KEWAJIBAN

(UTANG)

Istilah kewajiban adalah istilah resmi dan yuridis dalam statemen keuangan

sedangkan utang adalah istilah generik atau umum.

Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu perioda akuntansi (1 th) dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Pembayaran dilakukan dengan kas namun dapat diganti dengan asset tertentu. Dalam operasional normal perusahaan, rekening hutang jangka panjang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas. Pada akhir perioda akuntansi bagian tertentu dari hutang jangka panjang berubah menjadi hutang jangka pendek. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian untuk memindahkan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo menjadi hutang jangka pendek

Timbulnya Hutang Jangka PanjangSaat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan  dibutuhkan sejumlah dana. Dana yang diperlukan untuk  Investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan manfa’at dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki dua pilihan yaitu menarik hutang jangka panjang misalnya obligasi atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.Ada beberapa kelebihan menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham.

1. Keuntungan menarik obligasiPemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen.

2.  Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding deviden yang harus dibayarkan kepada pemegang saham.

3. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak sedangkan deviden adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan antara lain :

1. Bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian

2. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusagaan.

Jenis Hutang Jangka PanjangSecara garis besar hutang jangka panjang digolongkan  pada dua golongan yaitu :

1. Hutang Hipotik : Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam penjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika  peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang.

2. Hutang Obligasi : Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal  obligasi, bunga pertahun, tanggal pelunasan obligasi dan ketentuan lain sesuai jenis obligasi tersebut.

Pengertian

FASB mendefinisikan kewajiban dalam rerangka konseptualnya sebagai berikut

(SFAC No. 6, prg. 35):

Liabilities are probable future sacrifice of economic benefits arising from

present obligations of a particular entity to transfer assets or provide

services to other entities in the future as a result of past transactions

events.

(Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup

pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk

mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di

masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.)

Dengan makna yang sama, IASC mendefinisi kewajiban sebagai berikut:

A liability is a present obligation of the enterprise arising from past

events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the

enterprise resources embodying economic benefit.

Dalam Statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standard

Board (AASB) mendefinisikan kewajiban sebagai berikut (prg. 12):

Liabilities are the future sacrifice of service potential or future economic

benefits that the entity is presently obliged to make to other entities as a

result of past transaction or other past events.

Seperti dalam mendefinisikan aset, APB No. 4 mendefinisikan kewajiban dengan

menggabungkan makna, pengukuran, dan pengakuan sebagai berikut (prg. 132):

Liabilities – economic obligations of an enterprise that are recognized and

measured in conformity with generally accepted accounting principles.

Liabilities also include certain deferred credits that are not obligations but

that are recognized and measured in comformity with generally accepted

accounting principles

Definisi FASB digunakan sebagai basis pembahasan karena definisi

tersebut cukup lengkap secara sistematik. Artinya definisi tersebut telah

mencakupi berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa

definisi kewajiban oleh sumber-sumber lain. Definisi IASC dan AASB secara

substantif tidak berbeda dengan definisi FASB.

APB No. 4 mendefinisi kewajiban dalam dua kata kunci yaitu economic

obligations yang dihubungkan dengan generally accepted accounting principles

(GAAP). Ini berarti bahwa APB menggabungkan pengertian kewajiban sekaligus

menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran. Dengan demikian, pengertian

kewajiban menjadi tidak lengkap tanpa memahami pengertian GAAP sehingga

secara semantik definisi APB kurang lengkap dan kurang bersifat umum. Jadi,

definisi APB lebih bersifat structural daripada semantik. Hal ini berbeda daripada

AASB yang memisahkan antara pengertian (yang cukup luas dan lengkap) dan

prosedur pengukuran dan pengakuan. Berbeda dengan definisi-definisi yang lain,

APB memasukkan pos-pos tertentu yang bukan keharusan (not obligations)

untuk mengorbankan sumber ekonomik sebagai bagian dari kewajiban. Pos-pos

ini secara umum disebut kredit tangguhan misalnya pos pendapatan sewa

takterhak (unearned rent revenues).

Dengan berbagai variasi di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa

kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu: (a) pengorbanan manfaat

ekonomik masa datang, (b) keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan (c)

timbul akibat transaksi masa lalu. Seperti aset, karakteristik (a) merupakan kriteria

utama dan lebih memuat aspek sematik sedangkan kriteria (b) dan (c) lebih

memuat aspek struktural pengakuan.

Pengorbanan Manfaat Ekonomik

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas

(duty) atau tanggung jawab (responsibility) kepada pihak lain yang mengharuskan

kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara

mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Pengorbanan

manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset

kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah

rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Demikian juga, saat

pengorbanan manfaat ekonomik dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau

atas permintaan pihak lain (on demand).

Keharusan Sekarang

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa

datang harus timbul akibat keharusan (obligations atau duties) sekarang.

Pengertian ”sekarang” (present) dalam hal ini mengacu pada dua hal: waktu dan

adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan (neraca). Artinya, pada

tanggal neraca kalau perlu atau kalau dipaksakan (secara yuridis, etis, atau

rasional) pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk

itu telah ada. Tentu saja jumlah rupiah pengorbanan yang dipaksakan pada tanggal

neraca tidak akan sebesar jumlah rupiah yang akan dibayar di masa yang akan

datang (setelah tanggal neraca). Perbedaan ini terjadi akibat sifat yang melekat

pada kewajiban yaitu bunga yang bermakna sebagai nilai waktu uang atau harga

penundaan (the time value of money or the price of delay).

Keharusan Kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian

atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha

dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Kewajiban ini muncul

karena aspek hukum sebagai lingkungan eksternal yang tidak dapat dihindari

(unavoidable) dan yang dapat memaksakan secara hukum untuk memenuhinya

(legally enforceable). Penghindaran kewajiban dari keharusan kontraktual

menimbulkan sanksi atau hukuman (penalty).

Keharusan Konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan

kesatuan usaha dalam rangka menjalankan atau memajukan usahanya untuk

memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik (best business practices) atau

etika bisnis (business ethics) dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis.

Keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang

menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau

moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Keharusan

ini muncul dari tugas (duties) kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang

dipandang wajar, dan benar menurut hati nurani (conscience) dan rasa keadilan

(sense of justice). Tidak ada sanksi hukum untuk tidak memenuhi keharusan ini

tetapi kewajiban ini mengikat lantaran sanksi sosial atau moral.

Keharusan bergantung atau bersyarat adalah keharusan yang

pemenuhannya (jumlah rupiahnya atau jadi-tidaknya dipenuhi) tidak pasti karena

bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di

masa datang. Kebergantungan (contingency) adalah suatu kondisi, situasi, atau

serangkaian keadaan yang melibatkan ketidakpastian (uncertainty) yang

menyangkut laba (gain contingency) atau rugi (loss contingency) yang mungkin

terjadi. Munculan (outcome) yang harus dikonfirmasi dengan kejadian atau syarat

masa datang untuk kedua kebergantungan tersebut adalah:

1. Yang berkaitan dengan kebergantungan laba.

2. Yang berkaitan dengan kebergantungan rugi.

a. Cukup pasti (probable)

b. Agak pasti (reasonably possible)

c. Jauh dari pasti (remote)

Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu

Transaksi masa lalu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang menimbulkan

keharusan sekarang telah terjadi. Sebagai contoh, karena perusahaan mendapat

pinjaman bank (dengan kontrak), keharusan sekarang berupa keharusan

kontraktual timbul pada akhir perioda akuntansi (berupa pokok pinjaman dan

bunga) yang menuntut pengorbanan sumber ekonomik masa datang (suatu saat

setelah akhir perioda tersebut). Dalam hal ini, penandatanganan kontrak

merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Akan

tetapi, tidak semua penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan

keharusan. Sebelum salah satu pihak melaksanakan (to perform) apa yang

diperjanjikan, kontrak akan bersifat eksekutori.

Hak-Kewajiban Tak bersyarat

Konsep ini menyatakan ”tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya

tidak ada kewajiban tanpa hak”. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak

atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu (to perform).

Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling-mengimbangi

takbersyarat (unconditionally offsetting contracts) atau kontrak eksekutori

(executory contracts).

Transaksi atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menandai

pengakuan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak menurut Most (1982, hlm.

352):

1. Tanggal kontrak ditandatangani.

2. Tanggal objek kontrak telah diperoleh salah satu pihak.

3. Tanggal objek kontrak telah siap digunakan oleh salah satu pihak.

4. Tanggal objek kontrak telah dipisahkan untuk digunakan oleh pihak lain.

5. Tanggal objek kontrak telah diserahkan.

6. Tanggal telah diterima/dibayarnya uang muka, kalau ada.

7. Dalam kasus kontrak kontruksi jangka panjang:

a. Suatu titik selama konstruksi berjalan.

b. Pada saat kontruksi dimulai.

Saat penentuan transaksi masa lampau perlu dipertimbangkan dengan

saksama dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi suatu kontrak. Most

mengemukakan hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat

yaitu:

a. Pemenuhan definisi aset dan kewajiban.

b. Berkekuatan mengikat (firmness of the commitment) yaitu seberapa kuat

bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan.

c. Kebermanfaatan bagi keputusan.

Karakteristik Pendukung Kewajiban

Keharusan membayar kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting

untuk mengaplikasi definisi kewajiban karena dua hal yaitu: (1) sebagai bukti

adanya suatu kewajiban dan (2) sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban

yang cukup objektif.

Identitas terbayar jelas. Yang terpenting adalah bahwa keharusan sekarang

pengorbanan sumber ekonomik di masa datang telah ada dan bukan siapa yang

harus dilunasi atau dibayar. Akan tetapi, pada saat pelunasan kewajiban, terbayar

dengan sendirinya harus teridentifikasi.

Berkekuatan hukum. Memang pada umumnya, keharusan suatu entitas untuk

mengorbankan manfaat ekonomik timbul akibat klaim yuridis (legal claims) yang

mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan

bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis

material. Meskipun demikian, daya paksa yang melekat pada klaim-klaim hukum

bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban. Keharusan

melakukan pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak harus timbul dari

desakan pihak eksternal tetapi dari minat atau kebijakan internal manajemen.

Itulah sebabnya kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomik masa

depan yang timbul akibat keharusan konstraktif dan demi keadilan.

Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian

Kalau aset yang direpresentasi oleh kos mengalami tiga tahap perlakuan

(pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga

mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: penangguhan (pengakuan terjadinya),

penelusuran, dan pelunasan (penyelesaian). Dalam hal kewajiban, penelusuran

berarti penentuan status dan jumlah rupiah (kos) kewajiban setiap saat. Penentuan

kos setiap saat (termasuk pada tanggal neraca) dapat disebut dengan penilaian

kewajiban. Begitu terjadi dan dicatat atau diakui, kewajiban akan tetap menjadi

kewajiban sampai kesatuan usaha menyelesaikannya, atau sampai adanya

transaksi atau kejadian yang membatalkannya atau yang membebaskan kesatuan

usaha dari keharusan untuk melunasinya.

Pengakuan

Kam mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban

yaitu (hlm. 119-120):

1. Ketersediaan dasar hukum. Ketersediaan dasar hukum yang

menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung

definisi kewajiban. Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga

dapat diakui bila terdapat bukti substantif adanya keharusan konstruktif

atau demi keadilan.

2. Keterterapan konsep dasar konservatisma. Kaidah ini merupakan

penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang

menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan

kewajiban. Implikasi dianutnya konsep konservatisma adalah rugi dapat

segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung.

3. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Substansi suatu transaksi

dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi

terjadi meskipun secara yuridis/kontraktual kewajiban baru akan mengikat

secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan

dengan masalah relevansi informasi.

4. Keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat

untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban

mengandung kata cukup pasti (probable) yang mengacu tidak hanya pada

terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang tetapi juga pada

jumlah rupiahnya.

Yang menjadi masalah teknis adalah kapan keempat kaidah di atas dipenuhi.

Hendriksen dan van Breda (1991, hlm. 675-676) menunjukkan saat-saat untuk

mengakui kewajiban yaitu:

1. Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban

telah mengikat.

2. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi

biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya.

3. Bersamaan dengan pengakuan aset.

4. Pada akhir perioda karena penggunaan asas akrual melalui proses

penyesuaian.

Pengakuan Kewajiban Bergantung

FASB memberi contoh keadaan-keadaan kebergantungan rugi (loss

contingencies) yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut

(SFAC No. 5, prg. 4):

1. Ketertagihan piutang usaha.

2. Keharusan berkaitan dengan jaminan produk dan kerusakan produk.

3. Risiko rugi atau kerusakan properitas (fasilitas) kesatuan usaha akibat

kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya.

4. Ancaman pengambilalihan aset oleh pemerintah.

5. Persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan.

6. Klaim atau pungutan yang telah diajukan/dikenakan atau yang mungkin

(possible) terjadi.

7. Risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi

kerugian dan kecelakaan dan perusahaan reasuransi.

8. Jaminan atas utang pihak lain.

9. Perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang

telah dijual.

Pengukuran

Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat

terjadinya adalah penghargaan sepakatan (measured considerations) dalam

transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa

datang. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang.

Untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan dianggap tidak cukup material

sehingga jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah

pengorbanan sumber ekonomik (kas) masa datang. Dengan kata lain, untuk

kewajiban jangka pendek, kos pendanaan (financing cost) atau kos penundaan

(bunga sebagai nilai waktu uang) dianggap tidak material.

Penghargaan sepakatan suatu kewajiban merefleksi nilai setara tunai atau nilai

sekarang (current value) kewajiban yaitu jumlah rupiah pengorbanan sumber

ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya.

Kewajiban Dalam Pembelian Kredit

Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai (cash cost) atau kos

tunai implisit (implied cash cost). Karena kewajiban merupakan bayangan cermin

asset, pengukuran juga mengikuti pengukuran asset.

Diskun dan Premium Utang Obligasi

Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering dianggap sebagai jumlah

rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun

kreditor. Dasar pengukuran demikian sebenarnya tidak tepat. Untuk suatu kontrak

utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman pada

akhir jangka kontrak, pengukuran jumlah rupiah (kos) utang dan aset untuk dasar

pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implisit.

Makna Harga Efektif Obligasi

Selisih nominal dengan penghargaan sepakatan merupakan diskun obligasi. Bagi

penerbit obligasi, perhitungan biaya bunga menjadi tidak lengkap (tepat) apabila

tidak memperhatikan perhitungan bunga periodik dan akumulasi diskun. Jumlah

rupiah utang obligasi tiap saat (keharusan saat itu) sebelum jatuh tempo akan

terlalu besar apabila dinyatakan sebesar nominalnya.

Diskun Obligasi

Diskun utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah debit

yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Dengan demikian, diskun tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai

pengurang nilai nominal (jatuh tempo) utang obligasi.

Premium Obligasi

Mengartikan premium obligasi sebagai “pendapatan tangguhan” (deferred

income) jelas tidak tepat karena secara konseptual pendapatan atau laba tidak

timbul dari proses pemerolehan utang.

Kewajiban Moneter dan Nonmoneter

Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa

datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti (baik jumlah

tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala)

Kewajiban Nonmoneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa

dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena timbul

karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut.

Penilaian

Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang (the value

of current obligation) pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan

nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai

dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan

makin mendekati nilai nominal (face value) kewajiban.

Pelunasan

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha

untuk memenuhi (to satisfy) kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal

usaha (in due course of business) sehingga dia terbebas dari kewajiban tersebut.

Pada mulanya FASB menetukan kriteria lenyapnya suatu kewajiban dalam SFAC

No. 76 (prg. 3) sebagai berikut:

1. Debitor membayar/melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan

yang berkaitan dengan utang.

2. Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung

utang (obligor) utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh

kreditor dan dapat dipastikan (probable) bahwa kreditor tidak akan

diharuskan untuk melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan

dengan utang dengan penjaminan dalam bentuk apapun (debt under any

guarantees).

3. Debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali

dalam suatu perwalian (trust) yang semata-mata digunakan untuk

pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu dan

sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan

pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.

Ketentuan di atas telah diganti melalui SFAS No. 125 yaitu:

1. Debitor membayar kreditor dan terbebaskan dari keharusan yang melekat

pada kewajiban.

2. Debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung

utang (obligor) utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh

kreditor.

Transfer Aset Finansial

Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat mentransfer aset finansial

(termasuk kas), barang, atau jasa. Pada umumnya, bila kewajiban telah dilunasi

dengan mentransfer secara penuh kas, barang, atau jasa ke debitor, maka pada saat

itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditor

secara finansial. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat

tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat takbersyarat dan dianggap sebagai

penjualan. Artinya, aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang

diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban.

Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan

sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak

ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo

juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan (carrying value) kewajiban

karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat

penerbitan utang (misalnya obligasi). Selama beredar, nilai pasar atau nilai

sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku tetapi pada

umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor. Dengan kata

lain, debitor tidak mengakui adanya untung atau rugi fluktuasi harga. Oleh karena

itu, bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo (APBO No. 26 menyebutnya sebagai

early extinguishment of debt), debitor harus menebus utang tersebut dengan harga

pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan.

Utang Terkonversi

Instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau penjaminan

sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang

terkonversi atau konvertibel (convertible debt) merupakan salah satu instrumen

finansial tersebut. Sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status

sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Artinya, pemegang instrumen

mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap

saat selama hak tersebut masih berlaku (belum habis). Instrumen semacam ini

merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuritas hibrida (hybrid

securities).

Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi

(convertible bond). Obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk

menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah

status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Hak konversi digunakan untuk

menarik investor untuk mengimbangi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah

dibanding tingkat bunga umum. Oleh karena itu, harga perdana biasanya jauh

lebih tinggi dari obligasi biasa (nonterkonversi/nonconvertible) dengan tingkat

risiko (rating) yang sama. Kelebihan ini dapat dipandang sebagai harga hak

konversi yang setara dengan hak opsi atau waran (options atau warrants)

seandainya saham diterbitkan secara terpisah.

Hendriksen dan van Breda (1991, hlm. 688) menunjukkan bahwa obligasi

terkonversi biasanya mempunayai karakteristik sebagai berikut:

1. Tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi

biasa yang setara.

2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa.

3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali

karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat

pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen

saham.

Penyajian

Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya

sejalan dengan penyajian aset. PSAK No. 1 (pasal 39) menggariskan bahwa aset

lancar disajikan menurut likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan

jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada

kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca

untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dari segi urutan perlindungan dan

jaminan (sequence of protection), utang yang dijamin pada umumnya disajikan

lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuidasi utang ini harus

dibayar lebih dahulu. Juga, dari sudut urutan perlindungan, kewajiban disajikan

lebih dahulu daripada ekuitas.

PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria

sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek bila

(paragraph 44):

1. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi

perusahaan; atau

2. jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Hak Mengkompensasi

Telah disinggung sebelumnya bahwa kewajiban tidak selayaknya disajikan di

neraca dengan mengkompensasinya atau mengkontraknya dengan aset yang

dianggap berkaitan. Ada kalanya hak mengkompensasi diperbolehkan bila kondisi

tertentu dipenuhi. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai

kontrak bersyarat (conditional contracts) dan kontrak pertukaran (exchange

contracts).

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada

timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tertentu terjadi dan dapat

mengubah saat (timing) penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah

atau instrumen keuangan. Contoh kontrak semacam ini misalnya adalah futures

contracts dan forward purchase-sale contract. Kontrak pertukaran adalah

kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang

dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja. Contoh kontrak semacam ini

misalnya adalah interest rate swaps dan currency swaps.

Hak mengkompensasi adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya,

untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara

mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada

debitor. Hak mengkompensasi dikatakan ada bilamana semua kondisi berikut

dipenuhi:

1. Tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu

jumlah rupiah tertentu.

2. Pihak pelapor (reporting party) mempunyai hak mengkompensasi jumlah

yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain.

3. Pihak pelapor memang berniat untuk mengkompensasi.

4. Hak mengkompensasi terpaksakan secara hukum.

KEWAJIBAN Vs EKUITAS

Perbedaan antara kewajiban dan ekuitas pemilik telah dikaburkan

dalam tahun-tahun terakhir oleh munculnya berbagai macam instrument

keuangan yang mempunyai karakteristik baik kewajiban maupun

ekuitas.Surat utang konvertibel digunakan sebagai contoh dari kesulitan-

kesulitan yang dihadapi.

Kewajiban

Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi

pengakuan awal transaksi (contractual arrangement on initial

recognition). Apabila pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen

keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang

tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan

tersebut digolongkan sebagai kewajiban .

Ekuitas

Apabila pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan

masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional

atas dividen atau distribusi berlandas ekuitas, maka instrumen tersebut

digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tak mengandung

pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat perusahaan dalam

kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai instrumen ekuitas.

II. EKUITAS DAN PENGUKURANNYA

A. SIFAT DASAR EKUITAS

 Ekuitas  mencakup semua yang meminjamkan uang ke perusahaan

Aktiva = ekuitas, karenanya mereka akan menganggap akuitas

kreditor dan ekuitas pemilik sebagai dua jenis ekuitas.

 Ekuitas  mencakup hanya ekuitas pemilik dan menyebutkan

ekuitas ekuitas kreditor sebagai kewajiban.

Ekuitas = Kewajiban + Ekuitas

 Menyamakan ekuitas dengan hak dari pemegang saham

Ekuitas pemilik

 disebut sebagai modal atau ekuitas pemegang saham dalam suatu

perseroan, yang merupakan selisih antara aktiva perseroan dan

kewajibannya dan inilah yang disebut sebagai aktiva bersih dari

perseroan tersebut.

Secara tradisional, ekuitas pemilik dibagi menjadi 2:

1. Modal yang diinvestasikan (modal yang disetor), juga mencakup laba

ditahan yang dikapitalisasi.

a. Modal saham, mencakup baik saham biasa maupun saham

preferen pada nilai pari yaitu nilai yang ditetapkan.

b. Modal disetor yang melebihi nilai pari, atau agio saham, yang

dapat dipecah menurut sumbernya.

Saham treasuri, adalah saham yang dibeli kembali oleh

perusahaan biasanya dipisahkan dalam suatu akun.

2. Laba ditahan

Perbedaan Hutang dengan ekuitasBerdasarkan kriteria definisi dan pengakuan dibahas dalam bab ini, kita dapat

setuju bahwa saham yang dikeluarkan untuk membentuk bagian investor dari ekuitas dan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban. Namun, pertanyaan diajukan tentang instrumen hibrida yang memiliki karakteristik dari kedua hutang dan ekuitas. Sebagai contoh, saham preferensi secara tradisional dianggap sebagai modal dan, karena itu, sebagai bagian dari ekuitas pemilik ', tetapi mereka memiliki karakteristik yang juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban, seperti berikut:

-       Mereka adalah tetap klaim-       Mereka mungkin tidak berpartisipasi dalam dividen lain dari pada tingkat pra-

tertentu (mirip dengan bunga)-       Mereka memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal (seperti

halnya kewajiban)-       Mereka umumnya melakukan tidak memiliki hak suara

Meskipun mereka adalah saham disebut, kemungkinan bahwa mereka kadang-kadang memenuhi definisi kewajiban, dan harus diklasifikasikan sebagai

kewajiban.Klasifikasi instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas memiliki efek luar neraca sejak klasifikasi menentukan apakah bunga, dividen, kerugian atau keuntungan yang berhubungan dengan instrumen yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam menghitung laba bersih, atau apakah mereka diperlakukan sebagai distribusi dari keuntungan dihitung. Distribusi bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen dari instrumen keuangan yang kewajiban diakui sebagai pendapatan atau beban. Sebaliknya, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diperlakukan sebagai pembagian keuntungan setelah mereka telah dihitung.

Tujuan membedakan antara pemilik modal dan kewajiban adalah untuk meningkatkan manfaat informasi bagi pengambilan keputusan. pertanyaan menarik yang diajukan tentang bagaimana investor melihat efek hibrida yang disebut, yang menggabungkan kedua fitur hutang dan ekuitas seperti catatan konversi, saham preferensi ditebus dan hutang subordinasi.IASB menginginkan perbedaan yang lebih baik antara instrumen ekuitas dan non-ekuitas. Titik awalnya adalah gagasan bahwa semua instrumen abadi adalah modal. Selain itu, instrumen dipertukarkan sesuai dengan pilihan penerbit akan ekuitas. Sebaliknya, kewajiban adalah wajib diuangkan pada tanggal tertentu atau tanggal atau pasti terjadi.

Klasifikasi Kewajiban

Klasifikasi Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan: 1. Kewajiban

Lancar/Jangka Pendek Kewajiban lancar adalah kewajiban-kewajiban yang

penyelesaiannya harus dilakukan dengan menggunakan aktiva lancar atau

pembentukan kewajiban lancar lainnya. Kewajiban ini jatuh tempo dalam waktu satu

tahun. Jangka waktu tahun ini merupakan waktu arbitrer yang banyak dipilih dan

digunakan dalam praktik karena sesuai dengan periodisasi akuntansi. Apabila siklus

usaha suatu perusahaan berjangka waktu lebih dari satu tahun, maka kewajiban-

kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu siklus usaha yang akan datang dapat

dianggap sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang biasanya terdapat dalam

sebuah perusahaan adalah: (1) utang dagang; (2) utang wesel; (3) utang bank; (4)

utang beban; (5) utang pajak penghasilan dan (6) utang sewa jangka panjang. Utang

dagang : kewajiban lancar yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha normal

perusahaan, seperti pembelian barang dagang dan jasa. Utang wesel, seperti halnya

utang dagang, dapat berasal dari pembelian barang dagang, tetapi utang wesel dapat

juga berasal dari pemerimaan pinjaman. Utang Pajak Penghasilan : pajak penghasilan

tahun berjalan yang masih harus dibayar, setelah diperhitungkan pajak yang dibayar

dimuka. Utang obligasi : janji tertulis (surat utang) untuk membayar sejumlah uang

tertentu dalam jangka waktu tertentu. Utang sewa jangka panjang (long term lease

obligation) : masa sewa berlangsung dalam jangka waktu lama, bahkan tidak jarang

selama jangka waktu kegunaan aktiva. 2. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka

panjang adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Tetapi,

bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu

tahun digolongkan sebagai kewajiban lancar, tahun berikutnya dianggap jangka

panjang. Dari sudut nilai ada 2 (dua) macam kewajiban yaitu: (1) jumlahnya telah pasti

dan; (2) jumlahnya merupakan taksiran. Disamping itu, kewajiban juga dapat

digolongkan menjadi : (1) yang status kewajibannya telah pasti dan; (2) kepastian

timbulnya kewajiban masih tergantung pada kejadian di masa datang. Kebanyakan

kewajiban bersar dari jenis status pasti ditentukan dalam perjanjian. Contoh: utang

dagang, wesel bayar, utang bank, utang pajak penghasilan, utang obligasi dasn utang

sewa jangka panjang. Dalam beberapa hal, jumlah kewajiban masih belum dapat

ditentukan. Walaupun demikian, kewajibannya sendiri sudah pasti ada. Daslam

keadaan demikian, jumlah kewajiban harus ditaksir. Kewajiban yang termasuk dalam

jenis ini adalah utang beban, dan utang pensiun

PELAPORAN DAN ANALISIS HUTANG JANGKA PANJANG

PEMBIAYAAN DI LUAR NERACA

            Pembiayaan di luar neraca(off-balance-sheet financing) adalah suatu upaya

untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajibannya tidak

tercatat.

Ilustrasi

            Salah satu bentuk pembiayaan di luar neraca adalah perjanjian pembiayaan

proyek(project financing arrangements). Perjanjian pembiayaan ini timbul apabila:

1. dua entitas atau lebih membentuk entitas baru untuk membangun suatu

pabrik operasi yang akan digunakan oleh kedua belah pihak.

2. entitas baru itu meminjam dana untuk membangun proyek tersebut dan

membayar hutang dari hasil yang diterima proyek.

3. pembayaran hutang dijamin oleh perusahaan yang membentuk entitas baru

itu.

Keunggulan dari perjanjian ini adalah perusahaan yang membentuk entitas baru tidak

harus melaporkan kewajiban pada pembukuannya.

            Bentuk perjanjian proyek ada dua, yaitu:

1. Kontrak ambil-atau-bayar(take-or-pay contract)

2. Perjanjian through-put(through-put agreements)

Dasar Pemikiran

            Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan berusaha mengadakan

perjanjian pembiayaan diluar neraca

1. Banyak yang berpendapat bahwa peniadaan hutang akan mempertinggi mutu

neraca dan memungkinkan kredit diperoleh dengan lebih cepat serta dengan biaya

yang lebih ringan

2. Ketentuan pinjaman seringkali menetapkan pembatasan atas jumlah hutang

yang dapat dimiliki

3. Dikemukakan oleh beberapa pihak bahwa sisi aktiva dari neraca dinyatakan

terlalu rendah. Sebagai contoh: perusahaan yang menggunakan metode LIFO

seringkali mempunyai jumlah persediaan, properti, pabrik, dan peralatan jauh lebih

rendah dari nilai berjalan. Sebagai pengimbang terhadap nilai yang rendah ini,

beberapa manajemen berpendapat bahwa bagian dari hutang itu tidak perlu

dilaporkan. Dengan kata lain, jika aktiva dilaporkan pada nilai berjalan, maka tidak

disangsikan lagi akan terdapat tekanan yang lebih ringan untuk pembiayaan di luar

neraca.

PENYAJIAN DAN ANALISIS HUTANG JANGKA PANJANG

Penyajian Hutang Jangka Panjang

            Perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam

jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu jumlah dalam neraca dan

mendukungnya dengan komentar serta skedul dalam catatan yang menyertainya.

Setiap aktiva yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang itu harus ditunjukkan

dalam kelompok aktiva di neraca. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam

satu tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar, kecuali jika penarikan itu

dipenuhi dengan aktiva selain aktiva lancar. Jika hutang itu akan di danai kembali,

dikonversi menjadi saham, atau ditarik dari dana pelunasan obligasi, maka hal itu

harus dilaporkan sebagai pos tidak lancar dan disertai dengan catatan penjelasan

mengenai metode yang digunakan dalam likuidasinya. Pengungkapan juga diperlukan

pada pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh

tempo hutang jangka panjang selama 5 tahun ke depan.

Analisis Hutang Jangka Panjang

            Rasio hutang terhadap total aktiva dan berapa kali bunga dihasilkan adalah

dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar hutang dan

solvensi jangka panjang perusahaan.