tesis - skripsi.narotama.ac.idskripsi.narotama.ac.id/files/12103131 - moenasir.pdfpengalaman dalam...
TRANSCRIPT
TESIS
KEWENANGAN PANITERA DALAMPENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA PUTUSAN
HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI
OLEH :
MOENASIR
N.P.M. 121.03.131
PROGRAM PASCASARJANAFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA2006
RINGKASAN
Panitera adalah Pejabat Kepaniteraan dan sebagai pejabat Kepaniteraan maka Panitera pemimpin Kepaniteraan (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Untuk mempelajari tugasnya maka Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita dalam bidang tugasnya masing-masing (Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Faktor dedikasi dan pengalaman kerja seorang panitera sangat menentukan lancar atau tidaknya fungsi kepaniteraan Pengadilan yang dipimpinnya. Panitera diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung, dan sebelumnya memangku jabatannya Panitera diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, (Pasal 37 dan 38 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Tugas pokok Kepaniteraan ini tidak dipisahkan dari tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain tugas kepaniteraan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Panitera dalam penyelesaian perkara, menganalisis penyebab Panitera tidak dilibatkan dalam musyawarah pembuatan putusan Hakim, dan untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban Panitera dalam putusan Hakim.Adapun hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa kewenangan Panitera dalam penyelesaian perkara yaitu tugas Panitera dalam memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya Undang-Undang yang berlaku tugas pokok tersebut tidak bisa dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan, mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi. Sedangkan penyebab keterlibatan Panitera dalam pembuatan putusan Hakim karena berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan bahwa tugas Panitera adalah membantu Hakim dalam persidangan sehingga panitera tidak ada kewajiban untuk ikut serta dalam musyawarah pembuatan putusan Hakim tetapi Panitera wajib memberikan data-data yang lengkap dalam persidangan yang semuanya termuat dalam berita acara persidangan.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
ABSTRAK ....................................................................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv
DAFTAR ISI .................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................... 5
C. Tujuan Penulisan ...................................................................... 6
D. Manfaat Penulisan .................................................................... 6
E. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 6
F. Metode Penelitian ..................................................................... 8
1. Pendekatan Masalah ............................................................. 8
2. Sumber Bahan Hukum ......................................................... 8
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ...... 8
4. Analisis Bahan Hukum ........................................................ 8
G. Sistematika Penulisan .............................................................. 10
iii
BAB II KEWENANGAN PANITERA DALAM ADMINISTRASI
PERKARA DI PENGADILAN NEGERI ..................................... 11
A. Kedudukan dan Fungsi Panitera Pengadilan ............................ 11
B. Susunan Organisasi Kepaniteraan dan Pertanggung
Jawaban Tugas ......................................................................... 24
C. Fungsi Pengawasan Administrasi Peradilan ............................ 27
BAB III KETERLIBATAN PANITERA DALAM PEMBUATAN
PUTUSAN HAKIM ....................................................................... 40
A. Tugas Pokok Panitera Sebagai Pembantu Hakim .................... 40
B. Tanggung Jawab Panitera Dalam Pembuatan Administrasi
Putusan Hakim ......................................................................... 46
C. Bentuk Putusan Hakim Yang Melibatkan Panitera .................. 50
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 63
A. Kesimpulan .............................................................................. 63
B. Saran ......................................................................................... 64
DAFTAR BACAAN
v
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu unsur dalam tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan
oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan
bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Suasana perikehidupan bangsa
Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya dan
kegiatan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan. Namun demikian,
pengalaman dalam kehidupan bernegara sejak kemerdekaan menunjukkan bahwa
usaha untuk mewujudkan perikehidupan seperti itu sangat dipengaruhi oleh
berbagai hal yang saling terkait satu dengan lainnya.1
Citra tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban sistem
serta penyelenggaraan hukum merupakan hal yang mempengaruhi tumbuhnya
suasana perikehidupan sebagaimana dimaksudkan di atas. Masalahnya adalah,
bahwa hal tersebut secara bersamaan merupakan pula tujuan kegiatan
pembangunan di bidang hukum dalam kerangka pelaksanaan pembangunan.
1 Oemarseno Adji, Pengadilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 35-40.
Jika mengacu pada Teori Trias Politica Mantesqueu, kekuasaan
kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berdiri terpisah
dari kekuasaan yang lain. Sebagaimana kita ketahui Trias Politica membagi
kekuasaan menjadi tiga yaitu, eksekutif, legeslatif dan yudikatif (Kekuasaan
Kehakiman). Hal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman
tersebut dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh dari intervensi
pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
Pemahaman kekuasaan kehakiman sebagaimana kekuasaan yang merdeka
ditegaskan dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 yang
menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan pemerintah.
Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang
kedudukannya para Hakim.
Sebagaimana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45
tersebut telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelesaikan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 tersebut adalah badan-badan peradilan
yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima,
1
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Lebih jauh dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah
kekuasaan kehakiman yang bebas dari paksaaan, direktiva, atau rekomendasi
yang datang dari pihak extra juduciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh
Undang-Undang.
Peradilan adalah merupakan pilar kekuasaan Kehakiman, sebagai aparat
pendukung peradilan adalah Hakim, Panitera dan Jurusita. Hakim adalah pejabat
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana proses pengangkatan dan
pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Ketua
Mahkamah Agung (pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Panitera adalah
Pejabat Kepaniteraan dan sebagai pejabat Kepaniteraan maka Panitera pemimpin
Kepaniteraan (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Untuk
mempelajari tugasnya maka Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil
Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita dalam bidang
tugasnya masing-masing (pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004).
Faktor dedikasi dan pengalaman kerja seorang panitera sangat menentukan lancar
atau tidaknya fungsi kepaniteraan Pengadilan yang dipimpinnya. Panitera
diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung, dan
sebelumnya memangku jabatannya Panitera diambil sumpah atau janjinya
menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan,
(pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004).
Panitera Pengganti membantu Panitera Pengadilan dalam menjalankan
tugasnya. Kedudukan Panitera Pengganti menjadi sangat vital dan sangat
diperlukan untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan (pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004). Terlebih lagi
Panitera Pengadilan tidak mungkin harus selalu atau sesering mungkin mengikuti
sidang pengadilan, mengingat seorang Panitera Pengadilan sebagai pimpinan
Kepaniteraan sudah cukup banyak tugasnya. Dengan demikian kebutuhan akan
tenaga Panitera Pengganti sangat dirasakan di Pengadilan, apalagi jumlah perkara/
pidana semakin meningkat jumlahnya seiring dengan makin meningkatnya
kesadaran hukum masyarakat dan semakin banyaknya para pencari keadilan
dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam menjalankan tugasnya, kecermatan
seorang panitera pengganti dalam mengikuti jalannya persidangan serta ketelitian
dan kerapian dalam membuat berita acara dan pengetikan konsep putusan Hakim
dan membuat putusan baik perkara perdata/pidana untuk waktu yang tidak terlalu
lama. Jurusita sebagaimana pejabat kepaniteraan yang lain diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung, setelah diambil sumpahnya oleh
Ketua pengadilan yang bersangkutan sebelum menjalankan tugasnya menurut
agama dan kepercayaannya. Keberadaan jurusita untuk melaksanakan tugas luar
atau lapangan seperti dalam hal menyampaikan relas panggilan hari-hari sidang,
melakukan penyitaan adalah sangat diperlukan karena Panitera Pengadilan tidak
mungkin untuk melaksanakan tugas luar atau lapangan tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas pokok kepaniteraan adalah
memberikan pelayanan tehnis dibidang administrasi perkara dan administrasi
peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dari tugas pokok
pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
Rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan
memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses
persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi
membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain menjadi tugas
kepaniteraan. Tugas pokok kepaniteraan untuk memberikan pelayanan tehnis
dibidang administrasi perkara atau administrasi lainnya secara lebih luas pada
prinsipnya dapat dipilah menjadi tiga bagian tugas panitera Pengadilan, baik
menyangkut bidang perdata/pidana. Ketiga bidang tugas panitera tersebut
meliputi :
1. Tugas panitera di bidang administrasi.
2. Tugas panitera di bidang persidangan.
3. Tugas panitera bidang pelaksanaan/eksekusi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kewenangan panitera dalam administrasi di Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana keterlibatan panitera dalam pemuatan terhadap putusan hakim ?
3. Bagaimana tanggung jawab panitera terhadap putusan hakim ?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan panitera dalam penyelesaian
perkara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab panitera tidak dilibatkan dalam
musyawarah pembuatan putusan hakim.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban panitera dalam
putusan hakim.
D. Manfaat Penulisan
1. Agar hakim dapat mengetahui lebih jelas tentang tugas pokok dan
tanggungjawab sebagai seorang hakim, sehingga dapat memberikan putusan
yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Agar panitera dapat mengetahui lebih jelas tentang tugas; pokok dan
tanggungjawab sebagai seorang panitera, sehingga dapat melayani masyarakat
pencari keadilan dengan baik.
3. Agar hakim dan panitera dapat bekerja sama dengan baik tentang tugas dan
tanggungjawabnya, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat pencari
keadilan yaitu tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
E. Tinjauan Pustaka
Berkaitan dengan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh seorang
Panitera yang dibantu oleh seorang wakil Panitera. Dengan kedudukan seperti
itu maka hubungan antara panitera dengan Ketua Pengadilan berada dalam
hubungan garis lurus (linier) atau garis komando dimana segala perintah
ketetapan Ketua Pengadilan harus dilaksanakan Panitera.
Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA /
004/SK/II/1999 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi. Tugas pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan
teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi perkara dan administrasi
peradilan.
Di dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi bagi Panitera yang
perlu diperhatikan antara lain : ada beberapa hal yang harus diperhatikan,
terutama dalam hal teknis penerimaan perkara (meja pertama). Sesuai dengan
surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/012/I/K1994 tentang Tata cara
penerimaan perkara.
Pasal 59 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 “Panitera, Wapan, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan”. Dalam hal ini Panitera bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan. Tugas Panitera dalam bidang eksekusi diatur dalam
Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang berisi : “Dalam perkara
perdata, Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan”.
Mengingat luas lingkup dan berat dalam pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap
tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Menurut
penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.
penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan
dipisahkan penanganannya. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa Hakim adalah
Pejabat yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-
Undang yang bertugas menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang
telah diterimanya. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum disebutkan bahwa Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera
Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
sidang pengadilan.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah
Untuk mengontrol segala isi dan pokok bahasan dari penulisan ini, maka
metode penulisan yuridis normatif yang dipergunakan dalam mendapatkan
segala informasi, data dan fakta hukum terhadap permasalahan yang sedang
diteliti.2
Dalam karya ini, dilakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan sebagai data primer dengan cara menginventarisasi, melengkapi serta menyeleksi segala aturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.
2. Sumber Bahan Hukum
Penulisan ini mengunakan bahan hukum sekunder, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa perundang-undangan yang berkaitan
dengan tugas pokok panitera diantaranya : Undang-Undang No. 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Putusan Hakim Pengadilan Negara Surabaya No.
2 Soerjono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10
375/pid.B.2004/PN.sby., dokumen-dokumen atau arsip-arsip Pengadilan
Negeri serta kepustakaan lainnya.3
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Dalam metode pengumpulan data, penulis mencari berbagai peraturan
perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang mendukung kebenaran
secara ilmiah pada penelitian, yaitu memilah-milah dan mengklarifikasi sesuai
dengan Pertanggungjawaban Panitera dalam penyelesaian Perkara.
4. Analisis Bahan Hukum
Bahan kajian yang digunakan dalam proses pembahasan permasalahan yang
akan dibahas dalam tesis ini akan dilakukan analisis kualitatif yaitu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif.
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan, sangat perlu kiranya dibuat konsep berpikir,
agar dapat dipahami secara berurutan dan jelas mengenai peribahasanya
dalam bentuk sistimatika. Untuk itu penulisan karya ilmiah ini dirancang
meliputi 5 (lima) bab dengan substansi pokok sebagai berikut :
Bab I berisikan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari penelitian, sumber data,
tehnik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data serta sistematika
penulisan.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
Bab II berisikan tentang kewenangan Panitera dalam Administrasi Perkara
di Pengadilan Negeri, dimana dalam bab ini diuraikan kedudukan dan fungsi
panitera, susunan organisasi kepaniteraan dan pertanggungjawaban tugas, fungsi
pengawasan administrasi peradilan.
Bab III berisikan keterlibatan Panitera dalam pembuatan putusan Hakim,
Tugas Panitera hanya membantu Hakim dalam persidangan dan tidak diatur
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, tanggung jawab
panitera dalam pembuatan administrasi putusan hakim seperti putusan terdakwa
Oey Cindy Larosa, yang terdiri dari Duduknya perkara, Dasar Pertimbangan
Majelis Hakim dan Analisa Hukum.
Bab IV penutup, berisikan beberapa kesimpulan serta saran-saran
berdasarkan uraian-uraian, pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya.
Daftar bacaan, terdiri dari literatur dan perundang-undangan.
DAFTAR BACAAN
A. Literatur
Bagur Manan dan Kuntono Maguar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1993.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia,Cet I, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada, Indonesia, Jakarta, 1987.
Oermarseno Adji, Pengadilan Bebas Negara Hukum, Jakarta, Erlangga, 1985.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
S.F. Marbun, Pengadilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987.
Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1998.
___________, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, 1998.
___________, Sosiologi Pengadilan, Pengadilan Dalam Masyarakat, Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum Jawa Tengah, Kudu, 1995.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
Soetandyo Wigyosoebrot, Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan, Makalah dalam Pertemuan Pengajar Sosiologi Hukum Sejawa Tengah, Nopember 1995.
Sri Soemantri, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Persyaratan Negara Hukum di Indonesia, Dalam Makalah Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta, Agustus Tahun 1995.
65
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Pengadilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak Tahun 1992, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1973.
B. Undang-Undang
- UUD 1945 Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 14 Tahun tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi
Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.