The World Bank WORLD BANK OFFICE, JAKARTAInternational Bank for Reconstruction And Development

20 May 2011

Drs. Nuryanto, MPADirektur Kelembagaan dan Pelatihan MasyarakatDirektorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam NegerriJl. Raya Pasar Minggu Km 19Jakarta Selatan

PERIHAL: Penerapan Sanksi di dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Dengan hormat,

Bank Dunia sangat mendukung upaya yang sedang dilaksanakan oleh PMD untuk meningkatkan standar supervisi bersama NMC dengan mengembangkan suatu ceklist dan daftar pertanyaan yang nantinya dikaitkan dengan evaluasi kinerja fasilitator dan supervisor di setiap jenjang.

Sehubungan dengan itu, misi supervisi reguler Bank Dunia diwaktu mendatang juga akan memfokuskan perhatiannya kepada kinerja para supervisor (faskab, tim management provinsi, tim NMC) di dalam melaksanakan ketentuan sanksi program dan akan merekomendasikan sanksi tegas kepada para faskab, fastekab, faskeu dan korprov yang melakukan pembiaran/pengabaian atas ketentuan sanksi program, misalnya :

Hal yang dilanggar Indikasi, a.l.Prinsip Akuntabilitas,Prioritas dan Keberlanjutan

Banyak desa yang usulannya terus didanai sedangkan kegiatan-kegiatan dari siklus sebelumnya tidak selesai dengan baik, tidak terpelihara atau tidak bermanfaat, dan tidak dipertanggung-jawabkan

Banyak usulan dana bergulir yang terus didanai padahal di desa ybs terjadi kemacetan > 20 % dalam pengembalian, atau ada indikasi terjadi penggelapan oleh pengurus kelompok, kader dan atau aparat desa

Prinsip Transparansi danAkuntabilitas

Sebagian besar desa di banyak kecamatan tidak mengisi papan informasi dengan informasi yang mutakhir, sesuai dan memadai, namun dana terus dicairkan ke TPK, Nama FK, Faskab dan nomor pengaduan tidak dicantumkan di papan informasi.

Rekonsiliasi rekening tidak dilakukan secara teratur dan dokumen-dokumen keuangan tidak diperiksa secara semestinya oleh fasilitator. Kualitas pengarsipan UPK sangat tidak memadai dan sebagian besar desa tidak melakukan pembukuan keuangan kegiatan.

Kutipan Surat World Bank

Toleransi Nol terhadapKorupsi

Lelang pengadaan bahan/borongan upah tidak dilakukan melalui musyawarah desa, atau kurang terbuka dalam pelaksanaannya; tidak diumumkan secara luas.

Kegiatan sarana/prasarana dibanyak kecamatan dikerjakan pemborong dan kualitas pekerjaan umumnya buruk. Masyarakat desa tidak mendapatkan informasi tentang realisasi penggunaan dana. Indikasi mark-up harga ditemui di banyak dokumen RAB

Prosedur dan Akuntabilitas Dana kegiatan sarana/prasarana disalurkan kebanyak desa tanpa gambar rencana dan RAB yang memadai.

Hasil survey harga tidak dapat diperlihatkan di banyak kecamatan. Tidak ada sertifikasi dan tidak ada tanda tangan pihak terkait di dalam gambar disain dan RAB.

Dana dicairkan ke rekening UPK yang sedang bermasalah atau di cairkan untuk kecamatan yang tidak memiliki fasilitator di tempat.

Prinsip partisipasi danKesetaraan gender

Musyawarah khusu perempuan tidak dilakukan atau dilakukan hanya untuk formalitas. Musdes penetapan usulan dan pertanggungjawaban hanya dihadiri elite desa.

Hal di atas sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan mengenai Sanksi (Bagian 1.7.7.) dan Pelestarian Kegiatan (Bab 3.3), yaitu: jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau tidak bermanfaat, atau jika terjadi pelangaran prinsip-prinsip, penyalahgunaan dana dan atau wewenang, penyimpangan prosedur, atau jika ada kemacetan dalam pengembalian dana bergulir yang tidak ditangani dengan baik, maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Dengan semakin ketatnya disiplin anggaran dan cakupan program yang semakin luas, bana BLM yang semakin besar, serta adanyan kebijakan optimalisasi, laporan konsultan dan fasilitator memperlihatkan banyak terjadinya overlap antara penyelesaian dan pertanggung-jawabankegiatan dari siklus sebelumnya dan perencanaan kegiatan tahun berikutnya di banyak lokasi. Seringkali hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian dan pemeriksaan terhadap status dan kualitas penyelesaian kegiatan desa dari siklus BLM sebelumnya, dan lemahnya pelaksanaan pertanggung-jawaban di desa dan kecamatan karena sering hanya dilakukan sebagai formalitas atau bahkan tidak dilakukan. Untuk itu tekad PMD untuk meningkatkan kinerja supervisi di semua jenjang sesuai sangatlah tepat.

Untuk meningkatkan efektivitas dukungan tim Bank Dunia di dalam pelaksanaan supervisi, kami berharap kami dapat terus menerima rencana supervisi bulan NMC dan RMC termasuk matrix temuan/status/rencana tindak lanjutnya secara teratur. Ini akan memudahkan kita bersama di dalam menangani isu-isu/permasalahan yang ditemui di lapangan secara cepat dan tepat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini.

Hormat kami,

Kutipan Surat World Bank

ttdSentot S. Satria

Task Team Leader-PNPM Mandiri PerdesaanBank Dunia, Jakarta

Tembusan, Yth:

Kutipan Surat World Bank