tesis diajukan kepada sekolah pascasarjana uin syarif...
TRANSCRIPT
PRAKTIK PENGUPAHAN PERUSAHAAN: STUDI YURIDIS EMPIRIS
DI KOTA PADANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TESIS Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah
OLEH :
NUR MARDHIAH
21151200100059\
PEMBIMBING : Dr. M. Arief Mufraini, Lc, M.Si
Program Magister Pengkajian Islam
Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
1440 H / 2018 M
Nur Mardhiah | ii
KATA PENGANTAR
م ي ح الر ن م ح هللاالر م س ب
Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT., karena
berkat taufik, hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang
berjudul: PRAKTIK PENGUPAHAN PERUSAHAAN: STUDI YURIDIS EMPIRIS
DI KOTA PADANG. Selanjutnya shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada
Nabi dan RasulNya, Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat, dan para
pengikut setia beliau hingga hari akhir. Aamiin.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari
bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiil. Oleh
sebab itu, dari lubuk hati yang dalam, penulis haturkan ribuan terima kasih terutama
kepada: Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA dan
Direktur SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Masykuri Abdillah, MA beserta
jajaran pimpinan, Prof. Dr. Didin Syaefuddin, MA., Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM.,
Usep Abdul Matin, Ph.D., Dr. JM. Muslimin, MA., dan Dr. Kamarusdiana, MH., juga
kepada seluruh civitas akademika dan perpustakaan SPs UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh studi dan
memberikan keringanan dalam tugas-tugas akademik, serta tidak bosan-bosannya
mengingatkan dan mendorong penulis agar cepat menyelesaikan studi.
Dosen pembimbing penulis yaitu bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc. M.Si,
bukan saja dosen tetapi juga sebagai bapak di mana penulis dapat berkonsultasi
berbagai hal. Penulis haturkan banyak terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya
dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga tesis ini memenuhi
kualifikasi akademik baik dari segi penulisan maupun substansinya. Tidak lupa pula
para dosen di SPs UIN Jakarta yang telah memberikan ilmunya, Prof. Dr. Azyumardi
Azra, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA., Alm. Prof.
Dr. M. Bambang Pranowo, MA., Prof. Dr. Salman Harun, MA., Prof. Dr. Iik Arifin
Mansurnoor, MA., Prof. Dr. Amani Lubis, MA., Prof. Dr. Muhammad bin Said., Dr.
Euis Amalia, M.Ag., serta para dosen lainnya yang turut memberikan sumbangsih
pemikiran, kritik dan saran penguatan bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
Kedua orang tua tercinta Ayahanda Darmis Darwis dan Ibunda Wirnawati
yang dengan tulus dan penuh kasih sayang senantiasa mengorbankan banyak waktu,
pikiran, dan tenaganya sejak penulis lahir hinggat saat ini. Kesabaran, keikhlasan,
perhatian serta kasih sayang keduanya yang tak pernah habis bahkan bermunajat tak
henti-hentinya mendoakan penulis agar lancar dan sukses dalam menyelesaikan
studi. Jasa beliau tidak bisa digantikan dengan apapun, dan apa-apa yang telah
diberikan keduanya, akan selalu menjadi pijakan awal penulis untuk terus berkarya.
Begitu pula kepada kakak-kakak; teta Nur Azani, abang Pebrinaldi (ipar), abang
Muhammad Syukron, uni Widya Fadhila (ipar), uda Muhammad Furqany, uni
Hafizah (ipar), uni Lathifah Amini, abang Ryan Akbar Samudra (ipar), serta satu-
Nur Mardhiah | iii
satunya adik tersayang Muhammad Amran Ma’ruf yang telah memberikan dukungan
finansial maupun motivasi melalui canda tawa mereka yang membuat penulis tidak
patah semangat dalam menyelesaikan studi S2 di SPs UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Dan kepada om Iwan yang telah membantu penulis secara finansial, serta
seluruh keluarga besar yang memberikan kasih sayang, motivasi dan bimbingan serta
doanya.
Rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada pimpinan
perusahaan PT. Sinar Sosro KP. Padang bapak Adrian dan kepala bagian personalia
bapak Busnal Santri, pimpinan perusahaan dagang Radja Plastik bapak Syafrizal
Chan, supervisor Grand Citra Swalayan abang Riyan, bagian Marketing Minang
Mart abang Oky, tim pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat ibu Eka Lasmeta Sari Nasmi dan bapak
Edwin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta key informan
yang dengan senang hati memberikan waktu luang dan tempat bagi penulis untuk
mendapatkan informasi dan data demi kelancaran proses penulisan tesis ini. Dan juga
kepada pemerintah daerah kota Padang bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi Sumatera
Barat yang telah mengeluarkan surat izin untuk penulis melakukan penelitian di
wilayah kota Padang.
Teman-teman yang senantiasa terlibat dalam diskusi berbagai hal dan tempat
bagi penulis menceritakan keluh kesah perjuangan selama menempuh studi S2 di SPs
UIN Jakarta, terutama kepada Zikra Fadilla, Nur Ikhlas, uni Restia Gustiana, Khaidir
Hasram, Ahmad Hifni, kak Aam Aminah, Oga Satria, uni Nurul Etika, kak Mutiara
Yasmi, kak Rika Zawilah, kak Akhyar Riyanda, abang Marjan Fadil, abang Rais
Elhadi Iskandar, kak Rustini, ayuk Reni Ilmayanti, kak Ahwazy Anhar, serta teman-
teman S2 dan S3 angkatan 2015/2016 Genap dengan kebijaksanaan mereka yang
enggan untuk dituliskan namanya. Terima kasih juga pada teman seperjuangan
lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya kepada Allah SWT penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi
dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dibalasNya pahala
yang berlipat ganda. Semoga pula tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi
penulis khususnya dan bagi kemajuan negara dan bangsa ini. Akhirnya, penulis
menyadari sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kata “sempurna”,
karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Kritik dan saran yang konstruktif
terbuka lebar untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas tesis ini.
Ciputat, 25 September 2018 M
14 Muharram 1440 H
Penulis,
Nur Mardhiah
Nur Mardhiah | vi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis praktik
pengupahan di beberapa perusahaan di kota Padang. Kemudian juga bertujuan
untuk menjelaskan bahwa kelayakan pengupahan di era kontemporer ini ialah
ketika upah yang diterima sudah merepresentasikan kebutuhan layak yang dikaji
berdasarkan harmonisasi antara teori, hukum positif dan hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif, dengan
melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini
terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari
penelitian lapangan (field research) melalui observasi dan wawancara. Sedangkan
data sekunder segala dokumen perundang-undangan, peraturan pemerintah dan
surat keputusan Gubernur terkait pengupahan, serta seluruh referensi
kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data dari penelitian lapangan dan
pustaka, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif
analitis.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan upah minimum pada
beberapa perusahaan di kota Padang masih berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan: pertama, kurangnya
sosialisasi dari pengawas disnakertrans dan tidak pahamnya sebagian pekerja
terhadap aturan pengupahan. Kedua, peraturan perundang-undangan yang masih
belum dipatuhi oleh beberapa pengusaha dan perusahaan. Ketiga, komponen
upah yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap belum
merepresentasikan kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh di daerah.
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan di
beberapa perusahaan belum sejalan dengan hukum positif dan Islam. Temuan
tersebut hampir sama dengan pemikiran Ferdinand Lasalle (1825) tentang ‘teori
besi’, yang mana pengusaha dan perusahaan akan meraih laba sebesar-besarnya
dengan meminimalkan upah terhadap pekerjanya. Sebaliknya, hasil penelitian ini
memperkuat pemikiran Paul Spicker (1995) yang menyatakan bahwa negara
bertanggung jawab penuh untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga
negaranya yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
memberikan pelayanan sosial secara universal dan membentuk undang-undang
yang pro rakyat. Di samping itu, tujuan penelitian ini sejalan dengan pendapat
Yusuf al-Qara>d}awi> (2004), Bani Sadr, Jaribah al-Ha>rithi (2003), Eva Zulfa (2014)
bahwa upah seorang pekerja/buruh diberikan atas dasar nilai kerja dan
kemampuannya yang dipertimbangkan dari partisipasi pekerja/buruh tersebut
dalam menghasilkan laba untuk perusahaan.
Kata Kunci : Perusahaan, Peraturan, Upah Minimum, Pekerja, dan
Kesejahteraan
Nur Mardhiah | vii
ABSTRACK
This study aims to explain and analyze wage practices to several
companies in Padang. In addition, it defines that wage feasibility in the
contemporary era is when the wages received have represented the worthy needs
studied based on the harmonization between theory, positive law and Islamic
law.
This research is a qualitative juridical research by taking a
sociological/empirical juridical approach. Sources of data in this study are
divided into two: primary and secondary. Primary data is obtained from field
research through observations and interviews. While secondary data are all
statutory documents, government regulations and the Governor's decree related
to wages, and all literature references related to research. Data from field research
and literature were analyzed qualitatively using analytical descriptive
techniques.
The results of this study prove that the application of minimum wages
to several companies in Padang is still below the standards set by the
government. This is proven by: first, lack of socialization from Disnakertrans–
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Regional Office of Manpower and
Transmigration Department)–supervisors and some workers do not understand
the wage rules. Second, government regulations are still not complied by several
entrepreneurs and companies. Third, the component of wages consisting of basic
wages, fixed allowances and non-permanent benefits does not yet represent the
living needs of the workers/laborers in the region.
The findings in this study indicate that wage practices in some
companies are not in line with positive law and Islam. This is almost the same as
the thought of Ferdinand Lasalle (1825) about “iron theory–iron law of wages”, where employers and companies will achieve maximum profit by minimizing wages for their workers. To the contrary, the results of this study reinforce the
thinking of Paul Spicker (1995) which says that the state is fully responsible for
ensuring the minimum standard of living for each of its citizens which is focused
on improving the welfare of the community by providing universal social services
and establishing laws that favor the people. Besides this research objective in
line with the opinion of Yusuf al-Qardawi (2004), Bani Sadr, Jaribah al-Harithi
(2003), Eva Zulfa (2014) that the wages of a worker/laborer are given on the basis
of the value of work and the ability to be considered from the participation of the
worker/laborer in generating profits for the company.
Keywords: Companies, Regulations, Minimum Wages, Workers, and
Welfare
Nur Mardhiah | viii
الملخص
إلى شرح وتحليل ممارسات األجور في العديد من الشركات بمدينة بادانجالبحث يهدف هذا
.(Padang) العصر الحديث يمكن أن يتمثل بالمساواة بين هذا األجور في استحاقوأيضا، التوضيح عن
والقانون الوضعيق اإلحتياجات واسمية األجورالواردة التي يتم استعراضها على أساس نظرية التواف
والقانون اإلسالمي.
ادر فتنقسم مص التجريبي.مع منهج االجتماعي و القضائية النوعية يقوم البحث على الدراسة
الل األساسية من خو يتم جمع البيانات البيانات في هذه الدراسة إلى قسمين ، هما األساسية واإلضافية.
لوثائق جميع اتحصل البيانات اإلضافية من دراسة الحالة الوقيعية يعني بطريق المالحظة والمقابلة. أما
لمحافظ المتعلقة باألجور، وكذلك جميع المراجع األدبية المتعلقة ا خطاب قرار القانونية واللوائح الحكومية و
وتكون تقنيات تحليل البيانات في هذا البحث وصفا تحليليا.. بالموضوع
أن تطبيق الحد األدنى لألجور على العديد من الشركات في مدينة بادانج ال يزال البحث هذايثبت
عدم وجود قدمه الحكومة للعمال. ويتضح ذلك من خالل: أوال، أقل من الحد األدنى الرسمي لألجور الذي ت
وعدم وجود (Disnakertrans)التنشئة االجتماعية من المشرفين لمكتب وزارة القوى العاملة والهجرة
ثانيا، القوانين واللوائح التي لم يتم االلتزام بها من قبلالفهم لبعض العمال فيما يتعلق بقواعد األجور.
يرغاب العمل والشركات. ثالثا، يتكون عنصر األجور من الراتب األساسي والبدالت الثابتة وبعض أصح
.لم تمثل احتياجات العيش الكريم للعمال في المنطقةالتي ثابتة
تشير النتائج في هذه الدراسة إلى أن ممارسات األجور في بعض الشركات ال تتماشى مع القانون
( حول Ferdinand Lasalle( )1825هذا الرأي يكاد يساوي رأي فرديناند السال ) . مالوضعي واإلسال
"نظرية الحديد"، والذي يقول بأن أرباب العمل والشركات ستحقق أقصى قدر من األرباح عن طريق
(Paul Spicker( )1995سبيكير ) تعزز فكرة بولالبحث هذاالتقليل من األجور لعمالهم. وأيضا, نتائج
لمعيشي األدنى لكل مواطن من التي تنص على أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان المستوى ا
مواطنيها والذي يركز على تحسين رفاهية المجتمع من خالل توفير خدمات اجتماعية شاملة وإنشاء قوانين
( 2004يتماشى مع رأي يوسف القرضاوي )البحث هذامؤيدة للناس. إضافة إلى ذلك، فإن الغرض من
بأن أجور العامل تعطى على أساس القائلين (2014( وإيفا زلفى )2003وبني صدر وجريبة الحارثي )
قيمة العمل والقدرات التي يتم النظر فيها من خالل مشاركة العمال في توليد األرباح للشركة.
الرفاهية العمال، الحد األدنى لألجور، القرارات، اللوائح، الشركات، :الكلمات المفتاحية
Nur Mardhiah | ix
PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ALA-LC ROMANIZATION tables yaitu sebagai berikut:
A. Konsonan
Initial Romanization Initial Romanization
}D ض A ا
Ţ ط B ب
}Z ظ T ت
‘ ع Th ث
Gh غ J ج
F ف }H ح
Q ق Kh خ
K ك D د
L ل Dh ذ
M م R ر
N ن Z ز
H ه،ة S س
W و Sh ش
Y ي }S ص
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fatḥah A A
Kasrah I I
Ḑammah U U
2. Vokal Rangkap
Tanda Nama Gabungan
Huruf
Nama
ي... Fatḥah dan ya Ai A dan I
Nur Mardhiah | x
و... Fatḥah dan
wau Au A da U
Contoh:
H{aul :حول H{usain :حسين
C. Vokal Panjang
Tanda Nama Gabungan
Huruf
Nama
<Fatḥah dan alif a ــا a dan garis di
atas
ي Kasrah dan ya Ī ــ I dan garis di
atas
Ḑamah dan wau Ū ــ وu dan garis di
atas
D. Ta’ Marbūţah.
Transliterasi ta’ marbūţah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis h.
Contoh:
Madrasah :مدرسة Mar’ah : مرأة
(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafadz aslinya)
E. Shiddah
Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf bershaddah itu.
Contoh:
Shawwa>l :شوال <Rabbana : ربنا
F. Kata Sandang Alif + La>m
Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al.
Contoh: القلم : al-Qalam
Nur Mardhiah | xi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ...................................................... iv
PERSETUJUAN PENGUJI ............................................................................... v
ABSTRAK ........................................................................................................ vi
ABSTRACK .................................................................................................... vii
viii .............................................................................................................. الملخض
PEDOMAN TRANSLITERASI ....................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv
DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xv
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah ......................................................... 8
2. Rumusan Masalah ............................................................. 9
3. Batasan Masalah ............................................................... 9
C. Tujuan Penelitian .................................................................... 9
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian ..................................... 10
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan ....................................... 10
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian ............................................................... 12
2. Sumber Data ................................................................... 13
3. Subyek Penelitian ........................................................... 13
4. Metode Pengumpulan Data ............................................ 14
5. Metode Analisis Data ..................................................... 14
G. Sistematika Penulisan ........................................................... 15
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI TENTANG
PENGUPAHAN DAN PERLINDUNGAN
A. Pengupahan dalam Hukum Ekonomi
1. Kajian Teori Pengupahan............................................... 17
2. Sistem dan Aspek Penting dalam Penetapan Upah ....... 24
3. Kategorisasi Pemberian Upah ........................................ 25
4. Intervensi Regulator terkait Pengupahan ...................... 26
5. Keadilan dan Kesejahteraan Perspektif Ekonom Barat . 28
B. Upah dalam Perspektif Hukum Islam
1. Konseptual dan Landasan Hukum Pengupahan ............. 30
2. Kaidah Fikih terkait Pengupahan .................................. 34
3. Relasi Perusahaan dan Pekerja dalam Islam .................. 36
4. Keadilan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam ..... 44
Nur Mardhiah | xii
5. Teologi Buruh sebagai Asas Keadilan bagi Buruh ........ 46
C. Urgensi Perlindungan terhadap Tenaga Kerja
1. Konsep dan Landasan Hukum Perlindungan Kerja ........ 50
2. Tujuan dan Bentuk Perlindungan Kerja ......................... 52
3. Perlindungan Kerja dalam Islam .................................... 55
BAB III KONDISI OBJEKTIF: DEMOGRAFI DAN RAGAM
PERUSAHAAN DI KOTA PADANG
A. Potret Demografi Kota Padang
1. Geografis ..................................................................... 59
2. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja ......................... 60
B. Ragam Perusahaan/Sektor Industri di Kota Padang ............ 64
C. Deskripsi Unit Observasi
1. PT. Sinar Sosro KP. Padang
a. Profil PT. Sinar Sosro ........................................... 68
b. Struktur Organisasi PT. Sinar Sosro .................... 69
c. Spesifikasi Pekerjaan ............................................ 70
d. Produk-Produk PT. Sinar Sosro ............................ 72
e. Peraturan Perusahaan PT. Sinar Sosro ................. 73
2. Perusahaan Perdagangan
a. Profil Radja Plastik ............................................... 73
b. Produk-Produk Radja Plastik ................................ 74
3. Perusahaan Ritel
a. Profil PT. Retail Modern Minang ......................... 74
b. Struktur Organisasi............................................... 76
c. Profil Grand Citra ................................................. 77
BAB IV PRAKTIK PENGUPAHAN DAN UPAYA STRATEGIS DALAM
MEREKONSTRUKSI SISTEM KETENAGAKERJAAN KE DEPAN
A. Penerapan Upah Minimum di Kota Padang
1. Manajemen Pengupahan Perusahaan di Kota Padang ..... 81
2. Kendala Operasional Perusahaan .................................... 94
3. Aspek Pengawasan .......................................................... 97
B. Regulasi Pengupahan sebagai Safety Networking
1. Tinjauan Historis Regulasi UM di Indonesia .................. 99
2. Analisis Yuridis Implementasi UM di Kota Padang ..... 101
3. Kritik Regulasi terkait Pengupahan dan Perusahaan .... 116
C. Langkah Strategis: Merekonstruksi Sistem Ketenagakerjaan
1. Peluang Kerja sebagai Prioritas Pembangunan Bangsa 120
2. Menjalin Kemitraan Strategis...................................... 125
Nur Mardhiah | xiii
BAB V KELAYAKAN PENGUPAHAN DALAM FIKIH
KONTEMPORER
A. Aspek Penting dalam Pengupahan
1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Ditinjau dari
Maq>as}id Al-Shari>‘ah .................................................... 135
2. Spesialisasi dan Pembagian Kerja sebagai Basis
dalam Penetapan Upah ................................................ 143
3. Transparansi Pengupahan dalam Perjanjian Kerja ....... 149
B. Kontribusi Nilai Adat dan Budaya Minangkabau
sebagai Refleksi Pertumbuhan Ekonomi dan
Ketenagakerjaan Sumbar ke Depan ................................... 158
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................ 162
B. Saran dan Rekomendasi ..................................................... 163
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 165
LAMPIRAN ................................................................................................... 179
GLOSARI ...................................................................................................... 200
INDEKS ......................................................................................................... 205
BIODATA PENULIS .................................................................................... 209
Nur Mardhiah | xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 : Luas Wilayah menurut Kecamatan di kota Padang
(km2) tahun 2015 59
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di kota Padang
Tahun 2015 60
Tabel 3.3 : Lapangan Pekerjaan Utama yang diminati oleh
Pencari Kerja di kota Padang, 2015 62
Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/kota
di provinsi Sumatera Barat, tahun 2012-2016 62
Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama
yang dianut di kota Padang, 2015 64
Tabel 3.6 : Jumlah Perusahaan menurut bentuk Badan Hukum
dari tahun 2012-2016 66
Tabel 3.7 : Jumlah Perusahaan Perdagangan menurut
skala usaha 66
Tabel 4.1 : Upah Minimum dari tahun 2013-2017 80
Tabel 4.2 : Survei Implementasi Upah di PT. Sinar Sosro
Februari 2018 81
Tabel 4.3 : Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 82
Tabel 4.4 : Perkembangan SDM PT. Sinar Sosro KP. Padang
periode 2017-2018 84
Tabel 4.5 : Jumlah Pencari Kerja terdaftar menurut
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan
Jenis Kelamin di kota Padang 85
Tabel 4.6 : Karakteristik Pekerja di Grand Citra 87
Tabel 4.7 : Kondisi Penerapan Upah di Grand Citra 88
Tabel 4.8 : Daftar Gerai Minang Mart di kota Padang 89
Tabel 4.9 : Karakteristik Pekerja di Perusahaan Dagang
Radja Plastik 91
Tabel 4.10 : Kondisi Penerapan Upah di Perusahaan Dagang
Radja Plastik 92
Tabel 4.11 : Penetapan Upah berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Perusahaan Dagang Radja Plastik 92
Tabel 4.12 : Kondisi Penerapan Upah di PT. Hayati P. Mandiri 93
Nur Mardhiah | xv
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 : Kerangka Konsep Penelitian 15
Bagan 2.1 : Transaksi Mud}arabah di Perbankan 37
Bagan 2.2 : Transaksi/Proses Musharakah 41
Bagan 2.3 : Relasi Kerja antara Pengusaha dan Pekerja 43
Bagan 2.4 : Konstruk Perusahaan/pengusaha dengan
Pekerja/buruh Perspektif Teologi 49
Bagan 3.1 : Struktur Organisasi PT. Sinar Sosro KP. Padang 60
Bagan 3.2 : Struktur Organisasi Minang Mart 76
Nur Mardhiah | xvi
DAFTAR SINGKATAN
ABS-SBK : Adat Basandi Shara’-Shara’ Basandi Kitabullah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEI : Bursa Efek Indonesia
BIM : Bandara International Minangkabau
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Disnakertrans : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
DPD : Dewan Pengupahan Daerah
ESOP : Employee Stock Ownership Plan
GO : Grand Opening
HAM : Hak Asasi Manusia
ILO : International Labour Organization
Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker : Kementerian Tenaga Kerja
KHES : Kitab Undang Undang Ekonomi Shari’ah
KHL : Kebutuhan Hidup Layak
KSPI : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
KUHD : Kitab Undang Undang Hukum Dagang
KUHPer : Kitab Undang Undang Hukum Perdata
LBH : Lembaga Bantuan Hukum
Pergub : Peraturan Gubernur
PHI : Penyelesaian Hubungan Industrial
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PP : Peraturan Pemerintah
PT : Perseroan Terbatas
RUU : Rancangan Undang Undang
Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional
Nur Mardhiah | xvii
SDM : Sumber Daya Manusia
SK : Surat Keputusan
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SOP : Standar Operasional Prosedur
SUB : Survei Upah Buruh
SUPAS : Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
THR : Tunjangan Hari Raya
TKA : Tenaga Kerja Asing
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
UMK : Upah Minimum Kota
UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
UUD : Undang Undang Dasar
UMP : Upah Minimum Provinsi
UMR : Upah Minimum Regional
Nur Mardhiah | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan dalam menetapkan upah dan perlindungan tenaga kerja adalah
persoalan yang sangat fundamental dalam ranah perburuhan. Karena setiap tahun
selalu mengundang gejolak berupa perbedaan pola pikir serta menuai penolakan dari
pekerja/buruh maupun perusahaan. Persoalan upah ini amat penting, karena
mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat
upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya, melainkan
juga daya belinya.1 Upah bisa dikatakan sebagai manifestasi kerja yang merupakan
salah satu kegiatan penting bagi manusia, bahkan terkadang menjadi sangat dominan
dibanding aktifitas yang lain.
Aturan pengupahan saat ini, merupakan suatu kebijakan yang bermanfaat
untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang wajar sekaligus untuk mencegah
kemiskinan. Banyak negara yang menjadikan upah minimum sebagai hal utama
dalam penetapan upah nasional.2 Seringkali upah minimum dibuat dan diberlakukan
untuk semua sektor. Namun, di beberapa Negara berkembang seperti India, Portugal,
dan Selandia Baru mempunyai sub-upah minimum untuk pekerja muda yang
didasarkan pada tingkat usia. Berbeda dengan Indonesia, Austria, Jerman, dan
Irlandia yang didasarkan pada upah regional/daerah. Sedangkan pada negara-negara
maju seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Jepang, dan China yang
mempunyai upah minimum didasarkan pada jenis sektor industri dan mata
pencaharian.3 Dari beberapa aspek di atas terdapat beberapa perbedaan dalam
menentukan upah minimum di negara maju dan berkembang.
Kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kerap dijumpai
permasalahan yang timbul dikemudian hari, seperti dari beberapa negara di dunia
dengan mayoritas muslim masih memberikan upah yang jauh dari standar upah
minimum. Sehingga mayoritas orang tidak memperoleh upah yang cukup, padahal ia
sudah bekerja keras dengan kreativitas yang tinggi, dan berkontribusi penuh terhadap
output perusahaan. Pada saat yang sama, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja
ini akan menimbulkan ketidakpuasan, frustasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah
yang akan terjadi jika bagian para pekerja di dalam pendapatan nasional itu dirampas
atau dikurangi, maka dalam jangka panjang hal itu akan menjadikan “bunuh diri
ekonomi” bagi suatu negara.4
1 Muhammad Sharif Chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System, terj.
Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, September 2012), 197. 2 Sari Nurmalisa Sungkar, dkk, “Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 3 No. 2, Mei 2015, 40. 3 Maitreyi Bordia Das Bank Dunia, Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap
Pasar Tenaga Kerja: Kasus Timor-Leste dalam Perspektif Komparatif, 26 Juni 2004, 9. 4 Muhammad Sharif Chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System, terj.
Suherman Rosyidi, 197.
Nur Mardhiah | 2
Afghanistan adalah salah satu negara mayoritas muslim yang tercatat oleh
ILO5 memberikan upah rendah di dunia. Upah yang didapatkan oleh pekerja/buruh
sekitar Rp. 6.270,- per jam. Jika dibandingkan dengan biaya hidup di Afghanistan
yang relatif rendah, seharusnya upah yang diterima bisa lebih tinggi dari pengeluaran
pekerja/buruh tersebut. Selain itu negara Bangladesh yang terletak di bagian Asia
Selatan ini, juga terkenal karena memberikan upah buruh yang rendah, yakni US$
228 per tahun atau setara dengan 3 juta rupiah. Padahal Bangladesh adalah salah satu
negara produsen tekstil yang besar di dunia dan juga memiliki cadangan devisa
tertinggi di Asia Selatan, serta biaya hidup pun bisa dibilang relatif rendah. Namun,
upah yang diberikan tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup para
pekerja/buruh di negara itu.6 Umer Chapra mengungkapkan, upah riil yang diberikan
di negara-negara mayoritas muslim terbilang sangat rendah. Meskipun para buruh itu
sudah bekerja antara 10-14 jam per hari.7
Lain hal dengan China, yakni negara Komunis yang bermazhab Kapitalis
dalam persoalan ekonomi ini8 terhitung selama tahun 2016 saja, ada 2.044 insiden
unjuk rasa di China menuntut upah yang tak kunjung dibayar. Pokok
permasalahannya adalah kondisi ekonomi di China yang tengah merosot, ditambah
pula banyak perusahaan yang terlilit masalah atau bahkan bangkrut. Tercatat
perusahaan-perusahaan yang lock out itu adalah pabrik mainan, sepatu, pakaian,
hingga furnitur yang produknya tersebar ke seluruh dunia.9 Wajar, jika banyak
imigran atau pekerja/buruh China yang di-drop ke Indonesia untuk bekerja di
perusahaan-perusahaan di dalam negeri.
Apabila masalah perburuhan diproyeksikan pada keadaan buruh di Indonesia,
sebuah negara dengan mayoritas penduduknya muslim. Maka ada beberapa pantulan
ganjil yang ditemukan. Sejarah mencatat, Indonesia termasuk negara yang memiliki
kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan tentunya juga kaya dengan faktor-
faktor produksi lainnya. Salah satunya, pertumbuhan penduduk yang terus
mengalami peningkatan setiap tahun. Terhitung pada tahun 2012, jumlah penduduk
di Indonesia sebanyak 247 juta jiwa.10 Namun sayangnya, data Badan Pusat Statistik
(BPS) pada Maret 2015 menyebutkan ada sekitar 28,59 juta penduduk Indonesia
yang masuk dalam zona kemiskinan, dan angka tersebut terus meningkat hingga saat
ini.11
5 International Labour Organization 6Lihat:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/30/055418726/lima.negara.
dengan.upah.buruh.terendah.di.dunia (Accessed Mar 17, 2017). 7 Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge (New York: The Islamic
Foundation and The International Institue of Islamic Thought, 1995), 253. 8 Fahmi Irhamsyah, “China: Negara Komunis dengan Ekonomi Kapitalis”, dalam
http://sejarah.kompasiana.com, (Accessed Mar 14, 2017). 9Lihat:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/18/180013126/upah.tak.dib
ayar.gelombang.unjuk.rasa.pekerja.pecah.di.china (Accessed Mar 17, 2017). 10 Lihat Tulus TH Tambunan, Pembangunan Ekonomi Inklusif, (Jakarta: LP3S, April
2016), 70-71. 11 Sumber: http://bps.go.id update terakhir: tahun 2015
Nur Mardhiah | 3
Dalam beberapa tahun belakangan, ada dua masalah besar yang dihadapi oleh
tenaga kerja di Indonesia. Masalah yang dimaksud ialah penetapan dan implementasi
upah buruh dan alih daya (yang selanjutnya ditulis outsourcing). Keduanya
merupakan dua isu penting dalam proses pembangunan ekonomi yang inklusif.12
Beberapa alasan yang menimbulkan masalah-masalah diantaranya: pertama,
penetapan dan pelaksanaan upah minimum serta keterlibatan pekerja dalam proses
penetapan tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja dan tentunya
juga tingkat kemiskinan di Indonesia. Kedua, sistem outsourcing di dalam proses
produksi/bisnis semakin banyak dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan dalam
negeri termasuk di Kota Padang, yang memang sudah menjadi tren di era globalisasi
dan liberalisasi perdagangan dunia. Dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi atau
daya saing global dari perusahaan-perusahaan tersebut tanpa diawasi oleh
pemerintah. Namun sayangnya, implementasi dari sistem tersebut sering kali
mengabaikan hak-hak pekerja, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan
mereka.
Di Indonesia, pemerintah sebagai regulator telah memformulasikan aturan-
aturan tentang dunia perburuhan secara terstruktur. Salah satunya, tercantum pada
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan lainnya.
Dalam pasal 86 UU No. 13 tahun 200313 memuat hak-hak para pekerja/buruh, hal ini
bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Pada pasal
berikutnya, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Setiap
perusahaan mempunyai hubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai tiga unsur (pekerjaan,
upah, dan perintah) yang disebut dengan hubungan industrial.14
Ternyata, peraturan itu hanya sanggup mengatasi sebagian saja kesulitan-
kesulitan yang timbul dalam lapangan perburuhan.15 Upaya pemerintah untuk bisa
menerapkan upah yang layak bagi pekerja/buruh belum terealisasikan dengan baik di
lapangan. Disebabkan adanya perbedaan paradigma berfikir yang terjadi di dalam
perusahaan maupun multi tafsir terhadap undang-undang ketenagakerjaan itu sendiri.
Salah satu contoh, dalam UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa satuan upah
berlaku hanya bagi pekerja lajang saja. Erwiza mengungkapkan, dunia buruh bukan
12 Tulus TH Tambunan, Pembangunan Ekonomi Inklusif, 212. 13 Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: ayat (1) Setiap
pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) Keselamatan dan
kesehatan kerja, b) Moral dan kesusilaan; dan c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama. 14 Lihat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 14, 15, dan 16
tentang pengertian perjanjian kerja, hubungan kerja, dan hubungan Industrial 15 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia), cet.
Ke-1, 161.
Nur Mardhiah | 4
hanya kerja saja tetapi juga terkait dengan keluarga, kerabat, dan menyangkut
masyarakat sekitarnya.16
Dewasa ini, kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan
upah masih memiliki banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya
keseragaman upah, baik secara regional/kabupaten/kota atau provinsi maupun
nasional. Sehingga eksekusi pengupahan terhadap pekerja/buruh kerap mengalami
perbedaan di setiap perusahaan dan daerah-daerah.17 Ditambah lagi formula dalam
menetapkan upah minimum saat ini mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015, bahwa
penetapan upah minimum didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi
nasional. Ini menandakan terjadinya ketimpangan berupa perbedaan tingkat upah
pada setiap daerah. Alasannya ialah, karena kondisi ekonomi dan inflasi di setiap
daerah berbeda-beda, sehingga pemaksaan untuk menyelaraskan sesuai dengan
kondisi ekonomi dan inflasi nasional menyebabkan penetapan upah minimum di
daerah tidak maksimal dan cenderung relatif rendah. Fakta sejarah mengungkapkan,
efek dari tingkat upah yang tidak stabil diberikan oleh perusahaan, telah
menyebabkan terjadinya pemogokan kerja yang berujung demo yang dilakukan oleh
para pekerja/buruh. Salah satu demo terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia
perburuhan Indonesia terjadi pada tahun 2015 lalu dengan alasan utama
pekerja/buruh ialah meminta kenaikan upah 22% pada tahun 2016. Menurut mereka,
upah yang dibayarkan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL).18
Saat peringatan May Day19 pada bulan Mei (2017 lalu), para pekerja/buruh
mengangkat isu-isu krusial diantaranya: penggunaan outsourcing makin masif di
perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu program pemagangan yang diluncurkan
oleh pemerintah, dinilai makin memperparah dan hilangnya perlindungan bagi buruh.
Karena orang-orang yang magang di perusahaan bekerja sebagaimana layaknya
buruh bekerja. Namun, mereka hanya mendapatkan uang transportasi dan uang
16 Erwiza Minners, Manager and the State, A Socio, Political History of the Ombilin
Cool Minners, West Sumatera, 1892-1966”, (Ph.D Disertation, University of Amsterdam,
1999). 51. 17 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-1, 142. 18 Lihat Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang
komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (Permenakertans No
13 Tahun 2012. Lihat juga: Ahmad Sudiro, Hukum Keadilan (Aspek Nasional & Internasional) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 366-370.
19 Hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Dilihat dari sejarah
ditetapkannya tanggal itu, May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja
untuk meraih kendali ekonomi-politis dan hak-hak industrial. May Day berasal dari aksi
buruh di Kanada pada tahun 1872 untuk menuntut diberlakukannya delapan jam kerja sehari.
Karena perkembangan industri di awal abad 19 menyebabkan perubahan drastis ekonomi-
politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kedisiplinan
dan pengintensifan jam kerja menyebabkan terjadinya minimal upah dan buruknya kondisi
kerja di tingkat pabrik yang melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja waktu itu.
Kemudian semenjak terjadi aksi buruh tersebut, ditetapkan lah 1 Mei sebagai hari buruh dunia
oleh Federation of Organized Trade and Labor Unions.
Nur Mardhiah | 5
makan saja.20 Said21 mengungkapkan, hal tersebut ibarat perbudakan modern yang
telah marak terjadi di perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Bahkan,
perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun sudah banyak menggunakan
buruh outsourcing. Permasalahan lain yang disuarakan saat May Day itu ialah,
kembalinya upah murah dengan dihilangkannya hak berunding bagi buruh dalam
menetapkan upah minimum melalui PP No. 78 tahun 2015, sehingga buruh tidak bisa
ikut lagi dalam menetapkan kenaikan upah minimum. Fakta terbaru yang
diungkapkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disingkat
KSPI) ialah pemerintah akan memberlakukan “upah padat karya” yang berarti
adanya upah minimum sektoral tersendiri yang berlaku di perusahaan dan upah
tersebut di bawah upah minimum Provinsi (UMP).22
Di satu sisi, klaim pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang naik
nyatanya tidak merefleksikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sektor penting yang
menopang lapangan kerja bagi masyarakat kontribusinya terhadap perekonomian
mengalami penurunan. Sedangkan pemerintah saat ini fokusnya lebih kepada
mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) daripada tenaga kerja lokal. Pemerintah
bisa saja mengklaim pertumbuhan ekonomi mampu mencapai sekian persen (%)
untuk membuat rakyat senang bahagia. Namun, fakta dilapangan memperlihatkan
penduduk semakin depresi karena tidak tahan menanggung derita beban ekonomi.
Sementara itu demo buruh semakin marak terjadi. Ini menunjukkan ketidakpuasan
akan kondisi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.23
Menurut Lindenthal (2005), tingkat fleksibilitas yang terlalu tinggi pada pasar
kerja Indonesia hanya menghasilkan peningkatan jumlah kelompok miskin pekerja.24
Dampak yang terjadi jika upah buruh terlalu rendah adalah sistem fleksibilitas sangat
mudah membuat mereka tergelincir dan masuk dalam zona kemiskinan.25 Di
Indonesia sendiri angka angkatan kerja cukup tinggi. Berdasarkan data badan pusat
statistik bulan Agustus tahun 2009, ada sekitar 104,870 juta jiwa (49,13%) dari
231,83 juta penduduk Indonesia yang merupakan populasi usia produktif (15-64
tahun). Hasil survei tahun 2016 menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia
mencapai 118,411 juta jiwa dengan berbagai macam jenis pekerjaan, dimulai dari
20 Lihat: http://bisnis.liputan6.com/read/2936542/alasan-500-ribu-buruh-turun-ke-
jalan-peringati-hari-buruh?source=search (Accessed Mei 30, 2017) 21 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 22 Lihat: http://www.kspi.or.id/kspi-tolak-pemberlakuan-upah-padat-karya.html.
(Accessed Jul 23, 2017). 23 Fuad Riyadi, “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, Iqtishadia, Vol.
8, No. 1, Maret 2015, 159. 24 Roland Lindenthal, Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pasar Tenaga Kerja di
Indonesia: Beberapa Isu pilihan (Jakarta: UNSFIR (United Nations Support Facility for
Indonesia Recovery, 2005), Discussion Paper, Series No. 05/5-IND. 25 Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 28 juta penduduk Indonesia masih berada
dalam ketegori hidup miskin. Yang lebih mencemaskan 40% dari warga Indonesia, kalau
diterjemahkan dengan angka sekitar 100 juta orang berpotensi terjerambab dalam
kemiskinan.
Nur Mardhiah | 6
yang punya usaha sendiri hingga pekerja keluarga tak dibayar.26 Keadaan lapangan
pekerjaan saat ini belum mampu menampung calon pekerja disebabkan populasi
manusia yang terus meningkat setiap tahun. Di samping itu, kegiatan tawar-menawar
antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja tidak berjalan dengan efektif.
Banyak hal dan peristiwa menarik seputar pengupahan dan perlindungan kerja
yang patut untuk ditelusuri ulang. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya: konflik
yang terjadi di kota Semarang tentang pengupahan yang masih jauh dari layak,
karena besaran upah yang diterbitkan pemerintah belum bisa mengakomodir
kebutuhan hidup bagi seorang buruh. Menurut Karmanto27 kebijakan pemerintah
sampai saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja/buruh.28 Problematika
yang sering terjadi di internal perusahaan ialah adanya pemisahan dan polarisasi
berupa perkembangan golongan yang memiliki pekerjaan yang baik dengan
mendapat gaji tinggi, terjamin kebutuhan hidup, memiliki kesempatan memperoleh
pekerjaan lebih baik yang dapat meningkatkan penghasilan dan kedudukan sosialnya.
Di pihak lain, masih adanya perkembangan golongan yang relatif miskin dengan
pekerjaan yang berganti-ganti dan tidak memiliki kepastian.29 Bahkan, interaksi
bebas semakin marak dewasa ini, sebut saja sistem Labour Market Flexibility (LMF)30 telah mengakibatkan pengupahan buruh semakin tidak menentu.
Penerapan buruh kontrak secara bebas tanpa pengawasan pemerintah ini, pada
akhirnya telah membebaskan pengusaha dari keharusan membayar upah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Konsep seperti ini tidak adil dirasakan oleh
pekerja outsourcing. Paradigma berfikir model konvensional para pengusaha dan
pemerintah di atas disadari atau tidak, akan menjebloskan kaum buruh pada posisi
inferior. Bahkan upah yang rendah di Indonesia dikritik oleh aktivis buruh dunia.
Sebagaimana yang peneliti kutip dari halaman tempo.co.id, bahwa Sekjen Serikat
Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan pihaknya menolak sistem upah
rendah yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan tumbuhnya kemiskinan secara
struktural.31 Persoalan dalam ranah perburuhan di Indonesia tidak semata tentang
pengupahan saja yang menjadi isu sentral. Melainkan juga tentang perlindungan dan
jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja tersebut.
Adapun fenomena yang terjadi di kota Padang ialah posisi upah minimum yang
diberikan terbilang nomor dua paling rendah di Pulau Sumatera setelah Bengkulu.
Data menyebutkan, upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) pada
tahun 2013 sebesar 1.305.000 per bulan dan pada tahun 2014 upah naik menjadi
26 Sumber: http://bps.go.id update terakhir: 08 November 2016. 27 Koordinator aksi hari buruh di Kota Semarang 28 https://ekbis.sindonews.com/read/1201614/34/upah-buruh-masih-belum-sesuai-
khl-1493641355. (Accessed: Jun 12, 2017). 29 Didin Hafidhudin, Shariah Principles on Management in Practice, terj. Abdul H
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 215. 30 Paket solusi kebijakan ketenagakerjaan yang ditawarkan oleh World Bank dan
IMF atas krisis yang melanda Indonesia pasca tahun 1998. Bertujuan untuk memunculkan
pasar tenaga kerja fleksibel dan pola hubungan kerja yang sudah terkomodifikasi. 31 Lihat: https://m.tempo.co/read/news/2016/02/04/090742299/sistem-upah-rendah-
di-indonesia-dikritik-aktivis-buruh-dunia (Accessed Mar 17, 2017).
Nur Mardhiah | 7
1.490.000 per bulan, hingga 2016 sebesar 1.800.725.32 Berbeda dengan daerah lain di
Pulau Sumatera, di mana upah minimumnya rata-rata sudah melebihi 2 juta per
bulan. Sejauh ini, upah di Kota Padang belum sebanding dengan jumlah pengeluaran
pekerja/buruh setiap bulan.
Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Padang hingga saat ini,
ada lebih dari 300 pengaduan yang diterima sejak April 2016 pertengahan 2017 di
Kota Padang33, dan pengaduan itu makin menjamur setiap bulannya. Isi dari
pengaduan para pekerja/buruh itu diantaranya: gaji yang tidak dibayarkan,
pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan hari raya (THR) yang tidak dibayarkan,
kecelakaan kerja, pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), upah yang
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), jam kerja yang melebihi
ketentuan, serta pembayaran upah di bawah standar upah minimum provinsi.
Informasi terbaru yang penulis kutip dari halaman okezone.com menyebutkan, ada
sekitar 768 perusahaan di provinsi Sumatera Barat yang belum bisa memberikan
upah yang relevan dengan ketetapan upah minimum.34 Sebelumnya, LBH Kota
Padang telah menerima pengaduan kasus perburuhan sebanyak 58 kasus dengan total
korban 572 orang pada tahun 201335. Dicermati dari sudut pandang yuridis, maka
terlihat kelemahan pemerintah secara sistematik dalam mengimplementasikan
undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan atau hal lain
seperti: masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah yang belum
optimal dan masih sangat memprihatinkan.36
Pada hakikatnya, kesejahteraan dan perlindungan upah sangat menentukan
terhadap siklus produktivitas sebuah perusahaan. Karena kedudukan dan peranan
pekerja/buruh adalah jantung dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, anak-anak yang
belum di usia produktif kerap menjadi pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh
perusahaan-perusahaan ‘nakal’ dengan aturan yang memaksa dan terikat.37 Dari
pengaduan-pengaduan di atas, menunjukkan bahwa hak-hak buruh masih sangat
rentan mengalami pengabaian dan pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan yang
tidak bertanggungjawab, serta memunculkan perbedaan yang sangat mencolok
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan38 dan
peraturan pendukung lainnya. Undang-undang tentang penetapan upah minimum
32 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 30 Oktober 2015. 33 Hasil wawancara via handphone dengan Ali Jabar (Advokat di kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Kota Padang), pada tanggal 10 Maret 2017. 34 Lihat: http://news.okezone.com/amp/2017/02/21/340/1623893/buset-768-
perusahaan-tak-bayar-gaji-sesuai-ump (Accessed: Apr 01, 2017). 35http://nasional.kompas.com/read/2013/04/30/18350847/lbh.padang.terima.58.kas
us.perburuhan (Accessed Maret 07, 2017). 36 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ke-1, 142. 37 Kepala Sub-Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Depnaker
menyebutkan, berdasarkan data tahun 2006 tercatat ada 2,8 juta pekerja anak. Sekarang
menurutnya “kemungkinan sudah bertambah jumlahnya”. Lihat Asep Usman Ismail, Al-Qur’an Dan Kesejahteraan Sosial (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 263.
38 Pasal-pasal dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 99, dan 100.
Nur Mardhiah | 8
sebetulnya adalah solusi jangka pendek, apalagi untuk negara yang sedang bergerak
dari negara miskin menjadi negara berkembang. Wajar, jika setiap tahun selalu ada
pemogokan buruh dan demonstrasi untuk meminta kenaikan upah.
Menurut Barrington Moore, tindakan seperti: protes, demonstrasi, pemogokan
dan pemberontakan adalah ekspresi perasaan yang mendalam tentang makna
keadilan dan ketidakadilan diantara masyarakat.39 Matthew Rabin (1963) dalam
risetnya berjudul Incorporating Fairness into Game Theory and Economics yang
dikutip oleh Adiwarman Karim menyebutkan, dalam setiap transaksi ada dua
kesepakatan yang harus terpenuhi, yaitu kesepakatan pasar (market equilibria) dan
kesepakatan rasa keadilan (fairness equilibria).40 Pemberian upah secara umum
kepada seseorang atas jerih payahnya dalam bekerja dibolehkan (iba>h{ah) dalam
hukum Islam. Terutama bila dikaitkan dengan prinsip pembagian keuntungan dan
kerugian (profit and lost sharing principle).41 Berangkat dari polemik di atas, penulis
bermaksud ingin menganalisis implementasi upah minimum yang dilihat dari tiga
aspek, yaitu: polarisasi sistem pengupahan di perusahaan itu sendiri, peraturan
pemerintah terkait pengupahan sebagai jaring pengaman, serta komponen upah
minimum yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh.
Adapun judul dari tesis ini adalah Praktik Pengupahan Perusahaan: Studi Yuridis
Empiris Di Kota Padang Perspektif Hukum Islam
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat
diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, diantaranya:
a. Pemberian upah minimum masih di bawah standar nominal upah yang
ditetapkan oleh pemerintah.
b. Penetapan Upah Minimum yang masih di bawah standar kebutuhan hidup
layak (KHL) pekerja/buruh.
c. Adanya perbedaan likuiditas sebagian perusahaan atau pengusaha kecil
dalam memberikan upah sesuai standar yang telah ditetapkan, akibatnya
beberapa perusahaan terpaksa lock out. d. Terjadinya tebang pilih dan polarisasi saat pemberian upah di perusahaan
berdasarkan jenis dan kualitas pekerjaan.
e. Penawaran angkatan kerja yang jauh lebih besar dibanding dengan
permintaan (excess supply). Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat
upah, khususnya bagi tenaga kerja dengan tingkat kemampuan rendah, dan
menyebabkan timbulnya surplus pengangguran42.
39 John Ingelson, In Search of Justice: Workers and Visions in Colonial Java 1908-
1926 (Singapore: Oxford University Press, 1986), 7. 40 Adiwarman Karim, Oni Sahroni, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis
fikih dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69. 41 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999),
1. 42 Terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada penekanan
tingkat upah sehingga menjadi surplus value. Ada dua faktor penyebab terjadinya surplus
Nur Mardhiah | 9
f. Peraturan Perusahaan yang belum terintegrasi dengan baik dan benar.
g. Pengawasan terhadap Perlindungan tenaga kerja yang masih rentan
diabaikan oleh Perusahaan dan Pemerintah.
h. Pengawasan terhadap pemberlakuan upah minimum yang belum terlaksana
secara optimal.
i. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Permenaker dan Pemerintah Daerah kerap
mengabaikan dan merugikan pekerja/buruh kecil.43
2. Rumusan Masalah
Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumusakan masalah,
yakni “bagaimana implementasi upah minimum pada perusahaan di kota Padang
dalam tinjauan hukum Islam” ?
3. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian
tesis ini ialah beberapa perusahaan yang berada di kota Padang. Sementara untuk
pemilihan informasi dan data yang akan dijelaskan ialah tentang penerapan upah
minimum sepanjang tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018. Penelitian ini
dibatasi hanya menganalisis implementasi upah minimum dan upaya pemerintah
dalam menyikapi polemik pengupahan, serta kepatuhan perusahaan/pengusaha
terhadap peraturan yang dikaji dari perspektif hukum positif dan Islam.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi upah minimum dan
upaya pemerintah terhadap pelaku ekonomi yang tidak mematuhi aturan
yang telah ditetapkan.
2. Untuk menjelaskan bahwa penetapan upah yang berkeadilan adalah
sejalannya antara undang-undang (juga teori) dengan praktik yang terjadi
di lapangan, dan itu merupakan tonggak utama dalam mewujudkan
kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh.
tenaga kerja ini. Pertama, Direct Recruitment yang terjadi akibat penggantian tenaga kerja
manusia oleh mesin-mesin produksi. Kedua, Indirect Recruitment yang terjadi akibat adanya
anggota baru tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja, bisa berdasarkan golongan
pendidikan, bahkan imigran impor dari luar negara. 43 Terdapat beberapa hal yang merugikan kaum buruh dalam kebijakan pengupahan
permenaker 17/2005, diantaranya adalah;
1. Survei harga kebutuhan hidup, ternyata hanya merupakan salah satu bahan
pertimbangan saja dalam menentukan besaran upah (selain pertumbuhan
ekonomi, produktivitas, usaha yang paling tidak mampu/marginal, KHL
Kabupaten/Kota terendah di Provinsi.
2. pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum dilaksankan secara bertahap.
Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan KHL yang
telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah
Nur Mardhiah | 10
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan memberi signifikansi dan
manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Pada tataran teoritis, penelitian ini adalah sebuah upaya akademis dalam
rangka mengembangkan keilmuan dalam bidang studi Hukum Ekonomi
Shari>‘ah.
2. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan
dan menetapkan kebijakan/peraturan upah minimum di Indonesia yang
lebih baik di masa mendatang.
3. Terciptanya komunitas intelektual muslim yang dewasa dan mampu
menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Peneliti telah melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu yang
dikira relevan. Tujuannya untuk menghindari adanya pengulangan serta
membuktikan keaslian penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama
dengan penelitian lain. Beberapa kajian dan pembahasan yang telah peneliti tinjau
diantaranya: pertama, Prihapsari dalam tesisnya yang berjudul Asas Perlindungan Pekerja/Buruh dalam sistem Alih Daya44. Temuan dalam tesis ini adalah
perlindungan terhadap tenaga kerja sudah diatur dalam Permenaker. Namun, di
lapangan masih belum optimal pelaksanaannya dan perusahaan penyedia jasa alih
daya atau outsourcing harus lebih tegas dalam perjanjian kerjanya, serta
menyesuaikan dengan peran pengusaha, pemerintah, dan serikat pekerja. Tesis ini
sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan referensi yang relevan.
Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Eva Zulfa dalam disertasinya yang
berjudul Studi Kritis UMK DKI dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan menurut Islam45 menyimpulkan, bahwa sistem pengupahan buruh di perusahaan di
Indonesia telah menyebabkan konflik seperti adanya jenjang kesejahteraan yang
terlalu mencolok antara pemimpin dan bawahan. Upah murah terjadi akibat banyak
faktor salah satunya: standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang berubah setiap
tahunnya. Fokus penelitian dalam disertasi ini hanya membahas satu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa dan produksi. Berbeda dengan penelitian yang penulis
lakukan yaitu di beberapa perusahaan untuk mencari kesamaan dan perbandingan dan
sejauh mana hukum berkontribusi dalam menangani persoalaan buruh di perusahaan-
perusahaan tersebut.
Anatolii Rojco dalam tulisannya tentang Justification of Minimal Quantum of Wage in The Republic of Moldova,46 yang membahas bagaimana kedudukan upah
44 Anindhita Budi Prihapsari, “Asas Perlindungan Pekerja/Buruh dalam sistem Alih
Daya” (Universitas Jember, 2015). 45 Eva Zulfa Nailufar,” Studi Kritis UMK DKI dalam Perspektif Sistem Pengupahan
Berkeadilan menurut Islam” (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014). 46 Anatolii Rojco, “Justification of Minimal Quantum of Wage in The Republic of
Moldova”, National Institute for Economic research, 2016, 63-68.
Nur Mardhiah | 11
minimal di negara Republik Moldova. Adapun pemberian upah minimal di Republik
Moldova dibagi menjadi tiga, diantaranya: Pertama, upah yang hanya diberikan
untuk pekerja yang bekerja di bagian pemerintahan dan perusahaan di Ibukota
Negara. Kedua, berdasarkan tarif penghidupan satu karyawan. Ketiga, berdasarkan
jumlah upah minimal di sektor riil. Namun, tidak ada kriteria legislatif tetap dalam
menetapkan upah minimal, yang ada hanya kriteria legislatif tetap peninjauan jumlah
(kuantum) dari upah minimal yang ditetapkan dalam UU 1432-XIV 28 Desember
2000 tentang penelaahan terhadap kuantum dari upah minimal. Jurnal ini membantu
peneliti dalam membandingkan penetapan upah minimum berdasarkan ketegori-
ketegori tertentu.
Begitu juga dengan penelitian dari Vivi Alatas dan Lisa tentang The Impact of Minimum Wages on Employment in a Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia47. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian upah
minimum di negara berkembang seperti Indonesia, banyak menimbulkan dampak
negatif terhadap perkembangan industrial. Negara-negara kaya yang peduli,
menyerukan supaya memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja/buruh yang
berada di negara yang sedang berkembang, dengan tujuan untuk membatasi
eksploitasi buruh oleh perusahaan international. Penelitian dalam jurnal ini,
menggunakan data-data sensus dari semua media dan perusahaan-perusahaan
terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang tekstil, alas kaki, dan pakaian.
Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada data yang
didapatkan. Penulis fokus pada perusahaan besar, ritel, dan dagang lainnya yang ada
di kota Padang. Dengan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data-
data yang relevan di lapangan.
Dalam buku yang ditulis oleh Baqir Sharief Qorashi dengan judul Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam48 menegaskan, seorang buruh menurut
Qorashi, memiliki kedudukan mulia dan posisi yang tinggi dalam Islam. Islam
dengan rapi dan terperinci menetapkan hak-hak buruh supaya terjamin kehidupan
mereka yang lebih baik dan mulia. Dengan adanya buku ini, peneliti sangat terbantu
untuk membandingkan hak-hak buruh perusahaan perspektif Islam dan relevansinya
dengan Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Terakhir dokumentasi
nasional yang ditulis dan disusun oleh Mawardi Umar dengan judul Upah buruh Ondernaming karet di Aceh Timur, 1907-193949. Dalam penelitian kepustakaan
tersebut, dipaparkan kondisi pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan karet di masa
kolonial Belanda. Saat itu, mereka dipekerjakan dengan sistem yang terikat dan di
satu sisi upah yang diberikan tidak sepadan dan tidak boleh diprotes. Penelitian
dalam jurnal ini menggunakan pendekatan historis yang menelaah arsip-arsip lama.
47 Vivi Alatas and Lisa A. Cameron, “The Impact of Minimum Wages on
Employment in a Low-Income Country: A Quasi-Natural Experiment in Indonesia”, Sage Publications, ILR Review, Vol. 61, No. 2 (Jan., 2008).
48 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam, terj.
Ali Yahya (Jakarta: al-Huda, 2007). 49 Mawardi Umar, Upah Buruh Onderneming Karet di Aceh Timur, Jurnal Hukum
Bisnis, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.
Nur Mardhiah | 12
Keuntungannya bagi peneliti adalah, bisa menjadikan bahan acuan komparatif
perusahaan di masa lalu dan di masa sekarang.
Dari beberapa hasil penelitian di atas, peneliti tidak menafikan bahwa telah
banyak yang membahas permasalahan tentang upah. Tetapi, fokus penelitian penulis
dalam tesis ini ialah ingin menganalisis implementasi upah minimum pada beberapa
perusahaan di kota Padang, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi
pelaku ekonomi atau perusahaan yang mengabaikan aturan, serta yang paling utama
penulis berharap bisa memberikan sumbangan solusi terhadap permasalahan upah
yang tak kunjung usai ini. Adapun objek dalam penelitian ini lebih dikerucutkan,
khusus di kota Padang. Karena penulis mempunyai alasan tersendiri kenapa ingin
meneliti di kota Padang, yakni kota Padang adalah Ibukota dari Provinsi Sumatera
Barat yang sudah cukup lama berkembang dan sekaligus menjadi pusat bisnis, serta
perdagangan terbesar di Sumbar. Akan tetapi upah yang diberikan masih belum dapat
memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh, pun terbilang rendah dibanding daerah-
daerah lain di pulau Sumatera. Selain itu, penelitian terkait pengupahan di kota
Padang cenderung masih sedikit yang mengkaji dari konteks hukum ekonomi
shari>’ah nya.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada dasarnya penelitian merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah
kebenaran, sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang
muncul tentang suatu objek penelitian.50 Untuk mengetahui implementasi
pengupahan di kota Padang, jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah
studi lapangan (field research) guna mengamati dan menelusuri permasalahan dengan
fokus terhadap subjek dan unit yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif51
deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang implementasi upah
minimum pada beberapa perusahaan di kota Padang. Kemudian menganalisa secara
kritis praktik pengupahan pada beberapa perusahaan, sehingga dapat diketahui
apakah penerapan upah minimum telah sesuai sebagaimana mestinya. Dalam hal ini,
penulis akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap data, fakta, informasi
tentang penerapan upah minimum di kota Padang. Penelitian ini termasuk kepada
50 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), 29. 51 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, karena
dijadikan instrumen kunci dalam penelitian. Atau melalui pengamatan, wawancara, dan
penelaah dokumen. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa
pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan
antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d (Bandung: Alfabeta,
2011), 9. Lihat juga: Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. Ke-26, 9-10.
Nur Mardhiah | 13
penelitian hukum yang menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang
beranjak dari aturan hukum, baik hukum Islam, hukum nasional, maupun hukum
international yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan
atau implementasi di lapangan. Selain menggunakan pendekatan yuridis empiris,
penulis juga melakukan komparasi hukum agar dapat melihat bagaimana harmonisasi
ketiga aturan hukum tersebut terkait dengan praktik pengupahan di era kontemporer
ini. Setelah dianalisa berdasarkan pendekatan di atas, maka turunannya ialah menjadi
asas-asas/prinsip-prinsip hukum pengupahan yang berlaku di masyarakat (dalam hal
ini ialah praktik pengupahan dan hubungan industrial di perusahaan).
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian tesis ini terdiri dari data primer di lapangan yang
penulis dapatkan dengan melakukan wawancara melalui kontak atau hubungan
pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber)52.
Selain data primer di lapangan, penelitian ini juga menggunakan data primer seperti
Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Skala Upah,
Permenakertrans No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, PP No 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan, Pergub Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembuatan Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan (SK) Gubernur
Sumatera Barat tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, 2017,
dan 2018 sebagai upaya mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan
isu hukum pengupahan.
Adapun sumber data sekunder53 yang digunakan dalam penelitian ini
menfokuskan studi pustaka, diantaranya: melacak dokumen utuh perundang-
undangan54 yang terkait dengan tema penelitian, surat keputusan pemerintah daerah
tentang upah, serta laporan hukum tentang kasus-kasus pekerja/buruh di kota
Padang. Selain itu, data sekunder lainnya berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel,
surat kabar, internet, hasil seminar, publikasi, dan lain sebagainya yang berhubungan
dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui, memahami,
membandingkan, dan menyempurnakan penulisan tesis nantinya.
3. Subjek Penelitian
Yang menjadi subjek penelitian adalah para pekerja di beberapa perusahaan
diantaranya: PT. Sinar Sosro, PT. Retail Modern Minang dan Grand Citra Swalayan,
serta perusahaan dagang lainnya. Selain itu, subjek penelitian dalam tesis ini juga
meliputi tim pengawas perusahaan dari Disnakertrans kota Padang. Selain dari
subjek penelitian, penelitian tesis ini juga membutuhkan data-data dokumentasi
berupa akad/kontrak kerja sama di internal perusahaan dan dokumen peraturan
52 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, Februari
2004), cet. Ke-I, 72. 53 Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya, yang dinilai berkaitan
dengan penelitian. Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006), 30. 54 Muhammad ‘Abd al-Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), 101.
Nur Mardhiah | 14
perusahaan berupa standar operasional prosedur. Metode pengambilan data diambil
secara purposive (kesengajaan).
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelusuran pustaka
(library research) dan lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara mengoleksi dan menganalisa buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal-jurnal,
peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan tema penelitian.
Sementara dalam studi lapangan, penulis melakukan wawancara (interview) dengan
beberapa pekerja/buruh di perusahaan, tim pengawas, serta instansi terkait lainnya.
Jenis wawancara yang penulis lakukan ialah wawancara tidak terstruktur, artinya
penulis mengajukan pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu
susunan pertanyaan.
5. Metode Analisis Data
Dari data yang diperoleh, akan dilakukan pengkajian dan analisa untuk
menjawab bagaimana penerapan upah minimum di kota Padang. Analisis data
dilakukan secara kualitatif, yaitu membuat penafsiran terhadap data yang telah
diolah dan dihubungkan dengan kerangka teoritis serta kerangka konseptual yang
dirumuskan kemudian disimpulkan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian.
Dan juga analisis kritis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis55, yaitu
metode pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi di lapangan yang kemudian
dipadukan dan dianalisis dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis
juga melakukan komparasi hukum dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam
melakukan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. Dalam tesis
ini, fokusnya adalah menganalisis implementasi upah minimum terhadap
pekerja/buruh di kota Padang. Kemudian data yang sudah didapatkan selain
dianalisa, juga ditafsirkan dengan cara membandingkan atau mencari kesinambungan
dengan teori pengupahan yang layak. Agar nanti dapat ditarik kesimpulan dari
analisis kritis tersebut.
55 Deskriptif analitis adalah suatu metode analisis data dengan mengumpulkan data
yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, dan diintepretasikan. Hadari
Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), 30.
Nur Mardhiah | 15
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi bahasan menjadi enam bab dengan
rincian sebagai berikut :
Pada bab pertama akan dijelaskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi, rumusan, dan batasan masalah, tujuan, signifikansi dan
kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan. Bab ini sangat penting karena memberikan gambar awal
kepada pembaca terhadap keseluruhan isi di bab-bab selanjutnya termasuk
pendekatan, teori yang digunakan sebagai alat untuk membantu memberikan solusi
dalam permasalahan, serta tujuan akan diperoleh dalam penelitian ini.
Pada bab kedua berisi tentang teori pengupahan yang terdiri dari konsep upah
perspektif ekonomi dan Islam yang dipaparkan dari pengertian upah, dasar hukum,
bentuk-bentuk pemberian upah, penetapan sanksi hukum terhadap pengupahan,
kaidah fikih dalam upah, teori keadilan serta kesejahteraan dalam Islam. Selain itu,
bab dua juga memberikan penjelasan tentang perlindungan pengupahan yang
diberikan oleh perusahaan maupun pemerintah sebagai regulator, serta agama
sebagai basis etis.
Pada bab ketiga, memaparkan tentang kondisi demografi Kota Padang dan
deskripsi unit observasi yang terdiri dari profil perusahaan, struktur organisasi,
spesifikasi pekerjaan, produk yang dihasilkan, serta peraturan perusahaan.
Pada bab keempat tergambar praktik pengupahan di beberapa perusahaan yang
berada di kota Padang, sekaligus menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang
dipaparkan pada Bab I. Pertama, menganalis secara yuridis penerapan/implementasi
pengupahan berdasarkan undang-undang, surat keputusan, rumusan dewan
pengupahan daerah, yang dikuatkan dengan teori yang dipaparkan pada bab 2, serta
menganalisisnya dalam tataran konsep hukum Islam. Kedua, penulis mencoba
memberikan solusi berupa langkah-langkah strategis dalam menetapkan upah yang
berkeadilan yang relevan antara Undang-undang positif dan hukum Islam. Sehingga
bisa mewujudkan kesejahteraan dan terjamin keselamatan pekerja/buruh di Kota
Padang.
Pada bab kelima, penulis menganalisis praktik pengupahan yang telah
dijabarkan pada bab IV dikaji berdasarkan pengupahan yang layak dalam fikih
kontemporer dengan beberapa pertimbangan yang terdiri dari tigas aspek, yakni:
komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditinjau dari maqa>s}id al-shari>’ah,
spesialisasi/pembagian kerja, serta transparansi akad/kontrak kerja sama di
perusahaan tersebut.
Bab terakhir atau penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.
Kesimpulan ini didapatkan dari rumusan masalah yang telah terjawab di bab inti.
Begitupun dengan saran dan rekomendasi diberikan berdasarkan peluang dari
beberapa tema dalam penelitian ini yang bisa dikembangkan dan dianalisis oleh
peneliti lain maupun pembaca selanjutnya.