tesis lakip ok
DESCRIPTION
Tesis Manajemen AkuntansiTRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan
dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya
pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak
sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu,
tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh
pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (LAN dan BPKP
2000:5).
Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
instansi yang bersangkutan, telah ditetapkan Tap MPR-RI nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Neopotisme dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999
dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut. Sebagai
tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7
1
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN,
2000:2).
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program
dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP),
melalui proses penyusunan Rencana Stratejik, Rencana Kinerja dan
Pengukuran Kinerja. Laporan dimaksud menggambarkan tingkat capaian
kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus
berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas serta alat pendorong
bagi terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas.
SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )
memuat dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip
organisasi modern dan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP ( Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) . LAKIP atau Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang
dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk
menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Media
akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang
dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan
delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan
2
pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan
yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan
fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan ( Buku Panduan
KemenPAN, 2005:30).
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang
atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara
periodik. Dan sistem Akip ini juga perlu di evaluasi melalui Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004
tentang Pedoman Umum Evaluasi. Oleh karnanya setelah menyusun Lakip
maka selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) memberikan informasi kinerja instansi pemerintah dan
memberikan manfaat untuk :
a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas
umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar
(good governance) yang berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya;
3
c. Menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah;
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik
tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem
pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja
melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya.
Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal
diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem reward and
punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan
kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain.
Selain itu, dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang
keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara) terdapat perubahan orientasi dalam menjalankan
pemerintahan. Perubahan orientasi tersebut adalah pemerintahan dijalankan
berorientasi pada hasil (result oriented goverment), bukan pada pada input
(lebih spesifik anggaran). Program dan kegiatan pemerintahan harus
mengacu pada hasil yang akan dicapai. Untuk menjalankan program dan
kegiatan tersebut baru disusun anggaran yang dibutuhkan.
4
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
setiap tahunnya. Capaian kinerja (performance results) tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja ( performance agreement)
dijadikan tolok ukur keberhasilan Tahunan suatu organisasi. Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang (LAN, 2003:15).
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan
indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara
langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan
dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang
lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs
dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Indikator merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif
atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah disepakati dan ditetapkan. Kegunaannya sendiri adalah sebagai
dasar dalam penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (Ex-ante),
pelaksanaan (on going), maupun setelahnya (ex-post) dan sebagai petunjuk
5
kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran (Buku Panduan
LAKIP, KemenPAN 2005:25).
Untuk mendukung pelaksanaan sistem pengukuran kinerja ini,
pemerintah telah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan yang
menjadi awal penerapan sistem pengukuran kinerja ini adalah Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres ini menyatakan, dalam rangka lebih meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung
jawab dipandang perlu adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan untuk
mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
organisasi. Selanjutnya peraturan terkait SAKIP tersebut terus dilakukan
perbaikan dalam rangka penyempurnaan atas kelemahan yang masih ada.
Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari
instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit
untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah
disusunnya suatu sistim pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan
tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN, 2000:1).
Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari
laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma
pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu
instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut,
6
berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang
telah disusun.
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) juga
berlaku bagi dinas-dinas yang ada di daerah dalam mengemban tugas pokok
dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat
melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) namanya diganti menjadi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai visi dan melaksanakan tugas
dan fungsi selama tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Badung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung serta
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi
perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Badung.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan
7
Rencana Strategis (Renstra) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Utama dan Peraturan Bupati
Badung Nomor 11 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,
yang mana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung Tahun
2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Penetapan
Kinerja (PK) sesuai dengan Permen PAN & RB No. 29 tahun 2010 tentang
Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji
rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi
pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja
dengan pihak yang memberikan amanah /tanggungjawab/kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya.. Perjanjian Kinerja ini tidak dapat dipisahkan dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan .
Tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja ini juga mengikuti tahapan pada
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara
keseluruhan yaitu : Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, Laporan
8
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Badung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai
peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Badung ini adalah hasil kegiatan Tahun 2014.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung
masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan
kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung
tahun 2014. Penetapan Kinerja yang berisi tentang target yang
diperjanjikan selama tahun 2014 akan dituangkan dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Badung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
sangat penting untuk diketahui sehingga pengukuran kinerja organisasi
publik hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja
merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian
kinerja.
Berikut disampaikan target dan capaian kinerja Indikator Kinerja
Utama (IKU) dari tahun 2012-2014 di Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung :
9
Tabel 1.1Target dan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2012 - 2014
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Badung
No. Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2012 Capaian Tahun 2013 Capaian Tahun 2014 Capaian
Target
Realisasi
Kinerja Target
Realisasi
Kinerja Target
Realisasi
Kinerja Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.
4.
PersentasePegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek di Pemerintah Kabupaten Badung
Persentase jabatan struktural dan fungsional yang telah terisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
Persentase jumlah pelanggaran pegawai
Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu
%
%
%
%
10%
100%
0.08%
100%
12.67%
96.75%
0.03%
90%
126.70%
96.75%
162.50%
90%
12%
100%
0.08%
100%
12.43%
97.64%
0%
93%
103.58%
97.64%
200%
93%
12.50%
100%
0.08%
100%
12.73%
95.42%
0.03%
95%
101.84%
95.42%
162.50%
95%
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa indikator
kinerja utama yang targetnya tidak tercapai yaitu :
10
Persentase jabatan struktural dan fungsional yang telah terisi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Badung dan persentase urusan kepegawaian yang
dapat diselesaikan tepat waktu yang akan dianalisis dan diteliti karena
selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mencapai target yaitu dari tahun 2012-
2014.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Badung maka secara spesifik permasalahan penelitian dijabarkan ke dalam
pertanyaan penelitian (research question) yaitu :
1. Bagaimanakah capaian kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan
setelah diterapkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di
Badan Kepegawaian daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Badung?
2. Kendala apakah yang menyebabkan target tidak tercapai ?
3. Bagaimanakah upaya Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Badung dalam mengatasi kendala tersebut?
1. Tujuan Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian maka tujuan yang ingin dicapai
adalah mampu menjelaskan hal spesifik yaitu :
11
1. Untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan
setelah diterapkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di
Badan Kepegawaian daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Badung
1. Untuk mengetahui kendala apakah yang menyebabkan target tidak tercapai
2. Untuk mengetahui upaya Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Badung dalam mengatasi kendala-kendala yang
menyebabkan target tidak tercapai.
1. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya,
maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam
usaha meningkatkan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung
2. Dapat dijadikan dasar pijakan bagi yang bermaksud melakukan penelitian
lanjutan mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Manfaat Praktis
12
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan
Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung
dalam meningkatkan kinerja pegawai.
13