terbentuknya negara dan pemerintahan republik indonesia.docx

Upload: charolinenoni

Post on 10-Oct-2015

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik IndonesiaHasil Sidang PPKI 11) 1. Sidang pertama PPKIa. b. Pada tanggal 18 Agustus 1945.c. Bertempat di Pejambon.2. 3. Tiga keputusan penting dalam sidang PPKI yang pertama adalah:a. Pengesahan dan penetapan UU.b. Pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden.c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia.4. Usul perubahan berasal dari kelompok yang dipimpin oleh Moh. Hatta.5. Kelompok tersebut mengusulkan perubahan 2 hal yaitu:a. Sila pertama pada dasar Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.b. Bab III UUD Pasal 6.6. Sila pertama yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.7. Bab III UUD Pasal 6 semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.8. PPKI kemudian mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD yang di dalamnya terdapat rumusan dasar Negara Pancasila dan batang tubuhnya.9. Undang-undang dasar ini dikenal dengan nama UUD 1945.10. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi.11. Mereka memilih dan mengangkat:a. b. Presiden RI : Soekarnoc. Wakil Presiden RI : Moh. Hatta12. 13. Bertugas sebagai DPR sementara dibentuklah Komite Nasional Indonesia.14. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta.15. KNIP kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.16. Sebelum Sidang PPKI 1 ditutup, Presiden Soekarnio membentuk 9 orang anggota sebagai Panitia Kecil.17. Panitia Kecil terdiri dari:a. b. R. Otto Iskandardinata.c. Soebardjod. Sajoeti Melike. Iwa Koesoemasoemantrif. Wiranatakusumag. Dr. Amir.h. A.A.Hamidhani. Dr. Sam Ratulangij. Ketut Pudja.18. Panitia Kecil bertugas untuk merancang pembagian wilayah, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.

Hasil Sidang PPKI 21. Sidang PPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945.2. Pada sidang PPKI 2 ditetapkan:a. 12 Departemen beserta para pimpinannya.b. Diangkat 4 menteri Negara dan beberapa pejabat tinggi negara.c. Pembagian wilayah RI menjadi 8 wilayah dan Gubernurnya.3. Masing-masing departemen dipimpin oleh menteri.4. 4 Menteri Negara:a. b. Mr. Sartonoc. Wachid Hasjimd. Dr. Amir.e. R. Otto Iskandardinata.5. Pejabat tinggi Negara:a. Ketua Mahkamah Agung:Dr. Mr. Koesoemaatmadjab. Jaksa Agung:Mr. Gatot Tarunamihardjac. Sekretaris Negara:Mr. A. G. Priggodigdod. Juru bicara Negara:Soekarjo Wirjopranoto6. 12 Departemen:a. b. Dalam Negeri:R. A. A. Wiranata Koesoemahc. Luar Negeri:Mr. Ahmad Soebardjod. keuangan:Mr. A. A. Maramise. kehakiman:Prof. Dr. Mr. Soepomof. Kemakmuran:Ir. Soerachman Tjoroadsoerjog. Keamanan Rakyat:Soeprijadih. Kesehatan:Dr. Boentaran Martoatmodjoi. Pengajaran:Ki Hadjar Dewantaraj. Penerangan :Mr. Amir Syarifoeddink. Sosial:Mr. Iwa Koesoemasoemantril. m. Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan: Abikoesno Tjokrosoejono7. Wilayah RI dan gubernurnya:a. b. Sumatera:Mr. Teuku Muhammad Hasanc. Jawa Barat:Soetardjo Kartohadikoesoemod. Jawa Tengah:R. Soerosoe. Jawa Timur:R. A. Soerjof. Sunda Kecil:Mr. I Gusti Ketut Pudjag. Sulawesi:Dr. G. S. S. J. Ratulangih. Kalimantan:Ir. Pangeran Muhammad Noori. Maluku:Mr. J. Latuharhary8. 9. Sidang PPKI 3 diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945.10. Dalam sidang dibahas 3 persoalan penting:a. b. Komite Nasional Indonesiac. Partai Nasionald. Badan Keamanan Rakyat11. 12. BKR adalah badan penolong keluarga korban perang.13. BKR bertugas memelihara keselamatan rakyat.14. BKR terdiri dari bekas anggota:a. b. PETAc. Heihod. Keisatsutaie. Seinendanf. Keibodang. KNILh. Laskar rakyat15. 16. Ketua Umum BKR Pusat ditunjuk oleh Kaprawi.17. Ketua Umum BKR Pusat adalah:a. b. Sulaksana sebagai ketua 1.c. Latif Hendraningrat sebagai ketua 2.18. 19. Presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).20. Tokoh peta yang diangkat menjadi pimpinan tertinggi TKR adalah Soeprijadi.21. Kepala staf umum TKR adalah Oerip Soemohardjo.22. Markas tertinggi TKR dibentuk di Yogyakarta.23. Dibentuk pula 10 divisi di Pulau Jawa dan 6 divisi di Sumatera.24. Soeprijadi tidak pernah muncul, sehingga pimpinan tertinggi TKR diganti menjadi Kolonel Soedirman pada bulan November 1945.25. Presiden Soekarno mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.26. TKR berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada bulan Januari 1946. Kemudian berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947.

Pembaharuan Pemerintah1. Perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet ministerial atau parlementer sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945.2. KNIP berubah menjadi badan legislatif sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 16 Oktober 1945.

Dukungan di Berbagai Daerah1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden RI pada tanggal 20 Agustus 1945.2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakn berdiri di belakang kepemimpin-an mereka berdua diikuti dengan dikeluarkannya amanat pada tanggal 5 September 1945.3. Menanggapi surat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII, Presiden RI mengutus menteri Negara Mr. Sartono dan menteri keuangan Mr. Maramis untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan piagam atas penyatuan Yogyakarta dengan RI.4. Di Palembang, penyambutan proklamasi kemerdekaan dipimpin oleh Residen Sumater, A. K. Gani.5. Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera membentuk pemerintahan daerah.6. Di Manado, dibentuk pemerintahan sipil.7. Alasan daerah-daerah mendukung penuh proklamasi kemerdekaan adalah keinginan untuk merdeka dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan mereka.8. Komite-komite Nasional dibentuk di tingkat provinsi dan karesidenan.9. Orang-orang Indonesia yang menjadi penasehat pemertintah dan wakil residen diangkat sebagai pejabat Republik.