i

TESIS

ALTERNATIF PENYELESAIAN HUKUM EXTRA JUDICIAL KILLINGS

1965 MELALUI MEKANISME YUDISIAL DAN

NON-YUDISIAL

Disusun Oleh :

Nama : Mardiyono

NIM : 322014005

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW)

SALATIGA

2016

ii

Abstraksi

Persoalan extrajudicial killings 1965 merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan, dan termasuk kejahatan HAM berat, sebagaimana termaktub dalam

UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 7. Penghukuman yang dilakukantanpa proses

pengadilan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang

terkandung dalamPasal 1 Ayat (3), Undang-UndangDasar 1945. Konsep Negara

hokum sebagaimana Plato (429-347 SM) kemukakan terkait dengan “nomoi”,

dimana dalam suatu Negara Hukum semua orang harus tunduk kepada hukum

termasuk penguasa atau raja. Penguasa atau raja harus dicegah agar mereka tidak

bertindak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tersebut tidak mengenal daluarsa

(non-statutory limiitation), sehingga tidak ada batas waktu dalam penuntutannya.

Salah satu alternative penyelesaian extrajudicial killings 1965 adalah melalui

mekanisme yuridis seperti; Pengadilan Ad Hoc UU No.26 Tahun 2000, Pengadilan

Hybrid (campuran) ataupun melalui mekanisme non yudisial, seperti;

pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Komisi Islah dan

Rehabilitasi.

Abstraction

The issue of extrajudicial killings in 1965 was a crime against

humanity, and includes human rights violations, as set forth in Law No. 26 of

2000, Article 7.Punishment is done without a trial is a betrayal of human values

embodied in Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of 1945. The concept of a

constitutional state as Plato (429-347 BC) put forward related to "nomoi", where a

state law everyone must submit to the law, including a ruler or king. Ruler or king

must be prevented so they do not act arbitrarily.

Therefore, these crimes do not recognize expired (non-statutory

limitation), so there is no time limit for prosecution. One of the alternative

settlement of extrajudicial killings in 1965 is through judicial mechanisms, such

as; The Ad Hoc Act No.26 of 2000, the court Hybrid (mixture) or through non-

judicial mechanisms, such as; the establishment of Truth and Reconciliation

Commission, and the Commission for Reconciliation and Rehabilitation.

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Try no to become a man of succes,

Rather become a man value”

Persembahan :

To my beloved mother and in loving memory of my father

Who will never be able to read this piece of theses

that kept meaway from home

in the last moment s of life

And my best friend that always accompanyng me

You are half the breath of this theses

And you’re always there when i need something

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi

petunjuk yang benar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

“Alternatif Penyelesaian Hukum Extrajudicial Killings 1965 melalui

Mekanisme Yudisial dan Non Yudisial”.

Pada awalnya rasa frustasi yang muncul saat dihadapkan pada

penulisanpenyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu karena persoalan-

persoalan politik yang selalu muncul didepan, membuat penulis ikut larut dalam

penelitian. Maka ketika model penyelesaian apapun yang akan dikedepankan

selalu menemui jalan buntu, seperti Pengadilan ad hoc melalui UU No. 26 Tahun

2000 ataupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak memiliki landasan

hukum kecuali UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 43.

Pada akhirnya, tesis ini bisa penulis tapaki meski dengan langkah yang

tertatih-tatih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan

terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan

mensupport penulis dalam penyelesaian tesis ini, antara lain :

1. Bapak Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, yang secara

welcome memberi ruang ilmiah untuk dapat berinteraksi dengan beberapa

pihak.

v

2. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Umbu Rauta, SH.,

M.Hum, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis menyelesaikan tesis.

3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, SH,.M.Hum dan Bapak Arie Siswanto, SH,.MH

dan selaku pembimbing tesis yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya

untuk tidak segan-segan membuka ruang diskusi.

4. Bapak Dr. Titon Slamet Kurnia, SH., MH, selaku penguji tesis ini, yang sudah

membukakan pemikiran penulis lewat masukan-masukan yang sangat berharga.

5. Bapak R.E.S Fobia, SH,.MDs, selaku Penguji dalam Tesis ini dan yang sudah

menjadi partner diskusi di Indeks Demokrasi Indonesia UNDP.

6. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen

Satya Wacara (UKSW) Salatiga, yang penulis hormati sekaligus kagumi atas

sikap bijak serta keilmuannya.

7. Bapak Dr. Tri Budiyono, Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen

Satya Wacara (UKSW) Salatiga, yang penulis kagumi atas pemikiran-

pemikirannya yang terbuka dan demokratis. .

8. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana Salatiga, yang penulis hormati atas ilmu yang sudah diberikan.

9. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum UKSW yang sudah membantu

kelancaran maupun kerepotan yang dilakukan penulis terkadang kurang ajar

untuk dititipin tugas-tugas belajar.

vi

10. Bapak / ibu, Adik, serta orang (wanita) terkasih yang telah susah payah

tanpa kenal lelah menyemangati penulis setiap waktu untuk melakukan studi di

Magister Ilmu Hukum UKSW.

11. Semua teman-teman Magister Ilmu Hukum UKSW, yang telah menjadi

bagian dari proses pendewasaan serta perbenturan pemikiran sehingga penulis

merasa banyak sekali asupan pengetahuan yang penulis dapatkan.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan serta

penulisan tesis masih banyak kekurangan baik teori, maupun referensi

hokum ataupun pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, sehingga

menjadikan tesis ini kurang menggigit. Kritik an saran terus penulis

nantikan untuk membuka cakrawala pengetahuan penulis tentang HAM,

sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa depan.

Tak ada gading yang takretak, begitulah kata pepatah.Tak ada

manusia yang sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar-

besarnya. Terima kasih.

Salatiga,19 Agustus 2016

Mardiyono

vii

DAFTAR ISI

Abstraksi ……………………………………………………………………………… i

Motto danPersembahan …………………………………………………………… ii

Kata Pengantar………….. ……………………………………………….……..… iii

DaftarIsi ………….. ……………………………………………….…………….. iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LatarBelakang………………………………………………………. 1

B. RumusanMasalah …………………………………………………... 18

C. TujuanPenelitian ……………………………………………………. 19

D. ManfaatPenelitian……………………………………………………. 19

E. KerangkaTeori ………………………………………………………. 20

F. SistematikaPenulisan…………………………………………………. 30

Bab II METODE PENELITIAN

A. TipePenelitian………………………………………………………. 31

B. Pendekatan………………………………………………………….. 31

C. BahanHukum………………………………………………………. 34

D. ProsedurPengumpulanBahanHukum………………………………. 36

E. PengolahandanAnalisa.……………………………………………… 37

Bab III PEMBAHASAN

A. Konsep Penyelesaian Extrajudicial Killings 1965…………………… 38

B. Penyelesaian melalui MekanismeYudisial…………………………… 46

1. Pengadilan HAM Ad Hoc /UU No. 26 Tahun 2000…………… . 50

2. Pengadilan Hybrid Tribunal (Pengadilancampuran)…………….. 76

viii

C. Penyelesaian melalui Mekanisme Non Yudisial ……………………. 97

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsisliasi………………………….…. 102

2. Komisi Islah dan Rehabilitasi…………………………………….. 129

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan……………………………………………………….… 152

B. Saran-saran ……………………………………………………….… 155

DaftarPustaka