangkan wajib belajar, berarti semua anak 7-12 tahun harus memasuki lembaga pendidikan tingkat dasar.
Untuk mengatasi -kekurangan guru SD, maka didirikan lembaga pendidikan guru, yaitu: SPG Negeri di Kota Dili, SPG
94
Kato1ik di Dip, SPG Katolik di Maliana, KPG Negeri di Dill dan Seko1ah Guru 01ahraga (SGO) di Baucau. Dengan hadirnya 1embaga-1embaga pendidikan guru di atas diharapkan kebutuhan Guru Seko1ah Dasar di Timor Timur dapat terpenuhi.
Faktor lain yang turut mendukung pengembangan pendidikan tingkat SD di Timor Timur adalah tersedianya fasilitasfasilitas berupa perumahan bagi guru-guru SD dan penjaga SD. Untuk itu te1ah dibangun juga perumahan dalam jumlah yang cukup memadai.
b. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama.
Untuk tingkat SMTP, selain sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta juga dibina, seperti Sekolah Teknik Fatumaca Baucau. Kalau pada mu1anya hanya ada 2 buah SLTP dengan 3 15 murid, pada tahun-tahun terakhir ini meningkat menjadi 72 buah dengan 1 7.351 murid. N engan demikian minat be1ajar generasi muda di 13 kabupaten di Timor Timur dari tahun ke tahun terns meningk:at.
c. Pendidikan Menengah Tingk:at Atas.
1 ) . Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas.
Pada masa kolonial pendidikan menengah sama sekali tidak ada. Sekarang sudah ada dengan ratio guru-guru yang cukup menggembirakan, yaitu 1 : 9.
2). P«mdidikan Menengah Tingkat Atas Kejuruan.
Bertitik tolak dari pe1aksanaan pembangunan daerah di Tiinor Timur, masa1ah penyediaan tenaga keija yang trampil merupakan hal yang mendesak. Usaha untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Menengah Tingkat Atas Kejuruan tidak semtidah dibandingkan mendirikan Lembaga Pendidikan Menengah lainnya. Pemilihan jenis kejuruan memerlukan penelitian saksama ditinjau dari penyediaan sarana penunjang khususnya
95
tenaga guru, peralatan dan kemungkinan dapat berkembang dan berlanjutnya sekolah tersebut. Dengan dasar itu di Timor Timur didirikan beberapa jenis sekolah kejuruan seperti SMEA, STM, SMKK, SMOS, yang tersebar di Dili, Dekusi, Manahuto, dan Aileu.
Secara keseluruhan sampai tahun 1984 perkembangan jurnlah sekolah, murid dan guru sejak integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Lanjutan Atas dapat dilihat dalam tabel berikut:
Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, terlihat bahwa jurnlah murid, jurnlah sekolah, maupun jumlah guru dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan juga lninat belajar generasi muda Timor Timur pun cukup baik. Dilain pihak situasi ini juga menimbulkan tantangan, karena masyarakat yang semakin terdidi:k, semakin besar pula tuntutan dan kebutuhannya. Hal ini akan terasa jika kenaikan tenaga terdidik itu tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja.
d. Pendidikan Tinggi.
Bagi lulusan SLTA yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sementara harus dilakukan di luar Timor Timur. Hal itu karena Timor Timur belum memiliki perguruan tinggi. Sebagi-an besiu �mtera Timor Timur yang belajar diberbagai tempat mendapatkan bea siswa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sudah banyak yang telah berhasil terutama mereka yang belajar di APDN. Di samping itu pemerintah membuka sistem perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka. Pada tahun akademik 1986/1987 di Timor Timur telah dibuka sebuah Perguruan Tinggi dengan tiga fakultas yaitu fakultas pertanian, fakultas keguruan dan fakultas sosial-politik. Perguruan tinggi ini masih berstatus swasta dibangun sebagai, upaya untuk menunjang pemerintah daerah. Perguruan tinggi mi memberikan kesempatan kepada para luIusan SMTA untuk menuntut ilmu di jenjang lebih tinggi.
96
JUMLAH SEKOLAH, MURID DAN GURU SD, SLTP, SLTA
NEGERI DAN SWASTA, 1976-1986
JENIS SEKOLAH 1976 1977 1978 1979/80 1980/81 1981/82 1982/H3 1983/H4
&
Jumlah Sekolah - so 47 107 202 208 293 339 376 400 - SLTP 2 9 9 15 . 19 23 28 35
- SLTA - - - 2 3 4 5 7
Jumlah Murid - so 13.501 23.041 41.543 59.072 68.709 77.658 90.437 99.430 - SLTP 315 926 1.041 1.248 2.474 3.810 5.622 8.202 - SLTA - - - 122 286 572 1.047 1.707
Jumlah·Guru - so 499 614 959 1.610 1.515 1.821 2.226 2.646 - SLTP 10 17 36 148 191 256 289 415 - SLTA - - - 7 7 11 15 40
Sumber: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Provinsi Timor Timur.
\Q .....:1
Kesempatan ini dirasakan membantu pemerinfah daerah yang ·
terbatas kemampuannya dalam memberikan bea siswa bagi lulusan SMT A untuk belajar di daerah lain.
e. Pendidikan Non Formal.
Selain pembangunan di bidang pendidikan formal, kegiatan di bidang pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah tidak kurang mendapatkan perhatian, bahkan kegiatan tersebut dilakukan sampai pada tingkat desa. Secara garis besar kegiatan terse�ut meliputi empat macam yaitu: (a) Kejar Pendidikan Dasar (Paket A); (b) Kejar; (c) Kejar Ketrampilan (kejuruan); (d) Kejar Usaha. Program ini terutama ditujukan kepada mereka yang tidak sempat mengecap pendidikan pada jaman kolonial Portugis.
Dalam rangka memberikan pengetahuan seluas-luasnya melalui buku-buku bacaan bagi rakyat T.imor Timur sejak tahun 1983, dibuka sebuah Perpustakaan Wilayah Depart em en Pendidikan dan Kebudayaan di Dili. Selain memiliki buku, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan unit kendaraan Perpustakaan Keliling. Dengan tersedianya fasilitas perpustakaan mobil ini pelayanan buku-buku bacaan dapat lebih diperluas.
Pembinaan generasi muda dijalankan melalui kegiatan olahraga, musik dan tari-tarian, organisasi-organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dan lain kegemaran kaum muda. Semuanya itu ditangani cukup serius. Beberapa nama kaum muda Timor Timur telah tampil pada berbagai kegiatan di tingkat nasional.
2. Meningkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan
Kemiskinan dan keterbelakangan rakyat Timor Timur selama masa penjajahan mempunyai akibat yang parah terhadap kondisi kesehatan masyarakat. J enis penyakit yang diidap oleh rata-rata masyanikat Timor Timur adalah malaria, TBC, influensa, penyakit kulit (SCABIES), diarhee, anemia, penyakit mata,
98
carries gigi, in,feksi kulit dan jaringan di bawah kulit, conjungtivitas, infeksi acut, saluran pernapasan, frambosia, penyakit gigi,
mulut, telinga, sendi otot, gangguan penyakit karena kurang gizi dan lain-lain.
Langkah pertama yang dilakukan untuk menanggulangi
penyakit dan meningkatkan kesehatan rakyat adalah dengan
merehabilitasi pusat-pusat kesehatan, membangun rumah sakit
umum di Dili dan memperbaiki pabrik farmasi serta pengadaan alat-alat kesehatan. Selain itu dibangun pula Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di seluruh propinsi agar dapat menjangkau
rakyat sebanyak-banyaknya. Selama dasawarsa ini sudah banyak
dibangun sarana fisik kesehatan di Timor Timur dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Demikian pula jumlah tenaga medis, para medis maupun
administrasi selalu diusahakan agar dapat melayani masyarakat
sebaik-baiknya. Namun demikian jumlah tenaga yang tersedia
masih kurang memadai hila dibandingkan dengan masalah yang
dihadapi. Usaha memperoleh dorongan dengan kesediaan para dokter untuk ditempatkan di Timor Timur.
Selain itu dilakukan pula program perbaikan gizi yang
terutama ditujukan kepada bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu
yang sedang menyusui. Program itu mendapat bantuan dari
Unicef meliputi kecamatan: Luco, lliomar, Ilatorali, Dilor, Natarbora, Laclubar dan l'uriskai. Untuk pencegahan gondok
endemik, dilakukan penyuntikan Lipiodol kepada penduduk, sedang pemberian vitamin A dosis tinggi untuk mencegah penyakit rabun senja/kebutaan telah diberikan kepada anak balita.
Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dibangun pe
nyediaan air bersih pedesaan, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah. Untuk itu dibangun unit perpipaan, sumur artesis, unit perlindungan mata air, unit penampungan air hujan, sumur pompa tangan dangkal, jamban keluarga, unit sumur
99
pompa tangan dalam, unit sumur gali, unit sarana pembuangan air limbah dan unit sarana mandi, cuci dan kakus.
Untuk mempercepat penurunan angka . kematian bayi, anak balita dan menurunkan fertilitas, menuju terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (MNKBS) telah dilaksanakan program terpadu yang terdiri dari Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (MJA), Program Perbaikan Gizi, Program Imunisasi, Program Penanggulangan Diare dan Program Keluarga �erericana (KB).
Perlu dijelaskan bahwa program KBdi Timor Timur bertujuan bukan semata-mata menekan angka kelahiran, melainkan juga menitikberatkan kepada usaha peningkatan kesejahteraari ibu dan anak dengan mengatur jarak kelahiran.
Mengingat bahwa pengenalan Program KB Nasional di Propinsi Timor Timur baru dirnulai pada Pelita III, m.aka dasar pertimbangan dalam meiaksanakan program ini adalah dengan penyuluhan tentang maksud, tujuan serta manfaat dari pada pelaksanaan program bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan pada umumnya. Karena dengan merencanakan kelahiran anak secara bertanggung-jawab, akan lebih mudah mencapai taraf kehidupan keluarga yang lebih bermutu daripada sebelumnya.
Pelaksanaan Program KB diusahakan berjalan secara sukarela dan penuh kesadaran oleh pasangan suami-isteri yang masih subur. Usaha ini dilakukan dengan cara :
a). Pemberian penyuluhan oleh para motivator/penyuluh, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari unsur masyarakat. Penyuluhan dilakukan secara massal, secara kelompok, maupun secara tatap muka; tergantung pada situasi yang dihadapi di lapangan. Penyuluhan tatap muka dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah, dialog bebas antara petugas · penyuluhan dengan para calon akseptor. Apabila diingat, bahwa para penyuluh itu adalah penduduk
100
setempat� maka mudah dipahami betapa akrabnya suasana yang timbul dalam proses penyuluhan tersebut.
b). Bila penyuluhan itu mengakibatkan para calon akseptor bersedia untuk menjadi peserta KB, kemudian mereka diajak untuk datang ke Puskesmas terdekat guna mendapat pelayanan selanjutnya. Apabila para calon belum bersedia menjadi peserta KBj
para penyuluh dapat berbuat sesuatu, selain meninggalkan pesan agar direnungkan kembali secara matang mengenai masalah yang pernah mereka perbincangkan. Sering terjadi, setelah lewat beberapa waktu, sang calon tadi ternyata mengambil keputusan untuk mencoba menjadi peserta KB. Andaikata calon tetap tidak menjadi peserta KB, maka tidak ada satupun sariksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Dan memang nyatanya tidak ada sanksi untuk hal seperti itu.
Meskipun di bidang kesehatan kemajuan telah banyak dicapai, tetapi masih terdapat beberapa hambatan, yaitu: 1. Keterbatasan tenaga medis dan paramedis. 2. Fasilitas seperti alat transportasi, komunikasi belum me
madai; lebih-lebih mengingat kondisi geografis yang_kurang menguntungka n.
3. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sederhana, sehingga sering sekali rakyat lebih percaya kepada dukun dari pada kepada dokter/atau tenaga medis lainnya. Mengingat hambatan-hambatan yang dihadapi maka selan-
jutnya disusun rencana untuld meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis, serta sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan jangkauannya, meningkatkan ketrampilan/pengetahuan petugas kesehatan, meningkatkan pemberantasan penyakit menular, meningkatkan kesehatan lingkungan.
3. Tenaga Kerja
Kondisi masyarakat Timor Timur dikaitkan dengan kebutuhan tenaga-tenaga trampil untuk pembangunan, merupakan masalah utama yang harus ditanggulangi.
101
Berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi masalah kete
nagaketjaan di propinsi ini. Pertama, mengikutsertakan masya
rakat (umumnya yang tidak mempunyai ketra,mpilan) dalam
proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan jalan (desa)
pengairan sederhana, pembangunan saluran air minum dan se
bagainya. Melalui proyek ini, diusahakan untuk menciptakan
kesempatan ketja. sebanyak mungkin bagi masyarakat yang
"sedikit" mempunyai ketrampilan. Dengan dibukanya kesem
patan-kesempatan tersebut, maka para penganggur dan petani
yang tidak beketja, dirnanfaatkan tenaganya dalam proyek
proyek yang banyak menyerap tenaga ketja. Mereka yang ter
libat tentu mempunyai penghasilan tambahan dan hal ini tentu
membawa pengaruh t�rhadap keadaan sosial ekonomi.
Salah satu usaha untuk mengatasi ketenagaketjaan adalah
dengan mengadakan proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB)
yang ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan lapangan
ketja. Proyek ini dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang
padat penduduknya dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang
sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonominya menu
run. Proyek padat karya ini misalnya dilakukan dalam rangka
pembangunan jalan desa di Baucau, Lospalos dan pembangunan
irigasi sederhana di Kabupaten Luat.
Kedua, mengadakan kursus-kursus ketrampilan tertentu
melalui Proyek Peningkatan Mobile Training Unit. Kursus
kursus ketrampilan ini meliputi kursus mengetik, menjahit, tukang kayu, pandai besi, montir radio, tukang batu dan seba
gainya. Lama kursus sekitar 2 sampai 3 bulan. Kepada setiap angkatan yang telah selesai mengikuti kursus ketrampilan ter
tentu diberikan suatu paket peralatan, sesuai dengan jenis ke
trampilannya. Paket peralatan tersebut merupakan modal
awal dan diharapkan bisa membuka usaha tertentu, misalnya
membuka bengkel radio, penjahit dan sebagainya. Selain itu
juga mereka disalurkan untuk beketja pada kantor-kantor yang
membutuhkan.
102
4. Kehidupan Beragama
Sejak bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam Republik
Indonesia, kegiatan pembinaan kehidupan beragama di Timor
Timur terus ditingkatkan. Untuk itu pada tahap permulaan direhabilitasi sejumlah tempat peribadatan Katolik, yang selama masa pergolakan banyak mengalami kerusakan .. Selanjutnya,
dilaksanakan pembangunan-pembangunan tempat peribadatan, baik untuk pemeluk Katolik maupun untuk pemeluk Protestan,
Islam, Hindu dan sebagainya.
Pemerintah juga memberikan tunjangan kepada rohaniwan dan rohaniwati. Sejalan dengan itu disebarkan ribuan Kitab Suci, seperti Biblio untuk umat Katolik dan Protestan, serta
Al:qur'an untuk umat Islam.
Pembinaan keagamaan se1ain di1akukan melalui mass media, seperti melalui siaran radio dan penyebaran brosur-brosur juga dilakukan melalui jalur pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yang masing-masing memiliki kurikulum pelajaran agama. Kepada mereka yang tertarik untuk memperdalam studi bidang keagamaan (Katolik) diberi beasiswa serta dikirim ke Seminari Menengah Todabelu - Bajawa dan Seminari Tinggi Ledalero Maumere (Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Malang (Jawa Timur)
dan Yogyakarta.
Dalam tahun 1985 umat beragama di Timor Timur terdiri
dari 4:74.135 Katolik, 21.443 Protestan, 1 1.883 Islam, 3 .372
Hindu, 14.258 Budha dan 86.553 menganut kepercayaan lokal.
5. Pelayanan Sosial
Sisa-sisa dari pergolakan sosial-po1itik yang lalu sampai dengan beberapa tahun be1akangan ini masih terasa akibatnya. Kenyataan ini dapat diketahui dari besarnya jumlah orang-orang yang kehilangan suami/isteri, anak-anak yang kehilangan orang tua, penderita cacat tubuh dan sebagainya.
103
Sejalan dengan pemberian amnesti Presiden Republik In
donesia pada bulan Agustus 1977, serta tertembaknya seorang yang menamakan dirinya "Presiden Fretilin", Nicolau Lobato, J anuari 1979, lebih dari 20.000 penduduk - termasuk pengikut Fretilin - keluar hutan-hutan untuk menerima pengampunan tersebut, dengan fisik yang sangat menyedihkan. · Usaha-usaha untuk menanggulangi masalah ini dilakukan dengan membangun barak-barak penampungan sementara, pengadaan sandang dan pangan serta penyediaan obat-obatan. Selanjutnya mereka dinmkimkan ke beberapa lokasi yang baru dibangun dalam ben
tuk lingkaran pondok sosial (Liposos) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomis prod1.1ktif. Setiap Liposos dilengkapi dengan alat-alat pertanian beserta pengadaan bibit, dan alat-alat pertukangan. Di samping itu setiap_ Liposos dilengkapi dengan sarana peribadatan, balai pengobatan, air bersih dan sekolah dasar. Lokasi Liposos terdapat di beberapa kabupaten, yaitu Dili, Liquica, Manatuto, Frmera dan Baucau. Pemerintah
melalui Departemen Sosial telah melakukan beberapa program untuk menanggulangi atau paling tidak meringankan penderitaan mereka.
_ Program Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Masyarakat ditujukan untuk menimbulkan kesadaran, kemauan masyarakat dalam menangani permasalahan sosialnya baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kegiatan penyuluhan ini berhasil
meningkatkan kegairahan bekerja secara gotong-royong, timbulnya rasa kebersamaan, disiplin dan tanggung jawab sosial menuju tercapainya swadaya, swakarya dan swadaya masyarakat.
Kemudian merehabilitasi dan memberi pelayanan dengan sistem non-panti kepada penyandang cacat dan penyantunan di dalam panti. Mereka yang disantun dikirim ke panti-panti Latihan Penderitaan Cacat Tubuh seperti di Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh (LPRPCT) "Prof. W r. Soeharso" Surakarta dan Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) Ujung Pandang. Kepada mereka diberikan juga pela-
104
yanan medis y.aitu perbaikan dan pemasangan protese. Dengan adanya pemasangan protese-protese ini, para penyandang cacat tersebut dapat berusaha untuk membiayai hidupnya, seperti membuka usaha jahit-menjahit, usaha sol sepatu dan sebagainya.
Penyantunan dan pengentasan anak terlantar_yang dilaksanakan melalui panti dan non panti, dengan tujuan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri sehingga lambat laun mereka dapat mandiri. Penyantunan dan pengentasan bagi anak terlantar melalui panti dilaksanakan sejak tahun 1981 , seperti di Panti Penyantunan Anak Bambu Apus, Jakarta dan di "Sasana Serba Guna" Bemori, Dill. Kepada mereka diberikan latihan ketrampilan antara lain ketrampilan pertukangan kayu, pertukangan batu, montir radio, mobil, motor, elektronik, las, jahit-menjahit, pertanian, petemakan dan lain-lain. Dari hasil pelak:sanaan penyantunan tersebut sebagian dari mereka telah mampu mandiri, beiWiraswasta, menjadi karyawan perusahaan, pegawai negeri dan lain-lain.
Penyantunan dan pengentasan bagi anak terlantar dengan sistem non panti, dilaksailakan dengan memberikan berbagai latihan ketrampilan, seperti pertukangan kayu, tukang batu, pertanian, jahit-menjahit, masak-memasak dan lain-lain. Setelah mendapat paket stimulans berupa peralatan pertukan�n kayu, pertukangan batu, pertanian, jahit-menjahit, masak-memasak dan lain sebagainya.
Bantuan dan pengentasan bagi fakir miskin seperti di Kabupaten Frmera dan Baucau dengan memberikan latihan ketrampilan di bidang pertanian, petemakan, pertukangan kayu dan batu serta bidang perkiosan. Pada umumnya para keluarga tersebut telah mampu mandiri. Selain memperooleh ketrampilan, kepada mereka diberikan pula modal kerja kelompok dan perorangan seperti peralatan tukang kayu, peralatan tukang batu, peralatan/paket temak serta perkiosan.
105
6. Pemukirnan dan Perumahan
Propinsi Timor Tirnur terdiri dari ratusan desa yang tersebar di 61 kecamatan. Sudah sejak masa penjajahan Portugis, banyak penduduk yang bermukirn di daerah-daerah pegunungan dan kurang memenuhi syarat sebagai tempat tinggal. Pemukiman penduduk tidak terarah, sehingga sangat sulit untuk menyusun pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraannya.
Untuk merobah keadaan tersebut, pemerintah mengadakan penataan kembali sistem pemukirnan secara perlahan-lal}an guna menghilangkan kebiasaan hidup di daerah pegunungan dengan sistem perladangan. Penataan pemukiman penduduk ini erat hubungannya dengan program peningkatan produksi pangan, seperti menyangkut faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran hasil-hasilnya.
Selain itu, penataan pemukirnan ini juga sejalan dengan program mempersatukan kembali (reunion) anggota keluarga yang selama masa pergolakan banyak bercerai-berai. Selama itu banyak harta benda penduduk bahkan rumah mereka yang musnah. Dengan mendapat ancaman-ancaman, banyak penduduk yang mengungsi dengan meninggalkan ladang, rumah dan harta bendanya. Bahkan ban yak di antara keluarga batih t ayah, ibu
. dan anak) yang terpisah-pisah hidupnya.
Kepada penduduk yang menetap di daerah perkotaan, juga dibangun perumahan, yang harganya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pada akhir bulan Agustus 1982, di Dili diresrnikan pemakaian sejumlah rumah sederhana. Pembangunan rumah sederhana ini diperuntukkan bagi masyarakat umum terutama yang berpenghasilan sedang dan rendah. Pembayaran untuk memiliki rumah tersebut dilakukan dengan angsuran ·
yang ringan dan beJjangka waktu antara 5 sampai 20 tahun.
Sementara itu pembangunan rumah sederhana dan rumah inti dilaksanakan di Dili, bersamaan dengan pemugaran pemukiman di 80 desa. Sejalan dengan pembangunan perumahan ter-
106
sebut, diperbaiki insta1asi dan pipa-pipa air bersih serta per1uasan air lirnbah di Dili, Baucau, dan Maliana. Di beberapa kota lain seperti di Viqueque dan Aileu usaha peningkatan penyediaan air bersih juga dilakukan.
Seiring dengan pesatnya pelayanan kepada masyarakat, pembangunan di bidang kelistrikan juga menunjukkan peningkatan. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang aibangun selama dalam masa pembangunan telah menerangi berbagai kabupaten dan kecamatan seperti: Kabupaten Liquica (20 Juni 1983); Kecamatan Maubara (15 Juni 1983); Kabupaten Ermera/Gleno
11 Oktober 1983); Kabupaten Covalima/Susi (2 Oktober 1983); Kabupaten Manututo (5 . Agustus 1983); Kabupaten Aileu (20 Agustus 1983); Kabupaten Bobonaro/Maliana (19 Maret 1984); Kabupaten Ambenu/Cecssi (15 April 1984); Kabupaten Baucau (29 Pebruari 1984); Kabupaten Same (8 September 1984); Kabupaten Ainaro,· (30 Agustus 1984); Kabupaten Lautem (1 Agustus 1984); Kabupaten Viqueque {7 Ag..u�tus
1984); Kecamatan Ratlako-: 17 J�amatan Hera (2 Agustus 1985); Kecamatan Metinaro (I Agustus 1985); Kecamatan Maubisse1C 17 Agustus 1985); Kecamatan Ossu (1 1 September 1985) dan Kecamatan Balibo ( 4 J anuari 1986). Sedang Kecamatan Vemase, Vinila1e, Bongia, Laga, Watu1ari, Bobonaro dan Atsabe, menyusu1 kemudian.
Usaha -lain--yang-=--dilakukan. P-em __ erintah untuk membmapemukiman adalah dengan menyelenggarakan program transmigrasi d'engan mendatangkan petani teladan dari daerah lain khususnya Pulau J awa dan Bali. Program terse but diarahkan pada daerah-daerah dengan klasifikasi di mana dalam jangka waktu 15 tahun berkepadatan maksimal 50 jiwa per km 2, daerah yang potensial untuk pertanian dengan areal yang luas serta mampu mendukung pola pemukiman, serta daerah yang termasuk dalam kawasan pengembangan wilayah dalam rangka menunjang program pembangunan lintas sektoral.
107
Khusus untuk propinsi ini pola pemukiman transmigrasi yang diberlakukan adalah pola 50% : 50%, yaitu 50% pemukim
an berasal dari daerah pengirim dan 50% lainnya berasal dari penduduk setempat. Pola pemukiman 50% : 50% tersebut dila
kukan antara lain dengan tujuan menata kembali pemukiman . penduduk setempat menjadi pemukiman yang memungkinkan bisa berkembang lebih baik, serta membentuk pemukiman barn dengan penggabungan dan ketrampilan serta adaptasi kebudayaan.
BAB IV. TRANSPORTASI, PENERANGAN, TELEKOMUNI
KASI, POS & GIRO.
1. Transportasi
. Kondisi geografis Timor Timur yang sebagian besar terdiri
dari pegunungan dan dataran tinggi, menjadikan masalah perhubungan harus mendapat perhatian serta penanganan khusus
Hal itu dimakgillkan-a.g-aHlaerah-d�yang selama ini terisolir
akibat minimnya prasarana dan sarana perhubungan menjadi
terbuka dan mudah untuk dikembangkan. Di samping itu segala usaha pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Lancarnya sarana perhubungan di Timor Timur berhubungan erat de
ngan pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk dan kese
jahteraan rakyat. Pembangunan di sektor ini merupakan kunci
keberhasilan pembangunan di sektor-sek-tGF-lain
a. Perhubungan Darat
Sejak awal telah diusahakan membuka jaringan perhubungan darat sampai ke seluruh pelosok Timor Timur. Usaha-usaha
tersebut antara lain dengan merehabilitasi ratusan kilometer jalan-jalan lama yang rusak akibat erosi dan sebagainya. Kemudian secara bertahap dibangun ratusan kilometer jalan-jalan beraspal. J aringan perhubungan ini telah menghubungkan Dili
sebagai ibukota propinsi dengan ibukota-ibukota kabupaten lainnya. Seperti Maliana di sektor barat sampai ke Lospalos di
108
sektor timur 'dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan
kota-kota sekitamya. Walaupun kondisi permukaan jalan ter
sebut sebagian besar terdiri dari tanah dan kerikil, tetapi dibanding dengan masa sebelumnya, keadaannya jauh lebih memadai. Sejalan dengan pembangunan jalan tersebut, juga dibangun
jembatan; Keadaan seperti ini tentu sangat mempengaruhi
arus perekonomian di Timor Timur misalnya laju pemasaran
hasil pertanian dan meningkatnya mobilitas penduduk.
Bertambahnya jaringan transportasi darat diikuti pula
dengan bertambahnya jumlah· kendaraan bermotor. Sejalan de
ngarr itu bertambahnya prasarana- dan sarana perhubungan_ da
rat diikuti pula dengan bertambahnya pelayanan angkutan
umum. PN Damri (perusahaan milik negara) telah mengoperasi
kan puluhan bis sebagai alat transportasi umum. Sejumlah
armada PN Damri secara rutin telah melayani trayek dalam kota
Dill, antar kota maupun antar propinsi. Trayek dalam kota Dill
mencakup Mercado - Bakara p.p.; Mercado - Komoro p.p.; Mercado - Taibere p.p. Trayek antar kota meliputi Dili - Bau
cau - Viqueque - Lospalos p.p.; Dill - Aileu - Mapdese -
Same - Ainaro p.p.; Dill - Liquica - Maubara p.p.; Dili- Er
mera - Maliana p.p. Sedang trayek antar propinsi telah meng
hubungkan Dili - Kapuna (Propinsi Nusa Tenggara Timur) lewat Maliana dan Atambua. Selain PN Damri, beberapa perusahaan swasta juga telah mengoperasikan bis-bisnya sebagai alat transport umum ke seluruh pelosok Timor Timur.
Khusus di kabupaten dan kota administratif Dili, mengingat kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan pintu gerbang kegiatan perekonomian ·ke kabupaten-kabupaten lainnya, baik sarana maupun prasarana transportasi dan komunikasi relatif baik. Permukaan jalan sudah beraspal baik dalam
kota Dill maupun sampai ke ibukota-ibukota kecamatan .. Untuk dalam kota tersedia angkutan penumpang berupa taksi dan bis angkutan pedesaan berupa pick-up dan untuk luar kota terse
dia pula mobil angkutan barang dan bis penumpang antar kota.
109
b. Perhubungan Udara
Perhubungan udara merupakan sarana perhubungan yang paling efektif dan berperan di Timor Timur baik secara lokal maupun antar pulau/propinsi. Pelabuhan udara "Komoro" telah selesai dibangun pada tahun 1981 , terletak 7 km dari Dili. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang udara Timor Timur, yang setiap hari melayani trayek Jakarta- Denpasar- Kupang
- Dili p.p. dan Surabaya- Denpasar- Kupang- Dili p.p.
Pada masa sebelumnya lapangan terbang yang terdapat di tengah-terigah kota Dili dengan panjang landasan hanya 79 0 m hanya dapat didarati pesawat-pesawat kecil jenis Dove dan DC3.
Selain pelabuhan udara "Komoro", terdapat lapangan terbang perintis di beberapa kabupaten yang dapat didarati pesawat-pesawat terbang jenis CASA, Cesna dan Twin Otter. Sejak April 1983, Merpati Nusantara Airlines telah membuka trayek penerbangan perintis dengan route Kupang - Dili - MalianaCovalina p.p. dan Kupang - Atambua - Dili p.p., yang masingmasing dilakukan dua kali penerbangan seminggu. Di Baucau juga terdapat lapangan terbang dengan ukuran landasan 2.500 x
45 m. Dengan kapasitas demikian lapangan terbang ini mampu didarati pesawat terbang jenis DC I 0.
c. Perhubungan Laut
Pengembangan · di sub sektor perhubungan laut juga tidak lepas dari perhatian. Pelabuhan Dili merupakan pelabuhan terbesar di daerah ini, selain berfungsi sebagai pelabuhan ·antar pulau/propinsi, juga merupakan pintu perdagangan ke 1uar negeri. Dengan panjang dermaga 18 0 m, kedalaman 9 m, pelabuhan ini mampu dirapati kapal berbobot 5.000 ton. Pelabuhan ini telah direhabilitasi, yaitu penambahan fasilitas untuk memperlancar arus bongkar muat barang.
Selain itu pelabuhan laut Dili disinggahi oleh kapal penumpang mewah KM. "Kelimutu", yang dibangun di Jerman Barat,
110
berkapasitas .920 penumpang dan secara rutin akan melayari
trayek Dili dengan kota-kota di Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Bali dan Jawa. Dengan adanya pelayaran ini, maka hubungan Timor Timur dengan propinsi-propinsi lainnya semakin meningkat.
Selain pelabuhan Dili, masih terdapat beberapa pelabuhan ·
lokal yang menghubungkan beberapa tempat di Timor Timur,
seperti Pante Makasar (Ambenu); Maubara dan Liquica; Manatuto; Laga dan&aucau; Con dan Jace (Lautem) di pantai utara serta Aleambata dan Be Assu (Viqueque);-Betano (Same) dan
Suai di pantai selatan.
2. Penerangan
Pada awal masuknya Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, timbul masalah baru bagi sistem penerangan di propinsi ini. Masalah ini erat kaitannya
dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, yang disebabkan beberapa faktor.
Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang merupakan alat komunikasi seluruh rakyat, belum banyak dikuasai masyarakat Timor Timur, temtama mereka yang tinggal di pedesaan. Menumt sensus 1980, 66,7% penduduk Timor Timur hanya dapat berbahasa daerah dan 76,6% buta huruf. Selama itu mereka hanya mempergunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa Portugis dalam upacara-upacara rcsmi, di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah. Kedua, ke
adaan geografis dan sarana perhubungan daerah ini sangat membatasi kegiatan operasional penerangan, dan ketiga, tirygkat sosial ekonomi (termasuk pendidikan dan pengetahuan) masyarakat umumnya sangat "rendah".! Semua faktor ini membawa
pengaruh yang sangat besar dalam kebijaksanaan penerangan
untuk menumbuhkan motivasi masyarakat agar sebagai warga negara turut membangun daerahnya dalam kaitan dengan pembangunan nasional.
111
Dengan kondisi sosial masyarakat Timor Timur yang demikian, pemerintah berusaha agar peranan penerangan dapat berjalan 1ancar dan berfungsi dengan baik. Pe1aksanaan operasional penerangan pada prinsipnya dilaksanakan dengan: (a). penerangan tatap muka, (b). pameran, (c). pertunjukan film dan pertunjukan rakyat, (d). penerbitan (media cetak). Se1uruh kegiatan penerangan tersebut mengandung unsur-unsur yang berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab bernegara, asosialbudaya, ekonomi, pendidikan, pertanian dan sebagainya.
Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) yang dibangun di Dill 198 1 , mempunyai daya pancar 1 Kwh. Setiap hari RRI Dill mengudara 24 jam menjangkau seluruh wilayah Timor Timur. Mela1ui RRI, disiarkan berita-berita yang dapat memperluas wawasan pengetahuan masyarakat, misalnya programprogram pemerintah untuk membangun Timor Timur, siar�m keagamaan, siaran pedesaan, siaran untuk wanita, · mengenai daerah-daerah di Indonesia, ilmu pengetahuan dan juga siaransiaran hiburan berupa nyanyian-nyanyian daerah. Sebagian besar siaran-siaran tersebut mempergunakan bahasa Indonesia, namun pada jam-jam tertentu juga dipergunakan bahasa daerah Tetun).
Agar pelayanan penerangan ini dapat benar-benar dimanfaatkan rakyat banyak, telah disebarkan sarana-sarana yang berkaitan dengan pe1ayanan tersebut. Radio cassette dibagikan kepada para kepala sekolah, kepala dan sekretaris desa di seluruh Timor Timur.
Siaran Televisi Republik . Indonesia (TVRI) dari Jakarta mulai diterima pada tanggal 16 Juli 1978, yaitu setelah diresmikannya Stasiun Relay TVRI di Marabia, Dill. Kemudian dibangun Stasiun Relay Maliana, Baucau, Lospalos, Suai, Viqueque dan Ambenu.
Berkaitan .dengan pembangunan-pembangunan Stasiun Relay tersebut disebarkan pula te1evisi umum. Dengan tersedianya fasilltas seperti ini, melalui stasiun televisi Jakarta,
112
masyarakat Timor Timur dapat mengetahui sekaligus mengi
kuti perkembangan yang tidak hanya terbatas pada peristiwa
peristiwa nasional, melainkan juga pada peristiwa-peristiwa
internasional. Melalui media elektronika ini terbuka tabir keter
asingan mereka mengenai informasi.
Pelayanan penerangan melalui media cetak juga banyak
mendapat perhatian pemerintah, yaitu dengan menerbitkan
sejumlah brosur, buletin dan surat kabar. Dengan meningkatkan
kemampuan membaca dan menulis, sarana penerangan melalui
media cetak ini akan semakin berperan, terutama pada generasi
muda yang duduk di bangku sekolah. Melalui mereka berita
berita dapat disalurkan kepada orang-orang tua yang masih
buta huruf.
Sejak tahun 1982/83 mulai terbit sebuah ! urat Kabar
Mingguan "DILl POS" yang juga terpilih sebagai penerbitan
pelaksanaan Koran Masuk Desa (KMD) Propinsi Timor Timur.
Karena mengalami berbagai kesulitan teknis surat kabar ini
tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 1985
telah dibentuk Yayasan "TATOLI NAROMAN" dengan tujuan ·
menerbitkan sebuah koran baru "SUARA TIMOR TIMUR ".
Untuk lebih meningkatkan pelayanan penerangan terutama
di daerah, dibangun Pusat Penerangan Masyarakat (Puspen
mas), masing-masing di Dili, Baucau, Ainaro, Maliana, Pante
Makasar (Ambenu), Liquica, Gleno (Eremera) dan Suai. Secara
bertahap direncanakan setiap kabupaten memiliki sebuah Pus
penmas.
3. Telekomunikasi
. Pembangunan di bidang telekomunikasi juga dilakukan.
Dengan beroperasinya Stasiun Bumi Kecil di Dili sejak Mei
1979, melalui Sistem Komunikasi Satelit Domestik "Palapa",
Propinsi Timor Timur dapat berhubungan melalui telepon de
ngan kota-kota di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh sampai
ke Jayapura.
113
4. Pos & Giro
Untuk lebih rneningkatkan pelayanan lalu-lintas pos dan
giro pada akhir tahun 1984 telah selesai dibangun gedung Pos &
Giro Dili yang baru. Selain itu juga telah dibangun Kantor Pos
Pernbantu seperti di Pante Makasar (1978), Baucau (1980), . Errnera (1981 )! Maliana (1985), Suai (1985), Manatuto (1985),
Liquica (1986).
Dari keseluruhan garnbaran urnurn yang disajikan terlihat
·b ahwa sejak Timor Tirnur berintegrasi secara pisik dengan
Negara Republik Indonesia telah dicapai banyak kernajuan da
larn berbagai bidang. Kernajuan itu dicapai berkat rnunculnya
sernangat rnasyarakat untuk berintegrasi dalarn pernbangunan
nasional. Tentu saja kernajuan itu akan terns bertarnbah seirarna
dengan partisipasi rnasyarakat. ! Selain itu rnakin rneningkatnya
investasi rnernungkinkan peranan yang lebih besar dari wilayah
ini dalarn pendapatan nasional secara keseluruhan.
114
.-�
.( a: :::>
, ,
... - "
� 2
)"- -.
:i t( �
0 .
� . ft
1-. •
,._
::.
-<
v--
r< 0
0
::< <(
:: "'
:L
'-
� -<. ,,
" J t-
.. :1
-< "
-< ... -' ...
BAHAN BACAAN
I. Koran dan artikel >:
Analisa, I986 - II
Angkatan Bersenjata, I976 - I977
The Australian, I976
Indonesian Times, 1977
Kompas, 197 6 - 1977
Merdeka, 1976- 1977
The New Strait Time, 1976
Sidney Morning, 1977
Sinar Harapan. 1976 - 1977
11. Buku
Boxer. C.R.
116
Ftdalgos in the Far East. 1550-19 70. Facts and
fancy in the history of Macao. Den Haag, 1948.
Cortesao, A. The Suma Oriental of Tome Pires. an accounr o_(
the East ... London, 1944.
Dames, M.L.
The book of Duarte Barbosa (1 51'8). London, 1918-
21.
De Matos, Artur Teodoro
Timor Portugues, 1515-1769. Contribuicao para
a sua historia. Lisbon, 1974.
Dunn, James. Timor: A people Betrayed. Qld: The Jaca
randa Press, 1983.
Fokkens, F.
De nieuwe grensregeling der grenzen tusschen Neder
landsclt en Portugeesch Timor. Den Haag, 1914.
Integrasi Timor Timur. Jakarta: Deppen RI 1982.
Kristiadai J. Ana,lisa '! atu Dasawarsa Pembangwzan Ti
mor. Center for Strategic and International Studies
(CSIS). Jakarta tahun 1986.
Lapian, A.B. & Paramita Abdurrachman. "Sejarah Timor Timur", B erita Antropo1ogi th xi, No. 36, Januari-Maret 1980, ha1aman 9-36 .
Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pemerintah
Timor Timur. Jakarta: Pusat Lit bang Depdagri, LEKNAS LIPI, Lembaga Studi Pedesaan dan Litbang . Pemda Timor Timur, Jakarta tahun 1979.
Metzner, Joachim K. Man and environment in Eastern Timor: a geoecologi
cal analysis of the Baucau-Viqueque area as a possible basis for regional planning. Canberra, 1977.
Monografi Daerah Timor Portugis, Pemda Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Kupang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusatenggara Timur, 1975.
Morgado. Runo Alves. "As provincias portuguesas do Oriente perante o .. esquema da integracao economica naciona1", dalam Coloquios sabre as proFincias do Oriellle. vol. 1. Lisbon, 1968 .
Moor. Machmuddin (dkk). Lahirnya Propinsi Timor Timur. Jakarta: BP Aeda, 1977.
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Tingkat I
Timor Timur, ta1mn 1986. Jakarta: Proyek Penyusunan Rencana Program dan Pengenda1ian Pe1aksanaan, Depdagri, tahun 1987. 'Y o1a Pembangunan Timor Timur dan Prioritas 1978/1979 " (Manuskrip).
Proyek-proyek Pembangunan Timor Timur tahun Ang
garan 1986/87. Jakarta: Proyek Penyusunan Rencana Program dan Pengendalian Pe1aksanaan, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia . tahun 1986.
Sejarah Nasional lndonesia, J ilid I. Jakarta, 1984. 10 Tahun Timor Timur Membangun. Jakarta: Pemerintah
P�opinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, 19S6.
117
118
Schulte Nordholt, H.G. The political system of the Atoni of Timor. Den Haag, 1971.
Sherlock, Kevin. A biography of Timor. Canberra, 1986. Soekatno, T.W. (ed). Pengumpulan Data Peninggalan
Sejarah dan Purbakala di Daerah Tingkat I Timor Timur; Jakarta : Direktorat Perlindungan dan Pem
binaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala: 1984. Soekanto. lntegrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur.
Jakarta: Parikesit, 1976. De Sturler, J .E.
Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met de tractaten met Spanje, Engeland en Portugal. Disertasi Universitas Leiden, 1881.
Sumarno H., Nurdin Achmad; Sujanto. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah di Daerah dan Proses Pelaksanaannya. Yayasan Beringin Unit Departemen Dalam Negeri, Jakarta, tahun 1977.
Timor Timur Dalam Angka 1985, BAPEDA dan Kantor Statistik Tingkat I Propinsi Timor Timur, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
Thomaz, Luiz Filipe F .R.
"0 afluxo ao meio urbano no Timor portugues", dalam Revista da Faculdade de Letras, 1976-77. Timor-Notas historico-linguisticas. Lisbon, 1974.
Van Wouden, F.A.E. Types of. social structure in eastern Indonesia. Den Haag, 1968.
Weatherbee, Donald E. 'Y ortuguese Timor: An Indonesian Dilemma", dalam Asian Survey no. 6, tahun 1966.
Wurm, Stephen A. & Shiro Hattori Language Atlas. Pacific Area. Canberra, -1981.
ill. Wawancara.
Francisco Lopez da Cruz, Jakarta, 1987.
119
' .