the komnasham report on the talangsari massacre
TRANSCRIPT
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 151
983122983113983118983111983115983105983123983105983118 983109983115983123983109983115983125983124983113983110
983124983113983117 983105983108 983112983119983107 983120983109983118983129983109983116983113983108983113983115983105983118
983120983109983116983105983118983111983111983105983122983105983118 983112983105983115 983105983123983105983123983113 983117983105983118983125983123983113983105
983129983105983118983111 983106983109983122983105983124 983120983109983122983113983123983124983113983127983105 983124983105983116983105983118983111983123983105983122983113
983089983097983096983097
983122983105983112983105983123983113983105
983115983151983149983145983155983145 983118983137983155983145983151983150983137983148 983112983137983147 983105983155983137983155983145 983117983137983150983157983155983145983137
983090983088983088983096
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 251
i
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------- i - iii
I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------- 2
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAMYANG BERAT KEJAHATAN TERHADAPKEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSURPERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO
--------------------------------------------------------------------------- 2
Unsur-unsur Umum Kejahatan TerhadapKemanusiaan
--------------------------------------------------------------------------- 2
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam TindakPidana Yang Termasuk Dalam KejahatanTerhadap Kemanusiaan --------------------------------------------------------------------------- 3
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a) --------------------------------------------------------------------------- 4
2 perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lainnyasecara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e) --------------------------------------------------------------------------- 4
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f) --------------------------------------------------------------------------- 5
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h) --------------------------------------------------------------------------- 5
5 penghilangan orang secara paksa(Pasal 9 huruf i)
--------------------------------------------------------------------------- 7
Unsur-unsur PertanggungjawabanKomando
--------------------------------------------------------------------------- 8
Pasal 42 ayat (1) --------------------------------------------------------------------------- 8
Pasal 42 ayat (2) --------------------------------------------------------------------------- 11
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI --------------------------------------------------------------------------- 12
III11 Kehidupan Politik di Era Orde Baru --------------------------------------------------------------------------- 12
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang TerjadiDalam Peristiwa Talangsari
--------------------------------------------------------------------------- 17
Gambaran Korban --------------------------------------------------------------------------- 18
Klasifikasi Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Jumlah Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Sebaran Geografis Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang DapatDimintai Pertanggungjawaban ---------------------------------------------------------------------------
20
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari --------------------------------------------------------------------------- 21
Elemen Umum Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan---------------------------------------------------------------------------
28
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351
ii
Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------
28
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28
ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29
Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30
Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok
--------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------
33
Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35
Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35
Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37
Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38
Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa
--------------------------------------------------------------------------- 39
Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
--------------------------------------------------------------------------- 40
Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41
Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41
Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya
--------------------------------------------------------------------------- 42
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil
--------------------------------------------------------------------------- 43
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451
iii
Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45
Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-
1
2
3
I PENDAHULUAN4
Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5
korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6
luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7
perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8
pengusiran penduduk secara paksa9
Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10
Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11
guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12
terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13
tersebut kepada Komnas HAM14
Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17
Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18
hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19
hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20
Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21
Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022
tentang Pengadilan HAM23
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924
terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26
2007 sampai dengan 31 Juli 200827
Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29
Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30
dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31
dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132
(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33
Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35
rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36
tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37
mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 251
i
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------- i - iii
I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------- 2
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAMYANG BERAT KEJAHATAN TERHADAPKEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSURPERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO
--------------------------------------------------------------------------- 2
Unsur-unsur Umum Kejahatan TerhadapKemanusiaan
--------------------------------------------------------------------------- 2
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam TindakPidana Yang Termasuk Dalam KejahatanTerhadap Kemanusiaan --------------------------------------------------------------------------- 3
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a) --------------------------------------------------------------------------- 4
2 perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lainnyasecara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e) --------------------------------------------------------------------------- 4
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f) --------------------------------------------------------------------------- 5
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h) --------------------------------------------------------------------------- 5
5 penghilangan orang secara paksa(Pasal 9 huruf i)
--------------------------------------------------------------------------- 7
Unsur-unsur PertanggungjawabanKomando
--------------------------------------------------------------------------- 8
Pasal 42 ayat (1) --------------------------------------------------------------------------- 8
Pasal 42 ayat (2) --------------------------------------------------------------------------- 11
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI --------------------------------------------------------------------------- 12
III11 Kehidupan Politik di Era Orde Baru --------------------------------------------------------------------------- 12
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang TerjadiDalam Peristiwa Talangsari
--------------------------------------------------------------------------- 17
Gambaran Korban --------------------------------------------------------------------------- 18
Klasifikasi Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Jumlah Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Sebaran Geografis Korban --------------------------------------------------------------------------- 19
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang DapatDimintai Pertanggungjawaban ---------------------------------------------------------------------------
20
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari --------------------------------------------------------------------------- 21
Elemen Umum Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan---------------------------------------------------------------------------
28
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351
ii
Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------
28
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28
ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29
Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30
Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok
--------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------
33
Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35
Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35
Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37
Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38
Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa
--------------------------------------------------------------------------- 39
Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
--------------------------------------------------------------------------- 40
Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41
Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41
Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya
--------------------------------------------------------------------------- 42
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil
--------------------------------------------------------------------------- 43
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451
iii
Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45
Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-
1
2
3
I PENDAHULUAN4
Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5
korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6
luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7
perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8
pengusiran penduduk secara paksa9
Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10
Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11
guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12
terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13
tersebut kepada Komnas HAM14
Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17
Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18
hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19
hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20
Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21
Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022
tentang Pengadilan HAM23
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924
terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26
2007 sampai dengan 31 Juli 200827
Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29
Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30
dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31
dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132
(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33
Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35
rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36
tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37
mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 351
ii
Unsur adanya suatu atau salah satuperbuatan dan bentuk perbuatan adalahsebagiamana disebut dalam huruf a-jPasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ---------------------------------------------------------------------------
28
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan --------------------------------------------------------------------------- 28
ldquosebagai bagianrdquo --------------------------------------------------------------------------- 29
Meluas --------------------------------------------------------------------------- 30
Sistematik --------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen adanya tujuan politik atau ideologiyang dituangkan dalam rencana untukmenghancurkan menganiaya melemahkansuatu kelompok
--------------------------------------------------------------------------- 32
Elemen dilakukannya tindak kejahatandalam skala yang sangat luas terhadapkelompok sipil atau dilakukannya tindakanyang tidak manusiawi secara berulang danterus menerus dan terkait satu denganyang lain ---------------------------------------------------------------------------
33
Elemen adanya persiapan dan penggunaansumber daya publik atau pribadi baikmiliter atau lainnya --------------------------------------------------------------------------- 33
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggibaik politik dan atau militer dalammerumuskan perencanaan --------------------------------------------------------------------------- 35
Aspek yang diketahuinya --------------------------------------------------------------------------- 35
Ditujukan kepada penduduk sipil --------------------------------------------------------------------------- 37
Dugaan Pelaku Pembunuhan --------------------------------------------------------------------------- 38
Dugaan Pelaku Pengusiran PendudukSecara Paksa
--------------------------------------------------------------------------- 39
Dugaan Pelaku Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
--------------------------------------------------------------------------- 40
Dugaan Pelaku Penyiksaan --------------------------------------------------------------------------- 41
Dugaan Pelaku Persekusi --------------------------------------------------------------------------- 41
Pertanggungjawaban Komandan dan AtasanPolisi dan Sipil lainnya
--------------------------------------------------------------------------- 42
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi MiliterPolisi dan Sipil
--------------------------------------------------------------------------- 43
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI --------------------------------------------------------------------------- 45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451
iii
Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45
Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-
1
2
3
I PENDAHULUAN4
Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5
korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6
luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7
perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8
pengusiran penduduk secara paksa9
Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10
Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11
guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12
terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13
tersebut kepada Komnas HAM14
Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17
Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18
hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19
hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20
Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21
Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022
tentang Pengadilan HAM23
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924
terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26
2007 sampai dengan 31 Juli 200827
Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29
Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30
dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31
dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132
(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33
Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35
rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36
tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37
mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 451
iii
Kesimpulan --------------------------------------------------------------------------- 45
Rekomendasi --------------------------------------------------------------------------- 46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-
1
2
3
I PENDAHULUAN4
Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5
korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6
luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7
perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8
pengusiran penduduk secara paksa9
Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10
Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11
guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12
terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13
tersebut kepada Komnas HAM14
Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17
Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18
hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19
hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20
Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21
Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022
tentang Pengadilan HAM23
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924
terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26
2007 sampai dengan 31 Juli 200827
Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29
Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30
dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31
dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132
(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33
Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35
rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36
tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37
mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -1-
1
2
3
I PENDAHULUAN4
Peristiwa Talangsari 1989 sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga5
korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia luka-6
luka penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang penyiksaan7
perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi) dan pengungsian atau8
pengusiran penduduk secara paksa9
Berkenaan dengan hal tersebut korban maupun keluarga korban peristiwa10
Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya11
guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah12
terlanggar Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadukan peristiwa13
tersebut kepada Komnas HAM14
Menanggapi pengaduan korban keluarga korban dan masyarakat Komnas HAM15
sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-16
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim17
Pemantauan Peristiwa Talangsari dan juga membentuk tim untuk melakukan analisis18
hukum terhadap peristiwa Talangsari Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis19
hukum disimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa20
Talangsari sehingga dibentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang21
Berat Peristiwa Talagsari 1989 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200022
tentang Pengadilan HAM23
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari 198924
terdiri dari Anggota dan Staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat Tim Ad Hoc25
Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Talangsari bekerja sejak 1 Mei26
2007 sampai dengan 31 Juli 200827
Dalam rangka proses penyelidikan tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas28
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang29
Nomor 26 Tahun 2000 antara lain menerima laporan atau pengaduan pemanggilan30
dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang31
dengan rincian saksi korban 94 (sembilan puluh empat) orang saksi aparat sipil 132
(satu) orang saksi aparat TNI 1 (satu) orang dan saksi aparat Polri 2 (dua) orang33
Selain itu tim ad hoc juga telah melakuakn peninjauan dan permintaan keterangan di34tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen Tim ad hoc35
rencananya akan melakukan pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli akan36
tetapi tidak dapat dilaksanakan karena permintaan Komnas HAM untuk37
mendapatkan surat perintah dari penyidik (Jaksa Agung) tidak dipenuhi38
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -2-
Dalam menjalankan tugasnya Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang1
Berat Peristiwa Talangsari 1989 mengalami berbagai hambatan antara lain 2
1 Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksi3
untuk memberikan keterangan4
2 Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai5
saksi untuk memberikan keterangan6
3 Penolakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenuhi permintaan Komnas7
HAM untuk menghadirkan secara paksa para saksi yang tidak bersedia8
memenuhi panggilan Komnas HAM9
4 Penolakan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk memenuhi permintaan Komnas10
HAM guna memberikan perintah melakukan pemeriksaan ke tempat-tempat11
penahanan12
5 Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang telah memberikan keterangan13
6 Adanya sikap politik dari DPRD Lampung Timur yang menganggap kasus14
Talangsari sudah selesai15
16
II UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN17
TERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR18
PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO19
20
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal di mana21
setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun tanpa22
memperdulikan tempat perbuatan dilakukan maupun kewarganegaraan pelaku23
ataupun korban Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak24
ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis25
humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini Perlu ditambahkan bahwa untuk26
kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak27
dikenal adanya daluwarsa28
29
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap30
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998 Konferensi31
Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana32
Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court33
ICC) yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi34
perhatian komunitas internasional yaitu genosida kejahatan terhadap35
kemanusiaan kejahatan perang dan kejahatan agresi Dimasukkannya kejahatan36
terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral37
mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan38
kepada suatu perjanjian internasional) Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat39
dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang40
atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai Sedangkan pihak41
yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur42
negara (state actor ) saja tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara43
(non-state actors ) 44
45
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan46
47
1 salah satu perbuatan48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -3-
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun 20001
tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Tidak ada2
syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan3
(misalnya pembunuhan dan perkosaan) atau kombinasi dari tindak-tindak pidana4
itu5
6
2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan7
8
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan Misalnya pembunuhan9
besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap10
seluruh populasi sipil11
12
3 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil13
14
Syarat ldquomeluas atau sistematisrdquo ini adalah syarat yang fundamental untuk15
membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan16
kejahatan internasional17
18
Kata ldquomeluasrdquo menunjuk pada ldquojumlah korbanrdquo dan konsep ini mencakup ldquomassive 19
sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala yang besar dilaksanakan20
secara kolektif dan berakibat seriusrdquo21
22
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya kejahatan yang23
dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau24
sistematis saja25
26
Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut27
juga harus ldquoditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa28
semua populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan29
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya30
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal31
atau terhadap orang perorangan32
33
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan34
ldquoserangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo adalah suatu35
rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan36
kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi37
38
4 yang diketahuinya39
40
Kata ldquoyang diketahuinyardquo merupakan unsur mental (mens rea ) dalam kejahatan ini41
Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan42
untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk43
sipil Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada44
pengetahuan Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif45
Secara khusus pelaku tidak perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah46tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan47
48
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam49
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan50
51
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara52
dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 53
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -4-
1 Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau1
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil2
2 Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau3
memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau4
sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil5
6
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan7
terhadap kemanusiaan yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada8
peristiwa Talangsari adalah9
10
1 pembunuhan (Pasal 9 huruf a)11
12
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih13
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000 yang14
dimaksud dengan ldquopembunuhanrdquo adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34015
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pembunuhan ini selain harus dilakukan16
dengan sengaja juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk17
melakukan pembunuhan ini18
19
2 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara20
sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)21
22
Unsur-unsurnya 23
1 Pelaku memenjarakan (imprisonment ) satu orang atau lebih atau secara kejam24
(severe ) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut25
2 Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan26
pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional27
3 Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar28
keseriusan tindakan tersebut29
30
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan31
perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka32
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjian-33
perjanjian internasional standar HAM dan juga bagian dari aturan dalam hukum34
humaniter Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional35
mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang36
bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional37
Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah38
ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan tidak39
berperikemanusiaan lainnya40
41
a perampasan kemerdekaan42
43
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata ldquopemenjaraanrdquo (imprisonment )44
diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan atau45
dalam arti luas sebagai penahanan (detention ) seperti yang diatur dalam Allied46
Control Council No10 Akhirnya diputuskan bahwa ldquoperampasan kemerdekaan fisikrdquo47
diartikan dalam arti sempit Dalam perkembangannya istilah ini memiliki arti yang48
sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan49
fisik termasuk penahanan rumah penahanan kota atau pembatasan lainnya50
Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya51
istilah ldquopenahananrdquo (detention ) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum52
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -5-
internasional namun istilah ldquoperampasan kemerdekaanrdquo (deprivation of liberty ) dapat1
diartikan lebih luas dari istilah ldquopenahananrdquo (detention )2
3
b ketentuan pokok hukum internasional4
5
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas tidak hanya mencakup6
perjanjian namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum7
hukum Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam8
berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan9
10
3 penyiksaan (Pasal 9 huruf f)11
12
Unsur-unsurnya 13
1 Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau14
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental15
2 Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol16
pelaku bersangkutan17
3 Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak18
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah1920
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan21
instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan22
apapun23
24
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud25
dengan ldquopenyiksaanrdquo adalah dengan sengaja atau melawan hokum menimbulkan26
kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental terhadap seorang27
tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan28
29
4 penganiayaan (Pasal 9 huruf h)30
31
Unsur-unsurnya32
1 Pelaku dengan kejam (severely ) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang33
atau lebih bertentangan dengan ketentuan hukum internasional34
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan35
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok36
3 Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis37
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 738
ayat 3 atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang39
tidak dibolehkan dalam hukum internasional40
4 Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang41
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 atau berbagai jenis kejahatan42
lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah43
44
Definisi dari ldquopenganiayaanrdquo perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang45
diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti46
ldquopersecution rdquo sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma Bukan dalam konteks47
ldquopenganiayaanrdquo dalam KUH Pidana Indonesia48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -6-
a definisi penganiayaan1
2
Persecution dalam Statuta Roma adalah ldquo perampasan hak-hak fundamental3
secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena4
alasan identitas kelompok atau kolektivitasrdquo5
6
b kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas78
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan9
terhadap bangsa etnisitas ras atau kelompok agama berbeda dengan kejahatan10
genosida Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat ldquodiidentifikasikan11
(identifiable)rdquo baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka12
13
c alasan14
15
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan16
terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan17
berdasarkan salah satu alasandasar18
19
d alasan politis ras bangsa etnis budaya agama jenis kelamin2021
ldquoAlasan politisrdquo dapat diinterpretasikan sebagai ldquoalasan negara dan pemerintahan22
atau hubungan masyarakat pada umumnyardquo dan tidak hanya terbatas pada anggota23
partai politik tertentu atau ideologi tertentu Sehingga kata ldquopolitisrdquo dapat diartikan24
sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup25
dan kesehatan Jadi kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya26
perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup27
28
Konsep ldquobangsardquo lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok yang29
dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut30
berada di lebih dari satu negara31
32
Istilah ldquoetnisrdquo (ethnic ) lebih sempit dari istilah ldquoetnisitasrdquo (ethnical ) dalam Pasal II33Konvensi Genosida Digunakannya istilah etnisitas (ethnica l) dimaksudkan untuk34
mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik35
yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya36
37
Istilah ldquobudayardquo walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional38
tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional39
Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma diusulkan agar40
digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan41
kesenian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lain-lain dari suatu42
kelompokbangsa tertentu43
44
Persekusi yang didasari oleh ldquoagamardquo seharusnya juga mencakup persekusi45
terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis46
47
Istilah ldquojenis kelaminrdquo pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa48
digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi49
berdasarkan jenis kelamin50
51
52
53
54
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -7-
e alasan-alasan lain yang diakui secara universal1
2
Istilah ldquodiakui secara universalrdquo harus diartikan sebagai ldquodiakui secara luasrdquo (widely3
recognoized ) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasan-4
alasan khusus tertentu tersebut tidak diperkenankan5
6
f hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan7
terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam8
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia9
10
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam11
pasal 9 pasal 8 Undang-undang No26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain12
seperti perang dan agresi13
14
5 penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)15
16
Unsur-unsurnya17
1 Pelaku18
(a) Menangkap (arrested ) menahan (detained ) atau menculik (abducted ) satu19
orang atau lebih atau20
(b) Menolak untuk mengakui penangkapan penahanan atau penculikan atau21
menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang22
atau orang-orang itu23
2 (a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut diikuti atau disertai24
dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau25
menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau26
orang-orang itu atau27
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya28
kebebasan yang dimaksud29
3 Pelakunya menyadari bahwa30
(a) Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan31
suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk32
mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk33
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-34
orang itu atau35
(b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya36
kebebasan yang dimaksud37
4 Penangkapan penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan atau38
melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi39
politik40
5 Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk41
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu42yang dilakukan dengan atau melalui pengesahan dukungan atau bantuan dari43
suatu negara atau organisasi politik44
6 Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orang-45
orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu46
47
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i yang dimaksud48
dengan penghilangan orang secara paksardquo yakni penangkapan penahanan atau49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -8-
penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa dukungan atau persetujuan dari1
Negara atau kebijakan organisasi diikuti oleh penolakan untuk mengakui2
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib3
atau keberadaan orang tersebut dengan maksud untuk melepaskan dari4
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang5
6
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando7
8
Konsep pertanggungjawaban komandanatasan berlaku bagi seorang atasan dalam9
pengertian yang luas termasuk komandan militer kepala negara dan pemerintahan10
menteri dan pimpinan perusahaan Artinya bentuk pertanggungjawaban ini tidak11
terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu komandan atau atasan pada tingkat12
tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi13
unsur-unsurnya14
15
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk16
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada17
komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut18
merencanakan menghasut memerintahkan melakukan membantu dan turut serta19
melakukan kejahatan Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas20
maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan ( joint criminal enterprise ) dan21
statusnya disamakan sebagai pelaku Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 2622
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya23
dari militer tetapi juga berlaku bagi atasan non-militer24
25
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando26
27
Pasal 42 ayat (1)28
29
1 komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan30
militer 31
32
a komandan militer33
34
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan35
memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata Komandan memiliki36
kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau37
kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut38
Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran39
hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban40
komandan militer Dengan demikian pemahaman di lingkungan militer selama ini41
mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua42
tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down ) tidak berdasar dan tidak43
sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional44
45
b orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer4647
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan48
anggota angkatan bersenjata suatu negara Namun karena kekuasaan dan49
kewenangan de facto -nya yang begitu besar ia mampu memerintahkan dan50
mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya51
52
53
54
55
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -9-
c dapat dipertanggungjawabkan1
2
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah lsquodapatrsquo dan menghilangkan kata3
lsquosecara pidanarsquo sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan4
istilah lsquoshall be criminally responsiblersquo yang padanan katanya adalah lsquoharus5
bertanggung jawab secara pidanarsquo Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda6
bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan7
tidak lsquoselalu harusrsquo dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan8
secara pidana atas tindakan bawahannya9
10
2 pasukan11
12
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasukan bersenjata13
dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata14
kelompok-kelompok satuan-satuan yang terorganisir yang berada di bawah15
komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya bahkan jika pihak yang16
bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh17
pihak lawan Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para18
militer Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin19
militer yang sejalan dengan hukum humaniter internasional Yang juga termasuk20
dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok21
warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah22
dengan melakukan perlawanan bersenjata23
24
3 komando dan pengendalian yang efektif25
26
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan27
yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun28
de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah29
Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung30
berada di bawahnya31
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian ldquoefektifrdquo yang berarti ldquoberhasil gunardquo dalam32
bahasa Indonesia berbeda dengan ldquoeffective rdquo yang berarti ldquonyatabenar-benar33
dalam arti bahasa Inggris Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah34
merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris maka sudah selayaknya35
lah apabila ldquopengendalian efektifrdquo dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan36
pengendalian yang nyatabenar atau dengan kata lain merupakan pengendalian37
secara de facto (nyata)38
4 kekuasaan dan pengendalian yang efektif39
Dalam keadaan tertentu seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian40
kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung41
Dalam konteks hukum humaniter ketika terjadi konflik bersenjata internasional42
seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah43
pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam44 wilayah pendudukannya Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan45
dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan46
keselamatan daerah pendudukan tersebut47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -10-
5 Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak1
2
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-3
batas kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang4
memungkinkan Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak5
pidana yang dilakukan anak buahnya Namun demikian ia dapat diminta6
pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia ldquoseharusnya mengetahuirdquo7bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan8
komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegahmenghentikan9
tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan10
tidak mengetahuinya Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi11
yang relevan dan mengevaluasinya Apabila komandan gagal untuk memperoleh12
informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut maka syarat13
komandan ldquoseharusnya mengetahuirdquo akan terpenuhi olehnya14
15
6 Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi Komandan16
Militer17
a Unsur mental (mens rea) ldquomengetahui atau seharusnya mengetahuirdquo18
Beberapa halsituasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa19komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak20
buahnya seperti jumlah dari tindak pidana yang dilakukan tipe-tipe tindak21
pidana lingkup tindak pidana waktu ketika tindak pidana dilakukan jumlah dan22
tipe dari pasukan yang terlibat logistik yang terlibat jika ada lokasi geografis23
dari tindak pidana tindak pidana yang meluas waktu taktis operasi modus24
operandi dari tindak pidana yang serupa perwira dan staff yang terlibat tempat25
komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan26
27
b Unsur materiil (actus reus) ldquotidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah- 28
langkah yang layak berdasarkan kewenangannyardquo29
30
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk31
mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya Ukuran kemampuan32
seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif termasuk33
kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya dapat34
dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah35
mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah36
menghentikan atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya37
Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak38
namun harus dilihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan keadaan-39
keadaan pada saat itu40
41
Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang42
layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana Jika tindak pidana telah terjadi43komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu44
dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan45
penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang46
diduga melakukannya ke pengadilan47
48
49
50
51
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -11-
Pasal 42 ayat (2)1
2
1 hubungan antara atasan dan bawahan3
4
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya5
hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan partai-partai6
politik dan perusahaan-perusahaan Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini7adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto 8
untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya9
10
2 atasan11
12
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya13
dan mengawasimengendalikan pelaksanaan perintah tersebut Kategori dari atasan14
dapat mencakup pemimpin politik pemimpin perusahaan dan pegawai negeri15
senior16
3 bawahan17
18
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan19
sebagai seorang bawahan Dalam organisasi yang besar seseorang dimungkinkan20
untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan21
22
4 komando dan pengendalian yang efektif23
24
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak25
buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki26
kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap27
anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu28
29
5 gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak3031
a dengan sengaja mengabaikan informasi32
33
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea ) yang diatur dalam pasal 4234
ayat (2) bagi komandan militer dan sipil Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens35
rea ) bagi atasan sipil adalah apabila ia ldquomengabaikan informasirdquo bukan ldquomengetahui36
atau seharusnya mengetahuirdquo seperti yang berlaku bagi komandan militer Struktur37
organisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu38
teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem39
pelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui40
apa yang dilakukan anak buahnya41
42b kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan43
pengendalian atasan44
45
Orang-orang yang masuk dalam kategori ldquopasukanrdquo sebagaimana dimaksud dalam46
definisi ldquopasukanrdquo dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer47
dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam Sedangkan bawahan yang bukan48
militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -12-
menjalankan pekerjaan-pekerjaankegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya1
itu2
3
c gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan4
kewenangan yang dimilikinya5
6
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjukperintah kepada7
bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak8
melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi Atasan juga9
wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain10
mengenai tindak pidana tersebut11
12
III FAKTA PERISTIWA TALANGSARI13
Konteks Politik Pada Saat Menjelang Terjadinya Peristiwa Talangsari14
15
Kehidupan Politik di Era Orde Baru16
Kehidupan politik di era orde baru secara masif menciptakan sebuah ldquobrand image rdquo17
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin ldquomengoreksi totalrdquo rejim Orde Lama yang18
digambarkan sebagai penuh dengan ldquokekacauanrdquo ldquopertentanganrdquo ldquoinkonsistensirdquo19
ldquopengkhianatanrdquo ldquokotorrdquo rdquopenuh ketidakstabilanrdquo ldquoanti-ketertibanrdquo dan20
ldquopersundalanrdquo Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah rejim ldquotertibrdquoyang21
ingin melakukan ldquokoreksi totalrdquo ldquopelurusanrdquo ldquonormalisasirdquo ldquopemerataanrdquo ldquobersihrdquo22
ldquostabilrdquo dan sebagainya23
Kritik upaya perlawanan demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan Soeharto24
dengan cara-cara represif Demikian pula berbagai organisasi profesi dan massa25
diazaz-tunggalkan Bahkan pada 1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk26
setia pada Pancasila dan berjanji tak akan mengubahnya Sebuah kebulatan tekad27
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa Untuk menghadapi berbagai kritis28atas diri dan pemerintahannya Soeharto mengenalkan program Pedoman29
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Kelompok agama dikontrol30
sepenuhnya oleh pemerintah31
Kekecewaan Kelompok Islam32
Secara perlahan hubungan harmonis antara tentara dan kelompok Islam sejak aksi33
penumpasan G30S 1965 berakhir ABRI yang merasa memiliki tanggungjawab atas34
situasi keamanan pasca-G30S menjadi satu-satunya pihak yang merasa memiliki35
tanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Ada banyak anggota36
ABRI yang kemudian dikaryakan ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat37
sipil38
Sejumlah kebijakan yang dibuat Orde Baru justru kemudian menambah kekecewaan39
sekaligus kecurigaan kelompok Islam terhadap pemerintah Orde Baru Antara lain40
dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GBHN 1973 unifikasi hukum nasional41
di bidang perkawinan melalui RUU Perkawinan dalam persidangan DPR sepanjang42
1973 upaya melegalkan perjudian sebagai sarana pengumpulan pajak yang43
mendapatkan penolakan kuat dari kalangan Islam penyeragaman asas partai politik44
dan Golkar melalui RUU tentang Parpol dan Golkar pada 1975 kembali45
dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN 1978 ditetapkannya P4 dalam46
Sidang Umum MPR 197847
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -13-
Sejak sosialisasi ide asas tunggal pada 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk1
lima paket Undang-Undang Politik 1985 reaksi kalangan Islam beraneka ragam2
Reaksi tersebut dapat dibedakan antara yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi3
yang ekstrim-inkonstitusional Yang pertama diwakili oleh ldquopartai politik Islamrdquo dan4
ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman Sedangkan yang kedua diwakili5
oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal6
tersebut dengan klimaks meletusnya Peristiwa Tanjung Priok7
Bagi kalangan Islam gagasan asas tunggal menimbulkan masalah bukan karena8
mereka menolak Pancasila dan UUD 1945 akan tetapi karena kekhawatiran bahwa9
dengan menghapus asas ciri ldquoIslamrdquo Pancasila akan menjadi ldquoagama barurdquo Mereka10
kuatir ldquosemangat keislamanrdquo yang menjadi ldquorohrdquo organisasi menjadi mati11
Kemarahan Kelompok Islam Kepada Pemerintah Orde Baru12
Puncak reaksi kalangan Islam terhadap asas tunggal Pancasila adalah munculnya13
sejumlah aksi kekerasan antara lain meletusnya Peristiwa Tanjung Priok Peristiwa14
Tanjung Priok sebenarnya hanya klimaks dari penentangan masyarakat setempat15
Di Aceh muncul Barisan Jubah Putih dipimpin oleh Teuku Bantaqiyah Gerakan ini16
mencita-citakan ldquotegaknya Islam seduniardquo17
Umat Islam kembali bergejolak lantaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan18
menghapus larangan berbusana muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah Sejak19
keluarnya peraturan pemerintah ini timbul banyak kasus karena perlakuan Kepala20
Sekolah di sekolah-sekolah di Indonesia tidak seragam Ada yang memperbolehkan21
tetapi ada pula yang melarang Bahkan banyak di antara kasus itu yang sampai ke22
pengadilan Sementara di kalangan Islam timbul kecaman terhadap peraturan23
tersebut24
Rezim Pengawasan Orde Baru25
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer khusus26
dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan pengendalian27
penduduk Indonesia Salah satu institusi pusat yang langsung berada di bawah28
komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban29(KOPKAMTIB) Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi militer atau30
non-militer yang melaksanakan tugas dan program lembaga ini31
Lembaga KOPKAMTIB yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian diresmikan32
melalui deklarasi pada 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk kegiatannya yang33
seringkali mengabaikan hukum hak asasi manusia dan seringkali kejam terus34
mendapat sorotan Terutama dari kalangan pegiatan hak asasi manusia dan dunia35
internasional Sebagai institusi KOPKAMTIB merupakan sebuah lembaga ekstra-36
konstitusional yang bisa bekerja dengan mengabaikan hukum dan Undang-Undang37
yang ada Apalagi sejak Agustus 1967 KOPKAMTIB membentuk satuan kerja yang38
disebut sebagai LAKSUS (pelaksana khusus) Secara terang-terangan institusi ini39
sepanjang 1982 hingga 1984 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara40
sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis terhadap ribuan orang41
Namun akibat kritik berbagai kalangan termasuk sejumlah organisasi internasional42
mengenai buruknya hak asasi manusia di Indonesia pada 1988 Presiden Soeharto43
membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan44
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas) Bakorstranas bertujuan untuk45
memulihkan mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional juga bertindak46
sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang47
langsung melapor kepada presiden Walau demikian hampir seluruh staf Kopkamtib48
dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -14-
lembaga baru ini Melalui Kompkamtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya1
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi kontrol atas2
kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan kebijakan sensor tapi juga3
menciptakan sebuah hegemoni4
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas5
Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas namun kuat Pengesahan istimewa6
pemerintah terhadap Kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret7
yang dikeluarkan Soekarno pada 1966 Surat tersebut memberikan kekuasaan8
kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan9
keamanan ketertiban dan stabilitas pemerintah Pada Agustus 1967 para panglima10
regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah (laksus) Kopkamtib11
Wewenang untuk memulihkan ketertiban dan keamanan setelah Peristiwa G30S12
telah berubah dari tahun ke tahun Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur13
dan pengorganisasian Kopkamtib sebuah buku petunjuk SESKOAD pada 198214
menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu dengan jelas Kopkamtib membentuk suatu15
fasilitas pemerintah dengan tujuan melindungi dan meningkatkan ketertiban16
keamanan serta stabilitas dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu17
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita secara khusus dan18
pembangunan jangka panjang pada umumnya19
Secara teoritis Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang tindak20
pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas secara ideologis Namun pada21
kenyataannya Kopkamtib bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah22
ditetapkan dengan menggunakan aturan legitimasi utama ORBA tapi juga23
melakukan berbagai tindak represif secara fisik- juga yang secara ideologis24
ditetapkan menghalangi pengaruh moral dan mental penentang negara dan25
membina masyarakat menuju hubungan yang lebih layak kepada negara26
Kekuasaan Kopkamtib dalam interogasi penangkapan dan penahanan tidak tunduk27
kepada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara reguler28
Dalam praktik Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar biasa dalam penetapan29
kriminalitas dan subversi penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak30
terbatas tanpa diadili menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan31
brutal sebagai cara yang normal manipulasi prosedur pengadilan dan sidang32
pengadilan penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi memantau dan33
melecehkanmenganggu mantan-tapol34
Terbentuknya Jamaah Warsidi35
Mushola Mujahidin didirikan oleh Jayus dan keluarga pada 1977 di atas tanah36
seluas 15 ha milik Jayus dan keluarga Mushola ini memiliki imam bernama Imam37
Bakri Selanjutnya Jayus juga mendirikan rumah dan pondok pesantren38
Pada sekitar 1984 Jayus berkenalan dengan Warsidi atas perantaraan Dalem39
Dalem adalah salah satu anggota jamaah Mushola Mujahidin yang mengundang40
Warsidi untuk bergabung menjadi jamaah Mushola tersebut Kurang lebih frac12 tahun41
mengikuti kegiatan di mushola tersebut Jayus melihat bahwa Warsidi adalah orang42
yang tepat untuk menjadi imam mushola Kemudian pada 1986 Jayus mendirikan43
pondok pesantren dan Warsidi menjadi imamnya Setiap kali Warsidi melakukan44
pengajian jamaah yang rutin hadir sekitar 30-40 orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 1951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -15-
Pengajian Warsidi bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran1
khususnya menegakkan syariat Islam Kelompok ini mayoritas terdiri dari orang-2
orang pendukung NII (Negara Islam Indonesia)Darul Islam (DI) faksi Abdullah3
Sungkar ditambah faksi Ajengan Masduki dan Aceng Kurnia Mereka berasal dari4
Jakarta Solo Bandung dan Lampung Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam5
tidak akan terwujud tanpa adanya negara Islam6
Setelah terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 terjadi penumpasan gerakan7
Islam termasuk Gerakan Abdullah Sungkar Sebagian pengikut kelompok Abdullah8
Sungkar yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke Jakarta dan bergabung9
dengan beberapa orang dari Jakarta (kelompok Jakarta) yang telah mempunyai10
kelompok dan basis massa sendiri yaitu kelompok Nurhidayat beranggotakan antara11
lain Alex alias Muhammad Ali Dede Saefudin Darsono Fauzi Isman Maulana12
Abdul Latif dan lain-lain Sebagian lainnya melarikan diri dari Solo ke Lampung dan13
menjadi jamaah Warsidi14
Lambat-laun kelompok yang berada di Jakarta berkembang dan kelompok ini15
memandang bahwa suasana pada waktu itu sangat represif bagi perjuangan Islam16
Oleh sebab itu dari serangkaian pertemuan yang mereka selenggarakan17
menyepakati bahwa untuk memulai perjuangan Islam harus dilakukan dengan18
membuat basecamp dan perkampungan Islam serta melakukan hijrah Mereka19
memandang ada dua pilihan untuk tempat hijrah yaitu Bima atau Lampung20
Dari hasil pemantauan atau investigasi yang dilakukan mereka mengetahui adanya21
kemiripan gerakan mereka dengan gerakan di Lampung yaitu pengajian Warsidi22
Oleh karena itu pada awal Agustus 1988 kelompok Jakarta yang diwakili oleh Nur23
Hidayat Assegaf bertemu dengan anggota kelompok Warsidi yaitu Ir Usman Heri24
Umar (menantu Warsidi) Sholeh di rumah Sofwan di Jl Mardani Jakarta Pusat25
Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan mengenai konsep perjuangan Islam26
Kelompok Lampung hanya mengutamakan hijrah yang bersandar pada AL-Qurrsquoan27
Surat At Taubah ayat 20 yang artinya kurang lebih untuk dapat meraih kemenangan28
diperlukan konsep iman hijrah dan jihad Artinya tidak ada jihad sebelum melakukan29
hijrah Hijrah dimaknai sebagai membentuk komunitas Islam (perkampungan Islam)30
Sementara kelompok Jakarta lebih menekankan pada jihad Akhirnya terjadi31
kesepakatan bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan di Cibinong32
Pada akhir Agustus 1988 dilaksanakan pertemuan di rumah Haji Didin Solehudin di33
Cibinong Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 orang wakil dari beberapa daerah34
antara lain Jawa Barat Jawa Tengah dan Lampung Sementara sumber lain35
mengatakan 25 orang Rapat menyepakati ldquountuk berbuat sesuatu guna mencegah36
Indonesia dari kehancuranrdquo Rapat selanjutnya memilih Nurhidayat sebagai Amir37
Musyafir dan menyepakati Lampung sebagai tempat hijrah dengan alasan bahwa di38
Lampung cikal jamaah pengajian sudah terbentuk dan jauh dari Jakarta Dengan39
demikian diharapkan bahwa kontrol dari Jakarta tidak terlalu ketat Selain itu rapat40
juga menyepakati segera dilakukannya peninjauan ke Lampung41
Pada awal September 1988 dilakukan peninjauan lokasi di Lampung oleh42
Nurhidayat Darsono dkk Mereka bertemu Warsidi dan menegaskan kembali43
Lampung sebagai tempat hijrah Dalam pertemuan itu sebagai Amir Musyafir44
Nurhidayat diminta untuk memerintahkan jamaahnya agar hijrah ke Lampung45
Setelah itu terjadi pengiriman jamaah ke Lampung Setiap wilayah diminta untuk46
mengirim dua orang wakil untuk dikirim ke Lampung dan dilatih agar mempunyai47
empat kemampuan yaitu fisik (komando) dakwah mencari dana dan konsolidasi48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -16-
Pengiriman jamaah pertama terjadi pada sekitar pertengahan Desember 1988 baik1
yang berasal dari Jakarta Solo dan Lampung sendiri untuk kemudian dipusatkan di2
Cihideung Diperkirakan keseluruhannya berjumlah lima puluh kepala keluarga3
Sebelum berangkat mereka dibaiat oleh Amir Musyafir (Nurhidayat) Sebelum ke4
Talangsari hampir semua utusan singgah terlebih dahulu di rumah Zamzuri di5
Sidorejo Lampung Zamzuri adalah orang yang menentukan diterima tidaknya6
utusan tersebut sebagai muhajir (orang yang hijrah) Apabila utusan tersebut7
diterima kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanan ke Talangsari8
Selain itu juga dilakukan konsolidasi ke daerah-daerah dengan mengirimkan antara9
lain Darsono ke Sulawesi dan Kalimantan Fauzi ke NTB Wahidin ke Sumatera10
Selatan Ridwan bin Casari ke Sumatera Utara serta Maulana Abdul Latif ke Jawa11
Tengah dan Jawa Timur Sementara itu Nurhidayat dan Alex melakukan konsolidasi12
ke Jawa Barat13
Para muhajir ini (orang yang hijrah) membangun rumah di lokasi pondok dari bambu14
beratap genteng dengan bergotong royong dimana satu rumah dihuni oleh 2-315
keluarga Saat awal hijrah dilakukan sudah dibangun sekitar 10 unit rumah16
Kegiatan para jamaah di pondok adalah pertama bertani di tanah pondok kedua 17
berdiskusi di malam hari untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan masalah18
pendidikan Diskusi tersebut terbuka untuk siapa saja dengan syarat menyetujui19
pembentukan negara Islam20
Dalam ceramah-ceramahnya kadang-kadang Warsidi mengkritik kebijakan21
Pemerintah tentang asas tunggal Pancasila dan P4 Dia juga mengatakan bahwa22
seharusnya orang Islam mengamalkan P3A (yaitu Pedoman Penghayatan23
Pengamalan Al-Quran) serta menganjurkan agar umat Islam menjalankan Syariat24
Islam yang sebenarnya25
Seperti dipaparkan di atas upaya untuk melawan penerapan Pancasila di atas26
dilakukan dengan membentuk jemaah dan melakukan perekrutan pengikut baik dari27
luar Lampung maupun dari Lampung Upaya perekrutan dilakukan dengan berbagai28
cara termasuk melalui pengajian baik di pondok maupun luar pondok Perekrutan29
menghasilkan anggota jemaah pengajian Warsidi Namun tidak dapat dinyatakan30
bahwa mereka yang mengikuti pengajian baik di pondok maupun di luar pondok31
(termasuk mereka yang datang di lokasi pada 7 Februari 1989) adalah mereka yang32
mengetahui upaya perlawanan atas penerapan asas tunggal Pancasila Berdasarkan33
fakta-fakta yang diperoleh ternyata pengajian Warsidi dihadiri juga oleh mereka34
yang tidak mengetahui tentang adanya perlawanan terhadap penerapan asas35
tunggal Pancasila maupun pembentukan Negara Islam Mereka tersebut adalah36
sebagian besar perempuan dan anak-anak37
Sebagian besar orang yang hadir pada saat pengajian di pondok pada 7 Pebruari38
1989 adalah mereka yang tidak memahami perlawanan terhadap penerapan asas39
tunggal Pancasila Mereka menjadi korban penyerbuan yang dilakukan oleh aparat40
militer dan polisi yang menyebabkan sebagian besar perempuan dan anak-anak41
meninggal di tempat pengajian pondok Warsidi Bahkan bagi mereka yang masih42
hidup mereka ditangkap ditahan dianiaya disiksa dan diusir secara paksa43
44
45
46
47
48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -17-
Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Terjadi Dalam Peristiwa Talangsari1
Pembunuhan2
Serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 terhadap penduduk sipil yaitu jamaah3
Pondok Pesantren Warsidi di Desa Cihideung dilakukan oleh pelaku yang dapat4
diidentifikasi sebagai aparat militer Serangan tersebut mengakibatkan sekurang-5 kurangnya sebanyak 130 orang meninggal dunia6
7
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa8
Sebagai akibat dari serangan militer yang dalam aksinya juga telah melakukan9
pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk sesuai dengan keterangan saksi10
Kepala Dusun setidaknya tercatat sebanyak 109 (seratus sembilan) rumah yang11
terbakar dan atau rusak12
Sehubungan dengan dibakarnya serta dirusaknya rumah-rumah penduduk serta13
adanya larangan dari aparat militer terhadap penduduk untuk kembali ke rumahnya14
maka telah mengakibatkan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa15
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya tercatat16
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)17
Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang18
Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta tentang terjadinya tindak pidana19
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang Tindak perampasan20
kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi sebelum dan setelah penyerangan21
jamaah Warsidi pada 7 Pebruari 1989 Sesuai dengan hasil penyelidikan didapati22
sekurang-kurangnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dirampas23
kemerdekaannya secara sewenang-wenang orang dalam bentuk penangkapan dan24
penahanan secara sewenang-wenang2526
Penyiksaan27
Bahwa hampir disemua lokasi penangkapan dan penahanan terjadi praktik28
kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari proses penangkapan menuju tempat29
tahanan selama pemeriksaan maupun selama dalam tahanan Secara umum30
penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan pemaksaan untuk mengakui31
sesuatu pemaksaan untuk menandatangani sesuatu dan sebab-sebab yang tidak32
diketahui alasannya Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya33
penyetruman penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok34
yang dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau35
pengakuan Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga36
secara mental misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan intimidasi caci37maki dengan kata-kata kotor stigmatisasi sebagai kelompok PKI Mujahidin dan38
cacian lainnya yang merendahkan martabat manusia39
Berdasarkan rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi jumlah korban penyiksaan40
di berbagai tempat penahanan tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 46 (empat41
puluh enam) orang42
43
44
45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -18-
Penganiayaan1
2
Pada peristiwa Talangsari 1989 ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 264
Tahun 20005
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sekurang-kurangnya terdapat6
sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang yang menjadi korban7
penganiayaan (persekusi)8
Gambaran Korban9
10
Latar belakang korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi11
sasaran tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang12
dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap13
terkaitterafiliasi dengan kelompok Warsidi14
Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum secara pasti15
terkalkulasi secara pasti Namun demikian berdasarkan keterangan para saksi16
tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban yang meninggal baik dari17penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa penglihatan saksi pada saat18
penguburan para korban dan kesaksian beberapa saksi yang menyatakan telah19
menemukan kerangka para korban dibeberapa lokasi maupun keterangan saksi20
yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa21
berada di lokasitempat kejadian namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui22
keberadaannya dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu23
Sesuai dengan data fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama proses24
penyelidikan didapati adanya tindak kejahatan berupa pengusiran atau pemindahan25
penduduk secara paksa Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga26
terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian27
besar para pengikut Warsidi Selain itu penduduk sekitar yang tinggal berdekatan28
dengan pondok Warsidi juga menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk29secara paksa30
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan31
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan atau32
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang terhadap satu orang33
atau lebih yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang34
terlihat dari sifat sewenang-wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam35
keadaan tidak manusiawi Bahwa korban perampasan kemerdekaankebebasan fisik36
secara sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya37
adalah penduduk sipil anggota jamaah penduduk sipil bukan anggota jamaah yang38
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang39
tinggal di luar dusun Cihideung40
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi41
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada42
dalam lokasi penahanan Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana dinyatakan43
oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan pada tubuh korban44
yang sampai saat ini masih terlihat Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki45
maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan46
beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -19-
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi sementara ini semua adalah1
penduduk sipil anggota jamaah Warsidi penduduk sipil bukan anggota jamaah yang2
tinggal di sekitar Mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan penduduk sipil yang3
tinggal di luar Dusun Cihideung Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa4
dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa Selain itu juga5
menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan anak-anak termasuk6
diantaranya bayi-bayi7
8
Klasifikasi Korban9
Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni pertama 10
korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban adalah penduduk sipil11
yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan kekerasan para aparat12
militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai anggota jamaah Warsidi13
danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok Warsidi Kedua para14
korban yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi15
namun dalam kenyataannya para korban ini bukan merupakan kelompok yang16
ditargetkan Bahwa klasifikasi korban dapat juga terdiri dari laki-laki dan perempuan17
dewasa dan juga anak-anak18
Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok Jamaah Warsidi19dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan persekusi (persecution ) yang20
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan21
motif berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis22
kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang23
menurut hukum internasional24
Jumlah Korban25
Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi korban dari kejahatan yang terjadi26
adalah korban dalam jumlah yang banyak (multiple of victims ) dan bukan merupakan27
korban tunggal (single victim ) sehingga telah memenuhi unsur ldquolarge scalerdquo Berikut28
merupakan jumlah korban berdasarkan keterangan para saksi29
a Korban pembunuhan sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang30
b Korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-31
kurangya tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang sekurang-kurangnya33
sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang34
d Korban Penyiksaan sekurang-kurangya tercatat sebanyak 46 (empat puluh35
enam) orang36
e Korban Persekusi mencakup keseluruhan korban pembunuhan37
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan38Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan39
berjumlah 229 (dua ratus dua pulum sembilan) Orang40
41
Sebaran Geografis Korban42
Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun terjadi43
dibeberapa lokasi Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya kejahatan yang44
bukan bersifat tunggal tersendiri atau acak (single isolated or random acts ) namun45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -20-
merupakan kejahatan yang kolektif (crime in collective nature ) Berikut merupakan1
sebaran korban2
a Korban Pembunuhan Pedukuhan Cihideung dusun Talangsari III desa Rajabasa3
Lama dan Sidorejo Lampung4
b Korban Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Panjang5
Lahang Sindang Anom Lahang Ujung Desa Kubang di Padang Desa Pulo6
(Kecamatan Way Jepara) Pakuan Aji Pulau Pasiran Papan Batu Belimbing7Rajabasa Baru Dusun Umbul Buntu Proyek Pancasila Kelahang Talangsari8
Desa Tanah Pasiran Labuhan Ratu Way Jepara Sri Bhawono9
c Korban Penyiksaan Di Koramil Way Jepara Koramil Labuan Maringgai Kodim10
Metro Korem Garuda Hitam Laksusda Kramat V dan Kramat VII Polsek Way11
Jepara Kodim Painan Padang Polres Metro LP Rajabasa LP Metro Panti12
Sosial Lempasing13
d Korban Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang di Lampung14
Jakarta dan Padang Painan Korban di Lampung tersebar di Dusun Cihideung15
Desa Talangsari Desa Pakuan Aji Desa Kelahang dan Desa Rajabasa Lama16
yang kesemuanya berada di kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur17
di Desa Sidorejo dan Bandar Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten18
Lampung Timur19
e Korban Persekusipenganiayaan Mencakup keseluruhan lokasi pembunuhan20
penyiksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang21
22
Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban23
Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum pada saat24
dan setelah peristiwa Talangsari 1989 terdapat pola tindakan untuk melakukan25
kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan jamaah Warsidi di beberapa26
lokasi Keterangan para Saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat atau27
sipil untuk melakukan pembunuhan perampasan kemerdekaan secara sewenang-28
wenang penganiayaan penyiksaan dan tindakan lain diantaranya pembakaran29
rumah-rumah penduduk sipil memaksa penghuninya keluar dengan ancaman30
pembakaran pelepasan tembakan bahkan penembakan langsung yang mematikan31
Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam peristiwa32
Talangsari 1989 yang diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah dari33
Militer Kepolisian dan pemerintah sipil Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat34
dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-35
masing institusi pada kejahatan yang terjadi Keterlibatan berbagai institusi tersebut36
dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas terjadinya peristiwa37
Talangsari 1989 Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat38
disimpulkan di lapangan Kebijakan negara ini bisa pelaksanaannya melalui39
lembaga personil atau sumber-sumber daya negara40
Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah41
Komando Rayon Militer (Koramil) Way Jepara Koramil Jabung Koramil Labuan42
Maringgai Komando Distrik Militer (Kodim) Metro Kodim 0411 Lampung Tengah43
Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam44
Lampung Selain itu dalam kejahatan yang terjadi di Jakarta institusi militer yang45
terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Laksusda Jaya termasuk penjara46
Kramat V dan Kramat VII Institusi Kepolisian yang terlibat atau setidak-tidaknya47
mengetahui adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Way Jepara Kepolisian Resort48
(Polres) Metro Institusi pemerintahan sipil yang terlibat atau setidak-tidaknya49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -21-
mengetahui adalah Pemerintah Desa Rajabasa Lama termasuk Pemerintahan1
tingkat Dusun Talangsari III aparat Kecamatan Way Jepara Bahwa institusi sipil2
yang juga diduga terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui adalah Lembaga3
Pemasyarakat Rajabasa Lembaga Pemasyarakatan Metro dan Panti Sosial4
Lempasing5
Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup6
beberapa kategori yaitu pertama pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan7
dilapangan kedua para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian operasi8
lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan militer dan9
kepolisian Ketiga pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan termasuk10
didalamnya pejabat tinggi militer polisi ataupun aparat sipil yang secara aktif11
maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak kejahatan tersebut12
Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi13
kepada penduduk sipil ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan oleh14
kelompok Jamaah Warsidi yang mengakibatkan meninggalnya beberapa aparat15
keamanan16
17
Analisis Hukum Fakta Peristiwa Talangsari1819
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dapat20
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yakni pembunuhan21
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan22
atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang penyiksaan dan23
penganiayaan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional24
Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2625
Tahun 2000 bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 198926
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila ldquoperbuatan27
tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan28
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipilrdquo29
Di samping itu dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas30
terdapat indikasi keterlibatan anggota-anggota tentara danatau polisi serta tanggung31
jawab atasan atau komandan satuan-satuan yang bersangkutan32
33
Pembunuhan34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b36
juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan37
HAM38
Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh unsur-39
unsurnya adalah401 kematian41
2 kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan42
(ommission ) dari pelaku atau bawahannya43
3 ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk44
membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa45
tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematianrdquo46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -22-
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh1
selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi2
Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 disimpulkan sebagai berikut3
1 Terpenuhinya unsur kematian korban dilihat dari bukti adanya mayat dan bukti4
bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi5
2 Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak6
melakukan (ommission ) dari pelaku atau bawahannya Terpenuhinya unsur ini7
dilihat dari Pembunuhan dengan cara langsung (pelaku membunuh satu8
orang atau lebih dan pembunuhan dengan cara tidak langsung (Bukti9
tentang keadaan penahananpemenjaraan)10
3 Unsur ketiga yaitu ketika pembunuhan terjadi pelaku atau bawahannya memiliki11
niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui12
bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian13
Unsur ini terpenuhi dan dapat dilihat dari Pelaku berniat untuk melibatkan diri14
dalam perbuatan dan menyadari akibatnya yang nantinya menyebabkan15
kematian satu orang atau lebih serta bukti kekerasan atau tindakan yang16
dilakukan menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan17
kematian (Elemen mental)18
Terpenuhinya ldquounsur niatrdquo juga dapat dilihat dari Kesimpulan adanya kenekadan19
yang ditarik dari sifat kekerasan yang dilakukan terhadap korban20
(a) Bukti beratnya pemukulan Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta21
sesuai dengan keterangan saksi tindak kekerasandan penyiksaan yang22
dilakukan oleh pelaku23
(b) Bukti digunakannya senjata api terhadap orang tidak bersenjata Adapun24
fakta-faktanya antara lain suara tembakan dan korban yang meninggal sebagai25
akibat dari terkena peluru senjata api26
(c) Bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu27
(d) Bukti perbuatan sesudah tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindak28
pidana tersebut telah dilakukan dengan sengaja 29
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang30
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisa31
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan32
berupa pembunuhan sekurang-kurangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang33
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa34
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa35
Talangsari 1989 adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara36
paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-37
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM38
Adapun eleman hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran atau pemindahan39
penduduk secara paksa adalah pelaku melakukan pemindahan atau mengakibatkan40
terjadinya perpindahan penduduk secara paksa Pengertian pemindahan penduduk41
secara paksa disini tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata akan42
tetapi termasuk juga didalamnya ancaman pemaksaan seperti menakut-nakuti43
dengan tindakan kekerasan penahanan penekanan secara psikologi atau44
penyalahgunaan kekuasaan yang ditujukan kepada satu orang atau sejumlah orang45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -23-
Sedangkan komponen persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam pengusiran1
atau pemindahan penduduk secara paksa yaitu adanya bukti perpindahan penduduk2
dari suatu tempat ke tempat yang lain bukti adanya sejumlah korban pengungsian3
bukti adanya penghancuran rumah penduduk sipil sehingga mereka tidak dapat4
kembali dari pengungsian5
Berdasarkan elemen dan komponen persyaratan hukum tersebut maka sesuai6
dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan setidaknya terdapat sejumlah fakta7
yang mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk secara8
paksa Adapun fakta-fakta berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya bukti9
terjadinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain10
Berdasarkan hasil penyelidikan didapati adanya fakta sejumlah penduduk yang11
menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa Para12
penduduk sipil tersebut terpaksa mengungsi antara lain didapati bukti adanya13
penghancuran rumah penduduk sipil yang mengakibatkan mereka menjadi14
korban pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa karena tidak15
mempunyai rumah kembali dan dilarang untuk membangun kembali rumahnya16
17
Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf d Undang-Undang18
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis19
hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas kejahatan terhadap kemanusiaan20
berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sekurang-kurangnya21
sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terpaksa mengungsi dari tempat22
tinggalnya23
24
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik25
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa26
Talangsari 1989 adalah berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan27
kebebasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf e28
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM29
Adapun unsur-unsur tindak perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan30fisik lainnya secara sewenang-wenang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut31
1 Pelaku menahan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas32
kebebasan fisik satu orang atau lebih33
2 Pelanggaran dilakukan sangat berat sehingga merupakan suatu pelanggaran34
terhadap ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional35
3 Pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan36
pelanggaran berat tersebut37
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan didapati bukti adanya unsur38
penahanan satu orang atau lebih atau dengan cara lain merampas kebebasan39
fisik satu orang atau lebih Selain itu Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah40
dilakukan didapati bukti adanya pelanggaran sangat berat sehingga merupakan41suatu pelanggaran terhadap ketentuan pokok hukum internasional42
sebagaimana ditunnjukkan oleh keterangan saksi dan juga didapati bukti adanya43
pelaku mengetahui tentang fakta-fakta yang merujuk pada pembentukan44
pelanggaran berat tersebut45
Berdasarkan unsur-unsur kejahatan berdasarkan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 946
huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka47
setelah dilakukan analisis hukum atas fakta sebagimana diuraikan diatas maka48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -24-
terbukti bahwa unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat berupa perampasan1
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang telah2
terpenuhi3
Penyiksaan4
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa5Talangsari 1989 adalah berupa penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf6
b juncto Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan7
HAM8
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun9
2000 tentang Pengadilan HAM penyiksaan adalah perbuatan yang dilakukan10
dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang11
berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan atau seseorang dibawah12
pengawasan Oleh karenanya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai13
penyiksaan apabila persyaratan adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit14
atau suatu luka pada orang lain tersebut ada Jadi dalam hal ini niat pelaku haruslah15
untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan orang lain Jelasnya16
dalam hal ini adalah opzet atau tujuan terlepas dari akibat yang timbul dari17perbuatan tersebut18
Bahwa untuk menentukan adanya kejahatan penyiksaan harus dibuktikan 3 (tiga)19
unsur penting yang harus dipenuhi yaitu20
1 pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau21
penderitaan yang mendalam (severe ) baik secara fisik maupun mental22
2 orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah kontrol23
para pelaku dan24
3 rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak25
inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah26
Ketiga unsur tersebut harus juga disertai adanya pembuktian maksud atau niat27pelaku (mens rea atau elemen mental) sehingga terbuktinya actus reus haruslah28
sejalan dengan terbuktinya elemen mental (mens rea atau mental element) dari29
tindakan penyiksaan30
Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan juga sesuai dengan fakta-31
fakta dalam peristiwa Talangsari 1989 telah cukup bukti adanya kejahatan32
penyiksaan antara lain dilakukan dengan cara menendang memukul menampar33
menginjak dan memaksa membuka mulut dan kemudian dimasukkan barang34
tertentu dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik35
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penyiksaan dilakukan dengan36
menggunakan alat atau instrumen tertentu Alat atau instrumen yang digunakan37
adalah adalah karet untuk menjepret mata sepatu lars untuk menendang balok38kayu kursi untuk menjepit anggota badan yang kemudian diduduki rokok untuk39
menyundut pistol yang dimasukkan ke mulut popor senjata borgol pulpen yang40
dimasukkan ke jari-jari tali rafia untuk mengikat kemaluan cincin akik untuk41
memukul rotan untuk memukul sembilu untuk menggores dan benda-benda42
lainnya juga menggunakan setrum listrik43
Selain itu berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan dengan adanya44
penolakan adanya fasilitas kebersihan tubuh (misalnya mandi cuci kakus) yang45
memadai secara berkepanjangan46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 2951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -25-
Bahwa berbagai tindakan penyiksaan diatas membuktikan adanya penyiksaan yang1
menunjukkan tingkat beratnya kesakitan atau penderitaan yang diakibatkan Hal2
tersebut membuktikan adanya tindakan-tindakan penyiksaan yang cukup berat dan3
dengan sendirinya merupakan penyiksaan dan adanya keadaan-keadaan yang4
timbul diakibatkan karena penyiksaan tersebut5
Selain penderitaan fisik korban juga mengalami penderitaan mental yang dialami6akibat dari tindakan perendahan martabat secara verballisan Para korban dicaci7
maki dengan kata-kata yang menyinggung mental saksi seperti PKI8
pemberontak GPK anjing babi dan kata-kata lainnya9
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terjadi tindakan yang10
mengakibatkan penderitaan mental dengan cara diperlihatkan tahanan lain yang11
disiksa diperlihatkan tahanan lain yang mengalami luka mendengar jeritan istri dan12
tindakan-tindakan lainnya13
Orang-orang itu (yang disiksa) berada dalam tahanan atau berada dibawah14
kontrol pelaku bersangkutan15
Bahwa untuk membuktikan para korban penyiksaan berada dalam tahanan atau16berada dibawah kontrol pelaku dapat dibuktikan diantaranya dengan 1) korban17
ditahan ditempat penahanan 2) korban ditahan di penjara atau tempat penahanan18
3) korban dengan cara apapun dipaksa untuk tetap ditahan pelaku dan 4) adanya19
kendali yang dilaksanakan oleh pelaku yang ditunjukkan dengan adanya posisi20
seorang komandan di tempat penahanan atau adanya pengaruh atau kewenangan21
dalam posisi lainnya Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi para korban22
bahwa mereka ditangkap oleh pelaku dan kemudian ditahan dan berada dalam23
kontrol pelaku antara lain ditempatkan di tempat-tempat tahanan atau penjara di24
daerah Lampung diantaranya rumah penduduk yang umumnya rumah kepada desa25
(misalnya depan lurah Sarnubi) Polsek Sukadana Polsek Labuhan Maringgai26
Koramil Labuhan Maringgai Koramil Sukadana Kodim Metro Korem 043 Garuda27
Hitam Polres Metro LP Rajabsa dan LP Metro Sementara yang diluar Lampung28
adalah Kodim Painan Padang Sumatra Barat dan Jakarta yakni di Kodim Jakarta29Timur Laksus Kramat V dan Kramat VII dan di suatu daerah di Cidodol Gang Buntu30
(Satgas Intel Pusat) Bahwa tenpat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat31
dilakukannya penahanan terhadap para korban baik bersifat tetap maupun32
penahanan sementara33
Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak34
inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah35
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya penghukuman yang36
sah yaitu penghukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional atau37
hukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional38
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang terjadi bukan39merupakan suatu bentuk penghukuman sesuai dengan hukum nasional atau40
penghukuman yang sesuai dengan hukum dan standar internasional Para saksi41
justru disiksa pada saat proses pemeriksaan dimana hal tersebut justru bertentangan42
dengan hukum nasional yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang43
KUHAP yang melarang segala bentuk penekanan dan kekerasan selama proses44
pemeriksaan Penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan juga45
bertentangan dengan hukum internasional yang melarang setiap orang dalam46
kondisi apapun untuk disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan tidak manusiawi47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -26-
sebagaimana tercantum dalam International Convenant on Civil and Political Rights 1
(ICCPR) dan International Convention Against Torture (CAT)2
Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi penyiksaan yang dilakukan juga bukan3
merupakan implementasi hukuman dari suatu putusan pengadilan yang sah Para4
korban belum pernah diadili dan dijatuhi hukuman pada saat penyiksaan terjadi Para5
pelaku penyiksaan bukanya pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau6
menentukan hukum bagi para korban sehingga telah jelas bahwa penderitaan dan7rasa sakit akibat penyiksaan ini tidak ada hubungannya dengan pelaksaan hukuman8
yang sah sesuai dengan hukum nasional maupun hukum dan standar internasional9
Dapat disimpulkan telah terjadi penyiksaan karena pelaku dengan sengaja10
melakukan tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan-penderitaan11
yang luar biasa terhadap jasmani atau rohani yang dilakukan oleh atau karena12
hasutan persetujuan sepengetahuan aparat negara yang bertujuan untuk13
memperoleh keterangan pengakuan atau sebagai penghukuman atau ancaman14
atau alasan-alasan yang berdasarkan diskriminasi Tindakan penyiksaan ini bukan15
timbul sebagai akibat dari penghukuman yang sah16
Penganiayaan (Persekusi)17
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa18
Talangsari 1989 adalah berupa penganiayaan (persekusi) terhadap suatu kelompok19
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras kebangsaan20
etnis budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara21
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional sebagaimana22
diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 2623
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM24
Definisi penganiayaan dalam penyelidikan ini adalah istilah penganiayaan yang25
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM26
yaitu penganiayaan dalam arti persecution (persekusi) sebagaimana yang dimaksud27
di dalam Statuta Roma Penganiayaan di sini bukan dimaksudkan dari28
ldquopenganiayaanrdquo sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 351 KUHP Negara29memang tidak memberikan definisi tersendiri tentang penganiayaan dalam arti30
persekusi ini hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 9 butir h Undang-31
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut yang hanya menyatakan ldquocukup jelasrdquo32
Alasan yang terpenting dari tindakan persekusi ini adalah bahwa persekusi harus33
berdasarkan satu alasandasar Maka dalam hal ini unsur-unsur yang dimaksud34
dalam penganiayaan ndash persekusi di sini adalah35
1 Pelaku dengan kejam mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih36
yang bertentangan hukum internasional37
2 Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan38
identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok39
3 Penargetan tersebut didasarkan pada alasan politik ras kebangsaan etnis40
budaya agama gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 741
ayat (3) atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan42
yang tidak boleh dalam hukum internasional43
4 Tindakan ini dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang44
dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat (1) atau berbagai jenis kejahatan45
lain yang termasuk yurisdiksi Mahkamah46
47
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -27-
Pembuktian unsur-unsur dari 1 sampai dengan 4 di atas dijelaskan dari peristiwa-1
peristiwa yang terjadi di Talangsari 1989 yaitu2
1 Pembunuhan3
2 Pemindahan penduduk secara paksa4
3 Penahanan atau pemenjaraan yang tidak sah5
4 Perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi6
5 Tindakan-tindakan yang ditujukan atas kepemilikan tertentu yaitu penghancuran7
perampasan dan pengambilalihan kepemilikan8
6 Penerapan metode-motode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang9
yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek milik masyarakat sipil10
7 Diskriminasi dalam memilih target kelompokperorangan karena alasan identitas11
atau kolektifitas mereka (sebagai perwakilan dari kelompok atau kolektifitas12
tertentu)13
8 Perbuatan merampas hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku14
berniat untuk melakukan perbuatan perampasan hak-hak asasi satu orang atau15
lebih secara berat16
9 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku17
menyadari bahwa perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat18
akan terjadi apabila hal itu dilakukan19
10 Akibat perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih secara berat Pelaku20
berniat untuk menyebabkan perampasan hak-hak asasi satu orang atau lebih21
secara berat22
23
Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti adanya tindakan merampas hak24
asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum25
internasional berupa pembunuhan terhadap kelompok tertentu yang didasari26
persamaan paham ideologi dan keagamaan pemindahan penduduk secara27
paksa penangkapan danatau penahanan danatau pemenjaraan yang tidak28
sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi penghancuran dan perampasan29
kepemilikan adanya tindakan perampasan hak-hak dasar dengan menerapkan30
metode-metode yang tidak sesuai dilakukan dalam kondisi perang dengan31
adanya serangan terhadap masyarakat sipil dan obyek-obyek sipil milik32
masyarakat sipil di kota dan desa tindakan perampasan hak-hak dasar dimana33
pelaku menjadikan 1 orang atau lebih atau kelompok atau perkumpulan34
sebagai sasaran dengan alasan identitas suatu kelompok atau perkumpulan35
tertentu dalam bentuk diskriminasi dalam memilih target kelompok atau36
perorangan karena alasan identitas atau kolektifitas mereka sebagai37
perwakilan dari kelompok atau kolektifitas tertentu pelaku menyadari dan38
bermaksud untuk mengakibatkan keparahan perampasan hak-hak dasar39
tersebut akan terjadi akibat dari rangkaian tindakan yang dilakukan40
41Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 h juncto pasal 7 b Undang-Undang Nomor 2642
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka setelah dilakukan analisis hukum atas43
fakta sebagaimana diuraikan Penganiayaan (persekusi) di dalam Peristiwa44
Talangsari 1989 telah terjadi tindakan penganiayaan ndash persekusi berdasarkan alasan45
tindakan atas kelompok yang mempunyai paham keagamaan dan ideologi tertentu46
yaitu terhadap Jamaah Warsidi47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -28-
Elemen Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan1
Unsur-unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut2
1 Unsur materiil atau unsur objektif (actus reus )3
(i) (A) Adanya suatu ldquoperbuatanrdquo4(B) Bentuk ldquoperbuatanrsquo adalah sebagaimana disebut dalam huruf a-j5
(ii) (A) Perbuatan termaksud merupakan bagian dari lsquoseranganrdquo6
(B) ldquoSeranganrdquo adalah tindak melawan hukum yang bentuk-bentuknya7
disebut dalam huruf a-j8
(C) ldquoSeranganrdquo itu berlangsung secara ldquoluasrdquo atau secara lsquosistematisrsquo9
(D) ldquoSeranganrdquo tersebut adalah lsquoserangan yang ditujukan secara langsung10
lsquoterhadap penduduk sipilrdquo yang sebagaiamana diartikan oleh11
penjelasan chapeau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200012
adalah13
1 ldquoSuatu rangkaian perbuatanrdquo14
2 rdquoRangkaian perbuatan itu dilakukan terhadap ldquopenduduk sipilrdquo15
3 rdquoRangkaian perbuatanrsquo tersebut merupakan ldquokelanjutan kebijakanrsquo16
4 ldquoKebijakanrdquo itu adalah kebijakan ldquopenguasardquo atau kebijakan yang17
ldquoberhubungan dengan organisasirdquo18
19
2 Unsur subyektif atau unsur mental (mens rea)20
Pelaku serangan mengetahui bahwa serangan termaksud di atas adalah bagian21
atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang bersifat meluas (widespread ) atau22
sistematik (systematic ) yang ditujukan (secara langsung) terhadap penduduk sipil23
Unsur adanya suatu atau salah satu perbuatan dan bentuk perbuatan adalah24
sebagiamana disebut dalam huruf a-j Pasal 9 UU No 26 Tahun 200025
Ketentuan Pasal 9 menyatakan lsquosalah satu perbuatanrsquo dan bahwa setiap tindakan26
yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Dalam27
peristiwa Talangsari terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang28
bersangkutan yakni perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan29
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo Dengan demikian unsur (adanya)30
perbuatan dalam Peristiwa Talangsari dapat dinyatakan terpenuhi31
Kelima perbuatan tersebut yakni lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan32
kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan rsquopenganiayaanrsquo adalah bentuk-bentuk perbuatan33
yang disebut masing-masing dalam Pasal 9 huruf a d e f dan h Undang-Undang34
Nomor 26 Tahun 2000 Dengan demikian unsur termasuknya bentuk-bentuk35
perbuatan dalam daftar bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (menurut36
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) terpenuhi37
Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan38
unsur-unsur dari ldquoseranganrdquo adalah39
1 Tindakan baik secara sistematis atau meluas yang dilakukan secara berganda40
(multiplicity commission of acts) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari41
kebijakan Negara atau organisasi ldquoTindakan bergandardquo berarti harus bukan tindakan42
yang tunggal atau terisolasi Dengan demikian maka tindakan tersebut seperti43
dimaksudkan oleh UU No 26 Tahun 2000 merupakan rangkaian perbuatan44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -29-
2 ldquoSeranganrdquo baik yang secara meluas ataupun sistematis tidak harus merupakan1
ldquoserangan militerrdquo seperti yang diatur dalam hukum humaniter internasional tetapi2
serangan dapat juga diartikan lebih luas misalnya meliputi kampanye atau operasi3
yang dilakukan terhadap penduduk sipil Serangan tersebut tidak hanya harus4
melibatkan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata5
3 Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama dari6
serangan tersebut7
Dalam menetapkan adanya serangan dalam Peristiwa Talangsari tidak relevan apakah8
Jamaah Warsidi juga melakukan serangan Selain itu harus dinyatakan pula bahwa9
serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi --antara lain terhadap Kapten Sutiman10
dan adanya dugaan keberdaan panah beracun dan senjata lainnya sebagaimana11
dinyatakan dalam beberapa sidang pengadilan atas Jamaah Warsidi-- telah diadili12
melalui pengadilan pidana terhadap beberapa anggota Jamaah Warsidi dengan tuduhan13
subversif Serangan yang dilakukan oleh Jamaah Warsidi juga bukan serangan yang14
ditujukan terhadap penduduk sipil yang dengan demikian juga tidak relevan untuk15
dibahas dalam laporan ini Serangan tersebut sekali lagi tidak relevan dalam16
menetapkan serangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 UU No 26 Tahun 200017
dalam Peristiwa Talangsari18
Dapat dinyatakan bahwa adanya serangan dapat ditetapkan dalam Peristiwa19
Talangsari Serangan tersebut bersifat serangan militer Ditetapkannya adanya20
serangan dalam Peristiwa tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta21
sesuai dengan keterangan saksi antara lain adanya pengerahan pasukan dengan22
menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dan peralatan senjataSelain itu23
dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk24
Dari fakta tersebut di atas dapat dinyatakan adanya rangkaian perbuatan yaitu25
penyerbuan yang menggunakan senjata api perusakan pemukiman dan26
pembakaran yang mengakibatkan kematian dan sejumlah tindak kejahatan lainnya27
sebagaimana diuraikan diatas 28
ldquosebagai bagianrdquo29
Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai bagian dari30
serangan Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak berdiri sendiri namun31
merupakan bagian dari serangan yang berarti bahwa tindak kejahatan tersebut baik32
dilihat dari sifat dan akibatnya secara obyektif merupakan bagian dari serangan33
Dari paparan tentang serangan di atas dapat dinyatakan bahwa perbuatan34
lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo dan35
rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-perbuatan36
yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan merupakan37
bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap Pondok Warsidi38
dan anggota-anggota Jamaah Warsidi Dari paparan tentang serangan tersebut di atas39
lsquorangkaian perbuatanrsquo dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang40
menggunakan senjata api serta pembakaran yang mengakiibatkan kematian perusakan41
tempat pemukiman perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan42
pengusiran paksa serta persekusi Rangkaian perbuatan tersebut berakhir dengan43
penutupan total Pondok Warsidi dan pengakhiran kegiatan Jamaah Warsidi44
Perbuatan lsquopembunuhan rsquopengusiran paksarsquo rsquoperampasan kemerdekaanrsquo rsquopenyiksaanrsquo45
dan rsquopenganiayaanrsquo yang ditujukan terhadap Jamaah Warsidi bukanlah perbuatan-46
perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan terkait dan merupakan47
merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -30-
Pondok Warsidi dan anggota-anggota Jamaah Warsidi dapat ditarik dari pidato dan1
pernyataan yang diberikan oleh jajaran pejabat sipil dan militer pasca penyerbuan2
tersebut Bahwa penyerbuan dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut3
merupakan sebuah operasi militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh4
oleh pejabat sipil dan militer sebagai ldquogerakan subversifrdquo5
Meluas6
Yang dimaksud dengan unsur meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini7
mencakup tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala8
yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius9
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun Statuta Roma10
tidak memberikan definisi mengenai arti meluas Oleh karena itu arti meluas mengacu11
kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR antara lain dalam putusan12
Akayesu yang mendefinisikan arti meluas merujuk pada jumlah korban dan tindakan13
yang massive yang meliputi sebaran geografis14
Berdasarkan hal-hal tersebut dan fakta-fakta hukum hasil penyelidikan tergambar15
adanya tindakan yang massive sering atau berulang-ulang tindakannya dalam skala16 yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius Dengan demikian17
merupakan fakta yang tidak terbantahkan untuk menyatakan telah terpenuhinya unsur18
meluas dalam Peristiwa Talangsari 198919
Berikut ini merupakan fakta-fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya unsur meluas20
dalam Peristiwa Talangsari 1989 yaitu 21
Jumlah Korban22
Analisis hukum terhadap para korban dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur-23
unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ditemukan bahwa setiap korban dapat24
mengalami beberapa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga dapat25
dimasukkan ke dalam unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut26
Adapun para korban yang mengalami beberapa unsur Kejahatan Terhadap27Kemanusiaan adalah sebagai berikut 28
29
Tindak Kejahatan Jumlah Korban
Pembunuhan Sekurang-kurangnya berjumlah 130 orangPengusiran atau PemindahanPenduduk secara Paksa
Sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang
Perampasan Kemerdekaan SecaraSewenang-wenang
Sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang
Penyiksaan Sekurang-kurangnya berjumlah 46 orangPenganiayaan atau Perkusi Sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang
30
Sebaran Geografis31
Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap32
kemanusiaan dalam peristiwa Talangsari 1989 terjadi di berbagai tempat yang33
luas sebaran geografisnya sebagai berikut34
35
Wilayah Tindak Kejahatan Lokasi
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -31-
Pembunuhan Pondok Pesantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Sidorejo
Pengusiran atau pemindahanpenduduk secara paksa
Pakuan Aji Papan BatuBelimbing Dusun Umbul BuntuKelahang Desa Tanah PasiranPakuan Aji Way Jepara LahangLahang Ujung Desa Pulo PulauPasiran Rajabasa Baru
Perampasan kemerdekaansecara sewenang-enang
Rajabasa Lama Cihideung DesaSkadana Desa Sidorejo LabuanMaringgai Desa Bandar AgungDesa Pulo PelabuhanBakauheni Jembatan BatuJabung Talangsari Sri BhawonoRajabasa Pakuan Aji DesaBrajadewa Way Jepara KoremGaruda Hitam LP Rajabasa
Kodim Metro Lapangan UdaraBranti Polsek LabuhanMaringgai Panti SosialLempasing Koramil JabungPolsek Way Jepara LP Metro LPTanjung Karang Polsek JabungPolsek Metro Polsek SukadanaKoramil Sukadana Polres Metro
Penyiksaan Koramil Jabung KoramilSukadana Koramil LabuhanMaringgai Polsek SukadanaPolsek Labuhan MaringgaiKodim Metro LP Rajabasa LP
Metro Korem 043 Garuda Hitam
Lampung
Penganiayaan Pondok Pensantren Warsidi diDesa Cihideung (Talangsari)Desa Pakuan Aji Desa PapanBatu Desa Pulo Pulau PasiranDesa Rajabasa Baru ProyekPancasila Korem 043 GarudaHitam LP Metro PolsekSukadana
Pengusiran atau PemindahanPenduduk Secara Paksa
Panjang Sindang Anom DesaKubang (Padang)
Perempasan KemerdekaanSecara Sewenang-wenang
Padang Painan Koramil PainanKodim Painan Korem lapay
Korem Padang
SumateraBarat
Penyiksaan Kodim Painan
Perampasan KemerdekaanSecara Sewenang-Wenang
Laksusda Kramat V JakartaRutan Salemba LaksusdaKramat VII Jakarta LP CipinangGang Buntu (Cidodol) JakartaKodim Jakarta Timur
DKI Jakarta
Penyiksaan Kodim Jakarta Timur LaksusdaKramat V Jakarta Laksusda
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -32-
Kramat VII Jakarta Gang Buntu(Cidodol) Jakarta
1
2
Dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka unsur meluas3
yakni yang mencakup jumlah korban sebaran geografis locus delicti sebagaimana4
dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terpenuhi5
6
Sistematik7
8
Unsur sistematik yang dimaksud dalam Pasal 9 UU 262000 adalah berkaitan9
dengan adanya pola atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan10
kejahatan terhadap kemanusiaan dimaksud Sistematik mengandung unsur rencana11
atau kebijakan sedangkan dalam hal sistemik tidak mengandung unsur rencana12
atau kebijakan Adapun elemen-elemen yang berkenaan dengan tindakan yang13
dilakukan secara sistematik antara lain 14
Elemen adanya tujuan politik atau ideologi yang dituangkan dalam rencana15
untuk menghancurkan menganiaya melemahkan suatu kelompok 16
Bahwa gagasan asas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto17
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 198218
Menurut Soeharto semua kekuatan sosial-politik terutama Partai Politik yang masih19
menggunakan asas lain selain Pancasila seharusnyalah menegaskan bahwa satu-20
satunya asas yang digunakan adalah Pancasila21
Bahwa pihak-pihak yang menentang asas tunggal Pancasila ini disebut oleh22
Pemerintah Orde Baru dengan beragam sebutan istilah atau kata baku yang23
menjurus pada pertentangan permusuhan kekacauan dan semangat sektarian24
antara lain ldquoanti-pembangunanrdquo ldquoanti-Pancasilardquo ldquombalelordquo ldquoesktrem kananrdquo25
ldquoekstrem kirirdquo ldquoGPKrdquo ldquoSARArdquo ldquokelompok bermasalahrdquo ldquoOTBrdquo ldquosubversifrdquo ldquobersih26
dirirdquo ldquokiri barurdquo ldquoterlibatrdquo ldquopri-nonprirdquo ldquomempermalukan bangsardquo ldquogangguan27keamananrdquo ldquosubversifrdquo ldquosikap inkonstitusionalrdquo ldquoberada di luar sistemrdquo28
ldquomendalangirdquo ldquopenungganganrdquo ldquoadu dombardquo ldquokelompok master mindrdquo29
ldquokecemburuan sosialrdquo ldquoanti-Republikrdquo ldquokelompok anti-statusquordquo dan sebagainya30
31
Bahwa Jamaah Warsidi diidentifikasi sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)32
Warsidi yang melakukan kegiatan subversif dan memiliki rencana merongrong33
bangsa dan negara serta Pancasila dan UUD 1945 Bahwa dapat diduga kuat34
rencana menghancurkan menganiaya melemahkan kelompok Warsidi didasari oleh35
sebuah tujuan politik yaitu asas tunggal Pancasila Jamaah Warsidi dianggap36
sebagai kelompok penentang Pancasila37
Bahwa tujuan politik atau ideologi dalam rencana untuk menghancurkan38
menganiaya melemahkan Jamaah Warsidi nampak dalam ucapan-ucapan pejabat-39pejabat sipil dan militer pada saat itu40
41
Jelas sekali bahwa pemerintah Orde Baru memiliki tujuan politik atau ideologi dalam42
penghancuran Jamaah Warsidi Bahwa maka dengan demikian dapat disimpulkan43
bahwa penyerangan terhadap Jamaah Warsidi dilakukan karena alasan politik asas44
tunggal Pancasila45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -33-
Elemen dilakukannya tindak kejahatan dalam skala yang sangat luas terhadap1
kelompok sipil atau dilakukannya tindakan yang tidak manusiawi secara2
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain3
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana4
dimaksud dalam daftar bentuk-bentuk perbuatan pada UU 26 Tahun 2000 Pasal 95
huruf a d e f h yaitu pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara6
paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan7
penganiayaan atau Persekusi dalam Peristiwa Talangsari 1989 telah terpenuhi8
Bahwa jumlah korban bentuk-bentuk perbuatan masing-masing adalah sebagai9
berikut 10
a Pembunuhan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 130 orang11
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan jumlah korban12
sekurang-kurangnya berjumlah 77 orang13
c Perampasan Kemerdekaan secara Sewenang-wenang dengan jumlah korban14
sekurang-kurangnya berjumlah 53 orang15
d Penyiksaan dengan jumlah korban sekurang-kurangnya berjumlah 46 orang dan16
e Penganiayaan atau perkusi dengan jumlah korban sekurang-kurangnya
17
berjumlah 229 orang18
Bahwa tindak-tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat luas Hal19
ini dibuktikan dengan tindak-tindak kejahatan yang terjadi di banyak tempat20
sebagaimana diuraikan diatas21
22
Bahwa dengan demikian tindak-tindak kejahatan pembunuhan pengusiran atau23
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-24
sewenang penyiksaan dan penyiksaan (persekusi) terjadi pada skala yang sangat25
luas terhadap kelompok sipil dan tindak kejahatan tersebut dilakukan secara26
berulang dan terus menerus dan terkait satu dengan yang lain27
Pola dan metode kejahatan yang dilakukan juga adalah berupa penangkapan yang28
tidak sah dengan kekerasan yang kemudian diikuti dengan penahanan tidak sah29
Penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut juga sebagian diikuti dengan30
serangkaian penyiksaan dan penganiayaan Hal ini terungkap dari berita acara31
pemeriksaan beberapa saksi korban yang mengungkapan bahwa penangkapan32
terhadap mereka dilakukan tanpa didahului dengan surat penangkapan dan33
dilakukan dengan kekerasan dan paksaan34
Selain itu pola dan metode yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan35
kejahatan terhadap kemanusiaan disini pada dasarnya mempunyai kesamaan yang36
dilakukan secara berulang-ulang Hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang37
dilakukan oleh aparat militer maupun polisi yaitu berupa penembakan dan38
pembakaran yang dilakukan secara berkali-kaliberulang-ulang39
Elemen adanya persiapan dan penggunaan sumber daya publik atau pribadi40
baik militer atau lainnya41
Bahwa serangan yang terjadi pada 7 Pebruari 1989 merupakan serangan yang42
bersifat sistematik Hal ini dapat dilihat dari besarnya skala (large scale ) serangan43
yang terjadi Rangkaian kekerasan tersebut melibatkan sumber daya logistik berupa44
perlengkapan militer antara lain senjata kendaraan berupa truk jeep dan helikopter45
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -34-
Kekerasan juga melibatkan sumber daya manusia secara luas Dari penggunaan1
kedua sumber daya tersebut patut diduga kuat bahwa hal itu juga menggunakan2
sumber daya finansial dalam jumlah besar3
Rangkaian perbuatan juga melibatkan berbagai instansi dan pejabat militersipil di4
berbagai tingkatan Oleh karena itu dengan melihat pola dan hasil yang diperoleh5
dari bentuk operasi yang dilakukan oleh para pelaku maka sulit untuk mengatakan6
bahwa hal tersebut tidak direncanakan Hal itu hanya mungkin dilaksanakan melalui7
suatu proses perencanaan dan persiapan yang matang Serangan tersebut8
menimbulkan akibat yang luar biasa baik hilangnya nyawa dalam jumlah besar luka9
dan trauma psikologis serta hilangnya harta benda10
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200011
mensyaratkan adanya unsur rencana atau kebijakan Artinya kejahatan terhadap12
kemanusiaan yang dilakukan harus merupakan bagian dari suatu rencana atau13
kebijakan dari otoritas yang sah Adapun indikator untuk menentukan terpenuhinya14
unsur sistematik disini dapat dilihat dari perencanaan operasional dengan15
membedakan 16
Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal17
Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal18
Mencapai tujuan illegal19
20
Mencermati dan mengkaji berbagai data informasi dan fakta yang ada dapat21
diidentifikasikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap para korban peristiwa22
Talangsari adalah untuk melakukan tujuan legal namun dilakukan dengan cara-cara23
ilegal Hal ini dapat dilihat dari adanya pengerahan kekuatan militer beserta24
peralatan yang lengkap untuk melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman25
yakni dilakukan dengan cara legal oleh institusi negara dalam hal ini jajaran Korem26
043Garuda Hitam27
Bahwa berdasarkan keterangan saksi HM Ritonga setelah menerima laporan28
meninggalnya Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Komandan Korem29
043Garuda Hitam Hendropriyono meneruskan laporan ini kepada Pangdam30
Sriwijaya saat itu Kemudian Pangdam Sriwijaya menurunkan perintah pengambilan31
jenazah Danramil Way Jepara Kapten Sutiman Atas perintah tersebut maka pada32
6 Pebruari sekitar pukul 1900 Wib Danrem 043Garuda Hitam melakukan rapat di33
desa Rajabasa Lama Rapat ini dihadiri oleh unsur Muspida tingkat I Lampung dan34
tingkat II Lampung Tengah35
Akan tetapi dalam pelaksanaanya didapati sejumlah fakta bahwa cara-cara yang36
dilakukan oleh aparat keamanan dalam rangka pengambilan jenazah Kapten37
Sutiman dilakukan dengan cara-cara ilegal yakni dengan cara melakukan tindak38
pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan39
Selanjutnya bahwa pola serangan juga dapat dikenali dari berbagai tindak40
kekerasan seperti strategi penyerangan dari 3 arah yang disebut saksi dengan41
strategi tapal kuda tentunya sudah dengan perencanaan yang matang yang42
menjadikan anggota Jamaah Warsidi dan mereka yang dianggap terkait dengan43
Jamaah Warsidi sebagai sasaran serangan44
Unsur rencana atau kebijakan dari otoritas yang sah dapat dibuktikan dari adanya45
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh jajaran Korem 043 Garuda Hitam beserta46
jajaran Muspida Provinsi Lampung dan Muspika Kabupaten Lampung Tengah47
Selain itu sebelum melakukan pengambilan jenazah Kapten Sutiman telah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 3951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -35-
dilakukan rencana persiapan yang dapat dilihat dengan adanya pengerahan pasukan1
beserta dukungan logistik yang diperlukan2
Rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau terang-terangan hal ini dapat3
dilihat adanya indikasi adanya rangkaian peristiwa seperti4
(a) Latar belakang politik dan historis secara umum atas tindak pidana kejahatan5
yang dilakukan6
(b) Latar belakang organisatoris dan institusional misalnya struktur sipil dan militer7
yang mungkin berperan8
(c) Propaganda media9
(d) Mobilisasi angkatan bersenjata10
(e) Serangan militer yang berulang dan terkoordinasi baik berdasarkan wilayah11
maupun yang bersifat sementara12
(f) Keterkaitan antara para pemimpin politik dan hierarki militer13
(g) Perubahan komposisi etnis penduduk14
(h) Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif baik di bidang administrasi maupun15
bidang lainnya16
(i) Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan dan kekerasan17
fisik lainnya perkosaan penahanan secara sewenang-wenang deportasi dan18
pengusiran atau perusakan benda-benda non militer khususnya benda-benda19
suci20
Dari uraian fakta dan tambahan bukti dari ucapan-ucapan dan keterangan pihak21
berwenang baik sipil maupun militer maka dapat diduga kuat bahwa persiapan dan22
perencanaan dalam penyerangan Jamaah Warsidi terpenuhi23
Pelibatan pihak berwenang ditingkat tinggi baik politik dan atau militer dalam24
merumuskan perencanaan25
Bahwa peristiwa Talangsari melibatkan pihak berwenang di tingkat tinggi baik politik26 dan atau militer dalam merumuskan perencanaan Berdasarkan informasi dari27
penyataan-pernyataan di media massa maka dapat diduga secara kuat bahwa28
perumusan perencanaan melibatkan pihak-pihak di tingkat tinggi baik politik maupun29
militer30
Aspek yang diketahuinya31
Salah satu unsur yang perlu dipenuhi dalam kejahatan kemanusiaan adalah bahwa32
pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari atau33
dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistimatik terhadap penduduk34
sipil Bahwa untuk membuktikan unsur tersebut dapat dilihat dari beberapa hal35
dibawah ini36
Keseluruhan kondisi sejarah dan politik atau fakta-fakta konkrit yang mendukung37
Lingkup keparahan dan sifat sistematis tindak yang dilakukan38
Keanggotaan orang yang diduga sebagai pelaku dalam pasukan yang39
mengambil bagian dalam operasi terhadap para korban40
Pangkat atau posisi orang yang diduga sebagai pelaku41
Bukti kontak yang sering dilakukan oleh orang yang diduga sebagai pelaku42
dengan pasukan yang melakukan penyerangan43
Tingkat sampai di mana tindak yang bersangkutan diketahui secara umum44
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -36-
Kehadiran orang yang diduga sebagai pelaku di tempat terjadinya kejahatan1
2
Bahwa pada tahun 1989 penerapan asas tunggal Pancasila menimbulkan3
ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang menginginkan ideologi lainnya Salah4
satu kelompok tersebut adalah kelompok Jamaah Warsidi Respon pemerintah atas5
kelompok-kelompok tersebut dan juga kelompok lainnya adalah tindakan-tindakan6 represif melalui aparat bersenjata dan aparat sipil Tindakan-tindakan represif ini7
seringkali menggunakan sumber daya negara dan melibatkan badan-badan negara8
baik militer kepolian dan sipil9
Bahwa peristiwa talangsari 1989 dan segala rangkaian peristiwa lainnya tidak lepas10
dari adanya upaya represif negara dan aparatnya khususnya dalam menangani11
kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah Salah satu12
tindakan represif tersebut adalah penyerangan ke komplek pondok pesantren13
Warsidi di Talangsari Lampung Tengah14
Bahwa penyerangan tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak penduduk sipil15
meninggal yang terdiri atas laki-laki perempuan maupun anak-anak Korban16
meninggal disebabkan karena tembakan atau pun terbakar Selain itu juga ada17pengusiran secara paksa terhadap penduduk sipil Aparat militer juga memberi18
peringatan dan ancaman kepada Jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah19
untuk keluar rumah Jamaah yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-20
anak keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok21
Selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat22
militer Tindak kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terjadi dalam proses23
tersebut24
Ada upaya dari aparat militer untuk menutup-nutupi jumlah korban meninggal25
Setidaknya ini dilakukan dengan dua cara yaitu penguburan mayat secara tertutup26
dan dilakukan dengan tidak layak dan juga dengan mengintimindasi saksi-saksi27
untuk tidak memberitahukan jumlah korban yang sebenarnya28
Bahwa adanya pengetahuan dan maksud untuk melakukan serangan terhadap29
penduduk sipil dalam rangkaian peristiwa Talangsari ini setidaknya dapat dilihat dari30
dua hal pertama para korban adalah orang-orang yang diduga sebagai anggota31
jamaah Warsidi atau yang diduga punya keterkaitan dengan kelompok Warsidi32
Orang-orang inilah yang dianggap merongrong pancasila dan UUD 1945 sehingga33
orang-orang ini memang yang menjadi target untuk dibasmi atau ditumpas sampai34
ke akar-akarnya Kedua adanya penggunaan sumber daya institusional baik di level35
lokal misalnya (Koramil Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada36
penggunaan instutusi militer tingkat pusat dan Bakorstanas Pengerahan dan37
penggunaan sumber daya institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya38
pengetahuan dari pimpinan atau komandan dari instutusi tersebut39
40
Bahwa dengan demikian telah cukup bukti adanya keterkaitan yang menunjukkan41adanya pengetahuan bahwa tindakan-tindakan pembunuhan pemindahan penduduk42
secara paksa perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan43
penganiayaan merupakan bagian atau dimaksudkan untuk melakukan penyerangan44
terhadap penduduk sipil dalam hal ini anggota jamaah warsidi atau yang dianggap45
pihak-pihak yang diduga terkait terkait dengan Jamaah Warsidi46
47
48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4151
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -37-
Ditujukan kepada penduduk sipil1
Berdasarkan pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 untuk dapat dikatakan sebagai2
kejahatan terhadap kemanusiaan tindakan tersebut harus merupakan ldquoserangan3
yang ditujukan terhadap penduduk sipilrdquo Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua4
populasi suatu negara entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan5
Penggunaan istilah ldquopenduduk (population )rdquo secara implisit menunjukkan adanya6
beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal7
atau terhadap orang perorangan Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat8
dilakukan terhadap penduduk sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan9
pelaku dan bahkan juga terhadap orang-orang yang tidak memiliki10
kewarganegaraan11
Berdasarkan pada yurispudensi pada berbagai putusan pengadilan internasional12
mengenai maksud serangan terhadap penduduk sipil yakni bahwa serangan tidak13
harus ditujukan kepada keseluruhan tetapi terhadap sekelompok yang mempunyai14
keyakinan tertentu Hal ini menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan15
tindakan yang terarah kepada specific group yang menjadi target sasaran16
penyerangan Serangan tidak harus merupakan serangan yang dilakukan oleh militer17
dengan menggunakan kekuatan militer tetapi bisa kekuatan non militer yang18
melakukan operasi terhadap penduduk sipil hingga jatuh korban Termasuk juga19
serangan adalah perbuatan antar pihak yang dimana yang satu dalam posisi ofensif20
dan pihak lain bertahan21
Pengertian penduduk sipil juga dapat diartikan sekelompok penduduk atau22
masyarakat yang secara legal formal tidak diberi kewenangan untuk menguasai atau23
menggunakan senjata api sebagai layaknya yang dimiliki oleh militer atau satuan24
lain yang diberi wewenang untuk menguasai atau menggunakan senjata api dan25
alat-alat militer Oleh karena itu penduduk sipil adalah penduduk bukan status militer26
Pengertian penduduk sipil juga adalah pihak yang bukan merupakan prajurit Dengan27
mandasarkan pada UU No 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang28
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan29
RI yang dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang ciri-ciri militer atau prajurit30
Berdasarkan pada pengertian penduduk sipil sebagaimana tersebut diatas dalam31
peristiwa Talangsari 1989 para pihak yang menjadi korban adalah termasuk dalam32
kategori penduduk sipil Para korban adalah pihak yang bukan berstatus militer33
ataupun pihak yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan senjata api atau34
alat-alat militer35
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi jamaah warsidi adalah individu-individu36
yang berasal dari berbagai daerah untuk mengikuti pengajian di komplek pondok37
pesantren Warsidi Mereka menjadi korban pembunuhan pemindahan penduduk38
secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan39
dan persekusi para korban sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak yang40
keluar dari rumah-rumah tempat mereka menginap di sekitar pondok Selanjutnya41
mereka digiring menuju truk dan dibawa ke Kodim Metro oleh aparat militer Di42dalam rumah-rumah yang dibakar utamanya di dalam salah satu bangunan terbesar43
(pondok) banyak terdapat anggota Jamaah Warsidi dimana sebagian besar44
merupakan anak-anak dan ibu-ibu45
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses penyelidikan46
dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan kemerdekaan adalah47
penduduk sipil anggota Jamaah masyarakat sipil bukan anggota Jamaah yang48
tinggal di sekitar mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang49
tinggal di luar dusun Cihideung50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4251
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -38-
Bahwa korban kejahatan penyiksaan berdasarkan keterangan para saksi1
menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan berada2
dalam lokasi penahanan Korban penyiksaan ini terdiri dari laki-laki maupun3
perempuan mengalami penderitaan fisik maupun mental dan bahkan beberapa4
korban sampai saat ini masih menderita secara fisik dan mental sebagai akibat dari5
penyiksaan yang terjadi Sementara korban lainnya adalah orang-orang yang6
ditangkap di jakarta dan kemudian dibawa ke beberapa tempat penahanan dan7
kemudian disiksa8
Bahwa korban persekusi yang berhasil teridentifikasi kesmuanya adalah penduduk9
sipil anggota jamaah masyarakat sipil bukan anggota jamaah yang tinggal di sekitar10
mushola Mujahidin (mushola Warsidi) dan masyarakat sipil yang tinggal di luar11
Dusun Cihideung Dari jumlah tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban12
merupakan laki-laki dewasa Tim juga menemukan bahwa sebagian korban adalah13
perempuan dan anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi14
Bahwa beradasarkan korban kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan15
pemindahan penduduk secara paksa perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang penyiksaan dan persekuai orang-orang yang telah menjadi target sasaran17
yakni penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran tindakan18
kekerasan para aparat militer dan sipil yakni mereka yang dianggap sebagai19
anggota Jamaah Warsidi danatau mereka yang dianggap terkait dengan kelompok20
Warsidi Para korban juga adalah orang-orang yang dianggap mempunyai21
keterkaitan dengan kelompok Jamaah Warsidi namun dalam kenyataannya para22
korban ini bukan merupakan kelompok yang ditargetkan23
Bahwa berdasarkan uraian diatas para korban merupakan penduduk sipil karena24
mereka bukan merupakan anggota militer bukan merupakan peserta tempur25
bahkan dalam sebagian besar kejahatan-kejahatan yang terjadi para korban ini26
adalah orang-orang yang sudah menyerah sakit terluka ditawan atau karena27
alasan lainnya Adanya korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak28
membuktikan bahwa para korban ini juga bukan termasuk milisi dan para militer29
Dengan demikian telah terpenuhi unsur ldquopenduduk sipilrdquo sebagaimana disyaratkan30
dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200031
Berdasarkan unsur tersebut maka sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah32
dilakukan didapati fakta bahwa sejumlah orang yang menjadi korban adalah33
penduduk sipil yakni para pengikut jamaah Warsidi dan penduduk sipil yang34
bertempat tinggal di sekitar pondok jamaah Warsidi35
Dugaan Pelaku Pembunuhan36
Penyerangan terhadap komplek pondok Warsidi yang menyebabkan meninggalnya37
130 orang melibatkan peleton dari infantri Korem 043 Garuda Hitam dan 1 Peleton38
dari Brimob Peleton Brimob tersebut merupakan polisi yang di-BKO-kan dari Polwil39
Lampung40
Penyerangan yang berujung pada pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan41
oleh setidaknya pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan Brimob yang42
dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam pada waktu itu Peranan dan keberadaan43
Danrem dalam lokasi penyerangan ini bukan saja sebagai sebagai pimpinan44
pasukan tetapi juga terindikasi kuat merupakan pihak yang merencanakan45
penyerangan sebagai penjabaran dari perintah Pangdam46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4351
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -39-
Bahwa dalam beberapa fakta menunjukkan bahwa terdapat pimpinan aparat yang1
memberikan peringatan dengan pengeras suara kepada jamaah warsidi untuk2
menyerah Demikian juga fakta bahwa aparat meninggalkan lokasi pada sekitar3
15001600 WIB namun melalui megaphone terdengar perintah untuk kembali ke4
lokasi pada keesokan harinya (8 Pebruari 1989 pukul 0800)5
Berdasarkan rangkaian kesaksian pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan6
oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan menggunakan seragam7
tentara atau polisi dan menggunakan senjata Dengan demikian telah terjadi8
perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama setidaknya oleh9
anggota dua institusi yaitu militer dan kepolisian10
Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban11
penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang memadai12
untuk menanganinya Para korban kemudian dikuburkan disejumlah lokasi yang13
tidak bisa diketahui oleh publik luas dan dijaga ketat oleh kedua institusi tersebut14
Dugaan Pelaku Pengusiran Penduduk Secara Paksa15
Paska penyerangan menyebabkan adanya pengusiran terhadap penduduk sipil16
yang melibatkan satuan militer lengkap dalam jumlah besar yang datang dengan17
berkendaraan mobil serta helikopter Aparat militer menutup lokasi selama enam18
bulan setelah peristiwa terjadi dan penduduk sekitar dilarang memasuki tanah dan19
rumah mereka yang berada di sekitar lokasi pondok Mereka kemudian mengungsi di20
tempat lain Sebagian penduduk sekitar lokasi juga kehilangan hak atas tanah dan21
rumah selama bertahun-tahun22
Pada tahap pertama terdapat aparat militer juga memberi peringatan dan ancaman23
kepada jamaah yang berada di beberapa rumah-rumah untuk keluar rumah Jamaah24
yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak keluar dari rumah-rumah25
tempat mereka menginap di sekitar pondok Berdasarkan keterangan saksi terjadi26
sejumlah pembakaran yang salah satunya dilakukan atas perintah aparat militer27
Para korban pengusiran ini selanjutnya mereka digiring menuju truk dan dibawa ke28
Kodim Metro oleh aparat militer29
Berdasarkan keterangan para saksi pelaku atau pihak-pihak yang melakukan30
tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk31
secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku32
Banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak33
yang melakukan tindakan ini tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa34
para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang35
setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan36
perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan37
tersebut38
Bahwa peristiwa pengusiran paksa ini terjadi bersamaan dengan adanya39
penyerangan ke Komplek Pondok Warsidi dan setelahnya Hal ini mengindikasikan40
bahwa pelaku pengusiran paksa ini bukan saja para pelaku lapangan pada saat41
penyerangan tetapi juga oleh aparat lainnya setelah adanya penyerangan dengan42
melarang penduduk yang menjadi korban kembali ke lokasi tersebut Berdasarkan43
fakta-fakta diatas pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah para44
pelaku yang telah melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya45
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yakni para aparat yang46
melakukan penyerangan ke kompleks yaitu aparat militer dari Korem 043 Garuda47
Hitam dan juga Brimob yang di BKO kan pada saat itu Paska penyerangan dan48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4451
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -40-
adanya pelarangan terhadap penduduk yang akan kembali ke lokasi pihak yang1
harus bertanggung jawab adalah aparat militer dan polisi yang saat ini memberikan2
perintah pelarangan penduduk untuk kembali ke lokasi tempat mereka tinggal3
sebelumnya4
5
Dugaan Pelaku Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang6
Bahwa berdasarkan fakta-fakta perampasan kemerdekaan secara sewenang-7
wenang terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan8
terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota Jamaah Warsidi yang kemudian9
meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap penduduk sipil10
yang bukan merupakan anggota jamaah Warsidi penangkapan dan penahanan11
mana dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan danatau dilakukan oleh12
pejabat yang berwenang Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang13
terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi dan tempat14
tergantung pada saat mana para korban tersebut ditangkap dan ditahan15
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-16
wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat di Lampung Padang Jakarta dan Jawa17
Tengah yang semuanya melibatkan institusi polisi sipil dan militer18
Penangkapan di Lampung terjadi di Rajabasa Lama Cihideung Desa19
Sukadana Desa Sidorejo Labuan Maringgai Desa Bandar Agung Desa20
Pulo Pelabuhan Bakauheni Jembatan Batu Jabung Talangsari Sri21
Bhawono Rajabasa Pakuan Aji Desa Brajadewa Way Jepara Di luar22
Lampung terjadi di Jakarta dan Padang Painan23
24
Penahanan di Lampung terjadi di Korem Garuda Hitam Lembaga Pemasyarakatan25
Rajabasa Kodim Metro Pelabuhan Bakauheni Lapangan Udara Branti Kepolisian26
Labuah Maringgai Polsek Labuan Maringgai Koramil Labuan Maringgai Panti27
Sosial Lempasing Koramil Jabung LP Nusakambangan Polsek Way Jepara LP28
Metro LP Tanjung Karang Polsek Jabung Polsek Metro rumah seorang pegawai29Depsos Polsek Sukadana Koramil Sukadana Polres Metro Di luar Lampung terjadi30
di Laksusda Kramat V (Jakarta) Rumah Tahanan Salemba Laksusda Kramat VII31
(Jakarta) LP Cipinang Gang Buntu (Jakarta) Koramil Painan Kodim Padang32
Painan Korem Lapay Korem Padang33
34
Berdasarkan keterangan para saksi perampasan kemerdekaan secara sewenang-35
wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak36
yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dapat37
diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-nama pelaku posisi dan kesatuan38
pelaku Namun banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara39
detil pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-40
wenang tetapi secara garis besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut41
militer polisi maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan42status tertentu untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan43
kesempatan untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang44
kepada para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan45
penahanan institusi tertentu46
Bahwa kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang ini47
merupakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara aparat militer polisi dan48
sipil tergantung pada lokasi-lokasi penangkapan dan penahanan Dalam disimpulkan49
bahwa perampasan kemerdekaan terhadap para korban dilakukan atas50
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4551
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -41-
sepengetahuan dan adanya koordinasi antara aparat kepolisian dan militer yang1
dalam beberapa peristiwanya didukung oleh individu-individu dari aparat sipil2
Dugaan Pelaku Penyiksaan3
Bahwa kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang4
menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk sipil5
yang merupakan anggota Jamaah Warsidi Penangkapan disertai dengan6
penyiksaan danatau penahanan juga terjadi kepada penduduk sipil yang tidak7
terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu diduga oleh aparat keamanan8
sebagai anggota atau simpatisan kelompok Jamaah Warsidi9
Berdasarkan keterangan para saksi lokasi penyiksaan terjadi di berbagai lokasi di10
Lampung dan Jakarta dibawah kendali institusi militer kepolisian dan sipil11
Penyiksaan yang terjadi dibawah kendali militer di Koramil Way Jepara Kodim12
Metro dan Korem Garuda Hitam yang kesemuanya berada di Lampung di Koramil13
Lapay dan di Jakarta di Laksusda Kramat V dan Kramat VIII Lokasi penyiksaan14
yang berada dibawah kendali kepolisian adalah di Polsek Way Jepara Polsek15
Jabung dan Polres Metro Sementara lokasi penyiksaan yang merupakan institusi16
sipil LP Rajabasa LP Metro dan Panti Sosial Lempasing17
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penyiksaan dilakukan oleh aparat militer18
dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan Dalam beberapa kesaksian19
telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dengan mengenali20
nama pelaku dan posisi pelaku Banyak diantara pelaku penyiksaan tidak21
teridentifikasi nama dan jabatannya karena korban tidak mengenali pelaku korban22
tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena pelaku tidak menggunakan atribut militer23
atau kepolisian dan berpakaian preman Namun demikian pelaku yang tidak24
teridentifikasi ini setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena25
mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para26
korban yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu27
Dugaan Pelaku Persekusi28
Bahwa kejahatan persekusi yang ditujukan kepada kelompok Jamaah Warsidi dan pihak-29
pihak yang diduga merupakan kelompok tersebut Target sasaran korban oleh pelaku30
menunjukkan secara nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok31
atau perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik Sehingga syarat diskriminasi32
atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku33
Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan penangkapan34
dan penahanan yang tidak sah perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan35
dan penghancuran harta kekayaan pengusiran dan pemindahan paksa serta perlakuan36
yang mempermalukan dan merendahkan martabat dan serangan dengan menggunakan37
metode-metode peperangan yang dilarang Kejahatan itu khusus ditujukan meskipun38
dalam kenyataan ada sasaran lain kepada kelompok Jamaah Warsidi yang dinyatakan39
sebagai kelompok yang mempunyai paham politik berbeda dengan pemerintah40
Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya41
untuk menghentikan gerakan kelompok Jamaah Warsidi dan afiliasinya dengan berbagai42
cara baik secara persuasif maupun kekerasan Tindakan kekerasan inilah yang pada43
akhirnya mengakibatkan adanya peristiwa Talangsari 1989 dan serentetan akibat lainnya44
Bahwa paska peristiwa penyerangan ke pondok pesantren Warsidi dan penangkapan45
serta penahanan yang terjadi tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4651
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -42-
juga terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya Inilah yang menguatkan bahwa1
dalam peristiwa Talangsari 1989 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi yang2
ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan dimana dicantumkan motif3
berupa perbedaan paham politik ras kebangsaan etnis budaya agama jenis kelamin4
atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum5
internasional6
Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan persekusi7
ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika terjadinya peristiwa8
pembunuhan penangkapan penahanan dan penyiksaan Namun tindakan ini tidak9
mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang berwenang dari suatu10
kebijakan tertentu dari negara Sebagaimana disebutkan diatas bahwa arti serangan11
bukan hanya serangan fisik semata namun juga non fisik yang berarti bahwa politik12
diskriminasi kepada kelompok jamaah Warsidi dan afiiasinya dapat dijadikan indikator13
untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi14
Bahwa dengan demikian pelaku langsung dari kejahatan berupa persekusi tersebut15
adalah keseluruhan pelaku yang melakukan tindakan pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana17
disebutkan diatas18
Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan Polisi dan Sipil lainnya19
Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 seorang komandan atau20
atasan polisi dan atasan sipil dapat dipidana karena bertanggungjawab atas tindakan21
anak buahnya yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan22
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban23
pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau24
bahkan individu manapun) apabila ia ikut merencanakan menghasut memerintahkan25
melakukan membantu dan turut serta melakukan kejahatan Apabila komandan26
melakukan salah satu dari tindakan di atas maka komandan telah melakukan tindakan27
penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku2829
Dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan30
pada kasus Talangsari ini selain pelaku langsung yang teridentifikasi juga terdapat atau31
adanya pertanggungjawaban komandan dan pertanggungjawaban atasan polisi dan sipil32
lainnya33
Dalam kasus pembunuhan pengusiran penduduk secara paksa perampasan34
kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan penganiayaan (persekusi)35
dilakukan oleh pasukan dari Korem Garuda Hitam dan Pasukan dari Kepolisian dan36
Brimob menjadikan adanya para komandan dan atasan dari pasukan tersebut yang37
harus bertanggungjawab berdasarkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun38
2000 Para komandan pada waktu itu tidak melakukan tindakan yang layak berupa39
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau menghentikan bahwa anak buahnya40
melakukan kejahatan kemanusiaan Panglima Kodam II Sriwijaya patut diduga telah41
mengetahui terjadi penyerbuannya karena berdasarkan struktur komando yang berlaku42
seorang komandan harus mendapatkan informasi di lapangan dari anak buahnya43
termasuk membuat sistem pelaporan yang efektif atas pelaksanaan tugas yang diberikan44
kepada anak buahnya45
Demikian pula dengan atasan polisi dan atasan pasukan Brimob Kapolwil Lampung46
sebagai pihak yang mengijinkan adanya BKO Pasukan Brimob seharusnya mengetahui47
dan mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4751
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -43-
kejahatan terhadap kemausiaan terhadap penduduk sipil Kapolwil Lampung ternyata1
tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan investigasi termasuk2
menyerahkan pelaku penyerangan dari anggota kepolisian kepada pejabat yang3
berwenang4
Bahwa terhadap kejadian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut pimpinan atau5
komandan militer dan atasan polisi yang berwenang tidak menunjukkan respon berupa6
langkah-langkah untuk mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para7
pelakunya Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui8
terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa9
tersebut dan melakukan tindakan untuk mengurangi jumlah korban dengan melakukan10
kebohongan dan penekanan kepada para saksi Dengan cakupan dan jumlah korban11
yang sedemikan besar mustahil pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak12
mengetahui namun tidak ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para13
pelaku yang langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung14
Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban komandan dan atasan polisi maupun15
sipil dalam peristiwa Talangsari yang berupa pembunuhan pengusiran paksa16
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi17
para indvidu sebagai komandan atau atasan yang dapat dimintai18
pertanggungjawaban tidak melakukan 3 (tiga) aspek penting yaitu 1) kewajiban19
sebagai komandan harus bertindak 2) harus mengetahui bahwa terjadi kejahatan 3)20
sebagai komandan gagal untuk melakukan tindakan yang layak atau semestinya21
Para komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau22
pemegang kekuasaan komando lainnya yang telah disebutkan diatas dapat23
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya24
untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi25
kejahatan terhadap kemanusiaan Para komadan dan atasan ini tidak melakukan26
tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (ommission )27
sehingga komandan harus bertanggung jawab Padahal para komandan atau atasan28
ini mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya atau29
satuan dibawahannya dan mengawasi perintah tersebut30
Bahwa tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak dimana pengertian31
tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas32
kewenangan kekuasaan ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan33
Dalam hal ini para komandan harus 1) menjamin bahwa anak buahnya telah34
mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional 2) menjamin35
bahwa hukum humaniter intrenasional dihormati khususnya dalam pembuatan36
rencana operasi 3) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu37
terinformasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak38
buahnya dan 4) mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa39
suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya40
Pertanggungjawaban Pejabat Tinggi Militer Polisi dan Sipil 41
Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap42
kemanusiaan berupa pembunuhan pengusiran paksa perampasan kemerdekaan43
secara sewenang-wenang penyiksaan dan persekusi yang terjadi merupakan44
tindakan yang tidak terpisah satu sama lain Kronologis peristiwa ini menujukkan45
adanya keterkaitan yang mengindikasikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan46
terjadi hanya di tingkat lokal tanpa adanya koordinasi di tingkat petinggi militer polisi47
dan sipil pada saat itu48
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4851
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -44-
Bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di Lampung Padang Jakarta dan berbagai1
wilayah lainnya juga patut diduga diketahui dan adanya koordinasi oleh para2
petinggi militer setidaknya setingkat Kodam Bahwa justru tindakan-tindakan yang3
mendukung terjadinya kejahatan kemanusiaan tersebut diketahui didukung dan4
disetujui oleh para pejabat tinggi militer polisi dan sipil Hal ini dapat dilihat dengan5
adanya fakta berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat pada waktu itu6
yang dimuat di media massa7
Bahwa hampir semua pernyataan pejabat tinggi tersebut terdapat pandangan8
bahwa para anggota jamaah Warsidi adalah GPK yang merongrong negara dan9
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya harus ditumpas10
habis dan diimplementasikan dengan tindakan di lapangan dimana terjadi11
penangkapan dan penahanan di Lampung dan sejumlah daerah lainnya terhadap12
orang-orang yang diduga pengikut jamaah Warsidi atau orang-orang yang diduga13
bekerja sama dengan kelompok ini Dari bukti-bukti dan keterangan para saksi14
terdapat hubungan yang jelas antara pandangan pejabat tinggi militer kepolisian dan15
sipil dalam memandang kelompok Warsidi Hal ini terlihat misalnya dalam setiap16
penangkapan dan penahanan para penduduk yang ditangkap dan ditahan17
distigmatisasi sebagai GPK atau Komunis Bahkan dalam setiap interogasi yang18
dilakukan selama penahanan disertai dengan penyiksaan dan pertanyaan-19
pernyataan yang diajukan adalah seputar masalah gerakan kelompok termasuk20
untuk membuktikan bahwa kelompok ini memang benar seperti yang dituduhkan21
oleh pemerintah dan berniat merongrong pancasila dan Undang-Undang Dasar22
194523
Bahwa dengan demikian sulit dibantah bahwa tindakan-tindakan penangkapan24
penyiksaan perampasan kemerdekaan sewenang-wenang penyiksaan dan25
penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lapangan (direct perpetrator ) terjadi tanpa26
sepengetahuan dukungan atau setidaknya persetujuan dari pejabat militer27
kepolisian dan sipil Dukungan ini adalah adanya dukungan sumber daya28
institusional baik kepolisian militer maupun sipil baik di level lokal misalnya (Koramil29
Polsek Kodim Polres dan Korem) sampai pada penggunaan instutusi militer tingkat30
pusat dan Bakorstanasdalam konteks menumpas kelompok warsidi yang dianggap31
sebagai kelompok yang anti pancasila Pengerahan dan penggunaan sumber daya32
institusional ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan dari pimpinan atau33
komandan dari instutusi tersebut34
Bahwa pada tingkat pusat terdapat kebijakan untuk menumpas gerakan jamaah35
warsidi sampai keakar-akarnya dan ditingkat bawah kebijakan ini diimplementasikan36
secara lebih rinci dengan melakukan pembunuhan penangkapan pengusiran37
penduduk secara paksa dari tempat tinggalnya perampasan kemerdekaan38
penyiksaan dan penganiayaan Telah terjadi pengetahuan bersama tentang maksud39
dari tindakan para pelaku terhadap penduduk sipil dalam hal ini jamaah Warsidi dan40
orang-orang yang diduga terkait atau orang-orang yang dianggap akan merongrong41
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa perpindahan orang-orang yang42
ditangkap kemudian ditahan dan akhirnya diperiksa di Korem Garuda Hitam dan43
juga sebagaimana yang terjadi di Jakarta dengan keterlibatan Kodim Jakarta Timur44
dan Laksusda menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi pada level pusat untuk45
melaksanakan tujuan pembasmian kelompok Warsidi dan kelompok yang terkait46
Berdasarkan fakta-fakta tersebut para pejabat tinggi militer polisi dan sipil pada saat47
terjadinya peristiwa Talangsari 1989 diduga kuat ikut bertanggungjawab48
49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 4951
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -45-
V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1
2
Kesimpulan3
Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan4
keterangan korban saksi laporan dokumen yang relevan serta berbagai informasi5
lainnya maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa6
Talangsari 1989 menyimpulkan sebagai berikut 7
8
1 Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak9
asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989 dalam bentuk10
pembunuhan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa perampasan11
kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang penyiksaan12
dan penganiayaan (persekusi) terhadap penduduk sipil Di samping itu perbuatan13
tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap14
penduduk sipil yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk15
sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa Karena perbuatan tersebut juga16
dilakukan secara meluas dan sistematis maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut17
dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan18
2 Bentuk perbuatan (type of acts ) dan pola (pattern ) kejahatan terhadap19kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Talangsari 1989 adalah sebagai20
berikut 21
a Pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 2622
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 23
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan24
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak25
130 (seratus tiga puluh) orang26
b Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo27
Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan28
HAM) 29
Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan penduduk30
secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat31
negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 77 (tujuh pulu tujuh) orang32
c Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara33
Sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor34
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 35
Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau36
perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat operasi37
yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 53 (lima38
puluh tiga) orang39
d Penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun40
2000 tentang Pengadilan HAM) 41
Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi yang42
dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak 46 (empat puluh43
enam) orang44
e Penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang45
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) 46
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat47
operasi yang dilakukan oleh aparat negara setidak-tidaknya tercatat sebanyak48
229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang49
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5051
Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Talangsari -46-
1
3 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang2
berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada maka3
nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa Talangsari4
1989 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut 5
a Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap6
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat7pengendali dan penanggung jawab atasan (sipil) sebanyak 2 (dua) orang 8
b Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap9
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat10
pengendali dan penanggung jawab komando (TNIABRI) sebanyak 1911
(sembilan belas) orang12
c Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap13
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakannya pada tingkat14
pengendali dan penanggung jawab atasan (Polisi) sebanyak 9 (sembilan)15
orang 16
d Individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap17
kemanusiaan secara langsung sebanyak 16 (enam belas) orang18
19
Rekomendasi20
21
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa22
Talangsari 1989 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas23
HAM sebagai berikut24
1 Meneruskan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti25
dengan penyidikan dan penuntutan26
2 Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada DPR RI dan Presiden untuk27
mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc terhadap28
peristiwa Talangsari 198929
3 Mengupayakan kompensasi restitusi dan rehabilitasi bagi para korban30
maupun keluarga korban peristiwa Talangsari 198931
32
33
34
35
36
Jakarta 31 Juli 200837
38
TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA39
YANG BERAT PERISTIWA TALANGSARI 198940
KETUA4142
43
44
JOHNY NELSON SIMANJUNTAK45
46
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151
8102019 The KOMNASHAM Report on the Talangsari Massacre
httpslidepdfcomreaderfullthe-komnasham-report-on-the-talangsari-massacre 5151